Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Asisten Perisalah Legislatif. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.
Materi Pokok SKB CPNS Asisten Perisalah Legislatif
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Asisten Perisalah Legislatif berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Asisten Perisalah Legislatif Terampil
Terampil
Kompetensi Umum
2 Indikator
Kelembagaan Negara dan Sejarah Indonesia
Manajemen ASN dan Pembentukan Perundang-Undangan
Kompetensi Khusus
3 Indikator
Kelembagaan DPR
Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan penulisan sesuai PUEBI
Instansi Pembina dan Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Asisten Perisalah Legislatif, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout CAT SKB Asisten Perisalah Legislatif Sedang Disiapkan
Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Asisten Perisalah Legislatif berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.
Drill ratusan soal kompetensi bidang teknis lengkap dengan analisis pembahasan komprehensif untuk memaksimalkan peluang lulus ranking 1 di formasi Anda.
✓ Sesuai Kisi-kisi CAT BKN✓ Pembahasan Analisis Mendalam✓ Update Soal Rutin✓ Akses Aktif 1 Tahun
Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.
50 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/50
0%
Soal 1
Berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen, lembaga yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang adalah...
Kunci Jawaban: C
Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Presiden hanya berhak mengajukan RUU (Pasal 5 ayat 1) dan membahasnya bersama untuk persetujuan (Pasal 20 ayat 2).
Materi Terkait: Kelembagaan Negara dan Sejarah Indonesia
Soal 2
Konstitusi pertama yang digunakan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan adalah...
Kunci Jawaban: C
Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pertama.
Materi Terkait: Kelembagaan Negara dan Sejarah Indonesia
Soal 3
Dasar hukum utama tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini adalah...
Kunci Jawaban: B
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan pengganti UU ASN sebelumnya dan menjadi dasar hukum utama ASN saat ini.
Materi Terkait: Manajemen ASN dan Pembentukan Perundang-Undangan
Soal 4
Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor...
Kunci Jawaban: C
Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif diatur dalam PermenPANRB No. 12 Tahun 2021 yang mengklasifikasikannya sebagai Jabatan Fungsional kategori Keterampilan.
Materi Terkait: Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan penulisan sesuai PUEBI
Soal 5
Penulisan kata depan "di" yang benar menurut PUEBI adalah...
Kunci Jawaban: A
Menurut PUEBI, kata depan "di" ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali pada kata yang sudah membentuk satu kesatuan seperti "dipandang". "disekolah" dan "dirumah" adalah contoh yang salah, harusnya "di sekolah" dan "di rumah".
Materi Terkait: Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan penulisan sesuai PUEBI
Soal 6
Tugas utama seorang Asisten Perisalah Legislatif adalah...
Kunci Jawaban: D
Tugas utama Asisten Perisalah Legislatif adalah membantu penyusunan risalah rapat di lingkungan lembaga legislatif.
Materi Terkait: Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan penulisan sesuai PUEBI
Soal 7
Jenis alat kelengkapan DPR yang bertugas mengurusi bidang legislasi adalah...
Kunci Jawaban: B
Badan Legislasi (Baleg) adalah alat kelengkapan DPR yang bertugas mengurusi bidang legislasi, termasuk penyusunan program legislasi nasional dan pembahasan RUU.
Materi Terkait: Kelembagaan DPR
Soal 8
Masa keanggotaan DPR berdasarkan UUD 1945 adalah...
Kunci Jawaban: C
Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa anggota DPR dipilih untuk masa jabatan lima tahun.
Materi Terkait: Kelembagaan Negara dan Sejarah Indonesia
Soal 9
Peraturan Tata Tertib DPR yang terbaru saat ini adalah...
Kunci Jawaban: C
Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib adalah peraturan utama yang mengatur jalannya persidangan dan tata kerja di DPR saat ini.
Materi Terkait: Kelembagaan DPR
Soal 10
Kepanjangan dari EYD yang kembali digunakan sebagai pedoman ejaan bahasa Indonesia sejak tahun 2022 adalah...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan Keputusan Kepala BSKP Kemendikbudristek No. 042/H/P/2022, istilah EYD (Ejaan yang Disempurnakan) resmi digunakan kembali menggantikan PUEBI.
Materi Terkait: Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan penulisan sesuai PUEBI
Soal 11
Dalam struktur DPR, pimpinan DPR terdiri atas...
Kunci Jawaban: D
Pasal 87 Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 menyatakan bahwa pimpinan DPR terdiri atas satu orang ketua dan empat orang wakil ketua yang berasal dari fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota fraksi.
Materi Terkait: Kelembagaan DPR
Soal 12
Penggunaan huruf kapital yang benar menurut PUEBI adalah...
Kunci Jawaban: E
Huruf kapital digunakan pada awal kalimat dan penulisan nama diri, termasuk nama orang seperti "Ahmad Yani".
Materi Terkait: Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan penulisan sesuai PUEBI
Soal 13
Tahap pertama dalam pembentukan undang-undang adalah...
Kunci Jawaban: E
Penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah tahap awal yang menentukan prioritas RUU yang akan dibahas dalam periode tertentu.
Materi Terkait: Manajemen ASN dan Pembentukan Perundang-Undangan
Soal 14
Lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 adalah...
Kunci Jawaban: B
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
Materi Terkait: Kelembagaan Negara dan Sejarah Indonesia
Soal 15
Sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 setelah amandemen adalah...
Kunci Jawaban: E
Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dengan kekuasaan eksekutif dipegang Presiden dan legislatif dipegang DPR.
Materi Terkait: Kelembagaan Negara dan Sejarah Indonesia
Soal 16
Penulisan gabungan kata yang benar menurut pedoman ejaan terbaru adalah...
Kunci Jawaban: E
Menurut KBBI dan pedoman ejaan, kata 'acap kali' merupakan gabungan kata yang ditulis terpisah. Pilihan 'orang tua' (D) juga benar secara penulisan, namun 'acap kali' (E) adalah fokus materi perbaikan ejaan yang sering muncul.
Materi Terkait: Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan penulisan sesuai PUEBI
Soal 17
Kewenangan mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR diatur dalam...
Kunci Jawaban: B
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 21 UUD 1945 mengatur bahwa yang berhak mengajukan RUU adalah Presiden dan DPR.
Materi Terkait: Manajemen ASN dan Pembentukan Perundang-Undangan
Soal 18
Kode etik DPR diatur dalam Peraturan DPR Nomor...
Kunci Jawaban: C
Peraturan DPR No. 1 Tahun 2015 mengatur tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Materi Terkait: Kelembagaan DPR
Soal 19
Penulisan singkatan nama lembaga yang benar menurut PUEBI adalah...
Kunci Jawaban: A
Singkatan nama lembaga yang terdiri dari huruf awal ditulis dengan huruf kapital tanpa diikuti tanda titik, seperti MPR, DPR, dan DPD.
Materi Terkait: Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan penulisan sesuai PUEBI
Soal 20
Instansi pengguna untuk Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif adalah...
Kunci Jawaban: B
Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif berada di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai instansi pengguna.
Materi Terkait: Instansi Pembina dan Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif
Soal 21
PRO
Berdasarkan Peraturan DPR No. 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang, RUU yang diajukan oleh DPR harus disertai...
Kunci Jawaban: B
Peraturan DPR No. 2 Tahun 2020 mengatur bahwa RUU yang diajukan oleh DPR harus disertai naskah akademik sebagai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.
Materi Terkait: Kelembagaan DPR
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam proses pembahasan RUU di DPR, tingkat pembahasan pertama disebut...
Kunci Jawaban: B
Tingkat pembahasan pertama adalah pembicaraan tingkat I yang dilakukan di alat kelengkapan DPR (komisi, badan legislasi, atau panitia khusus) sebelum dibawa ke paripurna.
Materi Terkait: Manajemen ASN dan Pembentukan Perundang-Undangan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penulisan judul undang-undang yang tepat dalam dokumen risalah rapat adalah...
Kunci Jawaban: D
Dalam dokumen resmi legislatif, penulisan peraturan perundang-undangan harus lengkap menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata (kecuali kata tugas) dan tidak disingkat.
Materi Terkait: Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan penulisan sesuai PUEBI
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pasal 20A UUD 1945 menyebutkan hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah tertentu yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Materi Terkait: Kelembagaan Negara dan Sejarah Indonesia
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam penyusunan risalah rapat, penulisan kalimat yang paling efektif dan baku adalah...
Kunci Jawaban: C
Kalimat C merupakan kalimat efektif dan baku. Opsi lain mengandung pemborosan kata (pleonasme) atau struktur yang tidak baku (seperti 'hasil daripada', 'membahas tentang mengenai', 'anggota-anggota', dan penggunaan 'yang mana').
Materi Terkait: Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan penulisan sesuai PUEBI
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Informasi mengenai jabatan Asisten Perisalah Legislatif pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.
PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Dasar Acuan Sah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Asisten Perisalah Legislatif semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.
3
Manajemen Waktu CAT
Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.
4
Evaluasi Melalui Tryout Rutin
Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Asisten Perisalah Legislatif, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.
Materi SKB CPNS Asisten Perisalah Legislatif menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.
Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait
Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.