Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Penata Kelola Penanaman Modal. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.
Materi Pokok SKB CPNS Penata Kelola Penanaman Modal
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Penanaman Modal berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
Ahli Pertama
Materi Pokok
19 Indikator
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2021 dan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
Peraturan Menteri PANRB Nomor 51 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal
Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Penanaman Modal, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout CAT SKB Penata Kelola Penanaman Modal Sedang Disiapkan
Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Penata Kelola Penanaman Modal berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.
Drill ratusan soal kompetensi bidang teknis lengkap dengan analisis pembahasan komprehensif untuk memaksimalkan peluang lulus ranking 1 di formasi Anda.
✓ Sesuai Kisi-kisi CAT BKN✓ Pembahasan Analisis Mendalam✓ Update Soal Rutin✓ Akses Aktif 1 Tahun
Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.
50 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/50
0%
Soal 1
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, asas yang mendasari penanaman modal yang memastikan bahwa negara tidak membedakan asal usul modal (domestik atau asing) dalam memberikan perlakuan adalah asas...
Kunci Jawaban: C
Menurut UU No. 25 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (1), asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara adalah prinsip di mana pemerintah memberikan perlakuan nondiskriminatif kepada penanam modal domestik maupun asing, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Soal 2
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris adalah...
Kunci Jawaban: C
UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Soal 3
Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, suatu perjanjian di mana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen pada pasar bersangkutan disebut...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perjanjian untuk menetapkan harga yang harus dibayar oleh konsumen bersama dengan pelaku usaha pesaingnya disebut Perjanjian Penetapan Harga (Price Fixing).
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Soal 4
Salah satu asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengharuskan setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitasnya adalah asas...
Kunci Jawaban: A
Menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 30 Tahun 2014, asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dengan cermat sebelum ditetapkan dan/atau dilakukan.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Soal 5
Dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menurut UU Nomor 12 Tahun 2011, kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sejajar dengan...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hierarki menempatkan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pada tingkat yang sejajar.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Soal 6
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN memiliki tiga fungsi utama. Berikut ini yang BUKAN merupakan fungsi Pegawai ASN adalah...
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023 Pasal 10 (sebagai pengganti UU No. 5 Tahun 2014), pegawai ASN berfungsi sebagai: a) pelaksana kebijakan publik; b) pelayan publik; dan c) perekat dan pemersatu bangsa. Membuat undang-undang adalah fungsi legislatif.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Soal 7
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkat risiko. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko 'Menengah Tinggi' diwajibkan memiliki...
Kunci Jawaban: E
Menurut PP No. 5 Tahun 2021 Pasal 14, untuk kegiatan usaha tingkat risiko menengah tinggi, perizinan berusaha yang digunakan adalah NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Sertifikat Standar. Sertifikat Standar tersebut harus melalui verifikasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Soal 8
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 49 Tahun 2021, salah satu bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal (baik asing maupun dalam negeri) adalah...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan Perpres No. 10 Tahun 2021 jo. Perpres No. 49 Tahun 2021, bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal antara lain: budi daya/industri narkoba, segala bentuk perjudian/kasino, penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I CITES, pemanfaatan koral alam, dan industri bahan kimia senjata kimia (Schedule 1 Chemical Weapons Convention).
Materi Terkait: Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2021 dan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
Soal 9
Dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020, pengklasifikasian kegiatan ekonomi didasarkan pada...
Kunci Jawaban: E
KBLI (Peraturan BPS No. 2 Tahun 2020) mengklasifikasikan aktivitas ekonomi ke dalam kelompok yang sejenis berdasarkan kesamaan proses produksi, atau layanan (output) yang dihasilkan, untuk menyeragamkan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistik ekonomi.
Materi Terkait: Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
Soal 10
Sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 51 Tahun 2022, Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal merupakan jabatan fungsional kategori...
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan PermenPANRB No. 51 Tahun 2022 Pasal 4, Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal merupakan jabatan fungsional kategori keahlian (Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama).
Materi Terkait: Peraturan Menteri PANRB Nomor 51 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
Soal 11
Menurut Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021, Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui sistem OSS berfungsi sekaligus sebagai dokumen legalitas berikut, KECUALI...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021, NIB berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Hak Akses Kepabeanan. NIB TIDAK berlaku sebagai PBG/IMB, karena PBG adalah izin dasar terkait tata ruang dan bangunan yang harus diurus tersendiri melalui SIMBG.
Materi Terkait: Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal
Soal 12
Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pengawasan yang dilakukan berdasarkan jadwal yang ditetapkan dalam rencana pengawasan tahunan disebut...
Kunci Jawaban: E
Dalam Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021, Pengawasan Rutin adalah pengawasan yang dilakukan secara berkala dan terencana berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha serta anggaran/jadwal yang telah ditetapkan secara tahunan. Sedangkan Pengawasan Insidental dilakukan sewaktu-waktu jika ada indikasi pelanggaran atau pengaduan.
Materi Terkait: Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Soal 13
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) mereformasi kebijakan perizinan berusaha di Indonesia dengan mengubah paradigma perizinan dari berbasis izin (license-based) menjadi...
Kunci Jawaban: D
UU Cipta Kerja mengubah paradigma perizinan berusaha di Indonesia dari berbasis izin (license-based approach) yang cenderung seragam dan kaku, menjadi berbasis risiko (Risk-Based Approach / RBA) di mana persyaratan disesuaikan dengan tingkat risiko suatu kegiatan usaha.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Soal 14
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, istilah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Fungsi utama dari PBG adalah sebagai perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk...
Kunci Jawaban: D
Sesuai PP No. 16 Tahun 2021 Pasal 1 angka 17, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Soal 15
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan salah satu persyaratan dasar perizinan berusaha yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021. Fungsi KKPR adalah sebagai pengganti dari dokumen...
Kunci Jawaban: A
PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menetapkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai syarat dasar perizinan berusaha yang berfungsi menggantikan Izin Lokasi, untuk memastikan bahwa lokasi usaha sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
Soal 16
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, dokumen lingkungan hidup yang diwajibkan bagi usaha atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, namun tetap wajib melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan adalah...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021, kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan tidak memerlukan Amdal, melainkan diwajibkan memiliki UKL-UPL. SPPL digunakan untuk kegiatan yang tidak wajib Amdal maupun UKL-UPL.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Soal 17
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem...
Kunci Jawaban: A
Menurut PP No. 11 Tahun 2017, manajemen PNS (termasuk penilaian kinerjanya) diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit, yang menjamin objektivitas pembinaan berdasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
Soal 18
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, salah satu bentuk kesetaraan hak yang kini diterima oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana halnya PNS adalah...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023 Pasal 21, tidak ada lagi perbedaan komponen kesejahteraan antara PNS dan PPPK. Keduanya berhak mendapatkan jaminan sosial yang sama, mencakup jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pensiun, dan hari tua.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK
Soal 19
Dalam rangka menarik penanaman modal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan beberapa fasilitas bagi penanam modal yang memenuhi kriteria tertentu. Berikut ini yang BUKAN merupakan bentuk fasilitas penanaman modal menurut undang-undang tersebut adalah...
Kunci Jawaban: E
Fasilitas penanaman modal dalam Pasal 18 UU No. 25 Tahun 2007 mencakup PPh (tax allowance/tax holiday), pembebasan bea masuk barang modal/bahan baku, PPN, dan penyusutan yang dipercepat, dll. Fasilitas PPh/Tax Holiday tidak diberikan kepada 'semua jenis usaha skala kecil' tanpa syarat; melainkan sangat spesifik untuk industri pionir atau kriteria tertentu yang bernilai strategis tinggi.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Soal 20
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, besaran modal dasar Perseroan Terbatas pada awalnya ditetapkan minimal Rp50.000.000,00. Namun, pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan besaran modal dasar PT saat ini adalah...
Kunci Jawaban: E
Menurut UU Cipta Kerja yang merevisi Pasal 32 UU No. 40 Tahun 2007, besaran modal dasar Perseroan Terbatas tidak lagi dipatok minimal Rp50 juta oleh Undang-Undang, melainkan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Soal 21
PRO
Lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah...
Kunci Jawaban: B
Sesuai Pasal 30 UU No. 5 Tahun 1999, untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini, dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah maupun pihak lain.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pejabat Pemerintahan berwenang mengambil keputusan berdasarkan Diskresi. Salah satu syarat penggunaan Diskresi adalah...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan Pasal 24 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, syarat penggunaan Diskresi antara lain: sesuai dengan tujuan Diskresi, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, didasarkan pada AUPB, dan berdasarkan alasan yang objektif.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tahap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 (sebagaimana telah diubah), pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan oleh instansi vertikalnya di daerah (Kanwil Kemenkumham).
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, kegiatan usaha dengan tingkat risiko 'Menengah Rendah' mensyaratkan perizinan berusaha berupa...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Menengah Rendah adalah berupa NIB dan Sertifikat Standar. Sertifikat Standar tersebut merupakan pernyataan pelaku usaha (self-declaration) untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Apabila sebuah perusahaan PMA beroperasi dalam bidang usaha dengan tingkat Risiko Tinggi sesuai PP No. 5 Tahun 2021, dokumen perizinan berusaha yang sah untuk memulai kegiatan operasional dan/atau komersial setelah memenuhi persyaratan adalah...
Kunci Jawaban: A
Pasal 15 PP No. 5 Tahun 2021 mengatur bahwa kegiatan usaha Risiko Tinggi memerlukan NIB dan Izin. Izin adalah persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemda untuk pelaksanaan kegiatan operasional/komersial setelah Pelaku Usaha memenuhi persyaratan secara ketat.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan Perpres Nomor 10 Tahun 2021, bidang usaha terbuka terdiri dari beberapa kelompok. Bidang usaha yang dicadangkan bagi Koperasi dan UMKM ditetapkan dengan kriteria tertentu, salah satunya adalah...
Kunci Jawaban: E
Sesuai regulasi turunan UU Cipta Kerja (dan Perpres 10/2021), kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Koperasi yang dialokasikan bidang usaha khusus didasarkan pada skala modal (kekayaan bersih/modal usaha maksimal Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan tempat usaha) dan kriteria padat karya, tidak menggunakan teknologi tinggi/canggih.
Materi Terkait: Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2021 dan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko, perizinan berusaha diterbitkan dengan mengacu pada kode digit KBLI. Klasifikasi dalam KBLI (BPS No 2/2020) paling spesifik (level terendah) disusun hingga berapa digit?
Kunci Jawaban: E
KBLI 2020 (Peraturan BPS No. 2 Tahun 2020) mengklasifikasikan kegiatan ekonomi hingga tingkat yang paling rinci yaitu 5 (lima) digit, yang merupakan kelanjutan dari level 1 digit (kategori) hingga 4 digit (golongan pokok).
Materi Terkait: Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Menurut PermenPANRB Nomor 51 Tahun 2022, pejabat fungsional Penata Kelola Penanaman Modal berkedudukan sebagai...
Kunci Jawaban: E
Sesuai Pasal 3 PermenPANRB No. 51 Tahun 2022, Penata Kelola Penanaman Modal berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang tata kelola penanaman modal pada Instansi Pemerintah (Pusat dan Daerah).
Materi Terkait: Peraturan Menteri PANRB Nomor 51 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, format persuratan yang digunakan untuk menyampaikan informasi, laporan, atau usulan antar unit kerja dalam lingkup internal lembaga adalah...
Kunci Jawaban: B
Dalam pedoman tata naskah dinas pemerintah (termasuk Perka BKPM), Nota Dinas adalah naskah dinas internal yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menyampaikan pemberitahuan, pernyataan, usulan, atau laporan kepada pejabat lain di dalam lingkungan instansi sendiri.
Materi Terkait: Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Sesuai dengan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021, persyaratan nilai investasi minimum bagi Penanam Modal Asing (PMA) untuk satu bidang usaha KBLI (tidak termasuk nilai tanah dan bangunan) adalah lebih dari...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 Pasal 12, Penanam Modal Asing (PMA) wajib memenuhi ketentuan minimum nilai investasi/modal usaha lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk harga tanah dan bangunan per 1 (satu) bidang usaha KBLI 5 digit.
Materi Terkait: Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban pelaporan LKPM secara berturut-turut sesuai ketentuan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021, tahapan sanksi administratif pertama yang diberikan adalah...
Kunci Jawaban: D
Menurut Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021, pengenaan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang. Pelanggaran administratif pertama kali akan diberikan sanksi berupa Peringatan Tertulis (surat teguran).
Materi Terkait: Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam UU Nomor 25 Tahun 2007, penanam modal diberikan hak untuk melakukan repatriasi dan transfer ke luar negeri dalam valuta asing. Hak repatriasi modal asing ini antara lain berlaku untuk hal-hal berikut, KECUALI...
Kunci Jawaban: A
Pasal 8 ayat (3) UU No. 25 Tahun 2007 menegaskan hak transfer/repatriasi ini tidak mengurangi kewenangan pemerintah untuk menunda/menghalangi transfer terkait kewajiban hukum pajak, sengketa hak kreditor, atau pelaksanaan hukum/tindak pidana (seperti penyitaan pengadilan).
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebuah PT wajib mengadakan RUPS Tahunan paling lambat... setelah tahun buku berakhir.
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pesaing untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar barang/jasa yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, larangan ini disebut sebagai perjanjian...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1999, perjanjian Pembagian Wilayah adalah perjanjian di antara pelaku usaha pesaing untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur konsep 'Keputusan Fiktif Positif'. Hal ini berarti...
Kunci Jawaban: C
Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 (yang diperkuat melalui UU Cipta Kerja) mengatur prinsip Fiktif Positif: jika permohonan warga masyarakat tidak ditetapkan/diproses oleh Badan/Pejabat Pemerintahan dalam batas waktu yang ditentukan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Syarat Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) berdasarkan UUD 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 22 UUD 1945 yang diakomodir dalam UU No. 12 Tahun 2011, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Perppu ini kemudian harus mendapat persetujuan DPR pada persidangan berikutnya.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penerapan sistem Online Single Submission (OSS) di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) dikelola oleh lembaga pemerintah, yaitu...
Kunci Jawaban: A
Lembaga OSS yang bertugas menyelenggarakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di tingkat pusat adalah Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, dokumen yang wajib dimiliki setelah bangunan gedung selesai dibangun dan memenuhi standar teknis agar dapat dimanfaatkan adalah...
Kunci Jawaban: C
Menurut PP 16/2021, sebelum Bangunan Gedung dapat dimanfaatkan secara legal dan komersial, pemilik harus memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang diterbitkan setelah bangunan diperiksa dan dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Menurut PP Nomor 21 Tahun 2021, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota sangat penting untuk memfasilitasi perizinan berusaha terintegrasi elektronik. Jangka waktu berlakunya RDTR adalah...
Kunci Jawaban: C
Menurut regulasi Penataan Ruang (PP No. 21 Tahun 2021), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap 5 (lima) tahun.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2021, Persetujuan Lingkungan diintegrasikan ke dalam...
Kunci Jawaban: E
Menurut PP No. 22 Tahun 2021 jo. UU Cipta Kerja, Persetujuan Lingkungan menjadi persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha dan diintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Perizinan Berusaha di dalam sistem OSS.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun berturut-turut berhak atas cuti...
Kunci Jawaban: B
Pasal 316 PP No. 11 Tahun 2017 mengatur bahwa PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus berhak atas Cuti Besar paling lama 3 (tiga) bulan.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, evaluasi kinerja PPPK digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk...
Kunci Jawaban: A
Sesuai PP No. 49 Tahun 2018, penilaian kinerja PPPK sangat krusial dan digunakan sebagai dasar untuk pemberian tunjangan, pengembangan kompetensi, dan perpanjangan Perjanjian Kerja.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Sesuai Perpres Nomor 49 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Perpres 10 Tahun 2021, lampiran yang dihapus dari regulasi investasi terkait penanaman modal baru adalah yang berkaitan dengan industri...
Kunci Jawaban: D
Perpres No. 49 Tahun 2021 dikeluarkan secara khusus untuk merevisi Perpres 10/2021 dengan menghapus ketentuan dan lampiran yang mengatur perizinan penanaman modal baru pada industri minuman keras (Miras) / minuman mengandung etil alkohol agar sejalan dengan masukan publik dan pertimbangan sosial.
Materi Terkait: Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2021 dan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Menurut PermenPANRB Nomor 51 Tahun 2022, target perolehan angka kredit per tahun bagi seorang Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda dengan predikat kinerja 'Baik' adalah...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan tabel konversi angka kredit PermenPANRB terbaru (serta aturan umum jabatan fungsional Keahlian), Ahli Pertama adalah 12,5/tahun, Ahli Muda adalah 25/tahun, Ahli Madya adalah 37,5/tahun, dan Ahli Utama adalah 50/tahun dengan nilai kinerja Baik.
Materi Terkait: Peraturan Menteri PANRB Nomor 51 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Sistem OSS Berbasis Risiko mengenal pembagian hak akses untuk kementerian/lembaga dan pemerintah daerah guna memproses perizinan berusaha. Siapa yang berwenang memberikan dan mengelola hak akses sistem OSS bagi perangkat daerah (DPMPTSP)?
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021, Lembaga OSS (Kementerian Investasi/BKPM) adalah pengelola dan penyelenggara sistem OSS pusat yang berwenang memberikan, memverifikasi, dan mencabut hak akses sistem OSS kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah (DPMPTSP), KEK, BP Batam, dll.
Materi Terkait: Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Menurut Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021, Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) untuk pelaku usaha berskala menengah dan besar wajib disampaikan secara...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 Pasal 32, pelaku usaha skala Menengah dan Besar wajib melaporkan LKPM secara Triwulanan (setiap 3 bulan). Sedangkan skala Kecil melaporkannya secara Semesteran (setiap 6 bulan).
Materi Terkait: Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam UU Nomor 25 Tahun 2007, apabila terjadi sengketa penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, dan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat, maka jalur penyelesaian sengketa utama yang disepakati bersama adalah...
Kunci Jawaban: B
Menurut Pasal 32 UU No. 25 Tahun 2007, jika sengketa antara Pemerintah dan penanam modal asing tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, sengketa tersebut harus diselesaikan melalui arbitrase internasional yang disepakati oleh para pihak.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Di bawah PP Nomor 5 Tahun 2021, Sertifikat Standar dapat berstatus 'Belum Terverifikasi'. Sertifikat Standar yang belum terverifikasi hanya dapat digunakan pelaku usaha untuk...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan PP 5/2021, untuk usaha dengan tingkat Risiko Menengah Tinggi, NIB dan Sertifikat Standar Belum Terverifikasi hanya mengizinkan pelaku usaha melakukan kegiatan persiapan (seperti rekrutmen, sewa tempat, uji coba produk tanpa edar komersial). Sertifikat wajib diverifikasi dahulu sebelum operasional/komersial berjalan.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Perseroan Terbatas yang bidang usahanya berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Apabila tidak dilaksanakan, maka PT tersebut...
Kunci Jawaban: C
Pasal 74 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Menurut Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021, bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang tingkat risiko usahanya adalah Rendah, dokumen tunggal yang berlaku sekaligus sebagai identitas, legalitas perizinan berusaha, SNI (Standar Nasional Indonesia), dan Sertifikasi Jaminan Halal (jika produk bersyarat halal) adalah...
Kunci Jawaban: B
Sesuai implementasi UU Cipta Kerja dan Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021, NIB bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan risiko rendah berfungsi sebagai perizinan tunggal. Artinya, NIB berlaku sebagai perizinan berusaha, dan jika sesuai, merupakan jaminan pemberlakuan SNI dan/atau Pernyataan Jaminan Halal secara mandiri.
Materi Terkait: Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Informasi mengenai jabatan Penata Kelola Penanaman Modal pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.
PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Dasar Acuan Sah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Penanaman Modal semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.
3
Manajemen Waktu CAT
Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.
4
Evaluasi Melalui Tryout Rutin
Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Penanaman Modal, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.
Materi SKB CPNS Penata Kelola Penanaman Modal menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.
Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait
Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.