Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.
Materi Pokok SKB CPNS Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
PILIH FORMASI JABATAN / JENJANG:
Kemampuan Umum
6 Indikator
Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan
Undang-undang 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan
Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2007 tentang konservasi SDI
Organisasi kesehatan hewan aquatik dunia (World Organisation for Animal Health, WOAH)
Permen PAN RB nomor 46 tahun 2022
Kepmen KP nomor 1 tahun 2021 tentang Jenis ikan yang dilindungi, dan aturan KKP lain yang berkaitan dengan jenis ikan dilindungi/dibatasi
Kemampuan Khusus
17 Indikator
Undang-undang 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan - mampu menyebutkan dan menjelaskan tugas dan fungsi karantina
Sanitary Phytosanitary (SPS) Agreement terhadap perlindungan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan
Organisasi kesehatan hewan aquatik dunia (World Organisation for Animal Health, WOAH)
Peraturan Pemerintah nomor 85 tahun 2021 tentang PNBP
Permen KP nomor 11 tahun 2019 tentang Pemasukan media pembawa
Permen KP nomor 38 tahun 2019 tentang pengeluaran media pembawa
Permen KP nomor 9 tahun 2019 tentang Instalasi Karantina Ikan (IKI)
Permen KP nomor 32 tahun 2012 tentang jenis, tata cara, penerbitan dan format dokumen tindakan karantina
Permen KP nomor 19 tahun 2020 tentang larangan pemasukan, pembudidayaan, peredaran dan pengeluaran jenis ikan yang berbahaya
Permen KP nomor 8 tahun 2022 tentang jenis komoditas wajib periksa karantina ikan mutu dan keamanan hasil perikanan
Kepmen KP nomor 1 tahun 2021 tentang Jenis ikan yang dilindungi, dan aturan KKP lain yang berkaitan dengan jenis ikan dilindungi/dibatasi
Kepmen KP nomor 55 tahun 2022 tentang pemasukan dan pengeluaran media jenis ikan yang membahayakan dan/atau merugikan ke dalam dan dari wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia
Kepmen 17 tahun 2021 tentang penetapan jenis PIK organisme penyebab golongan dan media pembawa
Pedoman Pemantauan Penyakit Ikan karantina
Pedoman pemetaan sebaran jenis ikan bersifat invasif
Pengelolaan laboratorium
Teknik pengambilan sampel
Kemampuan Umum
6 Indikator
Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan
Undang-undang 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan
Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2007 tentang konservasi SDI
Organisasi kesehatan hewan aquatik dunia (World Organisation for Animal Health, WOAH)
Permen PAN RB nomor 46 tahun 2022
Kepmen KP nomor 1 tahun 2021 tentang Jenis ikan yang dilindungi, dan aturan KKP lain yang berkaitan dengan jenis ikan dilindungi/dibatasi
Kemampuan Khusus
17 Indikator
Undang-undang 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan - mampu menyebutkan dan menjelaskan tugas dan fungsi karantina
Sanitary Phytosanitary (SPS) Agreement terhadap perlindungan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan
Organisasi kesehatan hewan aquatik dunia (World Organisation for Animal Health, WOAH)
Peraturan Pemerintah nomor 85 tahun 2021 tentang PNBP
Permen KP nomor 11 tahun 2019 tentang Pemasukan media pembawa
Permen KP nomor 38 tahun 2019 tentang pengeluaran media pembawa
Permen KP nomor 9 tahun 2019 tentang Instalasi Karantina Ikan (IKI)
Permen KP nomor 32 tahun 2012 tentang jenis, tata cara, penerbitan dan format dokumen tindakan karantina
Permen KP nomor 19 tahun 2020 tentang larangan pemasukan, pembudidayaan, peredaran dan pengeluaran jenis ikan yang berbahaya
Permen KP nomor 8 tahun 2022 tentang jenis komoditas wajib periksa karantina ikan mutu dan keamanan hasil perikanan
Kepmen KP nomor 1 tahun 2021 tentang Jenis ikan yang dilindungi, dan aturan KKP lain yang berkaitan dengan jenis ikan dilindungi/dibatasi
Kepmen KP nomor 55 tahun 2022 tentang pemasukan dan pengeluaran media jenis ikan yang membahayakan dan/atau merugikan ke dalam dan dari wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia
Kepmen 17 tahun 2021 tentang penetapan jenis PIK organisme penyebab golongan dan media pembawa
Pedoman Pemantauan Penyakit Ikan karantina
Pedoman pemetaan sebaran jenis ikan bersifat invasif
Pengelolaan laboratorium
Teknik pengambilan sampel
Simulasi Tryout SKB CAT Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout CAT SKB Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Sedang Disiapkan
Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.
Sistem CAT BKN
Durasi 90 menit & skema CAT resmi
Kisi-Kisi Terbaru
Sesuai materi pokok & tupoksi jabatan
Pembahasan Lengkap
Analisis jawaban & referensi regulasi
Ranking Nasional
Bandingkan skor se-Indonesia
Latihan Soal Interaktif
Contoh Soal SKB Pengendali Hama dan Penyakit Ikan & Pembahasan
Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.
100 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/100
0%
Soal 1
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan wajib memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP). Hal ini dikecualikan bagi...
Kunci Jawaban: B
Pasal 26 UU No. 31 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kewajiban memiliki IUP tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil.
Materi Terkait: Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan
Soal 2
Tujuan utama penyelenggaraan Karantina Ikan menurut UU No. 21 Tahun 2019 adalah untuk mencegah masuk, keluar, dan tersebarnya...
Kunci Jawaban: A
Sesuai Pasal 7 UU No. 21 Tahun 2019, tujuan karantina adalah mencegah masuk, keluar, dan tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, serta Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.
Materi Terkait: Undang-undang 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan
Soal 3
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007, konservasi sumber daya ikan dikategorikan menjadi tiga kegiatan utama. Manakah yang termasuk di dalamnya?
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2007 Pasal 3, konservasi SDI meliputi konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2007 tentang konservasi SDI
Soal 4
Organisasi dunia yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kesehatan hewan di seluruh dunia dan menetapkan standar internasional untuk perdagangan hewan akuatik adalah...
Kunci Jawaban: C
World Organisation for Animal Health (WOAH) adalah organisasi antar pemerintah yang fokus pada kesehatan hewan dan menetapkan Aquatic Animal Health Code.
Materi Terkait: Organisasi kesehatan hewan aquatik dunia (World Organisation for Animal Health, WOAH)
Soal 5
Berdasarkan Permen PAN RB Nomor 46 Tahun 2022, jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan termasuk dalam klasifikasi jabatan...
Kunci Jawaban: B
Permen PAN RB No. 46 Tahun 2022 mengatur tentang Jabatan Fungsional PHPI yang masuk dalam rumpun ilmu hayat.
Materi Terkait: Permen PAN RB nomor 46 tahun 2022
Soal 6
Sesuai Kepmen KP No. 1 Tahun 2021, jenis ikan yang statusnya ditetapkan sebagai jenis ikan yang dilindungi secara penuh adalah...
Kunci Jawaban: E
Kepmen KP No. 1 Tahun 2021 menetapkan status perlindungan penuh bagi Ikan Hiu Paus (Rhincodon typus).
Materi Terkait: Kepmen KP nomor 1 tahun 2021 tentang Jenis ikan yang dilindungi, dan aturan KKP lain yang berkaitan dengan jenis ikan dilindungi/dibatasi
Soal 7
Dalam UU No. 21 Tahun 2019, pejabat fungsional yang diberikan tugas untuk melakukan tindakan karantina disebut sebagai...
Kunci Jawaban: E
Pasal 1 angka 14 UU No. 21 Tahun 2019 mendefinisikan Pejabat Karantina sebagai pegawai ASN yang diberi tugas untuk melakukan Tindakan Karantina.
Materi Terkait: Undang-undang 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan - mampu menyebutkan dan menjelaskan tugas dan fungsi karantina
Soal 8
Persetujuan Sanitary and Phytosanitary (SPS Agreement) di bawah WTO bertujuan agar anggota tidak menerapkan kebijakan kesehatan yang bersifat...
Kunci Jawaban: D
SPS Agreement memastikan anggota menerapkan langkah kesehatan hanya sejauh yang diperlukan untuk melindungi nyawa tanpa menjadi hambatan perdagangan terselubung.
Materi Terkait: Sanitary Phytosanitary (SPS) Agreement terhadap perlindungan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan
Soal 9
Setiap jenis pelayanan jasa pada instansi karantina ikan dikenakan biaya yang masuk ke dalam kas negara sebagai...
Kunci Jawaban: D
PP No. 85 Tahun 2021 mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah nomor 85 tahun 2021 tentang PNBP
Soal 10
Persyaratan administrasi utama untuk pemasukan media pembawa ikan hidup ke dalam wilayah NKRI menurut Permen KP No. 11 Tahun 2019 adalah...
Kunci Jawaban: E
Permen KP No. 11 Tahun 2019 mewajibkan Health Certificate (HC) yang diterbitkan oleh institusi berwenang di negara asal untuk setiap pemasukan media pembawa.
Materi Terkait: Permen KP nomor 11 tahun 2019 tentang Pemasukan media pembawa
Soal 11
Dalam pengeluaran media pembawa (ekspor) menurut Permen KP No. 38 Tahun 2019, pemeriksaan fisik dilakukan untuk memastikan...
Kunci Jawaban: E
Permen KP No. 38 Tahun 2019 menekankan bahwa tindakan karantina meliputi pemeriksaan untuk memastikan kebenaran isi, jumlah, dan bebas HPIK.
Materi Terkait: Permen KP nomor 38 tahun 2019 tentang pengeluaran media pembawa
Soal 12
Berdasarkan Permen KP No. 9 Tahun 2019, sarana yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina ikan disebut...
Kunci Jawaban: A
Permen KP No. 9 Tahun 2019 mengatur tentang tata cara penetapan dan persyaratan Instalasi Karantina Ikan (IKI).
Materi Terkait: Permen KP nomor 9 tahun 2019 tentang Instalasi Karantina Ikan (IKI)
Soal 13
Dokumen tindakan karantina yang diterbitkan untuk menyatakan bahwa ikan telah bebas dari HPIK dan layak dilepasliarkan di tempat tujuan adalah...
Kunci Jawaban: D
Permen KP No. 32 Tahun 2012 merinci berbagai format dokumen, di mana Sertifikat Pelepasan diterbitkan setelah ikan dinyatakan sehat/bebas HPIK.
Materi Terkait: Permen KP nomor 32 tahun 2012 tentang jenis, tata cara, penerbitan dan format dokumen tindakan karantina
Soal 14
Permen KP Nomor 19 Tahun 2020 melarang pemasukan jenis ikan berbahaya. Contoh ikan yang dilarang masuk karena bersifat invasif dan membahayakan ekosistem adalah...
Kunci Jawaban: A
Ikan Piranha (Serrasalmus spp.) termasuk dalam daftar ikan berbahaya yang dilarang masuk ke Indonesia menurut Permen KP No. 19 Tahun 2020.
Materi Terkait: Permen KP nomor 19 tahun 2020 tentang larangan pemasukan, pembudidayaan, peredaran dan pengeluaran jenis ikan yang berbahaya
Soal 15
Sesuai Permen KP No. 8 Tahun 2022, komoditas wajib periksa karantina meliputi ikan dan hasil perikanan yang memiliki risiko...
Kunci Jawaban: E
Permen KP No. 8 Tahun 2022 mengatur komoditas wajib periksa untuk menjamin kesehatan, mutu, dan keamanan hasil perikanan.
Materi Terkait: Permen KP nomor 8 tahun 2022 tentang jenis komoditas wajib periksa karantina ikan mutu dan keamanan hasil perikanan
Soal 16
Media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dapat berupa...
Kunci Jawaban: C
Media pembawa adalah ikan dan/atau benda lain yang dapat membawa HPIK, mencakup ikan hidup, mati, segar, beku, atau olahan.
Materi Terkait: Kepmen 17 tahun 2021 tentang penetapan jenis PIK organisme penyebab golongan dan media pembawa
Soal 17
Tindakan awal yang dilakukan oleh PHPI saat menerima sampel ikan sakit di laboratorium adalah...
Kunci Jawaban: C
Dalam pengelolaan laboratorium, anamnesa atau pencatatan riwayat sampel sangat penting untuk menentukan arah diagnosis.
Materi Terkait: Pengelolaan laboratorium
Soal 18
Teknik pengambilan sampel organ untuk pemeriksaan bakteriologi pada ikan ukuran kecil sebaiknya dilakukan secara...
Kunci Jawaban: B
Pengambilan sampel untuk bakteriologi harus aseptis guna mencegah kontaminasi dari lingkungan sekitar.
Materi Terkait: Teknik pengambilan sampel
Soal 19
Pemantauan penyakit ikan dilakukan secara rutin dengan tujuan untuk...
Kunci Jawaban: D
Pedoman Pemantauan Penyakit Ikan bertujuan untuk surveilans guna mengetahui peta sebaran HPIK di wilayah RI.
Materi Terkait: Pedoman Pemantauan Penyakit Ikan karantina
Soal 20
Kriteria utama ikan disebut bersifat invasif menurut pedoman pemetaan sebaran adalah...
Kunci Jawaban: C
Ikan invasif adalah jenis ikan dari luar habitat aslinya yang mengancam keanekaragaman hayati lokal melalui kompetisi atau predasi.
Materi Terkait: Pedoman pemetaan sebaran jenis ikan bersifat invasif
Soal 21
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan wajib memiliki surat izin yang disebut...
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2004 Pasal 26, setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
Materi Terkait: Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan
Soal 22
Tujuan utama penyelenggaraan Karantina Ikan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 adalah untuk...
Kunci Jawaban: B
Sesuai Pasal 7 UU No. 21 Tahun 2019, tujuan karantina adalah mencegah masuknya, tersebarnya, dan keluarnya HPIK (Hama dan Penyakit Ikan Karantina).
Materi Terkait: Undang-undang 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan
Soal 23
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007, konservasi sumber daya ikan dikelola melalui tiga kegiatan utama, kecuali...
Kunci Jawaban: A
PP No. 60 Tahun 2007 Pasal 3 menyebutkan konservasi SDI meliputi konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetik ikan. Konservasi pemanfaatan lahan bukan bagian di dalamnya.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2007 tentang konservasi SDI
Soal 24
Organisasi internasional yang menetapkan standar kesehatan hewan akuatik global untuk perdagangan internasional adalah...
Kunci Jawaban: C
World Organisation for Animal Health (WOAH), yang sebelumnya dikenal sebagai OIE, adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab atas kesehatan hewan akuatik secara global.
Materi Terkait: Organisasi kesehatan hewan aquatik dunia (World Organisation for Animal Health, WOAH)
Soal 25
Sesuai Permen PAN RB Nomor 46 Tahun 2022, jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan termasuk dalam klasifikasi...
Kunci Jawaban: A
Permen PAN RB No. 46 Tahun 2022 mengatur jabatan fungsional PHPI yang terdiri dari kategori keterampilan dan kategori keahlian.
Materi Terkait: Permen PAN RB nomor 46 tahun 2022
Soal 26
Berdasarkan Kepmen KP Nomor 1 Tahun 2021, jenis ikan yang statusnya dilindungi penuh di seluruh wilayah Indonesia adalah...
Kunci Jawaban: C
Ikan Hiu Paus (Rhincodon typus) ditetapkan sebagai jenis ikan yang dilindungi secara penuh berdasarkan Kepmen KP No. 1 Tahun 2021.
Materi Terkait: Kepmen KP nomor 1 tahun 2021 tentang Jenis ikan yang dilindungi
Soal 27
Perjanjian SPS (Sanitary and Phytosanitary) dalam kerangka WTO bertujuan untuk...
Kunci Jawaban: C
SPS Agreement bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan dengan memastikan kebijakan tersebut berbasis sains dan tidak digunakan untuk proteksionisme perdagangan secara sembunyi-sembunyi.
Kegiatan pemantauan penyakit ikan dilakukan untuk mengetahui tingkat serangan dan penyebaran HPIK. Hal ini diatur dalam...
Kunci Jawaban: D
Pemantauan penyakit ikan merupakan tugas teknis PHPI yang diatur dalam pedoman pemantauan untuk memetakan keberadaan penyakit di suatu wilayah.
Materi Terkait: Pedoman Pemantauan Penyakit Ikan karantina
Soal 29
Pada teknik pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratorium, jumlah sampel yang diambil harus memenuhi kaidah statistik agar...
Kunci Jawaban: C
Teknik pengambilan sampel yang benar bertujuan agar sampel yang diuji secara statistik dapat mewakili kondisi kesehatan populasi ikan di lapangan.
Materi Terkait: Teknik pengambilan sampel
Soal 30
Permen KP Nomor 9 Tahun 2019 mengatur tentang persyaratan teknis sarana dan prasarana...
Kunci Jawaban: A
Permen KP No. 9 Tahun 2019 khusus mengatur tentang tata cara penetapan dan persyaratan Instalasi Karantina Ikan (IKI).
Materi Terkait: Permen KP nomor 9 tahun 2019 tentang Instalasi Karantina Ikan (IKI)
Soal 31
Prinsip dasar dalam pengelolaan laboratorium kesehatan ikan untuk menjaga keselamatan personel dari agen biologi disebut...
Kunci Jawaban: B
Biosafety adalah penerapan pengetahuan, teknik, dan peralatan untuk melindungi personel laboratorium dan lingkungan dari paparan agen berbahaya.
Materi Terkait: Pengelolaan laboratorium
Soal 32
Penyakit ikan yang bersifat zoonosis menurut WOAH berarti penyakit tersebut...
Kunci Jawaban: D
Zoonosis adalah penyakit yang dapat ditularkan secara alami dari hewan (termasuk ikan) ke manusia atau sebaliknya.
Materi Terkait: Organisasi kesehatan hewan aquatik dunia (World Organisation for Animal Health, WOAH)
Soal 33
Setiap Media Pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah NKRI wajib dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan dari negara asal. Ini merupakan fungsi karantina...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan UU 21/2019, melengkapi sertifikat kesehatan adalah salah satu kewajiban/persyaratan karantina saat pemasukan media pembawa.
Materi Terkait: Undang-undang 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan
Soal 34
Dalam PP Nomor 85 Tahun 2021, biaya pemeriksaan laboratorium untuk tindakan karantina termasuk dalam jenis...
Kunci Jawaban: D
PP No. 85 Tahun 2021 mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah nomor 85 tahun 2021 tentang PNBP
Soal 35
Ikan yang bersifat invasif dilarang untuk dimasukkan ke wilayah Indonesia karena...
Kunci Jawaban: E
Ikan invasif dilarang karena sifatnya yang agresif, kompetitif, dan adaptif sehingga dapat mengancam biodiversitas lokal.
Materi Terkait: Pedoman pemetaan sebaran jenis ikan bersifat invasif
Soal 36
Berdasarkan Permen KP Nomor 32 Tahun 2012, sertifikat pelepasan karantina ikan dikenal dengan kode dokumen...
Kunci Jawaban: E
KI-D12 adalah kode dokumen karantina untuk Sertifikat Pelepasan (Release Certificate) sesuai Permen KP No. 32 Tahun 2012.
Materi Terkait: Permen KP nomor 32 tahun 2012 tentang jenis, tata cara, penerbitan dan format dokumen
Soal 37
Media pembawa yang keluar dari wilayah NKRI wajib diperiksa kesehatannya. Hal ini diatur secara spesifik dalam...
Kunci Jawaban: E
Permen KP Nomor 38 Tahun 2019 mengatur tentang tata cara pengeluaran media pembawa dari dalam wilayah NKRI.
Materi Terkait: Permen KP nomor 38 tahun 2019 tentang pengeluaran media pembawa
Soal 38
Jenis organisme penyebab penyakit ikan yang termasuk dalam daftar HPIK ditentukan melalui...
Kunci Jawaban: E
Penetapan jenis-jenis HPIK dilakukan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (contohnya Kepmen 17/2021).
Materi Terkait: Kepmen 17 tahun 2021 tentang penetapan jenis PIK organisme penyebab
Soal 39
Salah satu media pembawa HPIK yang wajib diperiksa menurut Permen KP Nomor 8 Tahun 2022 adalah...
Kunci Jawaban: A
Komoditas wajib periksa meliputi ikan hidup, hasil perikanan (produk), dan media pembawa lainnya yang berpotensi membawa agen penyakit.
Materi Terkait: Permen KP nomor 8 tahun 2022 tentang jenis komoditas wajib periksa
Soal 40
Tindakan karantina yang bertujuan untuk mendeteksi HPIK melalui pengamatan visual dan gejala klinis disebut...
Kunci Jawaban: E
Pemeriksaan adalah tindakan karantina untuk mengetahui kelengkapan dokumen dan mendeteksi HPIK secara fisik/klinis maupun laboratoris.
Materi Terkait: Undang-undang 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan
Soal 41
PRO
Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2019, jika suatu media pembawa yang sedang transit di dalam wilayah NKRI diketahui tertular HPIK, maka tindakan yang harus dilakukan adalah...
Kunci Jawaban: C
UU No. 21 Tahun 2019 mewajibkan tindakan tegas berupa penolakan atau pemusnahan pada media pembawa yang mengancam kesehatan ikan nasional meski dalam status transit.
Materi Terkait: Undang-undang 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam penetapan kawasan konservasi perairan (KKP) menurut PP No. 60 Tahun 2007, zona yang hanya boleh digunakan untuk penelitian dan perlindungan mutlak adalah...
Kunci Jawaban: B
Zona Inti dalam kawasan konservasi perairan diperuntukkan bagi perlindungan habitat dan populasi ikan secara mutlak tanpa kegiatan pemanfaatan ekonomi.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2007 tentang konservasi SDI
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
WOAH mewajibkan setiap negara anggota untuk melaporkan kejadian penyakit ikan tertentu yang masuk dalam daftar 'Listed Diseases'. Hal ini bertujuan untuk...
Kunci Jawaban: D
Pelaporan ke WOAH bertujuan memberikan peringatan dini dan transparansi agar negara lain dapat melakukan tindakan pencegahan risiko.
Materi Terkait: Organisasi kesehatan hewan aquatik dunia (World Organisation for Animal Health, WOAH)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Kepmen KP No. 55 Tahun 2022 mengatur tentang pemasukan jenis ikan membahayakan. Apa kriteria utama ikan yang dilarang tersebut?
Kunci Jawaban: D
Ikan membahayakan/merugikan dikategorikan berdasarkan potensi sifat invasifnya yang dapat merusak keseimbangan ekosistem (Kepmen KP No. 55/2022).
Materi Terkait: Kepmen KP nomor 55 tahun 2022 tentang pemasukan dan pengeluaran media jenis ikan yang membahayakan dan/atau merugikan ke dalam dan dari wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Jenis ikan Arwana Scleropages formosus menurut CITES dan aturan KKP masuk dalam kategori perlindungan...
Kunci Jawaban: C
Arwana Super Red (Scleropages formosus) adalah jenis ikan yang dilindungi penuh di habitat alam sesuai Kepmen KP No. 1/2021.
Materi Terkait: Kepmen KP nomor 1 tahun 2021 tentang Jenis ikan yang dilindungi, dan aturan KKP lain yang berkaitan dengan jenis ikan dilindungi/dibatasi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penyelundupan telur penyu keluar wilayah Indonesia melanggar UU Perikanan dan UU Karantina. Penyu termasuk dalam kategori ikan yang...
Kunci Jawaban: C
Penyu (semua jenis) ditetapkan sebagai satwa/ikan yang dilindungi penuh oleh regulasi nasional dan internasional (CITES Appendix I).
Materi Terkait: Kepmen KP nomor 1 tahun 2021 tentang Jenis ikan yang dilindungi, dan aturan KKP lain yang berkaitan dengan jenis ikan dilindungi/dibatasi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan Permen KP Nomor 19 Tahun 2020, pengeluaran jenis ikan yang berbahaya dari wilayah NKRI...
Kunci Jawaban: C
Permen KP No. 19 Tahun 2020 melarang pemasukan, pembudidayaan, peredaran, dan pengeluaran ikan berbahaya kecuali untuk kepentingan negara seperti litbang atau pameran dengan izin khusus.
Materi Terkait: Permen KP nomor 19 tahun 2020 tentang larangan pemasukan jenis ikan berbahaya
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penetapan tingkat risiko Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) Golongan I dan Golongan II diatur dalam Kepmen KP No 17 Tahun 2021. Perbedaan utama antara keduanya adalah...
Kunci Jawaban: A
HPIK Golongan I adalah yang belum ada di Indonesia dan tidak dapat disembuhkan, sedangkan Golongan II sudah ada di area tertentu dan dapat disembuhkan.
Materi Terkait: Kepmen 17 tahun 2021 tentang penetapan jenis PIK organisme penyebab
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Sesuai Kepmen KP Nomor 55 Tahun 2022, tindakan terhadap jenis ikan yang membahayakan yang masuk tanpa izin adalah...
Kunci Jawaban: E
Terhadap ikan berbahaya/invasif yang masuk secara ilegal, otoritas karantina melakukan penolakan (re-ekspor) atau pemusnahan untuk melindungi ekosistem.
Materi Terkait: Kepmen KP nomor 55 tahun 2022 tentang pemasukan dan pengeluaran media jenis ikan membahayakan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam pengambilan sampel untuk deteksi virus pada ikan, organ target yang paling sering diambil karena merupakan pusat replikasi virus sistemik adalah...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan teknik sampling standar kesehatan ikan, organ seperti ginjal anterior (head kidney), limpa (spleen), dan otak merupakan organ target utama untuk deteksi virus.
Materi Terkait: Teknik pengambilan sampel
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Instalasi Karantina Ikan (IKI) milik perorangan atau badan hukum dapat ditetapkan jika memenuhi standar biosekuriti. Masa berlaku penetapan IKI tersebut adalah...
Kunci Jawaban: A
Sesuai Permen KP No. 9 Tahun 2019, Keputusan penetapan IKI berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang.
Materi Terkait: Permen KP nomor 9 tahun 2019 tentang Instalasi Karantina Ikan (IKI)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penggunaan bahan kimia pengawet (formalin) pada sampel jaringan untuk pemeriksaan histopatologi bertujuan untuk...
Kunci Jawaban: B
Fiksasi menggunakan formalin 10% (NBF) bertujuan mempertahankan struktur jaringan sesaat setelah diambil agar tetap mirip dengan kondisi hidup untuk diamati di bawah mikroskop.
Materi Terkait: Pengelolaan laboratorium
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam manajemen laboratorium, dokumen MSDS (Material Safety Data Sheet) sangat penting untuk...
Kunci Jawaban: A
MSDS adalah dokumen wajib di laboratorium yang berisi informasi rinci mengenai sifat kimia, bahaya, dan prosedur penanganan darurat bahan kimia tersebut.
Materi Terkait: Pengelolaan laboratorium
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Kriteria jenis ikan yang dapat ditetapkan sebagai ikan dilindungi menurut PP No 60 Tahun 2007 meliputi hal berikut, kecuali...
Kunci Jawaban: A
Ikan yang kemampuan reproduksinya sangat tinggi biasanya tidak masuk kategori dilindungi karena populasinya cepat pulih. Kriteria perlindungan adalah kelangkaan, endemisitas, dan ancaman kepunahan.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2007 tentang konservasi SDI
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penyakit 'Koi Herpes Virus' (KHV) adalah penyakit ganas yang menyerang ikan Mas dan Koi. Berdasarkan Kepmen 17 Tahun 2021, KHV termasuk dalam HPIK golongan...
Kunci Jawaban: B
KHV sudah ditemukan di Indonesia di berbagai wilayah, sehingga dikategorikan sebagai HPIK Golongan II (sudah ada di area tertentu di Indonesia).
Materi Terkait: Kepmen 17 tahun 2021 tentang penetapan jenis PIK organisme penyebab
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penerbitan Health Certificate (HC) untuk ekspor ikan dilakukan setelah melalui serangkaian tindakan karantina. Format dan tata cara ini diatur dalam...
Kunci Jawaban: B
Permen KP No. 32 Tahun 2012 mengatur secara detail jenis, tata cara, penerbitan, dan format dokumen tindakan karantina ikan.
Materi Terkait: Permen KP nomor 32 tahun 2012 tentang jenis, tata cara, penerbitan dan format dokumen
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam teknik PCR (Polymerase Chain Reaction) untuk deteksi penyakit ikan, proses pemisahan untai ganda DNA menjadi untai tunggal pada suhu tinggi disebut...
Kunci Jawaban: A
Denaturasi adalah tahap pertama PCR di mana suhu dinaikkan (sekitar 94-95 derajat Celcius) untuk memutus ikatan hidrogen DNA menjadi dua untai tunggal.
Materi Terkait: Pengelolaan laboratorium
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Sesuai UU No 21 Tahun 2019, pejabat karantina yang bertugas melakukan tindakan karantina ikan adalah...
Kunci Jawaban: D
Pejabat Karantina adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina. Untuk ikan, tugas ini dilakukan oleh fungsional PHPI.
Materi Terkait: Undang-undang 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam klasifikasi jabatan fungsional PHPI, kegiatan memberikan bimbingan teknis pengendalian hama dan penyakit ikan merupakan tugas bagi jenjang...
Kunci Jawaban: A
Tugas memberikan bimbingan teknis dan analisis kebijakan tingkat lanjut biasanya merupakan butir kegiatan bagi PHPI kategori Keahlian (Ahli Muda/Madya) sesuai Permen PAN RB 46/2022.
Materi Terkait: Permen PAN RB nomor 46 tahun 2022
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Informasi mengenai jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.
PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Dasar Acuan Sah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
Dasar Acuan Sah
Surat Menteri PANRB Nomor B/5457/M.SM.01.00/2024
Dasar Acuan Sah
Tips & Strategi Lolos SKB Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.
3
Manajemen Waktu CAT
Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.
4
Evaluasi Melalui Tryout Rutin
Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.
Materi SKB CPNS Pengendali Hama dan Penyakit Ikan menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.
Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait
Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.