Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Pengawas Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.
Materi Pokok SKB CPNS Pengawas Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Kesehatan dan Keselamatan Kerja berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Kompetensi Umum
6 Indikator
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) klaster Ketenagakerjaan
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
Etika ASN dan Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK
Kompetensi Khusus
12 Indikator
Teknik Inspeksi Ketenagakerjaan: Prosedur pemeriksaan, pengujian, dan penyusunan Nota Pemeriksaan
K3 Bidang Mekanik: Pengawasan Pesawat Angkat dan Angkut (PAA) serta Pesawat Tenaga dan Produksi (PTP)
K3 Bidang Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya: Pengendalian faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi
K3 Bidang Konstruksi dan Sarana Bangunan: Standar keamanan perancah, alat berat, dan pekerjaan di ketinggian
K3 Bidang Listrik, Penanggulangan Kebakaran, dan Lift: Pemeriksaan instalasi listrik dan sistem proteksi kebakaran
K3 Bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekan (PUBT): Pengawasan kelaikan teknis boiler dan tangki timbun
Kesehatan Kerja dan Higiene Industri: Program pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, P3K, dan gizi kerja
Manajemen Investigasi Kecelakaan Kerja: Teknik pelaporan, analisis penyebab (Root Cause Analysis), dan statistik kecelakaan
Kelembagaan K3: Peran dan fungsi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) serta Ahli K3
Pengawasan Norma Kerja: Pemahaman mengenai jam kerja, upah, jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan), dan hubungan industrial
Standardisasi Alat Pelindung Diri (APD): Pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan sesuai jenis risiko kerja
Simulasi Tryout SKB CAT Pengawas Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Kesehatan dan Keselamatan Kerja, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout CAT SKB Pengawas Kesehatan dan Keselamatan Kerja Sedang Disiapkan
Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Pengawas Kesehatan dan Keselamatan Kerja berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.
Sistem CAT BKN
Durasi 90 menit & skema CAT resmi
Kisi-Kisi Terbaru
Sesuai materi pokok & tupoksi jabatan
Pembahasan Lengkap
Analisis jawaban & referensi regulasi
Ranking Nasional
Bandingkan skor se-Indonesia
Latihan Soal Interaktif
Contoh Soal SKB Pengawas Kesehatan dan Keselamatan Kerja & Pembahasan
Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.
50 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/50
0%
Soal 1
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, ruang lingkup berlakunya undang-undang keselamatan kerja adalah di segala tempat kerja, yang salah satu unsur utamanya adalah...
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1970, ruang lingkup K3 berlaku di segala tempat kerja di mana terdapat tenaga kerja yang bekerja, adanya usaha (proses/produksi), dan terdapat sumber bahaya.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
Soal 2
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, siapa yang berkewajiban melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja?
Kunci Jawaban: E
Pasal 11 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1970 secara tegas menyatakan bahwa 'Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja'.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
Soal 3
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas...
Kunci Jawaban: B
Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 86 ayat (1), setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: keselamatan dan kesehatan kerja; moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Soal 4
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) klaster Ketenagakerjaan, pekerja/buruh yang masa kerjanya berakhir karena selesainya jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berhak atas...
Kunci Jawaban: A
Dalam revisi UU Ketenagakerjaan melalui UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT ketika jangka waktu PKWT berakhir.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) klaster Ketenagakerjaan
Soal 5
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, perusahaan yang wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh minimal sebanyak...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan PP No. 50 Tahun 2012 Pasal 5 ayat (2), kewajiban penerapan SMK3 berlaku bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 orang atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
Soal 6
Penilaian penerapan SMK3 yang dilakukan oleh Lembaga Audit Independen untuk menerbitkan sertifikat SMK3 disebut...
Kunci Jawaban: E
Sesuai PP No. 50 Tahun 2012 Pasal 16, penilaian penerapan SMK3 dilakukan melalui Audit Eksternal SMK3 oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
Soal 7
Sebagai seorang ASN Pengawas Ketenagakerjaan, menolak segala bentuk gratifikasi saat melaksanakan inspeksi ke perusahaan merupakan wujud dari nilai dasar BerAKHLAK, yaitu...
Kunci Jawaban: E
Menolak gratifikasi dan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi merupakan cerminan nyata dari nilai dasar ASN BerAKHLAK, yaitu Akuntabel.
Materi Terkait: Etika ASN dan Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK
Soal 8
Unit eselon I di Kementerian Ketenagakerjaan yang bertugas dan bertanggung jawab langsung terhadap pembinaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan dan K3 adalah...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan struktur organisasi Kemnaker, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker & K3) adalah unit yang mengemban tugas tersebut.
Materi Terkait: Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
Soal 9
Dalam prosedur pemeriksaan ketenagakerjaan, dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan untuk memerintahkan pengusaha memperbaiki pelanggaran norma kerja atau K3 disebut...
Kunci Jawaban: A
Nota Pemeriksaan adalah surat peringatan dan perintah dari Pengawas Ketenagakerjaan kepada pengusaha/pengurus untuk memperbaiki temuan pelanggaran norma ketenagakerjaan dan/atau norma K3 dalam batas waktu tertentu.
Materi Terkait: Teknik Inspeksi Ketenagakerjaan: Prosedur pemeriksaan, pengujian, dan penyusunan Nota Pemeriksaan
Soal 10
Dalam hierarki pengendalian risiko (Hierarchy of Control), tindakan mengganti bahan kimia beracun dengan bahan pelarut yang berbasis air disebut sebagai...
Kunci Jawaban: E
Substitusi adalah metode mengendalikan risiko dengan cara mengganti bahan, proses, atau alat yang berbahaya dengan yang tingkat bahayanya lebih rendah atau tidak berbahaya.
Pada identifikasi bahaya dan penilaian risiko (HIRADC), langkah untuk menentukan besarnya risiko berdasarkan kombinasi peluang (likelihood) dan keparahan (severity) disebut...
Kunci Jawaban: A
Penilaian Risiko (Risk Assessment) adalah proses mengevaluasi risiko yang timbul dari bahaya dengan mempertimbangkan kecukupan pengendalian yang ada, biasanya dengan mengalikan likelihood dan severity.
Perusahaan wajib membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) apabila mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit...
Kunci Jawaban: D
Sesuai Permenaker No. 04/MEN/1987, setiap tempat kerja dengan kriteria mempekerjakan 100 orang atau lebih, atau mempekerjakan kurang dari 100 orang namun berisiko besar, wajib membentuk P2K3.
Materi Terkait: Kelembagaan K3: Peran dan fungsi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) serta Ahli K3
Soal 13
Menurut peraturan yang berlaku, yang berhak menjabat sebagai Sekretaris P2K3 di sebuah perusahaan adalah...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan Permenaker No. 04/MEN/1987 Pasal 3 ayat (2), Sekretaris P2K3 ialah ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ahli K3) dari perusahaan yang bersangkutan.
Materi Terkait: Kelembagaan K3: Peran dan fungsi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) serta Ahli K3
Soal 14
Dalam K3 Mekanik, yang termasuk dalam kategori Pesawat Angkat dan Angkut (PAA) di bawah ini adalah...
Kunci Jawaban: B
Menurut Permenaker No. 8 Tahun 2020 tentang K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut (PAA), alat seperti overhead crane dan forklift termasuk ke dalam kategori PAA.
Materi Terkait: K3 Bidang Mekanik: Pengawasan Pesawat Angkat dan Angkut (PAA) serta Pesawat Tenaga dan Produksi (PTP)
Soal 15
Batas Nilai Ambang Batas (NAB) untuk faktor fisika berupa iklim kerja panas pada beban kerja sedang untuk waktu kerja 8 jam per hari menurut Permenaker No. 5 Tahun 2018 adalah...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja, Indeks Suhu Basah dan Bola (ISBB) untuk iklim kerja panas dengan beban kerja sedang selama 8 jam adalah 28,0 °C.
Materi Terkait: K3 Bidang Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya: Pengendalian faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi
Soal 16
Dalam pekerjaan di ruang terbatas (Confined Space), potensi bahaya gas beracun H2S sering kali ditemui. H2S memiliki karakteristik khas yaitu...
Kunci Jawaban: B
Gas Hidrogen Sulfida (H2S) adalah gas tidak berwarna, lebih berat dari udara, beracun, dan pada konsentrasi rendah memiliki bau khas seperti telur busuk. Pada konsentrasi tinggi dapat mematikan indra penciuman.
Materi Terkait: K3 Bidang Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya: Pengendalian faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi
Soal 17
Dokumen Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB) atau Material Safety Data Sheet (MSDS) minimal harus memuat informasi mengenai hal berikut, KECUALI...
Kunci Jawaban: C
Menurut Kepmenaker No. 187/MEN/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja, LDKB/MSDS harus memuat informasi teknis K3 seperti identitas bahan, bahaya, penanganan, P3K, dan toksikologi, bukan daftar harga bahan.
Materi Terkait: K3 Bidang Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya: Pengendalian faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi
Soal 18
Pekerjaan pada konstruksi di ketinggian membutuhkan perlindungan jatuh. Scaffolding (perancah) yang telah selesai dirakit dan aman digunakan harus diberikan label inspeksi berwarna...
Kunci Jawaban: E
Dalam standar K3 perancah, 'Green Tag' (Label Hijau) menandakan bahwa perancah telah diinspeksi, memenuhi syarat standar keselamatan, dan aman untuk digunakan (ready for use).
Materi Terkait: K3 Bidang Konstruksi dan Sarana Bangunan: Standar keamanan perancah, alat berat, dan pekerjaan di ketinggian
Soal 19
Peraturan tentang Persyaratan K3 Listrik di Tempat Kerja diatur dalam...
Kunci Jawaban: E
Permenaker No. 12 Tahun 2015 mengatur tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Listrik di Tempat Kerja, mencakup pemasangan, pemeliharaan, dan pengujian instalasi listrik yang berstandar PUIL.
Materi Terkait: K3 Bidang Listrik, Penanggulangan Kebakaran, dan Lift: Pemeriksaan instalasi listrik dan sistem proteksi kebakaran
Soal 20
Jenis Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang cocok digunakan untuk memadamkan kebakaran akibat aliran listrik (Kelas C) adalah...
Kunci Jawaban: C
Menurut Permenaker No. 4 Tahun 1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan APAR, kebakaran kelas C (listrik bertegangan) harus dipadamkan menggunakan media non-konduktif seperti CO2 atau Dry Chemical.
Materi Terkait: K3 Bidang Listrik, Penanggulangan Kebakaran, dan Lift: Pemeriksaan instalasi listrik dan sistem proteksi kebakaran
Soal 21
PRO
Pemeriksaan dan pengujian secara berkala untuk instalasi penyalur petir harus dilakukan sekurang-kurangnya...
Kunci Jawaban: B
Sesuai dengan Permenaker No. 31 Tahun 2015 jo. Permenaker No. 02 Tahun 1989 tentang Instalasi Penyalur Petir, pemeriksaan dan pengujian berkala dilakukan secara periodik setiap 2 (dua) tahun sekali dan setelah ada gempa/petir besar.
Materi Terkait: K3 Bidang Listrik, Penanggulangan Kebakaran, dan Lift: Pemeriksaan instalasi listrik dan sistem proteksi kebakaran
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam K3 Pesawat Uap, alat yang berfungsi membuang uap secara otomatis bila tekanan uap di dalam ketel melebihi batas tekanan kerja maksimum yang diizinkan adalah...
Kunci Jawaban: B
Tingkap pengaman (safety valve) adalah perlengkapan keamanan esensial pada pesawat uap yang berfungsi melepaskan uap ke atmosfer apabila tekanan berlebih melebihi setting kerjanya, mencegah terjadinya ledakan (UU Uap 1930).
Materi Terkait: K3 Bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekan (PUBT): Pengawasan kelaikan teknis boiler dan tangki timbun
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja yang dilakukan sebelum seorang tenaga kerja diterima untuk melakukan suatu pekerjaan disebut...
Kunci Jawaban: E
Sesuai Permenakertrans No. 02/MEN/1980, pemeriksaan kesehatan awal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter sebelum seorang tenaga kerja diterima untuk dipekerjakan agar mengetahui kondisi medis dasar.
Materi Terkait: Kesehatan Kerja dan Higiene Industri: Program pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, P3K, dan gizi kerja
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Perusahaan wajib menyediakan ruang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) jika mempekerjakan tenaga kerja dengan jumlah minimal...
Kunci Jawaban: D
Sesuai Permenakertrans No. 15/MEN/VIII/2008 tentang P3K di Tempat Kerja, fasilitas ruang P3K wajib disediakan oleh pengusaha jika mempekerjakan buruh/pekerja 100 orang atau lebih.
Materi Terkait: Kesehatan Kerja dan Higiene Industri: Program pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, P3K, dan gizi kerja
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Rasio petugas P3K di tempat kerja yang berpotensi bahaya rendah dengan jumlah pekerja 150 orang sampai 300 orang menurut Permenakertrans No. 15 Tahun 2008 adalah...
Kunci Jawaban: E
Menurut Lampiran I Permenakertrans No. 15/MEN/VIII/2008, untuk klasifikasi bahaya rendah (jumlah 150 s.d. 300 pekerja) membutuhkan 2 (dua) orang petugas P3K (rasio 1:150).
Materi Terkait: Kesehatan Kerja dan Higiene Industri: Program pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, P3K, dan gizi kerja
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam Root Cause Analysis (RCA) kecelakaan kerja, metode yang menggunakan visualisasi tulang ikan untuk memetakan kategori penyebab seperti Man, Method, Machine, Material, dan Environment adalah...
Kunci Jawaban: A
Diagram Tulang Ikan (Fishbone/Ishikawa diagram) adalah metode visual RCA yang mengkategorikan potensi penyebab masalah ke dalam beberapa cabang seperti Man, Machine, Material, Method, dan Environment.
Materi Terkait: Manajemen Investigasi Kecelakaan Kerja: Teknik pelaporan, analisis penyebab (Root Cause Analysis), dan statistik kecelakaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Statistik kecelakaan kerja sering menggunakan indikator Frequency Rate (FR). Rumus standar untuk menghitung Frequency Rate (FR) adalah...
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan standar ANSI/OSHA, Tingkat Kekerapan (Frequency Rate) dihitung dengan: (Jumlah kecelakaan kerja x 1.000.000) dibagi (Total jam kerja orang/man-hours). Menunjukkan jumlah kecelakaan per 1 juta jam kerja.
Materi Terkait: Manajemen Investigasi Kecelakaan Kerja: Teknik pelaporan, analisis penyebab (Root Cause Analysis), dan statistik kecelakaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Severity Rate (Tingkat Keparahan) dalam statistik kecelakaan kerja digunakan untuk mengukur...
Kunci Jawaban: A
Severity Rate (SR) mengukur keparahan kecelakaan yang dinyatakan dengan hilangnya hari kerja per 1.000.000 jam kerja orang. Rumusnya: (Jumlah hari kerja hilang x 1.000.000) / Total jam kerja.
Materi Terkait: Manajemen Investigasi Kecelakaan Kerja: Teknik pelaporan, analisis penyebab (Root Cause Analysis), dan statistik kecelakaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, batas waktu kerja normal untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu adalah...
Kunci Jawaban: A
Pasal 77 ayat (2) menyatakan bahwa waktu kerja adalah 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja, atau 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.
Materi Terkait: Pengawasan Norma Kerja: Pemahaman mengenai jam kerja, upah, jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan), dan hubungan industrial
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam skema Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada BPJS Ketenagakerjaan, jaminan yang diberikan meliputi hal-hal berikut, kecuali...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan PP tentang Penyelenggaraan JKK JKM (PP 44/2015), JKK memberikan kompensasi seperti perawatan medis, santunan cacat, santunan STMB, dan biaya rehabilitasi. Dana investasi properti ahli waris bukan termasuk dalam jaminan tersebut.
Materi Terkait: Pengawasan Norma Kerja: Pemahaman mengenai jam kerja, upah, jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan), dan hubungan industrial
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Peraturan perundangan yang secara spesifik mengatur tentang Alat Pelindung Diri (APD) di Indonesia adalah...
Kunci Jawaban: A
Permenakertrans Nomor PER.08/MEN/VII/2010 adalah peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit dan khusus mengatur perihal Alat Pelindung Diri (APD) di tempat kerja.
Materi Terkait: Standardisasi Alat Pelindung Diri (APD): Pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan sesuai jenis risiko kerja
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Sesuai Permenakertrans No. 8 Tahun 2010, pengusaha wajib menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi pekerja di tempat kerja secara...
Kunci Jawaban: A
Pasal 2 Permenakertrans No. PER.08/MEN/VII/2010 secara tegas menyatakan bahwa pengusaha wajib menyediakan APD bagi tenaga kerja secara cuma-cuma (gratis) sesuai standar SNI atau standar internasional yang berlaku.
Materi Terkait: Standardisasi Alat Pelindung Diri (APD): Pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan sesuai jenis risiko kerja
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam nilai dasar ASN BerAKHLAK, sikap siap menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara merupakan manifestasi dari nilai...
Kunci Jawaban: C
Loyal berarti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilakunya antara lain menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, serta memegang teguh ideologi Pancasila dan UUD 1945.
Materi Terkait: Etika ASN dan Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Surat Izin Operasional (SIO) untuk operator forklift memiliki batas masa berlaku. Berapa lama masa berlaku SIO tersebut dan wajib diperpanjang sebelum habis masanya?
Kunci Jawaban: A
Menurut Permenaker No. 8 Tahun 2020 tentang K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut (PAA), Lisensi K3 atau Surat Izin Operator (SIO) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
Materi Terkait: K3 Bidang Mekanik: Pengawasan Pesawat Angkat dan Angkut (PAA) serta Pesawat Tenaga dan Produksi (PTP)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam K3 PUBT (Pesawat Uap dan Bejana Tekan), warna tabung gas/bejana tekan oksigen untuk industri yang diakui secara umum/standar adalah...
Kunci Jawaban: B
Secara standar SNI / industri di Indonesia, tabung Oksigen medis berwarna putih, sementara Oksigen industri umumnya berwarna biru muda/biru. Di standar internasional ada perbedaan, tapi Oksigen identik dengan biru muda/putih (standar ISO).
Materi Terkait: K3 Bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekan (PUBT): Pengawasan kelaikan teknis boiler dan tangki timbun
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Nota Pemeriksaan II diterbitkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan apabila...
Kunci Jawaban: D
Sesuai SOP Pengawasan Ketenagakerjaan (Permenaker No. 33 Tahun 2016), jika batas waktu pada Nota Pemeriksaan I berakhir dan pengusaha tidak melaksanakan perintah perbaikan (inkrah), maka Pengawas menerbitkan Nota Pemeriksaan II.
Materi Terkait: Teknik Inspeksi Ketenagakerjaan: Prosedur pemeriksaan, pengujian, dan penyusunan Nota Pemeriksaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Tenaga Kerja Bangunan Tinggi (TKBT) berbeda klasifikasinya dengan Tenaga Kerja Pada Ketinggian (TKPK) dalam pekerjaan konstruksi. Perbedaan utamanya terletak pada...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan Permenaker No. 9 Tahun 2016 tentang K3 Pekerjaan Pada Ketinggian, TKBT bekerja di lantai kerja sementara/tetap (menggunakan fall arrest), sedangkan TKPK dilatih khusus untuk metode akses tali (rope access).
Materi Terkait: K3 Bidang Konstruksi dan Sarana Bangunan: Standar keamanan perancah, alat berat, dan pekerjaan di ketinggian
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Manakah di bawah ini yang diklasifikasikan sebagai unsafe act (tindakan tidak aman) yang bisa menjadi penyebab langsung kecelakaan kerja?
Kunci Jawaban: D
Penyebab langsung kecelakaan terdiri dari tindakan tidak aman (unsafe act) dan kondisi tidak aman (unsafe condition). Tidak memakai APD saat mengelas adalah perilaku manusia, sehingga masuk kategori unsafe act. Opsi lain adalah unsafe condition.
Materi Terkait: Manajemen Investigasi Kecelakaan Kerja: Teknik pelaporan, analisis penyebab (Root Cause Analysis), dan statistik kecelakaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Kegiatan meninjau ulang keseluruhan penerapan Sistem Manajemen K3 oleh pimpinan puncak secara berkala untuk menjamin kesesuaian dan keefektifannya disebut...
Kunci Jawaban: E
Dalam PP No. 50 Tahun 2012 dan ISO 45001, Management Review atau Tinjauan Manajemen adalah tahap di mana manajemen puncak mereview sistem K3 untuk memastikan keberlanjutan, kecukupan, dan efektivitasnya.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Seorang pekerja perempuan yang mengalami sakit akibat haid berhak atas istirahat pada hari... jika memberitahukan kepada pengusaha.
Kunci Jawaban: C
Pasal 81 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid.
Materi Terkait: Pengawasan Norma Kerja: Pemahaman mengenai jam kerja, upah, jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan), dan hubungan industrial
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Salah satu syarat penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ahli K3) Umum di sebuah perusahaan berdasarkan Permenaker No. 2 Tahun 1992 adalah...
Kunci Jawaban: D
Pasal 3 Permenaker No. 02/MEN/1992 mengatur syarat Ahli K3 antara lain berpendidikan Sarjana (S1/D4) atau Sarjana Muda (D3) dengan pengalaman tertentu, lulus seleksi/pelatihan Ahli K3, dan berkelakuan baik.
Materi Terkait: Kelembagaan K3: Peran dan fungsi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) serta Ahli K3
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Manakah yang merupakan definisi 'Kecelakaan Kerja' menurut Undang-Undang?
Kunci Jawaban: D
Dalam UU Jamsostek (BPJS) maupun Permenaker 03/1998, kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit akibat kerja, serta kecelakaan dalam perjalanan berangkat dan pulang kerja melalui rute wajar.
Materi Terkait: Manajemen Investigasi Kecelakaan Kerja: Teknik pelaporan, analisis penyebab (Root Cause Analysis), dan statistik kecelakaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Alat Pelindung Telinga (Ear Plug) diwajibkan untuk digunakan pekerja apabila kebisingan di tempat kerja telah melampaui...
Kunci Jawaban: C
Sesuai dengan Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja, Nilai Ambang Batas (NAB) kebisingan adalah 85 dBA untuk pemajanan 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. Di atas nilai tersebut wajib menggunakan pelindung telinga.
Materi Terkait: K3 Bidang Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya: Pengendalian faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penilaian risiko dengan menggunakan perkalian antara Konsekuensi (Consequence), Keterpaparan (Exposure), dan Peluang (Probability) dikenal dengan metode semi-kuantitatif yang digagas oleh...
Kunci Jawaban: B
Metode W.T. Fine (Fine Risk Assessment) menggunakan formula: Risk Score = Consequence x Exposure x Probability. Ini adalah salah satu metode analisis risiko semi-kuantitatif yang sangat populer.
Jika seorang Pengawas Ketenagakerjaan mendapati adanya pelanggaran K3 yang berpotensi menimbulkan bahaya mematikan seketika (imminent danger), tindakan yang paling tepat dilakukan sesuai wewenangnya adalah...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan wewenang Pengawas Ketenagakerjaan (UU No. 3 Tahun 1951 jo. UU No. 1 Tahun 1970), apabila ada keadaan bahaya nyata dan mengancam nyawa, pengawas berhak memerintahkan penghentian sementara pekerjaan/mesin dan menerbitkan Nota.
Materi Terkait: Teknik Inspeksi Ketenagakerjaan: Prosedur pemeriksaan, pengujian, dan penyusunan Nota Pemeriksaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Seorang pekerja tambang ditugaskan mengelas pipa di ruang tertutup. Apa jenis APD pernapasan yang direkomendasikan bila kadar oksigen di ruang tersebut sangat minim (kurang dari 19.5%)?
Kunci Jawaban: A
Untuk bekerja di area defisiensi oksigen (kurang dari 19.5%), respirator penyaring partikel (seperti N95) tidak ada gunanya. Diperlukan APD pernapasan yang memasok udara murni seperti SCBA atau Supplied Air Respirator.
Materi Terkait: Standardisasi Alat Pelindung Diri (APD): Pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan sesuai jenis risiko kerja
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pesawat Tenaga dan Produksi (PTP) mencakup beberapa alat berat di industri. Di bawah ini yang bukan termasuk ruang lingkup PTP menurut Permenaker No. 38 Tahun 2016 adalah...
Kunci Jawaban: E
Menurut Permenaker No. 38 Tahun 2016, ruang lingkup K3 Pesawat Tenaga dan Produksi meliputi penggerak mula, mesin perkakas & produksi, transmisi tenaga mekanik, dan tanur. Kendaraan penumpang biasa bukan termasuk PTP.
Materi Terkait: K3 Bidang Mekanik: Pengawasan Pesawat Angkat dan Angkut (PAA) serta Pesawat Tenaga dan Produksi (PTP)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Undang-Undang Cipta Kerja mengubah ketentuan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Salah satu ketentuan yang diatur dengan tegas untuk PKWT adalah...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 59 UU Ketenagakerjaan yang direvisi oleh UU Cipta Kerja (UU 6/2023), PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) klaster Ketenagakerjaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penanggung jawab teknis dalam pengoperasian boiler (Ketel Uap) yang harus memiliki lisensi khusus berdasarkan peraturan perundangan disebut...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan Permenaker No. 1 Tahun 1988 tentang Kualifikasi dan Syarat-syarat Operator Pesawat Uap, pengoperasian ketel uap wajib dilakukan oleh Operator Pesawat Uap (Kelas I atau Kelas II) yang memiliki lisensi dari Kemnaker.
Materi Terkait: K3 Bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekan (PUBT): Pengawasan kelaikan teknis boiler dan tangki timbun
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Informasi mengenai jabatan Pengawas Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.
PermenPANRB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah
Dasar Acuan Sah
KepmenPANRB Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah
Dasar Acuan Sah
Tips & Strategi Lolos SKB Pengawas Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Kesehatan dan Keselamatan Kerja semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.
3
Manajemen Waktu CAT
Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.
4
Evaluasi Melalui Tryout Rutin
Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Kesehatan dan Keselamatan Kerja, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB Pengawas Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.
Materi SKB CPNS Pengawas Kesehatan dan Keselamatan Kerja menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.
Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait
Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.