SKB CPNS Analis Keimigrasian 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap

Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.

Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Analis Keimigrasian, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥

Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Analis Keimigrasian, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.

Materi Pokok SKB CPNS Analis Keimigrasian

Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Analis Keimigrasian berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.

  • Dasar-dasar hukum keimigrasian di Indonesia
  • Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
  • Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi
  • Prinsip kedaulatan negara dan kebijakan selektif (selective policy)
  • Etika profesi dan tata nilai organisasi Kementerian Hukum dan HAM
  • Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Paspor dan SPLP)
  • Jenis-jenis Visa, Tanda Masuk, dan Izin Tinggal
  • Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan prosedur pemeriksaan pendaratan
  • Intelijen Keimigrasian dan pengawasan orang asing
  • Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), deportasi, dan penangkalan
  • Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM)
  • Penanganan pengungsi dan pencari suaka
  • Kerja sama keimigrasian internasional dan ekstradisi
  • Penyidikan tindak pidana keimigrasian
  • Manajemen operasional kantor imigrasi dan perbatasan

Simulasi Tryout SKB CPNS Analis Keimigrasian

Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Keimigrasian, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.

Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia

Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Analis Keimigrasian. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.

  • Soal sesuai materi pokok jabatan
  • Pembahasan detail & indikator kompetensi
  • Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon

Contoh Soal SKB CPNS Analis Keimigrasian

Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Analis Keimigrasian.

Soal 1
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, apa yang dimaksud dengan Keimigrasian?
A. Kebijakan pemerintah dalam mengatur jumlah penduduk asing yang tinggal di wilayah kedaulatan Republik Indonesia.
B. Segala sesuatu yang menyangkut lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia.
C. Hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
D. Sistem pengamanan perbatasan negara dari ancaman terorisme dan perdagangan manusia internasional.
E. Prosedur pemberian visa dan izin tinggal bagi warga negara asing yang melakukan investasi di Indonesia.
Jawaban: C
Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 2011, Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
Soal 2
Prinsip yang menyatakan bahwa hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang boleh masuk ke Indonesia disebut...
A. Policy of Neutrality
B. Universal Human Rights Policy
C. Reciprocal Policy
D. Open Door Policy
E. Selective Policy
Jawaban: E
Selective Policy (Kebijakan Selektif) adalah prinsip dasar keimigrasian Indonesia yang mengatur bahwa hanya orang asing yang bermanfaat dan tidak membahayakan negara yang diizinkan masuk atau berada di wilayah Indonesia.
Soal 3
Dokumen perjalanan yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia dalam keadaan tertentu untuk perjalanan masuk atau keluar wilayah Indonesia jika Paspor Biasa tidak dapat diberikan adalah...
A. Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP)
B. Izin Tinggal Terbatas
C. Exit Permit Only
D. Visa on Arrival
E. Paspor Diplomatik
Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 6 Tahun 2011, SPLP adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu bagi warga negara Indonesia jika paspor biasa tidak dapat diberikan.
Soal 4
Salah satu tata nilai organisasi Kementerian Hukum dan HAM adalah 'PASTI'. Huruf 'S' dalam akronim tersebut melambangkan...
A. Sederhana
B. Solidaritas
C. Sistematis
D. Sinergi
E. Sopan
Jawaban: D
Tata nilai Kemenkumham adalah PASTI: Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.
Soal 5
Pejabat Imigrasi di TPI dapat menolak orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia jika yang bersangkutan...
A. Hanya membawa mata uang dalam bentuk digital.
B. Namanya tercantum dalam daftar Penangkalan.
C. Tidak memiliki sanak saudara di Indonesia.
D. Pernah bekerja di perusahaan asing di luar negeri.
E. Tidak bisa berbahasa Indonesia dengan lancar.
Jawaban: B
Sesuai Pasal 13 UU No. 6 Tahun 2011, Pejabat Imigrasi menolak orang asing masuk jika tidak memiliki visa yang sah, dokumen perjalanan palsu, atau namanya tercantum dalam daftar Penangkalan.
Soal 6
Masa berlaku Paspor Biasa bagi Warga Negara Indonesia yang diterbitkan setelah berlakunya Permenkumham No. 18 Tahun 2022 untuk subjek dewasa adalah...
A. 8 tahun
B. Seumur hidup
C. 12 tahun
D. 10 tahun
E. 5 tahun
Jawaban: D
Berdasarkan Pasal 2A Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022, masa berlaku Paspor biasa paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkan.
Soal 7
Izin Tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di Wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas adalah...
A. Izin Keberangkatan
B. Izin Tinggal Tetap (ITAP)
C. Izin Masuk Kembali
D. Izin Tinggal Terbatas (ITAS)
E. Izin Tinggal Kunjungan (ITK)
Jawaban: D
Berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU No. 6 Tahun 2011, Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di Wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas.
Soal 8
Kegiatan intelijen di bidang keimigrasian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing disebut...
A. Operasi Yustisi
B. Audit Dokumen
C. Penyidikan Keimigrasian
D. Registrasi Asing
E. Pengawasan Keimigrasian
Jawaban: E
Pengawasan Keimigrasian meliputi pengawasan terhadap WNI dan Orang Asing yang mencakup pengawasan lalu lintas, keberadaan, serta kegiatan di wilayah Indonesia.
Soal 9
Penangkatan (Deterrence) dalam konteks keimigrasian adalah larangan bagi...
A. Orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian.
B. Maskapai penerbangan mengangkut penumpang tanpa visa.
C. Orang asing untuk keluar dari wilayah Indonesia.
D. WNI untuk memperpanjang paspor di luar negeri.
E. WNI untuk keluar dari wilayah Indonesia.
Jawaban: A
Pasal 1 angka 29 UU 6/2011 mendefinisikan Penangkalan sebagai larangan terhadap orang asing untuk masuk wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian.
Soal 10
Sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi guna mendukung urusan keimigrasian disebut...
A. SI-IMIGRASI
B. e-Paspor System
C. SIMKIM
D. Border Control Management
E. SISPONET
Jawaban: C
Pasal 1 angka 31 UU 6/2011 menyebutkan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mendukung urusan keimigrasian.
Soal 11
Berikut ini yang termasuk dalam Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) adalah...
A. Kerja paksa di lembaga pemasyarakatan.
B. Deportasi dan pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan.
C. Pidana penjara paling singkat 5 tahun.
D. Pencabutan kewarganegaraan secara permanen.
E. Denda materi sebesar 500 juta rupiah.
Jawaban: B
Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 menjelaskan bahwa TAK dapat berupa pencantuman dalam daftar pencegahan/penangkalan, pembatasan izin tinggal, hingga deportasi.
Soal 12
Direktorat Jenderal Imigrasi berada di bawah koordinasi kementerian...
A. Kementerian Perhubungan
B. Kementerian Luar Negeri
C. Kementerian Pertahanan
D. Kementerian Dalam Negeri
E. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jawaban: E
Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian.
Soal 13
Visa yang diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik adalah...
A. Visa Diplomatik
B. Visa Dinas
C. Visa Transit
D. Visa Tinggal Terbatas
E. Visa Kunjungan
Jawaban: B
Pasal 34 UU No. 6 Tahun 2011 menjelaskan bahwa Visa Dinas diberikan kepada orang asing yang memegang paspor dinas/paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke Indonesia dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
Soal 14
Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi terhadap setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dilakukan oleh...
A. Pejabat Imigrasi
B. TNI Angkatan Laut
C. Badan Intelijen Negara
D. Petugas Bea Cukai
E. Kepolisian RI
Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 9 UU No. 6 Tahun 2011, setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
Soal 15
Alat angkut yang akan masuk ke wilayah Indonesia wajib melaporkan daftar penumpang dan kru (manifest) kepada Pejabat Imigrasi paling lambat...
A. 48 jam sebelum tiba.
B. Segera setelah mendarat.
C. 12 jam sebelum tiba.
D. 24 jam sebelum tiba.
E. 6 jam setelah tiba.
Jawaban: B
Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011 Pasal 18, pemilik atau pengangkut wajib menyampaikan daftar penumpang dan awak alat angkut kepada Pejabat Imigrasi segera setelah tiba atau sebelum keberangkatan.
Soal 16
Orang asing yang berada di wilayah Indonesia namun tidak memiliki izin tinggal yang sah dan masih berlaku, atau melebihi batas waktu izin tinggal (overstay) dapat dikenakan...
A. Naturalisasi paksa.
B. Kewajiban mengikuti kursus budaya Indonesia.
C. Peringatan tertulis saja.
D. Kenaikan biaya administrasi pajak.
E. Deportasi.
Jawaban: E
Sesuai Pasal 75 dan 78 UU No. 6 Tahun 2011, orang asing yang melampaui izin tinggal atau berada di wilayah Indonesia secara ilegal dapat dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi.
Soal 17
Penanggung jawab alat angkut yang membawa penumpang tanpa dokumen perjalanan atau visa yang sah ke wilayah Indonesia diwajibkan untuk...
A. Membayar denda 1 miliar rupiah langsung di bandara.
B. Menyerahkan alat angkutnya kepada negara.
C. Menanggung biaya hidup penumpang tersebut selamanya.
D. Memberikan jaminan tempat tinggal selama di Indonesia.
E. Membawa kembali orang tersebut ke luar wilayah Indonesia.
Jawaban: E
Pasal 19 UU No. 6 Tahun 2011 mewajibkan penanggung jawab alat angkut untuk membawa kembali ke luar wilayah Indonesia setiap orang asing yang tidak memenuhi persyaratan masuk.
Soal 18
Kewenangan Pejabat Imigrasi untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian diatur dalam Pasal...
A. Pasal 50 UU No. 6 Tahun 2011
B. Pasal 135 UU No. 6 Tahun 2011
C. Pasal 100 UU No. 6 Tahun 2011
D. Pasal 105 UU No. 6 Tahun 2011
E. Pasal 120 UU No. 6 Tahun 2011
Jawaban: D
Pasal 105 UU No. 6 Tahun 2011 memberikan wewenang kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.
Soal 19
Berikut adalah fungsi utama keimigrasian berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011, kecuali...
A. Pelayanan Keimigrasian
B. Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat
C. Keamanan Negara
D. Pengaturan Anggaran Pertahanan Nasional
E. Penegakan Hukum
Jawaban: D
Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 6 Tahun 2011, fungsi Keimigrasian adalah pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
Soal 20
Dalam penanganan pengungsi, Indonesia berpedoman pada Peraturan Presiden nomor...
A. Perpres No. 20 Tahun 2018
B. Perpres No. 10 Tahun 2015
C. Perpres No. 50 Tahun 2011
D. Perpres No. 125 Tahun 2016
E. Perpres No. 1 Tahun 2020
Jawaban: D
Penanganan pengungsi dari luar negeri di Indonesia diatur secara khusus dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016.
Soal 21 Premium
Apa yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Intelijen Keimigrasian di Indonesia?
A. KUHAP
B. UU No. 17 Tahun 2011
C. PP No. 31 Tahun 2013 saja
D. UU No. 2 Tahun 2002
E. UU No. 6 Tahun 2011 dan UU No. 17 Tahun 2011
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 22 Premium
Dokumen perjalanan yang diberikan kepada Warga Negara Asing yang tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan tidak dapat memperoleh dari negaranya untuk keluar wilayah Indonesia adalah...
A. SPLP untuk Orang Asing
B. Paspor Sementara
C. Surat Keterangan Identitas
D. Visa Exit
E. Izin Berangkat
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 23 Premium
Pencegahan adalah larangan sementara terhadap...
A. WNI yang bekerja di instansi pemerintah untuk ke luar negeri tanpa izin atasan.
B. Orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang.
C. Orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia.
D. Kapal asing untuk berlabuh di TPI.
E. WNI untuk mengajukan paspor baru.
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 24 Premium
Penyerahan orang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu tindak pidana di luar wilayah Indonesia kepada negara yang berwenang mengadili atas permintaan negara tersebut disebut...
A. Reintegrasi
B. Deportasi
C. Mutasi Internasional
D. Ekstradisi
E. Repatriasi
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 25 Premium
Dalam penyidikan tindak pidana keimigrasian, PPNS Keimigrasian berada di bawah koordinasi dan pengawasan...
A. Kejaksaan Agung
B. Komisi Pemberantasan Korupsi
C. Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
D. Kementerian Pertahanan
E. Mahkamah Agung
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 26 Premium
Pemberian tanda masuk berupa stempel pada dokumen perjalanan di TPI merupakan bukti bahwa orang tersebut...
A. Telah divaksinasi lengkap sesuai standar kesehatan dunia.
B. Sudah membayar pajak turis.
C. Akan menjadi penduduk tetap di Indonesia.
D. Bebas dari segala tuntutan hukum di negara asalnya.
E. Telah melewati pemeriksaan keimigrasian dan diizinkan masuk Wilayah Indonesia.
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 27 Premium
Berapa lama jangka waktu maksimal pencegahan untuk pertama kalinya menurut UU No. 6 Tahun 2011?
A. 2 tahun
B. 3 bulan
C. Seumur hidup
D. 1 tahun
E. 6 bulan
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 28 Premium
Seseorang yang berada di luar negara asalnya karena ketakutan yang beralasan akan penganiayaan berdasarkan ras, agama, kebangsaan, atau opini politik disebut...
A. Ekspatriat
B. Pengungsi (Refugee)
C. Pekerja Migran
D. Turis Manca Negara
E. Imigran Gelap
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 29 Premium
Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai TAK adalah...
A. Kantor Wilayah
B. Balai Diklat Keimigrasian
C. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)
D. Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim)
E. Balai Pemasyarakatan (Bapas)
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 30 Premium
Pengawasan keimigrasian yang dilakukan terhadap perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing merupakan bentuk pengawasan...
A. Pengawasan Mandiri
B. Pengawasan Represif
C. Pengawasan Lapangan
D. Pengawasan Preventif
E. Pengawasan Administratif
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 31 Premium
Setiap orang yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dipidana dengan penjara paling lama...
A. 5 tahun
B. 1 tahun
C. 15 tahun
D. 10 tahun
E. 3 tahun
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 32 Premium
Fungsi SIMKIM dalam proses penerbitan paspor adalah untuk...
A. Menyimpan foto pemohon dalam bentuk album fisik.
B. Menghitung biaya cetak paspor secara manual.
C. Mengirimkan email ucapan selamat kepada pemohon.
D. Menghubungkan printer dengan komputer.
E. Melakukan cek cekal (pencegahan dan penangkalan) secara otomatis.
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 33 Premium
Berdasarkan prinsip kedaulatan, wilayah kedaulatan Indonesia yang menjadi ruang lingkup wewenang imigrasi meliputi...
A. Hanya wilayah perbatasan darat.
B. Darat dan Laut saja.
C. Darat, Laut, dan Udara.
D. Hanya wilayah perkotaan.
E. Darat saja.
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 34 Premium
Orang Asing yang memegang Izin Tinggal Terbatas dapat diberikan Izin Tinggal Tetap apabila telah tinggal di Indonesia selama...
A. 10 tahun berturut-turut.
B. 5 tahun berturut-turut.
C. 1 tahun berturut-turut.
D. 3 tahun berturut-turut.
E. 2 tahun berturut-turut.
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 35 Premium
Dalam manajemen perbatasan, konsep 'Integrated Border Management' (IBM) menekankan pada...
A. Kerja sama antar instansi di perbatasan (Imigrasi, Bea Cukai, Karantina) dan kerja sama internasional.
B. Penggunaan satu bahasa seragam di seluruh perbatasan dunia.
C. Penghapusan seluruh pos pemeriksaan perbatasan.
D. Pengelolaan perbatasan oleh pihak swasta.
E. Penutupan total perbatasan dari pengaruh asing.
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 36 Premium
Visa yang diberikan kepada Orang Asing yang akan tinggal di Wilayah Indonesia untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun untuk maksud bekerja adalah...
A. Visa On Arrival
B. Visa Tinggal Terbatas (VITAS)
C. Visa Kunjungan Satu Kali Perjalanan
D. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan
E. Visa Diplomatik
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 37 Premium
Penolakan pemberian paspor dapat dilakukan terhadap seseorang jika yang bersangkutan...
A. Tidak memiliki gelar sarjana.
B. Sedang dalam proses pencegahan.
C. Pernah pindah domisili antar provinsi.
D. Belum memiliki pekerjaan tetap.
E. Memiliki utang piutang di bank swasta.
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 38 Premium
Apa yang dimaksud dengan 'Daftar Penangkalan'?
A. Daftar WNI yang dilarang bekerja di luar negeri.
B. Daftar barang-barang terlarang yang masuk ke pelabuhan.
C. Daftar kapal yang mengalami kerusakan teknis.
D. Daftar hotel yang dilarang menerima tamu asing.
E. Daftar orang asing yang tidak boleh masuk ke wilayah Indonesia.
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 39 Premium
Dalam struktur Direktorat Jenderal Imigrasi, direktorat yang membidangi kerja sama internasional adalah...
A. Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian
B. Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa, dan Fasilitas Keimigrasian
C. Direktorat Kerja Sama Keimigrasian
D. Direktorat Intelijen Keimigrasian
E. Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 40 Premium
Orang asing yang masuk wilayah Indonesia secara ilegal atau tanpa dokumen perjalanan yang sah dapat ditahan di...
A. Ruang Detensi Imigrasi atau Rumah Detensi Imigrasi
B. Hotel yang ditunjuk pemerintah
C. Rumah Tahanan Negara (Rutan)
D. Kantor Polisi terdekat
E. Kedutaan besar negaranya
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 41 Premium
Organisasi internasional yang merupakan mitra utama imigrasi dalam menangani masalah pengungsi adalah...
A. UNHCR
B. WHO
C. IMF
D. UNESCO
E. WTO
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 42 Premium
Pejabat Imigrasi yang menyalahgunakan wewenang dan mengakibatkan kerugian pada pemohon dapat dikenakan sanksi berdasarkan...
A. Undang-Undang Lalu Lintas
B. Hukum adat setempat
C. Hanya teguran dari teman sejawat
D. Kebijakan direktur kantor imigrasi secara lisan
E. Kode Etik Pejabat Imigrasi dan UU ASN
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 43 Premium
Penanganan orang asing yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh Imigrasi dilakukan dengan mengedepankan prinsip...
A. Pengusiran seketika tanpa pemeriksaan.
B. Pengenaan denda administratif yang tinggi kepada korban.
C. Perlindungan korban dan kerja sama dengan instansi terkait.
D. Penghukuman langsung bagi korban.
E. Publikasi identitas korban di media massa.
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 44 Premium
Tindakan intelijen berupa 'Pengamatan' terhadap suatu objek untuk memperoleh data intelijen keimigrasian disebut...
A. Interogasi
B. Elisitasi
C. Penyitaan
D. Wawancara
E. Surveilans
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 45 Premium
Menurut UU No. 6 Tahun 2011, Izin Tinggal Tetap dapat berakhir apabila pemegang Izin Tinggal Tetap tersebut berada di luar wilayah Indonesia lebih dari...
A. 3 bulan berturut-turut.
B. 6 bulan berturut-turut.
C. 2 tahun berturut-turut.
D. 1 tahun berturut-turut.
E. 5 tahun berturut-turut.
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 46 Premium
Siapakah yang berwenang menetapkan keputusan penangkalan terhadap orang asing atas usulan instansi terkait?
A. Gubernur
B. Jaksa Penuntut Umum
C. Kepala Desa
D. Duta Besar negara asing
E. Menteri Hukum dan HAM atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 47 Premium
Apa peran Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) dalam mendukung integrasi data di perbatasan?
A. Mendeteksi berat bagasi penumpang.
B. Mengatur jadwal kerja kru maskapai.
C. Mencetak tiket pesawat.
D. Menyediakan layanan WiFi gratis bagi penumpang.
E. Sinkronisasi data perlintasan antara TPI satu dengan yang lainnya secara real-time.
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 48 Premium
Dalam manajemen operasional kantor imigrasi, pelayanan 'Eazy Passport' bertujuan untuk...
A. Memberikan layanan jemput bola pembuatan paspor secara kolektif di lokasi pemohon.
B. Memberikan paspor gratis bagi warga kurang mampu.
C. Mempercepat masa berlaku paspor menjadi 20 tahun.
D. Menghilangkan syarat KTP dalam pembuatan paspor.
E. Mengirimkan paspor melalui jasa merpati pos.
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 49 Premium
Penyidikan tindak pidana keimigrasian dinyatakan selesai apabila...
A. Tersangka membayar sejumlah uang kepada penyidik.
B. Media massa berhenti memberitakan kasus tersebut.
C. Pejabat imigrasi merasa bosan dengan kasusnya.
D. Berkas perkara telah diserahkan kepada penuntut umum (Jaksa) dan dinyatakan lengkap (P-21).
E. Tersangka sudah melarikan diri ke luar negeri.
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 50 Premium
Kerja sama 'Border Crossing Agreement' (BCA) biasanya dilakukan antara dua negara yang berbatasan darat untuk...
A. Memfasilitasi warga perbatasan melakukan perlintasan tradisional dengan dokumen khusus (PLB).
B. Menghapus kedaulatan masing-masing negara.
C. Membangun tembok raksasa di sepanjang perbatasan.
D. Menyatukan sistem mata uang kedua negara.
E. Menghentikan seluruh aktivitas perdagangan.
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses

Tips Lulus SKB CPNS Analis Keimigrasian

Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Analis Keimigrasian semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.

  • Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
  • Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
  • Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
  • Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
  • Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.

Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Keimigrasian, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.

Pertanyaan Seputar SKB CPNS Analis Keimigrasian

SKB CPNS Analis Keimigrasian adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Analis Keimigrasian meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Analis Keimigrasian, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Analis Keimigrasian tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Analis Keimigrasian tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.