SKB CPNS Penelaah Teknis Kebijakan 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Penelaah Teknis Kebijakan, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Penelaah Teknis Kebijakan, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Penelaah Teknis Kebijakan
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Penelaah Teknis Kebijakan berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Penelaah Teknis Kebijakan
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Penelaah Teknis Kebijakan, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Penelaah Teknis Kebijakan. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Penelaah Teknis Kebijakan
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Penelaah Teknis Kebijakan.
Soal 1
Dalam teori kebijakan publik, model yang memandang bahwa kebijakan merupakan hasil dari keseimbangan yang dicapai melalui perjuangan antar kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat disebut sebagai...
A. Teori Institusional
B. Teori Elite
C. Teori Pilihan Rasional
D. Teori Kelompok (Group Theory)
E. Teori Inkremental
Jawaban: D
Teori Kelompok (Group Theory) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah produk dari kompetisi dan negosiasi antar berbagai kelompok kepentingan yang berusaha mempengaruhi pemerintah demi keuntungan masing-masing.
Soal 2
Menurut UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, salah satu prinsip yang mendasari penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN adalah 'Netralitas'. Apa yang dimaksud dengan netralitas dalam konteks ini?
A. Setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun
B. ASN bekerja hanya berdasarkan instruksi lisan dari atasan langsung
C. ASN bebas menentukan pilihan politik secara terbuka di media sosial
D. ASN dibolehkan terlibat dalam kampanye selama tidak jam kerja
E. ASN wajib mengikuti arahan pimpinan partai politik pemenang pemilu
Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2023, Asas Netralitas berarti setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
Soal 3
Tahapan dalam siklus kebijakan di mana para pembuat kebijakan menentukan masalah mana yang akan mendapatkan perhatian serius dan masuk ke dalam daftar prioritas untuk diselesaikan disebut...
A. Agenda Setting (Penyusunan Agenda)
B. Formulasi Kebijakan
C. Evaluasi Kebijakan
D. Legitimasi Kebijakan
E. Implementasi Kebijakan
Jawaban: A
Agenda setting adalah fase pertama dalam siklus kebijakan di mana masalah-masalah publik dipilih untuk dibahas dan masuk ke dalam agenda pemerintah.
Soal 4
Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009, yang dimaksud dengan standar pelayanan adalah...
A. Waktu maksimal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan layanan
B. Daftar pegawai yang bertugas di unit pelayanan publik
C. Janji penyelenggara kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan terbaik
D. Besaran biaya yang harus dibayar oleh pengguna jasa
E. Tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan
Jawaban: E
Sesuai Pasal 1 angka 7 UU No. 25 Tahun 2009, standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat.
Soal 5
Prinsip Good Governance yang menuntut tersedianya informasi yang memadai bagi publik agar dapat memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah adalah...
A. Partisipasi
B. Akuntabilitas
C. Efektivitas
D. Keadilan
E. Transparansi
Jawaban: E
Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan, pelaksanaan, dan hasil-hasil yang dicapai oleh pemerintah.
Soal 6
Tujuan utama dari penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia adalah...
A. Mengurangi interaksi antara pemerintah dan masyarakat secara total
B. Mengganti seluruh pegawai negeri dengan sistem kecerdasan buatan
C. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas
D. Meningkatkan penjualan perangkat keras komputer di instansi pemerintah
E. Memperumit prosedur administrasi agar lebih aman
Jawaban: C
Tujuan SPBE (E-Government) adalah untuk meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan dan kualitas layanan publik melalui integrasi teknologi informasi.
Soal 7
Metode Penilaian Dampak Regulasi (Regulatory Impact Assessment/RIA) sangat penting digunakan dalam penyusunan kebijakan dengan tujuan utama untuk...
A. Memastikan kebijakan menguntungkan satu pihak saja
B. Menghilangkan peran stakeholder dalam pengambilan keputusan
C. Mempersingkat waktu konsultasi publik
D. Menjustifikasi keputusan yang sudah diambil sebelumnya tanpa data
E. Menganalisis biaya dan manfaat dari berbagai alternatif kebijakan agar terpilih solusi paling efisien
Jawaban: E
RIA adalah instrumen analitis yang digunakan untuk menilai dampak positif dan negatif (biaya dan manfaat) dari regulasi yang diusulkan atau yang sudah ada.
Soal 8
Evidence-Based Policy Making (EBPM) menekankan bahwa kebijakan publik sebaiknya didasarkan pada...
A. Bukti-bukti ilmiah dan data objektif yang dihasilkan dari riset dan analisis
B. Tekanan dari kelompok politik tertentu
C. Intuisi pimpinan tertinggi
D. Opini populer di media sosial semata
E. Tradisi birokrasi yang sudah berjalan puluhan tahun
Jawaban: A
EBPM adalah pendekatan dalam pembuatan kebijakan yang menggunakan bukti terbaik yang tersedia dari penelitian dan data untuk menginformasikan keputusan kebijakan.
Soal 9
Dalam teknik analisis stakeholder, aktor yang memiliki kepentingan (interest) tinggi namun memiliki pengaruh/kekuatan (power) yang rendah sebaiknya ditangani dengan cara...
A. Dimonitor secara minimal
B. Dijaga agar tetap puas (Keep Satisfied)
C. Diberikan informasi secara berkala (Keep Informed)
D. Diabaikan sama sekali
E. Dijadikan mitra utama (Manage Closely)
Jawaban: C
Berdasarkan matriks Power/Interest, stakeholder dengan High Interest/Low Power harus 'Keep Informed' agar mereka merasa terlibat dan aspirasi mereka tetap terpantau.
Soal 10
Menurut UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, apa yang dimaksud dengan Diskresi?
A. Ketentuan mengenai pengangkatan pegawai secara otomatis
B. Keputusan Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang belum diatur atau aturannya tidak lengkap/tidak jelas
C. Hak masyarakat untuk menolak keputusan pemerintah
D. Wewenang pejabat untuk melanggar hukum demi kepentingan pribadi
E. Instruksi dari atasan yang wajib dilaksanakan meski bertentangan dengan UU
Jawaban: B
Diskresi menurut UU 30/2014 adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.
Soal 11
Dalam penyusunan Naskah Akademik, metode yang digunakan untuk menganalisis kebutuhan hukum masyarakat dan landasan filosofis, sosiologis, serta yuridis pembentukan peraturan disebut...
A. Analisis SWOT
B. Analisis Deskriptif-Analitis
C. Metode Yuridis Normatif dan/atau Empiris
D. Teknik Delbecq
E. Metode Trial and Error
Jawaban: C
Naskah Akademik umumnya menggunakan pendekatan yuridis normatif (studi pustaka hukum) dan empiris (fakta di lapangan) sesuai UU 12/2011 dan UU 13/2022.
Soal 12
Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang benar menurut UU No. 12 Tahun 2011 adalah...
A. UUD 1945, UU/Perpu, PP, Perpres, Perda
B. UUD 1945, Peraturan Menteri, Perda, UU
C. UUD 1945, Perpres, PP, UU, Tap MPR
D. Pancasila, UUD 1945, UU, Perda
E. UUD 1945, Tap MPR, UU/Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota
Jawaban: E
Sesuai Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, hierarkinya adalah: 1. UUD 1945, 2. Tap MPR, 3. UU/Perpu, 4. PP, 5. Perpres, 6. Perda Provinsi, 7. Perda Kab/Kota.
Soal 13
Dalam evaluasi kebijakan, instrumen yang digunakan untuk menjelaskan hubungan logis antara sumber daya (input), kegiatan, keluaran (output), dan hasil (outcome) adalah...
A. Logic Model (Model Logika)
B. Uji Regresi
C. Analisis Cluster
D. Diagram Venn
E. Metode Kualitatif
Jawaban: A
Logic Model adalah alat visual yang menunjukkan hubungan logis dari proses program, mulai dari input, aktivitas, output, hingga outcome dan impact.
Soal 14
Penelaah Teknis Kebijakan seringkali diminta membuat Telaahan Staf. Komponen yang berisi inti persoalan yang perlu dianalisis dalam sebuah Telaahan Staf disebut...
A. Saran
B. Praanggapan
C. Persoalan/Masalah
D. Dasar
E. Fakta-Fakta yang mempengaruhi
Jawaban: C
Komponen utama telaahan staf meliputi: Persoalan/Masalah, Praanggapan, Fakta yang mempengaruhi, Analisis, Simpulan, dan Saran.
Soal 15
Etika birokrasi menekankan bahwa penyelenggara negara harus memiliki integritas. Contoh perilaku yang mencerminkan etika birokrasi dalam pelayanan publik adalah...
A. Membocorkan rahasia negara kepada media untuk popularitas
B. Menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi di akhir pekan
C. Mendahulukan kerabat dalam antrean pelayanan
D. Menolak segala bentuk suap dan bertindak transparan sesuai aturan
E. Menerima gratifikasi sebagai tanda terima kasih
Jawaban: D
Etika birokrasi mencakup integritas, kejujuran, dan kepatuhan pada peraturan, termasuk menolak praktik KKN.
Soal 16
Dalam riset sosial, jika seorang Penelaah Teknis Kebijakan ingin mengetahui pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara angka dan statistik, maka metode yang digunakan adalah...
A. Fenomenologi
B. Etnografi
C. Kuantitatif
D. Studi Kasus
E. Kualitatif
Jawaban: C
Metode kuantitatif berfokus pada data numerik, statistik, dan pengujian hubungan antar variabel.
Soal 17
Konsep Sound Governance memiliki cakupan yang lebih luas dari Good Governance karena juga memperhatikan...
A. Penghapusan seluruh sistem birokrasi
B. Kepentingan elit politik saja
C. Kepatuhan pada hukum internasional tanpa syarat
D. Dimensi inovasi, manajemen krisis, dan kualitas administrasi yang dinamis
E. Hanya efisiensi anggaran
Jawaban: D
Sound Governance (Ali Farazmand) melengkapi Good Governance dengan dimensi struktur, proses, nilai, dan kemampuan manajemen dalam menghadapi tantangan global dan krisis.
Soal 18
Teori Rational Choice dalam kebijakan publik berasumsi bahwa aktor kebijakan bertindak berdasarkan...
A. Emosi semata
B. Kalkulasi biaya dan manfaat untuk memaksimalkan kepentingan/utilitas
C. Kebetulan tanpa perencanaan
D. Kepatuhan buta pada aturan lama
E. Perintah dari alam bawah sadar
Jawaban: B
Teori Pilihan Rasional berasumsi bahwa individu/aktor adalah pemaksimal utilitas yang membuat keputusan berdasarkan pertimbangan rasional atas pilihan yang tersedia.
Soal 19
Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang mengatur secara spesifik tentang pedoman umum analisis kebijakan seringkali merujuk pada standar kompetensi. Salah satu kompetensi kunci seorang analis/penelaah kebijakan adalah...
A. Kemampuan melakukan audit keuangan independen
B. Keahlian dalam bela diri
C. Kemampuan komunikasi publik dan advokasi kebijakan
D. Keahlian dalam pemrograman komputer tingkat mahir
E. Kemampuan fisik yang sangat kuat
Jawaban: C
Kompetensi analis kebijakan menurut Perlan meliputi kemampuan analisis masalah dan kemampuan politis (komunikasi/advokasi).
Soal 20
Apa yang dimaksud dengan 'Meaningful Participation' (Partisipasi Bermakna) dalam UU No. 13 Tahun 2022?
A. Hak masyarakat untuk didengar pendapatnya, dipertimbangkan pendapatnya, dan mendapatkan penjelasan atas masukan yang diberikan
B. Partisipasi yang dilakukan melalui media sosial saja
C. Hak masyarakat untuk membatalkan UU secara sepihak
D. Masyarakat hanya diundang tanpa didengar
E. Pemerintah wajib mendengarkan masukan masyarakat meskipun tidak dipertimbangkan
Jawaban: A
Berdasarkan Putusan MK dan UU 13/2022, partisipasi bermakna mencakup 3 hak: Right to be heard, Right to be considered, dan Right to be explained.
Soal 21 Premium
Teori Elite dalam kebijakan publik berpendapat bahwa kebijakan publik sebenarnya mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan dari...
A. Aparatur sipil negara tingkat rendah
B. Seluruh rakyat secara konsensus
C. Masyarakat luas (grassroots)
D. Kelompok minoritas yang berkuasa (the few who have power)
E. Organisasi internasional saja
Soal 22 Premium
Dalam UU No. 20 Tahun 2023, sistem merit didefinisikan sebagai penyelenggaraan manajemen ASN berdasarkan pada...
A. Kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan
B. Kesamaan daerah asal dan suku bangsa
C. Kepemilikan modal atau kekayaan pegawai
D. Lama masa kerja tanpa melihat kualitas hasil pekerjaan
E. Kedekatan personal dengan pejabat pembina kepegawaian
Soal 23 Premium
Salah satu dimensi dalam Arsitektur SPBE Nasional yang berfungsi sebagai landasan untuk keterhubungan antar layanan adalah...
A. Infrastruktur SPBE
B. Data dan Informasi
C. Keamanan SPBE
D. Proses Bisnis
E. Aplikasi SPBE
Soal 24 Premium
Dalam teori evaluasi, perbedaan mendasar antara 'Theory of Change' (ToC) dan 'Logic Model' adalah...
A. Keduanya adalah istilah yang sama persis tanpa perbedaan
B. ToC menjelaskan asumsi dan jalur kausalitas 'mengapa' suatu perubahan terjadi, sedangkan Logic Model lebih fokus pada representasi grafis hubungan input-output
C. Logic Model lebih kompleks daripada ToC
D. ToC tidak memerlukan data empiris
E. Logic Model hanya digunakan untuk proyek kecil
Soal 25 Premium
Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009, masyarakat dapat mengajukan pengaduan pelayanan publik kepada penyelenggara atau Ombudsman. Berapa lama waktu maksimal bagi penyelenggara untuk menyelesaikan pengaduan sejak berkas dinyatakan lengkap?
A. 14 hari kerja
B. 90 hari kerja
C. 30 hari kerja
D. 60 hari kerja
E. 7 hari kerja
Soal 26 Premium
Dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti (EBPM), terdapat 'Hierarchy of Evidence'. Jenis bukti yang dianggap memiliki kekuatan tertinggi dalam analisis dampak kebijakan adalah...
A. Laporan berita media massa
B. Survei kepuasan pelanggan secara acak
C. Studi kasus tunggal
D. Opini pakar secara personal
E. Meta-analysis dan Systematic Reviews dari hasil-hasil penelitian
Soal 27 Premium
Pejabat Pemerintahan dapat dikenai sanksi administratif jika tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sesuai UU 30/2014. Sanksi terberat yang dapat dijatuhkan adalah...
A. Penurunan pangkat satu tingkat
B. Pemberhentian tetap dengan atau tidak atas permintaan sendiri
C. Teguran tertulis
D. Teguran lisan
E. Penundaan kenaikan gaji berkala
Soal 28 Premium
Dalam teknik pengolahan data riset kebijakan, 'Triangulasi' dilakukan dengan tujuan untuk...
A. Mempersingkat waktu penelitian
B. Membuat grafik yang berwarna-warni
C. Meningkatkan validitas data dengan menggunakan berbagai sumber, metode, atau peneliti
D. Mengurangi jumlah sampel penelitian
E. Menghitung rata-rata skor jawaban responden
Soal 29 Premium
Penelaah Teknis Kebijakan harus memahami instrumen RIA. Salah satu kriteria penting dalam RIA adalah 'Efficiency'. Apa yang dimaksud dengan kriteria ini?
A. Kemudahan dalam membaca dokumen regulasi
B. Apakah kebijakan tersebut sudah ditandatangani presiden
C. Apakah kebijakan tersebut populer di mata publik
D. Perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan
E. Sejauh mana tujuan kebijakan tercapai
Soal 30 Premium
Menurut UU No. 12 Tahun 2011, yang dimaksud dengan Peraturan Pemerintah (PP) adalah...
A. Peraturan yang dibuat oleh Menteri untuk teknis kementerian
B. Peraturan yang mengatur tata tertib anggota MPR
C. Peraturan yang dibuat oleh DPR bersama Presiden
D. Peraturan yang bersifat lokal untuk daerah provinsi
E. Peraturan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya
Soal 31 Premium
Salah satu prinsip etika birokrasi dalam administrasi publik menurut Denhardt dalam 'The New Public Service' adalah...
A. Hanya patuh pada instruksi politik pimpinan
B. Privatisasi seluruh layanan publik
C. Melayani warga negara (citizens), bukan pelanggan (customers)
D. Fokus pada efisiensi ekonomi di atas segalanya
E. Melayani pelanggan (customers) seperti dalam bisnis
Soal 32 Premium
Dalam menyusun Telaahan Staf, bagian 'Analisis' seharusnya berisi...
A. Hanya satu paragraf yang berisi setuju atau tidak setuju
B. Pembahasan secara logis tentang kaitan antar fakta, teori, dan konsekuensi dari pilihan tindakan
C. Daftar hadir peserta rapat
D. Lampiran kuitansi anggaran
E. Latar belakang pendidikan penulis
Soal 33 Premium
Manajemen ASN dalam UU 20/2023 menghapus kategori PNS dan PPPK dan menggantinya dengan istilah tunggal Pegawai ASN. Salah satu hak baru yang ditekankan secara setara bagi seluruh ASN adalah...
A. Hak mendapatkan mobil dinas bagi semua staf
B. Hak untuk memegang jabatan politik tanpa mundur
C. Hak untuk bekerja tanpa evaluasi kinerja
D. Hak atas pengembangan kompetensi
E. Hak untuk melakukan demonstrasi
Soal 34 Premium
Dalam evaluasi kebijakan, kriteria 'Effectiveness' (Efektivitas) diukur berdasarkan...
A. Berapa banyak uang yang dihemat
B. Kesesuaian dengan prosedur administrasi keuangan
C. Kecepatan waktu pelaksanaan
D. Jumlah pegawai yang terlibat
E. Sejauh mana output yang dihasilkan mampu mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan
Soal 35 Premium
Pada teknik pemetaan aktor, aktor yang memiliki 'Low Power' dan 'Low Interest' dikategorikan sebagai...
A. Players
B. Key Stakeholders
C. Subjects
D. Crowd (Bystanders)
E. Context Setters
Soal 36 Premium
Apa yang dimaksud dengan 'Interoperabilitas' dalam konteks SPBE?
A. Penerapan tanda tangan basah pada dokumen digital
B. Kemampuan perangkat keras untuk tahan air
C. Kewajiban mengganti aplikasi setiap tahun
D. Sistem yang hanya bisa dibuka oleh satu orang admin
E. Kemampuan sistem elektronik untuk saling berbagi data dan informasi secara lancar antar instansi
Soal 37 Premium
Dalam metodologi riset, teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih disebut...
A. Probability Sampling (Random Sampling)
B. Quota Sampling
C. Purposive Sampling
D. Convenience Sampling
E. Snowball Sampling
Soal 38 Premium
Menurut UU No. 30 Tahun 2014, jika seorang pejabat melakukan tindakan yang melampaui masa jabatan atau melampaui batas wilayah berlakunya wewenang, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai...
A. Maladministrasi
B. Mencampuradukkan Wewenang
C. Penyalahgunaan Wewenang
D. Tindakan Sewenang-wenang
E. Melampaui Wewenang
Soal 39 Premium
Naskah Akademik merupakan persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Perda. Bab dalam Naskah Akademik yang membahas mengenai sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan, dan arah pengaturan adalah...
A. Bab I: Pendahuluan
B. Bab IV: Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis
C. Bab VI: Penutup
D. Bab II: Kajian Teoritis dan Praktik Empiris
E. Bab V: Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan
Soal 40 Premium
Teori Kebijakan Publik yang menekankan bahwa kebijakan cenderung tidak berubah secara drastis, melainkan hanya mengalami modifikasi kecil dari kebijakan sebelumnya disebut...
A. Model Sistem
B. Model Garbage Can
C. Model Institusional
D. Model Inkremental
E. Model Rasional-Komprehensif
Soal 41 Premium
Dalam pengolahan data kualitatif, proses menyederhanakan data yang sangat banyak ke dalam kategori-kategori tertentu untuk mencari pola disebut...
A. Estimasi
B. Tabulasi
C. Koding (Coding)
D. Normalisasi
E. Transformasi Logaritmik
Soal 42 Premium
Indikator kinerja dalam Logic Model yang mengukur manfaat jangka menengah (medium-term) dari sebuah kebijakan setelah output dihasilkan disebut sebagai...
A. Output
B. Outcome
C. Input
D. Activity
E. Impact
Soal 43 Premium
Manakah pernyataan yang paling tepat mengenai 'Digital Talent' dalam UU No. 20 Tahun 2023?
A. Seluruh pekerjaan ASN akan digantikan oleh aplikasi per 2026
B. Hanya pegawai IT yang wajib melek teknologi
C. ASN dilarang menggunakan gadget saat jam kerja
D. Pengembangan talenta ASN dilakukan untuk mempercepat transformasi digital dan mendukung kemudahan mobilitas talenta secara nasional
E. ASN hanya perlu bisa mengetik di komputer
Soal 44 Premium
Kriteria penilaian kebijakan publik yang melihat apakah manfaat dari suatu kebijakan didistribusikan secara adil di antara berbagai kelompok masyarakat disebut...
A. Ekuitas (Equity)
B. Ketepatan (Appropriateness)
C. Efisiensi
D. Efektivitas
E. Responsivitas
Soal 45 Premium
Pada UU No. 25 Tahun 2009, 'Maklumat Pelayanan' adalah...
A. Surat keputusan pengangkatan kepala dinas
B. Daftar hadir masyarakat dalam rapat desa
C. Sanksi bagi pegawai yang terlambat
D. Pernyataan tertulis yang berisi kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
E. Laporan keuangan tahunan instansi
Soal 46 Premium
Penelaah Teknis Kebijakan perlu memahami 'Institutional Theory'. Dalam model ini, kebijakan publik dipahami sebagai...
A. Hasil perjuangan individu yang kuat
B. Hanya merupakan opini dari pimpinan lembaga
C. Sesuatu yang terjadi tanpa peran pemerintah
D. Aktivitas lembaga pemerintahan yang dilegitimasi oleh struktur organisasi dan hukum
E. Hasil murni dari perhitungan ekonomi pasar
Soal 47 Premium
Dalam analisis RIA, langkah 'Consultation' bertujuan untuk...
A. Mengganti proses pemungutan suara di DPR
B. Memaksakan kehendak pemerintah kepada pengusaha
C. Mendapatkan masukan dari stakeholder untuk memvalidasi data dan mendapatkan perspektif lain tentang dampak kebijakan
D. Membayar konsultan luar negeri
E. Menyembunyikan dampak negatif kebijakan
Soal 48 Premium
Berdasarkan Peraturan LAN RI, seorang Analis/Penelaah Kebijakan harus mampu melakukan 'Policy Advocacy'. Apa inti dari kegiatan ini?
A. Menghapus kebijakan yang sudah ada
B. Menuntut pemerintah di pengadilan
C. Mempromosikan dan meyakinkan pengambil keputusan serta stakeholder terhadap rekomendasi kebijakan yang diberikan
D. Mencari kesalahan administrasi di instansi lain
E. Menulis buku tentang sejarah negara
Soal 49 Premium
Metode riset yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam satu penelitian kebijakan disebut...
A. Experimental Design
B. Historical Research
C. Mixed Methods
D. Meta-analysis
E. Mono-method
Soal 50 Premium
UU No. 30 Tahun 2014 mewajibkan Pejabat Pemerintahan untuk mematuhi AUPB. Salah satu prinsip dalam AUPB yang melarang pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan adalah...
A. Asas Kepastian Hukum
B. Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang
C. Asas Kepentingan Umum
D. Asas Kecermatan
E. Asas Keterbukaan
Tips Lulus SKB CPNS Penelaah Teknis Kebijakan
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Penelaah Teknis Kebijakan semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Penelaah Teknis Kebijakan, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Penelaah Teknis Kebijakan
SKB CPNS Penelaah Teknis Kebijakan adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Penelaah Teknis Kebijakan meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Penelaah Teknis Kebijakan, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Penelaah Teknis Kebijakan tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Penelaah Teknis Kebijakan tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.