Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Penyelidik Tindak Pidana Korupsi. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.
Materi Pokok SKB CPNS Penyelidik Tindak Pidana Korupsi
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Penyelidik Tindak Pidana Korupsi berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Penyelidik Tindak Pidana Korupsi Ahli Pertama
Ahli Pertama
Kemampuan Umum
3 Indikator
Penanganan, Pengelolaan Data, dan Informasi terkait Tindak Pidana Korupsi
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Penyelidik Tindak Pidana Korupsi, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout CAT SKB Penyelidik Tindak Pidana Korupsi Sedang Disiapkan
Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Penyelidik Tindak Pidana Korupsi berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.
Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.
50 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/50
0%
Soal 1
Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai...
Kunci Jawaban: A
Pasal 1 angka 5 UU Nomor 19 Tahun 2019 menyatakan penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan.
Pelacakan aset (asset tracing) dalam penanganan korupsi bertujuan utama untuk...
Kunci Jawaban: A
Pelacakan aset bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan kekayaan hasil korupsi guna optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara (asset recovery).
Materi Terkait: Pelaksanaan Pelacakan Aset
Soal 4
Tindakan pertama yang benar dalam penanganan barang bukti elektronik berupa telepon genggam yang ditemukan menyala adalah...
Kunci Jawaban: D
Prinsip utama bukti elektronik adalah menjaga integritas data. Telepon yang menyala sebaiknya dijaga tetap menyala dan segera dimasukkan ke dalam Faraday Bag untuk memutus sinyal.
Materi Terkait: Penanganan Pertama Barang Bukti Elektronik
Soal 5
Benda yang disita karena digunakan sebagai alat untuk melakukan korupsi atau merupakan hasil dari korupsi disebut...
Kunci Jawaban: B
Barang bukti adalah benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan atau benda yang dihasilkan dari kejahatan yang diperlukan dalam pembuktian perkara.
Materi Terkait: Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan
Soal 6
Pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berjasa dalam membantu upaya pencegahan korupsi diatur dalam...
Kunci Jawaban: B
PP Nomor 43 Tahun 2018 mengatur tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Materi Terkait: Pengelolaan pemberian penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Soal 7
Berikut adalah jenis data yang dikelola dalam sistem informasi KPK untuk mendukung penanganan perkara, kecuali...
Kunci Jawaban: D
Sistem informasi perkara mengelola data saksi, tersangka, bukti, dan aset. Data afiliasi politik partai secara umum bukan bagian dari basis data teknis penanganan perkara.
Materi Terkait: Penanganan, Pengelolaan Data, dan Informasi terkait Tindak Pidana Korupsi
Soal 8
Dukungan administratif dan teknis operasional dalam penanganan perkara korupsi di KPK merupakan tanggung jawab dari unit...
Kunci Jawaban: C
Manajemen dukungan perkara melibatkan kesekretariatan dan unit pendukung operasional untuk memastikan kelancaran administrasi penyidikan dan penyelidikan.
Penyusunan kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia harus mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah nasional yang disebut...
Kunci Jawaban: C
Kebijakan strategis pemberantasan korupsi (seperti Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) diselaraskan dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).
Kajian hukum terkait kelembagaan KPK seringkali membahas mengenai status KPK sebagai lembaga negara dalam rumpun eksekutif menurut UU terbaru, yaitu...
Kunci Jawaban: E
UU Nomor 19 Tahun 2019 menegaskan bahwa KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam pelaksanaan tugasnya bersifat independen.
Materi Terkait: Penyusunan pendapat dan kajian hukum terkait pemberantasan korupsi dan kelembagaan KPK
Soal 11
Dalam manajemen penanganan perkara, KPK dapat mewakili kepentingan negara dalam gugatan perdata terkait pengembalian kerugian negara. Hal ini merupakan bagian dari tugas...
Kunci Jawaban: E
Tugas litigasi non-pidana bagi KPK sering kali berkaitan dengan gugatan perdata untuk pengembalian kerugian negara yang belum tertutup oleh pidana uang pengganti.
Materi Terkait: Manajemen Penanganan Perkara/Litigasi dan Non Litigasi yang terkait tugas dan kewenangan KPK
Soal 12
Penanganan barang bukti elektronik harus memenuhi standar ISO/IEC 27037 yang mengatur tentang...
Kunci Jawaban: A
ISO/IEC 27037 adalah standar internasional untuk identifikasi, pengumpulan, akuisisi, dan preservasi bukti digital.
Materi Terkait: Penanganan Pertama Barang Bukti Elektronik
Soal 13
Barang sitaan yang telah diputus oleh hakim untuk dirampas bagi negara dan memiliki kekuatan hukum tetap disebut...
Kunci Jawaban: B
Barang rampasan negara adalah barang bukti yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.
Materi Terkait: Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan
Soal 14
Prinsip 'Follow the Money' dalam penyelidikan korupsi lebih menekankan pada...
Kunci Jawaban: D
Follow the money adalah teknik penyelidikan yang mengikuti aliran dana untuk menemukan pelaku dan aset hasil korupsi, berbeda dengan follow the suspect.
Kebijakan Nasional 'Stranas PK' memiliki fokus pada sektor-sektor berikut, kecuali...
Kunci Jawaban: A
Fokus Stranas PK biasanya pada perizinan/tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum/reformasi birokrasi. Pertahanan keamanan nasional secara spesifik bukan fokus utama operasional Stranas PK.
Pendapat hukum (Legal Opinion) yang disusun oleh penyelidik korupsi harus memenuhi syarat 'Objectivity', yaitu...
Kunci Jawaban: B
Objektif berarti kajian hukum didasarkan pada fakta dan aturan yang berlaku tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi atau tekanan luar.
Materi Terkait: Penyusunan pendapat dan kajian hukum terkait pemberantasan korupsi dan kelembagaan KPK
Soal 20
Salah satu bentuk upaya non-litigasi KPK dalam pemberantasan korupsi adalah melalui kegiatan...
Kunci Jawaban: C
Koordinasi dan supervisi (Korsup) adalah fungsi KPK yang bersifat non-litigasi untuk memperkuat institusi penegak hukum lain dan pemda.
Materi Terkait: Manajemen Penanganan Perkara/Litigasi dan Non Litigasi yang terkait tugas dan kewenangan KPK
Soal 21
PRO
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Nomor 19 Tahun 2019, pelaksanaan penyadapan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan oleh KPK harus...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, penyadapan tidak lagi memerlukan izin tertulis dari Dewan Pengawas, melainkan cukup dengan mekanisme pemberitahuan kepada Dewan Pengawas.
Data yang diperoleh dari media sosial tersangka dapat dijadikan bukti digital jika memenuhi aspek 'Chain of Custody', yaitu...
Kunci Jawaban: D
Chain of custody adalah pemeliharaan catatan kronologis penanganan bukti untuk menjamin keaslian dan integritas bukti sejak ditemukan hingga persidangan.
Materi Terkait: Penanganan Pertama Barang Bukti Elektronik
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penyitaan aset korporasi yang terlibat tindak pidana korupsi harus memperhatikan prinsip 'Proportionality', yang berarti...
Kunci Jawaban: E
Proporsionalitas berarti penyitaan harus sebanding dengan nilai kerugian negara atau dugaan hasil kejahatan, tanpa mematikan operasional korporasi secara semena-mena jika tidak perlu.
Materi Terkait: Pelaksanaan Pelacakan Aset
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Salah satu bentuk dukungan litigasi adalah penyusunan 'Amicus Curiae', yaitu...
Kunci Jawaban: A
Amicus Curiae atau 'sahabat pengadilan' adalah praktik hukum yang memungkinkan pihak ketiga yang tidak terkait langsung dengan perkara untuk memberikan masukan hukum kepada hakim.
Materi Terkait: Manajemen Penanganan Perkara/Litigasi dan Non Litigasi yang terkait tugas dan kewenangan KPK
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam manajemen perkara, strategi 'Case Building' berfokus pada...
Kunci Jawaban: D
Case building adalah penguatan konstruksi perkara dengan mengumpulkan bukti-bukti yang saling mengunci (corroboration) sebelum naik ke tahap selanjutnya.
Tindakan 'Injunction' atau perintah pengadilan dalam litigasi non-pidana korupsi bertujuan untuk...
Kunci Jawaban: A
Injunction adalah perintah pengadilan untuk mencegah suatu pihak melakukan tindakan tertentu yang dapat merugikan (misalnya memindahkan aset hasil korupsi sebelum putusan tetap).
Materi Terkait: Manajemen Penanganan Perkara/Litigasi dan Non Litigasi yang terkait tugas dan kewenangan KPK
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Informasi mengenai jabatan Penyelidik Tindak Pidana Korupsi pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.
PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Dasar Acuan Sah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak Pidana Korupsi
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Penyelidik Tindak Pidana Korupsi semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.
3
Manajemen Waktu CAT
Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.
4
Evaluasi Melalui Tryout Rutin
Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Penyelidik Tindak Pidana Korupsi, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.
Materi SKB CPNS Penyelidik Tindak Pidana Korupsi menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.
Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait
Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.