Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Pemeriksa. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Pemeriksa berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Pemeriksa Ahli Pertama
Ahli Pertama
Kemampuan Khusus
10 Indikator
Proses Bisnis Pemerintah Pusat/KL
Proses Bisnis Pemerintah Daerah
Sistem Pengendalian Intern (SPI)
Pengelolaan Keuangan Negara (UUD 1945, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004)
Pengelolaan Keuangan Daerah (UUD 1945, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004)
Aspek Hukum Dalam Pemeriksaan (UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 12 Tahun 2011, PP Nomor 38 Tahun 2016, Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007)
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
Advokasi Pemeriksaan
Pelaporan Pemeriksaan
Auditing - Pengolahan Data
Kemampuan Umum
8 Indikator
Sejarah BPK
Lembaga BPK
ASN BPK (Fungsional Pemeriksa)
Kode Etik dan Budaya IIP (Integritas, Independensi dan Profesionalisme)
Bahasa Indonesia dalam Penyusunan Laporan
Dasar Komunikasi dalam Pemeriksaan
Matematika Dasar
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Umum
Simulasi Tryout SKB CAT Pemeriksa
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Pemeriksa, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Pemeriksa berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.
Sistem CAT BKN
Durasi 90 menit & skema CAT resmi
Kisi-Kisi Terbaru
Sesuai materi pokok & tupoksi jabatan
Pembahasan Lengkap
Analisis jawaban & referensi regulasi
Ranking Nasional
Bandingkan skor se-Indonesia
Latihan Soal Interaktif
Contoh Soal SKB Pemeriksa & Pembahasan
Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.
50 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/50
0%
Soal 1
Berdasarkan sejarahnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pertama kali dibentuk pada tanggal 1 Januari 1947. Di kota manakah BPK berkedudukan untuk pertama kalinya?
Kunci Jawaban: A
BPK dibentuk berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 11/O.M. tanggal 1 Januari 1947 dan untuk pertama kalinya berkedudukan di Magelang.
Materi Terkait: Sejarah BPK
Soal 2
Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 23E, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada...
Kunci Jawaban: C
Pasal 23E ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
Materi Terkait: Lembaga BPK
Soal 3
Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003, siapa yang memegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan?
Kunci Jawaban: B
Pasal 6 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 menyatakan Presiden memegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan negara.
Materi Terkait: Pengelolaan Keuangan Negara
Soal 4
Sistem Pengendalian Intern (SPI) menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 memiliki lima unsur. Unsur yang menjadi landasan bagi unsur pengendalian intern lainnya adalah...
Kunci Jawaban: C
Lingkungan Pengendalian adalah unsur pertama dan utama yang menjadi dasar atau fondasi bagi unsur-unsur pengendalian intern lainnya.
Materi Terkait: Sistem Pengendalian Intern (SPI)
Soal 5
Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai apakah laporan keuangan telah menyajikan secara wajar disebut...
Kunci Jawaban: D
Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Istilah 'Review' pada opsi E diperbaiki menjadi 'Reviu' sesuai KBBI dan standar akuntansi pemerintahan.
Materi Terkait: Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
Soal 6
UU Nomor 1 Tahun 2004 mengatur tentang Perbendaharaan Negara. Manakah dari pernyataan berikut yang merupakan definisi dari Kerugian Negara?
Kunci Jawaban: B
Menurut UU No. 1 Tahun 2004, Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
Materi Terkait: Pengelolaan Keuangan Negara
Soal 7
Dalam penyusunan laporan hasil pemeriksaan, penggunaan Bahasa Indonesia harus memenuhi standar formal. Penulisan kata serapan yang benar adalah...
Kunci Jawaban: A
Kata 'Analisis' adalah bentuk baku dalam Bahasa Indonesia (KBBI), sedangkan 'analisa' adalah bentuk tidak baku.
Materi Terkait: Bahasa Indonesia dalam Penyusunan Laporan
Soal 8
Dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan pengadaan dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 adalah...
Kunci Jawaban: C
Pejabat Pengadaan adalah personil yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing dengan nilai tertentu (umumnya hingga 200 juta).
Materi Terkait: Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Umum
Soal 9
Pemeriksa BPK harus memegang teguh budaya IIP. Apa kepanjangan dari IIP?
Kunci Jawaban: B
Nilai dasar BPK terdiri dari Integritas, Independensi, dan Profesionalisme (IIP).
Materi Terkait: Kode Etik dan Budaya IIP
Soal 10
Seorang pemeriksa menemukan data selisih kas. Jika saldo kas awal Rp150.000.000, penerimaan Rp50.000.000, dan pengeluaran Rp70.000.000, berapa saldo akhir kas menurut catatan?
Kunci Jawaban: B
Saldo akhir = Saldo awal + Penerimaan - Pengeluaran = 150.000.000 + 50.000.000 - 70.000.000 = 130.000.000.
Materi Terkait: Matematika Dasar
Soal 11
Menurut UU Nomor 15 Tahun 2004, BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah pusat kepada DPR dan DPD paling lambat... setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat.
Kunci Jawaban: B
Pasal 17 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004 menyatakan LHP atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan.
Materi Terkait: Pelaporan Pemeriksaan
Soal 12
Dalam auditing, teknik pengolahan data untuk menarik kesimpulan dari sebagian populasi guna merepresentasikan seluruh populasi disebut...
Kunci Jawaban: B
Sampling audit adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu populasi.
Materi Terkait: Auditing - Pengolahan Data
Soal 13
Manakah yang merupakan wujud dari sikap Independensi seorang pemeriksa?
Kunci Jawaban: B
Independensi berarti bebas dari pengaruh, tekanan, atau gangguan pihak lain yang dapat memengaruhi objektivitas pemeriksaan.
Materi Terkait: Kode Etik dan Budaya IIP
Soal 14
Dalam komunikasi pemeriksaan, teknik 'Active Listening' bertujuan untuk...
Kunci Jawaban: C
Mendengarkan aktif bertujuan untuk memahami secara mendalam informasi yang disampaikan auditi dan membangun kepercayaan.
Materi Terkait: Dasar Komunikasi dalam Pemeriksaan
Soal 15
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan dengan...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003, APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).
Materi Terkait: Pengelolaan Keuangan Daerah
Soal 16
Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, jenis peraturan perundang-undangan yang kedudukannya tepat berada di bawah Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah...
Jabatan fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di BPK disebut...
Kunci Jawaban: B
Jabatan fungsional di BPK yang melaksanakan tugas pemeriksaan secara spesifik adalah Pemeriksa. Opsi D diperbaiki dari 'Analyst' menjadi 'Analis'.
Materi Terkait: ASN BPK (Fungsional Pemeriksa)
Soal 18
Manakah pernyataan yang benar mengenai proses bisnis pemerintah daerah?
Kunci Jawaban: C
Proses bisnis pemda dimulai dari perencanaan (RKPD), penganggaran (KUA-PPAS menjadi APBD), pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan/pertanggungjawaban.
Materi Terkait: Proses Bisnis Pemerintah Daerah
Soal 19
Menurut SPKN, pemeriksaan kinerja bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas...
Kunci Jawaban: A
Aspek utama pemeriksaan kinerja adalah Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas (3E).
Materi Terkait: Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
Soal 20
Pada tahap pengadaan barang/jasa, metode pemilihan penyedia untuk pekerjaan konstruksi yang nilainya di atas Rp200.000.000,00 adalah...
Kunci Jawaban: B
Untuk pekerjaan konstruksi di atas 200 juta, metode yang umum digunakan adalah Tender.
Materi Terkait: Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Umum
Soal 21
PRO
Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang SPKN, terdapat Standar Pelaksanaan Pemeriksaan. Manakah yang termasuk dalam standar pelaksanaan pemeriksaan kinerja?
Kunci Jawaban: C
Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja mencakup perencanaan, pengumpulan bukti yang cukup dan tepat, serta supervisi.
Materi Terkait: Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Advokasi hasil pemeriksaan bertujuan agar rekomendasi BPK ditindaklanjuti. Menurut UU 15/2004, pejabat wajib memberikan jawaban atas tindak lanjut rekomendasi BPK dalam waktu...
Kunci Jawaban: B
Pasal 20 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2004 menyatakan pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan paling lambat 60 hari setelah laporan diterima.
Materi Terkait: Advokasi Pemeriksaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam auditing, jika pemeriksa menemukan bahwa sistem aplikasi keuangan tidak memiliki 'Audit Trail' yang memadai, risiko apa yang meningkat secara signifikan?
Kunci Jawaban: C
Audit Trail (jejak audit) adalah salah satu bentuk pengendalian teknis dalam sistem informasi. Ketiadaan jejak audit merupakan kelemahan pengendalian internal, sehingga Risiko Pengendalian (Control Risk) meningkat.
Materi Terkait: Auditing - Pengolahan Data
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
PP Nomor 38 Tahun 2016 mengatur tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara. Siapa yang menetapkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian?
Kunci Jawaban: B
Surat keputusan pembebanan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pimpinan Instansi setelah menerima rekomendasi.
Materi Terkait: Aspek Hukum Dalam Pemeriksaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 mengatur tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara. Dalam hal bendahara keberatan atas keputusan pembebanan, mereka dapat mengajukan keberatan kepada...
Kunci Jawaban: B
Keberatan atas keputusan pembebanan ganti rugi diajukan kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).
Materi Terkait: Aspek Hukum Dalam Pemeriksaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam struktur organisasi BPK, unit yang bertugas melaksanakan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara pada lingkup kementerian/lembaga pusat dipimpin oleh...
Kunci Jawaban: E
Pemeriksaan di BPK dibagi ke dalam beberapa Auditorat Utama (AKN) yang dipimpin oleh Anggota BPK.
Materi Terkait: Lembaga BPK
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam UU No. 15 Tahun 2004, jika pemeriksa menemukan unsur pidana, BPK segera melaporkannya kepada instansi yang berwenang paling lama... sejak ditemukannya unsur pidana tersebut.
Kunci Jawaban: B
Pasal 14 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004 menyatakan laporan disampaikan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana.
Materi Terkait: Aspek Hukum Dalam Pemeriksaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Seorang pemeriksa sedang mengaudit pengadaan laptop. Harga pasar Rp10 juta per unit, namun instansi membayar Rp15 juta per unit untuk 100 unit. Berapa nilai temuan pemborosan/kerugian daerah?
Kunci Jawaban: C
Selisih harga = 15 jt - 10 jt = 5 jt. Total = 5 jt x 100 unit = 500 jt.
Materi Terkait: Matematika Dasar
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam pelaporan pemeriksaan, opini 'Wajar Dengan Pengecualian' diberikan jika...
Kunci Jawaban: B
WDP diberikan jika laporan keuangan secara keseluruhan wajar, namun ada beberapa pos yang memiliki pengecualian yang material namun tidak berdampak luas (pervasive).
Materi Terkait: Pelaporan Pemeriksaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam hukum administrasi negara, tindakan pejabat yang menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut disebut...
Kunci Jawaban: B
Penyalahgunaan wewenang (abuse of power) adalah penggunaan wewenang oleh pejabat untuk tujuan yang berbeda dari tujuan pemberian wewenang tersebut, sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan.
Materi Terkait: Aspek Hukum Dalam Pemeriksaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Informasi mengenai jabatan Pemeriksa pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.
PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Dasar Acuan Sah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa
Dasar Acuan Sah
Surat Menteri PANRB Nomor B/5457/M.SM.01.00/2024
Dasar Acuan Sah
Tips & Strategi Lolos SKB Pemeriksa
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Pemeriksa semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.
3
Manajemen Waktu CAT
Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.
4
Evaluasi Melalui Tryout Rutin
Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Pemeriksa, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB Pemeriksa
Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.
Materi SKB CPNS Pemeriksa menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.
Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait
Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.