Kisi-Kisi Resmi PermenPAN-RB 2026

SKB CPNS Penelaah Bahan Rekrutmen Hakim Agung

Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Penelaah Bahan Rekrutmen Hakim Agung. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.

Instansi Pembina
K/L Terkait
Silabus Materi
1 Jenjang / Sub-bidang
Durasi Ujian
90 Menit CAT BKN

Materi Pokok SKB CPNS Penelaah Bahan Rekrutmen Hakim Agung

Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Penelaah Bahan Rekrutmen Hakim Agung berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.

Kompetensi Umum

6 Indikator
Manajemen ASN Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023
Prinsip Dasar Pelayanan Publik dan UU No. 25 Tahun 2009
Etika Birokrasi, Integritas, dan Nilai-Nilai Anti-Korupsi
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)
Tugas, Fungsi, dan Wewenang Komisi Yudisial Berdasarkan UUD 1945
Wawasan Kebangsaan dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Kompetensi Khusus

12 Indikator
UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Persyaratan Calon Hakim Agung (PCHA) Jalur Karier dan Non-Karier
Tahapan Seleksi Hakim Agung: Administrasi, Kualitas, Kesehatan/Kepribadian, Rekam Jejak, dan Wawancara
Kriteria Integritas dan Kepribadian Tidak Tercela bagi Calon Hakim Agung
Teknik Penelaahan Berkas Administrasi dan Keabsahan Dokumen Rekrutmen
Metode Penilaian Rekam Jejak (Track Record) dan Investigasi Calon Hakim
Konsep Fit and Proper Test di Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Regulasi tentang Seleksi Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung (Tipikor, PHI, dll)
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPP) sebagai Instrumen Penilaian Karakter
Manajemen Data Peserta Seleksi dan Kerahasiaan Dokumen Negara
Analisis Kebutuhan Hakim Agung dan Pemetaan Kompetensi Hukum Spesifik

Simulasi Tryout SKB CAT Penelaah Bahan Rekrutmen Hakim Agung

Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Penelaah Bahan Rekrutmen Hakim Agung, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.

Katalog Semua Tryout
Sedang Disusun Tim Ahli

Tryout CAT SKB Penelaah Bahan Rekrutmen Hakim Agung Sedang Disiapkan

Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Penelaah Bahan Rekrutmen Hakim Agung berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.

Sistem CAT BKN
Durasi 90 menit & skema CAT resmi
Kisi-Kisi Terbaru
Sesuai materi pokok & tupoksi jabatan
Pembahasan Lengkap
Analisis jawaban & referensi regulasi
Ranking Nasional
Bandingkan skor se-Indonesia

Contoh Soal SKB Penelaah Bahan Rekrutmen Hakim Agung & Pembahasan

Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.

50 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/50
0%
Soal 1
Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, manakah dari nilai berikut yang merupakan bagian dari core values ASN 'BerAKHLAK'?
Kunci Jawaban: E
Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2023 menyebutkan core values ASN adalah BerAKHLAK yang merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
Materi Terkait: Manajemen ASN Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023
Soal 2
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009, prinsip 'tidak membedakan suku, ras, agama, dan antar golongan' merujuk pada asas...
Kunci Jawaban: E
UU No. 25 Tahun 2009 Pasal 4 menetapkan asas pelayanan publik, di mana poin g adalah persamaan perlakuan/tidak diskriminatif.
Materi Terkait: Prinsip Dasar Pelayanan Publik dan UU No. 25 Tahun 2009
Soal 3
Berdasarkan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, wewenang Komisi Yudisial dalam rekrutmen Hakim Agung adalah...
Kunci Jawaban: E
Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menyatakan Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga kehormatan hakim.
Materi Terkait: Tugas, Fungsi, dan Wewenang Komisi Yudisial Berdasarkan UUD 1945
Soal 4
Manakah yang merupakan syarat pengalaman kerja bagi calon hakim agung dari jalur karier menurut UU No. 3 Tahun 2009?
Kunci Jawaban: C
Pasal 7 angka 1 huruf a angka 4 UU No. 3 Tahun 2009 mensyaratkan calon hakim agung jalur karier berpengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 tahun menjadi hakim tinggi (diperbarui oleh Putusan MK menjadi 10 tahun).
Materi Terkait: Persyaratan Calon Hakim Agung (PCHA) Jalur Karier dan Non-Karier
Soal 5
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang menuntut pemerintah untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan adalah asas...
Kunci Jawaban: C
Asas tidak menyalahgunakan wewenang (non-detournement de pouvoir) melarang pejabat publik bertindak di luar lingkup tujuan pemberian wewenang tersebut.
Materi Terkait: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)
Soal 6
Dalam tahapan seleksi calon hakim agung, penilaian terhadap kepatutan harta kekayaan dan laporan pajak dilakukan pada tahap...
Kunci Jawaban: C
Analisis terhadap LHKPN dan kepatuhan pajak merupakan bagian krusial dalam tahap penilaian rekam jejak untuk menilai integritas calon.
Materi Terkait: Tahapan Seleksi Hakim Agung: Administrasi, Kualitas, Kesehatan/Kepribadian, Rekam Jejak, dan Wawancara
Soal 7
Sesuai UU No. 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial dalam melakukan seleksi calon hakim agung wajib melibatkan...
Kunci Jawaban: A
Pasal 14 UU No. 18 Tahun 2011 menegaskan bahwa dalam memilih calon hakim agung, Komisi Yudisial wajib melibatkan masyarakat.
Materi Terkait: UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
Soal 8
Seorang Penelaah Bahan Rekrutmen harus menjaga objektivitas. Sikap memegang teguh nilai-nilai kebenaran meskipun ada tekanan eksternal disebut...
Kunci Jawaban: B
Integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
Materi Terkait: Etika Birokrasi, Integritas, dan Nilai-Nilai Anti-Korupsi
Soal 9
Apa tujuan utama dari penelaahan berkas administrasi dalam proses rekrutmen hakim agung?
Kunci Jawaban: D
Penelaahan administrasi berfokus pada verifikasi keabsahan dokumen dan pemenuhan syarat-syarat formal yang ditetapkan undang-undang.
Materi Terkait: Teknik Penelaahan Berkas Administrasi dan Keabsahan Dokumen Rekrutmen
Soal 10
Berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga manakah yang memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung yang diusulkan oleh KY?
Kunci Jawaban: D
Sesuai Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan oleh Presiden.
Materi Terkait: Wawasan Kebangsaan dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Soal 11
Penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) bagi calon hakim agung bertujuan untuk...
Kunci Jawaban: D
KEPPH digunakan sebagai instrumen untuk menjaga perilaku, kemandirian, serta integritas hakim dalam menjalankan fungsinya.
Materi Terkait: Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPP) sebagai Instrumen Penilaian Karakter
Soal 12
Calon hakim agung jalur non-karier harus memiliki gelar doktor dan magister di bidang hukum dengan pengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya...
Kunci Jawaban: A
Pasal 7 UU No. 3 Tahun 2009 mensyaratkan bagi jalur non-karier berpengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya 20 tahun.
Materi Terkait: Persyaratan Calon Hakim Agung (PCHA) Jalur Karier dan Non-Karier
Soal 13
Penerapan manajemen data peserta seleksi harus memperhatikan kerahasiaan negara. Hal ini diatur dalam prinsip...
Kunci Jawaban: C
Manajemen data rekrutmen melibatkan data pribadi dan catatan rekam jejak yang bersifat rahasia dan harus dijaga keamanannya sesuai regulasi kearsipan dan perlindungan data pribadi.
Materi Terkait: Manajemen Data Peserta Seleksi dan Kerahasiaan Dokumen Negara
Soal 14
Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung direkrut untuk menangani perkara tertentu, contohnya adalah...
Kunci Jawaban: E
Hakim Ad Hoc di MA tersedia untuk pengadilan khusus seperti Tipikor dan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI).
Materi Terkait: Regulasi tentang Seleksi Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung (Tipikor, PHI, dll)
Soal 15
Dalam rekrutmen Hakim Agung, Fit and Proper Test di DPR merupakan tahap...
Kunci Jawaban: A
Fit and Proper test di DPR adalah mekanisme pemberian persetujuan terhadap calon yang telah diusulkan oleh KY sebelum ditetapkan oleh Presiden.
Materi Terkait: Konsep Fit and Proper Test di Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Soal 16
Penentuan kebutuhan jumlah hakim agung yang akan direkrut didasarkan pada...
Kunci Jawaban: E
Analisis kebutuhan dilakukan berdasarkan kebutuhan riil institusi Mahkamah Agung untuk menjaga keseimbangan beban penanganan perkara.
Materi Terkait: Analisis Kebutuhan Hakim Agung dan Pemetaan Kompetensi Hukum Spesifik
Soal 17
Salah satu kriteria utama integritas bagi calon hakim agung adalah 'Kepribadian tidak tercela', yang diukur melalui...
Kunci Jawaban: E
Kepribadian tidak tercela diukur dari rekam jejak moral, etika, dan kepatuhan terhadap aturan hidup bermasyarakat dan bernegara.
Materi Terkait: Kriteria Integritas dan Kepribadian Tidak Tercela bagi Calon Hakim Agung
Soal 18
Manakah lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan kesehatan dalam tahapan seleksi Hakim Agung?
Kunci Jawaban: D
Komisi Yudisial biasanya bekerja sama dengan Rumah Sakit Pemerintah (seperti RSPAD Gatot Soebroto) untuk melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh.
Materi Terkait: Tahapan Seleksi Hakim Agung: Administrasi, Kualitas, Kesehatan/Kepribadian, Rekam Jejak, dan Wawancara
Soal 19
Komisi Yudisial bersifat mandiri, yang berarti...
Kunci Jawaban: E
Kemandirian KY dimaksudkan agar pelaksanaan wewenangnya objektif dan tidak terintervensi oleh cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif.
Materi Terkait: Tugas, Fungsi, dan Wewenang Komisi Yudisial Berdasarkan UUD 1945
Soal 20
Dalam asas AAUPB, 'Asas Keterbukaan' mengamanatkan bahwa...
Kunci Jawaban: E
Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses informasi yang benar terkait penyelenggaraan negara dengan tetap menghormati batasan rahasia negara/pribadi.
Materi Terkait: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)
Soal 21
PRO
Dalam UU No. 20 Tahun 2023, sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada hal-hal berikut, KECUALI...
Kunci Jawaban: B
Sistem merit harus dilakukan secara objektif tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
Materi Terkait: Manajemen ASN Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 22
PRO
Dalam penelaahan dokumen rekrutmen, teknik 'Cross-Check' dilakukan dengan cara...
Kunci Jawaban: D
Cross-check adalah teknik verifikasi untuk memastikan kebenaran data dengan membandingkan sumber-sumber yang saling berkaitan (misal: Ijazah vs SK Kepangkatan).
Materi Terkait: Teknik Penelaahan Berkas Administrasi dan Keabsahan Dokumen Rekrutmen

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 23
PRO
Calon hakim agung harus bebas dari konflik kepentingan. Manakah situasi yang paling menunjukkan potensi konflik kepentingan dalam rekrutmen?
Kunci Jawaban: B
Konflik kepentingan muncul ketika kepentingan pribadi atau profesional lain dapat mempengaruhi objektivitas penilaian atau tugas hakim/tim seleksi.
Materi Terkait: Etika Birokrasi, Integritas, dan Nilai-Nilai Anti-Korupsi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 24
PRO
Metode investigasi rekam jejak calon hakim agung yang dilakukan dengan mendatangi lingkungan tempat tinggal dan tempat kerja calon disebut...
Kunci Jawaban: B
Klarifikasi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer mengenai integritas, rekam jejak, dan perilaku keseharian calon langsung dari lingkungannya.
Materi Terkait: Metode Penilaian Rekam Jejak (Track Record) dan Investigasi Calon Hakim

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 25
PRO
Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2011, usulan calon hakim agung oleh KY ke DPR harus memenuhi rasio...
Kunci Jawaban: B
Sesuai Pasal 18 UU No. 18 Tahun 2011, KY mengajukan 3 (tiga) nama calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung.
Materi Terkait: UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 26
PRO
Apa yang dimaksud dengan 'Kompetensi Hukum Spesifik' dalam pemetaan calon hakim agung?
Kunci Jawaban: C
MA membutuhkan hakim agung yang ahli di kamar-kamar tertentu (Pidana, Perdata, Agama, TUN, Militer), sehingga seleksi harus memetakan keahlian spesifik tersebut.
Materi Terkait: Analisis Kebutuhan Hakim Agung dan Pemetaan Kompetensi Hukum Spesifik

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 27
PRO
Dalam seleksi kualitas calon hakim agung, salah satu materi yang diujikan biasanya adalah...
Kunci Jawaban: B
Seleksi kualitas bertujuan mengukur kompetensi teknis hukum melalui penulisan karya tulis atau analisis kasus/putusan.
Materi Terkait: Tahapan Seleksi Hakim Agung: Administrasi, Kualitas, Kesehatan/Kepribadian, Rekam Jejak, dan Wawancara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 28
PRO
Prinsip 'Integritas' dalam KEPPH menuntut seorang hakim untuk...
Kunci Jawaban: D
KEPPH menetapkan 10 prinsip, salah satunya integritas yang menekankan pada kejujuran dan keteguhan moral hakim.
Materi Terkait: Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPP) sebagai Instrumen Penilaian Karakter

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 29
PRO
Penelaah bahan rekrutmen menemukan adanya ketidakaslian ijazah pada salah satu berkas calon. Tindakan yang paling tepat sesuai etika birokrasi adalah...
Kunci Jawaban: E
Integritas dan profesionalisme menuntut pelaporan temuan yang tidak sesuai prosedur atau mengandung unsur pemalsuan data kepada otoritas terkait.
Materi Terkait: Etika Birokrasi, Integritas, dan Nilai-Nilai Anti-Korupsi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 30
PRO
Sesuai regulasi, rahasia dokumen rekrutmen hakim agung yang termasuk dalam informasi yang dikecualikan menurut UU Keterbukaan Informasi Publik adalah...
Kunci Jawaban: C
Data medis dan psikologis merupakan informasi pribadi yang rahasia dan tidak dapat dibuka secara bebas kepada publik (pribadi yang dikecualikan).
Materi Terkait: Manajemen Data Peserta Seleksi dan Kerahasiaan Dokumen Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 31
PRO
Berapakah usia minimal dan maksimal untuk melamar sebagai Hakim Agung menurut UU No. 3 Tahun 2009?
Kunci Jawaban: D
Pasal 7 UU No. 3 Tahun 2009 menyatakan usia sekurang-kurangnya 45 tahun dan setinggi-tingginya 65 tahun.
Materi Terkait: UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 32
PRO
Dalam konsep rekrutmen modern, 'Fit and Proper Test' bertujuan untuk menguji dua aspek utama, yaitu...
Kunci Jawaban: D
Fit (cakap/kompeten) dan Proper (patut/berintegritas) adalah standar utama dalam memilih pejabat publik tinggi.
Materi Terkait: Konsep Fit and Proper Test di Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 33
PRO
Apa yang dimaksud dengan 'Asas Kecermatan' dalam AAUPB terkait proses seleksi?
Kunci Jawaban: C
Asas kecermatan mengharuskan panitia seleksi bertindak teliti agar tidak terjadi kesalahan yang merugikan hak calon atau kepentingan negara.
Materi Terkait: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 34
PRO
Seleksi Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung didasarkan pada kebutuhan mendesak. Manakah yang benar mengenai status Hakim Ad Hoc?
Kunci Jawaban: C
Hakim Ad Hoc diangkat untuk periode tertentu (misal 5 tahun) untuk menangani pengadilan khusus.
Materi Terkait: Regulasi tentang Seleksi Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung (Tipikor, PHI, dll)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 35
PRO
Wawasan kebangsaan dalam rekrutmen hakim agung penting untuk memastikan bahwa calon...
Kunci Jawaban: D
Hakim Agung sebagai benteng terakhir keadilan harus memiliki jiwa nasionalisme dan komitmen kuat pada dasar negara Pancasila.
Materi Terkait: Wawasan Kebangsaan dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 36
PRO
Penelaahan keabsahan dokumen melibatkan pengecekan 'Legalitas' dokumen. Dokumen dikatakan memiliki legalitas jika...
Kunci Jawaban: A
Legalitas berkaitan dengan kewenangan penerbit dokumen dan validitas administratif dokumen tersebut secara hukum.
Materi Terkait: Teknik Penelaahan Berkas Administrasi dan Keabsahan Dokumen Rekrutmen

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 37
PRO
Investigasi rekam jejak calon hakim agung sering kali melibatkan koordinasi dengan lembaga lain, KECUALI...
Kunci Jawaban: D
KY biasanya bekerja sama dengan KPK (harta), PPATK (transaksi), dan MA (rekam jejak profesi). BAKN adalah alat kelengkapan DPR yang tidak terkait langsung dengan investigasi calon individu.
Materi Terkait: Metode Penilaian Rekam Jejak (Track Record) dan Investigasi Calon Hakim

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 38
PRO
Manakah wewenang KY yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2011 terkait pengawasan?
Kunci Jawaban: B
KY berwenang menerima laporan masyarakat, melakukan verifikasi, dan investigasi terhadap dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim.
Materi Terkait: UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 39
PRO
Seorang ASN Penelaah Bahan Rekrutmen dilarang menerima pemberian dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan jabatan. Hal ini merupakan upaya pencegahan...
Kunci Jawaban: A
Pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban adalah gratifikasi yang dilarang karena dapat merusak integritas proses rekrutmen.
Materi Terkait: Etika Birokrasi, Integritas, dan Nilai-Nilai Anti-Korupsi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 40
PRO
Penelaahan rekam jejak calon hakim agung juga mencakup aspek 'Ketaatan Pajak'. Dokumen apa yang menjadi bukti utama?
Kunci Jawaban: C
Kepatuhan pajak dibuktikan melalui pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang menunjukkan ketaatan warga negara terhadap kewajiban fiskal.
Materi Terkait: Teknik Penelaahan Berkas Administrasi dan Keabsahan Dokumen Rekrutmen

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 41
PRO
Berapakah jumlah maksimal Hakim Agung yang ada di Mahkamah Agung menurut UU No. 3 Tahun 2009?
Kunci Jawaban: E
Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa Hakim Agung paling banyak 60 (enam puluh) orang.
Materi Terkait: UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 42
PRO
Dalam tahap wawancara terbuka, masyarakat diperbolehkan untuk...
Kunci Jawaban: B
Transparansi dalam wawancara terbuka memungkinkan masyarakat memantau proses dan memberikan informasi tambahan mengenai integritas calon.
Materi Terkait: Tahapan Seleksi Hakim Agung: Administrasi, Kualitas, Kesehatan/Kepribadian, Rekam Jejak, dan Wawancara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 43
PRO
Asas 'Kepastian Hukum' dalam proses rekrutmen berarti bahwa...
Kunci Jawaban: D
Kepastian hukum menjamin bahwa proses dilakukan sesuai 'rule of the game' yang telah ditetapkan sejak awal.
Materi Terkait: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 44
PRO
Salah satu instrumen penting dalam menjaga kerahasiaan data rekrutmen digital adalah penggunaan...
Kunci Jawaban: E
Keamanan data digital pada sistem rekrutmen memerlukan enkripsi dan kontrol akses (user level) untuk mencegah kebocoran informasi sensitif calon.
Materi Terkait: Manajemen Data Peserta Seleksi dan Kerahasiaan Dokumen Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 45
PRO
Penelaah Bahan Rekrutmen bertugas menyusun 'Shortlist' (daftar pendek) calon. Dasar utama penyusunan shortlist adalah...
Kunci Jawaban: A
Shortlist disusun secara objektif berdasarkan hasil penilaian kumulatif yang memenuhi kriteria minimum (passing grade).
Materi Terkait: Teknik Penelaahan Berkas Administrasi dan Keabsahan Dokumen Rekrutmen

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 46
PRO
Mengapa rekam jejak kesehatan jiwa (psikologis) sangat vital bagi calon Hakim Agung?
Kunci Jawaban: C
Kesehatan jiwa berkaitan dengan kemampuan kognitif, integritas kepribadian, dan ketahanan dalam menghadapi tekanan berat di Mahkamah Agung.
Materi Terkait: Tahapan Seleksi Hakim Agung: Administrasi, Kualitas, Kesehatan/Kepribadian, Rekam Jejak, dan Wawancara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 47
PRO
Dalam UU No. 25 Tahun 2009, masyarakat berhak melakukan pengaduan atas pelayanan publik. Bagi KY, hal ini relevan jika...
Kunci Jawaban: A
Pelayanan publik KY mencakup proses rekrutmen yang harus akuntabel. Jika ada maladministrasi, masyarakat berhak mengadu.
Materi Terkait: Prinsip Dasar Pelayanan Publik dan UU No. 25 Tahun 2009

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 48
PRO
Salah satu prinsip etika birokrasi adalah 'Transparansi'. Namun, transparansi dalam rekrutmen Hakim Agung dibatasi oleh...
Kunci Jawaban: B
Transparansi tidak boleh melanggar hak privasi (seperti riwayat medis atau detail keluarga yang tidak relevan dengan jabatan).
Materi Terkait: Etika Birokrasi, Integritas, dan Nilai-Nilai Anti-Korupsi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 49
PRO
Pemetaan kompetensi hukum spesifik memastikan MA memiliki hakim agung yang ahli dalam 'Cyber Law'. Kebutuhan ini meningkat karena...
Kunci Jawaban: E
Kompetensi harus relevan dengan perkembangan hukum dan jenis perkara yang masuk ke Mahkamah Agung.
Materi Terkait: Analisis Kebutuhan Hakim Agung dan Pemetaan Kompetensi Hukum Spesifik

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 50
PRO
Manakah pernyataan yang BENAR mengenai hubungan KY dan MA dalam hal rekrutmen hakim?
Kunci Jawaban: A
KY adalah lembaga mandiri yang berperan dalam 'checks and balances' kekuasaan kehakiman untuk memastikan rekrutmen hakim agung objektif.
Materi Terkait: Tugas, Fungsi, dan Wewenang Komisi Yudisial Berdasarkan UUD 1945

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Dasar Hukum & Regulasi Jabatan

Informasi mengenai jabatan Penelaah Bahan Rekrutmen Hakim Agung pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.

PermenPANRB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah
Dasar Acuan Sah
KepmenPANRB Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah
Dasar Acuan Sah

Tips & Strategi Lolos SKB Penelaah Bahan Rekrutmen Hakim Agung

Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Penelaah Bahan Rekrutmen Hakim Agung semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.

1

Kuasai Regulasi Pokok

Minimal 20-30% soal SKB menguji pemahaman peraturan perundangan dan tusi instansi pembina.

2

Simulasi Berbasis Studi Kasus

Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.

3

Manajemen Waktu CAT

Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.

4

Evaluasi Melalui Tryout Rutin

Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.

Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Penelaah Bahan Rekrutmen Hakim Agung, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.

Pertanyaan Seputar SKB Penelaah Bahan Rekrutmen Hakim Agung

Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.

Materi SKB CPNS Penelaah Bahan Rekrutmen Hakim Agung menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.

Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait

Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.