Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Pembina Teknis Perbendaharaan Negara. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.
Materi Pokok SKB CPNS Pembina Teknis Perbendaharaan Negara
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Kompetensi Umum
5 Indikator
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)
Etika profesi dan prinsip tata kelola keuangan negara (Good Governance)
Kompetensi Khusus
10 Indikator
Siklus Pelaksanaan Anggaran (Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban)
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan aplikasi SAKTI
Mekanisme Penerbitan Dokumen Pembayaran (SPP, SPM, dan SP2D)
Manajemen Kas Negara dan Pengelolaan Likuiditas
Penatausahaan Penerimaan Negara (Pajak, Bea Cukai, dan PNBP)
Akuntansi Pemerintah dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Inventarisasi Aset
Teknis Bimbingan dan Konsultasi Perbendaharaan kepada Satuan Kerja
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab Bendahara Satker
Simulasi Tryout SKB CAT Pembina Teknis Perbendaharaan Negara
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout CAT SKB Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Sedang Disiapkan
Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Pembina Teknis Perbendaharaan Negara berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.
Sistem CAT BKN
Durasi 90 menit & skema CAT resmi
Kisi-Kisi Terbaru
Sesuai materi pokok & tupoksi jabatan
Pembahasan Lengkap
Analisis jawaban & referensi regulasi
Ranking Nasional
Bandingkan skor se-Indonesia
Latihan Soal Interaktif
Contoh Soal SKB Pembina Teknis Perbendaharaan Negara & Pembahasan
Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.
50 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/50
0%
Soal 1
Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, kekuasaan pengelolaan keuangan negara dipegang oleh Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 6 ayat (2) huruf a, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Soal 2
Dalam pelaksanaan anggaran, dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai dasar pembayaran kepada pihak ketiga atau bendahara pengeluaran adalah...
Kunci Jawaban: A
Sesuai mekanisme pelaksanaan anggaran dalam UU No. 1 Tahun 2004, SPP (Surat Permintaan Pembayaran) diajukan oleh PPK kepada PPSPM sebagai dasar penerbitan SPM.
Materi Terkait: Mekanisme Penerbitan Dokumen Pembayaran (SPP, SPM, dan SP2D)
Soal 3
Prinsip dalam pengelolaan keuangan negara yang mengharuskan setiap transaksi keuangan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut prinsip...
Kunci Jawaban: D
Prinsip Legalitas atau kepastian hukum merupakan salah satu prinsip tata kelola keuangan negara yang baik (Good Governance), di mana setiap tindakan pengelolaan harus memiliki dasar hukum yang jelas.
Materi Terkait: Etika profesi dan prinsip tata kelola keuangan negara (Good Governance)
Soal 4
Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004, jenis opini yang diberikan oleh BPK apabila laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan adalah...
Kunci Jawaban: D
Pasal 16 UU No. 15 Tahun 2004 mengatur tentang opini BPK, di mana opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah peringkat tertinggi atas kewajaran laporan keuangan.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Soal 5
Satuan Kerja (Satker) yang mengelola dana APBN wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara setiap bulan kepada...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tugas Bendahara, LPJ Bendahara disampaikan kepada KPPN selaku kuasa BUN di daerah setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Materi Terkait: Ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab Bendahara Satker
Soal 6
Salah satu indikator kinerja dalam IKPA yang mengukur kesesuaian antara rencana penarikan dana dengan realisasi anggaran pada halaman III DIPA adalah...
Kunci Jawaban: D
Deviasi Halaman III DIPA merupakan indikator IKPA yang menilai konsistensi Satker dalam melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang tertuang dalam jadwal penarikan dana.
Siapakah pejabat yang berwenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan menguji kebenaran materiil atas hak tagih kepada negara?
Kunci Jawaban: C
Sesuai UU No. 1 Tahun 2004, PPSPM memiliki tugas untuk menguji SPP dan menerbitkan SPM sebagai perintah pembayaran.
Materi Terkait: Mekanisme Penerbitan Dokumen Pembayaran (SPP, SPM, dan SP2D)
Soal 8
Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki visi menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia. Salah satu fungsi utamanya adalah...
Kunci Jawaban: C
Fungsi DJPb meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perbendaharaan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkeu.
Materi Terkait: Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)
Soal 9
Dalam siklus anggaran, tahap yang mencakup penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) hingga diterbitkannya DIPA disebut tahap...
Kunci Jawaban: B
Penyusunan RKAKL hingga DIPA merupakan bagian dari siklus perencanaan dan penetapan anggaran (Budgeting).
Materi Terkait: Siklus Pelaksanaan Anggaran (Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban)
Soal 10
Penerimaan negara yang tidak berasal dari pajak dan bea cukai, seperti royalti tambang atau biaya paspor, dikategorikan sebagai...
Kunci Jawaban: D
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara.
Materi Terkait: Penatausahaan Penerimaan Negara (Pajak, Bea Cukai, dan PNBP)
Soal 11
Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah disebut...
Kunci Jawaban: E
Sesuai UU No. 1 Tahun 2004 dan PP No. 27 Tahun 2014, BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Materi Terkait: Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Inventarisasi Aset
Soal 12
Sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk mengelola seluruh proses penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran di tingkat Satker adalah...
Kunci Jawaban: A
SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) digunakan oleh Satker untuk mengelola siklus anggaran secara end-to-end dari penganggaran hingga pelaporan.
Materi Terkait: Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan aplikasi SAKTI
Soal 13
Laporan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan pemerintah yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu adalah...
Kunci Jawaban: A
Neraca adalah bagian dari LKPP yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah terkait aset, liabilitas, dan ekuitas pada titik waktu tertentu.
Materi Terkait: Akuntansi Pemerintah dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
Soal 14
Asas pengelolaan keuangan negara yang mengharuskan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat disebut...
Kunci Jawaban: C
Asas Akuntabilitas berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah uang negara yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan.
Materi Terkait: Etika profesi dan prinsip tata kelola keuangan negara (Good Governance)
Soal 15
Dokumen yang diterbitkan oleh KPPN atas nama Menteri Keuangan yang berfungsi sebagai perintah pencairan dana dari Kas Negara ke rekening penerima adalah...
Kunci Jawaban: D
SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) adalah dokumen operasional KPPN untuk mencairkan dana APBN kepada pihak yang berhak berdasarkan SPM.
Materi Terkait: Mekanisme Penerbitan Dokumen Pembayaran (SPP, SPM, dan SP2D)
Soal 16
Uang persediaan yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung disebut...
Kunci Jawaban: D
UP (Uang Persediaan) adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional.
Materi Terkait: Mekanisme Penerbitan Dokumen Pembayaran (SPP, SPM, dan SP2D)
Soal 17
Manakah di bawah ini yang merupakan komponen dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah pusat?
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan SAP, LRA menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan.
Materi Terkait: Akuntansi Pemerintah dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
Soal 18
Kegiatan mencocokkan data transaksi keuangan antara data Satker (SAKTI) dengan data KPPN (SPAN) untuk memastikan validitas data disebut...
Kunci Jawaban: A
Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem berbeda untuk memastikan data yang disajikan dalam laporan keuangan akurat.
Materi Terkait: Akuntansi Pemerintah dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
Soal 19
Siapakah pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara?
Kunci Jawaban: A
Sesuai UU No. 1 Tahun 2004, PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
Materi Terkait: Mekanisme Penerbitan Dokumen Pembayaran (SPP, SPM, dan SP2D)
Soal 20
Salah satu prinsip pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) adalah fungsional, yang berarti...
Kunci Jawaban: A
Asas fungsional dalam pengelolaan BMN berarti pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan BMN dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang, Pengelola Barang sesuai fungsi dan tugasnya.
Materi Terkait: Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Inventarisasi Aset
Soal 21
PRO
Dalam aplikasi SAKTI, modul yang digunakan untuk mencatat komitmen pengadaan barang/jasa dan mencatat berita acara serah terima (BAST) adalah...
Kunci Jawaban: B
Modul Komitmen pada SAKTI berfungsi untuk mengelola data supplier, kontrak, dan mencatat progres pekerjaan melalui BAST.
Materi Terkait: Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan aplikasi SAKTI
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Manajemen kas negara di Indonesia menggunakan konsep Treasury Single Account (TSA). Tujuan utama dari penerapan TSA adalah...
Kunci Jawaban: E
TSA (Rekening Kas Umum Negara tunggal) bertujuan untuk konsolidasi saldo kas pemerintah agar pengelolaan likuiditas lebih efisien dan meminimalkan biaya pinjaman.
Materi Terkait: Manajemen Kas Negara dan Pengelolaan Likuiditas
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Indikator IKPA 'Penyelesaian Tagihan' mengukur ketepatan waktu penyampaian SPM kepada KPPN sejak tanggal BAST atau dokumen pendukung tagihan lainnya. Batas waktu normal adalah...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan aturan terbaru mengenai IKPA, tagihan kepada negara harus diselesaikan (sampai terbit SPM) dalam waktu maksimal 17 hari kerja sejak timbulnya hak tagih (BAST).
Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian laporan keuangan oleh Satker kepada KPPN, sanksi administratif yang dapat diberikan berupa...
Kunci Jawaban: C
Sesuai PMK tentang Tata Cara Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan, keterlambatan rekonsiliasi/laporan dapat mengakibatkan sanksi penundaan penerbitan SP2D (khususnya untuk tagihan UP/TUP/LS Bendahara).
Materi Terkait: Akuntansi Pemerintah dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Menurut UU No. 1 Tahun 2004, Bendahara Negara dan Bendahara Instansi tidak boleh menjabat sebagai...
Kunci Jawaban: A
Pasal 10 UU No. 1 Tahun 2004 menyebutkan adanya pemisahan tugas antara Pejabat Otoriator (PA/KPA/PPK), Pejabat Ordonator (PPSPM), dan Pejabat Bendaharawan untuk menjamin check and balance.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Sistem perbendaharaan berbasis IT yang digunakan oleh KPPN dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk memproses pencairan dana dan mengelola kas negara secara real-time disebut...
Kunci Jawaban: E
SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) adalah sistem core perbendaharaan yang digunakan oleh pemerintah (KPPN/DJPb) untuk mengintegrasikan seluruh proses keuangan pusat.
Materi Terkait: Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan aplikasi SAKTI
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Akuntansi pemerintah pusat saat ini menggunakan basis Akrual. Hal ini berarti pendapatan dan beban diakui pada saat...
Kunci Jawaban: E
Basis akrual mengakui pengaruh transaksi pada saat transaksi tersebut terjadi, bukan pada saat kas diterima atau dikeluarkan, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Materi Terkait: Akuntansi Pemerintah dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Sesuai regulasi pengelolaan BMN, tindakan memindahkan hak kepemilikan Barang Milik Negara kepada pihak lain dengan menerima penggantian berupa uang disebut...
Kunci Jawaban: A
Penjualan adalah salah satu bentuk pemindahtanganan BMN yang dilakukan dengan menerima kompensasi berupa uang sesuai harga pasar atau nilai limit.
Materi Terkait: Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Inventarisasi Aset
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Seorang Pembina Teknis Perbendaharaan Negara memberikan bimbingan kepada Satker mengenai penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Apa tujuan utama penggunaan KKP dalam belanja negara?
Kunci Jawaban: D
KKP diperkenalkan untuk memodernisasi pembayaran, mengurangi peredaran uang tunai di bendahara, meningkatkan keamanan, dan mendukung efisiensi kas.
Materi Terkait: Teknis Bimbingan dan Konsultasi Perbendaharaan kepada Satuan Kerja
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam hal pengelolaan likuiditas, jika terjadi kekurangan kas (mismatch) antara penerimaan dan pengeluaran, pemerintah dapat melakukan...
Kunci Jawaban: E
Sesuai manajemen kas di UU No. 1 Tahun 2004, untuk menutup kekurangan kas jangka pendek (mismatch), pemerintah dapat menerbitkan SBN (Surat Berharga Negara).
Materi Terkait: Manajemen Kas Negara dan Pengelolaan Likuiditas
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Manakah yang termasuk dalam kategori Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) fungsional pada suatu instansi kementerian?
Kunci Jawaban: E
PNBP fungsional adalah PNBP yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi instansi, contohnya biaya pendidikan pada kementerian yang mengelola pendidikan.
Materi Terkait: Penatausahaan Penerimaan Negara (Pajak, Bea Cukai, dan PNBP)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penerapan etika profesi bagi pengelola perbendaharaan diatur dalam kode etik pegawai. Salah satu perilaku yang mencerminkan nilai 'Integritas' adalah...
Kunci Jawaban: D
Integritas berarti bertindak secara konsisten sesuai dengan nilai, kebijakan organisasi, dan kode etik, termasuk menolak suap atau gratifikasi.
Materi Terkait: Etika profesi dan prinsip tata kelola keuangan negara (Good Governance)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Bendahara Pengeluaran wajib memungut pajak atas transaksi belanja negara. Berapa tarif PPh Pasal 22 atas pengadaan barang oleh instansi pemerintah yang tidak memiliki NPWP?
Kunci Jawaban: E
Tarif normal PPh Pasal 22 untuk pengadaan barang adalah 1,5%. Bagi rekanan yang tidak memiliki NPWP, tarifnya menjadi 100% lebih tinggi, yaitu 3%.
Materi Terkait: Ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab Bendahara Satker
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam penyusunan LKPP, pendapatan yang diakui berdasarkan hak pemerintah yang sudah ada meskipun kas belum diterima di rekening Kas Negara disebut...
Kunci Jawaban: A
Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (berbasis akrual).
Materi Terkait: Akuntansi Pemerintah dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Menurut UU No. 15 Tahun 2004, laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan kepada DPR, sedangkan LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada...
Kunci Jawaban: B
Sesuai Pasal 17 UU No. 15 Tahun 2004, LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada DPRD dan kepala daerah terkait.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam manajemen likuiditas, strategi 'Zero Balance Policy' pada rekening pengeluaran berarti...
Kunci Jawaban: A
Zero Balance Policy memastikan tidak ada saldo mengendap di bank umum (rekening pengeluaran) pada akhir hari, sehingga kas terkonsentrasi di TSA untuk optimalisasi.
Materi Terkait: Manajemen Kas Negara dan Pengelolaan Likuiditas
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Sesuai UU No. 1 Tahun 2004, apabila terjadi kerugian negara yang disebabkan oleh kelalaian seorang bendahara, maka bendahara tersebut dikenakan...
Kunci Jawaban: B
Tuntutan Perbendaharaan adalah proses yang dilakukan terhadap bendahara untuk mengganti kerugian negara yang timbul karena perbuatan melanggar hukum atau kelalaian dalam tugasnya.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam aplikasi SAKTI, proses pengiriman data transaksi dari level Satker ke pusat untuk dikonsolidasikan dalam laporan keuangan nasional disebut...
Kunci Jawaban: E
Proses posting dan closing pada modul GLP (General Ledger dan Pelaporan) di SAKTI memastikan transaksi telah final dan siap ditarik untuk laporan keuangan.
Materi Terkait: Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan aplikasi SAKTI
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penyusunan LKPP terdiri dari beberapa komponen. Laporan yang menggambarkan kenaikan atau penurunan ekuitas pemerintah pada tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya disebut...
Kunci Jawaban: A
LPE menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas yang bersumber dari Surplus/Defisit-LO dan koreksi-koreksi akuntansi lainnya.
Materi Terkait: Akuntansi Pemerintah dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Informasi mengenai jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.
PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Dasar Acuan Sah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara
Dasar Acuan Sah
Tips & Strategi Lolos SKB Pembina Teknis Perbendaharaan Negara
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.
3
Manajemen Waktu CAT
Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.
4
Evaluasi Melalui Tryout Rutin
Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB Pembina Teknis Perbendaharaan Negara
Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.
Materi SKB CPNS Pembina Teknis Perbendaharaan Negara menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.
Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait
Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.