SKB CPNS Pengawas Perdagangan

Soal 1

Dalam siklus kebijakan publik bidang perdagangan, tujuan utama dari kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) implementasi Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah...

A Menghukum pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha B Membatasi masuknya barang impor secara mutlak C Menilai efektivitas kebijakan dalam menjaga stabilitas harga di pasar D Meningkatkan pendapatan pajak daerah dari sektor perdagangan E Menyusun undang-undang baru terkait perdagangan internasional

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Monev bertujuan untuk menilai sejauh mana sebuah kebijakan (seperti HET) berjalan efektif sesuai tujuannya, yaitu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang di masyarakat.

Materi Terkait: Penyiapan bahan perumusan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan

Soal 2

Langkah awal yang harus dilakukan oleh seorang Pengawas Perdagangan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengendalian impor adalah...

A Menurunkan bea masuk untuk semua jenis barang B Melakukan identifikasi dan analisis masalah terkait lonjakan barang impor tertentu C Mengubah struktur organisasi Kementerian Perdagangan D Mencabut izin seluruh importir di Indonesia E Langsung menerbitkan larangan impor tanpa kajian

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Langkah pertama dalam perumusan kebijakan publik adalah identifikasi masalah (problem identification), termasuk analisis data lonjakan impor yang dapat mengancam industri dalam negeri.

Materi Terkait: Penyiapan bahan perumusan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan

Soal 3

Salah satu metode pengumpulan data primer dalam evaluasi kebijakan distribusi kebutuhan pokok di pasar rakyat adalah...

A Mengkaji laporan tahunan kementerian B Melakukan pencarian berita di portal online C Mengunduh data sekunder dari Badan Pusat Statistik D Membaca jurnal internasional tentang ekonomi makro E Melakukan observasi lapangan dan wawancara langsung dengan pedagang

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan. Observasi dan wawancara dengan pedagang di pasar rakyat adalah metode pengumpulan data primer.

Materi Terkait: Penyiapan bahan perumusan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan

Soal 4

Sistem informasi Inatrade yang dikelola oleh Kementerian Perdagangan terintegrasi secara langsung dengan sistem portal nasional untuk kelancaran arus barang ekspor-impor yang disebut...

A INSW (Indonesia National Single Window) B SPPT SNI C LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) D Sistem Resi Gudang (SRG) E OSS (Online Single Submission)

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Inatrade merupakan sistem pelayanan perizinan perdagangan terpadu yang terintegrasi dengan INSW (Indonesia National Single Window) untuk memfasilitasi pertukaran data perizinan ekspor dan impor dengan instansi pabean.

Materi Terkait: Penyelenggaraan sistem informasi perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian perdagangan

Soal 5

Manfaat utama dari penyelenggaraan sistem informasi perdagangan yang terintegrasi (seperti SPBE di Kementerian Perdagangan) dalam konteks pengendalian perdagangan adalah...

A Menghilangkan peran aparatur pengawas perdagangan secara total B Membebaskan biaya bea cukai secara otomatis C Mempercepat deteksi dini anomali data pasokan dan memperkuat transparansi D Mempersulit pelaku usaha kecil untuk mendapatkan izin E Meningkatkan ego sektoral antar lembaga

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Sistem informasi yang terintegrasi meningkatkan transparansi, efisiensi layanan, dan mempermudah pengawasan melalui deteksi dini (early warning) atas anomali data pasokan atau harga barang.

Materi Terkait: Penyelenggaraan sistem informasi perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian perdagangan

Soal 6

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, legalitas dasar yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha perdagangan adalah...

A SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) manual B Izin Gangguan (HO) C NIB (Nomor Induk Berusaha) D TDP (Tanda Daftar Perusahaan) E Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 (OSS-RBA), NIB (Nomor Induk Berusaha) merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas dasar yang menggantikan SIUP, TDP, dan API.

Materi Terkait: Pemeriksaan legalitas pelaku usaha dan barang, perizinan bidang perdagangan, serta data lain yang diperlukan

Soal 7

Dalam pemeriksaan legalitas barang yang beredar, pelaku usaha wajib mencantumkan label berbahasa Indonesia. Aturan mengenai kewajiban pencantuman label ini didasarkan pada...

A Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 B Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia pada Barang C Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 D Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2015 E Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Cukai

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Kewajiban label berbahasa Indonesia diatur secara spesifik dalam Peraturan Menteri Perdagangan (seperti Permendag No. 73/M-DAG/PER/9/2015 dan perubahannya/Permendag terbaru) sebagai turunan dari UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Materi Terkait: Pemeriksaan legalitas pelaku usaha dan barang, perizinan bidang perdagangan, serta data lain yang diperlukan

Soal 8

Kegiatan pergeseran mekanisme pengawasan perizinan impor dari yang awalnya dilakukan di kawasan pabean menjadi setelah melewati kawasan pabean disebut...

A Pre-clearance B In-land Inspection C Post-Border D Border Control E Customs Clearance

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pengawasan Post-Border adalah kebijakan pengawasan tata niaga impor yang dilakukan setelah barang keluar dari kawasan pabean dan beredar di pasar, bertujuan menekan dwelling time di pelabuhan.

Materi Terkait: Pemeriksaan legalitas pelaku usaha dan barang, perizinan bidang perdagangan, serta data lain yang diperlukan

Soal 9

Pengawasan terhadap produk yang telah diberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib dilakukan dengan memverifikasi dokumen...

A Sertifikat Merek B Sertifikat Asal Barang (Certificate of Origin) C Sertifikat Hak Cipta D Sertifikat Halal E Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Untuk barang yang dikenakan SNI wajib, legalitas utamanya dibuktikan dengan kepemilikan SPPT SNI (Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI) yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro).

Materi Terkait: Pemeriksaan legalitas pelaku usaha dan barang, perizinan bidang perdagangan, serta data lain yang diperlukan

Soal 10

Dalam penataan jaringan distribusi, instrumen perdagangan yang memungkinkan petani atau pemilik komoditas menunda penjualan saat harga turun dengan menyimpan barangnya di gudang dan mendapatkan resi sebagai agunan pembiayaan disebut...

A Pasar Lelang Komoditas B Sistem Informasi Harga Komoditi (SISKAPERBAPO) C Perdagangan Antarpulau D Sistem Resi Gudang (SRG) E Bursa Berjangka Komoditi

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sistem Resi Gudang (SRG) berdasarkan UU No. 9 Tahun 2006 (diubah dengan UU No. 9 Tahun 2011) adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian resi gudang sebagai instrumen tunda jual dan pembiayaan.

Materi Terkait: Verifikasi bahan dalam pelaksanaan kegiatan penataan jaringan distribusi dan logistik pengelolaan sarana distribusi perdagangan

Soal 11

Sebagai pengawas perdagangan, Anda menemukan sebuah gudang berskala besar yang digunakan untuk menyimpan kebutuhan pokok namun tidak terdaftar di sistem pemerintah. Dokumen legalitas apa yang wajib diverifikasi kepemilikannya oleh pemilik gudang tersebut?

A Surat Izin Tempat Usaha (SITU) B Izin Mendirikan Bangunan (IMB) C Angka Pengenal Importir (API) D Tanda Daftar Gudang (TDG) E Sertifikat Hak Milik (SHM)

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran gudang, setiap pemilik gudang wajib mendaftarkan gudangnya dan memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG) untuk memantau stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Materi Terkait: Verifikasi bahan dalam pelaksanaan kegiatan penataan jaringan distribusi dan logistik pengelolaan sarana distribusi perdagangan

Soal 12

Penataan rantai pasok (supply chain) distribusi barang kebutuhan pokok bertujuan untuk...

A Memperpendek rantai distribusi sehingga meminimalkan disparitas harga B Memusatkan seluruh barang di ibu kota negara C Menciptakan kelangkaan buatan untuk menaikkan harga pasar D Memperpanjang rantai distribusi agar semua pihak mendapat untung E Menghilangkan peran pedagang eceran di pasar rakyat

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Tujuan utama penataan logistik dan jaringan distribusi komoditas perdagangan adalah memperpendek rantai pasok agar biaya logistik turun dan disparitas harga antar daerah/wilayah dapat ditekan.

Materi Terkait: Verifikasi bahan dalam pelaksanaan kegiatan penataan jaringan distribusi dan logistik pengelolaan sarana distribusi perdagangan

Soal 13

Sebelum memberikan rekomendasi atau izin impor, diperlukan analisis kelayakan barang. Jika barang yang diimpor adalah produk elektronik, aspek utama yang harus dianalisis kelayakannya terkait perlindungan konsumen adalah...

A Desain kemasan yang menarik B Harga jual di negara asal C Biaya pemasaran di media sosial D Kesesuaian dengan tren warna global E Kepatuhan terhadap standar K3L (Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan) dan SNI wajib

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Dalam kelayakan barang, aspek perlindungan konsumen paling fundamental adalah pemenuhan standar keamanan seperti K3L (Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan) serta SNI Wajib untuk produk elektronik.

Materi Terkait: Analisis kelayakan pelaku usaha, barang, jasa, dan kegiatan perdagangan

Soal 14

Dalam melakukan analisis kelayakan terhadap perusahaan pemasaran berjenjang (Multi Level Marketing), dokumen kelayakan khusus yang wajib dievaluasi agar tidak terjebak skema piramida adalah...

A Sertifikat Tanah Kantor B NPWP Perusahaan C SIUP Biasa D Program Pemasaran (Marketing Plan) yang telah diverifikasi asosiasi dan SIUPL E Buku Rekening Direktur

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Perusahaan Pemasaran Berjenjang wajib memiliki SIUPL (Surat Izin Usaha Penjualan Langsung). Komponen program pemasaran (marketing plan) wajib dievaluasi secara mendalam untuk memastikan skema yang dijalankan bukan merupakan skema piramida yang dilarang dalam UU Perdagangan.

Materi Terkait: Analisis kelayakan pelaku usaha, barang, jasa, dan kegiatan perdagangan

Soal 15

Kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis informasi awal terkait dugaan pelanggaran hukum di bidang perdagangan oleh PPNS Perdagangan dikenal dengan istilah...

A Eksekusi B Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket) C Gelar Perkara D Penyidikan E Penuntutan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pulbaket (Pengumpulan Bahan Keterangan) adalah tahapan pra-penyidikan / deteksi dini untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana sebelum diterbitkannya surat perintah penyidikan.

Materi Terkait: Identifikasi dan penyiapan bahan dalam rangka pengumpulan bahan keterangan tindak pidana pengawasan barang, jasa dan kegiatan perdagangan

Soal 16

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, siapa aparat penegak hukum selain Kepolisian yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perdagangan?

A Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perdagangan B Tentara Nasional Indonesia (TNI) C Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) D Badan Intelijen Negara (BIN) E Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 110 UU No. 7 Tahun 2014, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik.

Materi Terkait: Identifikasi dan penyiapan bahan dalam rangka pengumpulan bahan keterangan tindak pidana pengawasan barang, jasa dan kegiatan perdagangan

Soal 17

Dalam proses penyiapan bahan keterangan tindak pidana penimbunan barang kebutuhan pokok, unsur krusial yang harus dibuktikan secara hukum adalah...

A Barang dibeli dari petani lokal dengan harga murah B Penyimpanan barang dilakukan di wilayah pelabuhan C Barang disimpan di gudang yang memiliki TDG D Barang tersebut adalah barang impor yang dikenakan bea masuk E Penyimpanan dilakukan dalam jumlah dan waktu tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan yang mengakibatkan harga melambung tinggi

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan UU Perdagangan dan peraturan terkait, unsur tindak pidana penimbunan terpenuhi jika terdapat unsur kesengajaan menyimpan barang dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan atau gejolak harga untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar.

Materi Terkait: Identifikasi dan penyiapan bahan dalam rangka pengumpulan bahan keterangan tindak pidana pengawasan barang, jasa dan kegiatan perdagangan

Soal 18

Tujuan dari penerapan sistem 'Single Submission' (OSS) yang terintegrasi dengan kebijakan perizinan Kementerian Perdagangan adalah untuk mengubah paradigma perizinan dari yang berbasis izin (license-based) menjadi...

A Berbasis kuota (Quota-based) B Berbasis modal (Capital-based) C Berbasis rekomendasi (Recommendation-based) D Berbasis pajak (Tax-based) E Berbasis risiko (Risk-based)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha melalui OSS-RBA (Risk Based Approach) sesuai PP 5 Tahun 2021 mengubah paradigma perizinan dari berbasis izin konvensional menjadi berbasis risiko (Rendah, Menengah Rendah, Menengah Tinggi, Tinggi).

Materi Terkait: Penyelenggaraan sistem informasi perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian perdagangan

Soal 19

Anda ditugaskan menyiapkan bahan evaluasi kebijakan ekspor komoditas CPO (Crude Palm Oil). Indikator makro yang paling relevan untuk dianalisis dalam evaluasi kebijakan tersebut adalah...

A Data ketersediaan dan kestabilan harga minyak goreng di pasar domestik dibandingkan devisa ekspor B Jumlah minimarket yang buka 24 jam C Angka pendaftaran paten teknologi pertanian D Fluktuasi harga tiket pesawat antarpulau E Nilai tukar petani padi

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Kebijakan ekspor CPO selalu berkaitan langsung dengan stabilitas pasokan dan harga produk turunannya (minyak goreng) di dalam negeri (kewajiban DMO dan DPO), sehingga indikator pasokan dan harga domestik sangat esensial untuk dievaluasi.

Materi Terkait: Penyiapan bahan perumusan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan

Soal 20

Salah satu bentuk sistem informasi untuk menunjang perlindungan konsumen adalah pengaduan daring (online). Aplikasi atau sistem yang digunakan pemerintah pusat untuk layanan pengaduan konsumen terintegrasi adalah...

A SIMPK (Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Konsumen) / Portal Peduli Konsumen B Inatrade C Sikado D OSS RBA E Sistem Resi Gudang

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Kementerian Perdagangan mengelola Portal Peduli Konsumen atau SIMPK (Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Konsumen) untuk menerima, merespons, dan mengintegrasikan data pengaduan konsumen secara nasional.

Materi Terkait: Penyelenggaraan sistem informasi perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian perdagangan

Soal 21

PRO

Saat melakukan pemeriksaan legalitas barang berupa mainan anak impor yang dijual di pusat perbelanjaan, dokumen krusial selain bukti importasi (PI) yang membuktikan kelayakan keamanan barang adalah...

A SPPT SNI wajib untuk mainan anak B Persetujuan Lingkungan C Sertifikat halal D Sertifikat Pangan Segar E Izin Edar BPOM

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Mainan anak adalah salah satu komoditas yang dikenakan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib berdasarkan peraturan Menteri Perindustrian/Perdagangan, sehingga SPPT SNI adalah dokumen legalitas keamanannya.

Materi Terkait: Pemeriksaan legalitas pelaku usaha dan barang, perizinan bidang perdagangan, serta data lain yang diperlukan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 22

PRO

Analisis kelayakan suatu kegiatan Pameran Dagang Internasional (International Trade Fair) yang dilakukan di dalam negeri mempertimbangkan parameter berikut, kecuali...

A Target buyer dan potensi transaksi ekspor B Kesediaan negara peserta pameran untuk menanggung seluruh defisit APBN Indonesia C Daftar barang dan jasa yang akan dipamerkan D Lokasi, keamanan, dan sarana prasarana kegiatan E Status badan hukum pihak penyelenggara pameran

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Menanggung defisit APBN bukanlah tanggung jawab negara peserta pameran maupun parameter kelayakan sebuah pameran dagang. Parameter kelayakan lebih ke aspek legal, teknis penyelenggaraan, dan potensi transaksi.

Materi Terkait: Analisis kelayakan pelaku usaha, barang, jasa, dan kegiatan perdagangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 23

PRO

Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan pengawasan barang beredar, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan...

A Warna kemasan pesaing B Tradisi nenek moyang daerah setempat C Keinginan subjektif dari setiap individu pembeli D Sistem monopoli distributor E Ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1999 secara tegas melarang pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih (netto), serta ukuran, takaran, dan timbangan menurut ukuran yang sebenarnya.

Materi Terkait: Identifikasi dan penyiapan bahan dalam rangka pengumpulan bahan keterangan tindak pidana pengawasan barang, jasa dan kegiatan perdagangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 24

PRO

Salah satu fokus monitoring dan evaluasi dalam kebijakan Pengendalian Harga Bahan Pokok adalah fluktuasi harga. Jika terjadi anomali harga komoditas beras secara nasional, instrumen kebijakan perdagangan apa yang dievaluasi pelaksanaannya?

A Kewajiban penggunaan mata uang Rupiah B Peraturan tentang label halal kosmetik C Program Harga Eceran Tertinggi (HET) / Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HAP) D Subsidi tarif listrik untuk industri E Kebijakan Harga Patokan Ekspor (HPE) tambang

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Untuk mengendalikan fluktuasi harga kebutuhan pokok (seperti beras), pemerintah menetapkan HET (Harga Eceran Tertinggi) atau HAP (Harga Acuan Penjualan). Evaluasi dilakukan pada efektivitas HET/HAP di pasaran.

Materi Terkait: Penyiapan bahan perumusan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 25

PRO

Integrasi sistem Inatrade dengan portal INSW menggunakan standar HS Code. HS Code (Harmonized System Code) berfungsi untuk...

A Memberi nomor urut pabrik yang beroperasi B Membatasi jumlah pengusaha eceran di daerah C Mengklasifikasikan barang secara internasional untuk menentukan tarif bea masuk dan ketentuan larangan/pembatasan D Melacak pergerakan uang hasil tindak pidana pencucian uang E Menentukan jam operasional pelabuhan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

HS Code adalah nomenklatur klasifikasi barang secara internasional yang digunakan untuk menentukan tarif cukai/bea masuk serta status lartas (larangan dan pembatasan) ekspor impor dalam sistem terintegrasi.

Materi Terkait: Penyelenggaraan sistem informasi perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian perdagangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 26

PRO

Pemeriksaan legalitas di bidang perdagangan juga mencakup pemeriksaan terhadap KBLI. KBLI adalah singkatan dari...

A Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia B Kode Barang dan Legalitas Impor C Ketetapan Batas Laba Industri D Kartu Bukti Lapor Institusi E Kewajiban Bayar Lisensi Indonesia

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) dikeluarkan oleh BPS dan digunakan di sistem OSS untuk mengkategorikan jenis usaha dan menentukan tingkat risikonya.

Materi Terkait: Pemeriksaan legalitas pelaku usaha dan barang, perizinan bidang perdagangan, serta data lain yang diperlukan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 27

PRO

Verifikasi sarana distribusi perdagangan berupa 'Pasar Rakyat' difokuskan pada pemenuhan standar manajemen pengelolaannya. Acuan standar yang digunakan adalah...

A ISO 9001 tentang Manajemen Mutu Global B UU Hak Cipta C Peraturan Daerah tentang IMB D Standard Operating Procedure (SOP) Polisi Pamong Praja E SNI 8152:2015 / SNI 8152:2021 tentang Pasar Rakyat

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pemerintah menerbitkan SNI 8152 (Pasar Rakyat) sebagai pedoman dalam memverifikasi dan menata fisik, manajemen, serta sosial budaya pengelolaan pasar rakyat agar berdaya saing.

Materi Terkait: Verifikasi bahan dalam pelaksanaan kegiatan penataan jaringan distribusi dan logistik pengelolaan sarana distribusi perdagangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 28

PRO

Jika seorang Pengawas Perdagangan mendapati produk pelumas yang beredar tidak sesuai dengan standar teknis mutu yang diwajibkan (SNI Pelumas), tindakan represif awal apa yang dapat dilakukan sesuai SOP?

A Menyita aset properti milik direktur B Mengganti oli secara gratis kepada konsumen C Mengamankan sementara barang bukti (Pengamanan Barang) untuk mencegah peredaran lebih luas D Membakar pabrik pelumas tersebut E Langsung menjatuhkan hukuman penjara 5 tahun di tempat

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Dalam proses pengawasan, jika ditemukan barang yang tidak sesuai SNI Wajib, tindakan awal pengawas adalah melakukan pengamanan (penyegelan sementara) untuk menghentikan peredaran sebelum diproses hukum lebih lanjut (PPNS).

Materi Terkait: Identifikasi dan penyiapan bahan dalam rangka pengumpulan bahan keterangan tindak pidana pengawasan barang, jasa dan kegiatan perdagangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 29

PRO

Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) sangat rentan terhadap manipulasi ukuran. Analisis kelayakan BDKT dilakukan oleh instansi/unit yang membidangi...

A Badan Intelijen Negara B Direktorat Jenderal Pajak C Metrologi Legal D Karantina Hewan E Bea Cukai

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Metrologi Legal adalah bidang yang mengurus masalah alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) serta kebenaran kuantitas Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

Materi Terkait: Analisis kelayakan pelaku usaha, barang, jasa, dan kegiatan perdagangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 30

PRO

Data ketersediaan pasokan Bapokting (Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting) dari berbagai daerah diintegrasikan dan dipantau melalui dashboard nasional. Siapa sumber data utama di level kabupaten/kota?

A Ketua Rukun Tetangga (RT) B Dinas Perdagangan Provinsi/Kabupaten/Kota atau kontributor daerah C Sopir truk logistik secara mandiri D Kedutaan Besar negara asing E Menteri Perdagangan langsung

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Dalam sistem informasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok (SP2KP), data diinput secara rutin oleh kontributor di daerah, yaitu petugas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota setempat.

Materi Terkait: Penyelenggaraan sistem informasi perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian perdagangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 31

PRO

Penyiapan bahan perumusan kebijakan perdagangan luar negeri (ekspor/impor) harus selaras dengan kewajiban internasional Indonesia dalam organisasi perdagangan dunia, yaitu...

A NATO B WHO (World Health Organization) C OPEC D UNESCO E WTO (World Trade Organization)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Dalam menyusun kebijakan ekspor impor, Indonesia harus mematuhi perjanjian dan ketentuan WTO (World Trade Organization) agar tidak terkena sanksi atau sengketa perdagangan internasional.

Materi Terkait: Penyiapan bahan perumusan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 32

PRO

Identifikasi awal pelanggaran distribusi pupuk bersubsidi didasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Dokumen yang paling penting untuk diverifikasi pada tingkat pengecer (Lini IV) adalah...

A Surat Izin Mengemudi (SIM) sopir pengantar B Sertifikat Ekspor C RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) tani D Bill of Lading dari kapal E Pita Cukai

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Dalam penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, dasar penyaluran di lini IV (pengecer) kepada kelompok tani adalah kesesuaian dengan RDKK/e-RDKK.

Materi Terkait: Verifikasi bahan dalam pelaksanaan kegiatan penataan jaringan distribusi dan logistik pengelolaan sarana distribusi perdagangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 33

PRO

Dalam pemeriksaan legalitas impor produk besi baja, perizinan pembatasan yang wajib dimiliki oleh importir sebelum barang diberangkatkan dari negara asal adalah...

A Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Surveyor (LS) B Visa negara tujuan C Izin Gangguan Pabrik D Sertifikat Hak Milik Gudang E Persetujuan Ekspor (PE)

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Sesuai ketentuan lartas (larangan dan pembatasan) impor besi baja, importir wajib memiliki Persetujuan Impor (PI) dari Kemendag dan Laporan Surveyor (LS) sebagai dokumen verifikasi asal barang.

Materi Terkait: Pemeriksaan legalitas pelaku usaha dan barang, perizinan bidang perdagangan, serta data lain yang diperlukan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 34

PRO

Salah satu bentuk pelanggaran kegiatan perdagangan adalah memperdagangkan barang yang tidak dilengkapi dengan buku petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan purna jual (garansi) berbahasa Indonesia. Hal ini bertentangan dengan instrumen hukum...

A Peraturan Daerah tentang Parkir B UU Perbankan C UU Perkebunan D Permendag tentang Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia dan Buku Petunjuk/Kartu Jaminan untuk Produk Telematika dan Elektronika E UU Informasi dan Transaksi Elektronik

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan peraturan menteri perdagangan terkait, produk elektronika dan telematika wajib dilengkapi dengan buku petunjuk penggunaan dan kartu jaminan purna jual dalam bahasa Indonesia sebelum diperdagangkan.

Materi Terkait: Identifikasi dan penyiapan bahan dalam rangka pengumpulan bahan keterangan tindak pidana pengawasan barang, jasa dan kegiatan perdagangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 35

PRO

Pelaksanaan analisis kelayakan terhadap komoditas ekspor berupa produk kerajinan rotan ke Eropa mengharuskan kelengkapan dokumen yang menyatakan bahwa barang tersebut benar-benar berasal dari Indonesia. Dokumen tersebut adalah...

A Akta Notaris Perusahaan B Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) C Izin Edar BPOM D Sertifikat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin (COO) E Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sertifikat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin (COO) merupakan dokumen sertifikasi yang membuktikan asal barang ekspor Indonesia untuk mendapatkan fasilitas tarif (preferensi) atau memenuhi syarat negara tujuan.

Materi Terkait: Analisis kelayakan pelaku usaha, barang, jasa, dan kegiatan perdagangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 36

PRO

Untuk memonitor ketersediaan pasokan minyak goreng Curah (Domestic Market Obligation/DMO), Kementerian Perdagangan menggunakan sebuah aplikasi pencatatan transaksi yang terintegrasi secara nasional bernama...

A Data Pokok Pendidikan B SIMIRAH (Sistem Informasi Minyak Goreng Curah) C PeduliLindungi D Sistem Lelang Elektronik (LPSE) E Sistem Informasi Desa

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

SIMIRAH digunakan secara khusus untuk memantau rantai distribusi minyak goreng curah bersubsidi / DMO dari produsen, distributor, hingga ke pengecer (menggunakan NIK/KTP).

Materi Terkait: Penyelenggaraan sistem informasi perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian perdagangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 37

PRO

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Perdagangan adalah salah satu bentuk proses...

A Penyiapan bahan perumusan dan sinkronisasi implementasi kebijakan perdagangan antara pusat dan daerah B Eksekusi pidana kurungan C Pemeriksaan tersangka kasus penimbunan D Penerbitan NPWP bagi pelaku usaha baru E Pemusnahan barang bukti impor ilegal

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Rakornas Kementerian Perdagangan merupakan platform utama untuk menyamakan visi, mengevaluasi kebijakan tahun berjalan, serta mensinkronkan arah kebijakan perdagangan pusat dan instansi di daerah.

Materi Terkait: Penyiapan bahan perumusan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 38

PRO

Penataan jaringan distribusi logistik yang efisien salah satunya didorong melalui program Gerai Maritim. Kebijakan ini bertujuan untuk...

A Mengekspor hasil laut secara ilegal B Menghentikan jalur pelayaran perintis C Membangun pabrik kapal niaga di seluruh provinsi D Menjamin ketersediaan barang dan menekan disparitas harga antara wilayah Barat dan Timur Indonesia (mendukung Tol Laut) E Membatasi barang yang masuk ke Indonesia Timur

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Gerai Maritim merupakan kebijakan Kementerian Perdagangan yang disinergikan dengan program Tol Laut (Kemenhub) untuk mendistribusikan bapokting agar disparitas harga di daerah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan (3TP) dapat ditekan.

Materi Terkait: Verifikasi bahan dalam pelaksanaan kegiatan penataan jaringan distribusi dan logistik pengelolaan sarana distribusi perdagangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 39

PRO

Untuk menganalisis kelayakan usaha perdagangan melalui sistem elektronik (E-Commerce), pelaku usaha wajib memiliki izin khusus (bila berskala tertentu) dan diidentifikasi kesesuaiannya dengan PMSE. PMSE adalah...

A Perusahaan Multinasional Skala Ekspor B Pengawasan Mutu Standar Ekspor C Pasar Modal Sentral Ekonomi D Pusat Manajemen Sentra E-Katalog E Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) diatur dalam PP No. 80 Tahun 2019. Pelaku usaha PMSE wajib mematuhi ketentuan perizinan, standar perlindungan konsumen, dan periklanan sesuai UU ITE dan UU Perdagangan.

Materi Terkait: Analisis kelayakan pelaku usaha, barang, jasa, dan kegiatan perdagangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 40

PRO

Alat bukti sah yang dapat digunakan oleh PPNS Perdagangan dalam penyidikan tindak pidana perdagangan menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Pasal 184 meliputi di bawah ini, kecuali...

A Petunjuk B Surat C Keterangan Saksi D Keterangan Ahli E Firasat dan Opini Pribadi Penyidik

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Firasat/opini bukan alat bukti.

Materi Terkait: Identifikasi dan penyiapan bahan dalam rangka pengumpulan bahan keterangan tindak pidana pengawasan barang, jasa dan kegiatan perdagangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 41

PRO

Verifikasi data ketersediaan barang di gudang pendingin (Cold Storage) sangat penting dalam rantai logistik komoditas tertentu untuk mencegah kebusukan dan kerugian. Komoditas yang paling relevan dengan sarana logistik ini adalah...

A Pupuk urea B Daging sapi, ayam, dan ikan C Semen dan pasir D Besi baja dan nikel E Pakaian bekas

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Cold storage adalah infrastruktur krusial untuk komoditas pangan yang mudah rusak (perishable goods) seperti daging sapi, unggas, ikan, dan produk hortikultura, untuk menjaga buffer stock rantai pasok.

Materi Terkait: Verifikasi bahan dalam pelaksanaan kegiatan penataan jaringan distribusi dan logistik pengelolaan sarana distribusi perdagangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur perizinan berusaha, kegiatan pengawasan perdagangan dilakukan melalui Inspeksi Lapangan. Jika dalam inspeksi ditemukan pelanggaran administratif ringan (bukan pidana), sanksi pertama yang diberikan adalah...

A Teguran tertulis B Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara permanen C Penjara 10 tahun D Denda Rp 10 Miliar E Penyitaan seluruh aset pribadi

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Dalam rezim OSS-RBA (PP 5/2021), pengawasan mengedepankan pembinaan. Jika terjadi pelanggaran administratif ringan/pertama kali, sanksi awal yang diberikan berupa teguran tertulis atau peringatan.

Materi Terkait: Pemeriksaan legalitas pelaku usaha dan barang, perizinan bidang perdagangan, serta data lain yang diperlukan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Pengumpulan bahan keterangan tindak pidana perdagangan barang impor sering menemukan modus manipulasi HS Code yang bertujuan untuk...

A Membayar bea masuk lebih besar secara sukarela B Mempermudah pihak bea cukai melakukan pendataan C Mengganti nama negara asal tanpa dokumen pelengkap D Menghindari perizinan pembatasan (lartas) atau menurunkan tarif bea masuk (under-invoicing) E Memperpanjang dwelling time dengan sengaja

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Modus manipulasi kode HS yang paling umum adalah menyatakan barang ke dalam kategori yang tidak terkena pembatasan impor (lartas) atau ke kategori tarif bea masuk yang lebih rendah (fraud).

Materi Terkait: Identifikasi dan penyiapan bahan dalam rangka pengumpulan bahan keterangan tindak pidana pengawasan barang, jasa dan kegiatan perdagangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Apabila terdapat indikasi praktik oligopoli atau kartel yang mengakibatkan kelangkaan minyak goreng, penyiapan bahan evaluasi kebijakan juga dikoordinasikan dengan lembaga negara independen yang mengawasi persaingan usaha, yaitu...

A Komisi Pemilihan Umum (KPU) B Ombudsman Republik Indonesia (ORI) C Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) D Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) E Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

KPPU adalah lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, termasuk indikasi kartel.

Materi Terkait: Penyiapan bahan perumusan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Pengawasan Perdagangan Daerah mempertimbangkan data base pelaku usaha yang bersumber dari...

A Media sosial pribadi pegawai B Daftar hadir Rapat Paripurna DPRD C Sistem Informasi Terintegrasi OSS RBA dan pendataan mandiri daerah D Sensus penduduk setiap 10 tahun E Buku telepon Yellow Pages

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Database legal yang paling valid untuk merencanakan pengawasan terintegrasi adalah data perizinan dari OSS RBA (Kementerian Investasi/BKPM) yang terhubung dengan Kementerian/Lembaga teknis dan pemda.

Materi Terkait: Penyelenggaraan sistem informasi perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian perdagangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Sertifikat Pendaftaran Barang K3L (Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan Hidup) berlaku khusus untuk produk tertentu yang memiliki potensi risiko namun belum diberlakukan SNI secara wajib, contohnya adalah...

A Buku tulis dan alat tulis kantor B Sembako C Baju rajut tradisional D Tanaman hias E Barang tekstil lainnya, alas kaki, dan produk plastik perlengkapan rumah tangga

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Kewajiban registrasi K3L dikenakan pada barang-barang konsumsi yang bersentuhan dengan aspek keamanan dan lingkungan (seperti tekstil, alas kaki, produk plastik rumah tangga) yang belum memiliki regulasi SNI wajib, guna menjamin aspek perlindungan konsumen.

Materi Terkait: Pemeriksaan legalitas pelaku usaha dan barang, perizinan bidang perdagangan, serta data lain yang diperlukan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Penataan logistik ekspor di pelabuhan sering terkendala lamanya penumpukan barang. Sistem integrasi pertukaran dokumen elektronik secara nasional yang memangkas waktu proses di pelabuhan adalah pilar utama dari...

A Daftar Pencarian Orang (DPO) B Sistem Informasi Desa Terpadu C Sistem e-Tilang Elektronik D National Logistic Ecosystem (NLE) E Sistem Informasi Pajak Daerah

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

National Logistic Ecosystem (NLE) menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang (distribusi logistik) untuk memangkas dwelling time.

Materi Terkait: Verifikasi bahan dalam pelaksanaan kegiatan penataan jaringan distribusi dan logistik pengelolaan sarana distribusi perdagangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Kementerian Perdagangan mewajibkan pendaftaran Pelaku Usaha Jasa Ekspedisi dan Transportasi Logistik yang melayani perdagangan antar pulau dalam rangka...

A Memperpanjang proses birokrasi perdagangan B Menyusun peta (mapping) kapasitas armada dan melacak distribusi barang secara terpusat C Menghapus rute pelayaran perintis D Mengurangi hak buruh angkut E Menaikkan pajak progresif kendaraan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pendataan penyedia jasa logistik antar pulau bertujuan memetakan kapasitas, keterjangkauan rute, dan menelusuri kelancaran rantai distribusi komoditas perdagangan guna analisis kebijakan transportasi.

Materi Terkait: Analisis kelayakan pelaku usaha, barang, jasa, dan kegiatan perdagangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

Dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka tindak pidana perdagangan, hak tersangka yang wajib diberitahukan oleh PPNS sebelum pemeriksaan dimulai sesuai KUHAP adalah...

A Hak untuk merusak barang bukti di depan penyidik B Hak untuk mendapatkan fasilitas VIP di rutan C Hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum D Hak untuk diam dan tidak menandatangani BAP E Hak untuk berlibur selama penyidikan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pasal 114 KUHAP mewajibkan penyidik/PPNS memberitahukan hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum/didampingi oleh penasihat hukum sebelum dimulainya pemeriksaan.

Materi Terkait: Identifikasi dan penyiapan bahan dalam rangka pengumpulan bahan keterangan tindak pidana pengawasan barang, jasa dan kegiatan perdagangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Laporan pengawasan yang komprehensif atas implementasi kebijakan ekspor hasil sedimentasi di laut (berdasarkan regulasi terbaru) harus mencakup monitoring...

A Sertifikasi halal pasir B Jumlah ikan hias yang ditangkap C Pemenuhan kewajiban kebutuhan dalam negeri atas material sedimen dan rekomendasi Kementerian Kelautan dan Perikanan D Pendapatan per kapita petani garam E Surat izin mendirikan bangunan di laut

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan PP No. 26 Tahun 2023, ekspor hasil sedimentasi laut hanya dapat dilakukan setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan mendapat izin serta rekomendasi dari kementerian terkait sebelum diterbitkannya Persetujuan Ekspor.

Materi Terkait: Penyiapan bahan perumusan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh