SKB CPNS Penata Kelola Pemasyarakatan 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Pemasyarakatan, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Penata Kelola Pemasyarakatan, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Penata Kelola Pemasyarakatan
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Pemasyarakatan berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Penata Kelola Pemasyarakatan
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Pemasyarakatan, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Penata Kelola Pemasyarakatan. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Penata Kelola Pemasyarakatan
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Pemasyarakatan.
Soal 1
Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah asas proporsionalitas. Makna dari asas tersebut adalah...
A. Pengelolaan ASN harus mencapai hasil dan daya guna yang maksimal
B. Penyelenggaraan manajemen ASN terbebas dari intervensi politik praktis
C. Kesesuaian antara beban kerja, tanggung jawab, dan kompetensi yang dimiliki oleh ASN
D. Setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi ASN
E. Pengelolaan ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban
Jawaban: E
Berdasarkan penjelasan asas dalam UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN.
Soal 2
Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kini mendapatkan hak yang sebelumnya hanya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hak baru yang paling signifikan bagi PPPK dalam regulasi tersebut adalah...
A. Hak pengembangan kompetensi
B. Hak mutasi antar instansi
C. Hak jaminan pensiun dan jaminan hari tua
D. Hak cuti tahunan
E. Hak perlindungan hukum
Jawaban: C
UU No. 20 Tahun 2023 menyetarakan hak PNS dan PPPK, di mana PPPK kini berhak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang sistemnya akan diatur lebih lanjut.
Soal 3
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dibentuk sebagai entitas kementerian yang berdiri sendiri. Fokus utama dari tugas pokok dan fungsi kementerian di bidang pemasyarakatan adalah...
A. Penangkapan dan penyidikan tindak pidana tertentu
B. Pembuatan produk hukum perundang-undangan nasional
C. Penegakan hukum lalu lintas dan ketertiban umum
D. Penuntutan perkara pidana di pengadilan
E. Penyelenggaraan pembinaan narapidana, perawatan tahanan, dan pengelolaan benda sitaan negara
Jawaban: E
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki tupoksi di bidang pemasyarakatan yang berfokus pada sistem pemasyarakatan, meliputi perawatan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, dan pengelolaan benda sitaan negara.
Soal 4
Dalam kerangka Hak Asasi Manusia (HAM), perlakukan yang manusiawi terhadap narapidana merupakan bentuk penghormatan terhadap...
A. Hak politik narapidana
B. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
C. Hak untuk bebas dari tuntutan hukum
D. Hak asasi yang tidak dapat dicabut (inherent rights) dan martabat kemanusiaan
E. Non-derogable rights
Jawaban: D
Meskipun narapidana kehilangan kemerdekaannya, mereka tetap memiliki hak asasi yang melekat (inherent rights) dan martabat kemanusiaan yang harus dihormati sesuai dengan prinsip dasar HAM internasional dan nasional.
Soal 5
Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT), lembaga yang berperan pada tahap akhir atau tahap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah...
A. Rumah Tahanan Negara (Rutan)
B. Kejaksaan
C. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)
D. Kepolisian
E. Pengadilan Tinggi
Jawaban: C
Dalam SPPT, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan subsistem terakhir yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap narapidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Soal 6
Salah satu prinsip Good Governance adalah transparansi. Implementasi prinsip transparansi dalam pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan ditunjukkan melalui...
A. Mempublikasikan data intelijen keamanan Lapas di media sosial
B. Mengizinkan masyarakat umum untuk masuk ke blok hunian Lapas kapan saja
C. Memberikan remisi kepada semua narapidana tanpa syarat
D. Menghapus semua prosedur administrasi untuk mempercepat pelayanan
E. Menyediakan layanan informasi publik terkait syarat dan prosedur pengusulan pembebasan bersyarat
Jawaban: E
Transparansi dalam Good Governance berarti informasi terkait layanan publik (seperti prosedur pembebasan bersyarat) harus dapat diakses secara terbuka, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat maupun warga binaan.
Soal 7
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menggantikan regulasi sebelumnya karena adanya pergeseran paradigma. Pergeseran utama dalam sistem pemasyarakatan menurut UU ini adalah dari sistem kepenjaraan menjadi...
A. Sistem rehabilitasi medis murni
B. Sistem pembinaan yang mengedepankan keamanan maksimal
C. Sistem Pemasyarakatan yang didasarkan pada keadilan restoratif dan reintegrasi sosial
D. Sistem pemidanaan berbasis kerja paksa
E. Sistem penghukuman retributif
Jawaban: C
UU No. 22 Tahun 2022 mengukuhkan paradigma keadilan restoratif dan reintegrasi sosial, di mana pembinaan bertujuan memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan narapidana agar kembali diterima masyarakat.
Soal 8
Dalam manajemen pembinaan kemandirian narapidana, program keterampilan kerja yang diberikan bertujuan untuk...
A. Sebagai syarat mutlak untuk mendapatkan pengurangan masa tahanan setiap bulannya
B. Membekali narapidana dengan keterampilan agar mampu mandiri secara ekonomi setelah bebas
C. Mendapatkan keuntungan finansial sebesar-besarnya bagi Lapas
D. Menghabiskan anggaran pembinaan di akhir tahun
E. Mengurangi jatah makanan yang disediakan negara
Jawaban: B
Pembinaan kemandirian dititikberatkan pada pengembangan bakat dan keterampilan agar narapidana memiliki bekal keterampilan kerja dan bisa hidup mandiri, serta berperan aktif di masyarakat setelah selesai menjalani masa pidananya.
Soal 9
Salah satu bentuk mitigasi risiko keamanan di Lapas adalah dengan melakukan penggeledahan kamar hunian secara rutin. Tindakan ini merupakan bagian dari deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban. Aspek utama yang harus dijaga oleh petugas saat melakukan penggeledahan adalah...
A. Kecepatan dan kekerasan agar warga binaan takut
B. Melibatkan media massa untuk dokumentasi
C. Penghancuran barang pribadi warga binaan
D. Menjunjung tinggi etika, kesopanan, dan hak asasi manusia warga binaan
E. Mencari kesalahan warga binaan agar tidak diberikan remisi
Jawaban: D
Dalam melakukan penggeledahan (deteksi dini), petugas harus tetap memedomani standar operasional prosedur yang mengedepankan etika, kesopanan, dan penghormatan terhadap HAM tanpa mengurangi ketegasan.
Soal 10
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) diatur agar setara dengan pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum. Apabila Poliklinik Lapas/Rutan tidak mampu menangani penyakit WBP, tindakan yang harus dilakukan sesuai prosedur standar adalah...
A. Memberikan obat penahan rasa sakit secara terus menerus
B. Menunggu sampai masa pidana WBP selesai
C. Merujuk WBP ke Rumah Sakit Umum Pemerintah dengan pengawalan yang sesuai standar keamanan
D. Mendatangkan dokter spesialis dari luar negeri
E. Memulangkan WBP kepada keluarganya
Jawaban: C
Berdasarkan standar pelayanan kesehatan pemasyarakatan, jika fasilitas kesehatan Lapas/Rutan tidak memadai untuk menangani kondisi darurat/penyakit spesifik WBP, maka wajib dirujuk ke rumah sakit pemerintah di luar dengan pengawalan kepolisian/petugas Lapas.
Soal 11
Lembaga di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang bertugas mengelola benda sitaan dan barang rampasan negara untuk menjaga keutuhan nilai dan fungsinya selama proses peradilan adalah...
A. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
B. Balai Pemasyarakatan (Bapas)
C. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
D. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
E. Rumah Tahanan Negara (Rutan)
Jawaban: D
Rupbasan (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara) adalah tempat penyimpanan benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan dari tingkat penyidikan hingga putusan inkracht.
Soal 12
Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) merupakan dokumen penting dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Pihak yang berwenang untuk membuat Litmas adalah...
A. Jaksa Penuntut Umum
B. Pekerja Sosial Masyarakat
C. Petugas Pengamanan Lapas
D. Penyidik Kepolisian
E. Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas
Jawaban: E
Berdasarkan UU SPPA dan UU Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang berkedudukan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) memiliki tugas dan wewenang mutlak untuk membuat Penelitian Kemasyarakatan (Litmas).
Soal 13
Salah satu hak bersyarat yang diberikan kepada narapidana adalah Asimilasi. Tujuan utama dari pemberian Asimilasi adalah...
A. Menghapus hukuman denda yang dijatuhkan hakim
B. Proses pembinaan narapidana dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat
C. Mempekerjakan narapidana di instansi pemerintah secara paksa
D. Memberikan kebebasan mutlak sebelum waktunya
E. Mengurangi kepadatan kapasitas Lapas semata
Jawaban: B
Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan mereka di dalam kehidupan masyarakat, sebagai langkah awal reintegrasi sosial sebelum mereka bebas sepenuhnya.
Soal 14
Nelson Mandela Rules memuat prinsip-prinsip standar perlakuan terhadap narapidana. Salah satu aturannya menegaskan larangan keras terhadap...
A. Hukuman kurungan pengasingan yang berkepanjangan (prolonged solitary confinement)
B. Pemeriksaan kesehatan secara berkala
C. Penyediaan buku bacaan di perpustakaan
D. Pemisahan blok hunian berdasarkan jenis kelamin
E. Pemberian kesempatan narapidana untuk beribadah
Jawaban: A
The Nelson Mandela Rules secara tegas melarang penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya, termasuk kurungan pengasingan yang berkepanjangan (lebih dari 15 hari berturut-turut) atau kurungan pengasingan tanpa batas waktu.
Soal 15
Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, hak untuk mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa merupakan bagian dari hak atas...
A. Pembebasan bersyarat
B. Pendidikan dan pengajaran serta akses informasi
C. Kemerdekaan berserikat
D. Pelayanan kesehatan
E. Integrasi sosial
Jawaban: B
Pasal 9 UU No. 22 Tahun 2022 menyebutkan bahwa narapidana berhak mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang.
Soal 16
Berdasarkan prinsip pelayanan publik, apabila terjadi keterlambatan dalam memberikan layanan integrasi (seperti usulan Pembebasan Bersyarat) kepada warga binaan tanpa alasan yang sah, tindakan ini melanggar asas...
A. Kepastian waktu
B. Fleksibilitas
C. Keadilan ekonomi
D. Kerahaasiaan data
E. Toleransi antar umat beragama
Jawaban: A
Dalam standar pelayanan publik, setiap bentuk layanan harus diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan, sehingga asas kepastian waktu menjadi sangat penting, termasuk dalam pemrosesan usulan hak bersyarat.
Soal 17
Dalam manajemen intelijen pemasyarakatan, upaya pencarian, pengumpulan, dan analisis informasi terkait potensi gangguan keamanan di dalam Lapas disebut dengan langkah...
A. Deteksi dini
B. Penindakan
C. Pembinaan kepribadian
D. Rehabilitasi
E. Asimilasi
Jawaban: A
Intelijen Pemasyarakatan bertugas melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas/Rutan.
Soal 18
Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, status tahanan seseorang akan berubah menjadi narapidana setelah adanya...
A. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
B. Putusan pengadilan tingkat pertama
C. Penetapan tersangka oleh kepolisian
D. Pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum
E. Pemindahan dari Rutan ke Lapas
Jawaban: A
Seseorang yang berstatus tahanan (titipan proses peradilan) berubah status hukumnya menjadi narapidana (terpidana) ketika putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman kepadanya telah berkekuatan hukum tetap.
Soal 19
Pembinaan kepribadian bagi narapidana meliputi program-program berikut, KECUALI...
A. Konseling psikologi dan budi pekerti
B. Pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara
C. Pendidikan kesadaran beragama
D. Pendidikan kesadaran hukum
E. Pelatihan pembuatan kerajinan tangan (mebel, sablon, dll)
Jawaban: E
Pelatihan pembuatan kerajinan tangan termasuk dalam 'pembinaan kemandirian' (keterampilan vokasional), bukan 'pembinaan kepribadian' yang berfokus pada mental, spiritual, dan kesadaran hukum.
Soal 20
Sesuai regulasi terbaru tentang ASN, setiap pegawai ASN wajib mengimplementasikan core values 'BerAKHLAK'. Huruf 'K' yang terakhir pada akronim tersebut merupakan kepanjangan dari...
A. Kritis
B. Kredibel
C. Kolaboratif
D. Kreatif
E. Kompeten
Jawaban: C
Core values ASN BerAKHLAK terdiri dari: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Huruf K terakhir berarti Kolaboratif.
Soal 21 Premium
Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, jenis jabatan ASN secara garis besar diklasifikasikan menjadi...
A. Jabatan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif
B. Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional
C. Jabatan Politik dan Jabatan Karier
D. Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial
E. Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu
Soal 22 Premium
Dalam struktur kelembagaan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi hukum dan HAM serta sistem pemasyarakatan, pembentukan balai pertimbangan pemasyarakatan bertujuan untuk...
A. Melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi di lingkungan pemasyarakatan
B. Menerima dan menyimpan uang hasil denda tilang
C. Mengadili perkara tata usaha negara di lingkungan kementerian
D. Memberikan saran dan pertimbangan terkait penyelenggaraan sistem pemasyarakatan kepada kementerian terkait
E. Menjatuhkan sanksi disiplin kepada petugas Lapas yang melanggar hukum
Soal 23 Premium
Salah satu unit pelaksana teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Fokus utama pelayanan di LPKA berbeda dengan Lapas dewasa, yaitu lebih mengedepankan...
A. Sistem peradilan yang menjatuhkan hukuman seberat-beratnya
B. Pengamanan super ketat dengan senjata api
C. Pemenuhan hak pendidikan, keberlangsungan tumbuh kembang anak, serta pendekatan ramah anak
D. Pengasingan anak dari keluarga agar mandiri
E. Pekerjaan padat karya untuk menghasilkan penerimaan negara
Soal 24 Premium
Instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) internasional yang secara khusus mengatur pencegahan tindakan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, yang telah diratifikasi oleh Indonesia adalah...
A. CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)
B. CERD (Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination)
C. CRC (Convention on the Rights of the Child)
D. ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights)
E. CAT (Convention Against Torture)
Soal 25 Premium
Pemenuhan hak bagi tahanan dan narapidana perempuan yang sedang hamil atau menyusui di Lapas/Rutan diatur secara khusus. Pemberian makanan tambahan yang bergizi dan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak merupakan perwujudan dari...
A. Upaya Lapas untuk mendapatkan akreditasi internasional
B. Kewajiban keluarga untuk mengirimkan makanan
C. Asas non-diskriminasi dan perlindungan kelompok rentan dalam kerangka HAM
D. Hak istimewa narapidana kaya
E. Dispensasi hukuman bagi perempuan
Soal 26 Premium
Dalam konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) atau Criminal Justice System, prinsip sinkronisasi antar lembaga penegak hukum sangat penting. Hambatan yang sering terjadi apabila sinkronisasi administrasi (overstaying) antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Rutan tidak berjalan baik adalah...
A. Tahanan otomatis mendapatkan pengampunan dari Presiden
B. Peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
C. Rutan dapat menjatuhkan vonis kepada tahanan tersebut
D. Tahanan dikeluarkan demi hukum karena masa penahanannya habis sebelum adanya penetapan perpanjangan
E. Jaksa dapat mengeksekusi tahanan tanpa putusan hakim
Soal 27 Premium
Pelaksanaan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) bertujuan untuk mengalihkan proses peradilan pidana dari penghukuman ke pemulihan. Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas dalam proses diversi untuk Anak Berhadapan dengan Hukum di tingkat penyidikan adalah...
A. Bertindak sebagai pembela/pengacara anak
B. Memaksa korban untuk memaafkan pelaku
C. Bertindak sebagai hakim yang memutus perkara
D. Memberikan rekomendasi berdasarkan Litmas serta menjadi fasilitator/pendamping musyawarah diversi
E. Melakukan penahanan terhadap anak di sel isolasi
Soal 28 Premium
Penerapan e-Government seperti Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dalam tata kelola Lapas dan Rutan mencerminkan implementasi prinsip Good Governance, terutama dalam hal...
A. Privatisasi layanan publik
B. Pemberantasan tindak pidana korupsi secara represif
C. Desentralisasi dan otonomi daerah
D. Akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi manajemen data
E. Pengurangan jumlah pegawai negeri
Soal 29 Premium
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lapas dan Rutan diwajibkan menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan. Hal ini disebut dengan...
A. Standar Operasional Prosedur
B. Maklumat Pelayanan
C. Indeks Kepuasan Masyarakat
D. Standar Pelayanan Minimal
E. Standar Pelayanan
Soal 30 Premium
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan berdasarkan asas-asas tertentu. Asas yang menekankan bahwa pembinaan tidak boleh mengabaikan harkat dan martabat warga binaan sebagai manusia adalah asas...
A. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya derita
B. Keadilan
C. Penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan
D. Pengayoman
E. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
Soal 31 Premium
Sesuai UU Nomor 22 Tahun 2022, Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyelenggarakan Penegakan Hukum. Dalam tahap pra-ajudikasi dan ajudikasi, fungsi pemasyarakatan difokuskan pada...
A. Pelayanan Tahanan dan Anak yang berhadapan dengan hukum guna perlindungan HAM dan kelancaran proses peradilan
B. Pembinaan kemandirian untuk narapidana
C. Penghancuran barang bukti tindak pidana
D. Pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Terdakwa
E. Eksekusi pidana mati
Soal 32 Premium
Fungsi intelijen di tingkat Lapas dan Rutan salah satunya diwujudkan melalui pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket). Jika petugas menemukan indikasi adanya upaya pelarian warga binaan, tindakan pertama secara hierarkis yang paling tepat berdasarkan manajemen risiko keamanan adalah...
A. Mengekspos informasi tersebut ke media massa agar publik tahu
B. Membiarkan hingga narapidana tersebut benar-benar melakukan aksinya untuk operasi tangkap tangan
C. Menginterogasi warga binaan dengan kekerasan
D. Melaporkan secara berjenjang kepada Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka. KPLP) dan/atau Kalapas untuk segera dilakukan tindakan preventif
E. Memindahkan narapidana tersebut langsung ke Lapas High Risk di Nusakambangan
Soal 33 Premium
Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) merupakan salah satu inovasi dalam tata kelola pemasyarakatan. SPPN digunakan sebagai instrumen objektif untuk...
A. Menghitung kerugian negara akibat kejahatan narapidana
B. Menilai tingkat kecerdasan narapidana
C. Menilai kinerja pegawai dalam menyerap anggaran
D. Mengukur kelayakan narapidana dalam mendapatkan hak bersyarat melalui observasi perilaku dan keikutsertaan program pembinaan
E. Menentukan blok hunian khusus untuk narapidana kaya
Soal 34 Premium
Setiap narapidana diwajibkan mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas. Apabila seorang narapidana menolak mengikuti program pembinaan tanpa alasan yang sah, sanksi administratif yang dapat dikenakan berdasarkan regulasi pemasyarakatan adalah...
A. Hukuman fisik di hadapan narapidana lain
B. Pidana tambahan berupa denda
C. Pencabutan atau penundaan hak-hak tertentu seperti remisi atau cuti kunjungan keluarga
D. Penambahan masa hukuman oleh Kalapas
E. Penghentian jatah makan dan minum sepenuhnya
Soal 35 Premium
Program kemandirian narapidana diharapkan dapat menghasilkan produk bernilai ekonomi. Pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk karya narapidana tersebut dikelola sebagai...
A. Pendapatan pribadi petugas Lapas
B. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di mana narapidana berhak mendapatkan premi (upah) dari hasil kerjanya
C. Dana taktis Kepala Lembaga Pemasyarakatan
D. Modal koperasi yang seluruh bunganya untuk kas negara
E. Sumbangan wajib untuk yayasan sosial di luar Lapas
Soal 36 Premium
Dalam memitigasi risiko keamanan berupa masuknya barang terlarang (handphone, pungli, narkoba) ke dalam Lapas/Rutan, program strategis yang diamanatkan oleh pimpinan adalah penerapan...
A. Zero Tolerance Policy terhadap pelanggaran SOP pengamanan
B. Pemberian kelonggaran untuk kasus pidana umum
C. Penghapusan layanan kunjungan keluarga secara permanen
D. Pembebasan tanpa syarat untuk narapidana kasus kecil
E. Penguncian kamar selama 24 jam penuh
Soal 37 Premium
Pencegahan pelarian narapidana di Lapas Minimum Security dilakukan dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan Lapas Maximum Security. Pendekatan pengamanan di Lapas Minimum Security lebih dititikberatkan pada...
A. Pengamanan dinamis (dynamic security) melalui interaksi positif dan pendekatan persuasif oleh petugas
B. Pengerahan pasukan Brimob untuk menjaga blok
C. Pengamanan fisik tingkat tinggi yang membatasi seluruh pergerakan
D. Penggunaan pagar kawat berduri ganda dan kamera pengawas termal
E. Pemasangan borgol kepada narapidana setiap saat
Soal 38 Premium
Dalam manajemen gangguan ketertiban, apabila terjadi kerusuhan berskala besar di dalam Lapas yang tidak dapat ditangani oleh kekuatan regu pengamanan internal, tindakan yang paling sesuai prosedur adalah...
A. Petugas meninggalkan Lapas untuk menyelamatkan diri sendiri
B. Berkoordinasi dan meminta bantuan aparat kepolisian (Polres/Polsek terdekat) serta TNI sesuai Memorandum of Understanding (MoU)
C. Kepala Lapas menginstruksikan penggunaan senjata api mematikan ke arah kerumunan
D. Melakukan negosiasi dengan memberikan semua tuntutan narapidana
E. Segera membebaskan narapidana agar tidak jatuh korban
Soal 39 Premium
Pemberian makanan bagi tahanan dan narapidana (Bama) harus memenuhi standar kalori, gizi, dan higienitas sesuai ketetapan kementerian. Pihak di dalam Lapas yang bertanggung jawab penuh merencanakan, mengawasi pengolahan, dan memastikan distribusi makanan sesuai standar adalah...
A. Seksi Kegiatan Kerja
B. Kasubsi Perawatan Napi/Tahanan (atau seksi perawatan terkait)
C. Kasubsi Registrasi
D. Seksi Bimbingan Kemasyarakatan
E. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas
Soal 40 Premium
Untuk mencegah penularan penyakit menular kronis (seperti TBC dan HIV/AIDS) di lingkungan Lapas yang padat (overcrowded), tindakan preventif pertama yang wajib dilakukan saat ada tahanan baru masuk (penerimaan tahanan) adalah...
A. Ditempatkan di blok yang sama dengan warga binaan sehat untuk adaptasi
B. Meminta tahanan baru untuk mandi kembang
C. Menyuntikkan semua jenis vaksin sekaligus
D. Mengirim kembali tahanan tersebut ke kepolisian
E. Melakukan skrining kesehatan awal (Medical Check-up) dan menempatkannya di ruang isolasi masa pengenalan lingkungan
Soal 41 Premium
Program rehabilitasi medis dan sosial di Lapas umumnya difokuskan pada narapidana kasus tertentu yang tingkat ketergantungannya dapat membahayakan dirinya maupun keamanan Lapas. Kasus tersebut utamanya adalah...
A. Tindak pidana korupsi
B. Tindak pidana pencucian uang
C. Penyalahgunaan narkotika (pecandu/korban penyalahguna)
D. Tindak pidana siber
E. Tindak pidana terorisme
Soal 42 Premium
Sesuai standar operasional di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), tahapan pengelolaan benda sitaan (Basan) dari instansi penyidik meliputi penerimaan, penelitian, penilaian, pendaftaran, penyimpanan, pemeliharaan, dan...
A. Penjualan secara sepihak untuk kas Rupbasan
B. Lelang sebelum adanya putusan pengadilan
C. Penggunaan untuk operasional kantor
D. Penyelamatan/Pengamanan, Pengeluaran, dan Penghapusan
E. Pemusnahan diam-diam
Soal 43 Premium
Benda Sitaan yang mudah rusak, menguap, membahayakan, atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi (misalnya: muatan bahan bakar, bahan kimia korosif) memiliki prosedur perlakuan khusus. Tindakan hukum yang diperbolehkan terhadap benda tersebut selama proses peradilan atas izin Ketua Pengadilan adalah...
A. Dipakai oleh penyidik untuk kepentingan pribadi
B. Dibiarkan rusak secara alami
C. Dibuang ke tempat sampah umum
D. Dilelang segera, yang hasil lelangnya disimpan sebagai pengganti barang bukti
E. Dibagikan kepada masyarakat secara gratis
Soal 44 Premium
Dokumen resmi yang menjadi dasar bagi Rupbasan untuk menerima atau menolak penitipan Benda Sitaan Negara dari instansi penegak hukum (seperti Kepolisian atau KPK) adalah...
A. Surat Keterangan Hak Milik dari BPN
B. Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan
C. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi
D. Surat Dakwaan dari Kejaksaan
E. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
Soal 45 Premium
Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas tidak hanya berguna di tingkat pengadilan anak. Di dalam Lapas dewasa, Litmas juga digunakan untuk...
A. Memindahkan narapidana ke rumah sakit jiwa
B. Menjadi syarat administratif dan substansif pengusulan program integrasi (Pembebasan Bersyarat, Asimilasi)
C. Menetapkan besaran denda subsider narapidana
D. Menentukan menu makanan narapidana setiap hari
E. Meringankan masa hukuman dalam proses grasi
Soal 46 Premium
Seseorang yang telah mendapatkan Pembebasan Bersyarat dan berada di luar Lapas untuk menjalani masa percobaan pembinaan di masyarakat berubah statusnya menjadi...
A. Narapidana Asimilasi
B. Klien Pemasyarakatan
C. Buronan
D. Mantan Narapidana
E. Tahanan Luar
Soal 47 Premium
Apabila Klien Pemasyarakatan yang sedang menjalani masa Pembebasan Bersyarat melakukan pelanggaran syarat umum (misalnya melakukan tindak pidana baru dan ditetapkan sebagai tersangka), maka tindakan hukum yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah...
A. Memperpanjang masa percobaan klien secara otomatis
B. Membela klien di pengadilan
C. Mengklarifikasi di media massa bahwa Bapas tidak bertanggung jawab
D. Mengenakan denda administratif kepada klien
E. Mengusulkan pencabutan Pembebasan Bersyarat agar klien ditarik kembali ke dalam Lapas untuk menjalani sisa pidana
Soal 48 Premium
Remisi Umum adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI (17 Agustus). Berapakah besaran pengurangan masa pidana bagi narapidana yang telah menjalani pidana selama 6 sampai 12 bulan pada tahun pertama?
A. 4 bulan
B. 3 bulan
C. 2 bulan
D. 15 hari
E. 1 bulan
Soal 49 Premium
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, hak-hak bersyarat seperti Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat merupakan hak narapidana yang diberikan APABILA...
A. Mendapat rekomendasi langsung dari kepala daerah setempat
B. Mendapat persetujuan tertulis dari korban kejahatannya
C. Menjadi informan penegak hukum (Justice Collaborator) untuk semua jenis tindak pidana
D. Telah membayar uang pengganti secara lunas tanpa terkecuali
E. Telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, berkelakuan baik, serta aktif mengikuti program pembinaan
Soal 50 Premium
Nelson Mandela Rules memberikan pedoman tentang pentingnya registrasi dan manajemen informasi tahanan. Aturan tersebut menegaskan bahwa tidak ada orang yang boleh ditahan di dalam fasilitas pemasyarakatan tanpa adanya...
A. Konfirmasi dari tokoh agama setempat
B. Pemeriksaan DNA dan rekam jejak digital
C. Persetujuan dari keluarga yang bersangkutan
D. Surat perintah penahanan atau komitmen hukuman yang sah secara hukum
E. Pembayaran jaminan finansial di awal
Tips Lulus SKB CPNS Penata Kelola Pemasyarakatan
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Pemasyarakatan semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Pemasyarakatan, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Penata Kelola Pemasyarakatan
SKB CPNS Penata Kelola Pemasyarakatan adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Penata Kelola Pemasyarakatan meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Penata Kelola Pemasyarakatan, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Penata Kelola Pemasyarakatan tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Penata Kelola Pemasyarakatan tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.