SKB CPNS Penata Perlindungan Saksi dan Korban

Soal 1

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, apa yang menjadi tugas utama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)?

A Memberikan grasi dan amnesti kepada Saksi Pelaku (Justice Collaborator) B Melakukan penyadapan terhadap terduga pelaku tindak pidana terorisme C Melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang D Menerima permohonan, menelaah, dan memberikan keputusan serta memberikan perlindungan dan bantuan kepada Saksi dan Korban E Mengadili perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat di tingkat pertama

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 12A ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK bertugas menerima permohonan Perlindungan, melakukan penelaahan, dan memberikan keputusan pemberian Perlindungan dan/atau Bantuan.

Materi Terkait: Tugas dan Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Soal 2

Menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban, definisi dari 'Perlindungan' adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh...

A Kementerian Sosial dalam bentuk pemberian bantuan sosial dan rehabilitasi B Pengadilan Negeri di wilayah hukum terjadinya tindak pidana C Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan D Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah pengawasan Presiden E Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung secara bersama-sama

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 31 Tahun 2014, Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Materi Terkait: Definisi Perlindungan

Soal 3

Dalam sistem peradilan pidana, seorang tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana yang sama dan merupakan subyek perlindungan LPSK disebut...

A Saksi Mahkota B Whistleblower (Pelapor) C Saksi Ahli D Justice Collaborator (Saksi Pelaku) E Informan Kepolisian

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 2014, Saksi Pelaku (Justice Collaborator) adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

Materi Terkait: Definisi Subyek Perlindungan

Soal 4

Sesuai dengan Pasal 28 UU No. 31 Tahun 2014, perlindungan dan bantuan oleh LPSK diberikan dengan mempertimbangkan syarat-syarat berikut ini, KECUALI...

A Hasil analisis tim medis atau psikolog B Status sosial dan tingkat ekonomi dari pemohon C Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban D Tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban E Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pasal 28 UU No. 31 Tahun 2014 menyatakan syarat perlindungan mempertimbangkan: sifat pentingnya keterangan, tingkat ancaman, hasil analisis medis/psikolog, dan rekam jejak tindak pidana pemohon. Status sosial dan tingkat ekonomi tidak menjadi syarat permohonan.

Materi Terkait: Syarat Permohonan Perlindungan

Soal 5

Bagaimanakah tata cara pengajuan permohonan perlindungan ke LPSK jika pemohon tidak dapat membaca atau menulis?

A Permohonan dapat disampaikan secara lisan dan akan dituangkan dalam bentuk tertulis oleh pejabat LPSK B Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan dan harus melalui lembaga swadaya masyarakat C Pemohon harus merekam permohonannya dalam bentuk video atau audio untuk diserahkan ke LPSK D Permohonan wajib diwakilkan oleh advokat/kuasa hukum dengan surat kuasa bermeterai E Permohonan ditolak sampai pemohon dapat memberikan surat tertulis

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Sesuai Pasal 30 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014, jika pemohon tidak dapat membaca atau menulis, permohonan dapat disampaikan secara lisan dan akan dituangkan dalam bentuk tertulis oleh pejabat yang ditunjuk oleh LPSK.

Materi Terkait: Tata Cara Pengajuan Permohonan

Soal 6

LPSK wajib memberikan keputusan tertulis terhadap permohonan perlindungan paling lambat dalam jangka waktu... terhitung sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi.

A 14 hari B 7 hari C 60 hari D 90 hari E 30 hari

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014, Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan perlindungan dicatat dalam buku registrasi.

Materi Terkait: Jangka Waktu Permohonan Perlindungan

Soal 7

Dalam tahap persiapan layanan permohonan perlindungan, apabila pemohon berada dalam keadaan darurat yang mengancam nyawa, tindakan apa yang berwenang dilakukan oleh LPSK?

A Meminta pemohon untuk menyembunyikan diri sendiri sampai Paripurna selesai B Menyerahkan sepenuhnya perlindungan kepada pihak keluarga pemohon C Membawa pemohon ke luar negeri secepatnya D Mengeluarkan surat penghentian penyidikan (SP3) terhadap kasus terkait E Memberikan perlindungan sementara tanpa harus menunggu keputusan Paripurna Pimpinan LPSK

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Menurut Pasal 32 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014, dalam keadaan darurat yang memerlukan keputusan cepat, Pimpinan LPSK dapat segera memberikan perlindungan sementara sebelum diadakan Rapat Paripurna.

Materi Terkait: Persiapan Layanan Permohonan Perlindungan

Soal 8

Berikut ini adalah jenis tindak pidana tertentu di mana Saksi dan Korban berhak mendapatkan prioritas perlindungan dari LPSK, KECUALI...

A Tindak pidana terorisme B Pelanggaran hak asasi manusia yang berat C Tindak pidana korupsi dan pencucian uang D Tindak pidana narkotika E Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor biasa

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014, perlindungan diprioritaskan untuk tindak pidana tertentu seperti pelanggaran HAM berat, korupsi, pencucian uang, terorisme, narkotika, psikotropika, kekerasan seksual anak, dan penyiksaan. Pencurian kendaraan bermotor biasa tidak termasuk prioritas tertentu kecuali ada ancaman jiwa yang disetujui LPSK.

Materi Terkait: Jenis Tindak Pidana Dalam Pemberian Perlindungan

Soal 9

Seorang Korban tindak pidana berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasusnya dari penegak hukum. Hal ini merupakan perwujudan dari...

A Hak atas Restitusi B Hak Mendapatkan Identitas Baru C Hak atas Kompensasi D Hak atas Pembiayaan E Hak atas Pemenuhan Hak Prosedural

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus merupakan bagian dari hak prosedural dalam proses peradilan pidana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Materi Terkait: Hak Saksi dan Korban

Soal 10

Layanan perlindungan yang diberikan oleh LPSK berupa penempatan Saksi dan/atau Korban di rumah aman (safe house) dikategorikan sebagai jenis layanan...

A Bantuan Psikososial B Bantuan Medis C Perlindungan Hukum D Perlindungan Fisik E Pemenuhan Hak Prosedural

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Penempatan di rumah aman (safe house), pengawalan, dan pengamanan melekat merupakan bentuk nyata dari layanan Perlindungan Fisik untuk mencegah ancaman secara langsung terhadap keselamatan fisik subyek perlindungan.

Materi Terkait: Jenis Layanan Perlindungan

Soal 11

Jangka waktu pemberian layanan perlindungan oleh LPSK kepada Terlindung diatur berdasarkan perjanjian tertulis, dan umumnya dievaluasi untuk dilakukan perpanjangan dalam periode setiap...

A 1 tahun sekali B 3 bulan sekali C Seumur hidup tanpa evaluasi D 6 bulan sekali E 1 bulan sekali

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Dalam praktiknya berdasarkan SOP dan Peraturan LPSK, pelaksanaan perlindungan ditinjau dan dievaluasi efektivitasnya secara berkala, umumnya dilakukan perpanjangan atau penghentian dalam jangka waktu per 6 (enam) bulan berdasarkan hasil evaluasi atas tingkat ancaman.

Materi Terkait: Jangka Waktu Pemberian Perlindungan

Soal 12

Tujuan utama pelaksanaan tahap Investigasi oleh tim LPSK sebelum menyetujui permohonan perlindungan adalah...

A Menangkap dan menahan pelaku tindak pidana B Menilai tingkat ancaman, kebenaran kasus, serta pentingnya keterangan pemohon C Menggantikan peran Polri dalam melakukan penyidikan kasus D Mencari bukti-bukti materiil untuk memvonis terdakwa di pengadilan E Mengaudit keuangan dari korban tindak pidana

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Investigasi di LPSK bertujuan untuk memperoleh fakta dan informasi terkait tingkat ancaman (threat assessment), pentingnya keterangan, serta kebenaran peristiwa tindak pidana untuk menentukan kelayakan permohonan perlindungan, bukan untuk penyidikan Pro Justitia.

Materi Terkait: Investigasi

Soal 13

Proses untuk mengidentifikasi tingkat trauma psikologis dan kebutuhan penanganan medis dari seorang korban kekerasan seksual yang mengajukan permohonan ke LPSK disebut tahapan...

A Interogasi B Perlindungan Darurat C Asesmen Psikologis dan Medis D Risalah E Telaah Hukum

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Asesmen (khususnya psikologis dan medis) adalah proses penilaian terukur oleh ahli (psikolog/dokter) yang dilakukan LPSK untuk mengetahui tingkat trauma, cedera, dan kebutuhan layanan rehabilitasi bagi korban.

Materi Terkait: Asesmen

Soal 14

Penelaahan Dokumen Permohonan Perlindungan (Formil) di LPSK meliputi pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen berikut, KECUALI...

A Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Identitas pemohon B Dokumen pendukung laporan kepolisian (Laporan Polisi) C Formulir permohonan yang telah ditandatangani D Sertifikat kepemilikan aset/tanah pemohon E Uraian singkat peristiwa tindak pidana

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Penelaahan dokumen formil mencakup kelengkapan identitas, formulir permohonan, dan bukti/dokumen laporan kepolisian. Sertifikat kepemilikan aset tidak menjadi syarat formil pengajuan perlindungan di LPSK.

Materi Terkait: Penelaahan Dokumen Permohonan Perlindungan

Soal 15

Dalam melakukan Telaah Materiil terhadap permohonan seorang Justice Collaborator, aspek paling kritis yang harus dianalisis oleh Penelaah LPSK adalah...

A Jarak tempat tinggal pemohon ke kantor LPSK B Apakah pemohon memiliki latar belakang pendidikan hukum C Apakah pemohon merupakan pelaku utama (aktor intelektual) dalam kejahatan tersebut D Apakah pemohon berstatus warga negara asing E Jumlah kerugian negara yang bisa dikembalikan secara pribadi oleh pemohon

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Syarat mutlak seorang Saksi Pelaku (Justice Collaborator) sesuai Pasal 28 ayat (2) UU 31/2014 dan SEMA No. 4/2011 adalah yang bersangkutan BUKAN merupakan pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya. Ini adalah inti telaah materiil untuk JC.

Materi Terkait: Telaah Materiil Permohonan

Soal 16

Dokumen resmi yang memuat simpulan hasil investigasi, asesmen, dan telaah hukum yang disusun oleh Biro Penelaahan Permohonan sebagai bahan rekomendasi dalam Rapat Paripurna disebut...

A Surat Tuntutan B Putusan Sela C Berita Acara Pemeriksaan (BAP) D Risalah Permohonan E Surat Dakwaan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Di lingkungan LPSK, dokumen komprehensif yang berisi resume kasus, hasil investigasi, asesmen, serta rekomendasi penelaah untuk disajikan dalam Rapat Paripurna Pimpinan disebut Risalah Permohonan.

Materi Terkait: Risalah Permohonan

Soal 17

Siapakah yang berwenang mengambil keputusan akhir mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perlindungan dalam kondisi normal di LPSK?

A Presiden Republik Indonesia B Ketua Tim Investigasi C Rapat Paripurna Pimpinan LPSK D Sekretaris Jenderal LPSK E Hakim Pengadilan Negeri

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014, Keputusan LPSK terkait pemberian atau penolakan perlindungan dan bantuan diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Rapat Paripurna Pimpinan LPSK.

Materi Terkait: Keputusan Pemberian Perlindungan

Soal 18

Penggunaan rompi anti peluru dan pengawalan bersenjata saat Saksi hadir di persidangan merupakan bentuk dari pelayanan...

A Teknis Perlindungan Fisik B Teknis Pemenuhan Hak Atas Informasi C Teknis Perlindungan Hukum D Teknis Bantuan Medis E Teknis Rehabilitasi Psikososial

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pengawalan melekat, pengamanan jalur, serta penggunaan peralatan pengamanan (seperti rompi anti peluru) adalah pelaksanaan riil dari Perlindungan Fisik guna mencegah ancaman fisik terhadap Terlindung.

Materi Terkait: Teknis Perlindungan Fisik

Soal 19

Layanan pemulihan kejiwaan dan trauma bagi korban pelanggaran HAM berat masa lalu yang diberikan secara berkala oleh psikiater mitra LPSK termasuk dalam kategori...

A Restitusi B Kompensasi C Rehabilitasi Psikososial D Rehabilitasi Psikologis E Bantuan Hukum

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 6 UU No. 31 Tahun 2014, Korban tindak pidana tertentu berhak memperoleh bantuan medis dan rehabilitasi psikologis. Penanganan trauma oleh psikolog/psikiater secara langsung masuk ke dalam Rehabilitasi Psikologis.

Materi Terkait: Teknis Pemberian Bantuan Medis dan Rehabilitasi Psikologis

Soal 20

LPSK memfasilitasi Terlindung agar dapat memberikan keterangan di persidangan tanpa harus bertatap muka langsung dengan terdakwa menggunakan sarana teleconference. Hal ini merupakan pelaksanaan...

A Pemberian Ganti Rugi B Pemenuhan Hak Prosedural C Investigasi Forensik D Rehabilitasi Psikologis E Bantuan Medis Darurat

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pasal 9 UU No. 31 Tahun 2014 menjamin hak saksi/korban untuk tidak dihadapkan langsung dengan terdakwa. Pemberian keterangan melalui sarana elektronik (teleconference) adalah wujud teknis Pemenuhan Hak Prosedural di peradilan.

Materi Terkait: Teknis Pemenuhan Hak Prosedural

Soal 21

PRO

Pelatihan kewirausahaan dan pemberian modal kerja bagi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) agar mereka dapat kembali mandiri di masyarakat termasuk dalam layanan...

A Rehabilitasi Psikologis B Kompensasi C Rehabilitasi Psikososial D Perlindungan Fisik E Bantuan Medis

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU 31/2014, rehabilitasi psikososial bertujuan untuk memulihkan kondisi sosial dan ekonomi korban, yang bentuk teknisnya bisa berupa pelatihan keterampilan, kewirausahaan, atau bantuan modal/pekerjaan.

Materi Terkait: Teknis Pemberian Rehabilitasi Psikososial

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 22

PRO

Rekomendasi tertulis yang diberikan oleh LPSK kepada Jaksa Penuntut Umum atau Hakim agar seorang Justice Collaborator diberikan keringanan pidana merupakan pelaksanaan dari...

A Teknis Rehabilitasi Psikososial B Teknis Perlindungan Hukum C Teknis Pemenuhan Hak Saksi Pelaku D Teknis Perlindungan Fisik E Teknis Asesmen Penelaahan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Sesuai Pasal 10A ayat (3) UU 31/2014, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum dan hakim agar Saksi Pelaku (Justice Collaborator) mendapatkan penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana.

Materi Terkait: Teknis Pemenuhan Hak Saksi Pelaku

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 23

PRO

Biaya transportasi, penginapan, dan konsumsi bagi saksi yang berdomisili di luar kota untuk hadir memberikan kesaksian di persidangan ditanggung oleh LPSK berdasarkan prinsip...

A Kompensasi Khusus B Teknis Pemenuhan Hak Prosedural C Restitusi Pengadilan D Teknis Pemenuhan Hak atas Pembiayaan (Biaya Hidup/Transportasi) E Teknis Perlindungan Hukum

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf k UU 31/2014, saksi/korban berhak mendapat penggantian biaya transportasi. Secara teknis, ini masuk dalam pemberian hak atas pembiayaan agar proses penegakan hukum berjalan tanpa membebani finansial saksi.

Materi Terkait: Teknis Pemenuhan Hak atas Pembiayaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 24

PRO

Perlindungan terhadap seorang Saksi dapat diberhentikan oleh LPSK sebelum masa perjanjian berakhir, KECUALI apabila...

A Saksi memberikan keterangan palsu di pengadilan B Saksi pindah alamat rumah ke kota lain C Saksi melanggar aturan dan perjanjian perlindungan secara berulang D Saksi meminta sendiri agar perlindungannya dihentikan E Saksi yang bersangkutan meninggal dunia

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pasal 32 UU 13/2006 jo UU 31/2014 menyebutkan alasan penghentian perlindungan antara lain: pemohon meninggal dunia, atas permintaan sendiri, melanggar ketentuan perjanjian, atau perkaranya selesai. Pindah alamat tidak serta-merta memberhentikan perlindungan, melainkan hanya memerlukan penyesuaian teknis pengamanan.

Materi Terkait: Teknis Perpanjangan atau Pemberhentian Perlindungan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 25

PRO

Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Jaminan ini disebut...

A Kekebalan Diplomatik B Kompensasi C Restorasi Keadilan D Perlindungan Hukum E Hak Ganti Rugi

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Pasal 10 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 menegaskan bahwa Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Hal ini merupakan substansi dari Perlindungan Hukum.

Materi Terkait: Teknis Pemberian Perlindungan Hukum

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 26

PRO

Dalam hal Saksi Pelapor menghadapi tuntutan pencemaran nama baik (gugatan balik) dari pihak tersangka/terdakwa, tindakan yang dapat dimohonkan LPSK kepada instansi penegak hukum adalah...

A Meminta penundaan proses hukum terhadap tuntutan gugatan balik tersebut hingga perkara utama memiliki kekuatan hukum tetap B Menyita aset kuasa hukum tersangka C Membayar denda atas nama saksi pelapor D Memenjarakan pihak yang menggugat tanpa sidang E Meminta perkara pidana utama dibatalkan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Menurut Pasal 10 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014, jika terdapat tuntutan hukum terhadap Pelapor/Saksi atas kesaksiannya, tuntutan tersebut wajib ditunda pelaksanaannya sampai kasus yang ia laporkan telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.

Materi Terkait: Teknis Pemberian Perlindungan Hukum

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 27

PRO

Pemberitahuan kepada Korban mengenai waktu keluarnya terpidana dari lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari teknis pemenuhan...

A Hak Bantuan Darurat B Hak Restitusi C Hak atas Informasi D Hak Rehabilitasi Sosial E Hak atas Keamanan Terpadu

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pasal 5 ayat (1) huruf j UU No. 31 Tahun 2014 menyatakan Saksi dan Korban berhak mendapat informasi mengenai putusan pengadilan, dan dalam teknisnya juga informasi mengenai pembebasan terpidana agar Korban dapat mengantisipasi ancaman keamanan (Hak atas Informasi).

Materi Terkait: Teknis Pemberian Hak atas Informasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 28

PRO

Apa yang menjadi fokus utama dalam Telaah Materiil terhadap permohonan kompensasi bagi Korban Tindak Pidana Terorisme?

A Mengevaluasi rekam jejak kriminal dari korban di masa lalu B Menilai tingkat kekayaan keluarga korban C Menentukan jenis penjara yang akan ditempati pelaku D Menghitung secara objektif kerugian materiil dan imateriil yang dialami korban akibat tindak pidana tersebut E Menganalisis kewarganegaraan dari pelaku terorisme

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Dalam permohonan Kompensasi, telaah materiil difokuskan pada penilaian dan perhitungan kewajaran kerugian kekayaan/penghasilan, penderitaan (imateriil), serta biaya perawatan medis/psikologis yang diderita Korban tindak pidana terorisme untuk diajukan ke persidangan (Pasal 7 UU 31/2014).

Materi Terkait: Telaah Materiil Permohonan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 29

PRO

Penandatanganan Perjanjian Perlindungan antara LPSK dengan Terlindung dilakukan pada tahapan...

A Setelah Terlindung selesai memberikan kesaksian B Setelah Rapat Paripurna memutuskan untuk mengabulkan permohonan perlindungan C Sebelum proses Investigasi dimulai D Saat sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri E Segera setelah formulir permohonan diterima oleh loket pendaftaran

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan pedoman operasional LPSK, setelah Rapat Paripurna menyetujui pemberian perlindungan (Keputusan Pemberian Perlindungan), langkah teknis selanjutnya adalah mengikat hak dan kewajiban antara LPSK dan Terlindung melalui penandatanganan Perjanjian Perlindungan.

Materi Terkait: Keputusan Pemberian Perlindungan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 30

PRO

Kewenangan LPSK untuk secara mandiri menjemput saksi/korban yang dalam kondisi terancam dan memindahkannya ke rumah aman (safe house) diatur sebagai bagian dari fungsi...

A Eksekusi Putusan Hakim B Penyelidikan Kriminal C Pengamanan dan Pengawalan (Perlindungan Fisik) D Penyidikan Terpadu E Operasi Tangkap Tangan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Kewenangan memberikan rasa aman melalui evakuasi, penempatan di rumah aman, dan pengawalan adalah wujud pelaksanaan Perlindungan Fisik yang menjadi salah satu core mandate LPSK berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014.

Materi Terkait: Teknis Perlindungan Fisik

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 31

PRO

Untuk menjamin keselamatan Saksi dari ancaman pihak terdakwa di lingkungan persidangan, teknis perlindungan apa yang tidak boleh dilakukan oleh pengawal LPSK?

A Menembak terdakwa sebagai langkah antisipasi sebelum sidang dimulai B Menggunakan jalur khusus untuk masuk ke ruang sidang C Melakukan sterilisasi ruang tunggu saksi D Menyiagakan kendaraan evakuasi di dekat pintu keluar E Membatasi akses komunikasi saksi dengan pihak yang tidak berkepentingan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pengawalan dan pengamanan LPSK bersifat defensif dan preventif untuk melindungi keselamatan jiwa Terlindung. Penggunaan senjata api hanya pada kondisi darurat dan membela diri. Menembak tanpa ada serangan langsung melanggar HAM dan hukum acara pidana.

Materi Terkait: Teknis Perlindungan Fisik

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 32

PRO

Seorang anak menjadi korban kekerasan seksual dan membutuhkan visum et repertum serta operasi akibat cedera fisik. LPSK menerbitkan Surat Jaminan Pembiayaan. Layanan ini merupakan bentuk dari...

A Rehabilitasi Psikososial B Perlindungan Hukum Lanjutan C Kompensasi Tunai D Bantuan Medis E Hak Prosedural di Pengadilan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Penanganan luka, cedera fisik, dan kebutuhan tindakan kedokteran (termasuk visum, rawat inap, operasi) merupakan cakupan dari Bantuan Medis yang dijamin berdasarkan Pasal 6 UU No. 31 Tahun 2014.

Materi Terkait: Teknis Pemberian Bantuan Medis dan Rehabilitasi Psikologis

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 33

PRO

Berdasarkan peraturan yang berlaku, pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan perlindungan oleh tim satgas atau satuan kerja teknis kepada Pimpinan LPSK dilakukan dengan menyusun dokumen...

A Memori Kasasi B Berita Acara Sumpah C Laporan Pertanggungjawaban Pidana D Surat Edaran E Laporan Evaluasi Pelaksanaan Perlindungan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Untuk kepentingan perpanjangan atau penghentian perlindungan, tim pelaksana teknis (Satgas) menyusun 'Laporan Evaluasi Pelaksanaan Perlindungan' yang berisi dinamika ancaman dan perkembangan perkara sebagai dasar putusan Pimpinan LPSK.

Materi Terkait: Teknis Perpanjangan atau Pemberhentian Perlindungan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 34

PRO

Selain Justice Collaborator, istilah bagi pelapor yang beriktikad baik untuk mengungkap tindak pidana korupsi yang juga mendapatkan hak perlindungan khusus di LPSK adalah...

A Saksi Palsu B Whistleblower C Tersangka Utama D Provokator E Buzzer

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pelapor tindak pidana (khususnya korupsi) yang beriktikad baik, sering disebut Whistleblower, mendapatkan perlindungan hukum khusus, identitas dirahasiakan, dan keamanan fisik di bawah UU LPSK.

Materi Terkait: Definisi Subyek Perlindungan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 35

PRO

Dokumen Risalah Permohonan yang disiapkan untuk Rapat Paripurna bersifat...

A Rahasia B Terbuka untuk umum C Dapat diakses oleh pihak terdakwa D Bebas didistribusikan ke media sosial E Dapat dipublikasikan di media massa

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Sesuai asas kerahasiaan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, identitas pemohon, lokasi perlindungan, serta detail perkara dalam Risalah Permohonan bersifat sangat Rahasia demi keamanan subyek.

Materi Terkait: Risalah Permohonan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 36

PRO

Ganti kerugian yang diberikan oleh Negara kepada Korban karena pelaku tidak mampu memberikan restitusi secara penuh (khusus untuk Korban Tindak Pidana Terorisme) disebut...

A Restitusi B Uang Muka C Rehabilitasi Psikososial D Santunan Sosial E Kompensasi

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 31 Tahun 2014, Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya (lazimnya pada kasus pelanggaran HAM berat dan Terorisme).

Materi Terkait: Jenis Layanan Perlindungan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 37

PRO

Pelaksanaan asesmen terhadap pemohon di LPSK dapat dilakukan oleh tim internal maupun dengan melibatkan...

A Bupati atau Walikota setempat B Tenaga ahli profesional independen (psikolog, dokter, penilai kerugian/appraisal) C Anggota keluarga pelaku D Saksi dari pihak lawan E Wartawan investigasi

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Dalam melakukan asesmen psikologis, medis, maupun telaah kerugian restitusi, LPSK sering bekerja sama dengan tenaga ahli profesional (psikolog klinis, psikiater, dokter forensik, atau appraisal) agar penilaian objektif dan valid.

Materi Terkait: Asesmen

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 38

PRO

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga mandiri yang bertanggung jawab langsung kepada...

A Kepala Kepolisian Republik Indonesia B Ketua Mahkamah Agung C Presiden Republik Indonesia D Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia E Jaksa Agung

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pasal 13 UU No. 13 Tahun 2006 secara tegas menyatakan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.

Materi Terkait: Tugas dan Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 39

PRO

Hak pemenuhan prosedural yang memungkinkan korban mendapat pendampingan oleh LPSK pada setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan pidana bertujuan untuk...

A Menggantikan peran advokat/pengacara secara mutlak B Mencegah terjadinya reviktimisasi (menjadi korban kembali) terhadap korban selama proses peradilan C Mencari kelemahan jaksa penuntut umum D Memperpanjang masa tahanan tersangka tanpa dasar hukum E Mengintimidasi hakim agar memihak korban

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pendampingan prosedural dilakukan agar korban merasa aman, haknya terpenuhi, memahami proses hukum, dan terhindar dari trauma berulang (revictimization) akibat pertanyaan atau perlakuan di pengadilan.

Materi Terkait: Teknis Pemenuhan Hak Prosedural

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 40

PRO

Dalam investigasi awal suatu permohonan, petugas LPSK wajib memperhatikan asas keberlakuan perlindungan. Perlindungan LPSK difokuskan pada...

A Kasus perceraian di pengadilan agama B Proses peradilan pidana C Sengketa perdata masalah warisan D Tindak pidana umum ringan tanpa ancaman E Sengketa tata usaha negara antara ASN dan atasan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Sesuai Pasal 1 dan kewenangannya, LPSK memberikan perlindungan dan bantuan kepada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana. Sengketa perdata, TUN, atau agama tidak termasuk dalam ranah subyek LPSK.

Materi Terkait: Jenis Tindak Pidana Dalam Pemberian Perlindungan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 41

PRO

Untuk menjaga kerahasiaan identitas Terlindung, LPSK berhak membuatkan identitas baru. Ketentuan mengenai pembuatan identitas baru diatur dan pelaksanaannya bekerja sama dengan instansi...

A Badan Intelijen Negara B Kementerian Komunikasi dan Informatika C Kementerian Pertahanan D Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil) E Kementerian Luar Negeri

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Hak mendapatkan identitas baru dijamin dalam UU 31/2014. Secara teknis, karena menyangkut data kependudukan (KTP, Kartu Keluarga), LPSK berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi terkait, yaitu Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil).

Materi Terkait: Hak Saksi dan Korban

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Pemenuhan Hak Saksi Pelaku (Justice Collaborator) meliputi hal berikut, kecuali...

A Tempat penahanan dipisahkan dari pelaku lainnya B Pemberian remisi tambahan C Bebas murni secara otomatis tanpa proses pengadilan D Hak atas pembebasan bersyarat yang dipermudah E Rekomendasi keringanan hukuman

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Saksi Pelaku tetap harus menjalani proses peradilan karena ia turut serta dalam tindak pidana. Hak yang ia terima berupa pemisahan tahanan, rekomendasi keringanan hukuman, dan remisi khusus, bukan bebas murni secara otomatis.

Materi Terkait: Teknis Pemenuhan Hak Saksi Pelaku

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Jika LPSK memutuskan untuk memberikan perlindungan kepada Saksi/Korban, putusan tersebut akan dituangkan secara formal dalam...

A Peraturan Pemerintah B Sertifikat Hak Milik C Surat Perintah Penyidikan D Keputusan Ketua LPSK / Pimpinan LPSK E Undang-Undang Darurat

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Setiap permohonan yang disetujui melalui Rapat Paripurna secara legalitas administrasi dituangkan dalam wujud Surat Keputusan LPSK yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan LPSK.

Materi Terkait: Keputusan Pemberian Perlindungan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Penelaahan materiil atas permohonan Restitusi bagi korban tindak pidana mencakup penghitungan atas unsur-unsur di bawah ini, KECUALI...

A Penderitaan yang dialami akibat tindak pidana (imateriil) B Biaya transportasi dan konsumsi terkait proses hukum kasus tersebut C Biaya perawatan medis dan/atau psikologis D Sanksi denda tilang lalu lintas yang belum dibayar korban E Kehilangan kekayaan atau penghasilan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Komponen Restitusi berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2022 dan UU LPSK mencakup kehilangan kekayaan/penghasilan, penderitaan (imateriil), dan biaya medis/psikologis. Denda tilang lalu lintas tidak relevan dengan ganti kerugian tindak pidana yang dialami.

Materi Terkait: Telaah Materiil Permohonan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Sesuai prosedur, dokumen pengajuan permohonan yang masuk pertama kali akan diproses oleh Biro yang membidangi...

A Biro Umum dan Kepegawaian B Inspektorat LPSK C Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban D Biro Penelaahan Permohonan E Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Dalam struktur organisasi LPSK, permohonan yang masuk akan diregistrasi dan ditelaah formil serta materiilnya oleh Biro Penelaahan Permohonan (termasuk tim investigasi dan asesmen) sebelum diajukan ke Paripurna.

Materi Terkait: Tata Cara Pengajuan Permohonan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Jika tingkat ancaman sangat tinggi, LPSK dapat memberikan identitas baru bagi Terlindung. Pemberian identitas baru ini memerlukan penetapan dari...

A Kementerian Hukum dan HAM B Kepolisian Resor setempat C Pengadilan Negeri D Dinas Sosial E Kejaksaan Negeri

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Perubahan status sipil yang mendasar seperti pergantian nama/identitas baru secara permanen untuk keamanan Terlindung menurut tata usaha negara memerlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri yang diajukan oleh LPSK.

Materi Terkait: Teknis Perlindungan Fisik

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Berapa lama jangka waktu pemberian perlindungan darurat oleh Pimpinan LPSK sebelum dilakukan Rapat Paripurna untuk memutuskan status akhir permohonan tersebut?

A Satu bulan penuh B Selama-lamanya 7 hari C Tanpa batas waktu hingga persidangan selesai D 6 bulan E Paling lama 14 (empat belas) hari

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Peraturan teknis LPSK menetapkan bahwa perlindungan darurat diberikan dengan segera atas pertimbangan Pimpinan LPSK dan paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari harus segera disidangkan dalam Rapat Paripurna untuk mendapatkan keputusan tetap (diterima/ditolak).

Materi Terkait: Jangka Waktu Permohonan Perlindungan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Bentuk pelaksanaan rehabilitasi psikososial yang bertujuan memperbaiki kondisi sosial Korban anak dari kekerasan seksual adalah dengan memfasilitasi pemenuhan hak...

A Pendidikan anak agar dapat kembali bersekolah di tempat yang aman B Gaji bulanan seumur hidup dari LPSK C Kewarganegaraan ganda D Pemberian jabatan di pemerintahan E Kepemilikan mobil mewah

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Bagi korban anak, rehabilitasi psikososial difokuskan pada pemulihan masa depannya, salah satunya melalui pemenuhan hak akses pendidikan. Memfasilitasi anak untuk mutasi sekolah ke tempat yang lebih aman dari pelaku adalah tindakan teknis psikososial yang sering dilakukan LPSK.

Materi Terkait: Teknis Pemberian Rehabilitasi Psikososial

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

Saksi Pelapor (Whistleblower) tidak dapat diberikan perlindungan hukum apabila terbukti...

A Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil B Telah memberikan keterangan dengan iktikad tidak baik atau menyampaikan laporan palsu C Berusia di bawah 30 tahun D Memiliki keluarga yang bekerja di Kepolisian E Tinggal di luar negeri

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) UU No. 31 Tahun 2014, hak perlindungan hukum (kekebalan tuntutan balik) tidak berlaku apabila Saksi/Pelapor terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau beriktikad buruk (memberi laporan palsu).

Materi Terkait: Teknis Pemberian Perlindungan Hukum

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Penolakan permohonan perlindungan oleh LPSK wajib diberitahukan kepada Pemohon secara tertulis yang memuat...

A Rekomendasi hotel murah di sekitar LPSK B Alasan penolakan secara jelas berdasarkan hasil telaah hukum dan investigasi C Daftar nama pelaku kejahatan D Nomor rekening LPSK E Alamat rumah aman terdekat

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Prinsip transparansi dan akuntabilitas mewajibkan LPSK untuk memberikan Surat Pemberitahuan Penolakan kepada pemohon secara tertulis, yang disertai dengan alasan penolakan secara logis dan berdasarkan hukum sesuai hasil Paripurna.

Materi Terkait: Keputusan Pemberian Perlindungan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh