SKB CPNS Pamong Budaya 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Pamong Budaya, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Pamong Budaya, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Pamong Budaya
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Pamong Budaya berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Pamong Budaya Ahli Pertama
Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
Undang Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum
Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 th 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengutamaan Film Indonesia dan Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Budaya
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya
Pamong Budaya Terampil
Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
Undang Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum
Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 th 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengutamaan Film Indonesia dan Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Budaya
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya
Simulasi Tryout SKB CPNS Pamong Budaya
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Pamong Budaya, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk
Pamong Budaya.
Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
Soal sesuai materi pokok jabatan
Pembahasan detail & indikator kompetensi
Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Pamong Budaya
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Pamong Budaya.
Soal 1
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, manakah di bawah ini yang termasuk dalam salah satu dari 10 Objek Pemajuan Kebudayaan?
A. Teknologi Tradisional
B. Pariwisata Budaya
C. Cagar Budaya
D. Lembaga Sensor Film
E. Bangunan Bersejarah
Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, terdapat 10 objek pemajuan kebudayaan, salah satunya adalah Teknologi Tradisional. Cagar Budaya diatur dalam UU tersendiri.
Soal 2
Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, sebuah benda dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya apabila telah berusia paling sedikit...
A. 75 tahun
B. 25 tahun
C. 100 tahun
D. 50 tahun
E. 150 tahun
Jawaban: D
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyatakan bahwa kriteria benda, bangunan, atau struktur cagar budaya adalah berusia 50 tahun atau lebih.
Soal 3
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2021, manakah yang merupakan jenjang Jabatan Fungsional Pamong Budaya dalam kategori keterampilan?
A. Pamong Budaya Ahli Pertama
B. Pamong Budaya Ahli Muda
C. Pamong Budaya Penyelia
D. Pamong Budaya Ahli Madya
E. Pamong Budaya Ahli Utama
Jawaban: C
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2021, kategori keterampilan terdiri dari jenjang Terampil, Mahir, dan Penyelia. Sedangkan jenjang Ahli Pertama, Muda, Madya, dan Utama masuk dalam kategori keahlian.
Soal 4
Berdasarkan PP Nomor 66 Tahun 2015, institusi yang berfungsi merawat dan menyajikan koleksi untuk kebutuhan studi, pendidikan, dan kesenangan disebut...
A. Galeri
B. Museum
C. Pusat Kesenian
D. Balai Budaya
E. Sanggar
Jawaban: B
Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum mendefinisikan museum sebagai lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
Soal 5
Dalam UU Nomor 33 Tahun 2009, kegiatan menyebarluaskan film untuk umum melalui media apa pun disebut...
A. Sensor Film
B. Pertunjukan Film
C. Produksi Film
D. Peredaran Film
E. Pengarsipan Film
Jawaban: D
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, peredaran film adalah kegiatan menyebarluaskan film melalui berbagai saluran untuk dapat dinikmati masyarakat.
Soal 6
Berdasarkan PP Nomor 87 Tahun 2021, dokumen yang memuat kondisi objektif kebudayaan di tingkat kabupaten/kota disebut...
A. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah
B. Profil Budaya Daerah
C. Strategi Kebudayaan
D. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan
E. Data Pokok Kebudayaan
Jawaban: A
Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) adalah dokumen yang memuat kondisi objektif dan permasalahan pemajuan kebudayaan di daerah.
Soal 7
Menurut PP Nomor 1 Tahun 2022, proses pencatatan data Cagar Budaya ke dalam buku register untuk mendapatkan nomor registrasi nasional disebut...
A. Kurasi
B. Inventarisasi
C. Registrasi Nasional
D. Dokumentasi Khusus
E. Zonasi
Jawaban: C
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya mengatur bahwa Register Nasional adalah sistem pencatatan data cagar budaya secara nasional.
Soal 8
Warisan Budaya Takbenda (WBTB) yang berupa berbagai praktik, representasi, dan ekspresi diatur dalam...
A. Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015
B. Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013
C. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019
D. Permendikbud Nomor 30 Tahun 2019
E. PP Nomor 66 Tahun 2015
Jawaban: B
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 mengatur secara khusus tentang Warisan Budaya Takbenda di Indonesia.
Soal 9
Berdasarkan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015, tindakan kekerasan di sekolah yang harus dicegah meliputi hal-hal berikut, kecuali...
A. Tawuran
B. Diskriminasi
C. Kegiatan Ekstrakurikuler Budaya
D. Pelecehan
E. Perundungan
Jawaban: C
Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 berfokus pada pencegahan kekerasan seperti pelecehan, bullying, dan diskriminasi. Kegiatan ekstrakurikuler budaya adalah hal positif yang bukan merupakan kekerasan.
Soal 10
Penarikan film dari peredaran dapat dilakukan jika film tersebut mengandung unsur yang dilarang sesuai dengan...
A. Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013
B. UU Nomor 11 Tahun 2010
C. PP Nomor 66 Tahun 2015
D. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019
E. PP Nomor 1 Tahun 2022
Jawaban: D
Pedoman penarikan film dan kriteria penyensoran diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019.
Soal 11
Dalam rangka melindungi perfilman nasional, kewajiban penggunaan sumber daya dalam negeri dan pengutamaan film Indonesia diatur dalam...
A. Permendikbud Nomor 30 Tahun 2019
B. Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015
C. PP Nomor 87 Tahun 2021
D. Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013
E. UU Nomor 5 Tahun 2017
Jawaban: A
Permendikbud Nomor 30 Tahun 2019 mengatur tentang Pengutamaan Film Indonesia dan Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri dalam industri film.
Soal 12
Pengelolaan data Cagar Budaya melalui sistem Register Nasional saat ini merujuk pada peraturan terbaru yaitu...
A. Permendikbudristek Nomor 36 Tahun 2023
B. Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015
C. UU Nomor 11 Tahun 2010
D. PP Nomor 18 Tahun 2014
E. Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013
Jawaban: A
Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya secara spesifik dan terbaru diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023.
Soal 13
Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 24 Tahun 2022, standar minimal yang harus dipenuhi oleh sebuah museum meliputi hal berikut, kecuali...
A. Visi dan Misi
B. Koleksi
C. Ketersediaan Bioskop
D. Pendanaan
E. Sumber Daya Manusia
Jawaban: C
Permendikbudristek Nomor 24 Tahun 2022 mengatur standar pelaksanaan museum (sebagai turunan PP 66/2015), yang mencakup visi misi, SDM, koleksi, dan sarana prasarana. Bioskop bukan standar minimal museum.
Soal 14
Lembaga Sensor Film (LSF) memiliki tugas utama melakukan penyensoran terhadap film dan iklan film sebelum diedarkan. Hal ini diatur dalam...
A. UU Nomor 5 Tahun 2017
B. Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013
C. PP Nomor 18 Tahun 2014
D. Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015
E. UU Nomor 11 Tahun 2010
Jawaban: C
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 mengatur tentang Lembaga Sensor Film, termasuk tugas dan fungsinya.
Soal 15
Yang dimaksud dengan 'Ritus' dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 adalah...
A. Permainan rakyat
B. Tata cara pelaksanaan upacara atau peringatan yang didasarkan pada nilai tertentu
C. Alat musik tradisional
D. Peninggalan sejarah berupa bangunan
E. Karya seni pertunjukan
Jawaban: B
Dalam UU Nomor 5 Tahun 2017, Ritus didefinisikan sebagai tata cara pelaksanaan upacara atau peringatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus.
Soal 16
Objek Cagar Budaya yang berupa kesatuan geografis yang memiliki dua atau lebih Situs Cagar Budaya yang letaknya berdekatan disebut...
A. Kawasan Cagar Budaya
B. Bangunan Cagar Budaya
C. Situs Cagar Budaya
D. Benda Cagar Budaya
E. Struktur Cagar Budaya
Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 1 UU 11/2010, Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua atau lebih Situs Cagar Budaya yang letaknya berdekatan.
Soal 17
Tugas jabatan Pamong Budaya Terampil meliputi kegiatan...
A. Penyusunan kebijakan nasional
B. Penyusunan undang-undang baru
C. Audit keuangan museum
D. Pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang kebudayaan
E. Penelitian tingkat lanjut
Jawaban: D
Sesuai Permendikbudristek No 23 Tahun 2021, Pamong Budaya Terampil berfokus pada tugas teknis operasional dan pendukung dalam pelestarian dan pemajuan kebudayaan.
Soal 18
Dalam penyelenggaraan museum, pengelola wajib melakukan pengamanan terhadap koleksi dari kerusakan atau kehilangan. Aturan ini ditegaskan dalam...
A. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019
B. PP Nomor 18 Tahun 2014
C. Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015
D. UU Nomor 33 Tahun 2009
E. PP Nomor 66 Tahun 2015
Jawaban: E
Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum mengatur tentang kewajiban pengamanan koleksi museum.
Soal 19
Berikut ini merupakan kategori penetapan penggolongan usia penonton film menurut Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019, kecuali...
A. 13 tahun atau lebih
B. Semua Umur (SU)
C. 17 tahun atau lebih
D. 21 tahun atau lebih
E. 40 tahun atau lebih
Jawaban: E
Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 menetapkan penggolongan usia: SU, 13+, 17+, dan 21+. Tidak ada kategori 40+.
Soal 20
Setiap orang yang memiliki atau menguasai benda yang diduga Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada pemerintah kabupaten/kota. Kewajiban pendaftaran ini diatur dalam...
A. PP Nomor 18 Tahun 2014
B. Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013
C. UU Nomor 11 Tahun 2010
D. Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015
E. UU Nomor 5 Tahun 2017
Jawaban: C
Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 mewajibkan pemilik atau penguasa benda yang diduga Cagar Budaya untuk mendaftarkannya.
Soal 21
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang tidak termasuk dalam Objek Pemajuan Kebudayaan adalah...
A. Tradisi lisan
B. Pengetahuan tradisional
C. Manuskrip
D. Ritus
E. Cagar alam
Jawaban: E
Menurut Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Cagar alam bukan bagian dari Objek Pemajuan Kebudayaan.
Soal 22
Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria usia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Berapa batas usia minimal kriteria tersebut?
A. 50 tahun atau lebih
B. 100 tahun atau lebih
C. 75 tahun atau lebih
D. 200 tahun atau lebih
E. 25 tahun atau lebih
Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, salah satu kriteria benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya adalah berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih.
Soal 23
Dalam asas perfilman yang diatur pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009, perfilman Indonesia diselenggarakan dengan berbagai asas, kecuali asas...
A. Bhinneka Tunggal Ika
B. Monopoli usaha
C. Ketuhanan Yang Maha Esa
D. Kemanusiaan
E. Keadilan
Jawaban: B
Menurut Pasal 2 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, asas perfilman meliputi Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kemanfaatan, dan sebagainya. Monopoli usaha bertentangan dengan asas perfilman.
Soal 24
Lembaga Sensor Film (LSF) memiliki kewenangan dalam melakukan penyensoran terhadap film dan iklan film sebelum diedarkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014, masa bakti anggota LSF adalah...
A. 2 tahun
B. 5 tahun
C. 4 tahun
D. 3 tahun
E. 6 tahun
Jawaban: C
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film, masa bakti anggota Lembaga Sensor Film adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
Soal 25
Museum merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Sesuai PP Nomor 66 Tahun 2015, sebuah pendirian museum wajib memenuhi persyaratan dasar, di antaranya adalah memiliki...
A. Yayasan internasional pendukung
B. Kafetaria dan toko suvenir
C. Visi dan misi, koleksi, lokasi atau bangunan, sumber daya manusia, dan pendanaan
D. Tiket masuk berbayar
E. Laboratorium konservasi bertaraf internasional
Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum, persyaratan pendirian museum meliputi memiliki visi dan misi, koleksi, lokasi dan/atau bangunan, sumber daya manusia, dan pendanaan.
Soal 26
Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu merupakan landasan dalam perumusan kebijakan Pemajuan Kebudayaan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021, data yang diinput ke dalam sistem ini dikelola oleh...
A. Pemerintah Daerah saja
B. Dewan Kesenian Nasional
C. Lembaga swadaya masyarakat
D. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
E. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan
Jawaban: E
Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu dibangun, dikembangkan, dan dikelola oleh Menteri.
Soal 27
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022, Cagar Budaya peringkat nasional ditetapkan oleh...
A. Bupati/Wali Kota
B. Dirjen Kebudayaan
C. Menteri atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Nasional
D. Gubernur
E. Presiden
Jawaban: C
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, penetapan peringkat Cagar Budaya tingkat nasional dilakukan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Nasional.
Soal 28
Terkait Warisan Budaya Takbenda (WBTb), yang dimaksud dengan pencatatan karya budaya menurut Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013 adalah...
A. Proses menghapus karya budaya dari memori masyarakat
B. Proses pencarian benda-benda purbakala di dalam tanah
C. Proses komersialisasi budaya oleh swasta
D. Perekaman data kebudayaan ke dalam Sistem Registrasi Nasional
E. Kegiatan mengklaim hak cipta budaya ke luar negeri
Jawaban: D
Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda, pencatatan adalah proses inventarisasi dan perekaman data karya budaya ke dalam sistem pendataan budaya agar terdokumentasi dan terlindungi dari klaim pihak lain.
Soal 29
Dalam upaya pencegahan kekerasan di sekolah sesuai Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015, sekolah diwajibkan untuk membentuk unsur pelaksana. Unsur tersebut dinamakan...
A. Tim Penindak Lanjut Hukum
B. Dewan Keamanan Satuan Pendidikan
C. Komite Investigasi Guru
D. Tim Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan
E. Satuan Pengawas Internal Sekolah
Jawaban: D
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan, sekolah wajib membentuk Tim Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan (TPPTK).
Soal 30
Berdasarkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019, golongan usia penonton film di Indonesia terbagi menjadi beberapa kategori. Kategori 'Dewasa' dikhususkan bagi penonton berusia...
A. Semua Umur
B. 21 tahun ke atas
C. 17 tahun ke atas
D. 15 tahun ke atas
E. 13 tahun ke atas
Jawaban: C
Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019, klasifikasi usia penonton adalah: Semua Umur (SU), 13 tahun ke atas, 17 tahun ke atas (Dewasa), dan 21 tahun ke atas.
Soal 31
Sesuai Permendikbud Nomor 30 Tahun 2019, eksibitor atau pelaku usaha bioskop wajib mempertunjukkan film Indonesia dengan jam tayang paling sedikit...
A. 75% dari total jam tayang film selama 6 bulan
B. 50% dari total jam tayang film selama sebulan
C. 60% dari seluruh jam tayang film selama 6 (enam) bulan berturut-turut
D. 40% dari total jam tayang film selama setahun
E. 30% dari seluruh jam tayang film selama 1 tahun
Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengutamaan Film Indonesia, eksibitor wajib mempertunjukkan film Indonesia sedikitnya 60% (enam puluh persen) dari seluruh jam tayang film selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
Soal 32
Kedudukan Jabatan Fungsional Pamong Budaya dalam struktur instansi pemerintah diatur pada Permendikbudristek Nomor 23 Tahun 2021. Pamong Budaya termasuk dalam klasifikasi rumpun...
A. Hukum dan peradilan
B. Kesenian, kebudayaan, dan agama
C. Penerangan dan seni budaya
D. Pendidikan lainnya
E. Manajemen
Jawaban: C
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Budaya, jabatan ini termasuk dalam klasifikasi rumpun penerangan dan seni budaya.
Soal 33
Dalam penetapan Tipe Museum berdasarkan Permendikbudristek Nomor 24 Tahun 2022, Museum Tipe A memiliki skor hasil evaluasi sebesar...
A. 86 - 100
B. 31 - 50
C. 0 - 30
D. 51 - 70
E. 71 - 85
Jawaban: A
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum, Museum Tipe A adalah museum dengan skor evaluasi kelembagaan antara 86 sampai dengan 100.
Soal 34
Menurut Permendikbudristek Nomor 36 Tahun 2023, pengusulan Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) untuk dicatat dalam Register Nasional Cagar Budaya harus diajukan kepada...
A. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
B. Lembaga Swadaya Masyarakat Kebudayaan
C. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
D. Gubernur/Bupati/Wali Kota atau Menteri sesuai kewenangannya
E. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Jawaban: D
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya, pendaftaran ODCB ditujukan kepada Bupati/Wali kota, Gubernur, atau Menteri sesuai kewenangan teritorial dan tingkatan Cagar Budaya yang diusulkan.
Soal 35
Salah satu tujuan Pemajuan Kebudayaan dalam UU Nomor 5 Tahun 2017 adalah untuk...
A. Membatasi masuknya seluruh budaya asing
B. Memperkaya keberagaman budaya dan memperteguh jati diri bangsa
C. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui monopoli sumber daya alam
D. Menjadikan kebudayaan sebagai komoditas politik semata
E. Menyeragamkan identitas budaya lokal menjadi satu budaya nasional tunggal
Jawaban: B
Dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan disebutkan bahwa Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk: mengembangkan nilai luhur, memperkaya keberagaman, memperteguh jati diri bangsa, memperkukuh persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Soal 36
Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, manakah dari berikut ini yang BUKAN merupakan jenis Cagar Budaya?
A. Situs Cagar Budaya
B. Atmosfer Cagar Budaya
C. Struktur Cagar Budaya
D. Benda Cagar Budaya
E. Bangunan Cagar Budaya
Jawaban: B
Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, jenis-jenis cagar budaya terbagi menjadi 5: Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya.
Soal 37
Berdasarkan PP Nomor 66 Tahun 2015, apabila sebuah museum ditutup secara permanen, maka koleksi museum milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah...
A. Boleh dilelang bebas ke pasar internasional
B. Akan dibuang atau dimusnahkan agar tidak membebani anggaran
C. Akan menjadi aset Menteri yang membidangi kebudayaan atau dialihkan ke museum negeri lainnya
D. Menjadi hak milik pribadi kepala daerah setempat
E. Harus dibagikan kepada staf eks-museum
Jawaban: C
Menurut Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum, koleksi Museum milik Pemerintah/Pemerintah Daerah yang dibubarkan, status pengelolaan koleksinya diserahkan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota untuk dialihkan pengelolaannya kepada Museum lain.
Soal 38
Tindakan Pelindungan Cagar Budaya berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2022 dilakukan melalui beberapa kegiatan pokok, KECUALI...
A. Penyelamatan
B. Zonasi
C. Pengamanan
D. Pemulihan
E. Pengembangan komersial tanpa batas
Jawaban: E
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, pelindungan cagar budaya meliputi kegiatan Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemulihan. Pengembangan komersial tanpa batas bertentangan dengan prinsip pelestarian.
Soal 39
Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia merupakan tugas Menteri berdasarkan rekomendasi dari...
A. Gubernur Provinsi masing-masing
B. DPR RI Komisi X
C. Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda
D. Menteri Pariwisata
E. Kepala Dinas Kebudayaan setempat
Jawaban: C
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda, penetapan karya budaya menjadi WBTb Indonesia dilakukan oleh Menteri atas rekomendasi Tim Ahli WBTb yang dibentuk oleh Menteri.
Soal 40
Jenjang karir Jabatan Fungsional Pamong Budaya kategori Keahlian dari tingkat paling rendah sampai paling tinggi menurut Permendikbudristek Nomor 23 Tahun 2021 adalah...
A. Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama
B. Pelaksana, Penilai, Pengawas, Direktur
C. Pemula, Madya, Lanjutan, Utama
D. Terampil, Mahir, Penyelia, Utama
E. Staf Ahli, Peneliti, Kurator, Dirjen
Jawaban: A
Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Budaya, jenjang jabatan fungsional kategori keahlian terdiri dari: Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama.
Soal 41
Premium
Berdasarkan PP No. 87 Tahun 2021, Dana Indonesiana atau Dana Wali Amanat Kebudayaan digunakan untuk...
A. Pembangunan gedung perkantoran pemerintah
B. Gaji pegawai dinas kebudayaan
C. Mendukung kegiatan pemajuan kebudayaan secara berkelanjutan
Asas pemajuan kebudayaan yang menekankan bahwa pemajuan kebudayaan mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, bahasa, dan agama sebagai kekayaan bangsa disebut...
Jenis museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan bukti material manusia dan/atau lingkungannya yang berkaitan dengan satu cabang seni atau ilmu disebut...
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya wajib melaporkannya paling lama dalam jangka waktu...
Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) bertugas memberikan rekomendasi penetapan cagar budaya. Salah satu syarat menjadi anggota TACB sesuai PP Nomor 1 Tahun 2022 adalah...
A. Merupakan pejabat eselon di instansi kebudayaan
B. Memiliki sertifikat kompetensi sebagai Ahli Cagar Budaya
C. Berusia minimal 50 tahun
D. Berasal dari anggota legislatif
E. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan IV/a
Dalam Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015, tindakan kekerasan yang bersifat menyinggung, merendahkan, atau menghina martabat seseorang karena perbedaan agama, ras, atau suku disebut kekerasan berbasis...
Syarat kompetensi bagi Kepala Museum yang diatur secara spesifik pada Permendikbudristek Nomor 24 Tahun 2022 adalah harus memiliki sertifikat kompetensi di bidang...
Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 36 Tahun 2023, pengusulan Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) untuk didaftarkan ke dalam Register Nasional Cagar Budaya dapat dilakukan oleh siapa saja, KECUALI...
A. Setiap orang (masyarakat umum)
B. Warga Negara Asing yang tidak memiliki kepentingan/kuasa legal atas objek
Penghargaan kebudayaan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada individu atau lembaga yang berprestasi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan menurut UU Nomor 5 Tahun 2017 adalah...
A. Bintang Mahaputra Adipradana
B. Satyalancana Kebudayaan
C. Satyalancana Karya Satya
D. Penghargaan Kebudayaan Nasional / Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma
Tindakan pemugaran pada Bangunan Cagar Budaya menurut UU Nomor 11 Tahun 2010 wajib memperhatikan prinsip keaslian. Hal berikut adalah aspek keaslian yang harus dipertahankan, kecuali...
Pengarsipan film merupakan wujud pelestarian sejarah bangsa. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2009, lembaga yang berwenang menjadi tempat penyimpanan arsip film tingkat nasional adalah...
A. Lembaga Sensor Film
B. Kementerian Pertahanan
C. Sinematek Indonesia (Pusat Perfilman H. Usmar Ismail) sebagai rujukan tunggal
D. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Perpustakaan Nasional
Dalam kegiatan pemanfaatan koleksi, sebuah museum diperbolehkan meminjamkan koleksinya kepada pihak lain. Menurut PP Nomor 66 Tahun 2015, peminjaman koleksi museum ke luar negeri harus mendapat izin dari...
A. Presiden atas usulan Gubernur
B. Direktur Jenderal Bea Cukai
C. Kepala Kepolisian Negara
D. Kepala Museum Nasional tanpa campur tangan menteri
E. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan
Sesuai dengan pedoman penetapan Warisan Budaya Takbenda (Permendikbud No. 106/2013) yang mengadopsi Konvensi UNESCO 2003, seni pertunjukan seperti Tari Kecak masuk ke dalam domain...
A. Tradisi dan ekspresi lisan
B. Seni Pertunjukan
C. Kemahiran kerajinan tradisional
D. Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta
E. Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan
Jika pihak sekolah terbukti membiarkan terjadinya kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, maka berdasarkan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015, sekolah/kepala sekolah dapat dikenakan sanksi berupa...
A. Teguran lisan, tertulis, dan/atau penurunan pangkat/pemberhentian dari jabatan
Film yang masuk dalam golongan usia penonton '13 tahun ke atas' menurut Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 harus memenuhi kriteria, salah satunya adalah...
A. Menampilkan penyalahgunaan narkotika sebagai tokoh pahlawan
B. Hanya menayangkan film animasi atau kartun tanpa dialog
C. Tema film sesuai dengan perkembangan psikologis remaja dan tidak menampilkan kekerasan fatal
D. Boleh menampilkan adegan sadisme asalkan berakhir damai
Terkait pengutamaan film Indonesia berdasarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2019, setiap pelaku usaha eksibisi wajib melaporkan pelaksanaan jam tayang film Indonesia kepada Menteri melalui...
A. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
B. Lembaga Sensor Film
C. Direktorat Jenderal Kebudayaan (atau Pusat Pengembangan Perfilman)
Evaluasi dan penetapan Standarisasi Museum Tipe A, B, dan C dilakukan secara berkala oleh Pemerintah. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 24 Tahun 2022, masa berlaku sertifikat tipe museum tersebut adalah...
Lembaga nonstruktural yang berfungsi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden dalam merumuskan kebijakan Pemajuan Kebudayaan menurut UU Nomor 5 Tahun 2017 belum dieksplisitkan secara utuh, namun dikenal dengan nomenklatur...
Zonasi pada kawasan Cagar Budaya sangat penting untuk melindungi fisik dan lanskap situs. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2010, zona yang ditetapkan untuk melindungi langsung batas terluar cagar budaya adalah...
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Pamong Budaya semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Pamong Budaya, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Pamong Budaya
SKB CPNS Pamong Budaya adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Pamong Budaya meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Pamong Budaya, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Pamong Budaya tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Pamong Budaya tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.