SKB CPNS Pamong Budaya

Soal 1

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, manakah di bawah ini yang termasuk dalam salah satu dari 10 Objek Pemajuan Kebudayaan?

A Teknologi Tradisional B Pariwisata Budaya C Cagar Budaya D Lembaga Sensor Film E Bangunan Bersejarah

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, terdapat 10 objek pemajuan kebudayaan, salah satunya adalah Teknologi Tradisional. Cagar Budaya diatur dalam UU tersendiri.

Materi Terkait: Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Soal 2

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, sebuah benda dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya apabila telah berusia paling sedikit...

A 75 tahun B 25 tahun C 100 tahun D 50 tahun E 150 tahun

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyatakan bahwa kriteria benda, bangunan, atau struktur cagar budaya adalah berusia 50 tahun atau lebih.

Materi Terkait: Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Soal 3

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2021, manakah yang merupakan jenjang Jabatan Fungsional Pamong Budaya dalam kategori keterampilan?

A Pamong Budaya Ahli Pertama B Pamong Budaya Ahli Muda C Pamong Budaya Penyelia D Pamong Budaya Ahli Madya E Pamong Budaya Ahli Utama

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2021, kategori keterampilan terdiri dari jenjang Terampil, Mahir, dan Penyelia. Sedangkan jenjang Ahli Pertama, Muda, Madya, dan Utama masuk dalam kategori keahlian.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Budaya

Soal 4

Berdasarkan PP Nomor 66 Tahun 2015, institusi yang berfungsi merawat dan menyajikan koleksi untuk kebutuhan studi, pendidikan, dan kesenangan disebut...

A Galeri B Museum C Pusat Kesenian D Balai Budaya E Sanggar

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum mendefinisikan museum sebagai lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.

Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum

Soal 5

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2009, kegiatan menyebarluaskan film untuk umum melalui media apa pun disebut...

A Sensor Film B Pertunjukan Film C Produksi Film D Peredaran Film E Pengarsipan Film

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, peredaran film adalah kegiatan menyebarluaskan film melalui berbagai saluran untuk dapat dinikmati masyarakat.

Materi Terkait: Undang Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

Soal 6

Berdasarkan PP Nomor 87 Tahun 2021, dokumen yang memuat kondisi objektif kebudayaan di tingkat kabupaten/kota disebut...

A Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah B Profil Budaya Daerah C Strategi Kebudayaan D Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan E Data Pokok Kebudayaan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) adalah dokumen yang memuat kondisi objektif dan permasalahan pemajuan kebudayaan di daerah.

Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Soal 7

Menurut PP Nomor 1 Tahun 2022, proses pencatatan data Cagar Budaya ke dalam buku register untuk mendapatkan nomor registrasi nasional disebut...

A Kurasi B Inventarisasi C Registrasi Nasional D Dokumentasi Khusus E Zonasi

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya mengatur bahwa Register Nasional adalah sistem pencatatan data cagar budaya secara nasional.

Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya

Soal 8

Warisan Budaya Takbenda (WBTB) yang berupa berbagai praktik, representasi, dan ekspresi diatur dalam...

A Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 B Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013 C Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 D Permendikbud Nomor 30 Tahun 2019 E PP Nomor 66 Tahun 2015

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 mengatur secara khusus tentang Warisan Budaya Takbenda di Indonesia.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 th 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda

Soal 9

Berdasarkan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015, tindakan kekerasan di sekolah yang harus dicegah meliputi hal-hal berikut, kecuali...

A Tawuran B Diskriminasi C Kegiatan Ekstrakurikuler Budaya D Pelecehan E Perundungan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 berfokus pada pencegahan kekerasan seperti pelecehan, bullying, dan diskriminasi. Kegiatan ekstrakurikuler budaya adalah hal positif yang bukan merupakan kekerasan.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan

Soal 10

Penarikan film dari peredaran dapat dilakukan jika film tersebut mengandung unsur yang dilarang sesuai dengan...

A Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013 B UU Nomor 11 Tahun 2010 C PP Nomor 66 Tahun 2015 D Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 E PP Nomor 1 Tahun 2022

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Pedoman penarikan film dan kriteria penyensoran diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran

Soal 11

Dalam rangka melindungi perfilman nasional, kewajiban penggunaan sumber daya dalam negeri dan pengutamaan film Indonesia diatur dalam...

A Permendikbud Nomor 30 Tahun 2019 B Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 C PP Nomor 87 Tahun 2021 D Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013 E UU Nomor 5 Tahun 2017

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2019 mengatur tentang Pengutamaan Film Indonesia dan Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri dalam industri film.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengutamaan Film Indonesia dan Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri

Soal 12

Pengelolaan data Cagar Budaya melalui sistem Register Nasional saat ini merujuk pada peraturan terbaru yaitu...

A Permendikbudristek Nomor 36 Tahun 2023 B Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 C UU Nomor 11 Tahun 2010 D PP Nomor 18 Tahun 2014 E Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya secara spesifik dan terbaru diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya

Soal 13

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 24 Tahun 2022, standar minimal yang harus dipenuhi oleh sebuah museum meliputi hal berikut, kecuali...

A Visi dan Misi B Koleksi C Ketersediaan Bioskop D Pendanaan E Sumber Daya Manusia

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Permendikbudristek Nomor 24 Tahun 2022 mengatur standar pelaksanaan museum (sebagai turunan PP 66/2015), yang mencakup visi misi, SDM, koleksi, dan sarana prasarana. Bioskop bukan standar minimal museum.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum

Soal 14

Lembaga Sensor Film (LSF) memiliki tugas utama melakukan penyensoran terhadap film dan iklan film sebelum diedarkan. Hal ini diatur dalam...

A UU Nomor 5 Tahun 2017 B Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013 C PP Nomor 18 Tahun 2014 D Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 E UU Nomor 11 Tahun 2010

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 mengatur tentang Lembaga Sensor Film, termasuk tugas dan fungsinya.

Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film

Soal 15

Yang dimaksud dengan 'Ritus' dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 adalah...

A Permainan rakyat B Tata cara pelaksanaan upacara atau peringatan yang didasarkan pada nilai tertentu C Alat musik tradisional D Peninggalan sejarah berupa bangunan E Karya seni pertunjukan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Dalam UU Nomor 5 Tahun 2017, Ritus didefinisikan sebagai tata cara pelaksanaan upacara atau peringatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus.

Materi Terkait: Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Soal 16

Objek Cagar Budaya yang berupa kesatuan geografis yang memiliki dua atau lebih Situs Cagar Budaya yang letaknya berdekatan disebut...

A Kawasan Cagar Budaya B Bangunan Cagar Budaya C Situs Cagar Budaya D Benda Cagar Budaya E Struktur Cagar Budaya

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 1 UU 11/2010, Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua atau lebih Situs Cagar Budaya yang letaknya berdekatan.

Materi Terkait: Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Soal 17

Tugas jabatan Pamong Budaya Terampil meliputi kegiatan...

A Penyusunan kebijakan nasional B Penyusunan undang-undang baru C Audit keuangan museum D Pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang kebudayaan E Penelitian tingkat lanjut

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sesuai Permendikbudristek No 23 Tahun 2021, Pamong Budaya Terampil berfokus pada tugas teknis operasional dan pendukung dalam pelestarian dan pemajuan kebudayaan.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Budaya

Soal 18

Dalam penyelenggaraan museum, pengelola wajib melakukan pengamanan terhadap koleksi dari kerusakan atau kehilangan. Aturan ini ditegaskan dalam...

A Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 B PP Nomor 18 Tahun 2014 C Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 D UU Nomor 33 Tahun 2009 E PP Nomor 66 Tahun 2015

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum mengatur tentang kewajiban pengamanan koleksi museum.

Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum

Soal 19

Berikut ini merupakan kategori penetapan penggolongan usia penonton film menurut Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019, kecuali...

A 13 tahun atau lebih B Semua Umur (SU) C 17 tahun atau lebih D 21 tahun atau lebih E 40 tahun atau lebih

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 menetapkan penggolongan usia: SU, 13+, 17+, dan 21+. Tidak ada kategori 40+.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran

Soal 20

Setiap orang yang memiliki atau menguasai benda yang diduga Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada pemerintah kabupaten/kota. Kewajiban pendaftaran ini diatur dalam...

A PP Nomor 18 Tahun 2014 B Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013 C UU Nomor 11 Tahun 2010 D Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 E UU Nomor 5 Tahun 2017

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 mewajibkan pemilik atau penguasa benda yang diduga Cagar Budaya untuk mendaftarkannya.

Materi Terkait: Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Soal 21

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang tidak termasuk dalam Objek Pemajuan Kebudayaan adalah...

A Tradisi lisan B Pengetahuan tradisional C Manuskrip D Ritus E Cagar alam

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Menurut Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Cagar alam bukan bagian dari Objek Pemajuan Kebudayaan.

Materi Terkait: Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Soal 22

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria usia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Berapa batas usia minimal kriteria tersebut?

A 50 tahun atau lebih B 100 tahun atau lebih C 75 tahun atau lebih D 200 tahun atau lebih E 25 tahun atau lebih

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, salah satu kriteria benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya adalah berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih.

Materi Terkait: Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Soal 23

Dalam asas perfilman yang diatur pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009, perfilman Indonesia diselenggarakan dengan berbagai asas, kecuali asas...

A Bhinneka Tunggal Ika B Monopoli usaha C Ketuhanan Yang Maha Esa D Kemanusiaan E Keadilan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Menurut Pasal 2 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, asas perfilman meliputi Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kemanfaatan, dan sebagainya. Monopoli usaha bertentangan dengan asas perfilman.

Materi Terkait: Undang Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

Soal 24

Lembaga Sensor Film (LSF) memiliki kewenangan dalam melakukan penyensoran terhadap film dan iklan film sebelum diedarkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014, masa bakti anggota LSF adalah...

A 2 tahun B 5 tahun C 4 tahun D 3 tahun E 6 tahun

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film, masa bakti anggota Lembaga Sensor Film adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film

Soal 25

Museum merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Sesuai PP Nomor 66 Tahun 2015, sebuah pendirian museum wajib memenuhi persyaratan dasar, di antaranya adalah memiliki...

A Yayasan internasional pendukung B Kafetaria dan toko suvenir C Visi dan misi, koleksi, lokasi atau bangunan, sumber daya manusia, dan pendanaan D Tiket masuk berbayar E Laboratorium konservasi bertaraf internasional

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum, persyaratan pendirian museum meliputi memiliki visi dan misi, koleksi, lokasi dan/atau bangunan, sumber daya manusia, dan pendanaan.

Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum

Soal 26

Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu merupakan landasan dalam perumusan kebijakan Pemajuan Kebudayaan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021, data yang diinput ke dalam sistem ini dikelola oleh...

A Pemerintah Daerah saja B Dewan Kesenian Nasional C Lembaga swadaya masyarakat D Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil E Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu dibangun, dikembangkan, dan dikelola oleh Menteri.

Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Soal 27

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022, Cagar Budaya peringkat nasional ditetapkan oleh...

A Bupati/Wali Kota B Dirjen Kebudayaan C Menteri atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Nasional D Gubernur E Presiden

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, penetapan peringkat Cagar Budaya tingkat nasional dilakukan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Nasional.

Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya

Soal 28

Terkait Warisan Budaya Takbenda (WBTb), yang dimaksud dengan pencatatan karya budaya menurut Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013 adalah...

A Proses menghapus karya budaya dari memori masyarakat B Proses pencarian benda-benda purbakala di dalam tanah C Proses komersialisasi budaya oleh swasta D Perekaman data kebudayaan ke dalam Sistem Registrasi Nasional E Kegiatan mengklaim hak cipta budaya ke luar negeri

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda, pencatatan adalah proses inventarisasi dan perekaman data karya budaya ke dalam sistem pendataan budaya agar terdokumentasi dan terlindungi dari klaim pihak lain.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 th 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda

Soal 29

Dalam upaya pencegahan kekerasan di sekolah sesuai Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015, sekolah diwajibkan untuk membentuk unsur pelaksana. Unsur tersebut dinamakan...

A Tim Penindak Lanjut Hukum B Dewan Keamanan Satuan Pendidikan C Komite Investigasi Guru D Tim Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan E Satuan Pengawas Internal Sekolah

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan, sekolah wajib membentuk Tim Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan (TPPTK).

Materi Terkait: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan

Soal 30

Berdasarkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019, golongan usia penonton film di Indonesia terbagi menjadi beberapa kategori. Kategori 'Dewasa' dikhususkan bagi penonton berusia...

A Semua Umur B 21 tahun ke atas C 17 tahun ke atas D 15 tahun ke atas E 13 tahun ke atas

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019, klasifikasi usia penonton adalah: Semua Umur (SU), 13 tahun ke atas, 17 tahun ke atas (Dewasa), dan 21 tahun ke atas.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran

Soal 31

Sesuai Permendikbud Nomor 30 Tahun 2019, eksibitor atau pelaku usaha bioskop wajib mempertunjukkan film Indonesia dengan jam tayang paling sedikit...

A 75% dari total jam tayang film selama 6 bulan B 50% dari total jam tayang film selama sebulan C 60% dari seluruh jam tayang film selama 6 (enam) bulan berturut-turut D 40% dari total jam tayang film selama setahun E 30% dari seluruh jam tayang film selama 1 tahun

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengutamaan Film Indonesia, eksibitor wajib mempertunjukkan film Indonesia sedikitnya 60% (enam puluh persen) dari seluruh jam tayang film selama 6 (enam) bulan berturut-turut.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengutamaan Film Indonesia dan Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri

Soal 32

Kedudukan Jabatan Fungsional Pamong Budaya dalam struktur instansi pemerintah diatur pada Permendikbudristek Nomor 23 Tahun 2021. Pamong Budaya termasuk dalam klasifikasi rumpun...

A Hukum dan peradilan B Kesenian, kebudayaan, dan agama C Penerangan dan seni budaya D Pendidikan lainnya E Manajemen

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Budaya, jabatan ini termasuk dalam klasifikasi rumpun penerangan dan seni budaya.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Budaya

Soal 33

Dalam penetapan Tipe Museum berdasarkan Permendikbudristek Nomor 24 Tahun 2022, Museum Tipe A memiliki skor hasil evaluasi sebesar...

A 86 - 100 B 31 - 50 C 0 - 30 D 51 - 70 E 71 - 85

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum, Museum Tipe A adalah museum dengan skor evaluasi kelembagaan antara 86 sampai dengan 100.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum

Soal 34

Menurut Permendikbudristek Nomor 36 Tahun 2023, pengusulan Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) untuk dicatat dalam Register Nasional Cagar Budaya harus diajukan kepada...

A Kepala Kepolisian Republik Indonesia B Lembaga Swadaya Masyarakat Kebudayaan C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah D Gubernur/Bupati/Wali Kota atau Menteri sesuai kewenangannya E Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya, pendaftaran ODCB ditujukan kepada Bupati/Wali kota, Gubernur, atau Menteri sesuai kewenangan teritorial dan tingkatan Cagar Budaya yang diusulkan.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya

Soal 35

Salah satu tujuan Pemajuan Kebudayaan dalam UU Nomor 5 Tahun 2017 adalah untuk...

A Membatasi masuknya seluruh budaya asing B Memperkaya keberagaman budaya dan memperteguh jati diri bangsa C Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui monopoli sumber daya alam D Menjadikan kebudayaan sebagai komoditas politik semata E Menyeragamkan identitas budaya lokal menjadi satu budaya nasional tunggal

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan disebutkan bahwa Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk: mengembangkan nilai luhur, memperkaya keberagaman, memperteguh jati diri bangsa, memperkukuh persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Materi Terkait: Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Soal 36

Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, manakah dari berikut ini yang BUKAN merupakan jenis Cagar Budaya?

A Situs Cagar Budaya B Atmosfer Cagar Budaya C Struktur Cagar Budaya D Benda Cagar Budaya E Bangunan Cagar Budaya

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, jenis-jenis cagar budaya terbagi menjadi 5: Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya.

Materi Terkait: Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Soal 37

Berdasarkan PP Nomor 66 Tahun 2015, apabila sebuah museum ditutup secara permanen, maka koleksi museum milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah...

A Boleh dilelang bebas ke pasar internasional B Akan dibuang atau dimusnahkan agar tidak membebani anggaran C Akan menjadi aset Menteri yang membidangi kebudayaan atau dialihkan ke museum negeri lainnya D Menjadi hak milik pribadi kepala daerah setempat E Harus dibagikan kepada staf eks-museum

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Menurut Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum, koleksi Museum milik Pemerintah/Pemerintah Daerah yang dibubarkan, status pengelolaan koleksinya diserahkan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota untuk dialihkan pengelolaannya kepada Museum lain.

Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum

Soal 38

Tindakan Pelindungan Cagar Budaya berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2022 dilakukan melalui beberapa kegiatan pokok, KECUALI...

A Penyelamatan B Zonasi C Pengamanan D Pemulihan E Pengembangan komersial tanpa batas

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, pelindungan cagar budaya meliputi kegiatan Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemulihan. Pengembangan komersial tanpa batas bertentangan dengan prinsip pelestarian.

Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya

Soal 39

Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia merupakan tugas Menteri berdasarkan rekomendasi dari...

A Gubernur Provinsi masing-masing B DPR RI Komisi X C Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda D Menteri Pariwisata E Kepala Dinas Kebudayaan setempat

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda, penetapan karya budaya menjadi WBTb Indonesia dilakukan oleh Menteri atas rekomendasi Tim Ahli WBTb yang dibentuk oleh Menteri.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 th 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda

Soal 40

Jenjang karir Jabatan Fungsional Pamong Budaya kategori Keahlian dari tingkat paling rendah sampai paling tinggi menurut Permendikbudristek Nomor 23 Tahun 2021 adalah...

A Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama B Pelaksana, Penilai, Pengawas, Direktur C Pemula, Madya, Lanjutan, Utama D Terampil, Mahir, Penyelia, Utama E Staf Ahli, Peneliti, Kurator, Dirjen

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Budaya, jenjang jabatan fungsional kategori keahlian terdiri dari: Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Budaya

Soal 41

PRO

Berdasarkan PP No. 87 Tahun 2021, Dana Indonesiana atau Dana Wali Amanat Kebudayaan digunakan untuk...

A Pembangunan gedung perkantoran pemerintah B Gaji pegawai dinas kebudayaan C Mendukung kegiatan pemajuan kebudayaan secara berkelanjutan D Biaya operasional bioskop komersial E Membayar pajak museum

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

PP No. 87 Tahun 2021 mengamanatkan penggunaan dana hasil kelolaan abadi (Dana Indonesiana) untuk mendukung kreativitas dan pelestarian kebudayaan bagi masyarakat.

Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Dalam pendaftaran Cagar Budaya pada Register Nasional (Permendikbudristek 36/2023), verifikasi data dilakukan oleh...

A Tim Ahli Cagar Budaya B Lembaga Sensor Film C Pengelola bioskop D Polisi Pamong Praja E Dinas Pendidikan saja

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Sesuai Permendikbudristek Nomor 36 Tahun 2023, data yang didaftarkan dalam Register Nasional harus diverifikasi kebenarannya oleh Tim Ahli Cagar Budaya.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Menurut PP No. 1 Tahun 2022, pelestarian cagar budaya dilakukan melalui...

A Penghancuran dan Pembangunan B Pengabaian hingga rusak C Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan D Privatisasi total E Penjualan ke luar negeri

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

PP Nomor 1 Tahun 2022 merinci mekanisme pelestarian yang terdiri dari perlindungan (penyelamatan, pengamanan, dsb), pengembangan, dan pemanfaatan.

Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Berdasarkan Permendikbud No. 106 Tahun 2013, domain WBTB 'Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta' mencakup...

A Lagu nina bobo B Pengobatan tradisional C Pantun D Tarian daerah E Seni kriya

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pengobatan tradisional merupakan contoh dari domain pengetahuan mengenai alam semesta dalam klasifikasi WBTB menurut Permendikbud No. 106 Tahun 2013.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 th 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Mekanisme pengutamaan film Indonesia dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2019 mewajibkan pelaku usaha pertunjukan film untuk...

A Menghapus film luar negeri B Menayangkan film Indonesia minimal 25% dari seluruh jam tayang C Menayangkan film luar negeri saja D Menayangkan film Indonesia minimal 10% dari seluruh jam tayang E Menayangkan film Indonesia minimal 60% dari seluruh jam tayang

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pasal 8 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2019 menyebutkan pelaku usaha pertunjukan film wajib menayangkan film Indonesia sekurang-kurangnya 60% dari seluruh jam pertunjukan film selama enam bulan berturut-turut.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengutamaan Film Indonesia dan Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Salah satu bentuk sanksi administratif bagi museum yang tidak memenuhi standar pelaksanaan sesuai Permendikbudristek No 24 Tahun 2022 adalah...

A Promosi jabatan pengelola B Kenaikan anggaran otomatis C Penutupan sementara atau pencabutan izin D Pemberian medali E Pemberian koleksi tambahan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Permendikbudristek Nomor 24 Tahun 2022 mengatur sanksi administratif bagi pengelola museum yang melanggar ketentuan, mulai dari peringatan hingga penutupan.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Dalam UU Perfilman No. 33 Tahun 2009, setiap film yang akan dipertunjukkan wajib memiliki...

A Rekomendasi dari RT/RW B Surat Izin Mengemudi C Surat Keterangan Sehat D Sertifikat Lulus Sensor E Sertifikat Tanah

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Pasal 57 UU Nomor 33 Tahun 2009 menegaskan bahwa setiap film yang diedarkan dan dipertunjukkan wajib memiliki Surat Tanda Lulus Sensor (STLS).

Materi Terkait: Undang Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Anggota Lembaga Sensor Film terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat. Masa jabatan anggota LSF menurut PP No. 18 Tahun 2014 adalah...

A 3 tahun B 2 tahun C 4 tahun D 6 tahun E 5 tahun

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 menyatakan bahwa masa jabatan anggota LSF adalah 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

Strategi Kebudayaan dalam UU No. 5 Tahun 2017 disusun berdasarkan...

A Permintaan investor asing B Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) C Keputusan Presiden secara sepihak D Hasil survei pasar E Trend media sosial

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Sesuai alur dalam UU 5/2017, Strategi Kebudayaan disusun oleh Pemerintah Pusat dengan merujuk pada kompilasi PPKD dari seluruh daerah.

Materi Terkait: Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Asas pemajuan kebudayaan yang menekankan bahwa pemajuan kebudayaan mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, bahasa, dan agama sebagai kekayaan bangsa disebut...

A Asas Kelokalan B Asas Manfaat C Asas Keberlanjutan D Asas Partisipasi E Asas Keberagaman

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 2017, salah satu asas pemajuan kebudayaan adalah Asas Keberagaman, yaitu pengakuan dan pemeliharaan terhadap kemajemukan suku bangsa, bahasa, dan agama sebagai kekayaan bangsa Indonesia.

Materi Terkait: Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 51

PRO

Penetapan status Cagar Budaya peringkat nasional dilakukan oleh...

A Presiden B Bupati C Kepala Dinas D Menteri E Gubernur

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Pasal 33 UU No. 11 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Menteri menetapkan peringkat nasional Cagar Budaya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Nasional.

Materi Terkait: Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 52

PRO

Pemilik Cagar Budaya yang tidak merawat Cagar Budayanya sehingga menyebabkan kerusakan dapat dikenai sanksi. Hal ini merupakan bagian dari...

A Hadiah B Pemanfaatan C Subsidi D Ketentuan Pidana dalam UU 11/2010 E Pengembangan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

UU No. 11 Tahun 2010 Bab Ketentuan Pidana mengatur hukuman bagi setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menyebabkan kerusakan Cagar Budaya.

Materi Terkait: Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 53

PRO

Pamong Budaya Terampil yang melakukan kegiatan pendataan objek pemajuan kebudayaan akan memperoleh...

A Sertifikat kelulusan sensor B Angka Kredit C Izin tayang film D Uang lembur saja E Koleksi museum

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Sesuai Permendikbudristek Nomor 23 Tahun 2021, setiap butir kegiatan yang dilakukan Pamong Budaya dinilai dengan Angka Kredit untuk pengembangan karier.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Budaya

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 54

PRO

Dalam museum, upaya mengembalikan kondisi fisik koleksi yang rusak agar stabil kembali disebut...

A Publikasi B Kurasi C Eksibisi D Konservasi E Rehabilitasi

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

PP Nomor 66 Tahun 2015 menjelaskan konservasi sebagai tindakan pemeliharaan dan perbaikan koleksi untuk memperpanjang usia koleksi.

Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 55

PRO

Salah satu kriteria penyensoran film yang berkaitan dengan keamanan nasional adalah dilarang menayangkan adegan yang...

A Menampilkan budaya lokal B Memprovokasi terjadinya konflik antar kelompok atau golongan C Menampilkan kegiatan gotong royong D Menggunakan bahasa daerah E Menampilkan pemandangan alam

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019, isi film dilarang mengandung unsur yang dapat memicu pertentangan antar-SARA atau mengancam integrasi bangsa.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 56

PRO

Berdasarkan Permendikbud No. 82 Tahun 2015, sekolah wajib membentuk...

A Tim Sensor Film Sekolah B Tim Pencegahan Kekerasan C Badan Kurasi Koleksi D Unit Bisnis Film E Klub Cagar Budaya

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 mewajibkan satuan pendidikan untuk membentuk Tim Pencegahan Kekerasan guna menciptakan lingkungan sekolah yang aman.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 57

PRO

Menurut PP No. 1 Tahun 2022, pemindahan lokasi Cagar Budaya dapat dilakukan apabila...

A Untuk dijual di pelelangan B Atas permintaan wisatawan C Dijadikan hiasan rumah pribadi D Pemilik bosan dengan lokasinya E Terjadi keadaan darurat atau untuk kepentingan penyelamatan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

PP Nomor 1 Tahun 2022 mengatur bahwa pemindahan Cagar Budaya hanya boleh dilakukan jika lokasi aslinya tidak lagi aman atau mengancam kelestarian benda tersebut.

Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 58

PRO

Berikut adalah sub-bidang dalam Jabatan Fungsional Pamong Budaya menurut Permendikbudristek Nomor 23 Tahun 2021, kecuali...

A Kesejarahan B Permusiuman C Kesenian D Perpajakan Budaya E Cagar Budaya

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 4 Permendikbudristek Nomor 23 Tahun 2021, sub-bidang Pamong Budaya terdiri dari: Nilai Budaya, Kesejarahan, Kesenian, Permusiuman, dan Cagar Budaya. Perpajakan bukan merupakan sub-bidang jabatan ini.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Budaya

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 59

PRO

Pencatatan warisan budaya takbenda ke dalam sistem nasional bertujuan untuk...

A Memberikan perlindungan hukum dan memudahkan pemantauan pelestarian B Mengklaim sebagai hak milik pribadi pejabat C Meningkatkan harga tiket masuk D Mematikan kreativitas masyarakat E Menghapus budaya asli

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Permendikbud No. 106 Tahun 2013 menjelaskan bahwa pencatatan WBTB adalah langkah awal pelindungan untuk mencegah pengakuan sepihak oleh pihak lain.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 th 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 60

PRO

Menurut PP No. 87 Tahun 2021, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan Pemajuan Kebudayaan melalui...

A Hanya dengan memberi bantuan uang B Pelarangan budaya asing secara total C Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan D Privatisasi seluruh objek budaya E Penyeragaman budaya nasional

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Empat pilar pemajuan kebudayaan menurut UU 5/2017 dan PP 87/2021 adalah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan.

Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 61

PRO

Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya melalui portal resmi pemerintah bertujuan untuk...

A Menjual data kepada pihak swasta B Membebankan biaya pendaftaran kepada rakyat C Menyembunyikan data dari publik D Mewujudkan keterpaduan data dan aksesibilitas informasi Cagar Budaya E Menghapus data cagar budaya lama

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 36 Tahun 2023, Register Nasional dimaksudkan agar data Cagar Budaya terintegrasi secara nasional dan mudah dikelola.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 62

PRO

Jenis museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan bukti material manusia dan/atau lingkungannya yang berkaitan dengan satu cabang seni atau ilmu disebut...

A Museum Keliling B Museum Digital C Museum Khusus D Museum Nasional E Museum Umum

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pasal 4 PP Nomor 66 Tahun 2015 membagi museum menjadi Museum Umum (koleksi beragam) dan Museum Khusus (fokus pada satu bidang tertentu).

Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 63

PRO

Berdasarkan Permendikbudristek No. 24 Tahun 2022, kurasi koleksi museum merupakan tanggung jawab...

A Kurator B Tenaga Kebersihan C Pemandu Wisata D Kasir Tiket E Satpam Museum

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Permendikbudristek Nomor 24 Tahun 2022 menyebutkan Kurator sebagai tenaga teknis yang bertanggung jawab atas pengelolaan koleksi museum.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 64

PRO

Manakah yang merupakan wewenang Lembaga Sensor Film (LSF) menurut PP No. 18 Tahun 2014?

A Menyutradarai film nasional B Menjual tiket bioskop C Mendistribusikan kamera film D Membuat skenario film E Menolak peredaran film yang tidak lulus sensor

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

LSF memiliki wewenang untuk memberikan tanda lulus sensor atau menolak seluruh/sebagian isi film jika tidak sesuai kriteria penyensoran.

Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 65

PRO

Yang dimaksud dengan 'Film Indonesia' menurut Permendikbud Nomor 30 Tahun 2019 adalah...

A Film yang diproduksi oleh perusahaan film Indonesia dengan sumber daya dalam negeri B Film yang hanya tayang di luar negeri C Film yang dibuat oleh orang asing di Indonesia D Film yang menggunakan bahasa Inggris sepenuhnya E Film animasi dari luar negeri

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Permendikbud No. 30 Tahun 2019 mendefinisikan film Indonesia berdasarkan kepemilikan modal perusahaan produser dan penggunaan SDM lokal.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengutamaan Film Indonesia dan Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 66

PRO

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2017, 'Manuskrip' adalah...

A Buku cetakan pabrik terbaru B Kliping koran hari ini C Majalah digital D Poster film E Naskah tangan yang menyimpan informasi sejarah/budaya berusia minimal 50 tahun

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Dalam Pasal 1 UU No. 5 Tahun 2017, Manuskrip didefinisikan sebagai naskah tulisan tangan yang mengandung nilai budaya dan sejarah yang telah berusia minimal 50 tahun.

Materi Terkait: Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 67

PRO

Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 melarang penyensoran film yang bertujuan untuk...

A Melindungi anak-anak B Mencegah konflik SARA C Menghambat perkembangan seni perfilman secara sepihak D Menjaga keamanan negara E Melindungi moral masyarakat

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pedoman penyensoran bertujuan untuk perlindungan, bukan untuk menghambat kreativitas sineas selama tidak melanggar batasan hukum.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 68

PRO

Dalam struktur Register Nasional Cagar Budaya (Permendikbudristek 36/2023), nomor registrasi diberikan setelah...

A Masuk koran B Baru mendaftar saja C Objek ditetapkan sebagai Cagar Budaya oleh pejabat berwenang D Dibawa ke luar negeri E Barang tersebut dijual

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pemberian nomor registrasi nasional dilakukan setelah adanya Surat Keputusan penetapan dari Bupati/Wali Kota, Gubernur, atau Menteri.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 69

PRO

Kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data sejarah merupakan tugas Pamong Budaya di bidang...

A Pencatatan Sipil B Kesejarahan C Perfilman D Permusiuman E Kesenian

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Permendikbudristek No 23 Tahun 2021 membagi tugas sesuai sub-bidang, di mana urusan sejarah masuk dalam bidang Kesejarahan.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Budaya

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 70

PRO

Menurut PP No. 66 Tahun 2015, yang dapat menjadi sumber pendanaan museum adalah...

A Pinjaman online B APBN, APBD, dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat C Hasil perjudian D Hanya dari penjualan koleksi E Hanya dari APBN

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

PP Nomor 66 Tahun 2015 Pasal 51 menjelaskan sumber pendanaan museum bisa berasal dari pemerintah maupun masyarakat/pihak lain yang sah.

Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 71

PRO

Dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya disebut...

A Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) B Buku Putih Kebudayaan Daerah C Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan D Strategi Kebudayaan Nasional E Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan kebudayaan di daerah (Kabupaten/Kota/Provinsi) beserta rekomendasi pemajuannya.

Materi Terkait: Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 72

PRO

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya wajib melaporkannya paling lama dalam jangka waktu...

A 14 hari sejak ditemukan B 3 hari sejak ditemukan C 7 hari sejak ditemukan D 30 hari sejak ditemukan E 60 hari sejak ditemukan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Menurut Pasal 23 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, setiap orang yang menemukan benda diduga cagar budaya wajib melaporkannya kepada instansi berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.

Materi Terkait: Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 73

PRO

Kegiatan eksibisi atau pemutaran film bagi khalayak umum dengan memungut bayaran merupakan bentuk usaha perfilman yang disebut...

A Usaha Pertunjukan Film B Usaha Pengarsipan Film C Usaha Pengedaran Film D Usaha Pembuatan Film E Usaha Produksi Film

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Usaha Pertunjukan Film adalah kegiatan penayangan film kepada khalayak umum, seperti di bioskop, baik dengan memungut bayaran maupun tidak.

Materi Terkait: Undang Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 74

PRO

Struktur Lembaga Sensor Film (LSF) menurut PP Nomor 18 Tahun 2014 terdiri dari unsur...

A Pegawai swasta industri film secara eksklusif B Aparatur peradilan dan jaksa C TNI dan Polri murni D Masyarakat sipil murni tanpa perwakilan negara E Masyarakat dan Pemerintah

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film, keanggotaan LSF berjumlah 17 orang yang terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah.

Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 75

PRO

Museum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah berhak mendapatkan sumber pendanaan, yang prioritas utamanya bersumber dari...

A Iuran wajib pengunjung B Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) langsung tanpa melalui daerah C Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) D Hibah swasta internasional yang tak terikat E Penjualan barang koleksi museum

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum, pendanaan Museum Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 76

PRO

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan oleh industri besar untuk tujuan komersial menurut PP Nomor 87 Tahun 2021 wajib memerlukan...

A Pembayaran pajak 50% ke kas negara B Restu dari Dewan Kesenian Daerah C Persetujuan Presiden Republik Indonesia D Pembagian keuntungan saham kepada seluruh rakyat E Izin pemanfaatan dari Menteri/Pemerintah Daerah dan skema bagi hasil/kompensasi

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, pemanfaatan oleh industri besar wajib mendapatkan izin dari Pemerintah dan ada mekanisme pembagian manfaat/kompensasi kepada pemilik atau pewaris budaya.

Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 77

PRO

Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) bertugas memberikan rekomendasi penetapan cagar budaya. Salah satu syarat menjadi anggota TACB sesuai PP Nomor 1 Tahun 2022 adalah...

A Merupakan pejabat eselon di instansi kebudayaan B Memiliki sertifikat kompetensi sebagai Ahli Cagar Budaya C Berusia minimal 50 tahun D Berasal dari anggota legislatif E Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan IV/a

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Sesuai Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022, anggota TACB (Tim Ahli Cagar Budaya) harus merupakan ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang telah memiliki sertifikat kompetensi Ahli Cagar Budaya.

Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 78

PRO

Berdasarkan Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013, status Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia dapat dicabut apabila terjadi hal berikut, kecuali...

A Nilai budaya pada WBTb tersebut berubah menjadi bertentangan dengan HAM B WBTb tersebut diklaim oleh negara lain C WBTb tersebut sudah tidak hidup atau punah di masyarakat D WBTb tersebut terbukti bukan milik komunitas yang mengusulkan E Terjadi perselisihan antar daerah mengenai asal-usul karya budaya

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Menurut Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda, pencabutan status WBTb dilakukan jika budaya itu punah, bertentangan dengan HAM, atau terbukti fiktif/palsu. Diklaim negara lain justru menuntut perlindungan lebih (bukan pencabutan).

Materi Terkait: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 th 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 79

PRO

Dalam Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015, tindakan kekerasan yang bersifat menyinggung, merendahkan, atau menghina martabat seseorang karena perbedaan agama, ras, atau suku disebut kekerasan berbasis...

A Tindak pidana korupsi B Pelecehan fisik C Kekerasan struktural D Perundungan (Bullying) E Diskriminasi SARA

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan, diskriminasi berdasarkan SARA merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dilarang di lingkungan pendidikan.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 80

PRO

Kriteria penyensoran film diatur dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019. Sebuah film dapat dilarang beredar apabila memuat unsur...

A Adegan yang menistakan, melecehkan, atau menodai agama B Penampilan tokoh sejarah yang kontroversial C Kritik sosial terhadap kebijakan negara dengan cara beradab D Cerita fiksi ilmiah tentang kehancuran bumi E Menggunakan bahasa daerah yang tidak dipahami seluruh rakyat

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019, film tidak lulus sensor/ditarik jika mengandung unsur penodaan agama, dorongan berbuat kekerasan, pornografi, perpecahan, dan pelanggaran hukum.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 81

PRO

Meskipun Permendikbud Nomor 30 Tahun 2019 mewajibkan kuota minimal 60% untuk pemutaran film Indonesia, kewajiban ini dapat dikecualikan apabila...

A Film asing lebih laku daripada film Indonesia B Jumlah pasokan film Indonesia yang lulus sensor tidak mencukupi untuk memenuhi kuota C Tidak ada penonton yang mau membeli tiket film Indonesia D Film Indonesia dinilai memiliki kualitas gambar yang rendah E Eksibitor lebih menyukai genre film dari Hollywood

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Sesuai Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengutamaan Film Indonesia, pengecualian dari kewajiban 60% dapat diberikan jika ketersediaan/pasokan film Indonesia yang memiliki Surat Tanda Lulus Sensor tidak mencukupi pemenuhan jam tayang.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengutamaan Film Indonesia dan Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 82

PRO

Unsur kegiatan tugas pokok Jabatan Fungsional Pamong Budaya berdasarkan Permendikbudristek Nomor 23 Tahun 2021 meliputi unsur...

A Pendidikan dan Penelitian B Diplomasi dan Perdagangan Budaya C Eksplorasi dan Ekskavasi Geologi D Perencanaan Pembangunan dan Tata Ruang E Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Budaya, tugas utamanya terdiri dari unsur Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Budaya

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 83

PRO

Syarat kompetensi bagi Kepala Museum yang diatur secara spesifik pada Permendikbudristek Nomor 24 Tahun 2022 adalah harus memiliki sertifikat kompetensi di bidang...

A Manajemen Keuangan Daerah B Permuseuman C Kepariwisataan dan ekonomi kreatif D Teknik sipil arsitektur E Administrasi keuangan negara

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum, pengelolaan museum harus didukung oleh SDM yang kompeten, salah satunya Kepala Museum yang diutamakan memiliki sertifikat kompetensi di bidang permuseuman.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 84

PRO

Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 36 Tahun 2023, pengusulan Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) untuk didaftarkan ke dalam Register Nasional Cagar Budaya dapat dilakukan oleh siapa saja, KECUALI...

A Setiap orang (masyarakat umum) B Warga Negara Asing yang tidak memiliki kepentingan/kuasa legal atas objek C Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota D Pemilik ODCB E Pemerintah Pusat

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya, pihak yang berhak mendaftar adalah pemilik, pengelola, pemerintah, dan masyarakat (warga negara Indonesia). WNA tanpa legalitas pemilikan/kuasa tidak memiliki hak tersebut langsung.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 85

PRO

Penghargaan kebudayaan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada individu atau lembaga yang berprestasi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan menurut UU Nomor 5 Tahun 2017 adalah...

A Bintang Mahaputra Adipradana B Satyalancana Kebudayaan C Satyalancana Karya Satya D Penghargaan Kebudayaan Nasional / Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma E Piala Citra

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sesuai UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah memberikan penghargaan kepada setiap orang atau lembaga atas prestasinya. Penghargaan tertinggi di bidang kebudayaan dari Presiden berupa Tanda Kehormatan (misalnya Bintang Budaya Parama Dharma).

Materi Terkait: Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 86

PRO

Tindakan pemugaran pada Bangunan Cagar Budaya menurut UU Nomor 11 Tahun 2010 wajib memperhatikan prinsip keaslian. Hal berikut adalah aspek keaslian yang harus dipertahankan, kecuali...

A Keaslian tata letak B Keaslian pemilik sah saat ini C Keaslian bahan D Keaslian bentuk E Keaslian pengerjaan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 77 UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemugaran harus memperhatikan keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan. 'Keaslian pemilik sah saat ini' tidak relevan dengan struktur fisik cagar budaya.

Materi Terkait: Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 87

PRO

Pengarsipan film merupakan wujud pelestarian sejarah bangsa. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2009, lembaga yang berwenang menjadi tempat penyimpanan arsip film tingkat nasional adalah...

A Lembaga Sensor Film B Kementerian Pertahanan C Sinematek Indonesia (Pusat Perfilman H. Usmar Ismail) sebagai rujukan tunggal D Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Perpustakaan Nasional E Perpustakaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, pengarsipan film dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan (ANRI) dan perpustakaan berskala nasional sebagai bagian dari dokumentasi budaya.

Materi Terkait: Undang Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 88

PRO

Film yang telah dinyatakan lulus sensor oleh LSF dibuktikan dengan diterbitkannya...

A Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) B Sertifikat HAKI Film C Plakat Penghargaan LSF D Izin Keramaian dari Kepolisian E Surat Keterangan Hak Tayang

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Sesuai PP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film, bukti lulus sensor untuk suatu film dan iklan film adalah diterbitkannya Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) oleh LSF.

Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 89

PRO

Dalam kegiatan pemanfaatan koleksi, sebuah museum diperbolehkan meminjamkan koleksinya kepada pihak lain. Menurut PP Nomor 66 Tahun 2015, peminjaman koleksi museum ke luar negeri harus mendapat izin dari...

A Presiden atas usulan Gubernur B Direktur Jenderal Bea Cukai C Kepala Kepolisian Negara D Kepala Museum Nasional tanpa campur tangan menteri E Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Dalam PP Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum diatur bahwa pengeluaran atau peminjaman koleksi museum ke luar wilayah Republik Indonesia wajib mendapatkan izin tertulis dari Menteri (Mendikbudristek).

Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 90

PRO

Dokumen yang memuat arah kebijakan, strategi, dan rencana program Pemajuan Kebudayaan pada tingkat nasional yang disusun oleh Menteri disebut...

A Pokok Pikiran Kebudayaan Nasional B Strategi Kebudayaan C Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan D Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) E Buku Panduan Budaya Nasional

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dokumen arah dan rencana jangka panjang di tingkat nasional dinamakan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK).

Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 91

PRO

Berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2022, pemilik Cagar Budaya yang mengelola dan melestarikan cagar budaya dengan baik dapat diberikan kompensasi berupa...

A Kenaikan pangkat tanpa syarat B Penghapusan seluruh denda tilang kendaraan C Beasiswa penuh untuk seluruh keluarga D Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) E Pemberian jabatan di pemerintahan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, pemerintah dapat memberikan kompensasi kepada pemilik/pengelola cagar budaya, salah satunya berupa insentif pajak seperti keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 92

PRO

Sesuai dengan pedoman penetapan Warisan Budaya Takbenda (Permendikbud No. 106/2013) yang mengadopsi Konvensi UNESCO 2003, seni pertunjukan seperti Tari Kecak masuk ke dalam domain...

A Tradisi dan ekspresi lisan B Seni Pertunjukan C Kemahiran kerajinan tradisional D Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta E Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Menurut Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda, Tari Kecak secara spesifik diklasifikasikan ke dalam domain Seni Pertunjukan (Performing Arts).

Materi Terkait: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 th 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 93

PRO

Jika pihak sekolah terbukti membiarkan terjadinya kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, maka berdasarkan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015, sekolah/kepala sekolah dapat dikenakan sanksi berupa...

A Teguran lisan, tertulis, dan/atau penurunan pangkat/pemberhentian dari jabatan B Pembubaran organisasi sekolah tanpa evaluasi C Penyitaan seluruh aset pribadi D Pengusiran dari wilayah daerah E Hukuman pidana mati

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 11 Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan, sanksi administratif bagi kepala sekolah/pendidik dapat berupa teguran lisan, tertulis, pengurangan hak, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 94

PRO

Film yang masuk dalam golongan usia penonton '13 tahun ke atas' menurut Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 harus memenuhi kriteria, salah satunya adalah...

A Menampilkan penyalahgunaan narkotika sebagai tokoh pahlawan B Hanya menayangkan film animasi atau kartun tanpa dialog C Tema film sesuai dengan perkembangan psikologis remaja dan tidak menampilkan kekerasan fatal D Boleh menampilkan adegan sadisme asalkan berakhir damai E Diwajibkan memuat adegan perjudian ringan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019, film kategori 13 tahun memiliki tema/cerita yang berisi nilai pendidikan/karakter yang sesuai dengan psikologis remaja, serta tidak menampilkan unsur kekerasan berat, pornografi, maupun penyalahgunaan napza.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 95

PRO

Terkait pengutamaan film Indonesia berdasarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2019, setiap pelaku usaha eksibisi wajib melaporkan pelaksanaan jam tayang film Indonesia kepada Menteri melalui...

A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah B Lembaga Sensor Film C Direktorat Jenderal Kebudayaan (atau Pusat Pengembangan Perfilman) D Sistem Informasi Manajemen Polisi Daerah E Dinas Ketenagakerjaan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Sesuai Permendikbud Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengutamaan Film Indonesia, pelaporan dilakukan secara berkala kepada Menteri yang membidangi urusan perfilman melalui unit kerja terkait (Pusbangfilm/Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Ditjen Kebudayaan).

Materi Terkait: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengutamaan Film Indonesia dan Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 96

PRO

Seorang Pamong Budaya Ahli Muda untuk dapat naik jabatan ke Ahli Madya membutuhkan pengumpulan...

A Masa bakti minimal 20 tahun di satu dinas B Gelar pendidikan minimal Doktor (S3) C Angka Kredit (AK) kumulatif dan lulus Uji Kompetensi D Rekomendasi dari tokoh adat internasional E Bintang jasa kepahlawanan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Budaya, kenaikan jenjang jabatan fungsional Pamong Budaya mensyaratkan terpenuhinya Angka Kredit kumulatif dan kelulusan Uji Kompetensi.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Budaya

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 97

PRO

Evaluasi dan penetapan Standarisasi Museum Tipe A, B, dan C dilakukan secara berkala oleh Pemerintah. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 24 Tahun 2022, masa berlaku sertifikat tipe museum tersebut adalah...

A Berlaku selamanya B 3 tahun C 1 tahun D 10 tahun E 5 tahun

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum, sertifikat tipe museum (Tipe A, B, atau C) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dievaluasi kembali.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 98

PRO

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 36 Tahun 2023, sebuah Cagar Budaya dapat dihapuskan dari Register Nasional Cagar Budaya jika...

A Musnah, hilang lebih dari 6 tahun, atau kehilangan nilai pentingnya B Telah dibeli oleh kolektor swasta nasional C Didaftarkan ke UNESCO sebagai World Heritage D Dikunjungi terlalu banyak wisatawan asing E Direnovasi dengan teknik modern

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya, penghapusan dilakukan jika cagar budaya musnah, hilang paling singkat 6 tahun, atau dicabut penetapannya karena tidak lagi memenuhi kriteria.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 99

PRO

Lembaga nonstruktural yang berfungsi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden dalam merumuskan kebijakan Pemajuan Kebudayaan menurut UU Nomor 5 Tahun 2017 belum dieksplisitkan secara utuh, namun dikenal dengan nomenklatur...

A Komite Kebudayaan Nasional B Badan Pelestarian Cagar Budaya C Lembaga Sensor Film D Komisi Nasional Hak Asasi Manusia E Dewan Kesenian Jakarta

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Pasal 50), Pemerintah dapat membentuk komite atau lembaga nonstruktural terkait kebudayaan (misal: Komite Kebudayaan Nasional) untuk menjalankan tugas strategis kebudayaan atas mandat UU.

Materi Terkait: Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 100

PRO

Zonasi pada kawasan Cagar Budaya sangat penting untuk melindungi fisik dan lanskap situs. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2010, zona yang ditetapkan untuk melindungi langsung batas terluar cagar budaya adalah...

A Zona Pengembangan B Zona Pemanfaatan C Zona Inti D Zona Komersial E Zona Penyangga

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Dalam UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, sistem Zonasi terdiri atas Zona Inti (pelindungan utama ruang Cagar Budaya berada), Zona Penyangga, Zona Pengembangan, dan Zona Penunjang. Zona Inti melindungi langsung area batas situs/bangunan tersebut.

Materi Terkait: Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh