SKB CPNS Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.
Materi Pokok SKB CPNS Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
Ahli Pertama
Kemampuan Umum
3 Indikator
Keuangan Negara
Perbendaharaan Negara
Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
Kemampuan Khusus
6 Indikator
Penyelesaian Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN
Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Perencanaan Pelaksanaan Anggaran
Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara
Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian/Lembaga
Mengelola Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Simulasi Tryout SKB CAT Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout CAT SKB Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sedang Disiapkan
Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.
Sistem CAT BKN
Durasi 90 menit & skema CAT resmi
Kisi-Kisi Terbaru
Sesuai materi pokok & tupoksi jabatan
Pembahasan Lengkap
Analisis jawaban & referensi regulasi
Ranking Nasional
Bandingkan skor se-Indonesia
Bank Soal Drill SKB 2026
Akses 1,601 Soal SKB Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Lengkap
Drill ratusan soal kompetensi bidang teknis lengkap dengan analisis pembahasan komprehensif untuk memaksimalkan peluang lulus ranking 1 di formasi Anda.
✓ Sesuai Kisi-kisi CAT BKN✓ Pembahasan Analisis Mendalam✓ Update Soal Rutin✓ Akses Aktif 1 Tahun
Contoh Soal SKB Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara & Pembahasan
Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.
50 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/50
0%
Soal 1
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah ...
Kunci Jawaban: B
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Materi Terkait: Keuangan Negara
Soal 2
Prinsip universal dalam pengelolaan keuangan negara yang menekankan bahwa setiap tindakan pengeluaran negara harus didasarkan pada otorisasi dari DPR (Anggaran) disebut sebagai prinsip ...
Kunci Jawaban: D
Prinsip otorisasi atau penganggaran (budgeting principle) menyatakan bahwa pengeluaran negara harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari lembaga legislatif (DPR) melalui Undang-Undang tentang APBN.
Materi Terkait: Keuangan Negara
Soal 3
Siapa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003?
Kunci Jawaban: A
Pasal 3 ayat (1) UU 17/2003 menyatakan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara (sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan) dipegang oleh Presiden selaku kepala pemerintahan.
Materi Terkait: Keuangan Negara
Soal 4
Dalam konsep keuangan negara, kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Hukum Milik Negara lainnya termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara. Pernyataan tersebut adalah ...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 2 huruf g UU 17/2003, ruang lingkup keuangan negara mencakup kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah.
Materi Terkait: Keuangan Negara
Soal 5
Bendahara Umum Negara (BUN) dalam rangka pelaksanaan APBN memiliki tugas untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. Siapa yang menjabat sebagai Bendahara Umum Negara?
Kunci Jawaban: B
Pasal 7 ayat (1) UU 17/2003 menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku pembantu Presiden dalam mengelola keuangan negara bertindak selaku Bendahara Umum Negara.
Materi Terkait: Keuangan Negara
Soal 6
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang dimaksud dengan Perbendaharaan Negara adalah ...
Kunci Jawaban: C
Pasal 1 angka 1 UU 1/2004 menyatakan bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.
Materi Terkait: Perbendaharaan Negara
Soal 7
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN) memiliki fungsi dalam pengelolaan kas negara. Fungsi utama KPPN adalah ...
Kunci Jawaban: E
KPPN sebagai Kuasa BUN di daerah memiliki fungsi utama sebagai payment point (titik pembayaran) untuk menguji dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan dokumen yang sah, serta melakukan pengelolaan kas dalam rangka pelaksanaan anggaran.
Materi Terkait: Perbendaharaan Negara
Soal 8
Dalam rangka pelaksanaan APBN, dana yang bersumber dari APBN dapat disalurkan kepada pihak lain dalam bentuk Pembiayaan. Yang tidak termasuk dalam pembiayaan investasi pemerintah adalah ...
Kunci Jawaban: C
Pembiayaan investasi pemerintah meliputi penyertaan modal negara (PMN), pembiayaan infrastruktur (seperti melalui badan layanan umum/BLU), dan investasi lainnya. Belanja pegawai merupakan belanja operasi, bukan pembiayaan investasi.
Materi Terkait: Perbendaharaan Negara
Soal 9
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan fiskal dan pengelolaan perbendaharaan negara sesuai dengan kewenangannya sebagai pembantu Presiden?
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU 17/2003 dan Pasal 3 UU 1/2004, Menteri Keuangan adalah pembantu Presiden yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan fiskal dan pengelolaan perbendaharaan negara.
Materi Terkait: Perbendaharaan Negara
Soal 10
Tindakan yang dilakukan oleh Bendahara Umum Negara untuk memastikan bahwa uang yang tersedia setiap saat dapat menutup kewajiban jangka pendek negara disebut ...
Kunci Jawaban: C
Manajemen kas adalah bagian dari pengelolaan perbendaharaan yang bertujuan mengoptimalkan likuiditas untuk memastikan ketersediaan kas guna membiayai kewajiban jangka pendek negara (APBN) secara tepat waktu dan efisien.
Materi Terkait: Perbendaharaan Negara
Soal 11
Lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 adalah ...
Kunci Jawaban: B
Pasal 23E UUD 1945 menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
Materi Terkait: Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
Soal 12
Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) diserahkan kepada DPR. Opini yang diberikan BPK pada LKPP Tahun 2023 adalah ...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2023 (yang diumumkan tahun 2024), diperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini merupakan pencapaian berturut-turut setelah sebelumnya juga mendapatkan WTP.
Materi Terkait: Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
Soal 13
Tahapan pemeriksaan yang bertujuan untuk menilai apakah kegiatan pengelolaan keuangan negara telah dilaksanakan sesuai dengan standar, ketentuan, dan prinsip yang berlaku disebut pemeriksaan ...
Kunci Jawaban: D
Pemeriksaan Kepatuhan (Compliance Audit) adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai kepatuhan entitas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pengelolaan keuangan negara sesuai dengan standar dan prinsip yang berlaku.
Materi Terkait: Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
Soal 14
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, siapa yang berwenang menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)?
Kunci Jawaban: A
Pasal 31 UU Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa Presiden menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan laporan kementeriannya kepada Presiden melalui Menteri Keuangan, bukan langsung ke BPK.
Materi Terkait: Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
Soal 15
Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK oleh Kementerian/Lembaga wajib disampaikan kepada BPK paling lambat ... hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
Kunci Jawaban: B
Pasal 20 ayat (3) UU 15/2004 menyatakan bahwa pejabat yang wajib menyampaikan laporan keuangan wajib memberikan jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi dalam hasil pemeriksaan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
Materi Terkait: Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
Soal 16
Dalam rangka penyelesaian pembayaran tagihan kepada pihak ketiga atas pelaksanaan APBN, dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa BUN (KPPN) sebagai perintah pencairan dana yang sah adalah ...
Kunci Jawaban: B
SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN yang merupakan perintah pencairan dana yang sah dan menjadi dasar bagi bank operasional untuk melakukan transfer/pencairan dana ke rekening penerima.
Materi Terkait: Penyelesaian Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN
Soal 17
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) akan diuji oleh ...
Kunci Jawaban: E
Proses pembayaran diawali dengan SPP yang diterbitkan KPA. SPP disampaikan ke KPPN. Sebelum diterbitkan SPM, Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) pada Kementerian/Lembaga melakukan pengujian kelengkapan dan legalitas dokumen. Setelah SPM diterbitkan, KPPN melakukan pengujian kembali sebelum menerbitkan SP2D.
Materi Terkait: Penyelesaian Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN
Soal 18
Dalam mekanisme pembayaran APBN, prinsip bahwa pembayaran hanya dilakukan setelah barang/jasa benar-benar diterima atau pekerjaan telah diselesaikan sesuai kontrak disebut prinsip ...
Kunci Jawaban: D
Prinsip pembayaran tepat waktu dan tepat jumlah dalam pengelolaan keuangan negara didasari oleh asas efisiensi dan efektivitas. Secara umum, pembayaran mengikuti prinsip bahwa tagihan yang dibayar adalah atas prestasi kerja yang telah diselesaikan (pay for performance).
Materi Terkait: Penyelesaian Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN
Soal 19
Dalam analisis kinerja pelaksanaan anggaran, indikator yang mengukur tingkat penyerapan anggaran (realisasi dibandingkan pagu) disebut ...
Kunci Jawaban: A
Daya serap (absorption) adalah persentase realisasi belanja terhadap pagu anggaran. Indikator ini menunjukkan seberapa besar anggaran yang telah dilaksanakan oleh K/L dalam suatu periode.
Salah satu indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang mengukur kesesuaian antara realisasi dengan target output (produk/jasa) yang telah ditetapkan adalah ...
Kunci Jawaban: A
Efektivitas mengukur tingkat pencapaian hasil (output/outcome) dibandingkan dengan target yang direncanakan. Sementara efisiensi lebih mengukur hubungan antara input dan output.
Berdasarkan peraturan mengenai standar biaya, yang dimaksud dengan Standar Biaya Keluaran (SBK) adalah ...
Kunci Jawaban: C
Standar Biaya Keluaran (SBK) merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan satu satuan keluaran (output) atau kumpulan keluaran tertentu. Hal ini berbeda dengan Standar Biaya Masukan (SBM) yang merupakan satuan biaya berupa harga satuan unit input.
Materi Terkait: Perencanaan Pelaksanaan Anggaran
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dokumen pelaksanaan anggaran yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) atas nama Menteri Keuangan sebagai dasar pelaksanaan anggaran bagi Kementerian/Lembaga disebut ...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L serta Pengesahan DIPA, DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun per Kementerian/Lembaga dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku BUN. DIPA menjadi dasar bagi K/L untuk melaksanakan anggaran.
Materi Terkait: Perencanaan Pelaksanaan Anggaran
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam proses perencanaan anggaran berbasis kinerja, kerangka logis yang menghubungkan antara input, output, outcome, dan impact disebut ...
Kunci Jawaban: A
Theory of Change (ToC) atau kerangka logis adalah metodologi yang menjelaskan bagaimana suatu program atau kegiatan akan menghasilkan perubahan yang diinginkan dengan menghubungkan input, aktivitas, output, outcome, dan impact. Dalam konteks anggaran, ini dikenal sebagai logical framework.
Materi Terkait: Perencanaan Pelaksanaan Anggaran
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Revisi DIPA yang disebabkan oleh adanya perubahan pagu anggaran antar program atau antar kegiatan yang bersumber dari perubahan alokasi dalam APBN memerlukan persetujuan dari ...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan PMK 168/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Revisi DIPA dan Petunjuk Operasional Pelaksanaan Revisi DIPA, perubahan yang mengakibatkan perubahan pagu agregat (total) atau perubahan antar program/kegiatan yang signifikan harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan (c.q. Dirjen Anggaran).
Materi Terkait: Perencanaan Pelaksanaan Anggaran
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam penatausahaan penerimaan negara, Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan seluruh penerimaan ke Kas Negara paling lambat ... hari kerja setelah diterimanya pembayaran.
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Mekanisme Pelaksanaan Penerimaan Negara, Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan seluruh penerimaan ke rekening Kas Negara paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya pembayaran (daily clearing).
Materi Terkait: Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dokumen yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai bukti pengeluaran uang yang sah dan menjadi dasar untuk mencatat pengeluaran dalam buku kas umum adalah ...
Kunci Jawaban: A
SPM (Surat Perintah Membayar) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) sebagai perintah kepada KPPN untuk melakukan pembayaran. Setelah SPM disahkan menjadi SP2D, SPM yang telah disahkan (SPM yang sudah divalidasi) menjadi bukti pengeluaran bagi bendahara pengeluaran.
Materi Terkait: Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, setiap penerimaan negara wajib disetor seluruhnya ke Kas Negara tanpa dikurangi terlebih dahulu dengan pengeluaran. Prinsip ini disebut ...
Kunci Jawaban: E
Prinsip Bruto (Gross Principle) sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa setiap penerimaan negara harus dicatat secara bruto tanpa dikurangi dengan pengeluaran yang terjadi. Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kas negara.
Materi Terkait: Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam penatausahaan, penggunaan Uang Persediaan (UP) oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat dilakukan setelah ...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN (telah diupdate dengan PMK 178/PMK.05/2018), Uang Persediaan (UP) dapat digunakan setelah ditetapkannya Surat Pengesahan DIPA yang mencantumkan pagu UP, diterbitkannya SP2D UP oleh KPPN, dan diterimanya dana di rekening bendahara pengeluaran.
Materi Terkait: Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LK) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan basis akrual. Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang SAP berbasis akrual adalah ...
Kunci Jawaban: D
PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengatur bahwa pemerintah (pusat dan daerah) menerapkan basis akrual untuk laporan keuangan. Sebelumnya, PP 24/2005 menggunakan basis kas menuju akrual (cash towards accrual).
Materi Terkait: Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian/Lembaga
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Komponen Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan entitas pada tanggal tertentu adalah ...
Kunci Jawaban: B
Neraca (Statement of Financial Position) menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan. Ini berbeda dengan Laporan Operasional yang menyajikan pendapatan dan beban.
Materi Terkait: Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian/Lembaga
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam sistem akuntansi pemerintah, pencatatan atas belanja yang telah terjadi namun belum dibayar pada akhir periode (misalnya tagihan listrik bulan Desember yang baru dibayar Januari) akan diakui sebagai ...
Kunci Jawaban: D
Dalam basis akrual, beban diakui saat terjadi, bukan saat kas dibayarkan. Belanja yang belum dibayar dicatat sebagai utang (kewajiban) yaitu Utang Belanja. Pada saat dibayar, utang belanja tersebut dikurangi dan kas berkurang.
Materi Terkait: Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian/Lembaga
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP), entitas yang bertanggung jawab menyusun Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga adalah ...
Kunci Jawaban: E
PMK 171/PMK.05/2022 mengatur bahwa setiap Kementerian/Lembaga (K/L) bertindak sebagai Entitas Akuntansi (EA) yang menyusun laporan keuangan tingkat K/L. KPPN bertindak sebagai entitas pelaporan perbendaharaan, dan DJA/DJPb sebagai entitas pelaporan pusat untuk LKPP.
Materi Terkait: Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian/Lembaga
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam mengelola kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, risiko yang timbul akibat fluktuasi nilai tukar mata uang asing dalam kontrak bernilai mata uang asing disebut risiko ...
Kunci Jawaban: A
Risiko nilai tukar (currency risk atau exchange rate risk) adalah risiko kerugian yang timbul akibat pergerakan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah. Dalam kontrak pengadaan, risiko ini menjadi perhatian terutama untuk kontrak yang menggunakan mata uang asing.
Materi Terkait: Mengelola Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, batas nilai maksimal untuk pengadaan barang melalui metode Pengadaan Langsung adalah ...
Kunci Jawaban: C
Pasal 38 Perpres 12/2021 (dan perubahannya dalam Perpres 16/2023) mengatur bahwa Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Nilai Rp 50.000.000,00 biasanya merujuk pada batas maksimal penggunaan kuitansi.
Materi Terkait: Mengelola Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai di atas Rp 200 juta hingga batas tertentu yang dilakukan dengan membandingkan penawaran dari minimal 3 penyedia yang telah memenuhi kualifikasi disebut ...
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan Perpres 12/2021, tender adalah metode pemilihan penyedia untuk pekerjaan kompleks atau bernilai tinggi; seleksi untuk jasa konsultansi; dan penunjukan langsung untuk kondisi tertentu. Sementara e-purchasing melalui katalog elektronik. Metode yang membandingkan penawaran dari minimal 3 penyedia adalah tender/seleksi sederhana (sesuai dengan klasifikasi). Untuk pengadaan barang/jasa selain konsultansi, metode yang membandingkan minimal 3 penawaran adalah tender/seleksi.
Materi Terkait: Mengelola Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam pengelolaan kontrak, jaminan yang diberikan oleh penyedia barang/jasa untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak disebut ...
Kunci Jawaban: A
Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) adalah jaminan yang diberikan oleh penyedia kepada PPK untuk menjamin bahwa penyedia akan melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai dengan kontrak. Ini berbeda dengan jaminan penawaran (bid bond), uang muka (advance bond), dan pemeliharaan (maintenance bond).
Materi Terkait: Mengelola Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Analis Kinerja Pelaksanaan Anggaran melakukan evaluasi capaian output. Jika suatu kegiatan memiliki pagu Rp 1 Miliar, realisasi Rp 800 Juta, dan target output fisik 100 unit tercapai 100 unit, maka dapat disimpulkan bahwa ...
Kunci Jawaban: B
Efisiensi diukur dari rasio input (biaya) terhadap output. Dalam kasus ini, meskipun output tercapai 100%, realisasi biaya lebih rendah dari pagu (800 juta vs 1 M), menunjukkan adanya efisiensi biaya (hemat) tanpa mengurangi output. Daya serap adalah 80%, namun output 100%, menunjukkan efisiensi.
Yang dimaksud dengan 'disparitas belanja' dalam analisis kinerja pelaksanaan anggaran adalah ...
Kunci Jawaban: C
Disparitas belanja mengacu pada ketidakmerataan atau ketimpangan penyerapan anggaran antar wilayah, unit kerja, atau periode waktu. Fenomena 'gunung es' (penyerapan tinggi di akhir tahun) merupakan salah satu indikasi disparitas waktu.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi untuk menjamin bahwa pendapatan yang terkumpul digunakan secara efisien dan efektif disebut fungsi ...
Kunci Jawaban: D
Fungsi pengawasan dalam APBN berarti bahwa anggaran harus menjadi pedoman untuk mengawasi apakah pendapatan dan belanja telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan, sehingga penggunaan keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan secara efisien dan efektif.
Materi Terkait: Keuangan Negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) yang saat ini digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan kementerian dan lembaga mengacu pada ...
Kunci Jawaban: A
PMK Nomor 171/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat merupakan regulasi terbaru yang mengatur SAPP, menggantikan peraturan-peraturan sebelumnya untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi (sistem SAKTI).
Materi Terkait: Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian/Lembaga
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan negara, temuan audit yang mengindikasikan adanya kelemahan sistem pengendalian intern yang berdampak pada risiko tidak tercapainya tujuan pengelolaan keuangan negara termasuk dalam kategori temuan ...
Kunci Jawaban: B
Temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah temuan yang terkait dengan kelemahan dalam sistem pengendalian intern entitas. Ini berbeda dengan temuan ketidakpatuhan (terkait pelanggaran peraturan) atau temuan kerugian negara (kuantitatif).
Materi Terkait: Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, fondasi dari sistem pengendalian intern yang mencakup integritas, nilai etika, dan komitmen terhadap kompetensi pimpinan instansi disebut ...
Kunci Jawaban: A
Lingkungan pengendalian merupakan unsur pertama dan fondasi dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Hal ini mencakup penciptaan suasana organisasi yang kondusif melalui penegakan integritas, nilai etika, dan kompetensi sumber daya manusia.
Materi Terkait: Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam perencanaan pelaksanaan anggaran, yang dimaksud dengan 'anggaran berbasis kinerja' adalah ...
Kunci Jawaban: C
Anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada pencapaian hasil (outcome) dari input yang digunakan, dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan output dan outcome yang dihasilkan.
Materi Terkait: Perencanaan Pelaksanaan Anggaran
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam penatausahaan pengeluaran negara, penerbitan SPM (Surat Perintah Membayar) yang tidak didukung dengan dokumen sumber yang sah dan lengkap dapat mengakibatkan ...
Kunci Jawaban: B
Pasal 11 UU 1/2004 menyatakan bahwa setiap pengeluaran negara harus didasarkan pada dokumen yang sah (SP2D). Jika SPM diterbitkan tanpa dokumen yang sah, maka hal tersebut merupakan pelanggaran yang dapat mengakibatkan kerugian negara atau pidana, karena pembayaran dilakukan tanpa dasar yang kuat.
Materi Terkait: Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan mekanisme pelaksanaan pembayaran APBN, untuk belanja yang bersifat rutin dan pemasoknya tetap, metode pembayaran yang diutamakan adalah ...
Kunci Jawaban: D
Sesuai PMK mengenai tata cara pembayaran, metode Langsung (LS) adalah mekanisme yang diutamakan untuk pembayaran tagihan kepada pihak ketiga. UP/TUP hanya digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme LS.
Materi Terkait: Penyelesaian Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam pengelolaan kontrak, jika terjadi force majeure (keadaan memaksa) yang mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, maka PPK dapat ...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan klausul standar dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah (sesuai Perpres 12/2021), jika terjadi force majeure, PPK dapat memberikan tambahan waktu (perpanjangan waktu kontrak) tanpa denda, atau mengakhiri kontrak tanpa denda sesuai dengan kesepakatan dan dampak yang ditimbulkan.
Materi Terkait: Mengelola Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Bendahara Umum Negara berwenang untuk menetapkan kebijakan dan sistem perbendaharaan. Dalam pelaksanaannya, fungsi pengelolaan perbendaharaan dilaksanakan oleh ...
Kunci Jawaban: B
Pasal 3 UU 1/2004 jo. Perpres 57/2020 tentang Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan selaku BUN melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk melaksanakan fungsi pengelolaan perbendaharaan, termasuk pembinaan pelaksanaan anggaran.
Materi Terkait: Perbendaharaan Negara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Analisis terhadap efisiensi belanja pemerintah sering menggunakan indikator Rasio Belanja Operasi terhadap Belanja Modal. Jika suatu K/L memiliki rasio yang sangat tinggi (misal 95:5), hal ini mengindikasikan ...
Kunci Jawaban: B
Rasio Belanja Operasi yang jauh lebih besar dibanding Belanja Modal mengindikasikan bahwa alokasi anggaran lebih banyak digunakan untuk biaya rutin (operasional, pegawai, barang) dan kurang untuk pembangunan aset (belanja modal) yang dapat meningkatkan kapasitas pelayanan jangka panjang. Ini bisa berarti kurangnya investasi dalam infrastruktur atau aset tetap.
Dalam pelaporan keuangan berbasis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA), pendapatan negara diakui pada saat ...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), untuk tujuan pelaporan realisasi anggaran (basis kas), pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara. Sedangkan untuk Laporan Operasional (basis akrual), pendapatan diakui saat timbulnya hak.
Materi Terkait: Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian/Lembaga
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) berlaku apabila terdapat produk yang memiliki nilai penjumlahan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal sebesar ...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, Kementerian/Lembaga wajib menggunakan Produk Dalam Negeri apabila produk tersebut memiliki nilai penjumlahan TKDN dan BMP minimal 40%, dengan nilai TKDN minimal 25%.
Materi Terkait: Mengelola Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Informasi mengenai jabatan Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.
PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Dasar Acuan Sah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Dasar Acuan Sah
Surat Menteri PANRB Nomor B/5457/M.SM.01.00/2024
Dasar Acuan Sah
Tips & Strategi Lolos SKB Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.
3
Manajemen Waktu CAT
Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.
4
Evaluasi Melalui Tryout Rutin
Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.
Materi SKB CPNS Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.
Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait
Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.