SKB CPNS Pembina Teknis Perbendaharaan Negara 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Pembina Teknis Perbendaharaan Negara
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Pembina Teknis Perbendaharaan Negara
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Pembina Teknis Perbendaharaan Negara. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Pembina Teknis Perbendaharaan Negara
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara.
Soal 1
Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, kekuasaan pengelolaan keuangan negara dipegang oleh Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku...
A. Penyelenggara urusan pemerintahan di bidang administrasi kewilayahan
B. Pemegang kekuasaan administratif pengelolaan keuangan negara
C. Pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan
D. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya
E. Koordinator penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga
Jawaban: C
Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 6 ayat (2) huruf a, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.
Soal 2
Dalam pelaksanaan anggaran, dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai dasar pembayaran kepada pihak ketiga atau bendahara pengeluaran adalah...
A. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
B. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)
C. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
D. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
E. Surat Perintah Membayar (SPM)
Jawaban: A
Sesuai mekanisme pelaksanaan anggaran dalam UU No. 1 Tahun 2004, SPP (Surat Permintaan Pembayaran) diajukan oleh PPK kepada PPSPM sebagai dasar penerbitan SPM.
Soal 3
Prinsip dalam pengelolaan keuangan negara yang mengharuskan setiap transaksi keuangan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut prinsip...
A. Keadilan
B. Proporsionalitas
C. Akuntabilitas
D. Legalitas
E. Transparansi
Jawaban: D
Prinsip Legalitas atau kepastian hukum merupakan salah satu prinsip tata kelola keuangan negara yang baik (Good Governance), di mana setiap tindakan pengelolaan harus memiliki dasar hukum yang jelas.
Soal 4
Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004, jenis opini yang diberikan oleh BPK apabila laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan adalah...
A. Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer)
B. Wajar Dengan Catatan (WDC)
C. Tidak Wajar (Adverse)
D. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
E. Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Jawaban: D
Pasal 16 UU No. 15 Tahun 2004 mengatur tentang opini BPK, di mana opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah peringkat tertinggi atas kewajaran laporan keuangan.
Soal 5
Satuan Kerja (Satker) yang mengelola dana APBN wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara setiap bulan kepada...
A. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
B. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
C. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
D. Inspektorat Jenderal Kementerian terkait
E. Direktorat Jenderal Pajak
Jawaban: B
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tugas Bendahara, LPJ Bendahara disampaikan kepada KPPN selaku kuasa BUN di daerah setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Soal 6
Salah satu indikator kinerja dalam IKPA yang mengukur kesesuaian antara rencana penarikan dana dengan realisasi anggaran pada halaman III DIPA adalah...
A. Capaian Output
B. Penyerapan Anggaran
C. Konfirmasi Capaian Output
D. Deviasi Halaman III DIPA
E. Penyelesaian Tagihan
Jawaban: D
Deviasi Halaman III DIPA merupakan indikator IKPA yang menilai konsistensi Satker dalam melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang tertuang dalam jadwal penarikan dana.
Soal 7
Siapakah pejabat yang berwenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan menguji kebenaran materiil atas hak tagih kepada negara?
A. Kepala KPPN
B. Bendahara Pengeluaran
C. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
D. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
E. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Jawaban: C
Sesuai UU No. 1 Tahun 2004, PPSPM memiliki tugas untuk menguji SPP dan menerbitkan SPM sebagai perintah pembayaran.
Soal 8
Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki visi menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia. Salah satu fungsi utamanya adalah...
A. Pemeriksaan atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan
B. Pemungutan pajak penghasilan badan
C. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perbendaharaan
D. Penetapan tarif bea masuk dan cukai
E. Penyusunan rencana pembangunan nasional jangka menengah
Jawaban: C
Fungsi DJPb meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perbendaharaan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkeu.
Soal 9
Dalam siklus anggaran, tahap yang mencakup penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) hingga diterbitkannya DIPA disebut tahap...
A. Pertanggungjawaban Anggaran
B. Perencanaan dan Penganggaran
C. Pelaksanaan Anggaran
D. Pengawasan Anggaran
E. Pemeriksaan Anggaran
Jawaban: B
Penyusunan RKAKL hingga DIPA merupakan bagian dari siklus perencanaan dan penetapan anggaran (Budgeting).
Soal 10
Penerimaan negara yang tidak berasal dari pajak dan bea cukai, seperti royalti tambang atau biaya paspor, dikategorikan sebagai...
A. Penerimaan Pembiayaan
B. Dana Alokasi Umum
C. Hibah Terikat
D. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
E. Penerimaan Pajak Lainnya
Jawaban: D
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara.
Soal 11
Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah disebut...
A. Barang Milik Daerah (BMD)
B. Aset Tetap Non-Pemerintah
C. Persediaan Komersial
D. Kekayaan Pribadi Pejabat
E. Barang Milik Negara (BMN)
Jawaban: E
Sesuai UU No. 1 Tahun 2004 dan PP No. 27 Tahun 2014, BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Soal 12
Sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk mengelola seluruh proses penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran di tingkat Satker adalah...
A. SAKTI
B. SPAN
C. SITP
D. SIMAN
E. MPN G3
Jawaban: A
SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) digunakan oleh Satker untuk mengelola siklus anggaran secara end-to-end dari penganggaran hingga pelaporan.
Soal 13
Laporan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan pemerintah yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu adalah...
A. Neraca
B. Laporan Operasional (LO)
C. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
D. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
E. Laporan Arus Kas (LAK)
Jawaban: A
Neraca adalah bagian dari LKPP yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah terkait aset, liabilitas, dan ekuitas pada titik waktu tertentu.
Soal 14
Asas pengelolaan keuangan negara yang mengharuskan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat disebut...
A. Asas Keterbukaan
B. Asas Kesatuan
C. Asas Akuntabilitas
D. Asas Profesionalitas
E. Asas Transparansi
Jawaban: C
Asas Akuntabilitas berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah uang negara yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan.
Soal 15
Dokumen yang diterbitkan oleh KPPN atas nama Menteri Keuangan yang berfungsi sebagai perintah pencairan dana dari Kas Negara ke rekening penerima adalah...
A. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
B. Bilyet Giro
C. Surat Perintah Membayar (SPM)
D. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
E. Nota Debet
Jawaban: D
SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) adalah dokumen operasional KPPN untuk mencairkan dana APBN kepada pihak yang berhak berdasarkan SPM.
Soal 16
Uang persediaan yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung disebut...
A. Pembayaran Langsung (LS)
B. Tambahan Uang Persediaan (TUP)
C. Dana Dekonsentrasi
D. Uang Persediaan (UP)
E. Dana Alokasi Khusus
Jawaban: D
UP (Uang Persediaan) adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional.
Soal 17
Manakah di bawah ini yang merupakan komponen dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah pusat?
A. Pendapatan LRA, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan
B. Arus Masuk dan Arus Keluar Kas
C. Aset, Kewajiban, dan Ekuitas
D. Pendapatan LO dan Beban
E. Saldo Anggaran Lebih (SAL)
Jawaban: A
Berdasarkan SAP, LRA menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan.
Soal 18
Kegiatan mencocokkan data transaksi keuangan antara data Satker (SAKTI) dengan data KPPN (SPAN) untuk memastikan validitas data disebut...
A. Rekonsiliasi
B. Verifikasi
C. Konsolidasi
D. Audit
E. Inventarisasi
Jawaban: A
Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem berbeda untuk memastikan data yang disajikan dalam laporan keuangan akurat.
Soal 19
Siapakah pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara?
A. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
B. Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM)
C. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)
D. Verifikator KPPN
E. Bendahara Pengeluaran
Jawaban: A
Sesuai UU No. 1 Tahun 2004, PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
Soal 20
Salah satu prinsip pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) adalah fungsional, yang berarti...
A. Pengelolaan BMN harus sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga terkait
B. Setiap tahap pengelolaan harus transparan
C. Harus memberikan keuntungan finansial maksimal bagi negara
D. Pengambilan keputusan harus berdasarkan peraturan
E. Dapat digunakan untuk kepentingan pribadi pejabat
Jawaban: A
Asas fungsional dalam pengelolaan BMN berarti pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan BMN dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang, Pengelola Barang sesuai fungsi dan tugasnya.
Soal 21 Premium
Dalam aplikasi SAKTI, modul yang digunakan untuk mencatat komitmen pengadaan barang/jasa dan mencatat berita acara serah terima (BAST) adalah...
A. Modul Persediaan
B. Modul Komitmen
C. Modul Bendahara
D. Modul Anggaran
E. Modul Pembayaran
Soal 22 Premium
Manajemen kas negara di Indonesia menggunakan konsep Treasury Single Account (TSA). Tujuan utama dari penerapan TSA adalah...
A. Membatasi pengeluaran negara hanya pada satu pintu
B. Mempermudah bendahara satker menyimpan uang di bank umum
C. Menghilangkan peran Bank Indonesia dalam pembayaran negara
D. Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa
E. Meningkatkan likuiditas negara dan menghindari adanya 'idle cash' di berbagai rekening
Soal 23 Premium
Indikator IKPA 'Penyelesaian Tagihan' mengukur ketepatan waktu penyampaian SPM kepada KPPN sejak tanggal BAST atau dokumen pendukung tagihan lainnya. Batas waktu normal adalah...
A. 17 hari kerja
B. 21 hari kerja
C. 30 hari kerja
D. 5 hari kerja
E. 12 hari kerja
Soal 24 Premium
Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian laporan keuangan oleh Satker kepada KPPN, sanksi administratif yang dapat diberikan berupa...
A. Pemanggilan KPA oleh Menteri Keuangan secara langsung
B. Pemotongan anggaran gaji pegawai
C. Penundaan penerbitan SP2D atas SPM yang diajukan Satker
D. Pencabutan status sebagai Satuan Kerja
E. Denda finansial sebesar 1% dari nilai DIPA
Soal 25 Premium
Menurut UU No. 1 Tahun 2004, Bendahara Negara dan Bendahara Instansi tidak boleh menjabat sebagai...
A. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM)
B. Pejabat Struktural di instansi pemerintah
C. Pengelola BMN
D. Anggota organisasi profesi
E. Aparatur Sipil Negara
Soal 26 Premium
Sistem perbendaharaan berbasis IT yang digunakan oleh KPPN dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk memproses pencairan dana dan mengelola kas negara secara real-time disebut...
A. SAKTI
B. DJPb Online
C. MPN
D. SIMPONI
E. SPAN
Soal 27 Premium
Akuntansi pemerintah pusat saat ini menggunakan basis Akrual. Hal ini berarti pendapatan dan beban diakui pada saat...
A. Pemeriksaan oleh BPK selesai dilakukan
B. Laporan keuangan disetujui oleh DPR
C. DIPA disahkan oleh Menteri Keuangan
D. Kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara
E. Terjadinya transaksi/peristiwa ekonomi, tanpa memperhatikan kapan kas diterima atau dibayar
Soal 28 Premium
Penerimaan negara yang disetorkan melalui kode billing dan diproses melalui sistem MPN G3 mencakup hal-hal berikut, kecuali...
A. Pinjaman Luar Negeri yang diterima langsung oleh Satker
B. Pajak Penghasilan (PPh)
C. Bea Masuk dan Cukai
D. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
E. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Soal 29 Premium
Sesuai regulasi pengelolaan BMN, tindakan memindahkan hak kepemilikan Barang Milik Negara kepada pihak lain dengan menerima penggantian berupa uang disebut...
A. Penjualan BMN
B. Penghapusan BMN
C. Pemanfaatan BMN
D. Hibah BMN
E. Tukar Menukar BMN
Soal 30 Premium
Seorang Pembina Teknis Perbendaharaan Negara memberikan bimbingan kepada Satker mengenai penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Apa tujuan utama penggunaan KKP dalam belanja negara?
A. Memberikan pinjaman tanpa bunga kepada bendahara satker
B. Meningkatkan saldo kas di bendahara pengeluaran
C. Memperlama proses pertanggungjawaban belanja
D. Mengurangi penggunaan uang tunai dalam transaksi belanja negara (Cashless)
E. Memungkinkan pegawai melakukan belanja pribadi terlebih dahulu
Soal 31 Premium
Dalam hal pengelolaan likuiditas, jika terjadi kekurangan kas (mismatch) antara penerimaan dan pengeluaran, pemerintah dapat melakukan...
A. Pengurangan saldo tabungan masyarakat di bank
B. Pencetakan uang baru secara massal oleh Kemenkeu
C. Penundaan pembayaran gaji ASN secara nasional
D. Penjualan aset negara yang vital secara mendadak
E. Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN)
Soal 32 Premium
Pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas kebenaran tagihan dan ketersediaan dana sebelum menerbitkan SPM di lingkungan Satker adalah...
A. Bendahara Pengeluaran
B. Pejabat Penandatangan SPM
C. Auditor Internal
D. Staf Pengelola Keuangan
E. Kepala Satker
Soal 33 Premium
Manakah yang termasuk dalam kategori Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) fungsional pada suatu instansi kementerian?
A. Penerimaan bunga bank dari rekening bendahara
B. Penerimaan dari denda keterlambatan kontrak pekerjaan
C. Hasil penjualan kendaraan dinas yang sudah tua
D. Sumbangan sukarela dari masyarakat
E. Penerimaan dari biaya layanan pendidikan pada universitas negeri (PTN)
Soal 34 Premium
Penerapan etika profesi bagi pengelola perbendaharaan diatur dalam kode etik pegawai. Salah satu perilaku yang mencerminkan nilai 'Integritas' adalah...
A. Memberikan informasi rahasia negara kepada rekan kerja untuk membantu mereka
B. Menyelesaikan tugas tepat waktu walaupun hasilnya kurang akurat
C. Menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan mudik lebaran
D. Menolak segala bentuk gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan tugas
E. Selalu mengikuti perintah atasan meskipun melanggar regulasi perbendaharaan
Soal 35 Premium
Siklus pertanggungjawaban keuangan negara mencakup penyampaian LKPP oleh Presiden kepada DPR. LKPP tersebut harus terlebih dahulu diaudit oleh...
A. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
B. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
C. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
D. Kantor Akuntan Publik (KAP) Swasta
E. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Soal 36 Premium
Apa yang dimaksud dengan 'Modul Persediaan' dalam aplikasi SAKTI?
A. Modul untuk mencatat seluruh daftar pegawai dan gaji
B. Modul untuk melakukan penatausahaan barang habis pakai dan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
C. Modul untuk mengawasi saldo kas di bank umum
D. Modul untuk mencatat hutang jangka panjang pemerintah
E. Modul untuk menyusun revisi anggaran
Soal 37 Premium
Bendahara Pengeluaran wajib memungut pajak atas transaksi belanja negara. Berapa tarif PPh Pasal 22 atas pengadaan barang oleh instansi pemerintah yang tidak memiliki NPWP?
A. 1,5%
B. 0,5%
C. 4%
D. 2%
E. 3%
Soal 38 Premium
Salah satu indikator IKPA adalah 'Capaian Output'. Data capaian output yang dilaporkan setiap bulan oleh Satker melalui SAKTI diverifikasi oleh...
A. Bappenas
B. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
C. Badan Pusat Statistik
D. Direktorat Jenderal Pajak
E. KPPN selaku Kuasa BUN
Soal 39 Premium
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pemantauan dan penatausahaan terhadap BMN yang berada dalam penguasaannya melalui...
A. Buku Kas Umum
B. Sertifikat Saham Negara
C. Buku Bank
D. Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Buku Inventaris
E. Daftar hadir pegawai
Soal 40 Premium
Dalam penyusunan LKPP, pendapatan yang diakui berdasarkan hak pemerintah yang sudah ada meskipun kas belum diterima di rekening Kas Negara disebut...
A. Pendapatan Operasional (LO)
B. Cadangan Kas
C. Pendapatan LRA
D. Penerimaan Pembiayaan
E. Piutang Pajak
Soal 41 Premium
Pembina Teknis Perbendaharaan Negara memberikan asistensi terkait mekanisme TUP. Syarat utama pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) adalah...
A. Dana UP masih tersisa lebih dari 50%
B. Untuk membayar gaji pegawai bulanan
C. Digunakan untuk investasi jangka panjang Satker
D. Harus disetujui oleh BPK sebelum pencairan
E. Digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat mendesak/tidak dapat ditunda dan dana UP tidak mencukupi
Soal 42 Premium
Menurut UU No. 15 Tahun 2004, laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan kepada DPR, sedangkan LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada...
A. Gubernur/Bupati saja
B. DPRD dan Kepala Daerah
C. Presiden
D. Menteri Keuangan
E. Menteri Dalam Negeri
Soal 43 Premium
Dalam manajemen likuiditas, strategi 'Zero Balance Policy' pada rekening pengeluaran berarti...
A. Saldo pada rekening pengeluaran di bank umum harus dipindahkan ke rekening TSA di BI pada akhir hari kerja
B. Seluruh belanja harus dilakukan secara tunai
C. Pemerintah tidak boleh berhutang sama sekali
D. Setiap rekening bendahara tidak boleh memiliki uang sepeserpun di pagi hari
E. Bendahara dilarang menarik uang dari bank
Soal 44 Premium
Mekanisme pembayaran yang dilakukan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening pihak ketiga atau rekanan melalui SP2D disebut mekanisme...
A. LS (Langsung)
B. GUP (Ganti Uang Persediaan)
C. UP (Uang Persediaan)
D. PTUP (Pertanggungjawaban TUP)
E. TUP (Tambahan Uang Persediaan)
Soal 45 Premium
Seorang pembina perbendaharaan harus memiliki sikap objektif. Hal ini berarti...
A. Mengutamakan kepentingan satker dari daerah asalnya
B. Selalu setuju dengan semua pendapat KPA Satker meskipun salah
C. Bekerja sesuka hati sesuai dengan suasana perasaan
D. Memberikan penilaian dan bimbingan berdasarkan fakta dan ketentuan, bukan kepentingan pribadi
E. Memberikan bantuan hanya kepada satker yang memberikan imbalan
Soal 46 Premium
Indikator IKPA 'Konfirmasi Capaian Output' menilai...
A. Jumlah revisi DIPA yang dilakukan Satker
B. Kualitas data capaian output yang dilaporkan dibandingkan dengan realisasi anggaran
C. Kecepatan penyerapan dana di awal tahun
D. Kepatuhan penyampaian LPJ Bendahara
E. Efisiensi biaya perjalanan dinas
Soal 47 Premium
Dokumen sumber yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan untuk mencatat transaksi penerimaan negara yang telah masuk ke rekening kas negara adalah...
A. Surat Keputusan Jabatan
B. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
C. Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah divalidasi (NTPN)
D. Faktur Penjualan
E. Kwitansi tanda terima sementara
Soal 48 Premium
Sesuai UU No. 1 Tahun 2004, apabila terjadi kerugian negara yang disebabkan oleh kelalaian seorang bendahara, maka bendahara tersebut dikenakan...
A. Sanksi pidana penjara seumur hidup secara otomatis
B. Tuntutan Perbendaharaan untuk mengganti kerugian tersebut
C. Tuntutan Ganti Rugi oleh atasan langsung tanpa prosedur
D. Pemecatan secara tidak hormat tanpa pembuktian
E. Sanksi sosial berupa pengumuman di media massa
Soal 49 Premium
Dalam aplikasi SAKTI, proses pengiriman data transaksi dari level Satker ke pusat untuk dikonsolidasikan dalam laporan keuangan nasional disebut...
A. Upload data
B. Interkoneksi
C. Push Notification
D. Migrasi Data
E. Posting dan Closing
Soal 50 Premium
Penyusunan LKPP terdiri dari beberapa komponen. Laporan yang menggambarkan kenaikan atau penurunan ekuitas pemerintah pada tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya disebut...
A. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
B. Neraca
C. Laporan Realisasi Anggaran
D. Laporan Operasional (LO)
E. Laporan Arus Kas
Tips Lulus SKB CPNS Pembina Teknis Perbendaharaan Negara
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Pembina Teknis Perbendaharaan Negara
SKB CPNS Pembina Teknis Perbendaharaan Negara adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Pembina Teknis Perbendaharaan Negara meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Pembina Teknis Perbendaharaan Negara, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Pembina Teknis Perbendaharaan Negara tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Pembina Teknis Perbendaharaan Negara tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.