SKB CPNS Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia

Soal 1

Berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999, mediasi yang dilakukan oleh Komnas HAM merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi...

A Pengkajian dan penelitian B Investigasi pelanggaran HAM berat C Penyelesaian sengketa melalui cara perdamaian D Pemantauan E Penyuluhan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pasal 76 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa fungsi mediasi Komnas HAM adalah untuk menyelesaikan sengketa HAM melalui cara perdamaian di bawah bimbingan Komnas HAM.

Materi Terkait: Fungsi, Tugas, dan Wewenang Komnas HAM (Mediasi, Pemantauan, Penyuluhan, dan Pengkajian)

Soal 2

Prinsip dasar dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan bahwa 'Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama' termuat dalam...

A Pasal 7 B Pasal 1 C Pasal 5 D Pasal 3 E Pasal 10

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pasal 1 DUHAM (UDHR) menyatakan bahwa 'All human beings are born free and equal in dignity and rights'. Ini adalah fondasi prinsip kesetaraan.

Materi Terkait: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM/UDHR)

Soal 3

Menurut UU Nomor 30 Tahun 1999, kesepakatan penyelesaian sengketa melalui mediasi harus didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lama...

A 60 hari setelah penandatanganan B 21 hari setelah penandatanganan C 7 hari setelah penandatanganan D 14 hari setelah penandatanganan E 30 hari setelah penandatanganan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pasal 6 ayat (7) UU No. 30 Tahun 1999 mewajibkan pendaftaran kesepakatan tertulis ke Pengadilan Negeri paling lama 30 hari sejak penandatanganan.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Soal 4

Dalam teknik komunikasi efektif, tindakan merumuskan kembali pernyataan pihak yang bersengketa dengan bahasa yang lebih netral dan konstruktif disebut...

A Kaukus B Validasi C Reframing D Apresiasi E Mendengar Aktif

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Reframing adalah teknik mediator untuk membingkai ulang pernyataan yang bernada menyerang atau negatif menjadi netral tanpa menghilangkan inti pesan.

Materi Terkait: Teknik Komunikasi Efektif: Mendengar Aktif, Reframing, dan Pertanyaan Terbuka

Soal 5

Prinsip HAM yang menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah aktif guna memastikan hak-hak warga negara terpenuhi disebut...

A Obligation to Fulfill (Kewajiban Memenuhi) B Prinsip Universalitas C Prinsip Non-Intervensi D Prinsip Kesetaraan Formal E Prinsip Indivisibilitas

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Tiga kewajiban negara dalam HAM adalah Respect (menghormati), Protect (melindungi), dan Fulfill (memenuhi). Mengambil langkah aktif masuk dalam kewajiban memenuhi.

Materi Terkait: Prinsip Kesetaraan, Non-Diskriminasi, dan Kewajiban Negara dalam HAM

Soal 6

Berdasarkan UU 39/1999, hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights) meliputi...

A Hak untuk tidak disiksa B Hak atas pekerjaan C Hak atas kewarganegaraan D Hak milik pribadi E Hak berserikat dan berkumpul

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 mencatat hak untuk tidak disiksa sebagai salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Soal 7

Pertemuan terpisah antara mediator dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya selama proses mediasi berlangsung disebut...

A Pre-mediasi B Negosiasi C Konfrontasi D Evaluasi E Kaukus

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Kaukus (Caucus) adalah teknik di mana mediator bertemu secara privat dengan masing-masing pihak untuk menggali informasi sensitif atau mencairkan kebuntuan.

Materi Terkait: Tahapan dan Prosedur Mediasi (Pre-Mediasi, Kaukus, Negosiasi, dan Kesepakatan)

Soal 8

Fungsi Komnas HAM dalam melakukan pengamatan pelaksanaan HAM dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut disebut fungsi...

A Legislasi B Penyuluhan C Mediasi D Pemantauan E Pengkajian

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Pasal 89 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 menjelaskan bahwa pemantauan meliputi pengamatan pelaksanaan HAM dan penyusunan laporan berkala.

Materi Terkait: Fungsi, Tugas, dan Wewenang Komnas HAM (Mediasi, Pemantauan, Penyuluhan, dan Pengkajian)

Soal 9

Hak asasi manusia yang diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) meliputi...

A Hak atas peradilan yang jujur B Hak atas kebebasan berpendapat C Hak untuk bebas dari diskriminasi D Hak atas standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi E Hak untuk bebas dari perbudakan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Hak atas kesehatan (Pasal 12 ICESCR) merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya, sedangkan opsi lain umumnya masuk dalam Kovenan Sipil Politik.

Materi Terkait: Instrumen Internasional HAM (Kovenan Sipil Politik dan Kovenan Ekonomi Sosial Budaya)

Soal 10

Sesuai UU Nomor 30 Tahun 1999, jika para pihak mencapai kesepakatan melalui mediasi, maka kesepakatan tersebut bersifat...

A Dapat dibatalkan sepihak B Membutuhkan persetujuan DPR C Bersifat rahasia dan tidak boleh dieksekusi D Anjuran yang tidak wajib E Final dan mengikat (Final and Binding)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pasal 6 ayat (7) UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan kesepakatan tersebut bersifat final dan mengikat bagi para pihak.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Soal 11

Manakah dari berikut ini yang merupakan contoh 'Pertanyaan Terbuka' yang efektif digunakan mediator untuk menggali informasi?

A Apakah dia yang memulai konflik ini? B Bagaimana perasaan Anda terhadap situasi yang terjadi saat ini? C Kapan kejadian itu berlangsung? D Apakah Anda setuju dengan tawaran ini? E Sudahkah Anda membaca dokumen perjanjiannya?

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pertanyaan terbuka biasanya diawali dengan 'bagaimana' atau 'mengapa' yang memungkinkan responden memberikan penjelasan luas, bukan sekadar 'ya' atau 'tidak'.

Materi Terkait: Teknik Komunikasi Efektif: Mendengar Aktif, Reframing, dan Pertanyaan Terbuka

Soal 12

Komnas HAM berwenang melakukan mediasi untuk kasus-kasus berikut, KECUALI...

A Sengketa hak atas perumahan B Pelanggaran HAM berat seperti Genosida C Sengketa lahan antar kelompok masyarakat D Perselisihan perburuhan yang berdimensi HAM E Diskriminasi dalam pelayanan publik

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pelanggaran HAM berat (Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan) diselesaikan melalui mekanisme Pengadilan HAM (UU 26/2000), bukan melalui mediasi.

Materi Terkait: Fungsi, Tugas, dan Wewenang Komnas HAM (Mediasi, Pemantauan, Penyuluhan, dan Pengkajian)

Soal 13

Asas yang mengharuskan mediator untuk tidak memihak dan memberikan perlakuan yang sama kepada setiap pihak yang bersengketa disebut...

A Transparansi B Diskresi C Legalitas D Imparsialitas E Akuntabilitas

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Imparsialitas berarti mediator bebas dari bias dan tidak memihak salah satu pihak dalam proses maupun pengambilan keputusan.

Materi Terkait: Etika dan Kode Etik Mediator: Netralitas, Imparsialitas, dan Kerahasiaan

Soal 14

Kewajiban negara dalam HAM yang melarang negara melakukan tindakan yang melanggar hak warga negara secara langsung disebut...

A Obligation to Protect (Kewajiban Melindungi) B Obligation to Respect (Kewajiban Menghormati) C Obligation to Fulfill (Kewajiban Memenuhi) D Obligation to Promote (Kewajiban Mempromosikan) E Obligation to Investigate (Kewajiban Menyelidiki)

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Obligation to Respect mengharuskan negara untuk menahan diri dari campur tangan atau membatasi penikmatan hak asasi manusia warga negaranya.

Materi Terkait: Prinsip Kesetaraan, Non-Diskriminasi, dan Kewajiban Negara dalam HAM

Soal 15

Instrumen internasional yang khusus mengatur tentang hak-hak sipil dan politik warga negara adalah...

A ICESCR B CAT C CRC D CEDAW E ICCPR

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) adalah instrumen utama yang mengatur hak sipil dan politik.

Materi Terkait: Instrumen Internasional HAM (Kovenan Sipil Politik dan Kovenan Ekonomi Sosial Budaya)

Soal 16

Dalam proses mediasi, fase di mana mediator membantu para pihak untuk mulai bertukar informasi dan menyatakan kepentingan mereka secara langsung disebut...

A Reframing B Pre-mediasi C Negosiasi D Penutupan E Kaukus

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Fase negosiasi adalah saat inti di mana para pihak berinteraksi untuk mencari solusi atas perbedaan kepentingan mereka.

Materi Terkait: Tahapan dan Prosedur Mediasi (Pre-Mediasi, Kaukus, Negosiasi, dan Kesepakatan)

Soal 17

Pasal berapa dalam UU 39/1999 yang mengatur mengenai hak setiap orang untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan?

A Pasal 15 B Pasal 17 C Pasal 10 D Pasal 25 E Pasal 20

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pasal 17 UU 39/1999 mengatur hak memperoleh keadilan melalui proses hukum baik pidana, perdata, maupun administrasi.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Soal 18

Pihak yang memiliki pengaruh besar tetapi tidak terlibat langsung dalam sengketa, dalam pemetaan konflik disebut sebagai...

A Stakeholder Primer B Pihak Netral C Lembaga Swadaya D Pihak Penengah E Stakeholder Sekunder

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Stakeholder sekunder adalah pihak yang tidak terlibat langsung namun memiliki pengaruh atau terdampak secara tidak langsung oleh hasil konflik.

Materi Terkait: Analisis dan Pemetaan Konflik (Stakeholder Mapping dan Analisis Isu)

Soal 19

Keharusan bagi mediator untuk menjaga segala informasi yang terungkap dalam proses mediasi agar tidak bocor ke pihak luar disebut kewajiban...

A Kapasitas B Akuntabilitas C Efisiensi D Integritas E Kerahasiaan (Confidentiality)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Kerahasiaan adalah etika utama di mana proses dan hasil mediasi tidak boleh dipublikasikan tanpa izin para pihak.

Materi Terkait: Etika dan Kode Etik Mediator: Netralitas, Imparsialitas, dan Kerahasiaan

Soal 20

Berapa jumlah anggota Komnas HAM menurut UU Nomor 39 Tahun 1999?

A 15 orang B 50 orang C 45 orang D 25 orang E 35 orang

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pasal 75 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 menetapkan jumlah anggota Komnas HAM sebanyak 35 orang.

Materi Terkait: Fungsi, Tugas, dan Wewenang Komnas HAM (Mediasi, Pemantauan, Penyuluhan, dan Pengkajian)

Soal 21

PRO

Dalam teori Johan Galtung, jenis kekerasan yang tertanam dalam sistem sosial sehingga menghalangi individu memenuhi kebutuhan dasarnya disebut...

A Kekerasan Simbolik B Kekerasan Fisik C Kekerasan Langsung D Kekerasan Budaya E Kekerasan Struktural

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Kekerasan struktural adalah kekerasan yang tidak dilakukan oleh individu secara langsung, melainkan oleh struktur/sistem (seperti kemiskinan sistemik).

Materi Terkait: Teori Resolusi Konflik (Johan Galtung): Segitiga Kekerasan (Direct, Structural, Cultural)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 22

PRO

John Paul Lederach menekankan bahwa penyelesaian konflik seharusnya tidak hanya menyelesaikan masalah (problem solving), tetapi juga mengubah pola hubungan yang rusak. Hal ini disebut...

A Mitigasi Konflik B Resolusi Konflik C Transformasi Konflik D Manajemen Konflik E Ajudikasi Konflik

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Transformasi konflik berfokus pada perubahan jangka panjang dalam hubungan dan struktur sosial yang melatarbelakangi konflik.

Materi Terkait: Teori Transformasi Konflik (John Paul Lederach) tentang perubahan jangka panjang

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 23

PRO

Menurut Teori Kebutuhan Manusia oleh John Burton, konflik seringkali menjadi tidak bisa dinegosiasikan jika menyangkut kebutuhan non-materiil seperti...

A Kepemilikan aset B Pembagian wilayah C Uang ganti rugi D Gaji dan tunjangan E Identitas dan pengakuan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

John Burton menyatakan kebutuhan dasar seperti identitas, keamanan, dan pengakuan adalah 'non-negotiable' dan sering menjadi pemicu sengketa mendalam.

Materi Terkait: Teori Kebutuhan Manusia (Human Needs Theory) oleh John Burton dalam pemicu sengketa

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 24

PRO

Dalam teori keadilan John Rawls, prinsip yang menyatakan bahwa ketimpangan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan terbesar bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung disebut...

A Prinsip Kebebasan B Prinsip Meritokrasi C Prinsip Persamaan Kesempatan D Difference Principle (Prinsip Perbedaan) E Prinsip Utilitarian

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Difference Principle adalah bagian kedua dari teori keadilan Rawls yang bertujuan melindungi kelompok paling rentan.

Materi Terkait: Teori Keadilan Sosial (John Rawls) dalam konteks pemulihan hak korban

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 25

PRO

Teori 'Principled Negotiation' oleh Fisher & Ury menekankan pada empat poin dasar. Manakah yang termasuk di dalamnya?

A Gunakan emosi untuk menekan lawan B Fokus pada posisi, bukan kepentingan C Hindari opsi yang menguntungkan kedua pihak D Selalu mengalah untuk mencapai damai E Pisahkan orang dari masalah

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Salah satu pilar Principled Negotiation adalah 'Separate the people from the problem' agar emosi tidak menghambat rasionalitas.

Materi Terkait: Teori Negosiasi Berbasis Kepentingan (Principled Negotiation) oleh Fisher & Ury

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 26

PRO

Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000, perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnik, atau kelompok agama disebut...

A Kejahatan Perang B Diskriminasi Rasial C Kejahatan Agresi D Kejahatan Genosida E Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Definisi tersebut sesuai dengan Pasal 8 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengenai kejahatan Genosida.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 27

PRO

Konsep penyelesaian perkara yang menekankan pada pemulihan kembali keadaan semula dan perbaikan hubungan antara korban dan pelaku, daripada sekadar pemberian hukuman, adalah...

A Substantive Justice B Distributive Justice C Procedural Justice D Restorative Justice E Retributive Justice

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Restorative justice berfokus pada penyembuhan luka korban dan pertanggungjawaban pelaku untuk memperbaiki keadaan.

Materi Terkait: Konsep Restorative Justice (Keadilan Restoratif) dalam penyelesaian pelanggaran HAM

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 28

PRO

Dalam analisis konflik, alat yang digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antar aktor serta melihat aliansi dan konflik antar pihak disebut...

A Piramida Konflik B Analisis SWOT C Analisis Isu D Analisis Pohon Masalah E Stakeholder Mapping

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Stakeholder Mapping membantu mediator memahami konstelasi aktor dan kekuatan relatif mereka dalam sebuah sengketa.

Materi Terkait: Analisis dan Pemetaan Konflik (Stakeholder Mapping dan Analisis Isu)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 29

PRO

Mekanisme perlindungan saksi dan korban dalam proses hukum HAM di Indonesia dikoordinasikan oleh lembaga...

A LPSK B Komnas HAM C Kejaksaan Agung D Komisi Perlindungan Anak E Kementerian Hukum dan HAM

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang berwenang memberikan perlindungan bagi saksi/korban dalam kasus HAM.

Materi Terkait: Mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses mediasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 30

PRO

Hak atas pekerjaan, hak atas perumahan yang layak, dan hak atas pendidikan diatur secara mendalam dalam instrumen...

A Geneva Convention B ICESCR C CAT D ICCPR E CEDAW

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

ICESCR (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) mencakup hak-hak kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Materi Terkait: Instrumen Internasional HAM (Kovenan Sipil Politik dan Kovenan Ekonomi Sosial Budaya)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 31

PRO

Menurut Galtung, 'Kekerasan Budaya' berfungsi untuk...

A Melegitimasi kekerasan langsung dan struktural melalui ideologi, agama, atau seni B Menghancurkan infrastruktur ekonomi musuh C Menghukum pelaku kejahatan melalui pengadilan budaya D Menciptakan undang-undang yang diskriminatif E Melakukan penyerangan fisik secara masif

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Kekerasan budaya adalah aspek budaya yang membenarkan penggunaan kekerasan sehingga kekerasan tersebut dianggap normal.

Materi Terkait: Teori Resolusi Konflik (Johan Galtung): Segitiga Kekerasan (Direct, Structural, Cultural)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 32

PRO

Lederach menggunakan model piramida dalam transformasi konflik. Tingkat manakah yang paling efektif untuk membangun perdamaian akar rumput (grassroots)?

A Tingkat 2 (Pemimpin Menengah) B Tingkat Internasional C Tingkat 3 (Kepemimpinan Lokal/Masyarakat) D Tingkat Pemerintah Pusat E Tingkat 1 (Kepemimpinan Puncak)

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Tingkat 3 dalam piramida Lederach mencakup pemimpin lokal dan komunitas akar rumput yang sangat vital bagi perdamaian berkelanjutan.

Materi Terkait: Teori Transformasi Konflik (John Paul Lederach) tentang perubahan jangka panjang

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 33

PRO

Istilah BATNA dalam teori negosiasi Fisher & Ury merujuk pada...

A Standar moral yang digunakan mediator B Biaya total yang dikeluarkan selama mediasi C Alternatif terbaik jika negosiasi gagal mencapai kesepakatan D Kesepakatan terbaik yang bisa dicapai di meja perundingan E Posisi terlemah pihak lawan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Best Alternative to a Negotiated Agreement (BATNA) adalah langkah yang akan diambil jika proses negosiasi tidak membuahkan hasil.

Materi Terkait: Teori Negosiasi Berbasis Kepentingan (Principled Negotiation) oleh Fisher & Ury

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 34

PRO

Kejahatan terhadap kemanusiaan menurut UU 26/2000 mensyaratkan adanya serangan yang dilakukan secara...

A Rahasia dan tertutup B Spontan dan tidak terduga C Individu dan personal D Sistematik atau meluas E Eksklusif pada malam hari

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Pasal 9 UU 26/2000 menyatakan kejahatan terhadap kemanusiaan harus dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik terhadap penduduk sipil.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 35

PRO

Langkah awal dalam 'Analisis Isu' konflik adalah membedakan antara posisi (apa yang dikatakan diinginkan) dengan...

A Harta (apa yang dimiliki) B Kekuatan (siapa yang lebih kuat) C Opini (apa yang dipikirkan orang lain) D Kepentingan (mengapa hal itu diinginkan) E Hukum (siapa yang benar secara legal)

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Membedah posisi vs kepentingan adalah kunci dalam mediasi agar bisa menemukan solusi yang memenuhi kebutuhan mendasar.

Materi Terkait: Analisis dan Pemetaan Konflik (Stakeholder Mapping dan Analisis Isu)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 36

PRO

Dalam praktik Restorative Justice di mediasi sengketa HAM, peran mediator adalah memfasilitasi...

A Pengabaian hak korban demi stabilitas B Penyerahan aset pelaku secara paksa C Pemberian hukuman penjara bagi pelaku D Penyelesaian melalui jalur pengadilan formal E Dialog yang aman antara korban dan pelaku untuk pemulihan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Inti restorative justice adalah dialog dua arah untuk mencapai kesepahaman dan perbaikan hubungan.

Materi Terkait: Konsep Restorative Justice (Keadilan Restoratif) dalam penyelesaian pelanggaran HAM

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 37

PRO

Penyusunan Perjanjian Perdamaian dalam mediasi HAM harus memenuhi syarat sah perjanjian sesuai KUHPerdata, yaitu...

A Ada jaminan, ada uang muka, ada saksi, dan ada mediator B Tertulis, di depan hakim, lunas, dan terbuka C Kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal D Disetujui menteri, didaftarkan di PN, dipublikasikan, dan bersifat rahasia E Tanda tangan, materai, saksi, dan pengacara

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menjadi dasar kekuatan hukum kesepakatan mediasi.

Materi Terkait: Penyusunan Perjanjian Perdamaian dan Berita Acara Mediasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 38

PRO

Wewenang Komnas HAM untuk melakukan pemanggilan kepada pihak terkait guna memberikan keterangan atau menyerahkan dokumen dalam proses mediasi diatur dalam...

A UU Nomor 39 Tahun 1999 B Peraturan Presiden C UUD 1945 D UU Nomor 26 Tahun 2000 E UU Nomor 12 Tahun 2005

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pasal 89 dan 94 UU 39/1999 memberikan kewenangan atributif bagi Komnas HAM untuk melakukan pemanggilan para pihak.

Materi Terkait: Fungsi, Tugas, dan Wewenang Komnas HAM (Mediasi, Pemantauan, Penyuluhan, dan Pengkajian)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 39

PRO

Selain hak asasi, UU 39/1999 juga mengatur tentang 'Kewajiban Asasi Manusia' yang mencakup...

A Wajib memiliki harta benda B Wajib mengikuti pemilu C Wajib mengenyam pendidikan tinggi D Wajib menghormati hak asasi orang lain E Wajib bekerja bagi negara

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Pasal 69 ayat (1) UU 39/1999 menyatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain demi tertib kehidupan bermasyarakat.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 40

PRO

Mediator yang melakukan 'Active Listening' akan menunjukkan perilaku berikut, KECUALI...

A Menunjukkan empati melalui bahasa tubuh B Memotong pembicaraan pihak untuk memberikan solusi instan C Melakukan parafrase atas pernyataan pembicara D Memberikan respon verbal seperti 'Ya' atau 'Saya mengerti' E Melakukan kontak mata

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Memotong pembicaraan adalah hambatan dalam mendengar aktif. Mendengar aktif menuntut kesabaran untuk memahami pesan secara penuh.

Materi Terkait: Teknik Komunikasi Efektif: Mendengar Aktif, Reframing, dan Pertanyaan Terbuka

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 41

PRO

Dalam teori John Burton, kebutuhan dasar manusia (Ontological Needs) berbeda dengan keinginan (Wants) karena kebutuhan dasar...

A Bersifat mendasar dan jika tidak terpenuhi akan memicu konflik tanpa akhir B Hanya dimiliki oleh kelompok minoritas C Dapat dikompromikan jika ada uang D Tidak terbatas dan tidak bisa habis E Hanya berlaku untuk kebutuhan fisik seperti makan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Burton percaya bahwa kebutuhan dasar seperti keamanan dan pengakuan bersifat non-negosiabel dan merupakan akar konflik.

Materi Terkait: Teori Kebutuhan Manusia (Human Needs Theory) oleh John Burton dalam pemicu sengketa

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Keadilan sosial menurut John Rawls seringkali diasosiasikan dengan eksperimen pemikiran yang disebut...

A Invisible Hand B Social Contract C Veil of Ignorance (Selubung Ketidaktahuan) D Panopticon E Trias Politika

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Veil of Ignorance adalah metode Rawls untuk menentukan prinsip keadilan tanpa mengetahui posisi sosial seseorang nantinya.

Materi Terkait: Teori Keadilan Sosial (John Rawls) dalam konteks pemulihan hak korban

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Apabila kesepakatan dalam mediasi Komnas HAM tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka penyelesaian selanjutnya dilakukan melalui...

A Pengadilan HAM Berat B Eksekusi langsung oleh Satpol PP C Hukuman mati bagi pihak yang melanggar D Pengabaian sengketa E Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan eksekusi

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Kesepakatan mediasi yang didaftarkan di PN memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Menurut UU 26/2000, yang berwenang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM berat adalah...

A Kejaksaan Agung B Kepolisian C Komnas HAM D Mahkamah Konstitusi E DPR

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pasal 18 UU 26/2000 menegaskan bahwa penyelidikan pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Komnas HAM.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Apa fungsi utama dari teknik 'Reframing' yang dilakukan oleh seorang penata mediasi?

A Memperpanjang waktu mediasi agar biaya meningkat B Mengganti pengacara para pihak C Memaksakan opini mediator kepada para pihak D Menyembunyikan fakta-fakta penting dari salah satu pihak E Mengubah fokus dari saling menyalahkan menjadi fokus pada solusi bersama

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Reframing membantu mengubah paradigma persaingan menjadi paradigma kerjasama untuk menyelesaikan masalah.

Materi Terkait: Teknik Komunikasi Efektif: Mendengar Aktif, Reframing, dan Pertanyaan Terbuka

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Pihak yang dapat membantu memberikan data dan informasi namun tidak memiliki kepentingan langsung dalam sengketa disebut...

A Pihak Tergugat B Narasumber atau Saksi Ahli C Mediator D Intervenien E Kuasa Hukum

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Dalam mediasi, narasumber dapat membantu memberikan kejelasan teknis atau isu tanpa menjadi bagian dari konflik itu sendiri.

Materi Terkait: Analisis dan Pemetaan Konflik (Stakeholder Mapping dan Analisis Isu)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Etika mediator yang melarang mediator memiliki hubungan keluarga atau bisnis dengan salah satu pihak disebut...

A Netralitas B Objektivitas C Akuntabilitas D Kerahasiaan E Imparsialitas

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Netralitas merujuk pada ketiadaan hubungan mediator dengan pihak sengketa, sedangkan imparsialitas merujuk pada sikap selama proses.

Materi Terkait: Etika dan Kode Etik Mediator: Netralitas, Imparsialitas, dan Kerahasiaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Pasal berapa dalam UU 30/1999 yang menyebutkan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator?

A Pasal 6 ayat (1) B Pasal 10 C Pasal 1 angka 10 D Pasal 6 ayat (3) E Pasal 1 angka 1

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Definisi Alternatif Penyelesaian Sengketa, termasuk mediasi, termuat dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

DUHAM atau Universal Declaration of Human Rights dideklarasikan oleh PBB pada tanggal...

A 17 Agustus 1945 B 10 November 1948 C 10 Desember 1948 D 24 Oktober 1945 E 1 Juni 1945

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

10 Desember diperingati sebagai Hari HAM Sedunia untuk mengenang deklarasi DUHAM tahun 1948.

Materi Terkait: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM/UDHR)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

John Paul Lederach menyatakan bahwa kunci dari transformasi konflik adalah kemampuan untuk membayangkan hubungan di masa depan yang melampaui permusuhan saat ini, yang disebut...

A Diplomatic Strategy B Rational Choice C Power Balancing D Legal Certainty E The Moral Imagination (Imajinasi Moral)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

The Moral Imagination adalah konsep sentral Lederach tentang seni membangun perdamaian melalui kreativitas dan hubungan kemanusiaan.

Materi Terkait: Teori Transformasi Konflik (John Paul Lederach) tentang perubahan jangka panjang

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh