SKB CPNS Penelaah Teknis Kebijakan

Soal 1

Dalam teori kebijakan publik, model yang memandang bahwa kebijakan merupakan hasil dari keseimbangan yang dicapai melalui perjuangan antar kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat disebut sebagai...

A Teori Institusional B Teori Elite C Teori Pilihan Rasional D Teori Kelompok (Group Theory) E Teori Inkremental

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Teori Kelompok (Group Theory) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah produk dari kompetisi dan negosiasi antar berbagai kelompok kepentingan yang berusaha mempengaruhi pemerintah demi keuntungan masing-masing.

Materi Terkait: Teori Kebijakan Publik (Institusional, Elite, Group, dan Rational Choice)

Soal 2

Menurut UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, salah satu prinsip yang mendasari penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN adalah 'Netralitas'. Apa yang dimaksud dengan netralitas dalam konteks ini?

A Setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun B ASN bekerja hanya berdasarkan instruksi lisan dari atasan langsung C ASN bebas menentukan pilihan politik secara terbuka di media sosial D ASN dibolehkan terlibat dalam kampanye selama tidak jam kerja E ASN wajib mengikuti arahan pimpinan partai politik pemenang pemilu

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2023, Asas Netralitas berarti setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Materi Terkait: Regulasi ASN (UU No. 20 Tahun 2023)

Soal 3

Tahapan dalam siklus kebijakan di mana para pembuat kebijakan menentukan masalah mana yang akan mendapatkan perhatian serius dan masuk ke dalam daftar prioritas untuk diselesaikan disebut...

A Agenda Setting (Penyusunan Agenda) B Formulasi Kebijakan C Evaluasi Kebijakan D Legitimasi Kebijakan E Implementasi Kebijakan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Agenda setting adalah fase pertama dalam siklus kebijakan di mana masalah-masalah publik dipilih untuk dibahas dan masuk ke dalam agenda pemerintah.

Materi Terkait: Teori Siklus Kebijakan (Agenda Setting hingga Evaluasi)

Soal 4

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009, yang dimaksud dengan standar pelayanan adalah...

A Waktu maksimal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan layanan B Daftar pegawai yang bertugas di unit pelayanan publik C Janji penyelenggara kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan terbaik D Besaran biaya yang harus dibayar oleh pengguna jasa E Tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Sesuai Pasal 1 angka 7 UU No. 25 Tahun 2009, standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat.

Materi Terkait: UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Soal 5

Prinsip Good Governance yang menuntut tersedianya informasi yang memadai bagi publik agar dapat memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah adalah...

A Partisipasi B Akuntabilitas C Efektivitas D Keadilan E Transparansi

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan, pelaksanaan, dan hasil-hasil yang dicapai oleh pemerintah.

Materi Terkait: Konsep Good Governance dan Sound Governance

Soal 6

Tujuan utama dari penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia adalah...

A Mengurangi interaksi antara pemerintah dan masyarakat secara total B Mengganti seluruh pegawai negeri dengan sistem kecerdasan buatan C Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas D Meningkatkan penjualan perangkat keras komputer di instansi pemerintah E Memperumit prosedur administrasi agar lebih aman

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Tujuan SPBE (E-Government) adalah untuk meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan dan kualitas layanan publik melalui integrasi teknologi informasi.

Materi Terkait: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Soal 7

Metode Penilaian Dampak Regulasi (Regulatory Impact Assessment/RIA) sangat penting digunakan dalam penyusunan kebijakan dengan tujuan utama untuk...

A Memastikan kebijakan menguntungkan satu pihak saja B Menghilangkan peran stakeholder dalam pengambilan keputusan C Mempersingkat waktu konsultasi publik D Menjustifikasi keputusan yang sudah diambil sebelumnya tanpa data E Menganalisis biaya dan manfaat dari berbagai alternatif kebijakan agar terpilih solusi paling efisien

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

RIA adalah instrumen analitis yang digunakan untuk menilai dampak positif dan negatif (biaya dan manfaat) dari regulasi yang diusulkan atau yang sudah ada.

Materi Terkait: Metode Penilaian Dampak Regulasi (Regulatory Impact Assessment/RIA)

Soal 8

Evidence-Based Policy Making (EBPM) menekankan bahwa kebijakan publik sebaiknya didasarkan pada...

A Bukti-bukti ilmiah dan data objektif yang dihasilkan dari riset dan analisis B Tekanan dari kelompok politik tertentu C Intuisi pimpinan tertinggi D Opini populer di media sosial semata E Tradisi birokrasi yang sudah berjalan puluhan tahun

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

EBPM adalah pendekatan dalam pembuatan kebijakan yang menggunakan bukti terbaik yang tersedia dari penelitian dan data untuk menginformasikan keputusan kebijakan.

Materi Terkait: Konsep Evidence-Based Policy Making (Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti)

Soal 9

Dalam teknik analisis stakeholder, aktor yang memiliki kepentingan (interest) tinggi namun memiliki pengaruh/kekuatan (power) yang rendah sebaiknya ditangani dengan cara...

A Dimonitor secara minimal B Dijaga agar tetap puas (Keep Satisfied) C Diberikan informasi secara berkala (Keep Informed) D Diabaikan sama sekali E Dijadikan mitra utama (Manage Closely)

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan matriks Power/Interest, stakeholder dengan High Interest/Low Power harus 'Keep Informed' agar mereka merasa terlibat dan aspirasi mereka tetap terpantau.

Materi Terkait: Teknik Analisis Stakeholder dan Pemetaan Aktor

Soal 10

Menurut UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, apa yang dimaksud dengan Diskresi?

A Ketentuan mengenai pengangkatan pegawai secara otomatis B Keputusan Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang belum diatur atau aturannya tidak lengkap/tidak jelas C Hak masyarakat untuk menolak keputusan pemerintah D Wewenang pejabat untuk melanggar hukum demi kepentingan pribadi E Instruksi dari atasan yang wajib dilaksanakan meski bertentangan dengan UU

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Diskresi menurut UU 30/2014 adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Materi Terkait: UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Soal 11

Dalam penyusunan Naskah Akademik, metode yang digunakan untuk menganalisis kebutuhan hukum masyarakat dan landasan filosofis, sosiologis, serta yuridis pembentukan peraturan disebut...

A Analisis SWOT B Analisis Deskriptif-Analitis C Metode Yuridis Normatif dan/atau Empiris D Teknik Delbecq E Metode Trial and Error

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Naskah Akademik umumnya menggunakan pendekatan yuridis normatif (studi pustaka hukum) dan empiris (fakta di lapangan) sesuai UU 12/2011 dan UU 13/2022.

Materi Terkait: Penyusunan Telaahan Staf Teknis dan Naskah Akademik

Soal 12

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang benar menurut UU No. 12 Tahun 2011 adalah...

A UUD 1945, UU/Perpu, PP, Perpres, Perda B UUD 1945, Peraturan Menteri, Perda, UU C UUD 1945, Perpres, PP, UU, Tap MPR D Pancasila, UUD 1945, UU, Perda E UUD 1945, Tap MPR, UU/Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Sesuai Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, hierarkinya adalah: 1. UUD 1945, 2. Tap MPR, 3. UU/Perpu, 4. PP, 5. Perpres, 6. Perda Provinsi, 7. Perda Kab/Kota.

Materi Terkait: UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Soal 13

Dalam evaluasi kebijakan, instrumen yang digunakan untuk menjelaskan hubungan logis antara sumber daya (input), kegiatan, keluaran (output), dan hasil (outcome) adalah...

A Logic Model (Model Logika) B Uji Regresi C Analisis Cluster D Diagram Venn E Metode Kualitatif

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Logic Model adalah alat visual yang menunjukkan hubungan logis dari proses program, mulai dari input, aktivitas, output, hingga outcome dan impact.

Materi Terkait: Teknik Monitoring dan Evaluasi (Theory of Change & Logic Model)

Soal 14

Penelaah Teknis Kebijakan seringkali diminta membuat Telaahan Staf. Komponen yang berisi inti persoalan yang perlu dianalisis dalam sebuah Telaahan Staf disebut...

A Saran B Praanggapan C Persoalan/Masalah D Dasar E Fakta-Fakta yang mempengaruhi

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Komponen utama telaahan staf meliputi: Persoalan/Masalah, Praanggapan, Fakta yang mempengaruhi, Analisis, Simpulan, dan Saran.

Materi Terkait: Penyusunan Telaahan Staf Teknis dan Naskah Akademik

Soal 15

Etika birokrasi menekankan bahwa penyelenggara negara harus memiliki integritas. Contoh perilaku yang mencerminkan etika birokrasi dalam pelayanan publik adalah...

A Membocorkan rahasia negara kepada media untuk popularitas B Menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi di akhir pekan C Mendahulukan kerabat dalam antrean pelayanan D Menolak segala bentuk suap dan bertindak transparan sesuai aturan E Menerima gratifikasi sebagai tanda terima kasih

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Etika birokrasi mencakup integritas, kejujuran, dan kepatuhan pada peraturan, termasuk menolak praktik KKN.

Materi Terkait: Prinsip Dasar Administrasi Publik dan Etika Birokrasi

Soal 16

Dalam riset sosial, jika seorang Penelaah Teknis Kebijakan ingin mengetahui pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara angka dan statistik, maka metode yang digunakan adalah...

A Fenomenologi B Etnografi C Kuantitatif D Studi Kasus E Kualitatif

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Metode kuantitatif berfokus pada data numerik, statistik, dan pengujian hubungan antar variabel.

Materi Terkait: Metodologi Riset Sosial dan Teknik Pengolahan Data

Soal 17

Konsep Sound Governance memiliki cakupan yang lebih luas dari Good Governance karena juga memperhatikan...

A Penghapusan seluruh sistem birokrasi B Kepentingan elit politik saja C Kepatuhan pada hukum internasional tanpa syarat D Dimensi inovasi, manajemen krisis, dan kualitas administrasi yang dinamis E Hanya efisiensi anggaran

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sound Governance (Ali Farazmand) melengkapi Good Governance dengan dimensi struktur, proses, nilai, dan kemampuan manajemen dalam menghadapi tantangan global dan krisis.

Materi Terkait: Konsep Good Governance dan Sound Governance

Soal 18

Teori Rational Choice dalam kebijakan publik berasumsi bahwa aktor kebijakan bertindak berdasarkan...

A Emosi semata B Kalkulasi biaya dan manfaat untuk memaksimalkan kepentingan/utilitas C Kebetulan tanpa perencanaan D Kepatuhan buta pada aturan lama E Perintah dari alam bawah sadar

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Teori Pilihan Rasional berasumsi bahwa individu/aktor adalah pemaksimal utilitas yang membuat keputusan berdasarkan pertimbangan rasional atas pilihan yang tersedia.

Materi Terkait: Teori Kebijakan Publik (Institusional, Elite, Group, dan Rational Choice)

Soal 19

Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang mengatur secara spesifik tentang pedoman umum analisis kebijakan seringkali merujuk pada standar kompetensi. Salah satu kompetensi kunci seorang analis/penelaah kebijakan adalah...

A Kemampuan melakukan audit keuangan independen B Keahlian dalam bela diri C Kemampuan komunikasi publik dan advokasi kebijakan D Keahlian dalam pemrograman komputer tingkat mahir E Kemampuan fisik yang sangat kuat

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Kompetensi analis kebijakan menurut Perlan meliputi kemampuan analisis masalah dan kemampuan politis (komunikasi/advokasi).

Materi Terkait: Peraturan LAN RI tentang Analisis Kebijakan

Soal 20

Apa yang dimaksud dengan 'Meaningful Participation' (Partisipasi Bermakna) dalam UU No. 13 Tahun 2022?

A Hak masyarakat untuk didengar pendapatnya, dipertimbangkan pendapatnya, dan mendapatkan penjelasan atas masukan yang diberikan B Partisipasi yang dilakukan melalui media sosial saja C Hak masyarakat untuk membatalkan UU secara sepihak D Masyarakat hanya diundang tanpa didengar E Pemerintah wajib mendengarkan masukan masyarakat meskipun tidak dipertimbangkan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Putusan MK dan UU 13/2022, partisipasi bermakna mencakup 3 hak: Right to be heard, Right to be considered, dan Right to be explained.

Materi Terkait: UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Soal 21

PRO

Teori Elite dalam kebijakan publik berpendapat bahwa kebijakan publik sebenarnya mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan dari...

A Aparatur sipil negara tingkat rendah B Seluruh rakyat secara konsensus C Masyarakat luas (grassroots) D Kelompok minoritas yang berkuasa (the few who have power) E Organisasi internasional saja

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Teori Elite menyatakan bahwa kebijakan publik tidak ditentukan oleh massa, melainkan oleh sekelompok kecil orang (elite) yang memiliki kekuasaan, kekayaan, atau posisi tinggi.

Materi Terkait: Teori Kebijakan Publik (Institusional, Elite, Group, dan Rational Choice)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 22

PRO

Dalam UU No. 20 Tahun 2023, sistem merit didefinisikan sebagai penyelenggaraan manajemen ASN berdasarkan pada...

A Kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan B Kesamaan daerah asal dan suku bangsa C Kepemilikan modal atau kekayaan pegawai D Lama masa kerja tanpa melihat kualitas hasil pekerjaan E Kedekatan personal dengan pejabat pembina kepegawaian

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Definisi sistem merit dalam UU 20/2023 tetap menekankan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai dasar objektif manajemen ASN.

Materi Terkait: Regulasi ASN (UU No. 20 Tahun 2023)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 23

PRO

Salah satu dimensi dalam Arsitektur SPBE Nasional yang berfungsi sebagai landasan untuk keterhubungan antar layanan adalah...

A Infrastruktur SPBE B Data dan Informasi C Keamanan SPBE D Proses Bisnis E Aplikasi SPBE

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Data dan informasi yang terintegrasi (melalui Satu Data Indonesia) menjadi kunci keterhubungan antar layanan dalam arsitektur SPBE sesuai Perpres 95/2018.

Materi Terkait: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 24

PRO

Dalam teori evaluasi, perbedaan mendasar antara 'Theory of Change' (ToC) dan 'Logic Model' adalah...

A Keduanya adalah istilah yang sama persis tanpa perbedaan B ToC menjelaskan asumsi dan jalur kausalitas 'mengapa' suatu perubahan terjadi, sedangkan Logic Model lebih fokus pada representasi grafis hubungan input-output C Logic Model lebih kompleks daripada ToC D ToC tidak memerlukan data empiris E Logic Model hanya digunakan untuk proyek kecil

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Theory of Change (ToC) menggali lebih dalam tentang asumsi dan prasyarat terjadinya perubahan, sementara Logic Model lebih bersifat operasional dan linear (Input-Activity-Output-Outcome).

Materi Terkait: Teknik Monitoring dan Evaluasi (Theory of Change & Logic Model)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 25

PRO

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009, masyarakat dapat mengajukan pengaduan pelayanan publik kepada penyelenggara atau Ombudsman. Berapa lama waktu maksimal bagi penyelenggara untuk menyelesaikan pengaduan sejak berkas dinyatakan lengkap?

A 14 hari kerja B 90 hari kerja C 30 hari kerja D 60 hari kerja E 7 hari kerja

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Secara umum, penyelesaian pengaduan oleh penyelenggara pelayanan publik diatur dalam jangka waktu tertentu (biasanya detailnya diatur dalam PP turunan, namun UU 25/2009 menekankan prinsip kecepatan). Berdasarkan peraturan pelaksanaan, batas penyelesaian substansif sering kali merujuk pada 60 hari kerja jika melalui Ombudsman atau mekanisme formal tertentu.

Materi Terkait: UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 26

PRO

Dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti (EBPM), terdapat 'Hierarchy of Evidence'. Jenis bukti yang dianggap memiliki kekuatan tertinggi dalam analisis dampak kebijakan adalah...

A Laporan berita media massa B Survei kepuasan pelanggan secara acak C Studi kasus tunggal D Opini pakar secara personal E Meta-analysis dan Systematic Reviews dari hasil-hasil penelitian

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Meta-analysis dan Systematic Reviews berada di puncak piramida bukti karena mensintesis berbagai penelitian berkualitas tinggi untuk memberikan kesimpulan yang kuat.

Materi Terkait: Konsep Evidence-Based Policy Making (Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 27

PRO

Pejabat Pemerintahan dapat dikenai sanksi administratif jika tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sesuai UU 30/2014. Sanksi terberat yang dapat dijatuhkan adalah...

A Penurunan pangkat satu tingkat B Pemberhentian tetap dengan atau tidak atas permintaan sendiri C Teguran tertulis D Teguran lisan E Penundaan kenaikan gaji berkala

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

UU 30/2014 mengatur sanksi administratif ringan, sedang, dan berat. Pelanggaran berat seperti pengabaian putusan pengadilan atau penyalahgunaan wewenang fatal bisa berujung pada pemberhentian.

Materi Terkait: UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 28

PRO

Dalam teknik pengolahan data riset kebijakan, 'Triangulasi' dilakukan dengan tujuan untuk...

A Mempersingkat waktu penelitian B Membuat grafik yang berwarna-warni C Meningkatkan validitas data dengan menggunakan berbagai sumber, metode, atau peneliti D Mengurangi jumlah sampel penelitian E Menghitung rata-rata skor jawaban responden

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding.

Materi Terkait: Metodologi Riset Sosial dan Teknik Pengolahan Data

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 29

PRO

Penelaah Teknis Kebijakan harus memahami instrumen RIA. Salah satu kriteria penting dalam RIA adalah 'Efficiency'. Apa yang dimaksud dengan kriteria ini?

A Kemudahan dalam membaca dokumen regulasi B Apakah kebijakan tersebut sudah ditandatangani presiden C Apakah kebijakan tersebut populer di mata publik D Perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan E Sejauh mana tujuan kebijakan tercapai

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Efisiensi dalam analisis kebijakan berarti mencapai hasil maksimal dengan biaya/input minimal, atau memaksimalkan net-benefit.

Materi Terkait: Metode Penilaian Dampak Regulasi (Regulatory Impact Assessment/RIA)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 30

PRO

Menurut UU No. 12 Tahun 2011, yang dimaksud dengan Peraturan Pemerintah (PP) adalah...

A Peraturan yang dibuat oleh Menteri untuk teknis kementerian B Peraturan yang mengatur tata tertib anggota MPR C Peraturan yang dibuat oleh DPR bersama Presiden D Peraturan yang bersifat lokal untuk daerah provinsi E Peraturan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Definisi PP sesuai UU 12/2011 Pasal 1 angka 5: Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Materi Terkait: UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 31

PRO

Salah satu prinsip etika birokrasi dalam administrasi publik menurut Denhardt dalam 'The New Public Service' adalah...

A Hanya patuh pada instruksi politik pimpinan B Privatisasi seluruh layanan publik C Melayani warga negara (citizens), bukan pelanggan (customers) D Fokus pada efisiensi ekonomi di atas segalanya E Melayani pelanggan (customers) seperti dalam bisnis

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

New Public Service (NPS) menekankan bahwa peran pemerintah adalah melayani warga negara dan mencari kepentingan publik, bukan sekadar memperlakukan warga sebagai 'pelanggan' (NPM).

Materi Terkait: Prinsip Dasar Administrasi Publik dan Etika Birokrasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 32

PRO

Dalam menyusun Telaahan Staf, bagian 'Analisis' seharusnya berisi...

A Hanya satu paragraf yang berisi setuju atau tidak setuju B Pembahasan secara logis tentang kaitan antar fakta, teori, dan konsekuensi dari pilihan tindakan C Daftar hadir peserta rapat D Lampiran kuitansi anggaran E Latar belakang pendidikan penulis

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Analisis merupakan inti telaahan yang membedah masalah menggunakan fakta dan teori untuk menghasilkan simpulan.

Materi Terkait: Penyusunan Telaahan Staf Teknis dan Naskah Akademik

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 33

PRO

Manajemen ASN dalam UU 20/2023 menghapus kategori PNS dan PPPK dan menggantinya dengan istilah tunggal Pegawai ASN. Salah satu hak baru yang ditekankan secara setara bagi seluruh ASN adalah...

A Hak mendapatkan mobil dinas bagi semua staf B Hak untuk memegang jabatan politik tanpa mundur C Hak untuk bekerja tanpa evaluasi kinerja D Hak atas pengembangan kompetensi E Hak untuk melakukan demonstrasi

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

UU 20/2023 Pasal 21 menyatakan Pegawai ASN berhak memperoleh pengembangan kompetensi sebagai bagian dari penghargaan dan pengakuan.

Materi Terkait: Regulasi ASN (UU No. 20 Tahun 2023)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 34

PRO

Dalam evaluasi kebijakan, kriteria 'Effectiveness' (Efektivitas) diukur berdasarkan...

A Berapa banyak uang yang dihemat B Kesesuaian dengan prosedur administrasi keuangan C Kecepatan waktu pelaksanaan D Jumlah pegawai yang terlibat E Sejauh mana output yang dihasilkan mampu mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Efektivitas berfokus pada hasil (hasil/tujuan), berbeda dengan efisiensi yang berfokus pada perbandingan input/output.

Materi Terkait: Teori Siklus Kebijakan (Agenda Setting hingga Evaluasi)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 35

PRO

Pada teknik pemetaan aktor, aktor yang memiliki 'Low Power' dan 'Low Interest' dikategorikan sebagai...

A Players B Key Stakeholders C Subjects D Crowd (Bystanders) E Context Setters

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Aktor dengan Power rendah dan Interest rendah biasanya disebut sebagai 'Crowd' yang hanya perlu dimonitor dengan upaya minimal.

Materi Terkait: Teknik Analisis Stakeholder dan Pemetaan Aktor

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 36

PRO

Apa yang dimaksud dengan 'Interoperabilitas' dalam konteks SPBE?

A Penerapan tanda tangan basah pada dokumen digital B Kemampuan perangkat keras untuk tahan air C Kewajiban mengganti aplikasi setiap tahun D Sistem yang hanya bisa dibuka oleh satu orang admin E Kemampuan sistem elektronik untuk saling berbagi data dan informasi secara lancar antar instansi

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Interoperabilitas SPBE adalah koordinasi dan kolaborasi antar sistem agar bisa saling berkomunikasi dan bertukar data.

Materi Terkait: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 37

PRO

Dalam metodologi riset, teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih disebut...

A Probability Sampling (Random Sampling) B Quota Sampling C Purposive Sampling D Convenience Sampling E Snowball Sampling

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Probability sampling memastikan generalisasi hasil penelitian karena setiap anggota populasi memiliki probabilitas yang sama untuk menjadi sampel.

Materi Terkait: Metodologi Riset Sosial dan Teknik Pengolahan Data

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 38

PRO

Menurut UU No. 30 Tahun 2014, jika seorang pejabat melakukan tindakan yang melampaui masa jabatan atau melampaui batas wilayah berlakunya wewenang, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai...

A Maladministrasi B Mencampuradukkan Wewenang C Penyalahgunaan Wewenang D Tindakan Sewenang-wenang E Melampaui Wewenang

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Melampaui wewenang (Pasal 18 UU 30/2014) mencakup melampaui masa jabatan, wilayah, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Materi Terkait: UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 39

PRO

Naskah Akademik merupakan persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Perda. Bab dalam Naskah Akademik yang membahas mengenai sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan, dan arah pengaturan adalah...

A Bab I: Pendahuluan B Bab IV: Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis C Bab VI: Penutup D Bab II: Kajian Teoritis dan Praktik Empiris E Bab V: Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Sesuai Lampiran UU 12/2011, Bab V memuat pokok-pokok pikiran mengenai substansi yang akan diatur dalam regulasi tersebut.

Materi Terkait: Penyusunan Telaahan Staf Teknis dan Naskah Akademik

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 40

PRO

Teori Kebijakan Publik yang menekankan bahwa kebijakan cenderung tidak berubah secara drastis, melainkan hanya mengalami modifikasi kecil dari kebijakan sebelumnya disebut...

A Model Sistem B Model Garbage Can C Model Institusional D Model Inkremental E Model Rasional-Komprehensif

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Model Inkremental (Charles Lindblom) memandang kebijakan sebagai variasi atau kelanjutan dari kebijakan masa lalu dengan perubahan sedikit demi sedikit.

Materi Terkait: Teori Kebijakan Publik (Institusional, Elite, Group, dan Rational Choice)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 41

PRO

Dalam pengolahan data kualitatif, proses menyederhanakan data yang sangat banyak ke dalam kategori-kategori tertentu untuk mencari pola disebut...

A Estimasi B Tabulasi C Koding (Coding) D Normalisasi E Transformasi Logaritmik

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Koding adalah proses pemberian label atau kategori pada segmen data teks untuk memudahkan analisis pola tema dalam riset kualitatif.

Materi Terkait: Metodologi Riset Sosial dan Teknik Pengolahan Data

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Indikator kinerja dalam Logic Model yang mengukur manfaat jangka menengah (medium-term) dari sebuah kebijakan setelah output dihasilkan disebut sebagai...

A Output B Outcome C Input D Activity E Impact

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Outcome adalah perubahan perilaku, kondisi, atau manfaat yang dirasakan target grup sebagai hasil langsung dari penggunaan output.

Materi Terkait: Teknik Monitoring dan Evaluasi (Theory of Change & Logic Model)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Manakah pernyataan yang paling tepat mengenai 'Digital Talent' dalam UU No. 20 Tahun 2023?

A Seluruh pekerjaan ASN akan digantikan oleh aplikasi per 2026 B Hanya pegawai IT yang wajib melek teknologi C ASN dilarang menggunakan gadget saat jam kerja D Pengembangan talenta ASN dilakukan untuk mempercepat transformasi digital dan mendukung kemudahan mobilitas talenta secara nasional E ASN hanya perlu bisa mengetik di komputer

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

UU 20/2023 sangat menekankan transformasi digital dan manajemen talenta untuk menciptakan ASN yang kompetitif secara digital.

Materi Terkait: Regulasi ASN (UU No. 20 Tahun 2023)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Kriteria penilaian kebijakan publik yang melihat apakah manfaat dari suatu kebijakan didistribusikan secara adil di antara berbagai kelompok masyarakat disebut...

A Ekuitas (Equity) B Ketepatan (Appropriateness) C Efisiensi D Efektivitas E Responsivitas

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Ekuitas berkaitan dengan keadilan dan distribusi dampak kebijakan antar individu atau kelompok yang berbeda.

Materi Terkait: Teori Siklus Kebijakan (Agenda Setting hingga Evaluasi)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Pada UU No. 25 Tahun 2009, 'Maklumat Pelayanan' adalah...

A Surat keputusan pengangkatan kepala dinas B Daftar hadir masyarakat dalam rapat desa C Sanksi bagi pegawai yang terlambat D Pernyataan tertulis yang berisi kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan E Laporan keuangan tahunan instansi

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Maklumat Pelayanan merupakan bentuk komitmen penyelenggara pelayanan publik terhadap standar yang telah ditetapkan.

Materi Terkait: UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Penelaah Teknis Kebijakan perlu memahami 'Institutional Theory'. Dalam model ini, kebijakan publik dipahami sebagai...

A Hasil perjuangan individu yang kuat B Hanya merupakan opini dari pimpinan lembaga C Sesuatu yang terjadi tanpa peran pemerintah D Aktivitas lembaga pemerintahan yang dilegitimasi oleh struktur organisasi dan hukum E Hasil murni dari perhitungan ekonomi pasar

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Model institusional menekankan bahwa kebijakan publik ditentukan, dilaksanakan, dan dipaksakan oleh lembaga-lembaga pemerintah.

Materi Terkait: Teori Kebijakan Publik (Institusional, Elite, Group, dan Rational Choice)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Dalam analisis RIA, langkah 'Consultation' bertujuan untuk...

A Mengganti proses pemungutan suara di DPR B Memaksakan kehendak pemerintah kepada pengusaha C Mendapatkan masukan dari stakeholder untuk memvalidasi data dan mendapatkan perspektif lain tentang dampak kebijakan D Membayar konsultan luar negeri E Menyembunyikan dampak negatif kebijakan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Konsultasi stakeholder dalam RIA memastikan transparansi dan keakuratan analisis dampak dari berbagai sudut pandang.

Materi Terkait: Metode Penilaian Dampak Regulasi (Regulatory Impact Assessment/RIA)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Berdasarkan Peraturan LAN RI, seorang Analis/Penelaah Kebijakan harus mampu melakukan 'Policy Advocacy'. Apa inti dari kegiatan ini?

A Menghapus kebijakan yang sudah ada B Menuntut pemerintah di pengadilan C Mempromosikan dan meyakinkan pengambil keputusan serta stakeholder terhadap rekomendasi kebijakan yang diberikan D Mencari kesalahan administrasi di instansi lain E Menulis buku tentang sejarah negara

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Advokasi kebijakan adalah upaya komunikasi strategis untuk memastikan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti dapat diadopsi oleh pembuat kebijakan.

Materi Terkait: Peraturan LAN RI tentang Analisis Kebijakan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

Metode riset yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam satu penelitian kebijakan disebut...

A Experimental Design B Historical Research C Mixed Methods D Meta-analysis E Mono-method

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Mixed methods digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif dengan memadukan kedalaman data kualitatif dan generalisasi data kuantitatif.

Materi Terkait: Metodologi Riset Sosial dan Teknik Pengolahan Data

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

UU No. 30 Tahun 2014 mewajibkan Pejabat Pemerintahan untuk mematuhi AUPB. Salah satu prinsip dalam AUPB yang melarang pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan adalah...

A Asas Kepastian Hukum B Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang C Asas Kepentingan Umum D Asas Kecermatan E Asas Keterbukaan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang (pasal 10 ayat 1 huruf e) menekankan bahwa wewenang harus digunakan sesuai tujuan pemberian wewenang tersebut (tidak terjadi 'detournement de pouvoir').

Materi Terkait: UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh