SKB CPNS Administrator Database Kependudukan

Soal 1

Undang-Undang yang menjadi dasar utama penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Indonesia saat ini adalah...

A UU No. 24 Tahun 2013 B UU No. 39 Tahun 2008 C UU No. 12 Tahun 2011 D UU No. 22 Tahun 2009 E UU No. 23 Tahun 2006

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menjadi landasan hukum utama dalam penyelenggaraan adminduk di Indonesia. UU ini mengatur berbagai aspek seperti pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data kependudukan, dan pemanfaatan data untuk pelayanan publik serta pembangunan nasional.

Materi Terkait: Materi tentang Pemerintahan Pusat-Daerah, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersifat Umum

Soal 2

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013, KTP Elektronik (KTP-el) berlaku untuk...

A Seumur hidup B 20 tahun C 5 tahun D 10 tahun E 15 tahun

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pasal 64 ayat (7) huruf a UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa KTP-el berlaku seumur hidup. Ini merupakan perubahan signifikan dari aturan sebelumnya yang menetapkan masa berlaku 5 tahun. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dan mengurangi beban administrasi serta biaya perpanjangan berkala. KTP-el yang berlaku seumur hidup tidak memerlukan perpanjangan lagi kecuali ada perubahan data yang signifikan.

Materi Terkait: Materi tentang Pemerintahan Pusat-Daerah, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersifat Umum

Soal 3

Instansi pelaksana Administrasi Kependudukan di tingkat Kabupaten/Kota adalah...

A Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil B Dinas Sosial C Kelurahan D Kantor Kecamatan E Badan Pusat Statistik

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013, instansi pelaksana administrasi kependudukan di tingkat kabupaten/kota adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Disdukcapil bertanggung jawab atas pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data kependudukan, dan penerbitan dokumen kependudukan di wilayah kabupaten/kota. Kepala Disdukcapil bertindak sebagai Pejabat Pencatatan Sipil yang memiliki kewenangan menerbitkan akta pencatatan sipil dan dokumen kependudukan lainnya.

Materi Terkait: Materi tentang Pemerintahan Pusat-Daerah, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersifat Umum

Soal 4

NIK (Nomor Induk Kependudukan) merupakan kode identitas yang bersifat...

A Unik, tunggal, dan melekat seumur hidup B Dapat berubah sesuai permintaan C Berubah setiap 5 tahun D Berubah setiap pindah domisili E Berlaku hanya untuk penduduk WNI

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

NIK adalah nomor identitas yang bersifat unik, tunggal, dan melekat seumur hidup pada setiap penduduk Indonesia. NIK merupakan kode identitas yang tidak dapat berubah, tidak dapat dipindahtangankan, dan digunakan sepanjang hayat. NIK menjadi kunci utama dalam basis data kependudukan dan digunakan sebagai referensi untuk berbagai layanan publik serta identifikasi penduduk. NIK juga menjadi acuan dalam integrasi data lintas sektor dan lembaga.

Materi Terkait: Materi khusus terkait Administrasi Kependudukan yang bersifat khusus

Soal 5

Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan adalah...

A Permendagri No. 7 Tahun 2019 B Permendagri No. 95 Tahun 2019 C Permendagri No. 104 Tahun 2019 D Permendagri No. 109 Tahun 2019 E Permendagri No. 108 Tahun 2019

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 mengatur tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Peraturan ini mencabut beberapa peraturan sebelumnya seperti Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 8 Tahun 2016. Permendagri 109/2019 menstandarkan berbagai formulir dan buku yang digunakan dalam pelayanan adminduk, termasuk formulir pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Materi Terkait: Materi khusus terkait Administrasi Kependudukan yang bersifat khusus

Soal 6

Menurut UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008 jo UU No. 19 Tahun 2016), yang dimaksud dengan Teknologi Informasi adalah...

A Teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi B Teknologi yang menggunakan komputer untuk menyimpan dan memproses data C Teknologi yang melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mengelola informasi D Teknologi yang mencakup penggunaan komputer dan telekomunikasi untuk memanipulasi data E Teknologi yang mendukung pengolahan dan transmisi informasi menggunakan komputer

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, Teknologi Informasi didefinisikan sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Definisi ini mencakup seluruh siklus informasi dari pengumpulan hingga penyebaran, dan menjadi dasar penting dalam pengelolaan data kependudukan berbasis elektronik serta penyelenggaraan SIAK.

Materi Terkait: Materi tentang Pengetahuan Komputer yang bersifat umum

Soal 7

Menurut Permendagri No. 104 Tahun 2019, dokumen kependudukan format digital yang sudah ditandatangani secara elektronik dan KTP-el...

A Tidak memerlukan pelayanan legalisir B Harus dicetak terlebih dahulu untuk dilegalisir C Wajib dilegalisir oleh pejabat berwenang D Memerlukan legalisir setiap tahun E Hanya berlaku untuk keperluan tertentu

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pasal 19 Ayat 6 Permendagri No. 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa 'Dalam hal Dokumen Kependudukan dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik dan KTP-el tidak memerlukan pelayanan legalisir'. Kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menggunakan dokumen kependudukan tanpa perlu proses legalisir yang memakan waktu dan biaya. Dokumen digital dengan tanda tangan elektronik (TTE) diakui keabsahannya sama dengan dokumen fisik yang dilegalisir.

Materi Terkait: Materi tentang Pencatatan Sipil yang bersifat khusus

Soal 8

SIAK adalah singkatan dari...

A Sistem Informasi Administrasi Keluarga B Sistem Informasi Akuntansi Keuangan C Sistem Informasi Administrasi Kependudukan D Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Keluarga E Sistem Informasi Arsip Kependudukan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

SIAK adalah singkatan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. SIAK merupakan sistem informasi yang mengelola data dan informasi kependudukan secara nasional, terintegrasi, dan berkelanjutan. Sistem ini diatur dalam Permendagri No. 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. SIAK menjadi tulang punggung digitalisasi pelayanan adminduk di Indonesia, menghubungkan data dari tingkat desa/kelurahan hingga pusat, dan memungkinkan pelayanan adminduk secara online dan terintegrasi.

Materi Terkait: Materi tentang Pengetahuan Teknis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Administrator Database

Soal 9

Salah satu tugas pokok Administrator Database Kependudukan adalah...

A Membuat kebijakan kependudukan B Melakukan sensus penduduk C Mengelola dan memelihara database kependudukan D Menerbitkan akta kelahiran E Melakukan perekaman KTP-el

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Permendagri No. 5 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan, ruang lingkup tugas Administrator Database Kependudukan meliputi pengelolaan database kependudukan, jaringan komunikasi data kependudukan, aplikasi SIAK, dan Data Warehouse. Tugas pokoknya meliputi pemeliharaan database, integrasi data, pemantauan keamanan sistem, memastikan akurasi data, dan menyediakan data kependudukan yang akurat dan terkini untuk berbagai keperluan perencanaan pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu, ADB juga bertanggung jawab atas ketersediaan dan kualitas data di SIAK.

Materi Terkait: Materi tentang Pengetahuan Teknis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Administrator Database

Soal 10

Komponen utama yang harus ada dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah...

A Aplikasi SIAK dan sistem basis data B Data kependudukan dan sistem keamanan C Perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, dan data D Server pusat dan komputer di kantor pencatatan sipil E Komputer, printer, dan scanner

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Komponen utama SIAK mencakup empat elemen penting yaitu: 1) Perangkat keras (hardware) seperti server, komputer, dan jaringan; 2) Perangkat lunak (software) termasuk aplikasi SIAK dan sistem manajemen basis data; 3) Sumber daya manusia (brainware) yang kompeten dalam mengoperasikan dan mengelola sistem; dan 4) Data dan informasi kependudukan yang dikelola. Keempat komponen ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan SIAK yang efektif. Tanpa salah satu komponen tersebut, sistem tidak akan berfungsi optimal.

Materi Terkait: Materi tentang Pengetahuan Teknis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Administrator Database

Soal 11

Peraturan Presiden yang menjadi dasar persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil adalah...

A Perpres No. 132 Tahun 2022 B Perpres No. 82 Tahun 2023 C Perpres No. 96 Tahun 2018 D Perpres No. 11 Tahun 2015 E Perpres No. 25 Tahun 2008

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil merupakan pengganti dari Perpres No. 25 Tahun 2008. Perpres ini mengatur secara lebih rinci persyaratan dan tata cara pelayanan pendaftaran penduduk yang terdiri atas pencatatan biodata penduduk, penerbitan KK, penerbitan KTP-el, penerbitan surat keterangan kependudukan, dan pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan. Perpres ini kemudian diikuti dengan Permendagri No. 108 Tahun 2019 sebagai aturan pelaksanaannya.

Materi Terkait: Materi tentang Pemerintahan Pusat-Daerah, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersifat Umum

Soal 12

Batas waktu pelaporan kelahiran kepada instansi pelaksana adalah...

A 30 hari B 10 hari C 120 hari D 60 hari E 90 hari

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan ketentuan dalam UU Administrasi Kependudukan, setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua atau keluarga kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Pelaporan yang dilakukan dalam batas waktu tersebut akan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran tanpa pengenaan denda. Apabila melampaui batas waktu tersebut, penerbitan akta kelahiran tetap dapat dilakukan namun dengan proses yang lebih panjang dan dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Materi Terkait: Materi tentang Pencatatan Sipil yang bersifat khusus

Soal 13

Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan diatur dalam peraturan...

A PermenPAN-RB No. 17 Tahun 2018 B PermenPAN-RB No. 35 Tahun 2017 C PermenPAN-RB No. 1 Tahun 2023 D PermenPAN-RB No. 20 Tahun 2021 E PermenPAN-RB No. 8 Tahun 2019

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan diatur dalam PermenPAN-RB Nomor 35 Tahun 2017. Peraturan ini mengatur tentang kualifikasi, tugas, tanggung jawab, dan jenjang jabatan bagi Administrator Database Kependudukan. Meskipun terdapat PermenPAN-RB No. 1 Tahun 2023 yang mengatur jabatan fungsional secara umum, aturan spesifik mengenai butir kegiatan ADB masih merujuk pada aturan teknis turunannya.

Materi Terkait: Materi tentang Pengetahuan Teknis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Administrator Database

Soal 14

Menurut Permendagri No. 95 Tahun 2019, salah satu tujuan SIAK adalah...

A Mempercepat proses pemilu B Mengurangi jumlah pegawai C Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan D Menggantikan sistem pencatatan manual E Menggantikan peran petugas administrasi

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Permendagri No. 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, SIAK bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Selain itu, SIAK juga bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan, menyediakan data kependudukan yang akurat dan terkini, serta mendukung perencanaan pembangunan nasional dan daerah. SIAK juga bertujuan untuk mengintegrasikan data kependudukan antarlembaga dan memudahkan akses masyarakat terhadap layanan adminduk.

Materi Terkait: Materi tentang Pengetahuan Teknis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Administrator Database

Soal 15

Yang dimaksud dengan Data Pribadi dalam UU No. 24 Tahun 2013 adalah...

A Data agregat kependudukan B Data yang dapat diakses publik C Data anonim penduduk D Data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenarannya, dan dilindungi kerahasiaannya E Data statistik penduduk

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Pasal 1 angka 22 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Perlindungan data pribadi menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan mengingat banyaknya informasi sensitif yang dikelola. Data pribadi penduduk harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian, hanya digunakan untuk kepentingan yang sah, dan tidak boleh disalahgunakan oleh pihak manapun.

Materi Terkait: Materi khusus terkait Administrasi Kependudukan yang bersifat khusus

Soal 16

Berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2019, bagi anak yang lahir dari pasangan yang perkawinannya belum tercatat, akta kelahirannya memuat frasa...

A Anak tanpa status B Anak di luar nikah C Yang perkawinannya belum tercatatkan D Orang tua belum menikah E Anak tidak sah

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Permendagri No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres No. 96 Tahun 2018 mengatur bahwa bagi anak yang lahir dari pasangan yang belum memiliki bukti pencatatan perkawinan yang sah, akta kelahirannya akan memuat frasa 'yang perkawinannya belum tercatatkan' pada bagian nama orang tua. Hal ini bertujuan untuk tetap melindungi hak anak atas identitas hukum meskipun status perkawinan orang tuanya belum tercatat secara resmi. Frasa ini memastikan bahwa hak anak atas identitas tetap terjamin tanpa harus menunggu pencatatan perkawinan orang tua.

Materi Terkait: Materi tentang Pencatatan Sipil yang bersifat khusus

Soal 17

Software yang digunakan untuk mengelola basis data, seperti Oracle, MySQL, atau PostgreSQL disebut...

A DBMS (Database Management System) B Operating System C Office Suite D Antivirus E Web Browser

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

DBMS (Database Management System) atau Sistem Manajemen Basis Data adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mendefinisikan, membuat, mengelola, dan mengontrol akses terhadap basis data. Contoh DBMS yang umum digunakan antara lain Oracle, MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, dan MongoDB. Seorang Administrator Database Kependudukan harus menguasai penggunaan DBMS untuk memastikan data kependudukan tersimpan dengan aman, terstruktur, dan dapat diakses dengan cepat dan efisien. Pemilihan DBMS yang tepat sangat penting untuk menjamin kinerja sistem dan keamanan data.

Materi Terkait: Materi tentang Pengetahuan Komputer yang bersifat umum

Soal 18

Menurut Permendagri No. 73 Tahun 2022, pencatatan nama pada dokumen kependudukan harus memenuhi syarat...

A Mencantumkan gelar akademik B Harus menggunakan bahasa asing C Minimal 1 kata D Mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan paling sedikit 2 kata E Menggunakan huruf kapital semua

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Permendagri No. 73 Tahun 2022 mengatur tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Pasal 4 permendagri ini menetapkan bahwa nama yang dicatatkan harus: 1) mudah dibaca, 2) tidak bermakna negatif, 3) tidak menimbulkan multitafsir, 4) terdiri dari maksimal 60 karakter termasuk spasi, 5) paling sedikit terdiri dari 2 (dua) kata. Selain itu, nama tidak boleh disingkat kecuali tidak diartikan lain, dan gelar akademik atau keagamaan tidak boleh dicantumkan pada akta kelahiran, namun dapat dicantumkan pada KTP dan KK. Aturan ini bertujuan untuk menyeragamkan penulisan nama dalam dokumen kependudukan di seluruh Indonesia.

Materi Terkait: Materi tentang Pencatatan Sipil yang bersifat khusus

Soal 19

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013, yang termasuk Peristiwa Kependudukan adalah...

A Lahir, sekolah, bekerja, pensiun, meninggal B Masuk TK, SD, SMP, SMA, kuliah C Wisuda, bekerja, menikah, memiliki anak D Sekolah, bekerja, menikah, pindah rumah E Kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013, Peristiwa Kependudukan meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian penting yang dialami oleh seseorang yang mengakibatkan perubahan data kependudukan. Setiap Peristiwa Kependudukan wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada instansi pelaksana untuk dicatat dalam register kependudukan dan diterbitkan dokumen kependudukannya. Pencatatan Peristiwa Kependudukan yang akurat dan tepat waktu sangat penting untuk menjaga validitas data kependudukan.

Materi Terkait: Materi khusus terkait Administrasi Kependudukan yang bersifat khusus

Soal 20

Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah...

A Permendagri No. 108 Tahun 2019 B Permendagri No. 95 Tahun 2019 C Permendagri No. 104 Tahun 2019 D Permendagri No. 72 Tahun 2022 E Permendagri No. 109 Tahun 2019

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 mengatur tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Peraturan ini menjadi landasan hukum bagi pengelolaan SIAK di Indonesia. Permendagri 95/2019 mengatur ruang lingkup SIAK, komponen sistem, tata kelola, keamanan data, integrasi sistem, dan tanggung jawab para pihak dalam penyelenggaraan SIAK. Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013.

Materi Terkait: Materi tentang Pengetahuan Teknis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Administrator Database

Soal 21

PRO

Database Administrator (DBA) pada SIAK bertanggung jawab untuk melakukan backup database secara berkala. Tujuan utama dari backup database adalah...

A Mempercepat akses data B Memulihkan data jika terjadi kegagalan sistem C Meningkatkan kecepatan query D Menghemat ruang penyimpanan E Mengurangi biaya operasional

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Tujuan utama dari backup database adalah untuk memulihkan data apabila terjadi kegagalan sistem, kerusakan hardware, serangan malware, atau bencana alam. Backup merupakan bagian penting dari strategi disaster recovery dan business continuity. Dalam konteks SIAK, backup data kependudukan sangat krusial karena data tersebut bersifat vital dan tidak dapat digantikan. Administrator Database Kependudukan harus menyusun jadwal backup secara teratur (misalnya harian, mingguan, dan bulanan) dan menyimpan salinan backup di lokasi yang berbeda untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Tanpa backup yang memadai, data dapat hilang secara permanen yang akan berdampak serius pada layanan adminduk.

Materi Terkait: Materi tentang Pengetahuan Teknis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Administrator Database

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 22

PRO

Berdasarkan Permendagri No. 72 Tahun 2022, Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah...

A KTP-el yang dicetak dalam bentuk digital B Informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai C Sistem pengganti KTP-el fisik secara total D Aplikasi untuk merekam data penduduk E Database khusus data digital penduduk

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pasal 1 angka 14 Permendagri No. 72 Tahun 2022 mendefinisikan IKD sebagai informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai (smartphone) yang menampilkan data pribadi sebagai identitas diri. IKD bertujuan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan.

Materi Terkait: Materi khusus terkait Administrasi Kependudukan yang bersifat khusus

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 23

PRO

Seorang Administrator Database Kependudukan melakukan indexing pada tabel database SIAK. Tujuan utama dari indexing adalah...

A Meningkatkan keamanan data B Mempermudah backup data C Mempercepat pencarian dan pengambilan data D Menghemat ruang penyimpanan E Mengurangi redundansi data

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Indexing dalam basis data bertujuan utama untuk mempercepat proses pencarian dan pengambilan data (query performance). Index bekerja seperti daftar isi pada buku yang memungkinkan database menemukan data yang dicari tanpa harus memindai seluruh tabel (full table scan). Dalam konteks SIAK yang mengelola jutaan data penduduk, indexing sangat penting untuk memastikan layanan adminduk dapat berjalan cepat dan responsif. Namun perlu diperhatikan bahwa meskipun indexing mempercepat proses SELECT, ia dapat memperlambat proses INSERT, UPDATE, dan DELETE karena index juga harus diperbarui. Oleh karena itu, Administrator Database harus bijak dalam menentukan kolom mana yang perlu di-index berdasarkan pola query yang sering digunakan.

Materi Terkait: Materi tentang Pengetahuan Teknis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Administrator Database

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 24

PRO

Pencatatan perkawinan wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat...

A 90 hari B 60 hari C 30 hari D 10 hari E 180 hari

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan ketentuan dalam UU Administrasi Kependudukan, setiap perkawinan yang sah menurut hukum agama dan dicatatkan oleh lembaga yang berwenang (KUA bagi yang beragama Islam atau Catatan Sipil bagi non-Islam) wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana (Disdukcapil) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pelaporan ini bertujuan untuk diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan dan pembaruan data status perkawinan dalam Kartu Keluarga. Apabila melampaui batas waktu tersebut, penerbitan akta perkawinan tetap dapat dilakukan namun dengan proses yang lebih panjang dan dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Materi Terkait: Materi tentang Pencatatan Sipil yang bersifat khusus

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 25

PRO

Menurut Perpres No. 96 Tahun 2018, pelayanan pendaftaran penduduk terdiri atas, KECUALI...

A Pendaftaran Penduduk rentan Administrasi Kependudukan B Pencatatan biodata Penduduk C Penerbitan akta kelahiran D Penerbitan KK E Penerbitan KTP-el

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa pelayanan pendaftaran penduduk terdiri atas: a) pencatatan biodata Penduduk; b) penerbitan KK (Kartu Keluarga); c) penerbitan KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik); d) penerbitan surat keterangan kependudukan; dan e) pendaftaran Penduduk rentan Administrasi Kependudukan. Penerbitan akta kelahiran merupakan bagian dari pelayanan pencatatan sipil, bukan pendaftaran penduduk. Perbedaan antara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil penting dipahami: pendaftaran penduduk berkaitan dengan biodata dan identitas penduduk, sedangkan pencatatan sipil berkaitan dengan peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian.

Materi Terkait: Materi tentang Pemerintahan Pusat-Daerah, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersifat Umum

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 26

PRO

Perintah SQL yang digunakan untuk mengambil data dari database adalah...

A CREATE B INSERT C SELECT D UPDATE E DELETE

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Dalam SQL (Structured Query Language), perintah SELECT digunakan untuk mengambil data dari database. Perintah SELECT dapat disertai dengan berbagai klausa seperti WHERE (untuk filter), ORDER BY (untuk pengurutan), GROUP BY (untuk pengelompokan), dan JOIN (untuk menggabungkan tabel). Seorang Administrator Database Kependudukan harus menguasai perintah SELECT dengan baik karena ini adalah perintah yang paling sering digunakan dalam operasi database sehari-hari, baik untuk keperluan pelaporan, verifikasi data, maupun analisis data kependudukan. INSERT digunakan untuk menambah data, UPDATE untuk mengubah data, DELETE untuk menghapus data, dan CREATE untuk membuat objek database.

Materi Terkait: Materi tentang Pengetahuan Komputer yang bersifat umum

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 27

PRO

Dalam konteks keamanan database SIAK, prinsip 'Least Privilege' berarti...

A Semua data dapat diakses oleh semua orang B Setiap pengguna memiliki hak yang sama C Tidak ada batasan akses untuk pejabat D Administrator memiliki hak tak terbatas E Pengguna hanya diberi hak akses minimal yang diperlukan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Prinsip 'Least Privilege' (hak istimewa minimal) dalam keamanan database berarti bahwa setiap pengguna atau program hanya diberikan hak akses minimum yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Sebagai contoh, seorang operator input data hanya perlu hak INSERT dan SELECT pada tabel tertentu, tidak perlu hak DELETE atau UPDATE. Seorang petugas layanan mungkin hanya perlu hak SELECT dan UPDATE terbatas. Administrator Database dengan hak penuh (full access) harus dibatasi jumlahnya. Prinsip ini sangat penting dalam SIAK yang mengelola data kependudukan yang sensitif untuk mencegah penyalahgunaan data, mengurangi risiko kebocoran data, dan membatasi dampak jika terjadi kompromi akun. Implementasi prinsip ini termasuk pembagian peran (role-based access control/RBAC) dan audit log secara berkala.

Materi Terkait: Materi tentang Pengetahuan Teknis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Administrator Database

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 28

PRO

Berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2019, untuk penerbitan KK bagi WNI, persyaratan yang harus dipenuhi adalah...

A Surat pengantar RT/RW dan pas foto B Biodata penduduk yang telah direkam dan KK lama jika ada C Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah D Ijazah pendidikan terakhir dan akta kelahiran E Paspor dan visa yang masih berlaku

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Permendagri No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres No. 96 Tahun 2018 mengatur persyaratan penerbitan KK bagi WNI yaitu: a) biodata penduduk yang telah direkam; b) Kartu Keluarga lama jika ada; c) dokumen perjalanan RI bagi WNI yang datang dari luar negeri; dan d) surat keterangan pindah bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI. Permendagri ini menyederhanakan persyaratan adminduk dengan menghilangkan kebutuhan surat pengantar RT/RW untuk beberapa jenis layanan, namun tetap memberlakukan surat pengantar untuk pencatatan biodata penduduk awal. Kemudahan akses layanan adminduk menjadi fokus utama dalam peraturan ini dengan tetap menjaga akurasi data.

Materi Terkait: Materi khusus terkait Administrasi Kependudukan yang bersifat khusus

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 29

PRO

Normalisasi database adalah proses...

A Menyembunyikan data dari pengguna tertentu B Mengenkripsi data untuk keamanan C Membuat backup data secara otomatis D Mempercepat akses data tanpa struktur E Mengorganisir data untuk mengurangi redundansi dan ketergantungan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Normalisasi database adalah proses perancangan basis data yang bertujuan untuk mengorganisir data ke dalam tabel-tabel untuk mengurangi redundansi (pengulangan data) dan ketergantungan yang tidak perlu. Normalisasi dilakukan dengan memecah tabel yang besar menjadi tabel-tabel yang lebih kecil dan saling terhubung melalui relasi (foreign key). Dalam konteks SIAK, normalisasi yang baik akan menghasilkan database yang efisien, mengurangi pemborosan ruang penyimpanan, memudahkan pemeliharaan data, dan mencegah anomali data saat dilakukan operasi INSERT, UPDATE, atau DELETE. Terdapat beberapa tingkatan normalisasi (1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF) yang masing-masing memiliki aturan spesifik. Seorang Administrator Database Kependudukan harus memahami konsep normalisasi untuk merancang struktur database SIAK yang optimal.

Materi Terkait: Materi tentang Pengetahuan Teknis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Administrator Database

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 30

PRO

Menurut Permendagri No. 104 Tahun 2019, dokumen kependudukan yang masih memerlukan legalisir antara lain...

A Kartu Keluarga digital B Dokumen kependudukan berbarcode C Fotokopi kutipan akta pencatatan sipil D Dokumen kependudukan digital dengan TTE E KTP elektronik

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 18 Permendagri No. 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan, dokumen yang masih memerlukan legalisir antara lain fotokopi kutipan akta pencatatan sipil. Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 19 ayat 6 yang menyatakan bahwa dokumen kependudukan dengan format digital yang sudah ditandatangani secara elektronik (TTE) dan KTP-el tidak memerlukan pelayanan legalisir. Namun, untuk fotokopi kutipan akta pencatatan sipil seperti akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, dan akta kematian, masih diperlukan legalisir apabila akan digunakan untuk keperluan tertentu yang mensyaratkan keabsahan dokumen. Legalisir dilakukan untuk membuktikan kesesuaian fotokopi dengan dokumen asli yang tercatat dalam basis data kependudukan.

Materi Terkait: Materi tentang Pencatatan Sipil yang bersifat khusus

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 31

PRO

Yang dimaksud dengan Data Warehouse dalam konteks Administrasi Kependudukan adalah...

A Sistem penyimpanan data yang terintegrasi untuk mendukung analisis dan pelaporan B Aplikasi untuk menginput data penduduk C Sistem untuk backup data kependudukan D Database khusus untuk data kependudukan tingkat provinsi E Database untuk menyimpan data mentah

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Data Warehouse dalam konteks Administrasi Kependudukan adalah sistem penyimpanan data yang mengintegrasikan data dari berbagai sumber (termasuk SIAK) untuk mendukung analisis dan pelaporan, bukan untuk pemrosesan transaksi harian. Data Warehouse menyimpan data historis yang telah dibersihkan, ditransformasi, dan diintegrasikan sehingga memudahkan analisis data untuk keperluan perencanaan pembangunan, kebijakan publik, penelitian, dan evaluasi program. Berbeda dengan database operasional (OLTP) yang dioptimalkan untuk transaksi cepat, Data Warehouse (OLAP) dioptimalkan untuk query kompleks dan analisis data agregat. Administrator Database Kependudukan bertanggung jawab dalam pengelolaan Data Warehouse termasuk proses ETL (Extract, Transform, Load) yang memindahkan data dari database operasional ke Data Warehouse.

Materi Terkait: Materi tentang Pengetahuan Teknis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Administrator Database

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 32

PRO

Batas waktu pelaporan kematian kepada instansi pelaksana adalah...

A 90 hari B 30 hari C 10 hari D 15 hari E 60 hari

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan UU Administrasi Kependudukan, setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mengetahui kejadian kematian kepada instansi pelaksana (Disdukcapil) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Pelaporan yang dilakukan dalam batas waktu tersebut akan diterbitkan Kutipan Akta Kematian tanpa pengenaan denda. Apabila melampaui batas waktu tersebut, penerbitan akta kematian tetap dapat dilakukan namun dengan proses yang lebih panjang. Pelaporan kematian yang tepat waktu penting untuk menjaga akurasi data kependudukan, karena data kematian digunakan untuk berbagai keperluan seperti pembaruan data KK, pemutakhiran data pemilih, perencanaan pembangunan, dan penghitungan statistik vital.

Materi Terkait: Materi tentang Pencatatan Sipil yang bersifat khusus

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 33

PRO

Untuk meningkatkan keamanan data pada SIAK, Administrator Database dapat menerapkan...

A Menghapus data secara berkala B Menerapkan enkripsi data dan audit log C Menggunakan password yang sama untuk semua pengguna D Membuka akses ke semua jaringan E Menonaktifkan semua akses pengguna

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Untuk meningkatkan keamanan data pada SIAK, Administrator Database dapat menerapkan enkripsi data baik saat penyimpanan (data at rest) maupun saat transmisi (data in transit). Enkripsi mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca tanpa kunci dekripsi yang tepat. Selain enkripsi, langkah-langkah keamanan lainnya yang penting meliputi: 1) Implementasi firewall dan IDS/IPS; 2) Penggunaan koneksi aman (HTTPS/SSL/TLS); 3) Autentikasi multi-faktor; 4) Audit logging yang komprehensif; 5) Pembaruan sistem dan patch secara rutin; 6) Vulnerability assessment secara berkala; dan 7) Pelatihan kesadaran keamanan bagi seluruh pengguna sistem. Perlindungan data pribadi penduduk merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh UU No. 24 Tahun 2013 dan UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022), sehingga keamanan data SIAK harus menjadi prioritas utama.

Materi Terkait: Materi tentang Pengetahuan Teknis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Administrator Database

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 34

PRO

Yang termasuk dalam dokumen kependudukan menurut Perpres No. 96 Tahun 2018 adalah...

A STNK, BPKB, dan Lisensi B Sertifikat tanah, Akta Jual Beli, dan IMB C SIM, Paspor, dan Ijazah D KK, KTP-el, surat keterangan kependudukan, dan biodata penduduk E BPJS, NPWP, dan Rekening Bank

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Menurut Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen kependudukan meliputi biodata penduduk, KK, KTP-el, dan surat keterangan kependudukan. Selain itu, dokumen hasil pencatatan sipil seperti kutipan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak, akta pengangkatan anak, dan akta pengesahan anak juga termasuk dalam dokumen kependudukan secara lebih luas. Dokumen-dokumen ini diterbitkan oleh instansi pelaksana (Disdukcapil) sebagai bukti sah bahwa seseorang telah terdaftar sebagai penduduk atau telah terjadi peristiwa penting yang dialami. Keabsahan dokumen kependudukan dapat diverifikasi melalui barcode, chip (untuk KTP-el), atau melalui sistem online.

Materi Terkait: Materi khusus terkait Administrasi Kependudukan yang bersifat khusus

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 35

PRO

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) menggunakan database terpusat. Keuntungan dari database terpusat adalah...

A Lebih murah karena tidak perlu server B Setiap daerah memiliki kendali penuh atas datanya C Data dapat diubah secara independen di setiap daerah D Tidak memerlukan koneksi internet E Konsistensi data karena semua data tersimpan di satu lokasi

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Keuntungan utama dari database terpusat pada SIAK adalah konsistensi data karena semua data tersimpan di satu lokasi, sehingga setiap pembaruan data langsung tercermin di seluruh sistem. Hal ini sangat penting untuk administrasi kependudukan karena memastikan bahwa data penduduk di berbagai daerah tetap sinkron dan akurat. Selain itu, database terpusat memudahkan pengelolaan keamanan, backup, recovery, dan administrasi sistem secara keseluruhan. Dengan SIAK terpusat, pemerintah pusat dapat memantau data kependudukan secara nasional real-time, memudahkan integrasi data lintas sektor, dan memastikan standarisasi data di seluruh Indonesia. Namun, database terpusat juga memiliki tantangan seperti ketergantungan pada koneksi jaringan dan potensi single point of failure yang harus diantisipasi dengan infrastruktur yang handal dan rencana disaster recovery yang matang.

Materi Terkait: Materi tentang Pengetahuan Teknis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Administrator Database

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 36

PRO

Berdasarkan Permendagri No. 109 Tahun 2019, salah satu formulir yang digunakan dalam administrasi kependudukan adalah...

A F-1.01 (Formulir Pencatatan Sipil) B F-3.01 (Formulir Laporan Keuangan) C F-2.02 (Formulir Pengaduan Masyarakat) D F-4.05 (Formulir Evaluasi Kinerja) E F-1.03 (Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Permendagri No. 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan mengatur berbagai formulir standar yang digunakan dalam pelayanan adminduk. F-1.03 adalah kode untuk Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk yang digunakan untuk mencatat perpindahan penduduk antar daerah. Formulir ini merupakan salah satu dari sekian banyak formulir yang distandarisasi oleh peraturan ini. Formulir lainnya antara lain: F-1.01 untuk pendaftaran biodata penduduk, F-1.02 untuk pendaftaran perubahan data, F-2.01 untuk pendaftaran kelahiran, F-3.01 untuk pendaftaran kematian, dan berbagai formulir lainnya untuk pencatatan peristiwa penting. Standarisasi formulir ini penting untuk memastikan keseragaman data yang dikumpulkan di seluruh Indonesia.

Materi Terkait: Materi khusus terkait Administrasi Kependudukan yang bersifat khusus

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 37

PRO

Salah satu teknik optimasi query SQL yang sering digunakan oleh Administrator Database adalah...

A Tidak menggunakan foreign key B Menyimpan semua data dalam satu tabel C Menghapus semua constraint D Menggunakan SELECT * untuk semua query E Penggunaan indeks yang tepat pada tabel

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Penggunaan indeks yang tepat merupakan salah satu teknik optimasi query SQL yang paling efektif dan sering digunakan oleh Database Administrator. Indeks bekerja seperti indeks di belakang buku, memungkinkan database menemukan baris data dengan cepat tanpa harus memindai seluruh tabel. Dalam konteks SIAK yang mengelola jutaan data penduduk, indeks pada kolom yang sering dijadikan filter (seperti NIK, nomor KK, tanggal lahir, atau alamat) dapat mempercepat query secara drastis. Teknik optimasi lainnya termasuk: 1) Menulis query dengan klausa WHERE yang selektif; 2) Menghindari SELECT * (pilih kolom spesifik yang diperlukan); 3) Menggunakan JOIN yang tepat; 4) Menormalisasi database dengan baik; 5) Menggunakan partition pada tabel besar; dan 6) Melakukan update statistik secara berkala agar query optimizer dapat memilih rencana eksekusi yang optimal. Administrator Database perlu menganalisis query yang lambat menggunakan EXPLAIN PLAN untuk mengetahui penyebab masalah performa.

Materi Terkait: Materi tentang Pengetahuan Teknis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Administrator Database

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 38

PRO

Pengangkatan anak (adopsi) yang sah menurut hukum wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana untuk diterbitkan...

A Akta Kematian B Kutipan Akta Pengangkatan Anak C Akta Perkawinan D Akta Kelahiran baru E Surat Keterangan Domisili

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pengangkatan anak (adopsi) yang telah ditetapkan oleh pengadilan wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana (Disdukcapil) untuk diterbitkan Kutipan Akta Pengangkatan Anak. Akta ini mencatat secara resmi bahwa telah terjadi peristiwa hukum pengangkatan anak yang mengakibatkan perubahan status hubungan anak dengan orang tua kandung dan orang tua angkat. Pencatatan ini penting untuk pembaruan data dalam Kartu Keluarga, di mana anak angkat akan dicatatkan sebagai anggota keluarga orang tua angkat. Selain akta pengangkatan anak, dokumen terkait lainnya adalah akta pengakuan anak (untuk anak di luar nikah yang diakui oleh ayah) dan akta pengesahan anak (untuk anak yang orang tuanya kemudian menikah secara sah). Pencatatan peristiwa ini penting untuk melindungi hak-hak keperdataan anak.

Materi Terkait: Materi tentang Pencatatan Sipil yang bersifat khusus

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 39

PRO

Dalam mengelola database SIAK, Administrator Database perlu melakukan proses ETL. ETL adalah singkatan dari...

A Export, Transfer, Link B Extract, Transfer, Load C Extract, Transform, Load D Extract, Transform, Link E Edit, Transform, Load

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

ETL (Extract, Transform, Load) adalah proses integrasi data yang melibatkan pengambilan data dari sumber (Extract), pengubahan format atau pembersihan data (Transform), dan pemuatan data ke sistem target seperti Data Warehouse (Load). Dalam SIAK, ini krusial untuk pelaporan data agregat.

Materi Terkait: Materi tentang Pengetahuan Teknis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Administrator Database

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 40

PRO

Menurut Permendagri No. 73 Tahun 2022, jumlah maksimal karakter untuk pencatatan nama pada dokumen kependudukan adalah...

A 80 karakter B 50 karakter C 70 karakter D 100 karakter E 60 karakter

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Permendagri No. 73 Tahun 2022 mengatur bahwa pencatatan nama pada dokumen kependudukan (KTP, KK, akta kelahiran) maksimal terdiri dari 60 (enam puluh) karakter termasuk spasi. Selain itu, nama harus terdiri dari paling sedikit 2 (dua) kata. Aturan ini bertujuan untuk menyeragamkan penulisan nama di seluruh Indonesia dan menghindari nama yang terlalu panjang yang dapat menyebabkan masalah dalam sistem komputer dan dokumen. Nama juga harus mudah dibaca, tidak bermakna negatif, tidak menimbulkan multitafsir, dan tidak boleh disingkat kecuali tidak diartikan lain. Gelar akademik atau keagamaan tidak boleh dicantumkan pada akta kelahiran, namun dapat dicantumkan pada KTP dan KK. Pengecualian untuk nama etnis atau budaya tertentu yang terdiri dari satu kata dapat diberikan dengan mempertimbangkan aspek sosiokultural.

Materi Terkait: Materi tentang Pencatatan Sipil yang bersifat khusus

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 41

PRO

Salah satu aspek penting dalam disaster recovery plan untuk database SIAK adalah...

A Menggunakan satu server untuk semua data B Menyimpan semua data dalam satu hard disk C Menghapus data lama secara otomatis D Memiliki lokasi backup yang terpisah secara geografis E Menggunakan password sederhana

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Salah satu aspek paling penting dalam disaster recovery plan (DRP) untuk database SIAK adalah memiliki lokasi backup yang terpisah secara geografis (off-site backup). Artinya, salinan backup data disimpan di lokasi fisik yang berbeda dan berjauhan dari pusat data utama. Hal ini untuk mengantisipasi bencana yang mungkin melanda lokasi pusat data seperti bencana alam (gempa, banjir, kebakaran), gangguan keamanan, atau sabotase. Dengan backup off-site, data dapat dipulihkan meskipun pusat data utama hancur total. Komponen penting lain dalam DRP meliputi: 1) Recovery Time Objective (RTO) - target waktu maksimal pemulihan sistem; 2) Recovery Point Objective (RPO) - target maksimal kehilangan data yang diperbolehkan; 3) Prosedur failover ke sistem cadangan; 4) Pengujian DRP secara berkala; dan 5) Dokumentasi prosedur recovery yang jelas. Data kependudukan bersifat vital dan tidak dapat digantikan, sehingga DRP yang matang adalah keharusan.

Materi Terkait: Materi tentang Pengetahuan Teknis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Administrator Database

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2019, penerbitan KTP-el baru bagi WNI harus memenuhi persyaratan...

A Surat pengantar RT/RW dan akta kelahiran B Memiliki SIM dan NPWP C Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin D Fotokopi KK dan fotokopi akta kelahiran E Ijazah pendidikan terakhir dan fotokopi KK

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pasal 15 Perpres 96/2018 yang ditegaskan kembali dalam Permendagri 108/2019 menyatakan syarat penerbitan KTP-el baru bagi WNI hanya perlu memenuhi syarat usia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin. Dokumen yang dibawa cukup fotokopi KK. Poin krusial dalam regulasi terbaru adalah penghapusan syarat surat pengantar RT/RW.

Materi Terkait: Materi khusus terkait Administrasi Kependudukan yang bersifat khusus

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Transaction dalam database adalah...

A Metode untuk mengamankan database B Unit kerja logis yang dieksekusi secara keseluruhan atau tidak sama sekali C Proses backup data D Perintah untuk menghapus data E Prosedur untuk mengoptimalkan query

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Transaction dalam database adalah unit kerja logis yang terdiri dari satu atau lebih operasi database (seperti INSERT, UPDATE, DELETE) yang dieksekusi secara keseluruhan atau tidak sama sekali (all-or-nothing). Transaction memiliki sifat ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability). Atomicity berarti transaction bersifat atomik - jika salah satu operasi gagal, seluruh operasi dalam transaction dibatalkan (rollback). Consistency menjamin bahwa transaction membawa database dari satu state yang valid ke state valid lainnya. Isolation memastikan bahwa transaction yang berjalan secara concurrent tidak mengganggu satu sama lain. Durability menjamin bahwa perubahan yang telah di-commit akan permanen meskipun terjadi kegagalan sistem. Dalam konteks SIAK, transaction sangat penting untuk menjaga integritas data, misalnya saat memproses perpindahan penduduk yang melibatkan penghapusan data dari KK lama dan penambahan ke KK baru dalam satu unit kerja yang tidak terpisahkan.

Materi Terkait: Materi tentang Pengetahuan Komputer yang bersifat umum

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Perubahan nama pada akta pencatatan sipil harus dilakukan melalui...

A Kesepakatan kedua orang tua B Pernyataan sendiri yang disaksikan 2 orang C Penetapan pengadilan D Surat keterangan dari lurah/kepala desa E Permohonan langsung ke Disdukcapil

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Perubahan nama pada akta pencatatan sipil (seperti akta kelahiran, akta perkawinan) harus dilakukan melalui penetapan pengadilan (Putusan Pengadilan). Hal ini diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan karena nama merupakan identitas hukum seseorang yang tercatat dalam dokumen resmi negara. Pengadilan akan memeriksa alasan perubahan nama (misalnya kesalahan penulisan, perubahan nama karena alasan agama atau budaya, atau alasan lain yang sah) dan memberikan penetapan jika perubahan tersebut dibenarkan secara hukum. Berbeda dengan perubahan nama, pembetulan akta (koreksi kesalahan administratif seperti salah eja atau salah tulis) tidak memerlukan putusan pengadilan dan dapat dilakukan langsung oleh Disdukcapil berdasarkan bukti pendukung yang sah. Perbedaan ini penting dipahami oleh petugas adminduk untuk memberikan pelayanan yang tepat sesuai prosedur.

Materi Terkait: Materi tentang Pencatatan Sipil yang bersifat khusus

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Salah satu tanggung jawab Administrator Database Kependudukan dalam menjaga kualitas data adalah melakukan validasi data. Yang dimaksud dengan validasi data adalah...

A Proses pemeriksaan data agar sesuai dengan aturan dan standar B Proses menggabungkan data dari berbagai sumber C Proses menghapus data yang tidak terpakai D Proses menyembunyikan data dari pengguna E Proses mengubah format data

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Validasi data adalah proses pemeriksaan untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam database memenuhi aturan dan standar yang telah ditentukan, sehingga data tersebut akurat, lengkap, dan konsisten. Dalam konteks SIAK, validasi data mencakup pengecekan format NIK (apakah sesuai dengan standar 16 digit), kelengkapan field wajib, keunikan NIK, konsistensi data antar tabel (misalnya NIK yang tercantum di KK harus sesuai dengan NIK di tabel penduduk), dan kepatuhan terhadap aturan bisnis adminduk (misalnya usia minimal untuk KTP-el). Validasi dapat dilakukan baik di sisi aplikasi (input form) maupun di sisi database menggunakan constraint seperti NOT NULL, UNIQUE, CHECK, FOREIGN KEY, dan trigger. Validasi data yang baik sangat penting untuk menjaga integritas data kependudukan, mencegah duplikasi data, dan memastikan data yang tersedia dapat diandalkan untuk berbagai keperluan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan.

Materi Terkait: Materi tentang Pengetahuan Teknis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Administrator Database

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013, data kependudukan bersifat rahasia. Pengecualian terhadap kerahasiaan data kependudukan dapat dilakukan untuk kepentingan...

A Promosi produk dan jasa B Kepentingan partai politik C Penelitian pribadi D Kepentingan komersial dan bisnis E Ketertiban umum, penegakan hukum, pelayanan publik, dan perencanaan pembangunan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pasal 84 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa data kependudukan bersifat rahasia, namun dapat dikecualikan untuk kepentingan: a) ketertiban umum dan keamanan negara; b) penegakan hukum; c) kepentingan pelayanan publik; dan d) perencanaan pembangunan. Pengecualian ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi. Data kependudukan dapat digunakan oleh lembaga negara dan kementerian/lembaga yang membutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, namun penggunaannya harus dibatasi pada data yang diperlukan dan tidak boleh disalahgunakan. Administrator Database Kependudukan harus memahami batasan-batasan ini untuk mencegah kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi penduduk.

Materi Terkait: Materi khusus terkait Administrasi Kependudukan yang bersifat khusus

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Dalam arsitektur database SIAK, relasi antara tabel Kartu Keluarga dan tabel Penduduk umumnya menggunakan...

A Many-to-one B One-to-many C Many-to-many D One-to-one E Self-reference

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Dalam arsitektur database SIAK, relasi antara tabel Kartu Keluarga dan tabel Penduduk umumnya adalah one-to-many (satu-ke-banyak), yaitu satu Kartu Keluarga dapat memiliki banyak anggota penduduk (kepala keluarga dan anggota keluarga lainnya). Relasi ini diimplementasikan dengan menempatkan foreign key (misalnya nomor_kk) pada tabel Penduduk yang mereferensikan primary key (nomor_kk) pada tabel Kartu Keluarga. Sebaliknya, setiap penduduk hanya terdaftar dalam satu Kartu Keluarga (pada waktu tertentu). Pemahaman tentang jenis relasi ini penting bagi Administrator Database untuk merancang skema database yang efisien, menulis query JOIN yang tepat, dan menjaga referential integrity menggunakan foreign key constraint. Relasi one-to-many adalah jenis relasi yang paling umum ditemui dalam database relasional selain one-to-one dan many-to-many.

Materi Terkait: Materi tentang Pengetahuan Teknis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Administrator Database

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Akta kematian diterbitkan bagi setiap penduduk yang meninggal dunia. Dokumen yang diperlukan untuk menerbitkan akta kematian adalah...

A Surat keterangan kematian, KTP-el, dan KK B Surat nikah orang tua dan KTP-el C Surat keterangan pindah dan akta perkawinan D Akta kelahiran dan surat pengantar RT/RW E Paspor dan visa

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Perpres No. 96 Tahun 2018 dan Permendagri No. 108 Tahun 2019, untuk penerbitan akta kematian diperlukan: a) surat keterangan kematian dari rumah sakit, dokter, atau petugas kesehatan yang berwenang (bagi yang meninggal di fasilitas kesehatan) atau surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah (bagi yang meninggal di luar fasilitas kesehatan); b) KTP-el atau biodata penduduk yang meninggal; dan c) Kartu Keluarga. Surat keterangan kematian merupakan dokumen kunci yang membuktikan bahwa seseorang benar-benar meninggal dunia beserta penyebab, waktu, dan tempat kematian. Pelaporan kematian wajib dilakukan paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian. Akta kematian penting untuk pembaruan data KK, penghapusan hak pilih, pengurusan klaim asuransi, pensiun, dan berbagai keperluan hukum lainnya.

Materi Terkait: Materi tentang Pencatatan Sipil yang bersifat khusus

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

Seorang Administrator Database Kependudukan melakukan kegiatan monitoring performa database. Metrik yang paling penting untuk dipantau adalah...

A Waktu respons query B Jumlah tabel dalam database C Ukuran file backup D Versi sistem operasi E Jumlah pengguna yang login

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Metrik yang paling penting untuk dipantau oleh Administrator Database dalam monitoring performa database adalah waktu respons query (query response time), karena ini secara langsung mempengaruhi pengalaman pengguna dan kecepatan layanan adminduk. Metrik penting lainnya meliputi: 1) CPU usage - menunjukkan beban pemrosesan; 2) Memory usage - memastikan ketersediaan RAM untuk caching; 3) Disk I/O - kecepatan baca/tulis ke penyimpanan; 4) Hit ratio cache - efektivitas cache; 5) Lock contention - adanya hambatan karena penguncian data; 6) Connection count - jumlah koneksi aktif; 7) Throughput (transactions per second); dan 8) Error rate. Dengan memantau metrik-metrik ini, Administrator dapat mengidentifikasi bottleneck, merencanakan kapasitas, mengoptimalkan query yang lambat, dan menjaga ketersediaan sistem SIAK. Monitoring yang proaktif dapat mencegah degradasi performa yang dapat mengganggu pelayanan publik.

Materi Terkait: Materi tentang Pengetahuan Teknis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Administrator Database

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Menurut Permendagri No. 104 Tahun 2019, dokumen kependudukan yang diterbitkan harus memuat...

A Barcode dan/atau QR code B Hologram dan stiker pengaman C Cap basah dan materai D Sidik jari dan tanda tangan E Tanda tangan digital dan pas foto

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Permendagri No. 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan, dokumen kependudukan yang diterbitkan harus memuat barcode dan/atau QR code sebagai fitur keamanan dan verifikasi. Barcode/QR code tersebut berisi informasi yang dapat dipindai untuk memverifikasi keabsahan dokumen secara elektronik. Selain barcode/QR code, dokumen kependudukan juga memuat data identitas pemilik, tanda tangan elektronik atau basah pejabat berwenang, nomor dokumen, tanggal terbit, dan masa berlaku (jika ada). Penerapan barcode/QR code ini memungkinkan instansi pengguna layanan (bank, rumah sakit, sekolah, dll) untuk memverifikasi keaslian dokumen secara cepat melalui sistem online yang terintegrasi dengan SIAK, sehingga dapat mencegah pemalsuan dokumen.

Materi Terkait: Materi khusus terkait Administrasi Kependudukan yang bersifat khusus

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh