SKB CPNS Pengelola Administrasi Intelijen

Soal 1

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011, Intelijen Negara memiliki peran yang sangat strategis. Dalam konteks tersebut, apa yang menjadi definisi utama dari Intelijen Negara?

A Organisasi swasta yang disewa negara untuk mengamankan data-data digital kementerian B Penyelenggara intelijen yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional dan bertugas mencegah ancaman C Badan audit internal yang mengawasi aliran dana rahasia di seluruh instansi pemerintah D Lembaga penegak hukum yang berwenang melakukan penangkapan dan penahanan E Sistem keamanan militer yang berfokus pada pertahanan perbatasan dari serangan fisik

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Intelijen Negara adalah penyelenggara intelijen yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan guna mencegah berbagai ancaman.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara beserta peraturan pelaksanaannya

Soal 2

Dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia, kedudukan Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai lembaga pemerintah nonkementerian berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada...

A Presiden Republik Indonesia B Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) C Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan D Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) E Kementerian Pertahanan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, serta Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang BIN, Badan Intelijen Negara (BIN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Materi Terkait: Kedudukan, struktur organisasi, tugas, fungsi, dan wewenang Badan Intelijen Negara (BIN)

Soal 3

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, unsur kepegawaian ASN secara resmi terdiri dari...

A PNS, PPPK, dan Tenaga Honorer B Aparatur Negara Sipil dan Militer C Pegawai Tetap dan Pegawai Kontrak Instansi D Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) E Pegawai Struktural dan Pegawai Fungsional

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, ditegaskan bahwa pegawai ASN terdiri atas dua kategori utama, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tenaga honorer tidak lagi diklasifikasikan sebagai bagian resmi dari struktur ASN.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan manajemen kepegawaian

Soal 4

Sebagai seorang Pengelola Administrasi Intelijen, menjaga kerahasiaan dokumen negara merupakan bentuk pengamalan wawasan kebangsaan, khususnya pada nilai Pancasila ke-3, yaitu Persatuan Indonesia. Apa esensi tindakan tersebut terkait sila ke-3?

A Bersikap adil kepada semua agen intelijen dalam pendistribusian dana operasional B Menjamin kebebasan berpendapat masyarakat dalam mengkritik kebijakan negara C Menempatkan keselamatan dan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dengan mencegah kebocoran informasi D Memberikan hak yang sama kepada semua pegawai untuk mengakses dokumen Sangat Rahasia E Mengedepankan musyawarah mufakat dalam setiap penyusunan laporan intelijen

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pengamalan Sila ke-3 (Persatuan Indonesia) menuntut setiap ASN untuk rela berkorban demi kepentingan negara dan bangsa. Dalam konteks intelijen, menjaga rahasia negara adalah wujud nyata menempatkan kepentingan, keamanan, dan keutuhan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Materi Terkait: Wawasan kebangsaan, nilai-nilai dasar Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika

Soal 5

Setiap personel yang bertugas di lingkungan Badan Intelijen Negara memegang teguh semboyan 'Velox et Exactus'. Makna fundamental dari semboyan tersebut dalam pelaksanaan tugas administrasi adalah...

A Setia dan Waspada B Berani dan Jujur C Cepat dan Tepat D Kuat dan Tangguh E Kerahasiaan dan Pengabdian

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Motto atau semboyan BIN adalah 'Velox et Exactus' yang berasal dari bahasa Latin. Velox berarti Cepat, dan Exactus berarti Tepat. Dalam tata administrasi, hal ini bermakna setiap pelaporan dan dukungan dokumen harus disajikan secara cepat (tepat waktu) dan akurat/tepat sasaran.

Materi Terkait: Nilai dasar ASN (BerAKHLAK) dan Kode Etik Intelijen Negara (Velox et Exactus)

Soal 6

Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) mensyaratkan adanya prinsip transparansi (keterbukaan). Namun, dalam instansi intelijen, hal ini berbenturan dengan asas kerahasiaan. Bagaimana instansi intelijen menyikapi dilema ini?

A Mengabaikan asas kerahasiaan demi memenuhi tuntutan Good Governance sepenuhnya B Menolak secara mutlak prinsip transparansi karena tidak sesuai dengan operasi intelijen C Mengubah status semua dokumen intelijen menjadi dokumen publik setelah 1 tahun D Mendelegasikan publikasi operasi intelijen kepada lembaga kementerian lain E Keterbukaan tetap diimplementasikan pada aspek tata kelola administrasi umum, namun dibatasi ketat pada informasi yang berklasifikasi rahasia negara

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Menurut prinsip Good Governance dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), transparansi wajib dilakukan oleh badan publik. Namun, Pasal 17 UU KIP mengecualikan informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara. Sehingga, transparansi di BIN hanya berlaku untuk administrasi umum (seperti rekrutmen atau aset yang tidak rahasia), namun dibatasi pada operasi intelijen.

Materi Terkait: Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Reformasi Birokrasi

Soal 7

Pelaksanaan tugas administrasi maupun operasi intelijen harus menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum. Apa implikasi nyata dari supremasi hukum terhadap tugas-tugas intelijen?

A Dokumen intelijen secara otomatis memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi dari putusan pengadilan B Seluruh kegiatan, penyadapan, dan penggalangan informasi harus dilakukan sesuai prosedur hukum dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia C Operasi intelijen dapat mengabaikan hukum internasional demi kepentingan pertahanan nasional D Badan Intelijen dapat membuat undang-undang tersendiri untuk mengadili pelaku kejahatan siber E Intelijen kebal terhadap segala tuntutan pidana apabila sedang menjalankan tugas kenegaraan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2011, asas penyelenggaraan intelijen negara salah satunya adalah supremasi hukum dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Ini berarti setiap tindakan, pelaporan, dan operasi harus berlandaskan peraturan perundang-undangan dan menghargai HAM.

Materi Terkait: Prinsip dasar kerahasiaan negara, Hak Asasi Manusia (HAM), dan supremasi hukum

Soal 8

Dalam manajemen administrasi perkantoran di lingkungan instansi pemerintah, fungsi utama dari ketatausahaan (clerical work) yang paling relevan dengan pekerjaan harian staf adalah...

A Menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan data atau informasi B Melakukan investigasi fisik ke lapangan untuk mengumpulkan bukti kejahatan C Mengambil keputusan strategis terkait mutasi pejabat struktural instansi D Menyelenggarakan pelatihan militer bagi calon agen rahasia baru E Menyusun anggaran belanja negara tanpa berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Secara teori administrasi perkantoran modern, tugas dan fungsi pokok ketatausahaan meliputi kegiatan: menghimpun (mengumpulkan), mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, serta menyimpan dokumen/informasi secara sistematis agar siap digunakan pimpinan untuk mengambil keputusan.

Materi Terkait: Manajemen administrasi perkantoran, ketatausahaan, dan standar pelayanan di lingkungan instansi pemerintah

Soal 9

Dalam penyusunan Tata Naskah Dinas, korespondensi yang memuat informasi dengan klasifikasi 'Rahasia' harus diberikan perlindungan fisik. Penandaan yang benar pada amplop naskah dinas tersebut adalah...

A Diberi cap stempel berwarna merah dengan tulisan RAHASIA (atau kode tertentu) pada amplop dalam, lalu dimasukkan ke amplop luar yang biasa B Ditulis tangan dengan tinta biru pada bagian pojok kanan bawah amplop tunggal C Tidak perlu menggunakan amplop, cukup diikat menggunakan tali khusus dokumen D Dikirimkan dalam bentuk gulungan kertas tanpa sampul agar lebih cepat hancur jika direbut E Menggunakan materai pada setiap lipatan amplop untuk mencegah pembukaan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Sesuai standar Tata Naskah Dinas (termasuk Peraturan ANRI atau aturan internal BIN mengenai pengamanan dokumen), surat dengan klasifikasi rahasia menggunakan sistem sampul/amplop ganda. Amplop dalam diberi cap RAHASIA (warna merah/sesuai ketentuan), kemudian dimasukkan ke dalam amplop luar yang tidak menampakkan bahwa isinya rahasia agar aman dalam pengiriman.

Materi Terkait: Tata Naskah Dinas: penyusunan, format, dan tata cara korespondensi surat menyurat berklasifikasi

Soal 10

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip yang masih digunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya, disebut...

A Arsip Statis B Arsip Terjaga C Arsip Dinamis D Arsip Vital E Arsip Inaktif

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Menurut UU Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 1, Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Sedangkan arsip statis adalah arsip yang tidak digunakan langsung dan bernilai guna kesejarahan.

Materi Terkait: Pengelolaan kearsipan (dinamis dan statis) berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Soal 11

Ketika dokumen intelijen berklasifikasi 'Sangat Rahasia' telah habis masa retensinya dan diinstruksikan untuk dimusnahkan, prosedur keamanan yang mutlak harus dilakukan oleh Pengelola Administrasi Intelijen adalah...

A Membakar dokumen di halaman kantor secara diam-diam agar tidak ada satupun pegawai yang melihat B Menyusun berita acara pemusnahan secara tertulis yang ditandatangani dan disaksikan oleh pejabat yang berwenang di bidang pengamanan dan kearsipan C Merobek dokumen menjadi dua bagian lalu membuangnya ke tempat sampah umum instansi D Menyerahkan dokumen langsung ke perpustakaan nasional tanpa melalui proses penilaian arsip E Menjual dokumen tersebut ke pabrik daur ulang kertas untuk menambah kas operasional

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Dalam Sistem Keamanan Dokumen dan ketentuan penyusutan arsip (UU No 43/2009), pemusnahan arsip rahasia tidak boleh dilakukan sembarangan. Wajib dibuat Daftar Arsip Musnah dan Berita Acara Pemusnahan yang disaksikan oleh unit pengamanan (security) dan unit hukum, guna menghindari penyalahgunaan dan memastikan keabsahan pemusnahan.

Materi Terkait: Sistem Keamanan Dokumen: prosedur penanganan, klasifikasi tingkat kerahasiaan, penyimpanan, dan pemusnahan dokumen intelijen

Soal 12

Pemerintah Indonesia menerapkan aplikasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dalam bidang kearsipan guna mendukung e-office. Aplikasi yang diwajibkan untuk digunakan oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah tersebut dinamakan...

A Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) B Aplikasi Naskah Dinas Elektronik Terpusat (ANDET) C Sistem Perkantoran Digital Nasional (SPDN) D Sistem Manajemen Dokumen Elektronik Berbasis Web E Sistem Arsip Nasional Terpadu (SANTRI)

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 679 Tahun 2020, aplikasi umum bidang kearsipan dinamis yang ditetapkan secara nasional untuk mewujudkan e-office dan SPBE adalah SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi), yang dikembangkan bersama oleh ANRI, Kominfo, BSSN, dan Kemenpan RB.

Materi Terkait: Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dan e-office dalam birokrasi

Soal 13

Siklus Intelijen (Intelligence Cycle) merupakan proses mengubah informasi mentah menjadi intelijen yang siap digunakan oleh pembuat kebijakan. Tugas seorang tenaga administrasi yang mencatat, mendistribusikan blanko pengumpulan data, dan mengarsipkan laporan awal paling relevan berada pada tahap...

A Tahap Pengolahan (Processing) B Tahap Pengambilan Keputusan (Decision Making) C Tahap Distribusi (Dissemination) D Tahap Analisis (Analysis) E Tahap Pengumpulan (Collection)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Dalam Siklus Intelijen konvensional (Perencanaan, Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, Diseminasi), administrasi blanko pengumpulan data, pencatatan agen masuk, dan penghimpunan bahan keterangan (baket) awal sebelum diolah, masuk dalam ranah mendukung tahap Pengumpulan (Collection).

Materi Terkait: Konsep dasar Siklus Intelijen (Intelligence Cycle) dengan fokus pada dukungan administrasi operasi dan kegiatan

Soal 14

Saat seorang Pengelola Administrasi Intelijen ditugaskan membuat notulensi dalam rapat koordinasi yang berstatus 'Sangat Rahasia', standar operasional pelaporan yang harus dipatuhi adalah...

A Mengubah kode operasi menjadi bahasa gaul agar sandinya sulit dipecahkan masyarakat umum B Membuat ringkasan rapat dan mengumumkannya di mading kantor C Mengirimkan draft notulensi langsung via email pribadi ke seluruh peserta rapat agar cepat direvisi D Mengetik notulensi pada komputer intranet/stand-alone tanpa akses internet dan dilarang membagikannya melalui saluran terbuka E Mengunggah rekaman suara rapat ke cloud storage komersial sebagai cadangan (backup)

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Untuk kegiatan berklasifikasi Sangat Rahasia, mitigasi kebocoran informasi dilakukan dengan membatasi akses perangkat. Penulisan naskah/notulensi harus dilakukan pada perangkat stand-alone (tidak terkoneksi internet lokal maupun global) dan distribusinya melalui saluran tertutup (kurir fisik khusus atau sistem enkripsi tingkat tinggi), bukan lewat jalur terbuka seperti email biasa/cloud komersial.

Materi Terkait: Administrasi pelaporan intelijen: teknik pencatatan, penyusunan rekapitulasi, dan notulensi rapat/kegiatan rahasia

Soal 15

Dalam penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan informasi di lingkungan kantor intelijen, dikenal istilah *Clear Desk Policy*. Apa tujuan utama dari kebijakan tersebut?

A Memastikan meja kerja bersih dari segala dokumen rahasia, disk/flashdisk, dan catatan kecil setelah jam kerja berakhir atau saat ditinggalkan B Memastikan meja kerja selalu disemprot disinfektan untuk mencegah penyebaran penyakit antar staf C Mewajibkan dokumen ditaruh secara terbuka di atas meja agar memudahkan proses audit inspektorat D Melarang pegawai menaruh barang pribadi seperti foto keluarga di atas meja kerja E Mengharuskan penggunaan meja kaca transparan agar atasan dapat memantau gerak-gerik pegawai

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

*Clear Desk Policy* (Kebijakan Meja Bersih) adalah SOP keamanan informasi (berstandar ISO 27001 dan berlaku umum di instansi intelijen) yang mewajibkan pegawai untuk mengamankan dan menyimpan dokumen/media penyimpanan ke dalam laci terkunci dan tidak meninggalkannya di atas meja saat tidak diawasi, demi mencegah pencurian data atau mata-mata.

Materi Terkait: Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan personel, materiil, dan informasi di lingkungan kantor intelijen

Soal 16

Administrasi keuangan di instansi intelijen sering melibatkan penggunaan dana taktis untuk mendukung agen di lapangan. Prinsip mendasar tata kelola dana taktis tersebut dari segi administrasi pertanggungjawaban adalah...

A Dikelola dengan sistem pencatatan/pembukuan khusus yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dengan mekanisme kodeifikasi kwitansi tertutup B Dana taktis bebas digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa perlu bukti apapun asalkan operasi sukses C Dikelola sepenuhnya secara lisan tanpa bukti tertulis untuk menjamin kerahasiaan agen D Disalurkan menggunakan mata uang asing yang tidak bisa dilacak oleh bank sentral E Dilaporkan setiap hari ke media massa nasional sebagai bentuk transparansi anggaran

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Meskipun bersifat taktis dan rahasia, penggunaan anggaran negara (termasuk dana taktis operasi intelijen) tetap harus memegang prinsip akuntabilitas (Berdasarkan UU Perbendaharaan Negara). Pertanggungjawabannya disesuaikan dengan SOP klasifikasi tertutup, misalnya menggunakan inisial, kode agen, atau kwitansi khusus yang diaudit secara internal tanpa membocorkan identitas dan metode operasi ke pihak tidak berwenang.

Materi Terkait: Administrasi dukungan operasional: tata kelola pertanggungjawaban keuangan, dana taktis, dan pembukuan sederhana

Soal 17

Peralatan khusus seperti alat penyadap komunikasi yang dibeli menggunakan uang negara dikategorikan sebagai Barang Milik Negara (BMN). Bagaimana seorang administrator harus mengelola inventarisasi peralatan sensitif ini?

A Mengganti nama alat tersebut dengan alat tulis kantor saat pelaporan ke Kementerian Keuangan untuk manipulasi B Tidak perlu dicatat dalam aplikasi SIMAK-BMN agar operasi penyadapan tidak bocor ke publik C Mencatatnya ke dalam Daftar Barang Ruangan (DBR) atau sistem inventaris dengan penandaan dan sistem akses terbatas sesuai standar rahasia D Menghapus label BMN dan membawanya pulang agar tidak diketahui oleh auditor BPK E Memajangnya di ruang lobi utama kantor sebagai bentuk kebanggaan institusi

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Sesuai pedoman pengelolaan BMN (PP No 27 Tahun 2014 jo. PP No 28 Tahun 2020), seluruh barang yang dibeli dengan APBN adalah BMN dan WAJIB diinventarisasi. Untuk alat khusus intelijen (Alhus Intel), pengadministrasiannya tetap dicatat (dalam DBR/Sakti), namun pengelolaannya menerapkan SOP perlindungan informasi sehingga detail spek teknisnya bersifat terbatas/rahasia (tidak diakses sembarang pihak).

Materi Terkait: Manajemen inventarisasi, logistik perkantoran, dan administrasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dasar

Soal 18

Dalam administrasi digital, ancaman serangan siber tidak hanya menargetkan sistem komputer, tetapi juga kelengahan manusia. Bentuk serangan yang memanipulasi psikologis staf administrasi agar membocorkan password atau data rahasia disebut...

A Distributed Denial of Service (DDoS) B Social Engineering (Rekayasa Sosial) C Malware Injection D Ransomware Attack E Zero-Day Exploit

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Social Engineering (rekayasa sosial) adalah manipulasi psikologis seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan informasi rahasia. Contohnya adalah penipu yang menelepon staf administrasi dengan menyamar sebagai teknisi IT pimpinan untuk meminta password login ke dalam sistem database. Membangun *Information Security Awareness* sangat penting untuk mitigasi hal ini.

Materi Terkait: Kesadaran Keamanan Informasi (Information Security Awareness) dan mitigasi kebocoran data dalam administrasi digital

Soal 19

Sebagai dukungan administrasi, Anda diminta atasan membuat surat panggilan pembekalan ke 500 agen daerah secara serentak. Agar lebih efisien, Anda tidak perlu mengetik nama satu per satu, melainkan menggunakan fitur perangkat lunak Word Processing yang terhubung dengan data Spreadsheet. Fitur tersebut adalah...

A Find and Replace B Track Changes C Mail Merge D Pivot Table E Macro Recording

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Mail Merge (Surat Massal) adalah fitur di aplikasi pengolah kata (seperti MS Word) yang memungkinkan pengguna untuk membuat serangkaian dokumen (seperti surat atau sertifikat) yang bentuknya sama, namun ditujukan kepada banyak penerima yang berbeda secara otomatis dengan mengambil data dari sumber eksternal (seperti Excel/Spreadsheet).

Materi Terkait: Pengoperasian perangkat lunak perkantoran tingkat lanjut (word processing, pengolahan spreadsheet, dan presentasi) untuk mendukung tugas administrasi

Soal 20

Dalam tata penyelenggaraan rapat/kegiatan terbatas intelijen yang dihadiri oleh pimpinan tingkat pusat, pengaturan tempat duduk (*seating arrangement*) harus mematuhi UU Keprotokolan. Prinsip dasarnya adalah...

A Pejabat dengan kedudukan tertinggi menempati posisi sentral, yaitu di tengah yang biasanya menghadap pintu masuk B Semua peserta rapat bebas memilih tempat duduk untuk mengedepankan asas egalitarian C Diurutkan berdasarkan usia tertua ke yang termuda dari kiri ke kanan D Pejabat tertinggi duduk di kursi paling pinggir sebelah kiri meja bundar E Pejabat tertinggi harus selalu duduk di dekat pintu keluar demi keamanan evakuasi

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, Tata Tempat (Preseance) diatur dengan prinsip bahwa orang yang berhak mendapat tata urutan paling tinggi adalah mereka yang memiliki jabatan tertinggi. Secara umum, tempat utama adalah di posisi sentral/tengah menghadap audiens atau menghadap pintu masuk (untuk memudahkan pengawasan visual dan sentralisasi wibawa).

Materi Terkait: Protokoler dasar, etika birokrasi, dan tata cara penyelenggaraan rapat/kegiatan terbatas

Soal 21

PRO

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Pasal 9, Penyelenggara Intelijen Negara tidak hanya terbatas pada satu instansi. Berdasarkan regulasi tersebut, entitas mana saja yang secara sah merupakan Penyelenggara Intelijen Negara di Indonesia?

A BIN, Intelijen Tentara Nasional Indonesia, Intelijen Kepolisian Negara RI, Intelijen Kejaksaan RI, dan Intelijen Kementerian/Lembaga Pemerintah non-kementerian B BIN, KPK, PPATK, dan BNPT C Badan Intelijen Negara, Interpol, dan Satuan Polisi Pamong Praja D Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Luar Negeri E Hanya Badan Intelijen Negara (BIN) secara tunggal dan eksklusif

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Sesuai Pasal 9 UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, penyelenggara intelijen negara meliputi: BIN, Intelijen TNI, Intelijen Polri, Intelijen Kejaksaan, dan Intelijen pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian lainnya (seperti Bea Cukai, Imigrasi). BIN bertindak sebagai koordinator dari penyelenggara intelijen tersebut.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara beserta peraturan pelaksanaannya

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 22

PRO

Berdasarkan Peraturan Presiden terkait struktur organisasi Badan Intelijen Negara, pejabat struktural yang memimpin dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas pokok BIN adalah...

A Sekretaris Utama BIN B Menteri Pertahanan dan Keamanan Negara C Gubernur Intelijen Nasional D Kepala Badan Intelijen Negara E Direktur Jenderal Intelijen

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan Perpres Nomor 90 Tahun 2012 (dan perubahannya) tentang Badan Intelijen Negara, pimpinan tertinggi yang mengepalai BIN dinamakan Kepala Badan Intelijen Negara (Kepala BIN).

Materi Terkait: Kedudukan, struktur organisasi, tugas, fungsi, dan wewenang Badan Intelijen Negara (BIN)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 23

PRO

Salah satu pilar dalam reformasi manajemen kepegawaian sesuai UU No 20 Tahun 2023 adalah penerapan Sistem Merit. Apa implementasi Sistem Merit dalam penugasan seorang Pengelola Administrasi Intelijen?

A Merekrut pegawai hanya dari keluarga yang memiliki latar belakang aparat militer atau intelijen B Menghapus semua tunjangan kinerja bagi staf administrasi untuk dialihkan kepada agen di lapangan C Menempatkan dan mempromosikan pegawai murni berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil tanpa diskriminasi SARA D Mengutamakan faktor senioritas (lama bekerja) di atas kemampuan teknis IT dan administrasi E Pemberian kenaikan pangkat secara otomatis setiap 2 tahun sekali tanpa syarat penilaian kinerja

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi latar belakang politis, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, dan lain-lain.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan manajemen kepegawaian

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 24

PRO

Konsep Bhinneka Tunggal Ika sangat penting bagi keutuhan internal BIN. Jika terdapat kebutuhan untuk membentuk tim khusus penanganan kasus terorisme, bagaimana pengaplikasian nilai tersebut dalam penyusunan tim administrasi dan opsnal?

A Memilih personel dengan tidak membedakan suku, agama, dan latar belakang asalkan memiliki kompetensi dan integritas yang dibutuhkan B Memisahkan ruang kerja antara pegawai sipil dan militer untuk menghindari konflik kepentingan C Menugaskan agen khusus hanya untuk memantau daerah asalnya sendiri untuk selamanya D Menghapus persyaratan kompetensi demi memenuhi kuota keterwakilan semua provinsi E Membentuk tim yang seluruhnya berasal dari satu suku agar komunikasi bahasa daerah tidak bocor

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan persatuan dalam keberagaman. Dalam tata kelola SDM Intelijen, rekrutmen dan penugasan tim tidak boleh diskriminatif. Pemilihan personel harus mengedepankan kompetensi dan integritas (meritokrasi) namun tetap menjaga semangat persatuan tanpa sentimen SARA.

Materi Terkait: Wawasan kebangsaan, nilai-nilai dasar Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 25

PRO

Nilai dasar ASN 'BerAKHLAK' mencakup nilai Akuntabel. Bentuk perilaku akuntabel yang paling relevan bagi jabatan Pengelola Administrasi Intelijen adalah...

A Menggunakan kekayaan dan barang milik negara (seperti laptop kantor) secara bertanggung jawab, efektif, efisien, dan tidak untuk keperluan pribadi B Bersikap ramah, cekatan, dan solutif ketika dimintai data rahasia oleh jurnalis independen C Selalu mengikuti perintah atasan meskipun perintah tersebut bertentangan dengan Undang-Undang D Menyebarluaskan metode penyadapan instansi kepada masyarakat umum demi asas keterbukaan E Meningkatkan kemampuan diri dengan belajar bahasa asing untuk mendukung penggalangan asing

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan pedoman Core Values ASN BerAKHLAK, panduan perilaku (kode etik) untuk nilai 'Akuntabel' meliputi: 1) Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, berintegritas tinggi. 2) Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 3) Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Materi Terkait: Nilai dasar ASN (BerAKHLAK) dan Kode Etik Intelijen Negara (Velox et Exactus)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 26

PRO

Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan lembaga intelijen memiliki tantangan unik akibat sifat tertutup institusinya. Area perubahan utama dari RB yang dapat diukur kinerjanya pada fungsi Pengelola Administrasi Intelijen adalah...

A Pengurangan gaji pokok ASN untuk digantikan dengan sistem honor berbasis jumlah informasi yang didapat B Privatisasi pengelolaan dokumen rahasia kepada pihak ketiga yang memiliki ISO keamanan C Peningkatan kualitas tata laksana (SOP administrasi yang jelas) dan akuntabilitas sistem rekam jejak kearsipan D Meniadakan hierarki jabatan komando untuk mempercepat pengambilan keputusan intelijen E Memublikasikan nama-nama agen rahasia agar masyarakat bisa memberikan penilaian kinerja di website

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Delapan area perubahan Reformasi Birokrasi meliputi: Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana (SOP), Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Untuk administrasi intelijen, penataan SOP (Tata Laksana) dan Akuntabilitas arsip/kinerja sangat relevan tanpa melanggar kerahasiaan operasi.

Materi Terkait: Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Reformasi Birokrasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 27

PRO

Informasi intelijen dikecualikan dari keterbukaan informasi publik karena kerahasiaannya. Berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008), batas waktu penahanan informasi yang dikecualikan (masa retensi rahasia) secara umum sebelum diuji konsekuensinya untuk dibuka adalah...

A Berlaku selamanya tanpa batas waktu dan tidak bisa dideklasifikasi sama sekali B Jangka waktu pengecualian ditetapkan selama 25 tahun, dan dapat diperpanjang berdasarkan pengujian konsekuensi C Sama dengan masa jabatan Presiden yang menjabat saat dokumen dibuat D Hanya sampai agen operasional yang terlibat dalam dokumen tersebut pensiun E Maksimal 5 tahun sejak dokumen tersebut diciptakan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 18 jo. Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, penetapan jangka waktu pengecualian informasi publik dibatasi selama-lamanya 25 (dua puluh lima) tahun. Jika setelah 25 tahun dinilai masih membahayakan keamanan/pertahanan negara, maka melalui uji konsekuensi, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang.

Materi Terkait: Prinsip dasar kerahasiaan negara, Hak Asasi Manusia (HAM), dan supremasi hukum

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 28

PRO

Sebagai seorang staf administrasi ketatausahaan, Anda menerima sepucuk surat masuk yang sampulnya diberi cap 'RAHASIA'. Prosedur penanganan surat masuk yang tepat dalam manajemen ketatausahaan adalah...

A Mencatat nomor resi surat dan menyerahkannya secara langsung ke pimpinan atau ke unit agendaris rahasia tanpa membuka sampul dalamnya B Memfotokopi surat tersebut untuk dijadikan arsip pribadi staf tata usaha C Menyimpan surat di laci meja Anda selama 3 hari kerja sebelum dilaporkan agar keamanan situasi kondusif D Menolak surat tersebut dari kurir karena staf tata usaha biasa tidak boleh memegang barang bersandi E Membuka sampul surat tersebut, membacanya, lalu membuat ringkasan untuk pimpinan agar beliau tidak perlu membaca dokumen tebal

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Dalam manajemen kearsipan dan ketatausahaan instansi pemerintah (khususnya untuk dokumen berklasifikasi), surat yang bersifat Rahasia/Sangat Rahasia tidak boleh dibuka oleh staf administrasi umum (pencatat). Surat harus diadministrasikan (dicatat resinya/sampul luarnya) dan diteruskan dalam keadaan tertutup/tersegel kepada pihak yang dituju atau pejabat struktural yang memiliki akses clearance untuk membuka surat tersebut.

Materi Terkait: Manajemen administrasi perkantoran, ketatausahaan, dan standar pelayanan di lingkungan instansi pemerintah

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 29

PRO

Selain menggunakan cap 'RAHASIA', dalam tata naskah dinas, dokumen intelijen sering diklasifikasikan dengan berbagai tingkatan. Tingkatan klasifikasi kerahasiaan yang sah di lingkungan pemerintahan umumnya secara hierarkis dari yang tertinggi adalah...

A Sangat Rahasia - Rahasia - Terbatas - Biasa (Terbuka) B Sangat Rahasia - Internal - Eksternal - Publik C Top Secret - Secret - Confidential - Restricted D Terbatas - Biasa - Rahasia - Sangat Rahasia E Penting - Konfidensial - Kritis - Mematikan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Dalam Peraturan Kepala ANRI (dan diadopsi secara umum pada tata naskah dinas kementerian/lembaga keamanan), tingkat klasifikasi kerahasiaan arsip/dokumen disusun berjenjang (hierarkis): Sangat Rahasia (Top Secret), Rahasia (Secret), Terbatas/Konfidensial (Confidential), dan Biasa/Terbuka (Unclassified).

Materi Terkait: Tata Naskah Dinas: penyusunan, format, dan tata cara korespondensi surat menyurat berklasifikasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 30

PRO

Instansi pembina kearsipan nasional di Indonesia, yang berwenang menetapkan kebijakan dan standar pengelolaan arsip dinamis dan statis (berdasarkan UU No 43/2009) untuk diikuti oleh BIN adalah...

A Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) B Lembaga Sandi Negara (BSSN) C Kementerian Komunikasi dan Informatika D Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia E Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 1 angka 10, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) adalah lembaga kearsipan nasional yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan pada tingkat pusat dan berkedudukan di ibu kota negara.

Materi Terkait: Pengelolaan kearsipan (dinamis dan statis) berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 31

PRO

Pemusnahan dokumen intelijen masa kini tidak hanya dalam bentuk fisik (kertas), namun juga elektronik. Metode pemusnahan yang tepat untuk media penyimpanan elektronik berklasifikasi Sangat Rahasia (misalnya Harddisk) agar data tidak bisa direcovery sama sekali adalah...

A Melakukan Degaussing (menghilangkan medan magnet) atau penghancuran fisik keping disk drive (Shredding) B Menghapus file ke Recycle Bin kemudian menekan tombol Empty Recycle Bin C Merendam Harddisk ke dalam air tawar selama 24 jam penuh D Menjual harddisk bekas tersebut ke pasar gelap agar tidak dapat dilacak secara formal E Melakukan format standar bawaan sistem operasi (Quick Format) pada komputer

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Dalam Sistem Keamanan Informasi (ISO 27001 dan standar pengamanan fisik BSSN), penghapusan data klasifikasi sangat rahasia pada media magnetik tidak cukup dengan Delete atau Format biasa (karena data masih bisa di-recovery/dipulihkan). Harus digunakan metode Degaussing (alat penghilang magnet) untuk merusak data secara elektromagnetik, atau penghancuran media secara fisik (Shredding/dibor/dihancurkan total).

Materi Terkait: Sistem Keamanan Dokumen: prosedur penanganan, klasifikasi tingkat kerahasiaan, penyimpanan, dan pemusnahan dokumen intelijen

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 32

PRO

Meskipun e-office dan aplikasi SRIKANDI mempermudah administrasi, instansi intelijen tetap harus berhati-hati dalam menerapkannya karena terdapat kerentanan (vulnerability). Risiko utama dari penggunaan administrasi digital tanpa pengamanan siber yang mumpuni adalah...

A Pegawai menjadi malas datang ke kantor karena bisa bekerja dari mana saja secara online B Membutuhkan banyak kertas sehingga tidak mendukung kampanye ramah lingkungan C Rentan terhadap peretasan (hacking), intersepsi data, dan kebocoran basis data ke pihak musuh D Arsip fisik di gudang akan membusuk karena tidak pernah dijamah lagi E Menyebabkan kelelahan mata akibat memandang layar monitor terlalu lama

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Risiko tertinggi e-office dan administrasi digital di sektor pertahanan/keamanan (intelijen) adalah kerentanan *Cyber Security*. Sistem yang tersambung dalam jaringan dapat menjadi sasaran peretasan (hacking), malware, kebocoran data, dan spionase siber.

Materi Terkait: Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dan e-office dalam birokrasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 33

PRO

Proses pencatatan awal (recording) terkait informasi yang masuk dari sumber tertutup di daerah kepada Markas Pusat memerlukan ketelitian administrasi. Dalam Siklus Intelijen, dukungan tata usaha ini sangat berperan penting mencegah hilangnya baket (bahan keterangan) pada tahap...

A Pengumpulan (Collection) dan Distribusi internal menuju meja Analis B Interogasi tawanan C Pengarahan agen lapangan D Penentuan Target Operasi E Pengambilan kebijakan Presiden

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Dukungan administrasi pencatatan (agendaris dokumen dari agen lapangan) adalah tulang punggung dari tahapan Pengumpulan (Collection). Data mentah atau baket (Bahan Keterangan) dari lapangan harus tercatat sistematis lalu didistribusikan secara aman ke meja Analis untuk diolah menjadi produk intelijen yang matang (Tahap Pengolahan dan Analisis).

Materi Terkait: Konsep dasar Siklus Intelijen (Intelligence Cycle) dengan fokus pada dukungan administrasi operasi dan kegiatan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 34

PRO

Produk administrasi pelaporan intelijen kepada pimpinan tertinggi sering diwujudkan dalam bentuk Laporan Informasi (LI) atau Laporan Atensi. Prinsip penyusunan kalimat dalam laporan tersebut harus bersifat...

A Menggunakan opini murni dari staf pembuat laporan untuk mempengaruhi keputusan pimpinan B Sangat panjang menyerupai novel agar pimpinan memiliki bahan bacaan yang luas C Menyalahkan instansi lain secara eksplisit agar instansi sendiri terlihat memiliki kinerja terbaik D Penuh kiasan agar membingungkan pihak musuh jika dokumen bocor E Singkat, padat, jelas, tepat waktu, akurat, dan mencakup unsur 5W+1H yang dapat dipertanggungjawabkan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Karakteristik produk pelaporan intelijen yang baik adalah ringkas, padat, mengandung fakta yang tajam (5W+1H), objektif, akurat, dan disajikan dengan sangat cepat (tepat waktu) sehingga relevan digunakan oleh user (pengambil kebijakan). Laporan tidak boleh berisi opini tidak berdasar atau tebak-tebakan.

Materi Terkait: Administrasi pelaporan intelijen: teknik pencatatan, penyusunan rekapitulasi, dan notulensi rapat/kegiatan rahasia

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 35

PRO

Setiap pegawai atau Pengelola Administrasi Intelijen yang baru diterima wajib menjalani proses *Security Clearance* (Penelitian Personel). Tujuan utama SOP pengamanan personel ini adalah...

A Mengetahui jumlah aset kekayaan yang dimiliki staf sebelum ia menjabat B Memastikan staf tersebut tidak memiliki utang pinjaman online C Memastikan kesetiaan kepada Pancasila/NKRI serta mencegah masuknya agen ganda (infiltrasi pihak asing/lawan) ke dalam lembaga D Memilih calon staf yang memiliki kemampuan fisik setara Pasukan Khusus E Menilai tingkat kecerdasan logis dan emosional staf untuk penempatan kerja

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

SOP *Security Clearance* atau Litsus (Penelitian Khusus/Personel) dalam intelijen adalah prosedur mutlak (pengamanan tubuh) yang bertujuan mendeteksi riwayat ideologi, loyalitas, dan meminimalisir risiko infiltrasi/penyusupan dari intelijen lawan atau paham radikal ke dalam tubuh organisasi BIN.

Materi Terkait: Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan personel, materiil, dan informasi di lingkungan kantor intelijen

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 36

PRO

Saat seorang agen intelijen selesai menggunakan dana taktis untuk operasi penyamaran, ia menyerahkan bukti pengeluaran kepada staf administrasi. Jika bukti tersebut berupa kwitansi restoran yang mengungkap lokasi persembunyian, langkah administrasi mitigasi yang harus dilakukan staf tersebut adalah...

A Mengunggah foto kwitansi ke grup WhatsApp kantor agar teman-teman lain tahu bahwa operasi telah selesai B Mengembalikan kwitansi ke agen dan menyuruhnya membuat kwitansi palsu atas nama instansi fiktif C Melakukan proses kodeifikasi dan mengeleminir identitas terang dari dokumen sebelum dijilid dalam LPJ Keuangan D Mencetak ulang kwitansi tersebut dalam bentuk baliho sebagai bukti transparansi anggaran E Membakar kwitansi tersebut seketika dan menyatakan dana hilang tanpa bekas

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Dalam administrasi pertanggungjawaban dana taktis/operasi tertutup, bukti autentik (seperti nota, kwitansi) tetap dikumpulkan secara akuntabel. Namun, untuk menjaga kerahasiaan metode operasi dan identitas, administrator keuangan harus melakukan kodifikasi rahasia (redaksi silang/penutupan informasi spesifik) sesuai SOP LPJ intelijen, sehingga dokumen LPJ tetap bisa diaudit internal tanpa mengorbankan keselamatan agen/operasi.

Materi Terkait: Administrasi dukungan operasional: tata kelola pertanggungjawaban keuangan, dana taktis, dan pembukuan sederhana

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 37

PRO

Sebuah mobil operasional BIN yang telah berumur 15 tahun dan memiliki jejak sistem modifikasi khusus akan dihapus (di-demutasi) dari Barang Milik Negara (BMN) karena rusak berat. Prosedur administrasi dan keamanan yang tepat sebelum kendaraan tersebut dilelang/dimusnahkan adalah...

A Melucuti/membongkar seluruh perangkat khusus intelijen, menghapus identitas instansi, lalu memproses penghapusan BMN sesuai ketentuan Kemenkeu B Menjual langsung ke pasar loak tanpa mencabut STNK dinas untuk mempercepat administrasi C Menghadiahkan mobil tersebut kepada pegawai teladan yang akan pensiun D Melelang kendaraan beserta seluruh peralatan modifikasi intelijen agar harganya lebih mahal di pasaran E Membiarkan mobil karatan di halaman belakang kantor tanpa laporan penghapusan BMN selamanya

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Penghapusan Barang Milik Negara harus mematuhi Peraturan Menteri Keuangan. Khusus untuk kendaraan/barang Alhus Intel, sebelum dipindahtangankan (lelang atau hibah) atau dimusnahkan, unit logistik dan keamanan harus *sanitasi* (melucuti) segala bentuk identitas kelembagaan, plat nomor rahasia, maupun teknologi penyadapan/komunikasi khusus (demiliterisasi/deklasifikasi fisik).

Materi Terkait: Manajemen inventarisasi, logistik perkantoran, dan administrasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dasar

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 38

PRO

Sebagai admin pengelola email dinas, Anda menerima email dari alamat 'admin-IT@bin-update.co.id' (bukan domain resmi pemerintah) yang meminta Anda mengklik tautan untuk memperbarui kata sandi portal kepegawaian. Tindakan ini merupakan metode kejahatan siber yang dikenal sebagai...

A SQL Injection B Carding C Defacing D Phishing E Spamming

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Phishing adalah teknik penipuan online yang bertujuan mencuri informasi sensitif (seperti password, NIK, kartu kredit) dengan cara menyamar sebagai pihak atau institusi yang sah melalui email, situs web palsu, atau pesan teks. Pengelola admin intelijen wajib waspada dan tidak sembarangan mengklik tautan tersebut.

Materi Terkait: Kesadaran Keamanan Informasi (Information Security Awareness) dan mitigasi kebocoran data dalam administrasi digital

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 39

PRO

Untuk merekap data rekrutmen pegawai, Anda memiliki dua tabel di Microsoft Excel. Tabel 1 berisi 'ID Pegawai' dan 'Nama'. Tabel 2 berisi 'ID Pegawai' dan 'Nilai Tes'. Anda ditugaskan menarik data 'Nilai Tes' ke Tabel 1 berdasarkan kesamaan ID Pegawai. Fungsi Spreadsheet yang paling tepat dan efisien digunakan adalah...

A =VLOOKUP() atau =XLOOKUP() B =COUNTBLANK() C =CONCATENATE() D =SUMIF() E =IFERROR()

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Fungsi VLOOKUP (Vertical Lookup) atau XLOOKUP di Excel/Spreadsheet secara spesifik dirancang untuk mencari sebuah nilai tertentu (misal: ID Pegawai) dari satu kolom/tabel referensi, dan mengembalikan data yang berkaitan dari kolom lain di baris yang sama (misal: Nilai Tes). Ini adalah skill wajib pengolahan data administrasi tingkat lanjut.

Materi Terkait: Pengoperasian perangkat lunak perkantoran tingkat lanjut (word processing, pengolahan spreadsheet, dan presentasi) untuk mendukung tugas administrasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 40

PRO

Dalam sebuah rapat intelijen lintas departemen yang sangat rahasia, atasan meminta Anda menjadi notulen rapat. Berdasarkan etika birokrasi dan protokol keamanan tingkat tinggi, peralatan apa yang TIDAK BOLEH Anda gunakan saat rapat berlangsung?

A Laptop stand-alone tanpa koneksi WiFi/Bluetooth yang disegel unit keamanan B Mesin tik manual model lama di ruang kedap suara C Pena tinta hitam biasa dan buku catatan kertas bermanifest D Stempel tanggal dan jam kedatangan peserta E Smartphone pribadi untuk merekam audio rapat secara diam-diam agar catatan lebih akurat

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Dalam SOP pengamanan rapat terbatas/rahasia instansi intelijen/militer, membawa dan menggunakan perangkat elektronik pribadi seperti smartphone, smartwatch, atau perekam suara nirkabel sangat DILARANG. Alat tersebut rentan diretas dari jarak jauh untuk menguping (bugging/eavesdropping) jalannya pembicaraan rahasia negara.

Materi Terkait: Protokoler dasar, etika birokrasi, dan tata cara penyelenggaraan rapat/kegiatan terbatas

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 41

PRO

Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011, dalam melaksanakan fungsi pencegahan ancaman, Badan Intelijen Negara (BIN) diberikan kewenangan khusus. Salah satu wewenang operasional tersebut adalah...

A Membentuk pasukan tentara bayaran di luar kendali Panglima TNI B Melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap sasaran yang diindikasi mengancam keamanan negara sesuai putusan pengadilan C Melakukan penggeledahan rumah tanpa izin pengadilan dan menyita seluruh aset penduduk D Membuat dan mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang E Melakukan penuntutan ke pengadilan tindak pidana korupsi terhadap pejabat yang dicurigai

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 31 dan 32 UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, BIN memiliki wewenang khusus untuk melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi dengan syarat mematuhi prosedur yang ketat (atas perintah/izin pengadilan dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri). Intelijen tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan pro-justitia.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara beserta peraturan pelaksanaannya

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Secara hierarki organisasi, Badan Intelijen Negara memiliki instansi vertikal di setiap daerah tingkat provinsi. Unit organisasi di tingkat provinsi yang dikepalai oleh perwira tinggi atau pejabat setara disebut...

A Satuan Tugas Intelijen Provinsi (Satgasintelprov) B Kantor Wilayah Intelijen Nasional C Komando Daerah Intelijen (Kodaintel) D Direktorat Reserse Intelijen Daerah E Badan Intelijen Negara Daerah (Binda)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 (dan perubahannya tentang susunan organisasi BIN), instansi vertikal BIN yang melaksanakan tugas di wilayah provinsi disebut Badan Intelijen Negara Daerah (Binda), yang dipimpin oleh Kepala Binda (Kabinda).

Materi Terkait: Kedudukan, struktur organisasi, tugas, fungsi, dan wewenang Badan Intelijen Negara (BIN)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Dalam manajemen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) sesuai UU ASN Nomor 20 Tahun 2023, pemberhentian hubungan perjanjian kerja dapat dilakukan secara hormat. Manakah di bawah ini yang merupakan alasan sah pemberhentian dengan hormat PPPK?

A Berakhirnya jangka waktu kontrak/perjanjian kerja B Dipidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana korupsi C Bergabung menjadi anggota partai politik secara sembunyi-sembunyi D Membocorkan dokumen rahasia operasi intelijen kepada media asing secara sengaja E Melakukan tindakan indisipliner tingkat berat yang mencoreng instansi

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023, pemberhentian PPPK dapat secara hormat maupun tidak dengan hormat. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, meninggal dunia, atas permintaan sendiri, atau perampingan organisasi adalah alasan pemberhentian 'dengan hormat'. Sedangkan opsi lainnya (tindak pidana jabatan, partai politik, membocorkan rahasia negara) merupakan alasan pemberhentian 'tidak dengan hormat'.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan manajemen kepegawaian

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Kegiatan intelijen dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan wujud implementasi bela negara yang dimandatkan langsung oleh konstitusi. Pasal dalam UUD 1945 yang secara gamblang menyatakan 'Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara' adalah...

A Pasal 29 ayat 1 B Pasal 27 ayat 3 C Pasal 28E D Pasal 33 ayat 2 E Pasal 30 ayat 1

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Dalam UUD 1945, landasan utama bela negara tercantum pada Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi: 'Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara'. Pasal ini menjadi fondasi bagi ASN maupun penyelenggara intelijen dalam berbakti pada keamanan NKRI. (Catatan: Pasal 30 ayat 1 berbunyi tentang pertahanan dan keamanan negara).

Materi Terkait: Wawasan kebangsaan, nilai-nilai dasar Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Seorang Pengelola Administrasi Intelijen yang melanggar Kode Etik Intelijen Negara dalam pelaksanaan tugasnya akan dikenakan sanksi moral maupun sanksi administratif. Pihak yang berwenang melakukan sidang untuk memutuskan pelanggaran kode etik di tubuh BIN adalah...

A Komisi Pemberantasan Korupsi B Dewan Kehormatan Intelijen C Pengadilan Tata Usaha Negara D Pengadilan Militer Pusat E Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 19 UU Nomor 17 Tahun 2011, Penyelenggara intelijen negara terikat pada Kode Etik Intelijen Negara. Pengawasan internal dan penjatuhan sanksi atas dugaan pelanggaran kode etik profesi intelijen disidangkan dan diputus oleh dewan internal yang disebut Dewan Kehormatan Intelijen.

Materi Terkait: Nilai dasar ASN (BerAKHLAK) dan Kode Etik Intelijen Negara (Velox et Exactus)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Mewujudkan Good Governance dalam proses tata kelola administrasi menuntut adanya prinsip 'Efektivitas dan Efisiensi'. Bagaimana implementasi prinsip efisiensi oleh staf administrasi di badan intelijen tanpa mengurangi kewaspadaan keamanan?

A Menurunkan kualitas alat penyadap negara ke versi paling murah untuk menghemat APBN B Meminimalisir birokrasi berbelit-belit (*red tape*) dalam administrasi dukungan logistik operasi intelijen agar agen di lapangan cepat bertindak C Menghapus semua anggaran pelatihan siber untuk staf pegawai demi menekan pengeluaran instansi D Mengirimkan seluruh dokumen negara via WhatsApp messenger biasa agar lebih cepat sampai E Membiarkan dokumen rahasia menumpuk tak terurus agar tidak ada staf yang perlu lembur

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Prinsip efisiensi dalam pelayanan/administrasi publik (termasuk birokrasi pemerintahan) berarti mencapai hasil yang maksimal dengan prosedur yang cepat, tepat, dan sumber daya yang proporsional. Menyederhanakan birokrasi internal (memangkas red tape) dalam dukungan logistik (tanpa mengorbankan standar keamanan/SOP clearance) adalah contoh efisiensi yang tepat.

Materi Terkait: Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Reformasi Birokrasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam operasi intelijen harus bersandar pada Asas Legalitas. Makna dari Asas Legalitas dalam konteks ini adalah...

A Setiap agen dapat dilegalisasi tindak kejahatannya oleh Presiden secara lisan B Hukum tidak berlaku jika negara berada dalam kondisi damai C Semua tindakan operasi dan administrasi intelijen harus berdasarkan hukum tertulis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku D Kewajiban meminta izin kepada pihak yang menjadi target operasi intelijen sebelum melakukan pengintaian E Intelijen bisa membuat hukum sendiri saat situasi darurat

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Dalam sistem hukum administrasi dan pidana (asas penyelenggaraan intelijen, UU 17/2011), 'Asas Legalitas' berarti tidak ada suatu tindakan (kewenangan/operasi intelijen) yang dapat dilakukan tanpa adanya dasar hukum yang mengaturnya (Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali). Intelijen tidak boleh bertindak sewenang-wenang tanpa pijakan regulasi.

Materi Terkait: Prinsip dasar kerahasiaan negara, Hak Asasi Manusia (HAM), dan supremasi hukum

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Dalam manajemen kearsipan konvensional, alat bantu registrasi yang esensial dalam ketatausahaan adalah buku agenda. Apa fungsi utama dari 'Buku Agenda Surat Keluar' pada unit kerja intelijen?

A Menginventarisir kode-kode rahasia untuk penyandian sandi morse B Mencatat semua barang bukti fisik yang disita dari lapangan C Mencatat, memberikan nomor urut kronologis, dan mengendalikan semua naskah dinas/surat yang dikirim instansi keluar D Mendata jumlah persediaan alat tulis kantor (ATK) harian E Mencatat jam kehadiran pegawai dan tamu VIP di ruang pimpinan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Buku Agenda Surat Keluar adalah instrumen pokok ketatausahaan yang digunakan untuk meregistrasi (mencatat tujuan, nomor surat, tanggal, perihal) seluruh korespondensi (naskah dinas) yang akan dikirim keluar dari unit kerja agar terkendali dan mudah dilacak rekam jejaknya.

Materi Terkait: Manajemen administrasi perkantoran, ketatausahaan, dan standar pelayanan di lingkungan instansi pemerintah

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

Dalam tata cara korespondensi dinas, terdapat format naskah dinas bernama 'Nota Dinas'. Karakteristik utama penggunaan Nota Dinas di lingkungan instansi pemerintahan adalah...

A Digunakan untuk memanggil masyarakat umum guna diperiksa oleh penyidik PNS B Dikirimkan kepada menteri atau pimpinan lembaga lain untuk urusan kerja sama lintas kementerian C Disusun sebagai laporan pertanggungjawaban akhir tahun kepada Presiden D Digunakan sebagai alat komunikasi internal antar pejabat atau antar unit kerja dalam satu instansi/lingkungan internal sendiri E Bentuk dokumen perizinan resmi yang dikeluarkan pemerintah bagi pihak swasta

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan Peraturan Kepala ANRI mengenai Tata Naskah Dinas, Nota Dinas adalah naskah dinas intern (internal) yang dibuat oleh pejabat dalam melaksanakan tugas guna menyampaikan laporan, pemberitahuan, pernyataan, permintaan, atau penyampaian pendapat kepada pejabat lain/unit lain yang ruang lingkupnya masih di dalam satu instansi/badan tersebut.

Materi Terkait: Tata Naskah Dinas: penyusunan, format, dan tata cara korespondensi surat menyurat berklasifikasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Tujuan utama dari prosedur pemindahan arsip inaktif (yang frekuensi penggunaannya sudah menurun) dari Central File (Unit Pengolah) ke Record Center (Unit Kearsipan Instansi) adalah...

A Membuka kesempatan bagi warga sipil untuk membaca dokumen bersejarah tersebut B Sebagai syarat pengajuan kenaikan pangkat otomatis bagi staf penyimpan arsip C Mengurangi beban penumpukan dokumen di ruang kerja tata usaha staf, agar lebih efisien dan terjamin keamanannya D Menjual kertas bekas ke pihak pendaur ulang sebagai PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) E Mengalihkan tanggung jawab jika suatu saat dokumen tersebut hilang dicuri

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Menurut siklus kearsipan (UU No. 43/2009), arsip inaktif dipindahkan ke Unit Kearsipan (Record Center). Tujuannya adalah untuk mengosongkan ruang kerja fungsional (unit pengolah) dari penumpukan berkas yang jarang diakses, menghemat biaya penyimpanan (efisiensi ruang dan alat), serta menjamin sistem keamanan yang lebih terpusat oleh ahli arsip.

Materi Terkait: Pengelolaan kearsipan (dinamis dan statis) berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh