SKB CPNS Penata Kelola Pemasyarakatan

Soal 1

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah asas proporsionalitas. Makna dari asas tersebut adalah...

A Pengelolaan ASN harus mencapai hasil dan daya guna yang maksimal B Penyelenggaraan manajemen ASN terbebas dari intervensi politik praktis C Kesesuaian antara beban kerja, tanggung jawab, dan kompetensi yang dimiliki oleh ASN D Setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi ASN E Pengelolaan ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan penjelasan asas dalam UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN.

Materi Terkait: Peraturan perundang-undangan terkait Aparatur Sipil Negara

Soal 2

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kini mendapatkan hak yang sebelumnya hanya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hak baru yang paling signifikan bagi PPPK dalam regulasi tersebut adalah...

A Hak pengembangan kompetensi B Hak mutasi antar instansi C Hak jaminan pensiun dan jaminan hari tua D Hak cuti tahunan E Hak perlindungan hukum

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

UU No. 20 Tahun 2023 menyetarakan hak PNS dan PPPK, di mana PPPK kini berhak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang sistemnya akan diatur lebih lanjut.

Materi Terkait: Peraturan perundang-undangan terkait Aparatur Sipil Negara

Soal 3

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dibentuk sebagai entitas kementerian yang berdiri sendiri. Fokus utama dari tugas pokok dan fungsi kementerian di bidang pemasyarakatan adalah...

A Penangkapan dan penyidikan tindak pidana tertentu B Pembuatan produk hukum perundang-undangan nasional C Penegakan hukum lalu lintas dan ketertiban umum D Penuntutan perkara pidana di pengadilan E Penyelenggaraan pembinaan narapidana, perawatan tahanan, dan pengelolaan benda sitaan negara

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki tupoksi di bidang pemasyarakatan yang berfokus pada sistem pemasyarakatan, meliputi perawatan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, dan pengelolaan benda sitaan negara.

Materi Terkait: Tata kerja, tugas pokok, dan fungsi kelembagaan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Soal 4

Dalam kerangka Hak Asasi Manusia (HAM), perlakukan yang manusiawi terhadap narapidana merupakan bentuk penghormatan terhadap...

A Hak politik narapidana B Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya C Hak untuk bebas dari tuntutan hukum D Hak asasi yang tidak dapat dicabut (inherent rights) dan martabat kemanusiaan E Non-derogable rights

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Meskipun narapidana kehilangan kemerdekaannya, mereka tetap memiliki hak asasi yang melekat (inherent rights) dan martabat kemanusiaan yang harus dihormati sesuai dengan prinsip dasar HAM internasional dan nasional.

Materi Terkait: Konsep dan prinsip dasar Hak Asasi Manusia (HAM)

Soal 5

Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT), lembaga yang berperan pada tahap akhir atau tahap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah...

A Rumah Tahanan Negara (Rutan) B Kejaksaan C Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) D Kepolisian E Pengadilan Tinggi

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Dalam SPPT, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan subsistem terakhir yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap narapidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Materi Terkait: Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)

Soal 6

Salah satu prinsip Good Governance adalah transparansi. Implementasi prinsip transparansi dalam pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan ditunjukkan melalui...

A Mempublikasikan data intelijen keamanan Lapas di media sosial B Mengizinkan masyarakat umum untuk masuk ke blok hunian Lapas kapan saja C Memberikan remisi kepada semua narapidana tanpa syarat D Menghapus semua prosedur administrasi untuk mempercepat pelayanan E Menyediakan layanan informasi publik terkait syarat dan prosedur pengusulan pembebasan bersyarat

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Transparansi dalam Good Governance berarti informasi terkait layanan publik (seperti prosedur pembebasan bersyarat) harus dapat diakses secara terbuka, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat maupun warga binaan.

Materi Terkait: Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

Soal 7

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menggantikan regulasi sebelumnya karena adanya pergeseran paradigma. Pergeseran utama dalam sistem pemasyarakatan menurut UU ini adalah dari sistem kepenjaraan menjadi...

A Sistem rehabilitasi medis murni B Sistem pembinaan yang mengedepankan keamanan maksimal C Sistem Pemasyarakatan yang didasarkan pada keadilan restoratif dan reintegrasi sosial D Sistem pemidanaan berbasis kerja paksa E Sistem penghukuman retributif

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

UU No. 22 Tahun 2022 mengukuhkan paradigma keadilan restoratif dan reintegrasi sosial, di mana pembinaan bertujuan memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan narapidana agar kembali diterima masyarakat.

Materi Terkait: Implementasi Sistem Pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

Soal 8

Dalam manajemen pembinaan kemandirian narapidana, program keterampilan kerja yang diberikan bertujuan untuk...

A Sebagai syarat mutlak untuk mendapatkan pengurangan masa tahanan setiap bulannya B Membekali narapidana dengan keterampilan agar mampu mandiri secara ekonomi setelah bebas C Mendapatkan keuntungan finansial sebesar-besarnya bagi Lapas D Menghabiskan anggaran pembinaan di akhir tahun E Mengurangi jatah makanan yang disediakan negara

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pembinaan kemandirian dititikberatkan pada pengembangan bakat dan keterampilan agar narapidana memiliki bekal keterampilan kerja dan bisa hidup mandiri, serta berperan aktif di masyarakat setelah selesai menjalani masa pidananya.

Materi Terkait: Manajemen dan tata cara pembinaan kepribadian serta kemandirian

Soal 9

Salah satu bentuk mitigasi risiko keamanan di Lapas adalah dengan melakukan penggeledahan kamar hunian secara rutin. Tindakan ini merupakan bagian dari deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban. Aspek utama yang harus dijaga oleh petugas saat melakukan penggeledahan adalah...

A Kecepatan dan kekerasan agar warga binaan takut B Melibatkan media massa untuk dokumentasi C Penghancuran barang pribadi warga binaan D Menjunjung tinggi etika, kesopanan, dan hak asasi manusia warga binaan E Mencari kesalahan warga binaan agar tidak diberikan remisi

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Dalam melakukan penggeledahan (deteksi dini), petugas harus tetap memedomani standar operasional prosedur yang mengedepankan etika, kesopanan, dan penghormatan terhadap HAM tanpa mengurangi ketegasan.

Materi Terkait: Manajemen keamanan, ketertiban, intelijen pemasyarakatan

Soal 10

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) diatur agar setara dengan pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum. Apabila Poliklinik Lapas/Rutan tidak mampu menangani penyakit WBP, tindakan yang harus dilakukan sesuai prosedur standar adalah...

A Memberikan obat penahan rasa sakit secara terus menerus B Menunggu sampai masa pidana WBP selesai C Merujuk WBP ke Rumah Sakit Umum Pemerintah dengan pengawalan yang sesuai standar keamanan D Mendatangkan dokter spesialis dari luar negeri E Memulangkan WBP kepada keluarganya

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan standar pelayanan kesehatan pemasyarakatan, jika fasilitas kesehatan Lapas/Rutan tidak memadai untuk menangani kondisi darurat/penyakit spesifik WBP, maka wajib dirujuk ke rumah sakit pemerintah di luar dengan pengawalan kepolisian/petugas Lapas.

Materi Terkait: Prosedur standar pelayanan kesehatan, gizi, dan perawatan

Soal 11

Lembaga di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang bertugas mengelola benda sitaan dan barang rampasan negara untuk menjaga keutuhan nilai dan fungsinya selama proses peradilan adalah...

A Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) B Balai Pemasyarakatan (Bapas) C Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan D Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) E Rumah Tahanan Negara (Rutan)

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Rupbasan (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara) adalah tempat penyimpanan benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan dari tingkat penyidikan hingga putusan inkracht.

Materi Terkait: Sistem tata kelola dan administrasi Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara

Soal 12

Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) merupakan dokumen penting dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Pihak yang berwenang untuk membuat Litmas adalah...

A Jaksa Penuntut Umum B Pekerja Sosial Masyarakat C Petugas Pengamanan Lapas D Penyidik Kepolisian E Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan UU SPPA dan UU Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang berkedudukan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) memiliki tugas dan wewenang mutlak untuk membuat Penelitian Kemasyarakatan (Litmas).

Materi Terkait: Pelaksanaan Bimbingan Kemasyarakatan, Litmas, dan pengawasan klien

Soal 13

Salah satu hak bersyarat yang diberikan kepada narapidana adalah Asimilasi. Tujuan utama dari pemberian Asimilasi adalah...

A Menghapus hukuman denda yang dijatuhkan hakim B Proses pembinaan narapidana dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat C Mempekerjakan narapidana di instansi pemerintah secara paksa D Memberikan kebebasan mutlak sebelum waktunya E Mengurangi kepadatan kapasitas Lapas semata

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan mereka di dalam kehidupan masyarakat, sebagai langkah awal reintegrasi sosial sebelum mereka bebas sepenuhnya.

Materi Terkait: Mekanisme dan regulasi pemenuhan hak bersyarat

Soal 14

Nelson Mandela Rules memuat prinsip-prinsip standar perlakuan terhadap narapidana. Salah satu aturannya menegaskan larangan keras terhadap...

A Hukuman kurungan pengasingan yang berkepanjangan (prolonged solitary confinement) B Pemeriksaan kesehatan secara berkala C Penyediaan buku bacaan di perpustakaan D Pemisahan blok hunian berdasarkan jenis kelamin E Pemberian kesempatan narapidana untuk beribadah

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

The Nelson Mandela Rules secara tegas melarang penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya, termasuk kurungan pengasingan yang berkepanjangan (lebih dari 15 hari berturut-turut) atau kurungan pengasingan tanpa batas waktu.

Materi Terkait: The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules)

Soal 15

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, hak untuk mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa merupakan bagian dari hak atas...

A Pembebasan bersyarat B Pendidikan dan pengajaran serta akses informasi C Kemerdekaan berserikat D Pelayanan kesehatan E Integrasi sosial

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pasal 9 UU No. 22 Tahun 2022 menyebutkan bahwa narapidana berhak mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang.

Materi Terkait: Implementasi Sistem Pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

Soal 16

Berdasarkan prinsip pelayanan publik, apabila terjadi keterlambatan dalam memberikan layanan integrasi (seperti usulan Pembebasan Bersyarat) kepada warga binaan tanpa alasan yang sah, tindakan ini melanggar asas...

A Kepastian waktu B Fleksibilitas C Keadilan ekonomi D Kerahaasiaan data E Toleransi antar umat beragama

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Dalam standar pelayanan publik, setiap bentuk layanan harus diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan, sehingga asas kepastian waktu menjadi sangat penting, termasuk dalam pemrosesan usulan hak bersyarat.

Materi Terkait: Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

Soal 17

Dalam manajemen intelijen pemasyarakatan, upaya pencarian, pengumpulan, dan analisis informasi terkait potensi gangguan keamanan di dalam Lapas disebut dengan langkah...

A Deteksi dini B Penindakan C Pembinaan kepribadian D Rehabilitasi E Asimilasi

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Intelijen Pemasyarakatan bertugas melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas/Rutan.

Materi Terkait: Manajemen keamanan, ketertiban, intelijen pemasyarakatan

Soal 18

Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, status tahanan seseorang akan berubah menjadi narapidana setelah adanya...

A Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) B Putusan pengadilan tingkat pertama C Penetapan tersangka oleh kepolisian D Pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum E Pemindahan dari Rutan ke Lapas

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Seseorang yang berstatus tahanan (titipan proses peradilan) berubah status hukumnya menjadi narapidana (terpidana) ketika putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman kepadanya telah berkekuatan hukum tetap.

Materi Terkait: Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)

Soal 19

Pembinaan kepribadian bagi narapidana meliputi program-program berikut, KECUALI...

A Konseling psikologi dan budi pekerti B Pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara C Pendidikan kesadaran beragama D Pendidikan kesadaran hukum E Pelatihan pembuatan kerajinan tangan (mebel, sablon, dll)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pelatihan pembuatan kerajinan tangan termasuk dalam 'pembinaan kemandirian' (keterampilan vokasional), bukan 'pembinaan kepribadian' yang berfokus pada mental, spiritual, dan kesadaran hukum.

Materi Terkait: Manajemen dan tata cara pembinaan kepribadian serta kemandirian

Soal 20

Sesuai regulasi terbaru tentang ASN, setiap pegawai ASN wajib mengimplementasikan core values 'BerAKHLAK'. Huruf 'K' yang terakhir pada akronim tersebut merupakan kepanjangan dari...

A Kritis B Kredibel C Kolaboratif D Kreatif E Kompeten

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Core values ASN BerAKHLAK terdiri dari: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Huruf K terakhir berarti Kolaboratif.

Materi Terkait: Peraturan perundang-undangan terkait Aparatur Sipil Negara

Soal 21

PRO

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, jenis jabatan ASN secara garis besar diklasifikasikan menjadi...

A Jabatan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif B Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional C Jabatan Politik dan Jabatan Karier D Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial E Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Pasal 13 UU No. 20 Tahun 2023 menyebutkan klasifikasi jabatan ASN terdiri dari Jabatan Manajerial (JPT, Administrator, Pengawas) dan Jabatan Nonmanajerial (Fungsional, Pelaksana).

Materi Terkait: Peraturan perundang-undangan terkait Aparatur Sipil Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 22

PRO

Dalam struktur kelembagaan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi hukum dan HAM serta sistem pemasyarakatan, pembentukan balai pertimbangan pemasyarakatan bertujuan untuk...

A Melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi di lingkungan pemasyarakatan B Menerima dan menyimpan uang hasil denda tilang C Mengadili perkara tata usaha negara di lingkungan kementerian D Memberikan saran dan pertimbangan terkait penyelenggaraan sistem pemasyarakatan kepada kementerian terkait E Menjatuhkan sanksi disiplin kepada petugas Lapas yang melanggar hukum

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Balai Pertimbangan Pemasyarakatan (atau Tim Pengamat Pemasyarakatan tingkat pusat/wilayah) berfungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan terkait kebijakan pembinaan dan pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.

Materi Terkait: Tata kerja, tugas pokok, dan fungsi kelembagaan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 23

PRO

Salah satu unit pelaksana teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Fokus utama pelayanan di LPKA berbeda dengan Lapas dewasa, yaitu lebih mengedepankan...

A Sistem peradilan yang menjatuhkan hukuman seberat-beratnya B Pengamanan super ketat dengan senjata api C Pemenuhan hak pendidikan, keberlangsungan tumbuh kembang anak, serta pendekatan ramah anak D Pengasingan anak dari keluarga agar mandiri E Pekerjaan padat karya untuk menghasilkan penerimaan negara

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU Pemasyarakatan, LPKA berfungsi membina Anak Berhadapan dengan Hukum dengan sistem yang ramah anak, berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan pemulihan, bukan semata-mata penghukuman.

Materi Terkait: Tata kerja, tugas pokok, dan fungsi kelembagaan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 24

PRO

Instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) internasional yang secara khusus mengatur pencegahan tindakan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, yang telah diratifikasi oleh Indonesia adalah...

A CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) B CERD (Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) C CRC (Convention on the Rights of the Child) D ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) E CAT (Convention Against Torture)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) adalah konvensi internasional yang diadopsi untuk mencegah penyiksaan, dan diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 1998. Hal ini sangat relevan dalam pengamanan Lapas.

Materi Terkait: Konsep dan prinsip dasar Hak Asasi Manusia (HAM)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 25

PRO

Pemenuhan hak bagi tahanan dan narapidana perempuan yang sedang hamil atau menyusui di Lapas/Rutan diatur secara khusus. Pemberian makanan tambahan yang bergizi dan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak merupakan perwujudan dari...

A Upaya Lapas untuk mendapatkan akreditasi internasional B Kewajiban keluarga untuk mengirimkan makanan C Asas non-diskriminasi dan perlindungan kelompok rentan dalam kerangka HAM D Hak istimewa narapidana kaya E Dispensasi hukuman bagi perempuan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Perempuan hamil, ibu menyusui, dan anak bawaan di Lapas termasuk dalam kelompok rentan. Pemenuhan gizi dan fasilitas khusus bagi mereka merupakan perwujudan prinsip keadilan, non-diskriminasi, dan perlindungan kelompok rentan sesuai standar HAM (Bangkok Rules).

Materi Terkait: Konsep dan prinsip dasar Hak Asasi Manusia (HAM)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 26

PRO

Dalam konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) atau Criminal Justice System, prinsip sinkronisasi antar lembaga penegak hukum sangat penting. Hambatan yang sering terjadi apabila sinkronisasi administrasi (overstaying) antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Rutan tidak berjalan baik adalah...

A Tahanan otomatis mendapatkan pengampunan dari Presiden B Peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) C Rutan dapat menjatuhkan vonis kepada tahanan tersebut D Tahanan dikeluarkan demi hukum karena masa penahanannya habis sebelum adanya penetapan perpanjangan E Jaksa dapat mengeksekusi tahanan tanpa putusan hakim

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Dalam SPPT, administrasi penahanan sangat ketat. Jika terjadi keterlambatan atau tidak sinkronnya surat perpanjangan penahanan dari penegak hukum (overstaying), Rutan secara hukum wajib mengeluarkan tahanan tersebut demi hukum demi menjamin HAM tahanan.

Materi Terkait: Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 27

PRO

Pelaksanaan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) bertujuan untuk mengalihkan proses peradilan pidana dari penghukuman ke pemulihan. Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas dalam proses diversi untuk Anak Berhadapan dengan Hukum di tingkat penyidikan adalah...

A Bertindak sebagai pembela/pengacara anak B Memaksa korban untuk memaafkan pelaku C Bertindak sebagai hakim yang memutus perkara D Memberikan rekomendasi berdasarkan Litmas serta menjadi fasilitator/pendamping musyawarah diversi E Melakukan penahanan terhadap anak di sel isolasi

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sesuai UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11/2012), PK Bapas berperan penting menyusun Litmas dan mendampingi, membimbing, serta mengawasi anak selama proses peradilan, termasuk memberikan rekomendasi kelayakan diversi dan menjadi pendamping/wakil fasilitator.

Materi Terkait: Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 28

PRO

Penerapan e-Government seperti Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dalam tata kelola Lapas dan Rutan mencerminkan implementasi prinsip Good Governance, terutama dalam hal...

A Privatisasi layanan publik B Pemberantasan tindak pidana korupsi secara represif C Desentralisasi dan otonomi daerah D Akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi manajemen data E Pengurangan jumlah pegawai negeri

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) adalah wujud e-Gov yang meminimalisir manipulasi data (akuntabilitas) serta mempercepat pelayanan hak warga binaan dan manajemen data (efektivitas dan efisiensi).

Materi Terkait: Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 29

PRO

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lapas dan Rutan diwajibkan menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan. Hal ini disebut dengan...

A Standar Operasional Prosedur B Maklumat Pelayanan C Indeks Kepuasan Masyarakat D Standar Pelayanan Minimal E Standar Pelayanan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Materi Terkait: Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 30

PRO

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan berdasarkan asas-asas tertentu. Asas yang menekankan bahwa pembinaan tidak boleh mengabaikan harkat dan martabat warga binaan sebagai manusia adalah asas...

A Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya derita B Keadilan C Penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan D Pengayoman E Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2022 menyebutkan asas-asas penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, salah satunya 'penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan', yang mencegah segala bentuk penyiksaan atau pelecehan.

Materi Terkait: Implementasi Sistem Pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 31

PRO

Sesuai UU Nomor 22 Tahun 2022, Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyelenggarakan Penegakan Hukum. Dalam tahap pra-ajudikasi dan ajudikasi, fungsi pemasyarakatan difokuskan pada...

A Pelayanan Tahanan dan Anak yang berhadapan dengan hukum guna perlindungan HAM dan kelancaran proses peradilan B Pembinaan kemandirian untuk narapidana C Penghancuran barang bukti tindak pidana D Pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Terdakwa E Eksekusi pidana mati

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Fungsi Sistem Pemasyarakatan meliputi pelayanan tahanan, pembinaan, pembimbingan, dan pengelolaan benda sitaan. Pada tahap pra-ajudikasi/ajudikasi (proses penyidikan hingga peradilan), fungsinya adalah pelayanan tahanan di Rutan untuk kelancaran peradilan tanpa melanggar HAM.

Materi Terkait: Implementasi Sistem Pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 32

PRO

Fungsi intelijen di tingkat Lapas dan Rutan salah satunya diwujudkan melalui pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket). Jika petugas menemukan indikasi adanya upaya pelarian warga binaan, tindakan pertama secara hierarkis yang paling tepat berdasarkan manajemen risiko keamanan adalah...

A Mengekspos informasi tersebut ke media massa agar publik tahu B Membiarkan hingga narapidana tersebut benar-benar melakukan aksinya untuk operasi tangkap tangan C Menginterogasi warga binaan dengan kekerasan D Melaporkan secara berjenjang kepada Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka. KPLP) dan/atau Kalapas untuk segera dilakukan tindakan preventif E Memindahkan narapidana tersebut langsung ke Lapas High Risk di Nusakambangan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Dalam manajemen mitigasi risiko dan intelijen pemasyarakatan, setiap potensi gangguan (deteksi dini) harus segera dilaporkan secara berjenjang kepada pimpinan pengamanan agar dapat dianalisis dan diambil tindakan preventif yang terukur.

Materi Terkait: Manajemen keamanan, ketertiban, intelijen pemasyarakatan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 33

PRO

Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) merupakan salah satu inovasi dalam tata kelola pemasyarakatan. SPPN digunakan sebagai instrumen objektif untuk...

A Menghitung kerugian negara akibat kejahatan narapidana B Menilai tingkat kecerdasan narapidana C Menilai kinerja pegawai dalam menyerap anggaran D Mengukur kelayakan narapidana dalam mendapatkan hak bersyarat melalui observasi perilaku dan keikutsertaan program pembinaan E Menentukan blok hunian khusus untuk narapidana kaya

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

SPPN dirancang sebagai metode terukur dan objektif untuk menilai perkembangan perilaku, kepatuhan, dan partisipasi narapidana dalam program pembinaan, yang hasilnya menjadi syarat administratif pemberian hak seperti Remisi dan PB.

Materi Terkait: Manajemen dan tata cara pembinaan kepribadian serta kemandirian

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 34

PRO

Setiap narapidana diwajibkan mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas. Apabila seorang narapidana menolak mengikuti program pembinaan tanpa alasan yang sah, sanksi administratif yang dapat dikenakan berdasarkan regulasi pemasyarakatan adalah...

A Hukuman fisik di hadapan narapidana lain B Pidana tambahan berupa denda C Pencabutan atau penundaan hak-hak tertentu seperti remisi atau cuti kunjungan keluarga D Penambahan masa hukuman oleh Kalapas E Penghentian jatah makan dan minum sepenuhnya

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Permenkumham tentang Tata Tertib Lapas/Rutan, pelanggaran tata tertib (termasuk menolak mengikuti pembinaan) dapat dijatuhi hukuman disiplin melalui Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), berupa tutupan sunyi atau pencabutan/penundaan hak-hak bersyarat.

Materi Terkait: Manajemen dan tata cara pembinaan kepribadian serta kemandirian

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 35

PRO

Program kemandirian narapidana diharapkan dapat menghasilkan produk bernilai ekonomi. Pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk karya narapidana tersebut dikelola sebagai...

A Pendapatan pribadi petugas Lapas B Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di mana narapidana berhak mendapatkan premi (upah) dari hasil kerjanya C Dana taktis Kepala Lembaga Pemasyarakatan D Modal koperasi yang seluruh bunganya untuk kas negara E Sumbangan wajib untuk yayasan sosial di luar Lapas

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Hasil kegiatan bimbingan kerja narapidana dikelola secara transparan dan disetorkan ke kas negara sebagai PNBP. Dari hasil tersebut, terdapat proporsi untuk pembayaran premi (upah apresiasi) bagi narapidana yang bersangkutan.

Materi Terkait: Manajemen dan tata cara pembinaan kepribadian serta kemandirian

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 36

PRO

Dalam memitigasi risiko keamanan berupa masuknya barang terlarang (handphone, pungli, narkoba) ke dalam Lapas/Rutan, program strategis yang diamanatkan oleh pimpinan adalah penerapan...

A Zero Tolerance Policy terhadap pelanggaran SOP pengamanan B Pemberian kelonggaran untuk kasus pidana umum C Penghapusan layanan kunjungan keluarga secara permanen D Pembebasan tanpa syarat untuk narapidana kasus kecil E Penguncian kamar selama 24 jam penuh

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Kebijakan strategis (seperti 3 Kunci Pemasyarakatan Maju + Back to Basics) menekankan 'Zero Tolerance' terhadap peredaran Handphone, Pungli, dan Narkoba (Halinar) demi menjaga keamanan dan ketertiban secara konsisten.

Materi Terkait: Manajemen keamanan, ketertiban, intelijen pemasyarakatan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 37

PRO

Pencegahan pelarian narapidana di Lapas Minimum Security dilakukan dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan Lapas Maximum Security. Pendekatan pengamanan di Lapas Minimum Security lebih dititikberatkan pada...

A Pengamanan dinamis (dynamic security) melalui interaksi positif dan pendekatan persuasif oleh petugas B Pengerahan pasukan Brimob untuk menjaga blok C Pengamanan fisik tingkat tinggi yang membatasi seluruh pergerakan D Penggunaan pagar kawat berduri ganda dan kamera pengawas termal E Pemasangan borgol kepada narapidana setiap saat

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Lapas dengan tingkat keamanan minimum (seperti Lapas Terbuka) menonjolkan 'dynamic security', di mana keamanan dijaga melalui hubungan komunikasi yang baik antara petugas dan narapidana, rasa tanggung jawab, dan pendekatan pembinaan.

Materi Terkait: Manajemen keamanan, ketertiban, intelijen pemasyarakatan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 38

PRO

Dalam manajemen gangguan ketertiban, apabila terjadi kerusuhan berskala besar di dalam Lapas yang tidak dapat ditangani oleh kekuatan regu pengamanan internal, tindakan yang paling sesuai prosedur adalah...

A Petugas meninggalkan Lapas untuk menyelamatkan diri sendiri B Berkoordinasi dan meminta bantuan aparat kepolisian (Polres/Polsek terdekat) serta TNI sesuai Memorandum of Understanding (MoU) C Kepala Lapas menginstruksikan penggunaan senjata api mematikan ke arah kerumunan D Melakukan negosiasi dengan memberikan semua tuntutan narapidana E Segera membebaskan narapidana agar tidak jatuh korban

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Dalam kondisi darurat (kerusuhan/huru-hara) di mana eskalasi massa di luar kendali dan membahayakan nyawa atau fasilitas vital, Kalapas wajib berkoordinasi dan meminta bantuan keamanan dari unsur Polri/TNI setempat berdasarkan rencana kontinjensi (SOP Penanganan Huru-Hara).

Materi Terkait: Manajemen keamanan, ketertiban, intelijen pemasyarakatan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 39

PRO

Pemberian makanan bagi tahanan dan narapidana (Bama) harus memenuhi standar kalori, gizi, dan higienitas sesuai ketetapan kementerian. Pihak di dalam Lapas yang bertanggung jawab penuh merencanakan, mengawasi pengolahan, dan memastikan distribusi makanan sesuai standar adalah...

A Seksi Kegiatan Kerja B Kasubsi Perawatan Napi/Tahanan (atau seksi perawatan terkait) C Kasubsi Registrasi D Seksi Bimbingan Kemasyarakatan E Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Subseksi/Seksi Perawatan (Bimkemaswat) memiliki tugas memfasilitasi dan mengawasi pelayanan kesehatan, perawatan gizi, serta pengolahan makanan (dapur Lapas) agar memenuhi standar higienitas dan kecukupan gizi warga binaan.

Materi Terkait: Prosedur standar pelayanan kesehatan, gizi, dan perawatan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 40

PRO

Untuk mencegah penularan penyakit menular kronis (seperti TBC dan HIV/AIDS) di lingkungan Lapas yang padat (overcrowded), tindakan preventif pertama yang wajib dilakukan saat ada tahanan baru masuk (penerimaan tahanan) adalah...

A Ditempatkan di blok yang sama dengan warga binaan sehat untuk adaptasi B Meminta tahanan baru untuk mandi kembang C Menyuntikkan semua jenis vaksin sekaligus D Mengirim kembali tahanan tersebut ke kepolisian E Melakukan skrining kesehatan awal (Medical Check-up) dan menempatkannya di ruang isolasi masa pengenalan lingkungan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Standar operasional penerimaan tahanan/napi baru mewajibkan adanya skrining kesehatan komprehensif oleh tenaga medis Lapas untuk mendeteksi penyakit menular, luka fisik, atau gangguan kejiwaan, dan dipisahkan sementara dalam blok Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling).

Materi Terkait: Prosedur standar pelayanan kesehatan, gizi, dan perawatan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 41

PRO

Program rehabilitasi medis dan sosial di Lapas umumnya difokuskan pada narapidana kasus tertentu yang tingkat ketergantungannya dapat membahayakan dirinya maupun keamanan Lapas. Kasus tersebut utamanya adalah...

A Tindak pidana korupsi B Tindak pidana pencucian uang C Penyalahgunaan narkotika (pecandu/korban penyalahguna) D Tindak pidana siber E Tindak pidana terorisme

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Program rehabilitasi pemasyarakatan, khususnya rehabilitasi medis (detoksifikasi, pengobatan) dan rehabilitasi sosial (terapi komunitas), diamanatkan dan diutamakan bagi narapidana kasus penyalahgunaan narkotika yang memiliki riwayat adiksi.

Materi Terkait: Prosedur standar pelayanan kesehatan, gizi, dan perawatan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Sesuai standar operasional di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), tahapan pengelolaan benda sitaan (Basan) dari instansi penyidik meliputi penerimaan, penelitian, penilaian, pendaftaran, penyimpanan, pemeliharaan, dan...

A Penjualan secara sepihak untuk kas Rupbasan B Lelang sebelum adanya putusan pengadilan C Penggunaan untuk operasional kantor D Penyelamatan/Pengamanan, Pengeluaran, dan Penghapusan E Pemusnahan diam-diam

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Siklus manajemen Basan/Baran di Rupbasan tidak membolehkan penjualan atau penggunaan sepihak. Basan dikelola hingga adanya putusan inkrah, kemudian dilakukan pengeluaran (dikembalikan kepada yang berhak, dirampas negara untuk dilelang, atau dimusnahkan sesuai amar putusan).

Materi Terkait: Sistem tata kelola dan administrasi Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Benda Sitaan yang mudah rusak, menguap, membahayakan, atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi (misalnya: muatan bahan bakar, bahan kimia korosif) memiliki prosedur perlakuan khusus. Tindakan hukum yang diperbolehkan terhadap benda tersebut selama proses peradilan atas izin Ketua Pengadilan adalah...

A Dipakai oleh penyidik untuk kepentingan pribadi B Dibiarkan rusak secara alami C Dibuang ke tempat sampah umum D Dilelang segera, yang hasil lelangnya disimpan sebagai pengganti barang bukti E Dibagikan kepada masyarakat secara gratis

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Pasal 45 KUHAP menyebutkan bahwa benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan, dan biaya penyimpanannya terlalu tinggi, dapat dilelang di muka umum (setelah mendapat persetujuan tersangka/kuasanya dan izin dari Ketua PN), hasilnya dipakai sebagai barang bukti pengganti.

Materi Terkait: Sistem tata kelola dan administrasi Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Dokumen resmi yang menjadi dasar bagi Rupbasan untuk menerima atau menolak penitipan Benda Sitaan Negara dari instansi penegak hukum (seperti Kepolisian atau KPK) adalah...

A Surat Keterangan Hak Milik dari BPN B Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan C Salinan Putusan Pengadilan Tinggi D Surat Dakwaan dari Kejaksaan E Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Rupbasan hanya dapat menerima benda sitaan jika disertai administrasi hukum yang sah dari instansi penitip (yuridis), di antaranya Surat Perintah Penyitaan dari instansi penyidik dan Berita Acara Penyitaan, serta Surat Izin/Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri setempat.

Materi Terkait: Sistem tata kelola dan administrasi Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas tidak hanya berguna di tingkat pengadilan anak. Di dalam Lapas dewasa, Litmas juga digunakan untuk...

A Memindahkan narapidana ke rumah sakit jiwa B Menjadi syarat administratif dan substansif pengusulan program integrasi (Pembebasan Bersyarat, Asimilasi) C Menetapkan besaran denda subsider narapidana D Menentukan menu makanan narapidana setiap hari E Meringankan masa hukuman dalam proses grasi

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pembimbing Kemasyarakatan menyusun Litmas Pembebasan Bersyarat/Integrasi yang berisi kelayakan penjamin, kondisi lingkungan keluarga, dan kesiapan masyarakat, yang menjadi syarat mutlak dalam Sidang TPP untuk pemberian hak integrasi.

Materi Terkait: Pelaksanaan Bimbingan Kemasyarakatan, Litmas, dan pengawasan klien

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Seseorang yang telah mendapatkan Pembebasan Bersyarat dan berada di luar Lapas untuk menjalani masa percobaan pembinaan di masyarakat berubah statusnya menjadi...

A Narapidana Asimilasi B Klien Pemasyarakatan C Buronan D Mantan Narapidana E Tahanan Luar

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sedang menjalani pembimbingan di luar Lapas/LPKA (seperti sedang menjalani Pembebasan Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas) di bawah pengawasan Bapas disebut sebagai Klien Pemasyarakatan.

Materi Terkait: Pelaksanaan Bimbingan Kemasyarakatan, Litmas, dan pengawasan klien

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Apabila Klien Pemasyarakatan yang sedang menjalani masa Pembebasan Bersyarat melakukan pelanggaran syarat umum (misalnya melakukan tindak pidana baru dan ditetapkan sebagai tersangka), maka tindakan hukum yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah...

A Memperpanjang masa percobaan klien secara otomatis B Membela klien di pengadilan C Mengklarifikasi di media massa bahwa Bapas tidak bertanggung jawab D Mengenakan denda administratif kepada klien E Mengusulkan pencabutan Pembebasan Bersyarat agar klien ditarik kembali ke dalam Lapas untuk menjalani sisa pidana

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pelanggaran terhadap syarat umum (seperti melakukan tindak pidana lagi) atau syarat khusus dalam masa integrasi berakibat pada pencabutan hak PB. PK Bapas akan mengusulkan pencabutan SK PB dan klien ditarik kembali ke Lapas.

Materi Terkait: Pelaksanaan Bimbingan Kemasyarakatan, Litmas, dan pengawasan klien

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Remisi Umum adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI (17 Agustus). Berapakah besaran pengurangan masa pidana bagi narapidana yang telah menjalani pidana selama 6 sampai 12 bulan pada tahun pertama?

A 4 bulan B 3 bulan C 2 bulan D 15 hari E 1 bulan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, narapidana yang pada tanggal 17 Agustus telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan namun kurang dari 12 bulan, berhak mendapatkan remisi umum sebesar 1 bulan.

Materi Terkait: Mekanisme dan regulasi pemenuhan hak bersyarat

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, hak-hak bersyarat seperti Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat merupakan hak narapidana yang diberikan APABILA...

A Mendapat rekomendasi langsung dari kepala daerah setempat B Mendapat persetujuan tertulis dari korban kejahatannya C Menjadi informan penegak hukum (Justice Collaborator) untuk semua jenis tindak pidana D Telah membayar uang pengganti secara lunas tanpa terkecuali E Telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, berkelakuan baik, serta aktif mengikuti program pembinaan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Hak bersyarat diberikan bukan secara otomatis, melainkan harus memenuhi syarat substantif (berkelakuan baik yang diukur melalui SPPN, mengikuti pembinaan) dan syarat administratif yang diatur dalam perundang-undangan.

Materi Terkait: Mekanisme dan regulasi pemenuhan hak bersyarat

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Nelson Mandela Rules memberikan pedoman tentang pentingnya registrasi dan manajemen informasi tahanan. Aturan tersebut menegaskan bahwa tidak ada orang yang boleh ditahan di dalam fasilitas pemasyarakatan tanpa adanya...

A Konfirmasi dari tokoh agama setempat B Pemeriksaan DNA dan rekam jejak digital C Persetujuan dari keluarga yang bersangkutan D Surat perintah penahanan atau komitmen hukuman yang sah secara hukum E Pembayaran jaminan finansial di awal

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Nelson Mandela Rules (Rule 7) menekankan asas legalitas dalam penahanan. Tidak ada seorang pun yang boleh diterima di dalam tahanan/penjara tanpa adanya dokumen perintah penahanan yang sah dari otoritas yang berwenang.

Materi Terkait: The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh