Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Pembina Jasa Konstruksi. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Pembina Jasa Konstruksi berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama
Ahli Pertama
Kompetensi Umum
6 Indikator
Manajemen Kontrak Konstruksi
Manajemen Risiko Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Kebijakan Publik
Manajemen Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
Statistik Monev dan Pelaporan
Manajemen Lingkungan Pekerjaan Konstruksi
Kompetensi Khusus
16 Indikator
Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi
Pengembangan Kerjasama Jasa Konstruksi Strategis Di Dalam Dan Luar Negeri
Manajemen Pemberdayaan Usaha Jasa Konstruksi
Manajemen Pengembangan Pasar Jasa Konstruksi
Pembinaan Perizinan Berusaha Jasa Konstruksi
Manajemen Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi
Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) Bidang Jasa Konstruksi
Pembinaan Penyetaraan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi
Manajemen Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi
Manajemen Rantai Pasok Material Dan Peralatan Konstruksi
Manajemen Pengembangan Teknologi Konstruksi
Manajemen Peningkatan Penggunaan Komponen Dalam Negeri
Manajemen Pengembangan Kelembagaan Jasa Konstruksi
Manajemen K3 Konstruksi
Manajemen Penjaminan Dan Pengendalian Mutu Konstruksi
Manajemen Konstruksi Hijau
Simulasi Tryout SKB CAT Pembina Jasa Konstruksi
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Pembina Jasa Konstruksi, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout CAT SKB Pembina Jasa Konstruksi Sedang Disiapkan
Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Pembina Jasa Konstruksi berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.
Drill ratusan soal kompetensi bidang teknis lengkap dengan analisis pembahasan komprehensif untuk memaksimalkan peluang lulus ranking 1 di formasi Anda.
✓ Sesuai Kisi-kisi CAT BKN✓ Pembahasan Analisis Mendalam✓ Update Soal Rutin✓ Akses Aktif 1 Tahun
Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.
50 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/50
0%
Soal 1
Jenis kontrak pada pengadaan jasa konstruksi di mana volume detail pekerjaan tidak dapat dipastikan saat kontrak ditandatangani, dan pembayaran dilakukan berdasarkan pengukuran bersama atas volume nyata adalah...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2021 jo Perpres No. 16 Tahun 2018, Kontrak Harga Satuan digunakan apabila kuantitas atau volume pekerjaan masih bersifat perkiraan dan pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran riil.
Materi Terkait: Manajemen Kontrak Konstruksi
Soal 2
Strategi penanganan risiko dengan cara mengalihkan kerugian finansial kepada pihak ketiga, seperti membeli asuransi Construction All Risk (CAR), disebut metode...
Kunci Jawaban: B
Risk Transfer (Pemindahan Risiko) merupakan strategi penanganan risiko manajemen konstruksi di mana dampak finansial dari risiko diserahkan kepada pihak ketiga yang berwenang seperti perusahaan asuransi.
Dalam analisis kebijakan publik, pendekatan yang menitikberatkan pada pembuatan kebijakan dengan melakukan modifikasi atau perubahan kecil dari kebijakan yang sudah ada (masa lalu) dikenal sebagai pendekatan...
Kunci Jawaban: E
Pendekatan Inkrementalisme yang digagas oleh Charles Lindblom menjelaskan bahwa kebijakan dibuat melalui perubahan yang sedikit demi sedikit (bertahap) dari kebijakan sebelumnya demi menjaga stabilitas.
Materi Terkait: Kebijakan Publik
Soal 4
Berdasarkan regulasi terbaru Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, metode pemilihan Tender Cepat dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria berikut, yaitu...
Kunci Jawaban: B
Menurut Perpres No. 16 Tahun 2018 jo Perpres No. 12 Tahun 2021, Tender Cepat dilakukan dalam hal spesifikasi dan volume pekerjaan telah rinci serta pelaku usaha telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).
Materi Terkait: Manajemen Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
Soal 5
Metode analisis dalam pengendalian proyek yang memadukan pengukuran biaya, jadwal, dan prestasi pekerjaan fisik proyek secara terintegrasi adalah...
Kunci Jawaban: B
Earned Value Management (EVM) adalah teknik manajemen proyek yang secara objektif mengintegrasikan parameter biaya (Cost), jadwal (Time), dan lingkup/prestasi fisik (Scope) untuk mengukur kinerja proyek konstruksi.
Materi Terkait: Statistik Monev dan Pelaporan
Soal 6
Kegiatan konstruksi yang tidak wajib AMDAL namun memiliki dampak terhadap lingkungan, diwajibkan memiliki dokumen lingkungan berupa...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kegiatan yang tidak berdampak penting/tidak wajib AMDAL harus memiliki UKL-UPL.
Materi Terkait: Manajemen Lingkungan Pekerjaan Konstruksi
Soal 7
Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi secara berurutan meliputi...
Kunci Jawaban: E
Sesuai Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2017, Penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi tahap pengkajian, perencanaan, perancangan, pelaksanaan (konstruksi), dan pengawasan yang dilakukan secara terintegrasi.
Dalam skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), pembayaran dari Pemerintah kepada Badan Usaha atas tersedianya infrastruktur yang sesuai spesifikasi dikenal dengan istilah...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan Perpres No. 38 Tahun 2015, Availability Payment (AP) adalah pembayaran berkala oleh Pemerintah kepada Badan Usaha Pelaksana atas ketersediaan layanan infrastruktur yang sesuai spesifikasi dalam perjanjian.
Materi Terkait: Pengembangan Kerjasama Jasa Konstruksi Strategis Di Dalam Dan Luar Negeri
Soal 9
Pemberdayaan usaha jasa konstruksi nasional dilakukan dengan membagi segmentasi pasar. Pekerjaan konstruksi dengan risiko besar, teknologi tinggi, dan biaya besar diperuntukkan bagi...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan regulasi turunannya, segmentasi pasar untuk pekerjaan berisiko besar, berteknologi tinggi, dan berbiaya besar dikerjakan oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) Kualifikasi Besar.
Materi Terkait: Manajemen Pemberdayaan Usaha Jasa Konstruksi
Soal 10
Dalam rangka pengembangan pasar jasa konstruksi di luar negeri, skema di mana badan usaha nasional membentuk entitas baru bersama mitra lokal di negara tujuan disebut...
Kunci Jawaban: A
Joint Venture (Usaha Patungan) adalah strategi ekspansi pasar luar negeri di mana dua entitas usaha (termasuk mitra lokal) bekerja sama mendirikan badan usaha baru untuk menyelenggarakan proyek bersama.
Materi Terkait: Manajemen Pengembangan Pasar Jasa Konstruksi
Soal 11
Berdasarkan konsep Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP No. 5 Tahun 2021), Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) diwajibkan memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU). SBU tersebut diterbitkan oleh...
Kunci Jawaban: C
Sesuai PP No. 5 Tahun 2021, SBU Jasa Konstruksi diterbitkan melalui Sistem OSS setelah melalui proses sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang telah diakreditasi dan dilisensi oleh LPJK/Kementerian PUPR.
Materi Terkait: Pembinaan Perizinan Berusaha Jasa Konstruksi
Soal 12
Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi. Sertifikat ini dikeluarkan oleh...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2017 jo UU No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja, SKK Konstruksi bagi tenaga kerja diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sektor konstruksi yang terlisensi.
Materi Terkait: Manajemen Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi
Soal 13
Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) diwajibkan bagi tenaga ahli konstruksi guna mempertahankan kompetensinya. Pemenuhan kewajiban PKB dihitung dengan satuan...
Kunci Jawaban: B
Dalam sistem PKB (Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan) tenaga ahli konstruksi, pemenuhan persyaratan keprofesionalan diukur dalam bentuk Satuan Kredit Pengembangan Keprofesian (SKPK) atau nilai angka kredit per siklus perpanjangan.
Materi Terkait: Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) Bidang Jasa Konstruksi
Soal 14
Tenaga Kerja Asing (TKA) yang menduduki jabatan tertentu di bidang Jasa Konstruksi di Indonesia wajib melalui proses penyetaraan kompetensi. Proses ini dilakukan berdasarkan kesepakatan regional ASEAN yang dikenal sebagai...
Kunci Jawaban: D
Penyetaraan dan mobilitas profesional insinyur/tenaga ahli konstruksi lintas negara anggota ASEAN diatur dalam Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Engineering/Architectural Services.
Materi Terkait: Pembinaan Penyetaraan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi
Soal 15
Rendahnya produktivitas dalam pekerjaan konstruksi sering disebabkan oleh kesalahan kerja yang mengharuskan pembongkaran dan perbaikan ulang. Kondisi ini secara teknis dikenal dengan istilah...
Kunci Jawaban: E
Rework (kerja ulang) adalah aktivitas mengulang suatu pekerjaan akibat cacat atau tidak sesuai spesifikasi. Rework merupakan salah satu faktor utama yang menurunkan tingkat produktivitas dan menambah biaya konstruksi.
Materi Terkait: Manajemen Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi
Soal 16
Pemerintah mengelola sistem informasi untuk memantau ketersediaan material dan peralatan konstruksi secara nasional melalui aplikasi yang disebut...
Kunci Jawaban: B
Kementerian PUPR mengembangkan SIMPK (Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi) atau sejenisnya guna mendata rantai pasok ketersediaan material dasar dan peralatan konstruksi nasional secara terpadu.
Materi Terkait: Manajemen Rantai Pasok Material Dan Peralatan Konstruksi
Soal 17
Teknologi pemodelan digital 3D yang mengintegrasikan informasi arsitektur, struktur, dan MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) untuk meminimalisasi benturan desain dalam konstruksi disebut...
Kunci Jawaban: E
BIM (Building Information Modeling) adalah teknologi pemodelan berbasis 3D yang mendigitalisasi informasi seluruh siklus proyek konstruksi, dari tahap desain (clash detection), pelaksanaan, hingga pemeliharaan.
Materi Terkait: Manajemen Pengembangan Teknologi Konstruksi
Soal 18
Berdasarkan Instruksi Presiden dan regulasi pengadaan barang/jasa, Pejabat Pembuat Komitmen wajib menggunakan barang/jasa produksi dalam negeri jika total nilai TKDN ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal...
Kunci Jawaban: D
Sesuai regulasi PBJ (Perpres 12/2021 dan aturan turunannya), wajib menggunakan produk dalam negeri apabila terdapat produk yang memiliki penjumlahan nilai TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dan BMP paling sedikit 40%.
Materi Terkait: Manajemen Peningkatan Penggunaan Komponen Dalam Negeri
Soal 19
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan PP pelaksanaannya, fungsi penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintah dalam pembinaan jasa konstruksi dilaksanakan oleh lembaga...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan Permen PUPR No. 9 Tahun 2020 turunan dari UU No 2/2017, LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) adalah lembaga nonstruktural di bawah Menteri PUPR yang melaksanakan sebagian tugas Pemerintah di bidang jasa konstruksi.
Materi Terkait: Manajemen Pengembangan Kelembagaan Jasa Konstruksi
Soal 20
Dokumen manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi yang wajib disusun oleh penyedia jasa dan disetujui oleh pengguna jasa untuk memitigasi risiko kecelakaan kerja adalah...
Kunci Jawaban: A
Menurut Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi), Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) adalah dokumen lengkap sistem manajemen K3 yang wajib disusun oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi.
Materi Terkait: Manajemen K3 Konstruksi
Soal 21
PRO
Dalam rangka menjamin terpenuhinya spesifikasi teknis dan kualitas pekerjaan konstruksi, dokumen perencanaan terpadu yang memuat tahapan pengendalian mutu di lapangan disebut...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan Permen PUPR terkait Sistem Manajemen Mutu, Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) adalah dokumen perencanaan jaminan mutu spesifik yang merinci prosedur pelaksanaan dan pengujian material proyek konstruksi.
Materi Terkait: Manajemen Penjaminan Dan Pengendalian Mutu Konstruksi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau (BGH) yang berpedoman pada efisiensi energi dan kelestarian lingkungan diatur secara spesifik teknisnya dalam regulasi...
Kunci Jawaban: A
Permen PUPR Nomor 21 Tahun 2021 mengatur tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau (BGH), yang menjadi pedoman penyelenggaraan konstruksi hijau agar efisien, aman, dan meminimalkan emisi karbon.
Materi Terkait: Manajemen Konstruksi Hijau
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Perubahan besaran nilai kontrak konstruksi karena fluktuasi harga bahan material di pasar pada kontrak tahun jamak (multiyears) dikendalikan melalui klausul kontrak berupa...
Kunci Jawaban: D
Sesuai Perpres 12/2021, pada Kontrak Tahun Jamak dengan jenis Harga Satuan atau Waktu Penugasan, diberikan Penyesuaian Harga (Eskalasi) untuk mengkompensasi kenaikan harga komponen biaya standar dari BPS.
Materi Terkait: Manajemen Kontrak Konstruksi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Instrumen utama dalam proses dokumentasi dan pemantauan manajemen risiko proyek yang berisi daftar identifikasi bahaya, analisis dampak, dan rencana respons risiko adalah...
Kunci Jawaban: E
Risk Register (Daftar Risiko) adalah dokumen inti dalam Manajemen Risiko yang merangkum seluruh potensi risiko teridentifikasi, tingkat keparahan, pemilik risiko, dan tindakan mitigasinya.
Konsep partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai bentuk dari pendekatan dari bawah ke atas disebut...
Kunci Jawaban: B
Bottom-Up Planning (Perencanaan dari Bawah) merupakan kebijakan yang melibatkan partisipasi aktif komunitas atau masyarakat tingkat bawah dalam memberikan aspirasi ke tingkat hierarki di atasnya.
Materi Terkait: Kebijakan Publik
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah, penyedia yang mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai pemenang sebelum penandatanganan kontrak dengan alasan yang tidak dapat diterima akan dikenakan sanksi...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan Perpres No. 16/2018 jo Perpres 12/2021 dan Peraturan LKPP terkait sanksi, pemenang yang mengundurkan diri dengan alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebelum teken kontrak akan disanksi Daftar Hitam selama 1 tahun serta jaminan penawarannya dicairkan.
Materi Terkait: Manajemen Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam statistik pelaporan kemajuan proyek (Kurva S), apabila persentase kemajuan aktual (Actual Progress) berada di bawah garis rencana (Planned Progress), kondisi proyek tersebut mengalami...
Kunci Jawaban: B
Pada analisis Kurva S, grafik kemajuan aktual yang posisinya berada di bawah (lebih kecil) dari persentase rencana menandakan bahwa proyek tersebut mengalami keterlambatan waktu (Behind Schedule/Delay).
Materi Terkait: Statistik Monev dan Pelaporan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Salah satu upaya meminimalkan polusi debu di area proyek konstruksi padat penduduk sesuai panduan pengelolaan lingkungan hidup yang benar adalah...
Kunci Jawaban: B
Sesuai dokumen UKL-UPL untuk pengendalian pencemaran udara dari aktivitas konstruksi, mitigasi utama untuk menekan sebaran debu (partikulat PM10) adalah melalui penyiraman air secara berkala dan penggunaan proteksi fisik seperti jaring.
Materi Terkait: Manajemen Lingkungan Pekerjaan Konstruksi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Apabila terjadi keruntuhan struktur bangunan setelah proses serah terima akhir yang mengakibatkan hilangnya nyawa, pihak yang berwenang menetapkan penyebab dan besaran tanggung jawab akibat Kegagalan Bangunan adalah...
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan Pasal 60 UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan, menteri menetapkan Penilai Ahli independen yang bertugas memeriksa sebab-sebab kegagalan dan menetapkan pihak yang bertanggung jawab.
Bentuk kemitraan di mana pihak swasta menanggung risiko desain, konstruksi, pembiayaan, dan operasional, kemudian mentransfer aset ke pemerintah setelah masa konsesi berakhir dikenal dengan...
Kunci Jawaban: A
Build-Operate-Transfer (BOT) atau Bangun-Guna-Serah adalah model kerjasama strategis (KPS/KPBU) di mana swasta membangun dan mengelola infrastruktur untuk jangka waktu tertentu, lalu menyerahkannya ke negara/Pemerintah.
Materi Terkait: Pengembangan Kerjasama Jasa Konstruksi Strategis Di Dalam Dan Luar Negeri
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Strategi pemberdayaan dengan mensyaratkan Badan Usaha kualifikasi besar yang memenangkan tender pemerintah agar mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utama kepada Badan Usaha kualifikasi kecil bertujuan untuk...
Kunci Jawaban: D
Sesuai Perpres PBJ dan regulasi Jasa Konstruksi, kewajiban subkontrak ke perusahaan menengah/kecil lokal merupakan langkah afirmasi (pemberdayaan) agar terjadi transfer of knowledge dan pemerataan ekonomi regional.
Materi Terkait: Manajemen Pemberdayaan Usaha Jasa Konstruksi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam konteks pasar jasa konstruksi internasional, aturan suatu negara yang membatasi impor mesin berat konstruksi dengan menetapkan kuota maksimum per tahun merupakan bentuk...
Kunci Jawaban: E
Pembatasan kuota impor merupakan bentuk hambatan perdagangan internasional nontarif (Non-Tariff Barrier) yang memengaruhi rantai pasok dan kelancaran masuknya entitas/komponen konstruksi ke pasar luar negeri.
Materi Terkait: Manajemen Pengembangan Pasar Jasa Konstruksi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Batas kemampuan suatu badan usaha untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi yang dihitung berdasarkan nilai pengalaman tertinggi pada subklasifikasi yang sejenis dalam kurun waktu tertentu disebut...
Kunci Jawaban: D
Dalam proses sertifikasi dan kualifikasi perizinan usaha sesuai PP No. 5/2021, Kemampuan Dasar (KD) digunakan sebagai acuan batas kemampuan perusahaan memenangkan tender/menjalankan proyek berdasarkan pengalaman kerjanya di masa lampau.
Materi Terkait: Pembinaan Perizinan Berusaha Jasa Konstruksi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penyusunan standar kompetensi profesi untuk tenaga kerja konstruksi Indonesia, yang digunakan sebagai acuan pengujian oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dituangkan dalam dokumen...
Kunci Jawaban: D
SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang diakui secara nasional sebagai basis uji kompetensi LSP.
Materi Terkait: Manajemen Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berikut ini yang BUKAN merupakan jenis kegiatan yang dapat diakui nilainya untuk pemenuhan Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) tenaga ahli adalah...
Kunci Jawaban: E
Kegiatan administratif/manajerial yang tidak terkait dengan ranah keahlian teknis atau keprofesian konstruksinya tidak dapat diklaim sebagai unsur penilaian angka kredit PKB.
Materi Terkait: Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) Bidang Jasa Konstruksi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Untuk mendapatkan izin kerja kompetensi, Tenaga Kerja Asing (TKA) Konstruksi dengan level manajer ke atas di Indonesia wajib didampingi oleh tenaga kerja lokal dengan tujuan...
Kunci Jawaban: D
Sesuai ketentuan UU Jasa Konstruksi dan regulasi ketenagakerjaan, kehadiran TKA harus disertai Penanggung Jawab TKI pendamping agar terjadi alih pengetahuan dan penyetaraan kapasitas tenaga kerja nasional.
Materi Terkait: Pembinaan Penyetaraan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pelatihan dan sertifikasi metode kerja yang efisien dengan menghilangkan pemborosan sumber daya (waste) dalam siklus pelaksanaan dikenal dengan filosofi konstruksi...
Kunci Jawaban: C
Lean Construction berfokus pada manajemen produktivitas tinggi dengan cara memaksimalkan nilai tambah (value) dan menghilangkan pemborosan (waste) seperti waktu tunggu, cacat kerja, dan overproduksi di lapangan.
Materi Terkait: Manajemen Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Gangguan pasokan aspal curah akibat bencana alam secara nasional akan menyebabkan risiko keterlambatan masif. Upaya strategis pemerintah untuk mengelola ketahanan ini tertuang dalam konsep manajemen...
Kunci Jawaban: E
Manajemen Rantai Pasok Nasional menaruh perhatian khusus pada Material Dasar Strategis (misalnya baja, semen, aspal) untuk menjamin pasokan infrastruktur prioritas agar tidak rentan disrupsi.
Materi Terkait: Manajemen Rantai Pasok Material Dan Peralatan Konstruksi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penerapan sistem beton pracetak (precast concrete) merupakan bentuk pengembangan teknologi konstruksi yang memiliki keunggulan utama dalam hal...
Kunci Jawaban: E
Teknologi pracetak (Precast) mempercepat jadwal (schedule) konstruksi di lapangan dan memastikan mutu produk karena dicetak di lingkungan pabrik dengan kontrol ketat, meminimalkan pengaruh cuaca.
Materi Terkait: Manajemen Pengembangan Teknologi Konstruksi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Sesuai ketentuan, preferensi harga diberikan kepada penawaran barang/jasa dalam negeri. Berapakah nilai maksimum preferensi harga yang dapat diberikan untuk Barang produksi dalam negeri?
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, preferensi harga untuk barang produksi dalam negeri dapat diberikan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
Materi Terkait: Manajemen Peningkatan Penggunaan Komponen Dalam Negeri
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam pembinaan asosiasi, organisasi yang berfungsi mewadahi perusahaan-perusahaan kontraktor untuk tujuan advokasi, pembinaan kode etik usaha, dan pemberdayaan anggotanya disebut...
Kunci Jawaban: B
Asosiasi Perusahaan/Badan Usaha Jasa Konstruksi (seperti GAPENSI, AKI) merupakan pilar kelembagaan swasta yang diakui regulasi untuk membina, mengawasi kode etik usaha, dan memberdayakan kontraktor.
Materi Terkait: Manajemen Pengembangan Kelembagaan Jasa Konstruksi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Jika dalam proyek konstruksi ditemukan kondisi Unsafe Act yang berpotensi fatal, pihak yang memiliki kewenangan operasional tertinggi di lapangan untuk menghentikan sementara pekerjaan adalah...
Kunci Jawaban: E
Dalam penerapan SMKK (Permen PUPR 10/2021), Ahli K3 Konstruksi atau Petugas K3 berwenang mengawasi dan memberikan teguran hingga merekomendasikan penghentian pekerjaan bila terjadi tindakan tidak aman (Unsafe Act) yang membahayakan nyawa.
Materi Terkait: Manajemen K3 Konstruksi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Untuk menjamin mutu pengujian material beton di lapangan, alat uji kuat tekan (compression testing machine) harus dikalibrasi secara periodik oleh...
Kunci Jawaban: D
Pengendalian mutu konstruksi mensyaratkan bahwa seluruh alat ukur/uji material harus lulus kalibrasi secara periodik oleh laboratorium independen yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) agar hasilnya valid secara legal dan teknis.
Materi Terkait: Manajemen Penjaminan Dan Pengendalian Mutu Konstruksi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Sertifikasi yang diberikan kepada bangunan yang telah memenuhi standar lingkungan secara holistik (konservasi energi, air, udara, dan material) di Indonesia difasilitasi salah satunya oleh institusi independen...
Kunci Jawaban: A
Di Indonesia, selain sistem BGH dari PUPR, penilaian bangunan gedung berwawasan lingkungan secara mandiri sering menggunakan perangkat rating 'Greenship' yang diinisiasi dan dinilai oleh GBCI (Green Building Council Indonesia).
Materi Terkait: Manajemen Konstruksi Hijau
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam manajemen kontrak, suatu perselisihan (dispute) terkait spesifikasi pekerjaan antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia pertama-tama diselesaikan melalui mekanisme...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan klausul penyelesaian perselisihan standar dalam Kontrak PBJ Konstruksi, setiap sengketa wajib diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui Musyawarah untuk Mufakat sebelum berlanjut ke jalur mediasi, arbitrase, atau pengadilan.
Materi Terkait: Manajemen Kontrak Konstruksi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Peristiwa alam luar biasa seperti gempa bumi destruktif yang menghancurkan struktur proyek setengah jadi dan menghentikan seluruh aktivitas pelaksanaan dikategorikan dalam kontrak konstruksi sebagai...
Kunci Jawaban: E
Keadaan Kahar (Force Majeure) adalah kejadian di luar kendali para pihak yang tidak dapat diprediksi seperti bencana alam besar, perang, atau huru-hara, yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan kewajiban kontrak tanpa penalti.
Pengadaan pekerjaan konstruksi yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran disebut...
Kunci Jawaban: C
Sesuai Perpres 16/2018 beserta perubahannya, Swakelola Tipe I adalah pengadaan yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi secara mandiri oleh instansi pemerintah penanggung jawab anggaran tersebut.
Materi Terkait: Manajemen Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Tahapan penyelesaian pekerjaan konstruksi fisik sebesar 100% yang diiringi dengan penyerahan hak penguasaan bangunan dari penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen (sebelum masa pemeliharaan) disebut...
Kunci Jawaban: D
Serah Terima Pertama (Provisional Hand Over / PHO) dilakukan ketika pekerjaan fisik mencapai 100%, menandai awal berlakunya masa retensi atau masa pemeliharaan sebelum serah terima akhir (FHO).
Untuk melindungi tenaga kerja buruh harian lepas di lokasi proyek dari kerugian finansial akibat kecelakaan kerja, penyedia wajib mendaftarkan pekerja pada program...
Kunci Jawaban: E
Sesuai regulasi ketenagakerjaan dan K3 Konstruksi, kontraktor wajib mengikutsertakan buruh/pekerja proyek dalam program jaminan sosial sektor konstruksi melalui BPJS Ketenagakerjaan (JKK dan JKM) untuk mitigasi kerugian kecelakaan.
Materi Terkait: Manajemen K3 Konstruksi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Prinsip Konservasi Air pada Manajemen Konstruksi Hijau dapat diimplementasikan dalam tahap desain bangunan melalui cara...
Kunci Jawaban: C
Konservasi air pada konsep Bangunan Gedung Hijau difokuskan pada penghematan pasokan air PDAM melalui pemanfaatan air alternatif, seperti menampung air hujan (rainwater harvesting) atau mendaur ulang air bekas (greywater) untuk flushing toilet/siram taman.
Materi Terkait: Manajemen Konstruksi Hijau
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Informasi mengenai jabatan Pembina Jasa Konstruksi pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.
PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Dasar Acuan Sah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruks
Dasar Acuan Sah
Surat Menteri PANRB Nomor B/5457/M.SM.01.00/2024
Dasar Acuan Sah
Tips & Strategi Lolos SKB Pembina Jasa Konstruksi
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Pembina Jasa Konstruksi semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.
3
Manajemen Waktu CAT
Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.
4
Evaluasi Melalui Tryout Rutin
Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Pembina Jasa Konstruksi, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB Pembina Jasa Konstruksi
Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.
Materi SKB CPNS Pembina Jasa Konstruksi menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.
Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait
Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.