Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Penata Ruang. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Penata Ruang berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Penata Ruang Ahli Pertama
Ahli Pertama
Kemampuan Umum
2 Indikator
Dasar Pertanahan
Dasar Penyelenggaraan Penataan Ruang
Kemampuan Khusus
6 Indikator
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Pengawasan Penataan Ruang
Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang
Penyusunan Rencana Tata Ruang
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Pengendalian, Pemanfaatan dan Sengketa Penataan Ruang
Simulasi Tryout SKB CAT Penata Ruang
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Ruang, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Penata Ruang berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.
Sistem CAT BKN
Durasi 90 menit & skema CAT resmi
Kisi-Kisi Terbaru
Sesuai materi pokok & tupoksi jabatan
Pembahasan Lengkap
Analisis jawaban & referensi regulasi
Ranking Nasional
Bandingkan skor se-Indonesia
Bank Soal Drill SKB 2026
Akses 569 Soal SKB Penata Ruang Lengkap
Drill ratusan soal kompetensi bidang teknis lengkap dengan analisis pembahasan komprehensif untuk memaksimalkan peluang lulus ranking 1 di formasi Anda.
✓ Sesuai Kisi-kisi CAT BKN✓ Pembahasan Analisis Mendalam✓ Update Soal Rutin✓ Akses Aktif 1 Tahun
Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.
50 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/50
0%
Soal 1
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), hak penguasaan atas bumi, air, dan ruang angkasa pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 2 UUPA Nomor 5 Tahun 1960, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
Materi Terkait: Dasar Pertanahan
Soal 2
Jangka waktu paling lama yang diberikan untuk Hak Guna Usaha (HGU) untuk pertama kalinya menurut regulasi pertanahan di Indonesia adalah...
Kunci Jawaban: D
Menurut Pasal 29 UUPA No. 5 Tahun 1960 dan diatur lebih lanjut dalam PP No. 18 Tahun 2021, Hak Guna Usaha (HGU) diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 25 tahun.
Materi Terkait: Dasar Pertanahan
Soal 3
Pendaftaran tanah diselenggarakan di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan tujuan utama untuk...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tujuan utama pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah.
Materi Terkait: Dasar Pertanahan
Soal 4
Hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain disebut...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 41 UUPA No. 5 Tahun 1960, Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain.
Materi Terkait: Dasar Pertanahan
Soal 5
Subjek yang DAPAT mempunyai Hak Milik atas tanah di Indonesia menurut UUPA adalah...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 21 UUPA No. 5 Tahun 1960, hanya Warga Negara Indonesia (WNI) tunggal yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah.
Materi Terkait: Dasar Pertanahan
Soal 6
Kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan sering dikenal dengan istilah...
Kunci Jawaban: B
Sesuai Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan Penataan Akses.
Materi Terkait: Dasar Pertanahan
Soal 7
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, definisi ruang mencakup...
Kunci Jawaban: B
Pasal 1 angka 1 UU No. 26 Tahun 2007 mendefinisikan Ruang sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup.
Materi Terkait: Dasar Penyelenggaraan Penataan Ruang
Soal 8
Penyelenggaraan penataan ruang harus memadukan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Hal ini mencerminkan asas...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan Penjelasan UU No. 26 Tahun 2007, Asas Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
Materi Terkait: Dasar Penyelenggaraan Penataan Ruang
Soal 9
Berdasarkan sistemnya, penataan ruang diklasifikasikan ke dalam...
Kunci Jawaban: A
Pasal 4 UU No. 26 Tahun 2007 mengklasifikasikan penataan ruang berdasarkan sistemnya atas: sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.
Materi Terkait: Dasar Penyelenggaraan Penataan Ruang
Soal 10
Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023) mengubah beberapa ketentuan dalam UU Penataan Ruang. Salah satu prinsip utama perubahannya adalah penekanan pada...
Kunci Jawaban: A
UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) mengubah mekanisme perizinan dengan memperkenalkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai salah satu persyaratan dasar dalam perizinan berusaha menggantikan izin lokasi.
Materi Terkait: Dasar Penyelenggaraan Penataan Ruang
Soal 11
Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat diwujudkan dalam tahapan...
Kunci Jawaban: B
Pasal 65 UU No. 26 Tahun 2007 menyatakan bahwa peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Materi Terkait: Dasar Penyelenggaraan Penataan Ruang
Soal 12
Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 11 UU No. 26 Tahun 2007, wewenang Pemkab/Pemkot meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang wilayah kabupaten/kota serta penetapan RTRW Kabupaten/Kota.
Materi Terkait: Dasar Penyelenggaraan Penataan Ruang
Soal 13
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang disebut...
Kunci Jawaban: C
Pasal 1 angka 24 PP No. 21 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
Materi Terkait: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Soal 14
Pelaksanaan penerbitan KKPR terintegrasi secara elektronik bagi pelaku usaha dilakukan melalui sistem...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan PP No. 21 Tahun 2021, penerbitan KKPR untuk kegiatan berusaha dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).
Materi Terkait: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Soal 15
KKPR untuk kegiatan berusaha diberikan dalam bentuk Konfirmasi KKPR apabila...
Kunci Jawaban: E
Menurut Pasal 102 PP No. 21 Tahun 2021, pelaksanaan KKPR untuk kegiatan berusaha yang lokasinya telah memiliki RDTR yang terintegrasi dengan sistem OSS dilakukan melalui mekanisme Konfirmasi KKPR.
Materi Terkait: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Soal 16
Bentuk pelaksanaan KKPR bagi kegiatan nonberusaha meliputi...
Kunci Jawaban: D
Sesuai Pasal 121 PP No. 21 Tahun 2021, pelaksanaan KKPR untuk kegiatan nonberusaha dilakukan melalui Konfirmasi KKPR untuk kegiatan nonberusaha dan Persetujuan KKPR untuk kegiatan nonberusaha.
Materi Terkait: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Soal 17
Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di laut didasarkan pada dokumen...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan PP No. 21 Tahun 2021, untuk pemanfaatan ruang di laut, KKPR didasarkan pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) atau Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW).
Materi Terkait: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Soal 18
Dalam proses Persetujuan KKPR untuk Kegiatan Berusaha, jika tidak terdapat RDTR, maka penilaian dokumen usulan dilakukan dengan melibatkan...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 112 PP No. 21 Tahun 2021, penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dalam pemberian Persetujuan KKPR dilakukan berdasarkan asas-asas penataan ruang dengan mempertimbangkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang.
Materi Terkait: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Soal 19
Masa berlaku Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk kegiatan berusaha adalah...
Kunci Jawaban: C
Pasal 118 PP No. 21 Tahun 2021 menyatakan bahwa KKPR untuk kegiatan berusaha berlaku selama kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak mengalami perubahan pemanfaatan ruang.
Materi Terkait: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Soal 20
Tujuan dari pengawasan penyelenggaraan penataan ruang adalah untuk...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 175 PP No. 21 Tahun 2021, Pengawasan Penataan Ruang diselenggarakan untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan Penataan Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Materi Terkait: Pengawasan Penataan Ruang
Soal 21
PRO
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, kegiatan pengawasan penataan ruang meliputi kegiatan...
Kunci Jawaban: E
Pasal 176 PP No. 21 Tahun 2021 mengatur bahwa kegiatan pengawasan penataan ruang dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
Materi Terkait: Pengawasan Penataan Ruang
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Tindakan mengamati, mencatat, dan mendokumentasikan indikasi ketidaksesuaian penyelenggaraan penataan ruang dalam kegiatan pengawasan disebut dengan...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan terminologi pada Pasal 181 PP No. 21 Tahun 2021, Pemantauan adalah kegiatan mengamati, mencatat, dan mendokumentasikan indikasi ketidaksesuaian penyelenggaraan penataan ruang.
Materi Terkait: Pengawasan Penataan Ruang
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Hasil dari kegiatan evaluasi dalam pengawasan penataan ruang dapat berupa...
Kunci Jawaban: C
Pasal 188 PP No. 21 Tahun 2021 menyatakan bahwa hasil evaluasi ditindaklanjuti dengan pelaporan yang memuat rekomendasi penyelesaian masalah dan/atau rekomendasi pengenaan sanksi sesuai perundang-undangan.
Materi Terkait: Pengawasan Penataan Ruang
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Kewenangan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan penataan ruang pemerintah daerah provinsi dilaksanakan oleh...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 177 PP No. 21 Tahun 2021, Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional, pulau/kepulauan, KSN, dan pengawasan kinerja penataan ruang pemda provinsi.
Materi Terkait: Pengawasan Penataan Ruang
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang dapat disampaikan dalam bentuk...
Kunci Jawaban: E
Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pemerintah pusat/daerah apabila menemukan indikasi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagai bentuk partisipasi dan pengawasan (Pasal 212 PP 21/2021).
Materi Terkait: Pengawasan Penataan Ruang
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Indikator utama yang dinilai dalam pelaksanaan evaluasi kinerja penataan ruang oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah meliputi aspek...
Kunci Jawaban: C
Evaluasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang daerah difokuskan pada tiga tahap utama penataan ruang, yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (Pasal 185 PP 21/2021).
Materi Terkait: Pengawasan Penataan Ruang
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa...
Kunci Jawaban: C
UU No. 26 Tahun 2007 jo UU No. 6 Tahun 2023 Pasal 16, PK dapat dilakukan lebih dari 1 kali dalam 5 tahun jika terjadi perubahan lingkungan strategis berupa bencana alam skala besar, perubahan batas wilayah negara/daerah, atau perubahan kebijakan nasional strategis.
Materi Terkait: Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pelaksanaan Peninjauan Kembali (PK) Rencana Tata Ruang menghasilkan rekomendasi berupa...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 93 PP No. 21 Tahun 2021, rekomendasi hasil Peninjauan Kembali adalah Rencana Tata Ruang dapat dipertahankan atau Rencana Tata Ruang perlu direvisi (dicabut dan diganti dengan yang baru atau direvisi sebagian).
Materi Terkait: Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Batas waktu penetapan Peraturan Daerah tentang revisi RTRW Kabupaten/Kota setelah disetujuinya revisi tersebut melalui Persetujuan Substansi oleh Menteri adalah paling lama...
Kunci Jawaban: C
Menurut ketentuan turunan UU Cipta Kerja (PP 21/2021 Pasal 81), Peraturan Daerah mengenai RTRW Kabupaten/Kota wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan setelah mendapat Persetujuan Substansi dari Menteri ATR/Kepala BPN.
Materi Terkait: Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Kewenangan untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota berada pada...
Kunci Jawaban: A
RDTR Kabupaten/Kota adalah wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota, sehingga pelaksanaan Peninjauan Kembali (PK) RDTR tersebut menjadi kewenangan Bupati/Wali Kota (diatur dalam PP 21/2021).
Materi Terkait: Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dinamika internal yang dapat menjadi alasan dilakukannya revisi Rencana Tata Ruang sebagai hasil Peninjauan Kembali antara lain...
Kunci Jawaban: B
Pemekaran wilayah yang mengubah batas administrasi suatu daerah merupakan dinamika internal kewilayahan yang berimplikasi langsung pada ketidaksesuaian struktur dan pola ruang dalam RTRW eksisting, sehingga menjadi dasar perlunya revisi.
Materi Terkait: Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan regulasi teknis penyusunan Rencana Tata Ruang, tingkat ketelitian peta untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten adalah...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 Pasal 11 dan PP 21/2021, tingkat ketelitian peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten minimal memiliki skala 1:50.000.
Materi Terkait: Penyusunan Rencana Tata Ruang
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota, ketelitian peta dasar dan peta tematik yang digunakan memiliki skala...
Kunci Jawaban: D
Sesuai dengan ketentuan penyusunan RDTR (Peraturan Menteri ATR/BPN mengenai pedoman RDTR), tingkat ketelitian peta untuk Rencana Detail Tata Ruang adalah 1:5.000 agar dapat dijadikan acuan operasional pemberian perizinan.
Materi Terkait: Penyusunan Rencana Tata Ruang
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Muatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) meliputi pengaturan mengenai...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan PP No. 21 Tahun 2021, RDTR Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya memuat tujuan penataan BWP, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang, dan peraturan zonasi.
Materi Terkait: Penyusunan Rencana Tata Ruang
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam penyusunan RTRW Kawasan Perkotaan, proporsi luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik harus disediakan minimal...
Kunci Jawaban: E
UU No. 26 Tahun 2007 (Pasal 29) mensyaratkan proporsi RTH minimal 30% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan, yang terdiri dari RTH Publik minimal 20% dan RTH Privat minimal 10%.
Materi Terkait: Penyusunan Rencana Tata Ruang
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Kajian yang wajib diintegrasikan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah adalah...
Kunci Jawaban: D
Pasal 15 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH mewajibkan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk membuat KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yang diintegrasikan dalam penyusunan dan evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Materi Terkait: Penyusunan Rencana Tata Ruang
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021, sebelum Peraturan Daerah (Perda) tentang RTRW Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota, rancangan peraturan tersebut wajib mendapat...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 78 PP 21/2021, sebelum Perda RTRW Kabupaten/Kota ditetapkan, harus terlebih dahulu mendapatkan Persetujuan Substansi (Persub) dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
Materi Terkait: Penyusunan Rencana Tata Ruang
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) diatur untuk ditetapkan dalam bentuk...
Kunci Jawaban: B
Dalam rangka percepatan kemudahan berusaha pasca UU Cipta Kerja (diakomodasi dalam PP 21/2021 Pasal 85), RDTR Kabupaten/Kota saat ini ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), bukan lagi Peraturan Daerah (Perda).
Materi Terkait: Penyusunan Rencana Tata Ruang
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) merupakan upaya untuk menyelaraskan antara indikasi program utama pemanfaatan ruang di dalam Rencana Tata Ruang dengan...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan PP No. 21 Tahun 2021 Pasal 127, Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan.
Materi Terkait: Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus sejalan dengan RTRW. Jangka waktu indikasi program utama dalam RTRW disusun untuk periode...
Kunci Jawaban: E
Indikasi program utama dalam RTRW disusun untuk jangka waktu 20 tahun yang dibagi ke dalam tahapan pelaksanaan 5 (lima) tahunan agar dapat disinkronkan dengan RPJM/RPJMD yang juga berjangka 5 tahun.
Materi Terkait: Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Hasil dari pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) digunakan sebagai masukan utama dalam penyusunan...
Kunci Jawaban: B
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen SPPR yang menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) / Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan penganggarannya (APBN/APBD).
Materi Terkait: Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Di tingkat pusat, lembaga/kementerian yang memiliki peran kunci dalam mengkoordinasikan penyusunan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Nasional adalah...
Kunci Jawaban: C
Penyelenggaraan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang secara nasional dikerjakan dan dikoordinasikan utamanya oleh Kementerian ATR/BPN sebagai regulator tata ruang dan Kementerian PPN/Bappenas sebagai perencana pembangunan nasional.
Materi Terkait: Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Indikasi program utama penataan ruang memuat sekurang-kurangnya...
Kunci Jawaban: D
Dalam pedoman penyusunan RTRW, tabel indikasi program utama memuat elemen: usulan program, lokasi (kecamatan/desa), besaran/volume, waktu pelaksanaan (tahapan 5 tahunan), sumber dana (APBN/APBD/Swasta), dan instansi pelaksana.
Materi Terkait: Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pelaksanaan program pemanfaatan ruang tidak hanya dibebankan pada APBN atau APBD. Pola pelibatan partisipasi pihak swasta dalam mendukung infrastruktur tata ruang dikenal dengan skema...
Kunci Jawaban: C
Dalam indikasi program utama RTRW, sumber pendanaan dapat berasal dari APBN, APBD, Swasta, maupun skema pembiayaan alternatif seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Materi Terkait: Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berikut ini adalah instrumen pokok dalam pengendalian pemanfaatan ruang, KECUALI...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2007, instrumen pengendalian pemanfaatan ruang meliputi peraturan zonasi, perizinan (sekarang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/KKPR), pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. RPJM adalah instrumen perencanaan pembangunan, bukan instrumen pengendalian tata ruang.
Materi Terkait: Pengendalian, Pemanfaatan dan Sengketa Penataan Ruang
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pemberian keringanan pajak, penyediaan infrastruktur, atau kemudahan prosedur perizinan merupakan contoh pelaksanaan instrumen pengendalian penataan ruang berupa...
Kunci Jawaban: D
Menurut UU No. 26 Tahun 2007, Insentif adalah perangkat untuk memberikan imbalan (stimulus) terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. Contohnya keringanan pajak, kompensasi, imbalan, penyediaan infrastruktur, atau kemudahan izin.
Materi Terkait: Pengendalian, Pemanfaatan dan Sengketa Penataan Ruang
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pelanggaran terhadap penataan ruang, seperti memanfaatkan ruang tanpa mematuhi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), pada tahap awal akan dikenai sanksi...
Kunci Jawaban: D
Pasal 62 UU No. 26 Tahun 2007 jo UU Cipta Kerja menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan pemanfaatan ruang dikenai sanksi administratif secara berjenjang, dimulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara, denda administratif, hingga pembongkaran.
Materi Terkait: Pengendalian, Pemanfaatan dan Sengketa Penataan Ruang
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, jika pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW mengakibatkan perubahan fungsi ruang dan menyebabkan kerugian harta benda dan/atau kematian orang, maka sanksi yang diterapkan adalah...
Kunci Jawaban: B
Pelanggaran tata ruang yang menimbulkan dampak korban jiwa (kematian) orang atau kerugian harta benda diatur secara ketat dengan sanksi Pidana Penjara dan Pidana Denda sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana Pasal 69 - 72 UU No. 26 Tahun 2007 jo UU 6/2023.
Materi Terkait: Pengendalian, Pemanfaatan dan Sengketa Penataan Ruang
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Prinsip utama dalam penyelesaian sengketa penataan ruang menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah diupayakan penyelesaian melalui...
Kunci Jawaban: A
Pasal 66 UU No. 26 Tahun 2007 menetapkan bahwa penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, sebelum menempuh jalur pengadilan (litigasi).
Materi Terkait: Pengendalian, Pemanfaatan dan Sengketa Penataan Ruang
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Informasi mengenai jabatan Penata Ruang pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.
PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Dasar Acuan Sah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 78 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Ruang
Dasar Acuan Sah
Surat Menteri PANRB Nomor B/5457/M.SM.01.00/2024
Dasar Acuan Sah
Tips & Strategi Lolos SKB Penata Ruang
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Penata Ruang semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.
3
Manajemen Waktu CAT
Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.
4
Evaluasi Melalui Tryout Rutin
Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Ruang, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB Penata Ruang
Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.
Materi SKB CPNS Penata Ruang menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.
Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait
Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.