SKB CPNS Pemantau Aktivitas Hak Asasi Manusia 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Pemantau Aktivitas Hak Asasi Manusia, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Pemantau Aktivitas Hak Asasi Manusia, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Pemantau Aktivitas Hak Asasi Manusia
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Pemantau Aktivitas Hak Asasi Manusia berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Pemantau Aktivitas Hak Asasi Manusia
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Pemantau Aktivitas Hak Asasi Manusia, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Pemantau Aktivitas Hak Asasi Manusia. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Pemantau Aktivitas Hak Asasi Manusia
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Pemantau Aktivitas Hak Asasi Manusia.
Soal 1
Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, siapakah yang memegang kewajiban dan tanggung jawab utama dalam penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia?
A. Setiap warga negara
B. Pemerintah
C. Perserikatan Bangsa-Bangsa
D. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
E. Lembaga Swadaya Masyarakat
Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.
Soal 2
Hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, serta hak beragama merupakan hak-hak yang...
A. Ditetapkan melalui keputusan pengadilan HAM
B. Hanya berlaku bagi warga negara tertentu
C. Tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun
D. Dapat dikurangi dalam keadaan darurat militer
E. Dapat dibatasi oleh peraturan daerah
Jawaban: C
Sesuai Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 Bab XA tentang HAM, hak-hak tersebut termasuk dalam kelompok hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights).
Soal 3
Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, salah satu unsur utama yang membedakan 'Kejahatan Terhadap Kemanusiaan' dengan tindak pidana umum adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari...
A. Perselisihan ideologi politik
B. Konflik bersenjata antarnegara
C. Tindakan bela negara
D. Kelalaian aparat penegak hukum
E. Serangan yang meluas atau sistematik
Jawaban: E
Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 menyatakan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.
Soal 4
Komnas HAM memiliki fungsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM melalui pendidikan dan penyebarluasan wawasan. Fungsi ini disebut fungsi...
A. Penyuluhan
B. Mediasi
C. Pemantauan
D. Investigasi
E. Pengkajian
Jawaban: A
Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999, fungsi Komnas HAM meliputi pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, serta mediasi. Fungsi penyuluhan mencakup penyebarluasan wawasan HAM kepada masyarakat Indonesia.
Soal 5
Seorang ASN Pemantau Aktivitas HAM harus mampu bekerja sama dengan berbagai pihak dan menghargai perbedaan latar belakang. Hal ini mencerminkan nilai dasar BerAKHLAK, yaitu...
A. Berorientasi Pelayanan
B. Akuntabel
C. Adaptif
D. Loyal
E. Harmonis
Jawaban: E
Nilai Harmonis dalam BerAKHLAK berarti menghargai setiap orang apa pun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif.
Soal 6
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau UDHR diadopsi oleh PBB pada tanggal...
A. 1 Juni 1945
B. 17 Agustus 1945
C. 10 Desember 1948
D. 30 September 1960
E. 24 Oktober 1945
Jawaban: C
DUHAM (Universal Declaration of Human Rights) diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948, yang kemudian diperingati setiap tahun sebagai Hari HAM Sedunia.
Soal 7
Langkah pertama yang harus dilakukan oleh Pemantau HAM saat menerima pengaduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran HAM adalah...
A. Menolak pengaduan jika tidak disertai bukti video
B. Melaporkan pengadu ke pihak kepolisian
C. Menyebarkan informasi pengaduan ke media massa
D. Langsung memanggil teradu untuk diperiksa
E. Melakukan verifikasi dan analisis kelengkapan data pengaduan
Jawaban: E
Prosedur penanganan pengaduan (Complaint Handling) diawali dengan verifikasi administrasi dan substansi untuk menentukan apakah aduan tersebut merupakan ranah pelanggaran HAM atau bukan.
Soal 8
Dalam melakukan pemantauan di lapangan, seorang Pemantau HAM harus mematuhi prinsip 'Do No Harm'. Apa maksud dari prinsip tersebut?
A. Segala biaya pemantauan ditanggung oleh pemerintah
B. Pemantau tidak boleh membawa senjata tajam
C. Pemantau tidak boleh terluka fisik
D. Pemantau dilarang memberikan bantuan uang kepada korban
E. Aktivitas pemantauan tidak boleh memperburuk situasi atau membahayakan narasumber/korban
Jawaban: E
Prinsip 'Do No Harm' berarti aktivitas pemantauan dan investigasi tidak boleh menimbulkan risiko tambahan, trauma, atau bahaya bagi korban, saksi, maupun masyarakat setempat.
Soal 9
Instrumen internasional yang secara khusus mengatur tentang hak-hak sipil dan politik, seperti hak atas kehidupan dan kebebasan berekspresi, adalah...
A. ICESCR
B. CRC
C. CAT
D. CEDAW
E. ICCPR
Jawaban: E
ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) adalah kovenan internasional yang fokus pada hak-hak sipil dan politik. Indonesia telah meratifikasinya melalui UU No. 12 Tahun 2005.
Soal 10
Penyiksaan, pembunuhan massal, dan perbudakan yang dilakukan secara meluas atau sistematik terhadap penduduk sipil termasuk dalam kategori...
A. Tindak Pidana Umum
B. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan
C. Genosida
D. Pelanggaran HAM Ringan
E. Pelanggaran Hukum Perdata
Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000, perbuatan-perbuatan tersebut, jika dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematik kepada sipil, disebut Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.
Soal 11
Apa fungsi utama dari manajemen dokumentasi dalam pengelolaan data kasus pelanggaran HAM?
A. Untuk dipublikasikan secara bebas di media sosial
B. Menjual data kepada pihak asing
C. Menjamin keamanan, kerahasiaan, dan ketersediaan data sebagai alat bukti atau referensi
D. Agar data cepat hilang setelah kasus selesai
E. Mempermudah proses penghapusan data
Jawaban: C
Manajemen dokumentasi bertujuan untuk mengelola data secara sistematis agar aman, terjaga kerahasiaannya (terutama identitas korban), dan dapat digunakan kembali untuk kepentingan hukum atau advokasi.
Soal 12
Yang dimaksud dengan 'Vulnerable Groups' atau kelompok rentan dalam perspektif HAM adalah...
A. Kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi mengalami pelanggaran HAM dan diskriminasi
B. Pejabat publik yang sedang dikritik
C. Kelompok masyarakat yang memiliki kekayaan berlebih
D. Aparat penegak hukum yang sedang bertugas
E. Warga negara asing yang sedang berkunjung
Jawaban: A
Kelompok rentan (perempuan, anak, disabilitas, lansia, masyarakat adat) adalah mereka yang secara sosial, ekonomi, atau politik memiliki risiko tinggi terhadap diskriminasi dan pelanggaran HAM.
Soal 13
Laporan hasil pemantauan HAM yang baik harus diakhiri dengan 'Rekomendasi Strategis'. Rekomendasi ini ditujukan untuk...
A. Meningkatkan anggaran perjalanan dinas pemantau
B. Memperkenalkan profil pribadi pemantau
C. Memperpanjang masa konflik
D. Menyalahkan korban atas kejadian tersebut
E. Memberikan solusi konkret dan perbaikan kebijakan kepada pihak otoritas terkait
Jawaban: E
Rekomendasi strategis dalam laporan pemantauan bertujuan memberikan arahan tindakan bagi pengambil kebijakan atau otoritas untuk menghentikan pelanggaran dan mencegah keberulangan.
Soal 14
Mekanisme Universal Periodic Review (UPR) merupakan mekanisme pemantauan HAM yang dilakukan di bawah naungan...
A. Dewan Keamanan PBB
B. Mahkamah Internasional
C. Dewan HAM PBB
D. ASEAN
E. Palang Merah Internasional
Jawaban: C
UPR adalah mekanisme di bawah Dewan HAM PBB (UN Human Rights Council) untuk meninjau catatan hak asasi manusia dari semua negara anggota PBB secara berkala.
Soal 15
Dalam memantau tempat-tempat penahanan, prinsip utama yang harus diperhatikan adalah pencegahan terhadap...
A. Pertemuan antara tahanan dan pengacaranya
B. Kebebasan tahanan untuk keluar masuk lapas
C. Pemberian fasilitas olahraga
D. Pemberian makanan yang terlalu enak
E. Penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia
Jawaban: E
Pemantauan tempat penahanan (penjara, sel polisi) bertujuan memastikan tidak adanya penyiksaan (torture) atau perlakuan kejam lainnya sesuai dengan standar HAM internasional.
Soal 16
Bagaimana cara melakukan analisis kebijakan publik yang responsif HAM?
A. Mengabaikan pendapat masyarakat adat
B. Hanya melihat keuntungan ekonomi bagi negara
C. Memastikan kebijakan tersebut tidak diskriminatif dan memenuhi hak dasar warga
D. Menyesuaikan dengan keinginan partai penguasa
E. Melihat seberapa banyak pejabat yang mendukung kebijakan tersebut
Jawaban: C
Analisis kebijakan publik berbasis HAM harus menggunakan kriteria non-diskriminasi, partisipasi, akuntabilitas, dan pemenuhan hak-hak dasar kelompok terdampak.
Soal 17
Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) mengatur tentang hak berikut, KECUALI...
A. Hak atas standar hidup yang layak
B. Hak atas kesehatan
C. Hak untuk bebas dari penangkapan sewenang-wenang
D. Hak atas pekerjaan
E. Hak atas pendidikan
Jawaban: C
Hak untuk bebas dari penangkapan sewenang-wenang adalah bagian dari Hak Sipil dan Politik (ICCPR), bukan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR).
Soal 18
Apa yang dimaksud dengan 'Fact-finding' dalam investigasi HAM?
A. Membayar saksi agar memberikan keterangan palsu
B. Hanya mendengarkan keterangan dari pihak aparat
C. Proses pengumpulan informasi yang akurat dan obyektif untuk membuktikan dugaan pelanggaran HAM
D. Mengarang cerita agar kasus terlihat besar
E. Mencari-cari kesalahan orang lain untuk dijatuhkan hukumannya
Jawaban: C
Fact-finding adalah teknik investigasi untuk mengumpulkan fakta secara obyektif, imparsial, dan menyeluruh guna memverifikasi adanya pelanggaran HAM.
Soal 19
Setiap ASN harus bersikap 'Adaptif' di era digital. Dalam konteks Pemantau HAM, hal ini berarti...
A. Membiarkan data manual menumpuk
B. Menolak penggunaan teknologi dalam pemantauan
C. Mengikuti semua tren media sosial tanpa seleksi
D. Terus berinovasi dan menggunakan perangkat digital untuk efektivitas pendokumentasian kasus
E. Hanya bekerja jika ada perintah atasan
Jawaban: D
Adaptif dalam BerAKHLAK berarti ASN harus terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan, termasuk penggunaan teknologi informasi.
Soal 20
Salah satu ciri utama dari pelanggaran HAM Berat berupa Genosida adalah adanya niat untuk...
A. Menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama
B. Membubarkan organisasi masyarakat tertentu
C. Mengganti ideologi negara secara paksa
D. Menguasai sumber daya alam suatu daerah
E. Melakukan korupsi dana bantuan sosial
Jawaban: A
Pasal 8 UU No. 26 Tahun 2000 mendefinisikan Genosida sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama.
Soal 21 Premium
Dalam ICCPR, negara diperbolehkan membatasi beberapa hak dalam keadaan darurat nasional, namun terdapat hak-hak yang tetap tidak boleh dilanggar (Non-Derogable Rights). Manakah hak di bawah ini yang bersifat Non-Derogable?
A. Hak untuk bebas dari perbudakan dan penghambaan
B. Hak atas kebebasan bergerak
C. Kebebasan berkumpul secara damai
D. Hak atas perlindungan privasi
E. Hak atas kebebasan berekspresi
Soal 22 Premium
Unsur 'sistematik' dalam Kejahatan Terhadap Kemanusiaan menurut Statuta Roma dan UU No. 26 Tahun 2000 merujuk pada...
A. Keterlibatan pihak asing dalam penyerangan
B. Adanya pola yang teratur atau kebijakan yang direncanakan secara matang
C. Jumlah korban yang sangat banyak dalam satu waktu
D. Dilakukannya perbuatan di ibu kota negara
E. Penggunaan senjata pemusnah massal
Soal 23 Premium
Saat mewawancarai saksi yang mengalami trauma berat, teknik manakah yang paling tepat diterapkan oleh seorang Pemantau HAM?
A. Memaksa saksi mengingat detail kejadian meskipun dia menangis
B. Memberikan pertanyaan tertutup yang mengarahkan jawaban
C. Membangun kepercayaan, memberikan kendali kepada saksi, dan berhenti jika saksi merasa tidak nyaman
D. Mewawancarai di tempat keramaian agar saksi merasa aman
E. Menyelesaikan wawancara secepat mungkin tanpa mempedulikan emosi saksi
Soal 24 Premium
Dalam pemantauan HAM, metode 'Triangulasi Data' dilakukan dengan cara...
A. Menghapus data yang dianggap tidak menguntungkan pemerintah
B. Menggunakan tiga jenis kamera saat dokumentasi lapangan
C. Melakukan wawancara kepada tiga orang saja di setiap lokasi
D. Hanya mempercayai keterangan saksi kunci
E. Membandingkan data dari berbagai sumber berbeda (korban, saksi, dokumen, pelaku, ahli) untuk mendapatkan fakta yang valid
Soal 25 Premium
Apabila Komnas HAM menemukan indikasi kuat terjadinya pelanggaran HAM berat, maka langkah hukum selanjutnya menurut UU No. 26 Tahun 2000 adalah...
A. Komnas HAM langsung menjatuhkan vonis penjara
B. Komnas HAM menyerahkan berkas hasil penyelidikan kepada Jaksa Agung untuk dilakukan penyidikan
C. Presiden langsung mengeluarkan grasi
D. Komnas HAM membubarkan instansi yang terlibat
E. Kasus ditutup karena alasan keamanan negara
Soal 26 Premium
Pemenuhan hak dalam ICESCR memiliki prinsip 'Progressive Realization'. Apa artinya?
A. Hak ekonomi lebih penting daripada hak politik
B. Negara harus segera memenuhi semua hak tanpa kecuali dalam satu hari
C. Negara berkewajiban mengambil langkah-langkah untuk mencapai pemenuhan hak secara bertahap sesuai sumber daya yang tersedia
D. Hanya negara kaya yang wajib menjalankan kovenan ini
E. Negara boleh menunda pemenuhan hak selamanya
Soal 27 Premium
Dalam melakukan pengaduan ke Komnas HAM, UU No. 39 Tahun 1999 menetapkan bahwa pengaduan dapat ditolak apabila...
A. Pengadu menggunakan bahasa daerah dalam suratnya
B. Upaya hukum domestik/internal belum ditempuh atau sedang dalam proses peradilan
C. Identitas pengadu dirahasiakan oleh pendamping hukum
D. Kasus yang dilaporkan melibatkan pejabat tinggi
E. Pengadu tidak mampu membayar biaya pendaftaran
Soal 28 Premium
Persetujuan Bebas Tanpa Paksaan (Free, Prior, and Informed Consent/FPIC) merupakan standar HAM internasional yang sangat krusial dalam pemantauan terhadap hak...
A. Pekerja migran
B. Anak di panti asuhan
C. Pasien rumah sakit jiwa
D. Tahanan politik
E. Masyarakat Adat
Soal 29 Premium
Fungsi Komnas HAM dalam melakukan perdamaian kedua belah pihak, penyelesaian perkara melalui cara konsultasi atau negosiasi disebut fungsi...
A. Penyuluhan
B. Pemantauan
C. Pengkajian
D. Yudisial
E. Mediasi
Soal 30 Premium
Seorang ASN harus menjaga rahasia negara dan jabatan. Dalam konteks Pemantau HAM, ini berkaitan erat dengan nilai dasar BerAKHLAK yaitu...
A. Kolaboratif
B. Loyal
C. Adaptif
D. Berorientasi Pelayanan
E. Kompeten
Soal 31 Premium
Dalam mekanisme pelaporan perjanjian internasional, 'Shadow Report' biasanya disusun oleh...
A. Organisasi Masyarakat Sipil (NGO)
B. Mahkamah Agung
C. Dewan Keamanan PBB
D. Badan Intelijen Negara
E. Pemerintah negara yang bersangkutan
Soal 32 Premium
Prinsip 'Non-Refoulement' dalam instrumen internasional melarang negara untuk...
A. Memungut pajak dari pengungsi
B. Memberikan kewarganegaraan secara otomatis
C. Melarang pengungsi bekerja
D. Mengembalikan pengungsi ke negara asalnya di mana mereka berisiko mengalami penyiksaan atau persekusi
E. Mendeportasi pelaku kriminal biasa
Soal 33 Premium
Apa yang menjadi fokus utama dalam pemantauan tempat penahanan menurut Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan (OPCAT)?
A. Meningkatkan jumlah personel polisi
B. Mengurangi waktu kunjungan keluarga
C. Pencegahan penyiksaan melalui kunjungan berkala oleh badan independen
D. Ketersediaan televisi di setiap sel
E. Pembangunan gedung penjara yang mewah
Soal 34 Premium
Dokumentasi kasus HAM harus mengikuti standar rantai penjagaan (Chain of Custody). Tujuannya adalah...
A. Menghindari proses digitalisasi
B. Memperbanyak jumlah salinan dokumen
C. Agar berkas sulit ditemukan oleh orang lain
D. Menyembunyikan identitas pelaku
E. Memastikan integritas dan keaslian bukti agar tidak terjadi manipulasi
Soal 35 Premium
Istilah 'Internal Displacement' dalam pemantauan HAM merujuk pada situasi di mana...
A. Pejabat pemerintah dipindahkan tugasnya ke daerah terpencil
B. Imigran gelap masuk ke wilayah Indonesia
C. Warga terpaksa mengungsi di dalam wilayah negaranya sendiri akibat konflik atau bencana
D. Warga negara pindah ke luar negeri untuk bekerja
E. Narapidana dipindahkan dari satu lapas ke lapas lain
Soal 36 Premium
Analisis dampak HAM (Human Rights Impact Assessment) terhadap suatu rancangan undang-undang bertujuan untuk...
A. Memastikan undang-undang tersebut menguntungkan investor asing
B. Mengidentifikasi potensi pelanggaran atau pengurangan hak warga yang mungkin timbul dari aturan tersebut
C. Menghilangkan peran mahkamah konstitusi
D. Mempercepat proses pengesahan di DPR
E. Menambah beban administratif pemerintah
Soal 37 Premium
Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000, pengadilan HAM memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi...
A. Minimal 50 tahun yang lalu
B. Di wilayah negara Republik Indonesia maupun di luar wilayah negara oleh warga negara Indonesia
C. Hanya di wilayah daratan Indonesia
D. Hanya jika pelakunya adalah warga negara asing
E. Hanya di daerah konflik militer
Soal 38 Premium
Nilai 'Akuntabel' dalam core values ASN bagi seorang Pemantau HAM diwujudkan dengan...
A. Menyelesaikan laporan pemantauan tepat waktu dengan data yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan
B. Mempublikasikan hasil pemantauan sebelum diverifikasi
C. Mengikuti semua keinginan pimpinan tanpa bertanya
D. Bekerja sesuka hati sesuai suasana hati
E. Menerima gratifikasi dari pihak yang dipantau
Soal 39 Premium
Dalam investigasi HAM, 'Evidence' (bukti) yang paling kuat untuk membuktikan adanya penganiayaan oleh aparat di sel tahanan adalah...
A. Rekaman CCTV, catatan medis/visum, dan kesaksian yang konsisten dari korban serta saksi mata
B. Berita di media sosial yang viral
C. Opini masyarakat umum
D. Keyakinan pribadi sang pemantau
E. Pernyataan bantahan dari kepala penjara
Soal 40 Premium
Kejahatan apartheid, yaitu rezim institusional berupa penindasan dan dominasi sistematik oleh satu kelompok rasial terhadap kelompok rasial lain, termasuk dalam...
A. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan
B. Pelanggaran Etika Internasional
C. Tindak Pidana Diskriminasi Biasa
D. Kejahatan Perang
E. Genosida
Soal 41 Premium
Salah satu indikator keberhasilan pemantauan hak atas pendidikan bagi kelompok disabilitas adalah...
A. Penempatan siswa disabilitas di sekolah khusus yang terpencil
B. Banyaknya sekolah yang dicat warna-warni
C. Tingginya biaya sekolah yang dibebankan kepada orang tua
D. Adanya sarana prasarana aksesibel dan kurikulum inklusif di lembaga pendidikan
E. Pemberian bantuan buku hanya untuk siswa normal
Soal 42 Premium
Apa yang dimaksud dengan 'Concluding Observations' dalam pelaporan perjanjian internasional HAM?
A. Catatan harian para pemantau HAM di lapangan
B. Rekomendasi resmi dari Komite PBB kepada negara anggota setelah meninjau laporan implementasi kovenan
C. Ucapan selamat dari PBB kepada negara anggota
D. Hasil pemungutan suara di Majelis Umum PBB
E. Daftar negara yang akan dikeluarkan dari PBB
Soal 43 Premium
Rekomendasi strategis dalam laporan pemantauan HAM harus memenuhi prinsip SMART. Apa kepanjangan dari 'M' dalam SMART?
A. Missionary
B. Mandatory
C. Measurable
D. Moderate
E. Monetary
Soal 44 Premium
Manakah pernyataan yang tepat mengenai wewenang Komnas HAM dalam fungsi pengkajian dan penelitian?
A. Menyusun undang-undang tanpa melibatkan DPR
B. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaku kejahatan perang
C. Melakukan penyadapan terhadap aktivis HAM
D. Menjadi pengacara korban di pengadilan negeri
E. Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional HAM dengan tujuan memberikan saran mengenai aksesi atau ratifikasi
Soal 45 Premium
Dalam memantau kebebasan berkumpul di ruang publik, tindakan aparat yang dianggap melanggar HAM adalah...
A. Melakukan pembubaran paksa secara kekerasan terhadap demonstrasi damai tanpa alasan hukum yang sah
B. Mengatur lalu lintas di sekitar lokasi demonstrasi
C. Meminta penyelenggara memberitahukan rencana kegiatan
D. Memberikan pengawalan medis bagi demonstran yang sakit
E. Menyediakan air minum bagi massa aksi
Soal 46 Premium
Seorang Pemantau HAM harus bersikap 'Imparsial'. Artinya adalah...
A. Memihak kepada korban meskipun korban memberikan informasi palsu
B. Selalu menentang kebijakan kepolisian
C. Hanya memantau kasus yang sedang viral
D. Tidak memihak dan objektif dalam mengumpulkan fakta tanpa dipengaruhi kepentingan politik atau pribadi
E. Memihak kepada pemerintah agar karier aman
Soal 47 Premium
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28J ayat (2), pelaksanaan hak asasi manusia dapat dibatasi oleh undang-undang dengan maksud...
A. Menyesuaikan dengan keinginan negara-negara tetangga
B. Untuk memenangkan kelompok mayoritas
C. Menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum
D. Agar pemerintah dapat bertindak sewenang-wenang
E. Menghapus semua demonstrasi di Indonesia
Soal 48 Premium
Dalam pemantauan hak perempuan, praktik diskriminasi dalam pengupahan antara laki-laki dan perempuan untuk jenis pekerjaan yang sama melanggar prinsip...
A. Hak atas perlindungan privasi
B. Kebebasan berpendapat
C. Asas praduga tak bersalah
D. Equal pay for equal work (Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya)
E. Kedaulatan negara
Soal 49 Premium
Lembaga internasional yang bertugas menerima laporan UPR dari Indonesia dan memberikan tinjauan adalah...
A. Human Rights Council (Dewan HAM PBB)
B. UNESCO
C. G20
D. World Bank
E. International Criminal Court
Soal 50 Premium
Korban pelanggaran HAM berat berhak mendapatkan pemulihan berupa kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Apa yang dimaksud dengan 'Restitusi'?
A. Pemberian suaka politik di luar negeri
B. Pemulihan nama baik korban
C. Ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan
D. Ganti rugi yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu
E. Permohonan maaf secara terbuka oleh presiden
Tips Lulus SKB CPNS Pemantau Aktivitas Hak Asasi Manusia
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Pemantau Aktivitas Hak Asasi Manusia semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Pemantau Aktivitas Hak Asasi Manusia, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Pemantau Aktivitas Hak Asasi Manusia
SKB CPNS Pemantau Aktivitas Hak Asasi Manusia adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Pemantau Aktivitas Hak Asasi Manusia meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Pemantau Aktivitas Hak Asasi Manusia, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Pemantau Aktivitas Hak Asasi Manusia tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Pemantau Aktivitas Hak Asasi Manusia tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.