SKB CPNS Pranata Kerukunan Umat Beragama

Soal 1

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN yang terbukti melakukan pelanggaran berat berupa tidak setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah akan dikenakan sanksi berupa...

A Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana B Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 50% C Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat D Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun E Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Menurut UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, salah satu kewajiban utama ASN adalah setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Pelanggaran terhadap kewajiban fundamental ini berakibat pada sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat.

Materi Terkait: Manajemen ASN Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023

Soal 2

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan. Berikut ini yang merupakan komponen mutlak dalam standar pelayanan adalah...

A Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) B Laporan hasil audit keuangan instansi C Dasar hukum, persyaratan, prosedur, dan waktu penyelesaian D Struktur organisasi kementerian E Profil lengkap dan riwayat hidup pimpinan instansi

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 21 UU No. 25 Tahun 2009, komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi: dasar hukum, persyaratan, sistem/mekanisme/prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran, dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, serta evaluasi kinerja pelaksana.

Materi Terkait: Prinsip Dasar Pelayanan Publik dan UU No. 25 Tahun 2009

Soal 3

Sebagai seorang Pranata Kerukunan Umat Beragama, pemahaman akan indikator moderasi beragama sangat penting. Makna dari indikator 'Akomodatif terhadap budaya lokal' adalah...

A Mencampuradukkan seluruh ajaran agama dengan budaya tanpa batas B Ramah dalam penerimaan praktik kebudayaan selama tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama C Mengadopsi seluruh tradisi lokal meskipun bertentangan dengan rukun iman/akidah D Mewajibkan pemeluk agama beralih pada sistem kepercayaan animisme E Mengharuskan setiap peribadatan menggunakan bahasa daerah setempat

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Dalam Konsep Moderasi Beragama Kemenag, indikator 'Akomodatif terhadap budaya lokal' bermakna kesediaan menerima praktik kebudayaan dan tradisi lokal dalam perilaku keagamaan, sejauh tidak bertentangan dengan ajaran pokok (ushul) dari agama tersebut.

Materi Terkait: Konsep Moderasi Beragama: Komitmen Kebangsaan, Toleransi, Anti-Kekerasan, dan Akomodatif terhadap Budaya Lokal

Soal 4

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, syarat khusus pendirian rumah ibadat mensyaratkan dukungan masyarakat setempat paling sedikit...

A 60 orang yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa B 100 orang yang disahkan oleh Bupati C 50 orang yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa D 90 orang yang disahkan oleh Camat E 80 orang yang disahkan oleh Ketua RT/RW

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pasal 14 PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan 8 Tahun 2006 mengatur bahwa pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus, antara lain daftar nama dan KTP pengguna paling sedikit 90 orang dan dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa.

Materi Terkait: PBM (Peraturan Bersama Menteri) Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006

Soal 5

Konsep Tri Kerukunan Umat Beragama yang dicetuskan oleh Pemerintah Indonesia bertujuan untuk menciptakan stabilitas nasional. Salah satu dimensi dalam konsep ini adalah...

A Kerukunan antar lembaga masyarakat sipil B Kerukunan antar negara bertetangga di wilayah ASEAN C Kerukunan antara pemuka agama dengan partai politik D Kerukunan antara aparatur sipil negara dengan TNI/Polri E Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Konsep Tri Kerukunan Umat Beragama meliputi: (1) Kerukunan intern umat beragama, (2) Kerukunan antar umat beragama, dan (3) Kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.

Materi Terkait: Teori dan Konsep Kerukunan Umat Beragama (Tri Kerukunan)

Soal 6

Menurut PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, siapa yang bertanggung jawab memfasilitasi dan membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat Provinsi?

A Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama B Majelis Ulama Indonesia tingkat Provinsi C Presiden Republik Indonesia D Menteri Agama RI E Gubernur

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan 8 Tahun 2006, pembentukan FKUB di tingkat Provinsi difasilitasi dan dibentuk oleh Gubernur.

Materi Terkait: Tugas dan Fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Tingkat Provinsi dan Kab/Kota

Soal 7

Ketika seorang ASN Kemenag menemukan indikasi konflik horizontal keagamaan di media sosial akibat berita hoaks, tindakan yang paling mencerminkan integritas dan etika birokrasi adalah...

A Memihak kelompok agama tertentu yang dirugikan B Melakukan verifikasi data, melaporkan kepada pimpinan, dan mengedukasi masyarakat dengan informasi valid C Mengabaikan karena itu bukan tupoksi teknisnya D Menghapus akun media sosial untuk menghindari masalah E Ikut menyebarkan berita tersebut untuk meminta klarifikasi publik

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Integritas menuntut ASN untuk responsif, objektif, dan profesional. Langkah memverifikasi data dan melaporkannya ke pimpinan (Early Warning) serta memberikan edukasi merupakan implementasi etika birokrasi dan nilai anti-korupsi/anti-manipulasi informasi.

Materi Terkait: Etika Birokrasi, Integritas, dan Nilai-Nilai Anti-Korupsi

Soal 8

Dalam penyelesaian perselisihan terkait pendirian rumah ibadat, pejabat pemerintah harus bertindak objektif tanpa diskriminasi. Hal ini sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu asas...

A Ketidakberpihakan B Kepastian Hukum C Proporsionalitas D Keterbukaan E Kemanfaatan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Asas ketidakberpihakan dalam AAUPB mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara utuh dan tidak diskriminatif.

Materi Terkait: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Soal 9

Di lingkungan Kementerian Agama tingkat pusat, satuan kerja yang bertugas secara spesifik mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerukunan umat beragama adalah...

A Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) B Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal C Direktorat Jenderal Pendidikan Islam D Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi E Inspektorat Wilayah II

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) yang berada di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Agama merupakan unit yang bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan kerukunan umat beragama.

Materi Terkait: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kementerian Agama

Soal 10

Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 dibentuk dengan tujuan utama untuk...

A Mengatur tata cara pernikahan beda agama B Mengatur kewajiban umat beragama membayar pajak C Menetapkan agama resmi negara secara eksklusif D Menghapuskan keberadaan aliran kepercayaan di Indonesia E Mencegah penyalahgunaan dan/atau penodaan agama

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

UU No. 1/PNPS/1965 secara spesifik mengatur tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama guna menjaga ketertiban masyarakat dari tindakan yang menodai, menghina, atau menyimpang dari pokok ajaran agama di Indonesia.

Materi Terkait: UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Soal 11

Tahapan krusial dalam mediasi masalah keagamaan yang memungkinkan pihak mediator mengetahui akar permasalahan dari kedua belah pihak secara mendalam tanpa tekanan disebut...

A Litigasi B Rekonsiliasi paksa C Kaukus (Pertemuan Terpisah) D Arbitrasi E Ajudikasi

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Kaukus adalah teknik dalam mediasi di mana mediator mengadakan pertemuan terpisah (privat) dengan masing-masing pihak untuk menggali informasi yang mungkin tidak ingin disampaikan pihak tersebut di depan pihak lawan secara terbuka.

Materi Terkait: Teori Resolusi Konflik dan Teknik Mediasi Masalah Keagamaan

Soal 12

Menurut standar hukum internasional yang diadopsi dalam instrumen HAM, pembatasan kebebasan memanifestasikan agama atau keyakinan hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum jika hal tersebut diperlukan untuk melindungi, KECUALI...

A Kesehatan publik B Kepentingan dominasi mayoritas pemeluk agama tertentu C Ketertiban umum D Moral masyarakat dan hak-hak orang lain E Keselamatan publik

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Dalam ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) Pasal 18 ayat 3, pembatasan manifestasi agama hanya diizinkan untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan, moral masyarakat, atau hak dan kebebasan mendasar orang lain. Kepentingan dominasi mayoritas bukan alasan sah untuk pembatasan.

Materi Terkait: Standar Internasional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (ICCPR)

Soal 13

Tugas utama FKUB di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 adalah, KECUALI...

A Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat B Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dalam bentuk rekomendasi C Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat D Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat E Mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB) rumah ibadat

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Tugas FKUB hanyalah memberikan REKOMENDASI tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat. Penerbitan IMB itu sendiri merupakan kewenangan dari Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota), bukan FKUB.

Materi Terkait: Tugas dan Fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Tingkat Provinsi dan Kab/Kota

Soal 14

Penyebab utama timbulnya konflik keagamaan dalam perspektif sosiologi di masyarakat multikultural sering kali bersumber dari...

A Prasangka sosial, etnosentrisme, dan politisasi identitas B Kesamaan status sosial C Sikap inklusivisme beragama D Kesetaraan akses ekonomi antar kelompok E Asimilasi kebudayaan yang terlalu cepat

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Dalam sosiologi agama di masyarakat multikultural, konflik sering dipicu oleh eksklusivitas, prasangka (prejudice), etnosentrisme, serta intervensi elit yang mempolitisasi identitas keagamaan untuk kepentingan politik atau ekonomi.

Materi Terkait: Konsep Sosiologi Agama: Interaksi Sosial dalam Masyarakat Multikultural

Soal 15

Pendekatan kultural dan struktural sering digunakan dalam strategi penguatan moderasi beragama di tingkat akar rumput (grassroots). Contoh nyata pendekatan kultural adalah...

A Mengalokasikan dana hibah melalui APBD B Menyelenggarakan festival seni dan tradisi lokal yang melibatkan warga lintas agama C Menerbitkan Peraturan Daerah tentang kerukunan D Mewajibkan aparatur desa mengikuti diklat moderasi E Membentuk satuan tugas pengamanan tempat ibadah oleh aparat

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pendekatan kultural (budaya) menyasar pada kebiasaan, tradisi, dan kearifan lokal masyarakat. Festival seni lintas agama adalah contoh organik memupuk toleransi kultural di akar rumput. Opsi lain merupakan bentuk intervensi struktural/kebijakan formal.

Materi Terkait: Strategi Penguatan Moderasi Beragama di Tingkat Akar Rumput (Grassroots)

Soal 16

Pemanfaatan instrumen deteksi dini (Early Warning System) dalam memetakan potensi konflik keagamaan berfokus pada tahapan...

A Rehabilitasi pasca konflik B Rekonstruksi infrastruktur rumah ibadat C Litigasi di pengadilan tata usaha negara D Pemberian sanksi pidana E Prevensi (Pencegahan) sebelum konflik pecah (eskalasi)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Early Warning System (EWS) adalah instrumen mitigasi yang berfungsi mendeteksi gejala/gejolak sosial lebih awal untuk melakukan upaya pencegahan (prevensi) sehingga konflik terbuka dapat dihindari.

Materi Terkait: Mekanisme Deteksi Dini (Early Warning System) Potensi Konflik Sosial Keagamaan

Soal 17

Syarat pengguna rumah ibadat untuk pengajuan pendirian rumah ibadat baru berdasarkan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 adalah sekurang-kurangnya...

A 50 orang B 90 orang C 70 orang D 80 orang E 60 orang

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pasal 14 ayat (2) PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 menyebutkan persyaratan khusus daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai tingkat batas wilayah.

Materi Terkait: Regulasi Mengenai Pendirian Rumah Ibadat dan Prosedur Pemberian Izin

Soal 18

Dalam memfasilitasi forum dialog lintas agama, seorang fasilitator harus bersikap empati, netral, dan menguasai keterampilan 'Active Listening'. Tujuan utama dari active listening dalam konteks tersebut adalah...

A Menilai siapa yang salah dan benar secara teologis B Mencari celah argumentasi untuk didebat C Mengalihkan topik pembicaraan jika terjadi ketegangan D Mendikte solusi agar peserta segera bersepakat E Memahami makna pesan, perasaan pihak lain, dan membangun rasa saling percaya

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Active listening (mendengarkan aktif) bertujuan untuk benar-benar memahami perspektif, emosi, dan pesan pembicara tanpa menghakimi, sehingga dapat membangun suasana empati dan kepercayaan yang sangat esensial dalam dialog lintas agama.

Materi Terkait: Teknik Dialog Lintas Agama dan Fasilitasi Forum Kerukunan

Soal 19

Sikap ASN Kemenag yang tidak diskriminatif, menjaga netralitas, dan menghargai keragaman suku serta agama sangat sesuai dengan nilai dasar ASN 'BerAKHLAK' khususnya pada nilai...

A Kompeten B Kolaboratif C Akuntabel D Harmonis E Adaptif

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Nilai 'Harmonis' dalam core values BerAKHLAK berarti menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Ini sejalan dengan menjunjung tinggi netralitas dan keragaman.

Materi Terkait: Manajemen ASN Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023

Soal 20

Berdasarkan prinsip pelayanan publik, apabila ada pengurusan izin rumah ibadat yang dipersulit padahal sudah memenuhi syarat regulasi secara lengkap, masyarakat dapat melapor ke...

A Ombudsman Republik Indonesia B Badan Pemeriksa Keuangan C Mahkamah Konstitusi D Komisi Pemilihan Umum E KPK

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Jika ada maladministrasi (seperti penundaan berlarut atau dipersulit) dalam layanan publik, laporannya diajukan ke Ombudsman sesuai UU No. 25 Tahun 2009 dan UU No. 37 Tahun 2008.

Materi Terkait: Prinsip Dasar Pelayanan Publik dan UU No. 25 Tahun 2009

Soal 21

PRO

Pasal 24 UU No. 20 Tahun 2023 menyebutkan tentang Hak Pegawai ASN. Selain gaji dan tunjangan, salah satu hak krusial untuk menunjang profesionalisme ASN adalah...

A Hak mendapatkan ajudan pribadi B Hak imunitas dari jerat hukum perdata C Hak pengembangan kompetensi D Hak memegang saham di BUMN tanpa batas E Hak mendapatkan rumah dinas komersial

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Menurut UU No. 20 Tahun 2023, Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan yang mencakup penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri (pengembangan kompetensi), dan bantuan hukum.

Materi Terkait: Manajemen ASN Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 22

PRO

Keterbukaan informasi publik adalah bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Dalam konteks pemetaan kerawanan konflik, data intelijen dan strategi keamanan terkait konflik SARA dikategorikan sebagai informasi yang...

A Tersedia setiap saat untuk LSM B Boleh dijual kepada peneliti asing C Wajib diumumkan secara berkala di website kementerian D Wajib disebarkan melalui pamflet desa E Dikecualikan dan bersifat rahasia (Strictly Confidential)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Data intelijen, strategi keamanan nasional, dan data mentah kerawanan konflik SARA yang jika dibuka dapat membahayakan keamanan negara dan memicu konflik sosial yang lebih besar dikategorikan sebagai informasi publik yang dikecualikan (rahasia) sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik.

Materi Terkait: Manajemen Data dan Pemetaan Potensi Kerawanan Konflik Keagamaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 23

PRO

Penerimaan 'uang pelicin' (gratifikasi) untuk mempercepat proses penerbitan rekomendasi FKUB melanggar prinsip anti-korupsi. Apabila seorang ASN menerima gratifikasi, ia wajib melaporkannya kepada KPK selambat-lambatnya...

A 60 hari kalender B 14 hari kerja C 3 bulan D 7 hari kerja E 30 hari kerja

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 (Perubahan atas UU 31/1999) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pegawai negeri yang menerima gratifikasi wajib melaporkannya ke KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak gratifikasi tersebut diterima agar terlepas dari ancaman pidana suap.

Materi Terkait: Etika Birokrasi, Integritas, dan Nilai-Nilai Anti-Korupsi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 24

PRO

Sebuah keputusan kepala daerah mencabut izin rumah ibadat secara sepihak dengan alasan adanya desakan massa, tanpa melakukan kajian yuridis dan mediasi. Tindakan ini bertentangan dengan AAUPB, khususnya asas...

A Kecermatan B Kepentingan Umum C Efisiensi D Kepastian Hukum dan Kecermatan E Kemanfaatan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Keputusan yang diambil tanpa kajian, tidak didasari aturan, dan hanya karena desakan massa melanggar Asas Kepastian Hukum (mengabaikan aturan/prosedur yang berlaku) dan Asas Kecermatan (tidak didasari informasi/fakta yang lengkap sebelum keputusan ditetapkan).

Materi Terkait: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 25

PRO

Dalam survei Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang rutin diselenggarakan Balitbang Diklat Kemenag, dimensi utama yang diukur meliputi...

A Toleransi, Kesetaraan, dan Kerja sama B Kekayaan ormas, jumlah donatur, dan letak geografis C Pemahaman teologi, literasi kitab suci, dan dogmatis D Kesalehan individu, jumlah zakat, dan ibadah umrah E Frekuensi ibadah, pendidikan agama, dan jumlah ulama

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Indeks KUB di Indonesia diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi utama, yaitu Toleransi (kemauan hidup berdampingan), Kesetaraan (perlakuan non-diskriminatif), dan Kerja sama (keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial antar pemeluk agama).

Materi Terkait: Manajemen Data dan Pemetaan Potensi Kerawanan Konflik Keagamaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 26

PRO

Indikator Komitmen Kebangsaan dalam moderasi beragama menuntut warga negara, termasuk umat beragama, untuk...

A Mengabaikan nilai agama demi nasionalisme buta B Menolak keterlibatan agama dalam ranah publik sepenuhnya C Mendukung ideologi transnasional yang tidak berbasis lokal D Menerima Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai konsensus final E Menjadikan syariat agama tertentu sebagai konstitusi negara

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Komitmen kebangsaan adalah indikator pertama Moderasi Beragama, yang mengacu pada penerimaan konsensus kebangsaan secara utuh: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika (Empat Pilar Kebangsaan) tanpa merusak nilai-nilai agama.

Materi Terkait: Konsep Moderasi Beragama: Komitmen Kebangsaan, Toleransi, Anti-Kekerasan, dan Akomodatif terhadap Budaya Lokal

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 27

PRO

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenag, pembinaan aliran kepercayaan yang ada di Indonesia dan perizinannya secara administratif bukanlah domain utama Kementerian Agama, melainkan menjadi kewenangan dari...

A Kementerian Sosial B Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi C Kementerian Dalam Negeri D Kejaksaan Agung Republik Indonesia E Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Di Indonesia, pembinaan dan layanan administratif bagi penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berada di bawah Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), bukan Kemenag.

Materi Terkait: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kementerian Agama

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 28

PRO

Dalam hal persyaratan dukungan 60 orang warga setempat untuk pendirian rumah ibadat belum terpenuhi, PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 memberikan solusi berupa...

A Pembangunan dibatalkan secara permanen selamanya B Mengizinkan pembangunan dilanjutkan asalkan tidak ada penolakan tertulis C Mewajibkan warga luar daerah untuk menjadi penandatangan fiktif D Meminta rekomendasi langsung dari Menteri Agama E Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi penyediaan lokasi pembangunan rumah ibadat

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pasal 14 ayat (3) PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 menyebutkan: Dalam hal persyaratan dukungan 60 masyarakat setempat belum terpenuhi, Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat bagi panitia pembangunan yang telah memenuhi syarat 90 orang pengguna.

Materi Terkait: PBM (Peraturan Bersama Menteri) Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 29

PRO

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di tingkat Kecamatan merupakan tugas dari...

A Polsek setempat B Ketua FKUB Kabupaten/Kota C Camat D Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) E Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 11 PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, pemeliharaan kerukunan umat beragama di tingkat kecamatan menjadi tugas dan kewajiban Camat, yang dibantu oleh pimpinan instansi terkait di tingkat kecamatan.

Materi Terkait: PBM (Peraturan Bersama Menteri) Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 30

PRO

Kerukunan intern umat beragama bermakna agar tidak terjadi perpecahan antar mazhab, sekte, atau aliran di dalam satu agama yang sama. Bentuk pelanggaran terhadap kerukunan intern ini contohnya adalah...

A Penolakan pendirian rumah ibadat lintas agama B Pemberontakan ormas keagamaan terhadap pemerintah C Tawuran antar pelajar dari sekolah keagamaan yang berbeda D Perdebatan akademis antar agama mengenai doktrin kitab suci E Persekusi kelompok Sunni terhadap kelompok Syiah di suatu daerah

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Kerukunan intern adalah antara sesama pemeluk agama yang sama (misal sesama Islam, sesama Kristen, dll). Persekusi satu kelompok penganut Islam terhadap aliran Islam lainnya (Sunni-Syiah/Ahmadiyah) merupakan contoh konflik/pelanggaran kerukunan intern umat beragama.

Materi Terkait: Teori dan Konsep Kerukunan Umat Beragama (Tri Kerukunan)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 31

PRO

Mekanisme Dialog Lintas Agama dalam menyelesaikan ketegangan membedakan antara perdebatan (debate) dan dialog. Karakteristik utama dari dialog yang benar adalah...

A Selalu diakhiri dengan konversi (perpindahan) agama B Berusaha meyakinkan lawan bahwa teologinya salah C Dibatasi hanya pada diskusi pertukaran ayat suci D Mengandalkan argumentasi retoris untuk mencari pemenang E Berorientasi pada penemuan kesamaan makna dan saling memahami (mutual understanding)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Dialog, tidak seperti debat yang mencari pemenang, bertujuan untuk menemukan titik temu (kalimatun sawa), saling memahami tradisi keagamaan masing-masing, dan menghilangkan prasangka negatif tanpa ada motif mendikte akidah pihak lain.

Materi Terkait: Teknik Dialog Lintas Agama dan Fasilitasi Forum Kerukunan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 32

PRO

Berdasarkan komposisi keanggotaan FKUB tingkat Kabupaten/Kota, jumlah anggota maksimal adalah...

A 15 orang B 11 orang C 21 orang D 17 orang E 25 orang

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan PBM Menag dan Mendagri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (Pasal 10), jumlah anggota FKUB tingkat Kabupaten/Kota paling banyak adalah 17 orang, sedangkan FKUB tingkat Provinsi paling banyak 21 orang.

Materi Terkait: Tugas dan Fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Tingkat Provinsi dan Kab/Kota

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 33

PRO

Jika terjadi sengketa terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadat yang telah diterbitkan Kepala Daerah, sengketa tersebut secara hukum diselesaikan melalui...

A Mahkamah Konstitusi B Pengadilan Negeri C Pengadilan Agama D Arbitrase Internasional E Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Penerbitan IMB rumah ibadat oleh Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) adalah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Jika terjadi gugatan terkait legalitas atau keabsahan KTUN tersebut, maka jalurnya adalah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Materi Terkait: Regulasi Mengenai Pendirian Rumah Ibadat dan Prosedur Pemberian Izin

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 34

PRO

Bagaimana prosedur perizinan penggunaan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara menurut PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006?

A Memerlukan IMB baru dari Kementerian PU B Cukup melapor ke RT/RW setempat C Hanya membutuhkan izin langsung dari Gubernur D Diberikan oleh bupati/wali kota setelah mendapat surat keterangan kelayakan dari FKUB dan instansi teknis, paling lama 2 tahun E Harus disetujui oleh Menteri Agama

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Pasal 18 PBM mengatur bahwa izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat diterbitkan oleh bupati/wali kota, berlaku maksimal 2 tahun, setelah mendapat izin tetangga, surat keterangan kelayakan dari Kemenag dan rekomendasi FKUB kabupaten/kota.

Materi Terkait: Regulasi Mengenai Pendirian Rumah Ibadat dan Prosedur Pemberian Izin

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 35

PRO

Teori Resolusi Konflik membedakan gaya manajemen konflik. Jika seseorang mengorbankan kepentingannya sendiri demi memuaskan kelompok mayoritas untuk menjaga harmoni dalam jangka pendek, strategi yang digunakan adalah...

A Avoiding (Penghindaran) B Accommodating (Akomodasi) C Competing (Kompetisi) D Compromising (Kompromi) E Collaborating (Kolaborasi)

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Accommodating (Akomodasi) adalah pendekatan manajemen konflik di mana satu pihak bersedia mengalah dan mengorbankan kebutuhannya sendiri untuk mengakomodasi kebutuhan/tuntutan pihak lain, seringkali demi menjaga harmoni sesaat.

Materi Terkait: Teori Resolusi Konflik dan Teknik Mediasi Masalah Keagamaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 36

PRO

Salah satu prinsip penting yang membedakan Mediasi dengan Arbitrase dalam sengketa keagamaan adalah...

A Arbitrase hanya digunakan untuk konflik intern agama, bukan antaragama B Keputusan akhir dalam mediasi ditentukan oleh kesepakatan para pihak yang berkonflik, bukan oleh mediator C Mediator dapat memaksa pihak yang bersengketa untuk menandatangani akta damai D Mediator yang dibayar pemerintah memiliki wewenang lebih tinggi E Mediasi melibatkan proses pengadilan secara formal

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Dalam mediasi, pihak ketiga (mediator) bersifat netral dan fungsinya hanya memfasilitasi dialog. Keputusan atau resolusi konflik berada sepenuhnya di tangan para pihak yang bersengketa. Sebaliknya, dalam arbitrase, arbiter-lah yang mengambil keputusan (binding decision).

Materi Terkait: Teori Resolusi Konflik dan Teknik Mediasi Masalah Keagamaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 37

PRO

Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 melarang tindakan yang menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang menyimpang dari...

A Anggaran Dasar ormas keagamaan B Opini tokoh agama terkemuka C Hukum adat dan tradisi leluhur D Fatwa Majelis Ulama Indonesia E Pokok-pokok ajaran agama itu

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Menurut UU No. 1/PNPS/1965 Pasal 1, setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Materi Terkait: UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 38

PRO

Ancaman sanksi bagi pihak yang melanggar larangan penodaan agama secara terus-menerus meskipun telah diberi teguran keras berdasarkan UU No. 1/PNPS/1965, berujung pada pengenaan...

A Hukuman pidana penjara maksimum 5 tahun (masuk KUHP Pasal 156a) B Pencabutan status Kewarganegaraan Indonesia C Denda administratif sebesar 1 Milyar Rupiah D Pengasingan ke luar pulau E Kerja sosial di rumah ibadat selama 1 tahun

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

UU No. 1/PNPS/1965 memandatkan penyisipan pasal baru dalam KUHP, yaitu Pasal 156a, yang memberikan sanksi pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun bagi mereka yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama.

Materi Terkait: UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 39

PRO

Dalam sosiologi, interaksi sosial dapat bersifat asosiatif maupun disosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif yang paling sesuai dengan cita-cita Moderasi Beragama adalah...

A Kerja sama, Akomodasi, dan Toleransi B Asimilasi paksa C Kompetisi dan Segregasi D Dominasi budaya mayoritas E Kontravensi dan Koersi

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Interaksi sosial asosiatif adalah proses sosial yang mengarah pada persatuan dan meningkatkan kohesi sosial. Kerja sama (cooperation) dan akomodasi (mencari titik temu konflik) sangat relevan dengan moderasi dan kerukunan beragama.

Materi Terkait: Konsep Sosiologi Agama: Interaksi Sosial dalam Masyarakat Multikultural

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 40

PRO

Segregasi pemukiman (pemisahan wilayah tempat tinggal berdasarkan identitas agama) di daerah pasca-konflik, menurut perspektif sosiologi akan berdampak pada...

A Membuat dialog lintas agama berjalan secara organik B Mempercepat proses asimilasi antar komunitas C Mengurangi interaksi langsung sehingga mempertebal prasangka (stereotip) D Menciptakan stabilitas ekonomi yang merata E Meningkatkan pemahaman lintas budaya

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Segregasi keruangan (pemisahan fisik masyarakat berbasis SARA) menghalangi interaksi sosial intensif. Akibatnya, kelompok tidak saling mengenal secara personal sehingga mudah terjebak pada echo-chamber, rumor negatif, dan mempertebal stereotip/prasangka (prejudice).

Materi Terkait: Konsep Sosiologi Agama: Interaksi Sosial dalam Masyarakat Multikultural

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 41

PRO

Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) dalam mitigasi konflik keagamaan membutuhkan indikator pengukuran (tools) di lapangan. Indikator yang menunjukan eskalasi (peningkatan) ketegangan adalah...

A Kegiatan donor darah oleh organisasi lintas agama B Penyebaran ujaran kebencian secara masif melalui khotbah dan media sosial (hate speech) C Gotong royong membersihkan makam pahlawan D Peningkatan jumlah pernikahan beda etnis E Banyaknya pendaftaran izin umrah

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Dalam Early Warning System (EWS), penyebaran sentimen permusuhan, berita bohong (hoax), dan hate speech melalui mimbar agama atau medsos adalah indikator 'suhu' ketegangan (early warning) yang berisiko bereskalasi menjadi konflik fisik jika tidak ditangani.

Materi Terkait: Mekanisme Deteksi Dini (Early Warning System) Potensi Konflik Sosial Keagamaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Kementerian Agama mendorong peran FKUB sebagai instrumen Early Warning System dengan tugas proaktif, seperti...

A Mengganti posisi intelejen polisi secara penuh B Menutup secara paksa rumah ibadat tidak berizin C Melakukan deteksi kerawanan melalui jaring komunikasi dengan tokoh tingkat desa/kelurahan D Membentuk laskar penjaga ulama/pendeta E Menerapkan hukuman cambuk bagi pelaku penodaan agama

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Peran FKUB sebagai elemen EWS adalah menyerap aspirasi dan mendeteksi bibit gesekan dengan membangun komunikasi dan jejaring lintas agama sampai ke akar rumput sehingga setiap riak konflik bisa segera dikomunikasikan ke Pemda/Kemenag.

Materi Terkait: Mekanisme Deteksi Dini (Early Warning System) Potensi Konflik Sosial Keagamaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Pasal 18 ayat (1) ICCPR mengatur tentang kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Kebebasan fundamental dalam pasal ini meliputi...

A Kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama/kepercayaan atas pilihan sendiri secara mutlak B Kebebasan untuk memaksakan keyakinan kepada anak-anak orang lain C Kebebasan untuk tidak tunduk pada hukum pidana negara demi agama D Kebebasan mendirikan rumah ibadat di lahan mana saja tanpa izin E Kebebasan menodai simbol suci agama lain demi seni

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) Pasal 18 ayat (1) menjamin hak untuk mempunyai atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihan sendiri (Forum Internum). Hak untuk memilih/meyakini keyakinan ini bersifat non-derogable (tidak bisa dibatasi dalam keadaan apapun).

Materi Terkait: Standar Internasional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (ICCPR)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Indonesia meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor...

A UU No. 39 Tahun 1999 B UU No. 1 Tahun 1974 C UU No. 12 Tahun 2005 D UU No. 11 Tahun 2005 E UU No. 23 Tahun 2002

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pemerintah Indonesia secara resmi mengesahkan/meratifikasi ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) melalui UU No. 12 Tahun 2005.

Materi Terkait: Standar Internasional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (ICCPR)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Dalam memfasilitasi dialog di wilayah yang baru saja pulih dari konflik berbasis agama, seorang Pranata Kerukunan Umat Beragama sebaiknya menerapkan prinsip Do No Harm. Apa maksud prinsip ini?

A Mengharuskan pesertanya adalah mereka yang tidak tahu tentang konflik B Mendesain program mediasi dan dialog dengan sangat hati-hati agar tidak memicu kembali trauma atau konflik masa lalu C Melarang peserta untuk membicarakan apapun selain tentang cuaca D Membagikan uang tunai kepada pihak yang mau berdamai E Menyembunyikan fakta korban jiwa agar tidak ada yang sedih

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Do No Harm (Jangan Memperburuk Keadaan) adalah pendekatan dalam pembangunan perdamaian di mana intervensi (seperti dialog) dirancang dengan analisis mendalam agar tindakan fasilitator tidak tanpa sengaja memperdalam perpecahan atau memicu trauma pihak-pihak yang rentan.

Materi Terkait: Teknik Dialog Lintas Agama dan Fasilitasi Forum Kerukunan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Salah satu model dialog antar umat beragama adalah 'Dialog Kehidupan' (Dialogue of Life). Contoh konkret implementasi dialog ini di masyarakat adalah...

A Masyarakat lintas agama di suatu perumahan bekerja sama membangun sistem keamanan dan kebersihan lingkungan B Simposium pendeta dan ulama membahas teks kitab suci C Riset akademis mahasiswa S3 mengenai teks-teks kuno agama Buddha D Pernyataan bersama tentang krisis iklim oleh pimpinan KWI, PGI, dan MUI E Debat kusir antar tokoh agama di stasiun TV nasional

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Dialog Kehidupan (Dialogue of Life) merujuk pada interaksi praktis sehari-hari di mana individu beda agama hidup bertetangga secara rukun, berbagi masalah komunal sehari-hari, dan bekerja sama mengelola lingkungan (contoh: gotong royong warga, siskamling).

Materi Terkait: Teknik Dialog Lintas Agama dan Fasilitasi Forum Kerukunan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Kementerian Agama meluncurkan program Desa Sadar Kerukunan (Desa Moderasi) sebagai bentuk strategi penguatan moderasi beragama di tingkat grassroots. Fokus utama program ini adalah...

A Menyeragamkan ritual adat budaya di desa tersebut B Mensyaratkan desa tersebut hanya boleh dihuni satu kelompok agama mayoritas C Menyulap desa menjadi destinasi wisata hiburan komersial D Memberdayakan masyarakat desa secara ekonomi dan kultural agar mandiri dan memiliki kohesi sosial lintas agama yang kuat E Membangun pos polisi di setiap gang agar masyarakat takut bertengkar

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Program Desa Sadar Kerukunan/Kampung Moderasi Beragama bertujuan mengkapitalisasi kearifan lokal, menguatkan kemandirian, dan memberdayakan komunitas setempat (akar rumput) untuk saling merawat toleransi dari bawah secara natural dan berkelanjutan.

Materi Terkait: Strategi Penguatan Moderasi Beragama di Tingkat Akar Rumput (Grassroots)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Penyuluh Agama yang berstatus sebagai ASN/PPPK sering dilibatkan sebagai agen Moderasi Beragama di akar rumput. Bahasa yang digunakan dalam penyuluhan agar nilai-nilai tersebut diterima masyarakat awam sebaiknya...

A Mengadopsi pendekatan militeristik yang memaksa B Bahasa agama yang kontekstual dan menggunakan kearifan lokal (Local Wisdom) C Bahasa akademis sosiologi murni agar terlihat pintar D Bahasa asing untuk menunjukkan globalisasi E Menggunakan istilah-istilah teologi tingkat tinggi (dogmatis)

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Di tingkat grassroots (akar rumput), sosialisasi efektif menuntut pendekatan bahasa yang membumi, merakyat, dan sesuai dengan kearifan lokal setempat agar nilai toleransi dapat dihayati bukan dipandang sebagai paksaan dari elite pemerintah.

Materi Terkait: Strategi Penguatan Moderasi Beragama di Tingkat Akar Rumput (Grassroots)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

Dalam manajemen data untuk memetakan potensi kerawanan konflik, teknik GIS (Geographic Information System) dapat diaplikasikan oleh Pranata Kerukunan Umat Beragama untuk...

A Mendata riwayat penyakit jamaah haji per provinsi B Menghitung jumlah sedekah di masing-masing rumah ibadat C Memetakan titik-titik (spasial) lokasi rawan penolakan rumah ibadat dan sebaran demografi agama penduduk D Menyusun peta kerawanan penyalahgunaan narkoba di madrasah E Membuat jadwal khotbah khatib Jumat secara otomatis

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

GIS (Sistem Informasi Geografis) berfungsi untuk memvisualisasikan data secara spasial/keruangan. Dalam konteks pencegahan konflik, GIS sangat efektif memetakan kepadatan demografi penganut agama, lokasi rumah ibadat, batas pemukiman, dan klaster yang pernah mengalami ketegangan sosial keagamaan.

Materi Terkait: Manajemen Data dan Pemetaan Potensi Kerawanan Konflik Keagamaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Salah satu kelemahan penggunaan data media sosial (Big Data Twitter/Facebook) dalam memetakan kerawanan konflik sosial keagamaan secara kuantitatif adalah...

A Media sosial selalu diawasi langsung oleh tokoh agama B Semua pengguna internet sangat jujur soal identitas mereka C Datanya sangat sedikit dan sulit didapatkan D Pemerintah tidak memiliki alat untuk memantau internet E Tingginya kemunculan bot, akun palsu, dan gema narasi buatan (echo chamber) yang tidak merepresentasikan opini riil masyarakat

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Dalam manajemen data konflik, analisis sentimen Big Data seringkali bias karena di media sosial banyak digerakkan oleh buzzer, bot, atau akun palsu yang mengamplifikasi narasi kebencian, sehingga noise tersebut perlu difilter agar analisis early warning merepresentasikan realita sesungguhnya (bukan sekadar trending topic semu).

Materi Terkait: Manajemen Data dan Pemetaan Potensi Kerawanan Konflik Keagamaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh