SKB CPNS Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.
Materi Pokok SKB CPNS Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil
Terampil
Kemampuan Umum
3 Indikator
Keuangan Negara
Perbendaharaan Negara
Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
Kemampuan Khusus
6 Indikator
Penyelesaian Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN
Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Perencanaan Pelaksanaan Anggaran
Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara
Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian/Lembaga
Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Simulasi Tryout SKB CAT Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout CAT SKB Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sedang Disiapkan
Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.
Sistem CAT BKN
Durasi 90 menit & skema CAT resmi
Kisi-Kisi Terbaru
Sesuai materi pokok & tupoksi jabatan
Pembahasan Lengkap
Analisis jawaban & referensi regulasi
Ranking Nasional
Bandingkan skor se-Indonesia
Bank Soal Drill SKB 2026
Akses 1,427 Soal SKB Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Lengkap
Drill ratusan soal kompetensi bidang teknis lengkap dengan analisis pembahasan komprehensif untuk memaksimalkan peluang lulus ranking 1 di formasi Anda.
✓ Sesuai Kisi-kisi CAT BKN✓ Pembahasan Analisis Mendalam✓ Update Soal Rutin✓ Akses Aktif 1 Tahun
Contoh Soal SKB Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara & Pembahasan
Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.
50 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/50
0%
Soal 1
Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003, kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dipegang oleh...
Kunci Jawaban: E
Pasal 6 UU Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
Materi Terkait: Keuangan Negara
Soal 2
Pejabat yang berwenang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara adalah...
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
Materi Terkait: Perbendaharaan Negara
Soal 3
Badan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah...
Kunci Jawaban: D
UU Nomor 15 Tahun 2004 menetapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Materi Terkait: Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
Soal 4
Batas waktu penyampaian SPM-LS Kontraktual ke KPPN setelah diterimanya BAST/BAPP oleh PPK adalah...
Kunci Jawaban: C
Sesuai regulasi pelaksanaan anggaran (PMK tentang Tata Cara Pembayaran), SPM-LS atas tagihan kontraktual disampaikan ke KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen pendukung dinyatakan lengkap dan benar oleh PPK.
Materi Terkait: Penyelesaian Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN
Soal 5
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang mengukur kesesuaian antara rencana penarikan dana dengan realisasinya adalah...
Kunci Jawaban: C
Indikator 'Halaman III DIPA' mengukur konsistensi antara rencana penarikan dana yang tercantum dalam Halaman III DIPA dengan realisasi per bulannya.
Rencana penarikan dana bulanan yang dituangkan dalam DIPA sering disebut dengan...
Kunci Jawaban: B
Halaman III DIPA berisi rencana penarikan dana (RPD) bulanan dan rencana penerimaan yang menjadi dasar pengendalian kas.
Materi Terkait: Perencanaan Pelaksanaan Anggaran
Soal 7
Penerimaan negara yang dipungut oleh pemerintah pusat yang tidak berasal dari pajak dan hibah disebut dengan...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2018, PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, di luar pajak dan hibah.
Materi Terkait: Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara
Soal 8
Laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu adalah...
Kunci Jawaban: E
Neraca adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada periode tertentu (per tanggal pelaporan).
Materi Terkait: Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian/Lembaga
Soal 9
Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, pihak yang menandatangani kontrak atas nama Satker adalah...
Kunci Jawaban: D
Sesuai Perpres Nomor 12 Tahun 2021, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas dan wewenang untuk menandatangani kontrak pengadaan.
Materi Terkait: Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Soal 10
Uang yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker disebut...
Kunci Jawaban: D
Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker.
Materi Terkait: Perbendaharaan Negara
Soal 11
Prinsip pengelolaan keuangan negara yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan dicatat secara utuh (gross) tanpa adanya kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran disebut prinsip...
Kunci Jawaban: C
Prinsip Universalitas (Universalitas) mengharuskan transaksi dicatat secara bruto (gross), sehingga seluruh penerimaan dan pengeluaran ditampilkan secara utuh tanpa ada pemotongan (netting).
Materi Terkait: Keuangan Negara
Soal 12
Dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah DIPA disahkan oleh Menteri Keuangan adalah...
Kunci Jawaban: E
DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan.
Materi Terkait: Perencanaan Pelaksanaan Anggaran
Soal 13
Pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas kebenaran tagihan dan menerbitkan perintah membayar adalah...
Kunci Jawaban: D
PPSPM (Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar) bertugas menguji tagihan yang disampaikan PPK dan menerbitkan SPM.
Materi Terkait: Perbendaharaan Negara
Soal 14
Hasil pemeriksaan BPK yang menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material adalah opini...
Kunci Jawaban: E
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Unqualified Opinion adalah opini tertinggi yang diberikan BPK jika laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Materi Terkait: Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
Soal 15
Komponen IKPA yang menilai kualitas pendaftaran kontrak dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak ke KPPN adalah...
Kunci Jawaban: E
Indikator Belanja Kontraktual (sebelumnya Data Kontrak) menilai ketepatan waktu pendaftaran kontrak ke KPPN maksimal 5 hari kerja setelah tanda tangan untuk menjaga akurasi komitmen belanja.
Pembayaran tagihan kepada pihak ketiga yang langsung dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening penerima disebut...
Kunci Jawaban: B
Mekanisme Langsung (LS) adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak atas dasar surat perintah membayar.
Materi Terkait: Penyelesaian Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN
Soal 17
Sistem akuntansi yang digunakan oleh pemerintah pusat dalam menyusun laporan keuangan adalah...
Kunci Jawaban: D
Sesuai PMK 213/PMK.05/2013, SAPP (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat) adalah serangkaian prosedur untuk mengolah data transaksi guna menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat.
Materi Terkait: Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian/Lembaga
Soal 18
Tahapan pengadaan barang/jasa setelah kontrak ditandatangani dan sebelum penyerahan hasil pekerjaan disebut...
Kunci Jawaban: B
Pengendalian kontrak meliputi pemberian uang muka, pelaksanaan pekerjaan, hingga pengawasan agar sesuai dengan spesifikasi.
Materi Terkait: Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Soal 19
Siapakah yang menetapkan pejabat pengelola keuangan (PPK dan PPSPM) pada sebuah Satuan Kerja?
Kunci Jawaban: C
KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) memiliki kewenangan untuk menetapkan PPK dan PPSPM di lingkungan Satker yang dipimpinnya.
Materi Terkait: Perbendaharaan Negara
Soal 20
Surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN kepada Bank Operasional untuk mencairkan dana ke rekening penerima disebut...
Kunci Jawaban: C
SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) diterbitkan oleh KPPN setelah SPM yang diajukan Satker dinyatakan memenuhi syarat.
Materi Terkait: Penyelesaian Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN
Soal 21
PRO
Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran memiliki kewenangan 'Anwetting', yang berarti...
Kunci Jawaban: A
Anwetting adalah kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran (otorisator/eksekutif). Sedangkan 'Comptabel' terkait dengan kewenangan kebendaharaan.
Materi Terkait: Perbendaharaan Negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam hal belanja modal, kriteria minimum agar sebuah aset dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap disebut...
Kunci Jawaban: C
Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi adalah batas harga tertentu yang ditetapkan agar pengadaan aset tersebut dapat dicatat sebagai Aset Tetap di Neraca, bukan sebagai beban/biaya.
Materi Terkait: Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian/Lembaga
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penatausahaan penerimaan negara saat ini dilakukan melalui sistem elektronik yang menghasilkan kode tertentu untuk membayar, kode tersebut adalah...
Kunci Jawaban: C
Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak/wajib bayar.
Materi Terkait: Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Sertifikat yang harus dimiliki oleh bendahara sebagai syarat kompetensi mengelola uang negara disebut...
Kunci Jawaban: E
Sesuai PMK 143/PMK.05/2023 (perubahan atas regulasi sebelumnya), bendahara wajib memiliki Sertifikat Bendahara (BNT - Bendahara Negara Tersertifikasi) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.
Materi Terkait: Perbendaharaan Negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dokumen yang diterbitkan oleh PPK untuk memesan barang/jasa melalui pengadaan langsung dengan nilai di atas Rp50 juta sampai dengan Rp200 juta disebut...
Kunci Jawaban: E
Surat Perintah Kerja (SPK) digunakan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp50 juta hingga Rp200 juta. Untuk nilai sampai dengan Rp50 juta, cukup menggunakan kuitansi/bukti pembelian.
Materi Terkait: Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Informasi mengenai jabatan Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.
PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Dasar Acuan Sah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Dasar Acuan Sah
Surat Menteri PANRB Nomor B/5457/M.SM.01.00/2024
Dasar Acuan Sah
Tips & Strategi Lolos SKB Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.
3
Manajemen Waktu CAT
Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.
4
Evaluasi Melalui Tryout Rutin
Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.
Materi SKB CPNS Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.
Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait
Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.