Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Pelelang. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Pelelang berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Kompetensi Umum
5 Indikator
Dasar-dasar hukum mengenai Lelang di Indonesia
Prinsip-prinsip umum pengelolaan kekayaan negara
Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)
Etika profesi dan kode etik Pejabat Lelang
Pemahaman mengenai Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD)
Kompetensi Khusus
10 Indikator
Prosedur pendaftaran dan verifikasi peserta lelang
Analisis keabsahan dokumen persyaratan lelang
Tata cara pelaksanaan lelang (Lelang Eksekusi, Non-eksekusi Wajib, dan Non-eksekusi Sukarela)
Teknis pemanduan lelang (Opening, Bidding, Closing) dan penetapan pemenang
Pembuatan Risalah Lelang sebagai akta otentik
Penguasaan sistem aplikasi lelang elektronik (e-Auction)
Ketentuan pengumuman lelang dan uang jaminan
Peraturan mengenai bea lelang dan pajak terkait lelang
Penyelesaian sengketa lelang dan pembatalan lelang
Administrasi pelaporan dan penyetoran hasil lelang
Simulasi Tryout SKB CAT Pelelang
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Pelelang, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Pelelang berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.
Sistem CAT BKN
Durasi 90 menit & skema CAT resmi
Kisi-Kisi Terbaru
Sesuai materi pokok & tupoksi jabatan
Pembahasan Lengkap
Analisis jawaban & referensi regulasi
Ranking Nasional
Bandingkan skor se-Indonesia
Bank Soal Drill SKB 2026
Akses 300 Soal SKB Pelelang Lengkap
Drill ratusan soal kompetensi bidang teknis lengkap dengan analisis pembahasan komprehensif untuk memaksimalkan peluang lulus ranking 1 di formasi Anda.
✓ Sesuai Kisi-kisi CAT BKN✓ Pembahasan Analisis Mendalam✓ Update Soal Rutin✓ Akses Aktif 1 Tahun
Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.
50 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/50
0%
Soal 1
Peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial yang hingga saat ini masih menjadi dasar hukum utama pelaksanaan lelang di Indonesia adalah...
Kunci Jawaban: B
Dasar hukum lelang di Indonesia secara historis dan mendasar mengacu pada Vendu Reglement (Ordonantie 28 Februari 1908) Staatsblad 1908:189.
Materi Terkait: Dasar-dasar hukum mengenai Lelang di Indonesia
Soal 2
Penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang disebut...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan PMK No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Lelang didefinisikan sebagai penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga kompetitif.
Materi Terkait: Dasar-dasar hukum mengenai Lelang di Indonesia
Soal 3
Manakah di bawah ini yang merupakan salah satu dari asas umum pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)?
Kunci Jawaban: E
Asas pengelolaan BMN meliputi asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai (PP No. 27/2014 jo PP No. 28/2020).
Materi Terkait: Prinsip-prinsip umum pengelolaan kekayaan negara
Soal 4
Unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang adalah...
Kunci Jawaban: B
DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) memiliki fungsi teknis dalam pembinaan dan pelaksanaan lelang di Indonesia sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
Materi Terkait: Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)
Soal 5
Seorang Pejabat Lelang dilarang membeli barang yang dilelang di hadapannya, kecuali dalam hal...
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan kode etik dan aturan kepegawaian serta PMK 213/2020, Pejabat Lelang dilarang membeli barang yang dilelang di hadapannya demi menjaga objektivitas dan integritas.
Materi Terkait: Etika profesi dan kode etik Pejabat Lelang
Soal 6
Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah disebut...
Kunci Jawaban: E
Definisi Barang Milik Negara (BMN) sesuai UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau perolehan lain yang sah.
Materi Terkait: Pemahaman mengenai Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD)
Soal 7
Dalam prosedur lelang melalui e-Auction, verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan peserta dilakukan oleh...
Kunci Jawaban: A
Pejabat Lelang berwenang dan bertugas melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan yang diunggah oleh calon peserta lelang untuk menentukan status 'Verifikasi' atau 'Diskualifikasi'.
Materi Terkait: Prosedur pendaftaran dan verifikasi peserta lelang
Soal 8
Lelang yang dilaksanakan berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu guna memenuhi kewajiban pembayaran hutang, digolongkan sebagai...
Kunci Jawaban: C
PMK 213/PMK.06/2020 menjelaskan Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan pengadilan atau dokumen lain untuk pemenuhan kewajiban.
Materi Terkait: Tata cara pelaksanaan lelang (Lelang Eksekusi, Non-eksekusi Wajib, dan Non-eksekusi Sukarela)
Soal 9
Tahapan dalam teknis pemanduan lelang di mana Pejabat Lelang membacakan kepala Risalah Lelang disebut...
Kunci Jawaban: C
Tahap Opening meliputi pembukaan lelang, pembacaan ketentuan lelang, dan identitas barang yang tertuang dalam kepala Risalah Lelang.
Risalah Lelang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Pihak yang berwenang membuat Risalah Lelang adalah...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan Vendu Reglement, Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang.
Materi Terkait: Pembuatan Risalah Lelang sebagai akta otentik
Soal 11
Aplikasi resmi yang digunakan untuk melaksanakan lelang secara daring (online) di lingkungan DJKN adalah...
Kunci Jawaban: C
Domain lelang.go.id adalah portal resmi e-Auction yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Materi Terkait: Penguasaan sistem aplikasi lelang elektronik (e-Auction)
Soal 12
Berapakah batas waktu minimal pengumuman lelang ulang untuk barang bergerak jika lelang sebelumnya tidak ada peminat?
Kunci Jawaban: C
Dalam hal lelang ulang, jangka waktu pengumuman dapat dipersingkat. Untuk barang bergerak, pengumuman lelang ulang dilakukan paling sedikit 5 hari kalender sebelum hari pelaksanaan lelang (PMK 213/2020).
Materi Terkait: Ketentuan pengumuman lelang dan uang jaminan
Soal 13
Uang Jaminan Penawaran Lelang (UJPL) yang disetorkan oleh calon peserta lelang besarannya adalah...
Kunci Jawaban: B
Sesuai PMK 213/2020, besaran uang jaminan ditentukan oleh penjual dengan rentang 20% sampai dengan 50% dari nilai limit.
Materi Terkait: Ketentuan pengumuman lelang dan uang jaminan
Soal 14
Bea lelang merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dipungut dari pelaksanaan lelang. Bea lelang pembeli untuk lelang eksekusi barang tidak bergerak adalah sebesar...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kemenkeu (seperti PP 62/2020 atau update terbaru), bea lelang pembeli untuk eksekusi barang tidak bergerak umumnya 2%.
Materi Terkait: Peraturan mengenai bea lelang dan pajak terkait lelang
Soal 15
Pajak yang wajib dibayar oleh pembeli atas perolehan hak tanah dan/atau bangunan melalui lelang adalah...
Kunci Jawaban: E
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
Materi Terkait: Peraturan mengenai bea lelang dan pajak terkait lelang
Soal 16
Sengketa yang terjadi akibat pelaksanaan lelang dapat digugat melalui jalur...
Kunci Jawaban: C
Sengketa perdata lelang (misal keabsahan kepemilikan) diajukan ke PN, sedangkan sengketa administrasi terhadap produk pejabat publik (Risalah Lelang/SK) ke PTUN.
Materi Terkait: Penyelesaian sengketa lelang dan pembatalan lelang
Soal 17
Pembatalan lelang yang dilakukan atas permintaan penjual dapat dilakukan paling lambat...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan PMK 213/2020, pembatalan lelang atas permintaan penjual diajukan paling lambat sebelum lelang dimulai (untuk e-auction tipe closed bidding sebelum batas akhir penawaran).
Materi Terkait: Penyelesaian sengketa lelang dan pembatalan lelang
Soal 18
Hasil bersih lelang harus segera disetorkan oleh Kantor Lelang/Pejabat Lelang kepada...
Kunci Jawaban: B
Setelah dipotong bea lelang dan pajak-pajak, hasil bersih lelang menjadi hak penjual dan harus disetorkan kepada penjual sesuai ketentuan yang berlaku.
Materi Terkait: Administrasi pelaporan dan penyetoran hasil lelang
Soal 19
Laporan harian atau bulanan mengenai pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas II wajib disampaikan kepada...
Kunci Jawaban: D
Pejabat Lelang Kelas II berada di bawah pembinaan dan pengawasan KPKNL, sehingga laporan harus disampaikan ke Kepala KPKNL terkait.
Materi Terkait: Administrasi pelaporan dan penyetoran hasil lelang
Soal 20
Penawaran lelang yang dilakukan dengan cara mengirimkan data penawaran melalui aplikasi tanpa diketahui oleh peserta lain secara real-time disebut...
Kunci Jawaban: C
Closed Bidding adalah cara penawaran tertulis melalui aplikasi lelang di mana antar peserta tidak mengetahui jumlah penawaran lawan sebelum waktu pembukaan.
Materi Terkait: Penguasaan sistem aplikasi lelang elektronik (e-Auction)
Soal 21
PRO
Dalam hierarki hukum lelang di Indonesia, kedudukan PMK tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang adalah sebagai...
Kunci Jawaban: B
PMK (Peraturan Menteri Keuangan) merupakan regulasi turunan yang mengatur teknis pelaksanaan guna mengimplementasikan peraturan yang lebih tinggi seperti Vendu Reglement.
Materi Terkait: Dasar-dasar hukum mengenai Lelang di Indonesia
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
DJKN memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan atas usulan pemindahtanganan BMN dalam bentuk lelang. Hal ini merupakan perwujudan peran DJKN sebagai...
Kunci Jawaban: A
Menteri Keuangan adalah Pengelola Barang Milik Negara, yang secara fungsional dilaksanakan oleh DJKN.
Materi Terkait: Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Apabila peserta lelang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka statusnya dinyatakan sebagai...
Kunci Jawaban: C
Wanprestasi terjadi ketika pemenang lelang tidak melunasi sisa harga lelang dan bea lelang dalam waktu 5 hari kerja setelah pelaksanaan lelang (PMK 213/2020).
Materi Terkait: Prosedur pendaftaran dan verifikasi peserta lelang
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam analisis keabsahan dokumen, Pejabat Lelang menemukan bahwa sertifikat tanah yang akan dilelang sedang dalam status blokir internal oleh BPN. Tindakan yang paling tepat adalah...
Kunci Jawaban: B
Pejabat Lelang harus memastikan objek lelang bebas dari sengketa atau hambatan hukum (clean and clear) sebelum pelaksanaan lelang.
Pada saat bidding (penawaran), jika terdapat dua peserta memberikan penawaran yang sama pada detik yang sama dalam sistem closed bidding, maka pemenang ditentukan berdasarkan...
Kunci Jawaban: B
Dalam sistem aplikasi lelang, jika nilai penawaran sama, sistem atau aturan biasanya memprioritaskan yang menyetor uang jaminan lebih awal atau sesuai algoritma waktu server yang tercatat.
Pejabat Lelang dapat menolak melaksanakan lelang jika...
Kunci Jawaban: E
Legalitas subjek dan objek adalah syarat mutlak. Jika dokumen asli tidak dapat diperlihatkan/diverifikasi, Pejabat Lelang wajib menolak pelaksanaan lelang.
PPh Final Pasal 25 atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam lelang wajib disetor oleh...
Kunci Jawaban: B
Pajak Penghasilan (PPh) atas pengalihan hak adalah kewajiban pihak yang melepaskan hak (penjual), kecuali ditentukan lain oleh undang-undang pajak khusus.
Materi Terkait: Peraturan mengenai bea lelang dan pajak terkait lelang
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Jika dalam pelaksanaan lelang terdapat gangguan teknis pada sistem e-Auction yang menyebabkan koneksi terputus secara nasional, Pejabat Lelang dapat...
Kunci Jawaban: D
PMK 213/2020 mengatur prosedur dalam hal terjadi gangguan teknis sistem, di mana jadwal dapat disesuaikan atau dilakukan penundaan.
Materi Terkait: Penguasaan sistem aplikasi lelang elektronik (e-Auction)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Informasi mengenai jabatan Pelelang pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.
PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Dasar Acuan Sah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pelelang
Dasar Acuan Sah
Tips & Strategi Lolos SKB Pelelang
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Pelelang semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.
3
Manajemen Waktu CAT
Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.
4
Evaluasi Melalui Tryout Rutin
Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Pelelang, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB Pelelang
Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.
Materi SKB CPNS Pelelang menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.
Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait
Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.