Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Jurnalis. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Jurnalis berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Kompetensi Umum
5 Indikator
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) dan perubahannya
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI
Etika ASN dan Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK
Kompetensi Khusus
10 Indikator
Teknik Liputan Parlemen: Pemahaman alur sidang, rapat komisi, dan rapat paripurna DPR RI
Jurnalistik Multimedia: Teknik penulisan berita untuk platform cetak, portal berita online, dan media sosial
Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan penerapannya dalam peliputan kegiatan lembaga negara
Teknik Wawancara Jurnalistik: Pendekatan terhadap Anggota Legislatif dan Narasumber Publik
Penulisan Berita Politik dan Legislasi: Straight News, Depth Reporting, dan Feature Parlemen
Manajemen Konten Digital: Strategi SEO Jurnalistik dan pengelolaan engagement publik
Literasi Media dan Teknik Verifikasi Informasi (Cek Fakta) untuk menangkal berita bohong (hoaks)
Hukum Pers dan Pemahaman UU ITE dalam konteks kebebasan berpendapat dan penyebaran informasi
Teknik Fotografi dan Videografi Jurnalistik Dasar untuk peliputan kegiatan kedewanan
Pemahaman Fungsi DPR (Legislasi, Anggaran, Pengawasan) sebagai basis materi pemberitaan
Simulasi Tryout SKB CAT Jurnalis
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Jurnalis, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Jurnalis berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.
Sistem CAT BKN
Durasi 90 menit & skema CAT resmi
Kisi-Kisi Terbaru
Sesuai materi pokok & tupoksi jabatan
Pembahasan Lengkap
Analisis jawaban & referensi regulasi
Ranking Nasional
Bandingkan skor se-Indonesia
Bank Soal Drill SKB 2026
Akses 260 Soal SKB Jurnalis Lengkap
Drill ratusan soal kompetensi bidang teknis lengkap dengan analisis pembahasan komprehensif untuk memaksimalkan peluang lulus ranking 1 di formasi Anda.
✓ Sesuai Kisi-kisi CAT BKN✓ Pembahasan Analisis Mendalam✓ Update Soal Rutin✓ Akses Aktif 1 Tahun
Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.
50 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/50
0%
Soal 1
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, hak yang dimiliki oleh wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya disebut dengan...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 1 ayat (10) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
Soal 2
Dalam pemberitaan terkait kinerja DPR, seorang jurnalis menulis tentang proses pembahasan sebuah rancangan undang-undang yang sedang dilakukan oleh panitia kerja (Panja). Kegiatan ini mencerminkan pelaksanaan fungsi DPR di bidang...
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 Pasal 69, DPR memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pembahasan rancangan undang-undang merupakan perwujudan dari fungsi legislasi.
Materi Terkait: Pemahaman Fungsi DPR (Legislasi, Anggaran, Pengawasan) sebagai basis materi pemberitaan
Soal 3
Sebagai seorang ASN di lingkungan Setjen DPR RI, jurnalis parlemen dituntut untuk bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, tidak menyalahgunakan fasilitas liputan, dan transparan. Hal ini merupakan perwujudan dari nilai dasar BerAKHLAK yaitu...
Kunci Jawaban: C
Dalam Core Values ASN BerAKHLAK, 'Akuntabel' berarti bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Panduan perilakunya meliputi: melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan atau fasilitas negara.
Materi Terkait: Etika ASN dan Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK
Soal 4
Seorang jurnalis menerima informasi dari satu pihak mengenai dugaan korupsi anggota dewan. Sebelum mempublikasikannya, ia berusaha menghubungi anggota dewan tersebut untuk meminta konfirmasi. Tindakan jurnalis ini sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Pasal 3 mengenai prinsip...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, 'Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.' Meminta konfirmasi adalah bentuk uji informasi dan keberimbangan (cover both sides).
Materi Terkait: Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan penerapannya dalam peliputan kegiatan lembaga negara
Soal 5
Dalam manajemen konten digital berita di portal online, penggunaan elemen teks singkat di bawah judul artikel di halaman hasil pencarian yang berfungsi memberikan gambaran isi berita dan menarik pembaca disebut dengan...
Kunci Jawaban: E
Meta Description adalah atribut HTML yang memberikan ringkasan singkat dari sebuah halaman web. Dalam SEO Jurnalistik, meta description yang menarik (engaging) sangat penting untuk meningkatkan Click-Through Rate (CTR) dari halaman hasil pencarian (SERP).
Materi Terkait: Manajemen Konten Digital: Strategi SEO Jurnalistik dan pengelolaan engagement publik
Soal 6
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, informasi tentang bencana alam di suatu daerah yang berpotensi membahayakan hajat hidup orang banyak dikategorikan sebagai informasi yang...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum (seperti bencana alam) wajib diumumkan secara serta merta tanpa penundaan.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
Soal 7
Berdasarkan UU MD3, hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan disebut hak...
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan Pasal 79 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, Hak Angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) dan perubahannya
Soal 8
Seorang jurnalis mencegat seorang menteri atau anggota dewan yang baru saja keluar dari ruang rapat komisi secara tiba-tiba untuk mendapatkan kutipan cepat. Teknik wawancara ini lazim dikenal di kalangan jurnalis dengan istilah...
Kunci Jawaban: A
Doorstop interview adalah teknik wawancara dengan cara mencegat narasumber secara tiba-tiba, biasanya di pintu keluar/masuk ruang rapat, gedung, atau acara, untuk mendapatkan pernyataan cepat terkait isu terkini.
Materi Terkait: Teknik Wawancara Jurnalistik: Pendekatan terhadap Anggota Legislatif dan Narasumber Publik
Soal 9
Dalam alur persidangan DPR RI, forum tertinggi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPR yang dihadiri oleh seluruh Anggota DPR untuk mengambil keputusan disebut...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR, Rapat Paripurna adalah rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR, tempat pengambilan keputusan akhir lembaga.
Materi Terkait: Teknik Liputan Parlemen: Pemahaman alur sidang, rapat komisi, dan rapat paripurna DPR RI
Soal 10
Dalam pengambilan foto suasana sidang komisi, seorang jurnalis membagi bidang foto menjadi sembilan bagian yang sama dengan dua garis vertikal dan dua garis horizontal, lalu meletakkan subjek utama pada titik potong garis-garis tersebut. Teknik komposisi ini disebut...
Kunci Jawaban: D
Rule of Thirds (Aturan Sepertiga) adalah prinsip dasar komposisi fotografi dengan membagi bidang foto menjadi sepertiga bagian secara vertikal dan horizontal (membentuk sembilan kotak) dan meletakkan Point of Interest di salah satu titik perpotongan garis tersebut.
Materi Terkait: Teknik Fotografi dan Videografi Jurnalistik Dasar untuk peliputan kegiatan kedewanan
Soal 11
Untuk memverifikasi keaslian sebuah foto yang viral di media sosial dan diklaim sebagai kejadian kericuhan di depan Gedung DPR hari ini, teknik paling dasar yang dapat dilakukan jurnalis untuk mengecek sumber pertama gambar tersebut adalah...
Kunci Jawaban: B
Reverse Image Search (misal menggunakan Google Lens, TinEye, atau Yandex Images) adalah teknik dasar cek fakta untuk menelusuri jejak digital sebuah gambar di internet guna mengetahui kapan gambar tersebut pertama kali diunggah dan konteks aslinya.
Materi Terkait: Literasi Media dan Teknik Verifikasi Informasi (Cek Fakta) untuk menangkal berita bohong (hoaks)
Soal 12
Format penulisan berita straight news yang meletakkan informasi paling penting dan krusial di paragraf pertama (lead), dan informasi pelengkap di bagian bawah berita, disebut struktur...
Kunci Jawaban: B
Struktur Piramida Terbalik (Inverted Pyramid) adalah standar penulisan straight news di mana informasi paling penting (5W+1H) diletakkan di bagian paling atas/awal (lead), diikuti oleh informasi pendukung, dan diakhiri dengan informasi latar belakang atau pelengkap.
Materi Terkait: Jurnalistik Multimedia: Teknik penulisan berita untuk platform cetak, portal berita online, dan media sosial
Soal 13
Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki fungsi memberikan dukungan administrasi dan keahlian kepada DPR RI. Unsur pelaksana di lingkungan Setjen DPR yang bertugas memberikan dukungan keahlian dalam penyusunan RUU dan analisis anggaran adalah...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan Perpres terkait kedudukan Sekretariat Jenderal DPR RI (misal Perpres 14 Tahun 2024), Badan Keahlian merupakan unsur pendukung keahlian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal, bertugas menyelenggarakan dukungan keahlian (legislasi, anggaran, pengawasan) kepada DPR.
Materi Terkait: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI
Soal 14
Sebuah media daring memberitakan seorang anggota DPR melakukan pelanggaran tanpa melakukan konfirmasi. Anggota DPR tersebut merasa dirugikan dan menuntut redaksi memuat bantahannya. Hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan yang merugikan nama baiknya disebut...
Kunci Jawaban: B
Menurut Pasal 1 angka 11 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
Materi Terkait: Hukum Pers dan Pemahaman UU ITE dalam konteks kebebasan berpendapat dan penyebaran informasi
Soal 15
Gaya penulisan jurnalistik yang bertujuan menggali lebih dalam sisi human interest dari seorang anggota parlemen yang baru terpilih, menceritakan latar belakang kehidupan pribadinya dengan bahasa yang lebih sastrawi, disebut penulisan...
Kunci Jawaban: B
Feature adalah tulisan jurnalistik bergaya sastrawi/bercerita (storytelling) yang lebih menekankan pada unsur human interest, menghibur, dan memberikan empati atau pengetahuan lebih dalam, bukan sekadar kecepatan laporan fakta seperti straight news.
Materi Terkait: Penulisan Berita Politik dan Legislasi: Straight News, Depth Reporting, dan Feature Parlemen
Soal 16
Di lingkungan redaksi dan lembaga negara, jurnalis akan bertemu dengan rekan kerja dari berbagai suku, agama, dan latar belakang. Sikap menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif merupakan nilai dasar ASN...
Kunci Jawaban: A
Sesuai panduan perilaku Core Values ASN BerAKHLAK, nilai 'Harmonis' ditunjukkan dengan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif.
Materi Terkait: Etika ASN dan Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK
Soal 17
Dalam melakukan publikasi melalui portal daring dan media sosial, jurnalis harus berhati-hati agar tidak melanggar ketentuan pidana dalam UU ITE (sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024), khususnya yang berkaitan dengan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Hal ini diatur dalam delik...
Kunci Jawaban: B
Pencemaran nama baik (menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal agar diketahui umum) di ranah digital diatur dalam UU ITE (Pasal 27A dalam perubahan terbaru UU No 1 Tahun 2024, yang merujuk pada KUHP). Jurnalis dilindungi UU Pers, namun tetap harus memahami batasan ini jika karya jurnalistiknya bergeser menjadi opini pribadi di medsos.
Materi Terkait: Hukum Pers dan Pemahaman UU ITE dalam konteks kebebasan berpendapat dan penyebaran informasi
Soal 18
Sebuah komisi di DPR RI mengundang pakar hukum tata negara, LSM, dan tokoh masyarakat untuk meminta masukan terkait sebuah RUU. Rapat tersebut dalam istilah keparlemenan disebut...
Kunci Jawaban: A
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) adalah rapat antara alat kelengkapan DPR (seperti Komisi, Pansus, Baleg) dengan perseorangan, kelompok, pakar/akademisi, organisasi masyarakat, atau badan swasta untuk meminta masukan dan pandangan.
Materi Terkait: Teknik Liputan Parlemen: Pemahaman alur sidang, rapat komisi, dan rapat paripurna DPR RI
Soal 19
Dalam meliput kasus yang melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum, jurnalis wajib menyamarkan identitas anak tersebut. Berdasarkan Kode Etik Jurnalistik, yang dimaksud identitas anak yang harus dirahasiakan antara lain, KECUALI...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 5 KEJ, 'Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.' Identitas meliputi nama, wajah, nama orang tua, alamat, dan sekolah yang bisa memicu perundungan. Asal kota/kabupaten peristiwa masih dibolehkan untuk konteks berita.
Materi Terkait: Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan penerapannya dalam peliputan kegiatan lembaga negara
Soal 20
Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, salah satu kriteria informasi yang dikecualikan (tidak boleh diakses publik) adalah...
Kunci Jawaban: B
Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP menyebutkan bahwa informasi yang dikecualikan di antaranya adalah informasi yang apabila dibuka dan diberikan dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, rahasia pribadi, dan rahasia bisnis.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
Soal 21
PRO
DPR RI memiliki hak untuk membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama dengan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Hak ini berkaitan langsung dengan pelaksanaan fungsi...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan UU MD3 Pasal 69 dan Pasal 70, fungsi anggaran dilaksanakan dengan membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
Materi Terkait: Pemahaman Fungsi DPR (Legislasi, Anggaran, Pengawasan) sebagai basis materi pemberitaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Bentuk jaminan perlindungan kemerdekaan pers tersebut adalah bahwa pers nasional TIDAK dikenakan...
Kunci Jawaban: A
Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan tegas menyatakan: 'Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.'
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam sebuah wawancara khusus, seorang narasumber memberikan informasi latar belakang yang sangat rahasia kepada jurnalis, namun ia meminta agar informasi tersebut tidak disiarkan atau dikutip dalam berita sama sekali. Perjanjian antara narasumber dan jurnalis ini disebut...
Kunci Jawaban: D
Off the record adalah perjanjian kesepakatan antara jurnalis dan narasumber bahwa informasi yang diberikan tidak untuk dipublikasikan atau disiarkan, melainkan hanya sebagai informasi latar belakang (backgrounder) bagi jurnalis.
Materi Terkait: Teknik Wawancara Jurnalistik: Pendekatan terhadap Anggota Legislatif dan Narasumber Publik
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Sebuah tim jurnalis DPR melakukan peliputan komprehensif terkait efektivitas Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Mereka menggali data selama 5 tahun terakhir, mewawancarai pakar, anggota dewan, dan masyarakat yang terdampak RUU. Format jurnalistik yang menghasilkan berita mendalam dan analitis ini disebut...
Kunci Jawaban: D
Depth Reporting (Pelaporan Mendalam) adalah penggalian informasi secara mendalam tentang suatu peristiwa, isu, atau masalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, konteks, analisis, serta dampak dari isu tersebut kepada pembaca.
Materi Terkait: Penulisan Berita Politik dan Legislasi: Straight News, Depth Reporting, dan Feature Parlemen
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam SEO Jurnalistik, jurnalis disarankan menggunakan kata kunci yang lebih spesifik, biasanya terdiri dari tiga kata atau lebih, yang memiliki volume pencarian lebih rendah namun tingkat konversinya (relevansi) lebih tinggi. Jenis kata kunci ini dikenal dengan istilah...
Kunci Jawaban: B
Long-tail keywords adalah frasa kata kunci yang lebih spesifik (biasanya 3 kata atau lebih). Meskipun volume pencariannya lebih kecil dibanding short-tail, long-tail keyword sangat tertarget dan sering digunakan oleh audiens yang benar-benar mencari informasi spesifik (misal: 'hasil rapat paripurna dpr ruu penyiaran').
Materi Terkait: Manajemen Konten Digital: Strategi SEO Jurnalistik dan pengelolaan engagement publik
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional, yang diatur dalam UU MD3, dapat bermuara pada...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan Pasal 79 ayat (4) huruf b UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, Hak Menyatakan Pendapat dapat digunakan untuk menyatakan pendapat atas tindak pidana atau pelanggaran hukum oleh Presiden/Wapres, yang proses lebih lanjutnya dapat berujung pada usul pemberhentian Presiden/Wapres (impeachment) ke Mahkamah Konstitusi dan MPR.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) dan perubahannya
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Jurnalis di Setjen DPR dituntut untuk cepat menyesuaikan diri dengan tren media sosial baru seperti penggunaan TikTok atau Instagram Reels untuk diseminasi informasi parlemen, serta terus berinovasi. Tindakan ini mencerminkan core value ASN...
Kunci Jawaban: C
Nilai 'Adaptif' dalam BerAKHLAK berarti terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Cepat menyesuaikan diri dengan platform digital baru adalah bentuk konkret perilaku adaptif.
Materi Terkait: Etika ASN dan Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Badan Keahlian di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki peran krusial dalam menyokong fungsi legislasi. Unit di bawah Badan Keahlian yang secara khusus memberikan dukungan penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU adalah...
Kunci Jawaban: A
Pusat Perancangan Undang-Undang (Pusancang) yang berada di bawah Badan Keahlian (BK) Setjen DPR RI memiliki tugas menyelenggarakan penyusunan draf rancangan undang-undang dan naskah akademik.
Materi Terkait: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Seorang jurnalis menerima file foto asli peristiwa unjuk rasa. Untuk mengecek kapan dan dengan kamera jenis apa foto tersebut diambil, jurnalis harus mengekstrak data tersembunyi pada file gambar tersebut yang dikenal dengan istilah...
Kunci Jawaban: A
Exchangeable Image File Format (EXIF) data adalah metadata yang tersimpan dalam file gambar (seperti JPEG) yang berisi informasi tentang kamera yang digunakan, lensa, exposure, waktu pengambilan foto, dan terkadang data GPS (lokasi).
Materi Terkait: Literasi Media dan Teknik Verifikasi Informasi (Cek Fakta) untuk menangkal berita bohong (hoaks)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam produksi video jurnalistik liputan sidang paripurna, selain merekam pernyataan narasumber utama (A-roll), jurnalis visual juga harus merekam gambar-gambar pendukung seperti suasana sidang, ketukan palu, dan ekspresi anggota dewan. Gambar pendukung ini disebut dengan...
Kunci Jawaban: B
B-roll adalah rekaman video pendukung/alternatif yang disisipkan atau dipotong dengan rekaman utama (A-roll) wawancara atau penceritaan, berfungsi untuk memberikan konteks visual, menghindari jump cut, dan memperkaya cerita.
Materi Terkait: Teknik Fotografi dan Videografi Jurnalistik Dasar untuk peliputan kegiatan kedewanan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Menurut UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, lembaga independen yang berfungsi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, serta menyelesaikan sengketa jurnalistik di Indonesia adalah...
Kunci Jawaban: B
Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan bahwa dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen, salah satu fungsinya adalah menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik serta memberi pertimbangan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus yang berhubungan dengan pemberitaan.
Materi Terkait: Hukum Pers dan Pemahaman UU ITE dalam konteks kebebasan berpendapat dan penyebaran informasi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam menulis judul berita untuk media online, ada kecenderungan membuat judul yang sensasional dan mengecoh agar pembaca mengklik tautan, padahal isi berita tidak sesuai dengan judul. Praktik buruk yang melanggar KEJ ini disebut...
Kunci Jawaban: B
Clickbait (umpan klik) adalah praktik membuat judul atau gambar mini yang sensasional, manipulatif, atau menyesatkan semata-mata untuk menarik perhatian dan mendorong pengguna mengklik tautan. KEJ mengharuskan berita akurat dan judul mencerminkan isi berita (Pasal 4).
Materi Terkait: Jurnalistik Multimedia: Teknik penulisan berita untuk platform cetak, portal berita online, dan media sosial
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam tata tertib DPR, rapat dinyatakan sah untuk mengambil keputusan jika dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi. Syarat kehadiran ini dikenal dengan istilah...
Kunci Jawaban: E
Kuorum adalah jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam rapat/sidang agar rapat tersebut sah secara hukum untuk mengambil keputusan. Aturan ini terdapat dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI.
Materi Terkait: Teknik Liputan Parlemen: Pemahaman alur sidang, rapat komisi, dan rapat paripurna DPR RI
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Seorang jurnalis menyadari bahwa ia salah menulis angka alokasi anggaran kementerian dalam beritanya yang sudah tayang. Berdasarkan Pasal 10 Kode Etik Jurnalistik, yang harus dilakukan jurnalis dan medianya adalah...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 10 KEJ, 'Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.'
Materi Terkait: Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan penerapannya dalam peliputan kegiatan lembaga negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI bersama Kapolri untuk menanyakan penanganan kasus hukum tertentu yang menjadi sorotan publik merupakan wujud pelaksanaan dari fungsi DPR yaitu...
Kunci Jawaban: C
Pemanggilan mitra kerja (seperti Kapolri oleh Komisi III) untuk dimintai keterangan terkait pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah adalah bentuk nyata dari fungsi Pengawasan DPR (UU MD3 Pasal 69).
Materi Terkait: Pemahaman Fungsi DPR (Legislasi, Anggaran, Pengawasan) sebagai basis materi pemberitaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara, serta memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah adalah panduan perilaku ASN pada nilai dasar...
Kunci Jawaban: E
Dalam Core Values ASN BerAKHLAK, nilai 'Loyal' memiliki panduan perilaku: memegang teguh ideologi Pancasila dan UUD 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah; menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara; serta menjaga rahasia jabatan dan negara.
Materi Terkait: Etika ASN dan Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Apabila pemohon informasi tidak puas dengan tanggapan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebuah lembaga negara mengenai permintaan data yang bukan termasuk dikecualikan, maka sengketa informasi tersebut akan diselesaikan melalui...
Kunci Jawaban: E
Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi. Berdasarkan UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dan diselesaikan melalui Komisi Informasi (Komisi Informasi Pusat, Provinsi, atau Kabupaten/Kota).
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam konferensi pers terkait Nota Keuangan, menteri keuangan memberikan salinan dokumen kepada wartawan pada pukul 10.00 WIB, dengan syarat berita tersebut tidak boleh ditayangkan sebelum Pidato Presiden selesai dibacakan pada pukul 14.00 WIB. Perjanjian penundaan penyiaran ini disebut...
Kunci Jawaban: C
Embargo adalah ketentuan bersepakat menunda penyebarluasan sebuah informasi/berita hingga batas waktu (waktu tayang) yang telah ditetapkan/diminta oleh narasumber demi kebaikan bersama atau dampak sistemik informasi tersebut.
Materi Terkait: Teknik Wawancara Jurnalistik: Pendekatan terhadap Anggota Legislatif dan Narasumber Publik
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Paragraf pertama dari sebuah berita yang harus mampu menjawab unsur 5W+1H secara padat dan menjadi penentu apakah pembaca akan melanjutkan membaca berita disebut...
Kunci Jawaban: D
Lead atau Teras Berita adalah paragraf pembuka dalam artikel berita jurnalistik (biasanya straight news) yang merangkum inti informasi paling penting (Who, What, When, Where, Why, How) untuk memikat pembaca.
Materi Terkait: Penulisan Berita Politik dan Legislasi: Straight News, Depth Reporting, dan Feature Parlemen
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penyebaran informasi yang salah, di mana si penyebar tahu bahwa informasi tersebut salah, namun secara sengaja menyebarkannya dengan niat jahat untuk menipu, memanipulasi, atau memecah belah, dalam literasi media disebut sebagai...
Kunci Jawaban: C
Disinformasi adalah informasi salah dan secara sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu/merugikan pihak lain. Berbeda dengan Misinformasi (salah tapi penyebar tidak tahu itu salah/tidak ada niat jahat), dan Malinformasi (informasi benar tapi digunakan untuk merugikan orang lain).
Materi Terkait: Literasi Media dan Teknik Verifikasi Informasi (Cek Fakta) untuk menangkal berita bohong (hoaks)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan UU MD3, alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan bertugas menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat adalah...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 119 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, bertugas menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) dan perubahannya
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
UU ITE menerapkan asas ekstrateritorial yang berarti undang-undang tersebut berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum di luar wilayah hukum Indonesia yang...
Kunci Jawaban: A
Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (dan perubahannya) menyebutkan bahwa UU ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.
Materi Terkait: Hukum Pers dan Pemahaman UU ITE dalam konteks kebebasan berpendapat dan penyebaran informasi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam foto jurnalistik, deskripsi singkat yang disematkan di bawah foto untuk menjelaskan konteks kejadian, siapa subjek di dalam foto, waktu, tempat, dan pembuat foto disebut...
Kunci Jawaban: E
Caption (takarir) adalah teks singkat yang menyertai foto jurnalistik untuk menjelaskan konteks kejadian (5W+1H) yang terekam secara visual, melengkapi informasi yang tidak bisa dijelaskan oleh foto itu sendiri.
Materi Terkait: Teknik Fotografi dan Videografi Jurnalistik Dasar untuk peliputan kegiatan kedewanan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Karakteristik pembaca media digital cenderung memindai teks (scanning) alih-alih membaca kata per kata. Oleh karena itu, jurnalis multimedia disarankan menggunakan teknik pemformatan berita yang mendukung 'scannability', KECUALI...
Kunci Jawaban: E
Untuk mempermudah 'scannability' (keterbacaan cepat/memindai) di platform digital, penulis harus menghindari paragraf yang panjang (wall of text). Paragraf harus dibuat pendek-pendek (1-3 kalimat), menggunakan subjudul, dan bullet points.
Materi Terkait: Jurnalistik Multimedia: Teknik penulisan berita untuk platform cetak, portal berita online, dan media sosial
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam mengunggah gambar pendamping artikel berita ke portal web/CMS, mengisi kolom 'Alt Text' (Alternative Text) sangat penting dalam optimasi SEO. Fungsi utama dari Alt Text adalah...
Kunci Jawaban: D
Alt Text (Alternative Text) berfungsi untuk mendeskripsikan konten gambar ke mesin pencari (Google Images indexing) dan alat pembaca layar untuk tunanetra (aksesibilitas). Ini juga muncul jika gambar gagal dimuat.
Materi Terkait: Manajemen Konten Digital: Strategi SEO Jurnalistik dan pengelolaan engagement publik
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Salah satu unit di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI bertugas menyelenggarakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan di lingkungan Setjen DPR RI. Unit tersebut adalah...
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan struktur organisasi Setjen DPR RI (sesuai Perpres tentang Setjen DPR), Inspektorat Utama adalah unsur pengawas intern di lingkungan Sekretariat Jenderal yang bertugas melaksanakan pengawasan intern (kinerja dan keuangan) di lingkungan Setjen DPR.
Materi Terkait: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam peliputan bersama atau pool, seorang jurnalis dari media televisi A mau berbagi rekaman pernyataan pejabat yang ia peroleh kepada jurnalis media daring B yang terlambat datang. Tindakan membangun sinergi demi kepentingan penyampaian informasi ke publik ini mencerminkan nilai BerAKHLAK yaitu...
Kunci Jawaban: C
Membangun kerja sama yang sinergis, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, dan terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah adalah wujud dari nilai dasar 'Kolaboratif' dalam BerAKHLAK.
Materi Terkait: Etika ASN dan Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Seorang anggota dewan memberikan 'amplop' berisi uang kepada beberapa wartawan seusai konferensi pers dengan dalih sebagai uang transportasi. Berdasarkan Kode Etik Jurnalistik, sikap jurnalis profesional seharusnya...
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik (KEJ), 'Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.' Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi/objektivitas karya jurnalistik.
Materi Terkait: Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan penerapannya dalam peliputan kegiatan lembaga negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Jadwal dan agenda rapat-rapat di DPR, termasuk penjadwalan sidang paripurna untuk pengesahan sebuah RUU, ditentukan oleh alat kelengkapan dewan yang berperan sebagai 'miniatur paripurna' dan pengatur agenda dewan. Alat kelengkapan tersebut adalah...
Kunci Jawaban: D
Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI bertugas menetapkan acara DPR (agenda dewan) dan waktu penyelesaian suatu masalah, termasuk menjadwalkan rapat paripurna. Bamus sering disebut miniatur DPR karena porsinya mewakili fraksi-fraksi secara proporsional.
Materi Terkait: Teknik Liputan Parlemen: Pemahaman alur sidang, rapat komisi, dan rapat paripurna DPR RI
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam sebuah insiden, seorang petugas keamanan memaksa jurnalis untuk menghapus foto-foto kericuhan saat peliputan kegiatan di lingkungan dewan, serta merampas kameranya. Tindakan tersebut merupakan bentuk penghalang-halangan terhadap kebebasan pers yang dapat dipidana menurut UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada pasal...
Kunci Jawaban: A
Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur ketentuan pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi (pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000).
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Informasi mengenai jabatan Jurnalis pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.
PermenPANRB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah
Dasar Acuan Sah
KepmenPANRB Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah
Dasar Acuan Sah
Tips & Strategi Lolos SKB Jurnalis
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Jurnalis semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.
3
Manajemen Waktu CAT
Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.
4
Evaluasi Melalui Tryout Rutin
Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Jurnalis, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB Jurnalis
Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.
Materi SKB CPNS Jurnalis menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.
Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait
Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.