SKB CPNS Polisi Pamong Praja 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap

Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.

Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Polisi Pamong Praja, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥

Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Polisi Pamong Praja, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.

Materi Pokok SKB CPNS Polisi Pamong Praja

Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Polisi Pamong Praja berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.

Polisi Pamong Praja Ahli Pertama

  • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  • Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP
  • Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Penerapan Minimal
  • Permendagri 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
  • Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satpol PP
  • Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
  • Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat
  • Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja

Polisi Pamong Praja Pemula

  • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  • Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP
  • Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Penerapan Minimal
  • Permendagri 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
  • Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satpol PP
  • Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
  • Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat
  • Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja

Polisi Pamong Praja Terampil

  • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  • Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP
  • Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Penerapan Minimal
  • Permendagri 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
  • Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satpol PP
  • Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
  • Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat
  • Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja

Simulasi Tryout SKB CPNS Polisi Pamong Praja

Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Polisi Pamong Praja, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.

Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia

Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Polisi Pamong Praja. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.

  • Soal sesuai materi pokok jabatan
  • Pembahasan detail & indikator kompetensi
  • Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon

Contoh Soal SKB CPNS Polisi Pamong Praja

Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Polisi Pamong Praja.

Soal 1
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada serta menyelenggarakan...
A. Pengelolaan keuangan dan aset daerah
B. Ketertiban umum, ketenteraman, dan pelindungan masyarakat
C. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
D. Keamanan nasional dan pertahanan negara
E. Penyidikan tindak pidana umum di daerah
Jawaban: B
Menurut Pasal 256 UU No. 23 Tahun 2014, Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
Soal 2
Menurut PP Nomor 16 Tahun 2018, dalam menjalankan tugasnya, Polisi Pamong Praja secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah dan secara operasional bertanggung jawab kepada...
A. DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota
B. Menteri Dalam Negeri
C. Inspektur Daerah
D. Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah
E. Kepala Kepolisian Resor (Kapolres)
Jawaban: D
Pasal 3 PP No. 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa Kasat Pol PP dalam melaksanakan tugasnya secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Soal 3
Salah satu wewenang Satpol PP menurut PP No. 16 Tahun 2018 adalah melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran...
A. Perda dan/atau Perkada
B. Instruksi Presiden
C. Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
D. Norma adat istiadat setempat
E. Peraturan Pemerintah tentang Disiplin PNS
Jawaban: A
Sesuai Pasal 6 PP No. 16 Tahun 2018, Satpol PP berwenang melakukan tindakan administratif terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
Soal 4
Berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat termasuk ke dalam kategori...
A. Urusan Pemerintahan Umum
B. Urusan Pemerintahan Pilihan
C. Urusan Pemerintahan Absolut
D. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
E. Tugas Pembantuan Pusat
Jawaban: D
Berdasarkan Pasal 3 PP No. 2 Tahun 2018, urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat merupakan salah satu jenis Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
Soal 5
Dalam standar teknis mutu pelayanan dasar sub urusan trantibum (Permendagri 121/2018), penerima layanan dasar gangguan ketenteraman dan ketertiban umum adalah...
A. Wisatawan asing yang berkunjung
B. Hanya penduduk yang memiliki KTP setempat
C. Warga negara yang menjadi korban gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
D. Pejabat negara yang sedang bertugas di daerah
E. Organisasi kemasyarakatan yang terdaftar
Jawaban: C
Menurut Permendagri No. 121 Tahun 2018, penerima pelayanan dasar sub urusan trantibum adalah warga negara yang menjadi korban gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
Soal 6
Manakah yang bukan merupakan sarana minimal yang wajib disediakan untuk anggota Satpol PP berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2019?
A. Pakaian Dinas
B. Perlengkapan Pelindung Diri
C. Senjata Api Genggam Otomatis
D. Kendaraan Operasional Khusus
E. Sarana Komunikasi Informasi
Jawaban: C
Permendagri No. 17 Tahun 2019 mengatur penyediaan sarana dan prasarana minimal meliputi pakaian dinas, perlengkapan lapangan, kendaraan operasional, dan peralatan komunikasi. Senjata api genggam otomatis tidak dikategorikan sebagai sarana minimal wajib bagi seluruh anggota.
Soal 7
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan disebut...
A. PPNS
B. Saksi Ahli Daerah
C. Penyidik Polri
D. Intelijen Daerah
E. Jaksa Penuntut Umum
Jawaban: A
Pasal 1 Permendagri No. 3 Tahun 2019 mendefinisikan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) sebagai pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda.
Soal 8
Dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai Permendagri 26/2020, Satpol PP melakukan koordinasi dengan instansi vertikal, yaitu...
A. Kementerian Agama
B. Dinas Pendidikan
C. Dinas Perhubungan
D. Badan Pertanahan Nasional
E. TNI dan Polri
Jawaban: E
Permendagri No. 26 Tahun 2020 Pasal 12 menyebutkan dalam melaksanakan ketertiban umum, Satpol PP berkoordinasi dengan instansi vertikal terkait, terutama TNI dan Polri.
Soal 9
Berdasarkan Permendagri Nomor 23 Tahun 2023, tahap awal dalam penyusunan SOP Satpol PP adalah...
A. Langsung melakukan eksekusi lapangan
B. Menunggu instruksi dari Gubernur
C. Melakukan penangkapan tanpa dokumen
D. Mengevaluasi anggaran operasional
E. Persiapan dan Identifikasi Kebutuhan SOP
Jawaban: E
Permendagri No. 23 Tahun 2023 tentang SOP dan Kode Etik Satpol PP menjelaskan bahwa siklus SOP dimulai dari persiapan, diikuti identifikasi kebutuhan, baru kemudian pengembangan dan penerapan.
Soal 10
Prinsip dasar dalam Kode Etik Polisi Pamong Praja menurut Permendagri No. 23 Tahun 2023 yang mengutamakan ketaatan pada hukum adalah prinsip...
A. Prinsip Kekerabatan
B. Prinsip Kekuasaan Mutlak
C. Prinsip Legalitas dan Integritas
D. Prinsip Keuntungan Pribadi
E. Prinsip Kedaulatan Partai
Jawaban: C
Sesuai dengan Kode Etik dalam Permendagri 23/2023, integritas dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan (Legalitas) merupakan prinsip utama perilaku anggota Satpol PP.
Soal 11
Sesuai UU No. 23 Tahun 2014, jika Satpol PP melakukan penangkapan terhadap pelanggar Perda yang mengandung unsur tindak pidana, maka wajib segera menyerahkannya kepada...
A. Hakim Agung
B. Camat
C. Pejabat Penyidik Polri
D. Satpam Perkantoran
E. Kepala Desa
Jawaban: C
Penegakan Perda yang memiliki sanksi pidana (Tipiring) atau temuan tindak pidana umum lainnya harus dikoordinasikan dan diserahkan kepada Pejabat Penyidik Polri.
Soal 12
PP Nomor 16 Tahun 2018 mengatur bahwa anggota Satpol PP harus memiliki kualifikasi PNS. Selain itu, mereka dapat dibantu oleh tenaga lain yang disebut...
A. Tenaga Kerja Sukarela
B. Detektif Swasta
C. Resimen Mahasiswa
D. Anggota Pelindungan Masyarakat (Linmas)
E. Petugas Parkir Swasta
Jawaban: D
Pasal 19 PP No. 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh anggota Pelindungan Masyarakat (Linmas).
Soal 13
Dalam penerapan SPM berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018, indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sub-urusan ketenteraman dan ketertiban adalah...
A. Jumlah pendapatan asli daerah dari denda
B. Kecepatan akses internet di kantor Satpol PP
C. Luas wilayah pemekaran baru
D. Rasio penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
E. Jumlah partai politik di daerah
Jawaban: D
Indikator keberhasilan pelayanan dasar trantibum meliputi rasio penanganan gangguan ketenteraman dan kepatuhan terhadap standar pelayanan dasar.
Soal 14
Permendagri 121/2018 mewajibkan Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kepada warga negara yang terancam gangguan ketenteraman dalam waktu...
A. Jika anggaran sudah cair
B. Segera setelah adanya pengaduan/kejadian
C. Hanya pada hari kerja
D. Sesuai antrean pendaftaran
E. 1 bulan setelah kejadian
Jawaban: B
Dalam standar teknis (Permendagri 121/2018), respons terhadap aduan gangguan trantibum memiliki batas waktu standar pelayanan (SLA) tertentu untuk menjamin mutu.
Soal 15
Sesuai Permendagri No. 17 Tahun 2019, Satpol PP yang mengalami kecelakaan kerja dalam pelaksanaan tugas diberikan...
A. Hadiah berupa barang elektronik
B. Ucapan selamat dari rekan kerja
C. Pembebasan pajak penghasilan seumur hidup
D. Kenaikan pangkat tanpa syarat pendidikan
E. Jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja
Jawaban: E
Pasal 5 Permendagri 17/2019 mengatur tentang pemenuhan hak PNS Satpol PP termasuk jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan perlindungan lainnya sesuai aturan kepegawaian.
Soal 16
Koordinasi Pengawasan (Korwas) terhadap PPNS di daerah dilakukan oleh instansi...
A. Kementerian Pertahanan
B. Badan Intelijen Negara
C. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
D. Dinas Pemadam Kebakaran
E. Kejaksaan Negeri
Jawaban: C
Berdasarkan Permendagri No. 3 Tahun 2019, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan teknis terhadap PPNS dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Soal 17
Menurut Permendagri No. 26 Tahun 2020, Pelindungan Masyarakat (Linmas) memiliki tugas utama dalam membantu...
A. Penyusunan anggaran belanja daerah
B. Penagihan pajak kendaraan bermotor
C. Pengaturan siaran televisi kabel
D. Penanganan bencana dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat
E. Pembangunan infrastruktur jalan tol
Jawaban: D
Tugas Linmas dalam Permendagri 26/2020 antara lain membantu penanganan bencana, membantu ketenteraman dan ketertiban, serta membantu kegiatan sosial kemasyarakatan.
Soal 18
SOP Satpol PP dalam Permendagri No. 23 Tahun 2023 dibagi menjadi tiga tahap utama, yaitu...
A. Input, Proses, Output
B. Pendaftaran, Verifikasi, Dokumentasi
C. Instruksi, Gerakan, Pelaporan
D. Tahap Persiapan, Pelaksanaan, dan Pasca Pelaksanaan
E. Perencanaan, Penangkapan, Pemenjaraan
Jawaban: D
Permendagri 23/2023 mengatur tahapan SOP yang meliputi: Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan, dan Tahap Pasca Pelaksanaan.
Soal 19
Warna dasar seragam dinas Satpol PP yang resmi digunakan sesuai regulasi adalah...
A. Hitam Polos
B. Merah Marun
C. Hijau Lumut
D. Biru Langit
E. Khaki Tua / Coklat Muda
Jawaban: E
Berdasarkan aturan seragam Satpol PP, warna yang digunakan adalah Khaki Tua (Coklat Muda Keabu-abuan) yang membedakannya dengan seragam Polri atau TNI.
Soal 20
Dalam melaksanakan penertiban non-yustisial terhadap pelanggar Perda, anggota Satpol PP dilarang melakukan...
A. Penghentian sementara kegiatan
B. Teguran lisan
C. Teguran tertulis
D. Tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM
E. Pemindahan barang yang melanggar
Jawaban: D
Berdasarkan PP 16/2018 dan Kode Etik, Satpol PP dilarang melakukan tindakan kekerasan yang berlebihan atau melanggar hak asasi manusia dalam proses penertiban.
Soal 21
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP merupakan bagian dari perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dalam...
A. Memutuskan perkara pelanggaran lalu lintas di jalan raya
B. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana umum
C. Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertahanan
D. Mengelola administrasi kependudukan di tingkat kecamatan
E. Menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta pelindungan masyarakat
Jawaban: E
Menurut PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tugas utama Satpol PP adalah menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
Soal 22
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat termasuk ke dalam kategori...
A. Urusan Pemerintahan Absolut
B. Urusan Pemerintahan Pilihan
C. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
D. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar
E. Urusan Pemerintahan Umum
Jawaban: C
Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; serta sosial.
Soal 23
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai...
A. Prosedur penangkapan pelanggar hukum pidana
B. Gaji maksimal yang diterima pegawai daerah
C. Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal
D. Standar pembangunan gedung kantor pemerintah
E. Jumlah personel minimal dalam satu regu patroli
Jawaban: C
Sesuai PP Nomor 2 Tahun 2018, Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
Soal 24
Berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, anggota Satlinmas dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di tingkat...
A. Provinsi
B. Desa atau Kelurahan
C. Dusun
D. Kecamatan saja
E. Nasional
Jawaban: B
Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 menyatakan bahwa anggota Satlinmas dibentuk di tingkat Desa dan Kelurahan oleh Bupati/Wali Kota.
Soal 25
Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda disebut...
A. Aparat Penegak Hukum Pusat
B. Saksi Ahli Daerah
C. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
D. Intelijen Daerah
E. Penyidik Kepolisian Negara
Jawaban: C
Sesuai Permendagri Nomor 3 Tahun 2019, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
Soal 26
Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satpol PP yang secara administratif bertanggung jawab kepada...
A. Ketua DPRD
B. Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah
C. Kepala Kepolisian Resor (Kapolres)
D. Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur
E. Dandim
Jawaban: B
Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2018, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) melalui Sekretaris Daerah.
Soal 27
Prinsip dasar Satpol PP dalam bertindak yang mengutamakan upaya pencegahan melalui komunikasi dan edukasi sebelum tindakan represif disebut...
A. Tindakan Preemtif dan Preventif
B. Tindakan Yudisial
C. Tindakan Diskriminatif
D. Tindakan Otoriter
E. Tindakan Militeristik
Jawaban: A
Dalam penyelenggaraan trantibum sebagaimana diatur dalam Permendagri 26/2020 dan SOP Satpol PP (Permendagri 23/2023), tindakan dimulai dari upaya preemtif (himbauan) dan preventif (pencegahan) sebelum represif.
Soal 28
Berdasarkan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018, pelayanan dasar sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi hal-hal berikut, kecuali...
A. Pelayanan pelindungan masyarakat
B. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran
C. Pelayanan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
D. Pelayanan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
E. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Jawaban: D
Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 mengatur teknis mutu pelayanan dasar trantibum, pemadam kebakaran, dan linmas. Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB/PBG) bukan merupakan pelayanan dasar sub urusan trantibum, melainkan urusan perizinan.
Soal 29
Salah satu hak Pegawai Negeri Sipil di Satpol PP menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 adalah mendapatkan...
A. Kekebalan hukum dari segala tuntutan pidana
B. Wewenang menentukan besaran pajak daerah
C. Kendaraan dinas pribadi untuk seluruh keluarga
D. Izin melakukan pungutan liar
E. Penyediaan sarana dan prasarana minimal untuk menunjang operasional
Jawaban: E
Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 mengatur pemenuhan hak PNS Satpol PP termasuk penyediaan sarana dan prasarana minimal guna mendukung pelaksanaan tugas operasional.
Soal 30
Berdasarkan Permendagri Nomor 23 Tahun 2023, dalam menjalankan tugasnya anggota Satpol PP wajib mematuhi Kode Etik. Pelanggaran terhadap kode etik tersebut diperiksa oleh...
A. Lembaga Swadaya Masyarakat
B. KPK
C. Pengadilan Negeri
D. Majelis Kode Etik
E. Kantor Urusan Agama
Jawaban: D
Sesuai dengan Permendagri Nomor 23 Tahun 2023, untuk menegakkan kode etik Polisi Pamong Praja, dibentuk Majelis Kode Etik yang bertugas memeriksa dugaan pelanggaran etik.
Soal 31
Urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota disebut...
A. Urusan Pemerintahan Konkuren
B. Urusan Pemerintahan Absolut
C. Urusan Pemerintahan Umum
D. Urusan Pemerintahan Sektoral
E. Urusan Pemerintahan Terpusat
Jawaban: A
Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota.
Soal 32
Berikut ini yang merupakan syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Satpol PP menurut PP Nomor 16 Tahun 2018 adalah...
A. Pernah menjabat sebagai pimpinan parpol
B. Minimal berusia 40 tahun saat pendaftaran
C. Berasal dari anggota organisasi kemasyarakatan
D. Warga negara asing yang memiliki izin kerja
E. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Jawaban: E
Pasal 15 PP Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai perangkat daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Soal 33
Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum oleh Satpol PP dilakukan dengan tahapan yang diatur dalam SOP. Tahapan pertama biasanya berupa...
A. Penyitaan barang milik pelanggar secara permanen
B. Tindakan represif non-yustisial
C. Pengadilan di tempat
D. Deteksi dini dan cegah dini
E. Penyidikan oleh PPNS
Jawaban: D
Dalam penyelenggaraan trantibum (Permendagri 26/2020), langkah awal adalah deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi gangguan sebelum melakukan penindakan.
Soal 34
Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 mengatur bahwa dalam pelaksanaan tugas penyidikan, PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan...
A. Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
B. Komisi Pemberantasan Korupsi
C. Badan Pemeriksa Keuangan
D. Badan Intelijen Negara
E. Kejaksaan Agung
Jawaban: A
Berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2019, PPNS dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan dan diawasi oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korwas PPNS).
Soal 35
Jenis pelayanan dasar pada SPM sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kabupaten/kota menurut Permendagri 121 Tahun 2018 meliputi...
A. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum bagi warga negara yang menjadi korban gangguan trantibum
B. Rehabilitasi hutan dan lahan
C. Pemberian modal usaha bagi pedagang kaki lima
D. Pengaturan lalu lintas antar provinsi
E. Penanganan demonstrasi tingkat nasional
Jawaban: A
Permendagri 121 Tahun 2018 menetapkan pelayanan dasar meliputi penanganan gangguan trantibum skala kabupaten/kota serta pelindungan masyarakat dari dampak gangguan tersebut.
Soal 36
Penghargaan bagi anggota Satpol PP yang berprestasi luar biasa dalam pelaksanaan tugas dapat diberikan dalam bentuk...
A. Pembebasan dari kewajiban mengikuti aturan kode etik
B. Wewenang melakukan penangkapan tanpa prosedur
C. Izin untuk tidak masuk kantor selama satu tahun
D. Hadiah berupa saham perusahaan daerah
E. Kenaikan pangkat istimewa atau tanda kehormatan
Jawaban: E
Menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2019, penghargaan bagi Satpol PP dapat berupa tanda kehormatan, kenaikan pangkat istimewa, atau bentuk penghargaan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
Soal 37
Nilai etika yang mengharuskan anggota Satpol PP bersikap jujur, amanah, dan berwibawa dalam menjalankan tugas disebut...
A. Etika Berpolitik
B. Etika Bermasyarakat
C. Etika Kenegaraan
D. Etika Berorganisasi
E. Etika Kepribadian/Pribadi
Jawaban: E
Sesuai Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kode Etik, Etika Pribadi meliputi kejujuran, amanah, kedisiplinan, dan kewibawaan anggota Satpol PP.
Soal 38
Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Daerah dilarang membuat kebijakan yang...
A. Menguntungkan diri sendiri, keluarga, kroni, atau golongan tertentu yang merugikan publik
B. Menyelenggarakan festival budaya tahunan
C. Melakukan kerjasama antar daerah
D. Meningkatkan pendapatan asli daerah
E. Membangun fasilitas kesehatan di desa terpencil
Jawaban: A
UU Nomor 23 Tahun 2014 melarang Kepala Daerah mengambil keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kroni, atau kelompoknya (nepotisme/korupsi).
Soal 39
Tindakan Satpol PP berupa penghentian kegiatan atau pembongkaran bangunan yang melanggar Perda tanpa melalui proses pengadilan disebut tindakan represif...
A. Non-Yustisial
B. Administratif Politik
C. Yustisial
D. Militer
E. Pidana Umum
Jawaban: A
PP Nomor 16 Tahun 2018 mendefinisikan tindakan represif non-yustisial sebagai tindakan hukum yang dilakukan Satpol PP untuk menghentikan pelanggaran Perda tanpa melalui proses peradilan.
Soal 40
Dalam struktur organisasi pemerintah daerah, Satpol PP dipimpin oleh pejabat eselon II.b di tingkat...
A. Pusat
B. Kelurahan
C. Kabupaten/Kota
D. Kecamatan
E. Provinsi
Jawaban: C
Secara umum, Kepala Satpol PP Kabupaten/Kota dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b).
Soal 41
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, tugas utama Satuan Polisi Pamong Praja adalah...
A. Menjaga keamanan dan pertahanan kedaulatan negara di daerah
B. Mengelola administrasi kependudukan dan catatan sipil
C. Melakukan penyidikan tindak pidana umum di wilayah daerah
D. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah
E. Menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat
Jawaban: E
Menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP memiliki tugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
Soal 42
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk membantu Kepala Daerah dalam...
A. Meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak
B. Melaksanakan pemilihan kepala daerah yang demokratis
C. Menjalankan fungsi pengawasan keuangan daerah
D. Menyelesaikan sengketa tata usaha negara
E. Menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
Jawaban: E
Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
Soal 43
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah...
A. Pedoman pemberian penghargaan bagi anggota Satpol PP yang berprestasi
B. Standar operasional prosedur dalam penanganan aksi unjuk rasa
C. Batas waktu maksimal penyelesaian administrasi kepegawaian
D. Ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal
E. Kriteria kelulusan dalam pendidikan dan pelatihan dasar Satpol PP
Jawaban: D
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
Soal 44
Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 mengatur tentang pelayanan dasar sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum. Salah satu layanan dasar yang dimaksud adalah...
A. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi publik
B. Ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat
C. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
D. Pengawasan distribusi bahan pangan pokok
E. Pemberian bantuan modal usaha ekonomi kreatif
Jawaban: B
Permendagri 121 Tahun 2018 Pasal 3 menyebutkan bahwa jenis pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat.
Soal 45
Berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2019, penyidik yang melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda di lingkungan pemerintah daerah disebut...
A. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
B. Polisi Khusus Perkeretaapian
C. Saksi Ahli Hukum Pemerintahan
D. Jaksa Penuntut Umum Daerah
E. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
Jawaban: A
Pasal 1 angka 4 Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda.
Soal 46
Menurut Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, tujuan dari penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah...
A. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing
B. Mewujudkan kondisi yang aman, tertib, dan tenteram di masyarakat
C. Menjamin kelancaran administrasi perpajakan daerah
D. Memperluas lapangan pekerjaan di sektor informal
E. Mengatur jadwal kerja pegawai negeri sipil daerah
Jawaban: B
Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Pasal 2 menegaskan bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat bertujuan untuk mewujudkan kondisi yang aman, tertib, dan tenteram di masyarakat.
Soal 47
Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 menyebutkan bahwa Kode Etik Polisi Pamong Praja dimaksudkan untuk...
A. Menjadi dasar kenaikan pangkat secara otomatis setiap dua tahun
B. Menghapus wewenang kepolisian dalam penegakan hukum daerah
C. Menentukan standar gaji minimal anggota Satpol PP seluruh Indonesia
D. Mewujudkan Polisi Pamong Praja yang profesional, disiplin, berintegritas, dan bertanggung jawab
E. Memberikan sanksi pidana bagi anggota yang tidak disiplin
Jawaban: D
Berdasarkan Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 tentang SOP dan Kode Etik Satpol PP, Kode Etik bertujuan untuk mewujudkan Polisi Pamong Praja yang profesional, disiplin, berintegritas, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas.
Soal 48
Salah satu hak Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Satpol PP sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 adalah...
A. Memiliki senjata api tanpa izin dari kepolisian
B. Mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, and jaminan kematian
C. Mendapatkan cuti di luar tanggungan negara setiap tahun
D. Bebas dari segala tuntutan hukum pidana saat bertugas
E. Menentukan sendiri jadwal operasional penertiban
Jawaban: B
Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Pasal 3 mengatur mengenai pemenuhan hak PNS Satpol PP yang mencakup gaji, tunjangan, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sesuai peraturan perundang-undangan.
Soal 49
Dalam penyelenggaraan pelindungan masyarakat berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, Satpol PP melakukan pembinaan terhadap...
A. Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas)
B. Lembaga Swadaya Masyarakat internasional
C. Organisasi kemasyarakatan di bidang keagamaan
D. Satuan Pengamanan (Satpam) Perusahaan
E. Satuan Tugas Partai Politik
Jawaban: A
Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Pasal 18 menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan pelindungan masyarakat, Kepala Satpol PP melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Satlinmas.
Soal 50
Wewenang Satpol PP untuk melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melanggar Perda dan/atau Perkada diatur dalam...
A. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
B. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
C. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
D. PP Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 6
E. PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Jawaban: D
Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 memberikan wewenang kepada Satpol PP untuk melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melanggar Perda dan/atau Perkada.
Soal 51
Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014, urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat termasuk dalam kelompok urusan...
A. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
B. Urusan pemerintahan absolut
C. Urusan pemerintahan pilihan
D. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
E. Urusan pemerintahan umum
Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e UU Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat.
Soal 52
Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 mengatur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP). Manakah pernyataan yang benar terkait penyusunan SOP Satpol PP?
A. SOP disusun untuk menjamin kepastian dan keseragaman dalam pelaksanaan tugas
B. SOP disusun hanya jika terjadi keadaan darurat
C. SOP tidak wajib dipatuhi jika bertentangan dengan perintah lisan atasan
D. SOP disusun oleh pihak ketiga tanpa melibatkan internal Satpol PP
E. SOP hanya berlaku untuk anggota Satpol PP di tingkat Provinsi
Jawaban: A
Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 Pasal 2 menyatakan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan keseragaman.
Soal 53
Penerapan SPM sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah kabupaten/kota dilakukan oleh...
A. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
B. Kepala Kepolisian Resor
C. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
D. Menteri Dalam Negeri secara langsung
E. Bupati/Wali Kota melalui Perangkat Daerah terkait
Jawaban: E
Berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2018, penerapan SPM merupakan kewajiban Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota untuk tingkat kabupaten/kota).
Soal 54
Jenis sarana minimal yang wajib disediakan untuk Satpol PP menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 meliputi...
A. Perumahan mewah untuk pejabat eselon II
B. Perpustakaan umum dan laboratorium bahasa
C. Alat berat untuk konstruksi jalan raya
D. Gedung olahraga dan fasilitas rekreasi keluarga
E. Pakaian dinas, perlengkapan pelindung diri, dan kendaraan operasional
Jawaban: E
Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Pasal 8 dan Pasal 9 merinci penyediaan sarana minimal meliputi pakaian dinas, perlengkapan pelindung diri, peralatan operasional, dan kendaraan operasional Satpol PP.
Soal 55
Berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2019, koordinasi penyidikan antara PPNS dan Penyidik Polri dilakukan atas dasar...
A. Dominasi Polri atas seluruh proses administrasi PPNS
B. Kerahasiaan mutlak masing-masing instansi
C. Instruksi dari Kejaksaan Negeri
D. Prinsip hubungan fungsional dan saling membantu
E. Persaingan wewenang dalam mencari barang bukti
Jawaban: D
Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 15 menekankan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, PPNS berkoordinasi dengan Penyidik Polri atas dasar prinsip hubungan fungsional, koordinasi, dan saling membantu.
Soal 56
Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 mencakup ruang lingkup...
A. Pengelolaan limbah industri berskala besar
B. Perizinan pertambangan mineral dan batubara
C. Pendaftaran partai politik peserta pemilu
D. Hanya ketertiban lalu lintas di jalan protokol
E. Tertib tata ruang, tertib jalan, tertib angkutan jalan, dan tertib sosial
Jawaban: E
Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) merinci tertib ketertiban umum meliputi tertib tata ruang, tertib jalan, tertib angkutan jalan dan angkutan sungai, tertib jalur hijau, tertib lingkungan, dan tertib sosial.
Soal 57
Nilai dasar moral dalam Kode Etik Polisi Pamong Praja menurut Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 mencakup...
A. Keadilan, objektivitas, dan kejujuran
B. Kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh
C. Kepatuhan tanpa syarat pada perintah ilegal
D. Keraguan, kerahasiaan, dan pengabaian
E. Kepentingan pribadi di atas kepentingan umum
Jawaban: A
Berdasarkan Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 Pasal 14, kode etik mencakup nilai moral seperti kejujuran, keadilan, objektivitas, serta integritas dalam menjalankan tugas penegakan Perda.
Soal 58
Penghargaan bagi anggota Satpol PP yang berprestasi luar biasa menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 dapat berupa...
A. Pembebasan pajak penghasilan seumur hidup
B. Hadiah berupa uang tunai dari dana hibah
C. Kenaikan jabatan tanpa syarat administrasi
D. Izin tidak masuk kerja selama satu bulan
E. Sertifikat, piagam penghargaan, dan/atau tanda jasa
Jawaban: E
Pasal 19 Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 menyebutkan pemerintah daerah memberikan penghargaan bagi anggota Satpol PP berprestasi dalam bentuk piagam penghargaan, sertifikat, dan/atau tanda jasa lainnya.
Soal 59
Berdasarkan Permendagri 121 Tahun 2018, sasaran pemberian pelayanan dasar sub urusan trantibum di kabupaten/kota adalah...
A. Hanya pedagang kaki lima di zona merah
B. Turis mancanegara yang berkunjung
C. Setiap warga negara yang menjadi korban gangguan trantibum akibat bencana dan kebakaran
D. Pegawai negeri sipil di lingkungan pemda
E. Warga negara yang berdomisili tetap saja
Jawaban: C
Permendagri 121 Tahun 2018 menetapkan bahwa penerima pelayanan dasar adalah warga negara yang menjadi korban gangguan trantibum, korban bencana, dan korban kebakaran.
Soal 60
Siapakah yang memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2019?
A. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
B. Kepala Kepolisian Negara RI
C. Kepala Satpol PP Provinsi/Kabupaten/Kota
D. Menteri Dalam Negeri atas usul Kepala Daerah
E. Gubernur atau Bupati/Wali Kota
Jawaban: A
Sesuai regulasi (termasuk Permendagri 3/2019 yang merujuk pada UU), pengangkatan dan pemberhentian PPNS merupakan kewenangan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).
Soal 61 Premium
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi urusan-urusan berikut, kecuali...
A. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
B. Kesehatan
C. Kelautan dan Perikanan
D. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
E. Pendidikan
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 62 Premium
Menurut PP No. 16 Tahun 2018, Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dikelompokkan dalam kategori...
A. Kategori Umum dan Kategori Khusus
B. Kategori Lapangan dan Kategori Kantor
C. Kategori Teknis dan Kategori Administratif
D. Kategori Penyelidik dan Kategori Penyidik
E. Kategori Keterampilan dan Kategori Keahlian
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 63 Premium
Penetapan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dilakukan untuk menjamin...
A. Kekuatan politik pemerintah daerah
B. Keuntungan bagi produsen penyedia sarana
C. Pencitraan Kepala Daerah
D. Hak-hak konstitusional masyarakat atas pelayanan dasar
E. Efisiensi anggaran secara ekstrem
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 64 Premium
Permendagri 121/2018 mengatur tentang standar jumlah personel Satpol PP. Salah satu faktor pertimbangan utama dalam menentukan jumlah personel di daerah adalah...
A. Warna bendera daerah
B. Jumlah hotel bintang lima
C. Jarak ke Ibukota Negara
D. Jumlah pengikut media sosial Satpol PP
E. Luas wilayah dan jumlah penduduk
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 65 Premium
Sesuai Permendagri No. 17 Tahun 2019, penghargaan yang diberikan kepada anggota Satpol PP yang berprestasi dalam penegakan Perda disebut...
A. Bonus Gaji 24 Bulan
B. Penghargaan Prestasi Kerja
C. Voucher Belanja Daerah
D. Sertifikat Bebas Pajak
E. Kenaikan Pangkat Setiap Tahun
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 66 Premium
Wewenang PPNS Daerah dalam melakukan penyidikan menurut Permendagri No. 3 Tahun 2019 meliputi...
A. Menetapkan vonis penjara
B. Membentuk undang-undang nasional
C. Melakukan penuntutan di pengadilan
D. Melakukan penyadapan telepon secara mandiri
E. Menerima laporan dan melakukan pemeriksaan barang bukti
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 67 Premium
Penyelenggaraan pelindungan masyarakat (Linmas) oleh Satpol PP sesuai Permendagri 26/2020 di tingkat desa/kelurahan dikoordinasikan oleh...
A. Lurah atau Kepala Desa
B. Kepala Puskesmas
C. Komandan Kodim
D. Polres Setempat
E. Ketua Karang Taruna
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 68 Premium
Permendagri No. 23 Tahun 2023 mengatur tentang sidang Kode Etik. Siapakah yang berwenang membentuk Majelis Kode Etik Satpol PP?
A. Kepala Daerah
B. Ketua Komnas HAM
C. Seluruh masyarakat melalui polling
D. Ketua Mahkamah Konstitusi
E. Presiden
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 69 Premium
Dalam SOP Penertiban menurut Permendagri 23/2023, tindakan 'Yustisial' dilakukan jika...
A. Pelanggar sudah meminta maaf
B. Pelanggaran harus diproses melalui sidang peradilan
C. Pelanggaran dilakukan oleh anak-anak
D. Pelanggar adalah PNS
E. Hanya dilakukan pada malam hari
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 70 Premium
Penegakan Perda oleh Satpol PP didasarkan pada prinsip kemanusiaan. Hal ini berarti dalam bertugas anggota Satpol PP wajib...
A. Menghormati martabat dan hak asasi manusia
B. Mengabaikan perintah atasan
C. Memberikan uang kepada pelanggar
D. Melindungi keluarga anggota tanpa peduli aturan
E. Berfoto dengan pelanggar untuk dokumentasi pribadi
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 71 Premium
Anggaran penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja bersumber dari...
A. Pajak Ekspor Impor
B. Sumbangan Sukarela Masyarakat
C. APBD
D. Iuran Partai Politik
E. Dana Hibah Luar Negeri
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 72 Premium
Sesuai PP No. 2 Tahun 2018, pelaporan penerapan SPM Trantibumlinmas oleh Kepala Daerah disampaikan kepada...
A. Masyarakat secara lisan
B. Badan Pemeriksa Keuangan
C. Ketua KPK
D. DPRD Kabupaten saja
E. Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 73 Premium
Permendagri 121/2018 mengatur tentang standar peralatan minimal. Tameng dan tongkat pemukul termasuk dalam kategori peralatan...
A. Peralatan Medis Darurat
B. Alat Tulis Kantor
C. Peralatan Dapur Umum
D. Alat Pemadam Kebakaran
E. Pengendalian Massa
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 74 Premium
Pendidikan dan pelatihan (Diklat) teknis Polisi Pamong Praja bertujuan untuk...
A. Mencari bibit atlet olahraga
B. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme anggota
C. Memberikan liburan kepada PNS
D. Memilih pimpinan partai
E. Menghabiskan anggaran akhir tahun
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 75 Premium
Dalam pelaksanaan penyidikan, PPNS berhak melakukan pemanggilan terhadap seseorang. Jika panggilan tidak dipenuhi sebanyak 2 kali, PPNS dapat...
A. Mengumumkan foto pelanggar di baliho kota
B. Melakukan penembakan di tempat
C. Mengabaikan saja kasusnya
D. Meminta bantuan dukun
E. Berkoordinasi dengan Penyidik Polri untuk menghadirkan orang tersebut
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 76 Premium
Menurut Permendagri No. 26 Tahun 2020, data anggota Satlinmas harus terintegrasi dalam sistem informasi nasional yang disebut...
A. SIM LINMAS
B. SIAK
C. SIASN
D. OSS
E. DAPODIK
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 77 Premium
Berdasarkan Permendagri 23/2023, sanksi bagi anggota Satpol PP yang melanggar kode etik dan merusak citra korps adalah sanksi...
A. Sanksi Sosial Berupa Kerja Paksa
B. Sanksi Moral dan/atau Administratif
C. Sanksi Pidana Mati
D. Sanksi Denda 1 Triliun
E. Sanksi Pengusiran dari Wilayah
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 78 Premium
Tahap pasca pelaksanaan dalam SOP Satpol PP (Permendagri 23/2023) meliputi kegiatan...
A. Perbaikan Jalan Rusak
B. Pembelian Seragam Baru
C. Pelaporan dan Evaluasi Hasil Tindakan
D. Penerimaan Pendaftaran CPNS
E. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 79 Premium
Salah satu urusan ketenteraman masyarakat adalah pengendalian 'Anak Jalanan' dan 'Gelandangan'. Penanganan ini dilakukan bersama dengan dinas...
A. Dinas Sosial
B. Dinas Pemadam Kebakaran
C. Dinas Pertanian
D. Dinas Pemuda dan Olahraga
E. Dinas Tata Ruang
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 80 Premium
Menurut PP No. 16 Tahun 2018, syarat menjadi Polisi Pamong Praja Ahli adalah memiliki ijazah minimal...
A. Diploma III
B. Sarjana (S-1) / Diploma IV
C. SMA/Sederajat
D. Doktor (S-3)
E. Magister (S-2)
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 81 Premium
Penetapan Perda sanksi pidana kurungan paling lama adalah...
A. 6 bulan
B. 3 bulan
C. 5 tahun
D. Seumur hidup
E. 1 tahun
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 82 Premium
Pelaksanaan pelindungan masyarakat oleh Satlinmas bertujuan untuk membantu dalam hal...
A. Penjagaan perbatasan negara
B. Penerimaan pajak hotel
C. Penanggulangan bencana dan bantuan Pemilu
D. Pembersihan got perumahan
E. Pengelolaan parkir mall
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 83 Premium
PPNS dapat melakukan penggeledahan dalam rangka penyidikan Perda. Syarat mutlak penggeledahan adalah...
A. Cukup izin dari Komandan Regu
B. Izin dari Istri pelanggar
C. Izin dari Ketua Pengadilan Negeri
D. Tanpa izin jika mendesak
E. Izin dari Kepala Desa
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 84 Premium
Salah satu bentuk pelanggaran kode etik Satpol PP adalah 'Melakukan Pungli'. Sesuai Permendagri 23/2023, Pungli termasuk kategori pelanggaran...
A. Wajar
B. Ringan
C. Administratif Biasa
D. Dapat dimaklumi
E. Berat
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 85 Premium
Pelaksanaan tugas Satpol PP di wilayah kecamatan dipimpin oleh seorang pejabat yang secara fungsional setara dengan...
A. Bhabinkamtibmas
B. Sekretaris Camat
C. Ketua LPM
D. Komandan Koramil
E. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 86 Premium
Sesuai Permendagri 121/2018, Pemerintah Daerah harus memastikan seluruh warga negara mendapatkan akses layanan dasar Trantibum melalui...
A. Penyediaan layanan pengaduan dan patroli
B. Situs web berbayar
C. Pemasangan pagar di setiap rumah
D. Sistem kuota perkeluarga
E. Pembagian sembako
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 87 Premium
Permendagri 17/2019 mengatur bahwa pembinaan teknis operasional Satpol PP dilakukan secara nasional oleh...
A. Gubernur DKI Jakarta saja
B. Panglima TNI
C. Presiden secara langsung
D. Kapolri
E. Menteri Dalam Negeri
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 88 Premium
Berapakah masa berlaku Kartu Tanda Anggota (KTA) Satpol PP menurut ketentuan seragam dan atribut?
A. 1 Tahun
B. Selamanya
C. 5 Tahun
D. Hanya 6 bulan
E. 10 Tahun
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 89 Premium
Menurut Permendagri No. 3 Tahun 2019, penyidikan oleh PPNS dihentikan apabila...
A. Diberitakan di media massa
B. Tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa bukan pelanggaran Perda
C. Pelanggar memberikan uang damai
D. Sudah lewat jam kantor
E. Pelanggar adalah kerabat PPNS
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 90 Premium
Penampilan anggota Satpol PP saat bertugas harus rapi dan sopan. Hal ini diatur dalam...
A. Surat Edaran Lurah
B. Kitab Suci
C. Peraturan Desa
D. Majalah Mode
E. Kode Etik Polisi Pamong Praja
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 91 Premium
Berdasarkan Permendagri Nomor 23 Tahun 2023, anggota Satpol PP dilarang melakukan hal berikut dalam menjalankan SOP, kecuali...
A. Memberikan peringatan lisan terlebih dahulu kepada pelanggar
B. Membocorkan rahasia operasi kepada pihak luar
C. Bertindak arogan kepada masyarakat
D. Melakukan tindakan fisik di luar ketentuan prosedur
E. Menerima gratifikasi dari pelanggar Perda
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 92 Premium
Menurut PP Nomor 2 Tahun 2018, siapa yang bertanggung jawab melakukan pendanaan terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah?
A. Hasil denda pelanggar Perda sepenuhnya
B. Pemerintah Pusat sepenuhnya
C. Pinjaman dari bank dunia
D. Pemerintah Daerah melalui APBD
E. Sumbangan dari masyarakat sukarela
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 93 Premium
Dalam melaksanakan penyidikan, PPNS berwenang melakukan hal berikut menurut Permendagri Nomor 3 Tahun 2019, yaitu...
A. Memutuskan vonis hukuman mati
B. Membubarkan organisasi kepolisian
C. Menetapkan Undang-Undang baru
D. Menunjuk Kepala Daerah secara langsung
E. Melakukan penyitaan benda atau surat yang berkaitan dengan pelanggaran Perda
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 94 Premium
Mutu pelayanan dasar dalam sub urusan pelindungan masyarakat diukur berdasarkan...
A. Banyaknya denda yang masuk ke kas negara
B. Kecantikan seragam anggota Linmas
C. Kecepatan akses internet di kantor Satpol PP
D. Persentase warga negara yang mendapatkan layanan pelindungan masyarakat akibat bencana dan gangguan trantibum
E. Jumlah senjata api yang dimiliki Satpol PP
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 95 Premium
Berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2019, sarana prasarana minimal yang harus dimiliki Satpol PP untuk operasional lapangan meliputi...
A. Laboratorium kimia canggih
B. Perpustakaan umum keliling
C. Helikopter pribadi pimpinan
D. Alat komunikasi, kendaraan operasional, dan peralatan pengamanan
E. Gedung bioskop untuk hiburan pegawai
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 96 Premium
Sesuai dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, pemberdayaan Satlinmas dalam keadaan darurat bencana dilakukan di bawah koordinasi...
A. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
B. Kepala Desa saja tanpa instruksi camat
C. Badan Narkotika Nasional
D. Dinas Pendidikan
E. Pihak Swasta
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 97 Premium
Ketentuan mengenai 'Etika Berorganisasi' dalam Kode Etik Satpol PP (Permendagri 23/2023) mengharuskan anggota untuk...
A. Membuat grup rahasia untuk menjatuhkan rekan kerja
B. Melawan perintah atasan yang sah
C. Menjaga korps, loyalitas kepada pimpinan, dan kerjasama tim
D. Meninggalkan tugas tanpa izin untuk urusan bisnis
E. Mengutamakan kepentingan pribadi di atas organisasi
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 98 Premium
Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, jika terjadi kekosongan jabatan Kepala Daerah, siapa yang menjalankan tugas sehari-hari sampai dilantiknya Penjabat?
A. Sekretaris Daerah (Sekda)
B. Gubernur tetangga
C. Presiden
D. Ketua DPRD
E. Kepala Satpol PP
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 99 Premium
Penyelenggaraan ketertiban umum oleh Satpol PP meliputi sub-urusan berikut, kecuali...
A. Tertib sosial dan tertib tempat ibadah
B. Tertib lingkungan dan tertib usaha
C. Tertib pengawasan orang asing skala nasional oleh imigrasi
D. Tertib kesehatan dan tertib bangunan
E. Tertib jalur hijau dan taman
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 100 Premium
Seorang PPNS yang berhenti dari jabatannya wajib melaporkan hal tersebut kepada...
A. Dinas Pemadam Kebakaran
B. Menteri Hukum dan HAM melalui instansi induknya
C. Kepala Kepolisian setempat saja
D. Ketua RT tempat tinggal
E. Kepala Satpol PP dan Menteri Dalam Negeri
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 101 Premium
Tahapan penyusunan SOP Satpol PP menurut Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 harus mempertimbangkan...
A. Kecocokan dengan seragam baru
B. Besarnya anggaran operasional yang bisa dikorupsi
C. Efisiensi, efektivitas, dan kepastian hukum dalam pelayanan
D. Instruksi dari organisasi luar negeri
E. Keinginan pribadi anggota
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 102 Premium
Pemerintah Daerah wajib menerapkan SPM secara bertahap. Hal ini diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 Pasal...
A. 20
B. 4
C. 15
D. 1
E. 10
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 103 Premium
Berdasarkan UU 23/2014, Peraturan Daerah (Perda) dibentuk oleh...
A. Ketua RW
B. DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah
C. Sekretaris Daerah
D. Kepala Satpol PP
E. Kepala Daerah sendirian
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 104 Premium
Pembinaan teknis operasional Satpol PP secara nasional dilakukan oleh...
A. Panglima TNI
B. Gubernur masing-masing
C. Menteri Dalam Negeri
D. Kapolri
E. Menteri Pertahanan
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 105 Premium
Dalam penindakan terhadap pelanggar Perda yang dilakukan oleh Satpol PP, barang bukti hasil sitaan sementara disimpan di...
A. Rumah pribadi anggota Satpol PP
B. Kantor Satpol PP atau tempat yang ditentukan oleh peraturan
C. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah
D. Gudang milik pengusaha swasta
E. Pasar loak untuk langsung dijual
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 106 Premium
Menurut Permendagri 26 Tahun 2020, salah satu fungsi pelindungan masyarakat adalah membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan...
A. Ujian Sekolah
B. Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilkada
C. Pertandingan olahraga antar negara
D. Arisan keluarga besar
E. Pameran seni internasional di luar negeri
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 107 Premium
Dalam melaksanakan penyidikan, PPNS berhak meminta bantuan kepada Polri dalam hal...
A. Membuatkan laporan tahunan
B. Menentukan struktur organisasi Satpol PP
C. Pengamanan saat dilakukan upaya paksa (penggeledahan/penangkapan sesuai wewenang)
D. Melakukan renovasi kantor
E. Membayarkan gaji pegawai
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 108 Premium
Standar mutu pelayanan dasar sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi meliputi...
A. Pengaturan kuota haji
B. Penghapusan pajak kendaraan
C. Penyediaan sembako murah
D. Pembangunan jembatan antar pulau
E. Pelayanan gangguan trantibum skala lintas kabupaten/kota
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 109 Premium
Anggota Satpol PP yang melakukan tindakan sewenang-wenang di luar SOP dapat dikenai sanksi administratif berupa...
A. Denda berupa emas batangan
B. Pencabutan hak sebagai warga negara
C. Hukuman kurungan di penjara militer
D. Wajib bekerja di luar negeri
E. Teguran lisan sampai dengan pemberhentian
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 110 Premium
Berdasarkan PP 16 Tahun 2018, Satpol PP dilarang memiliki...
A. Gedung kantor
B. Senjata api di luar ketentuan peraturan perundang-undangan
C. Kendaraan operasional patroli
D. Pakaian dinas lapangan
E. Alat komunikasi radio
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 111 Premium
Penyusunan laporan pencapaian SPM trantibumlinmas oleh daerah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui...
A. DPRD provinsi saja
B. Kepala Polrestabes
C. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
D. Media massa nasional
E. Lembaga Swadaya Masyarakat
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 112 Premium
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar menurut UU 23/2014 contohnya adalah...
A. Pendidikan
B. Pekerjaan Umum
C. Tenaga Kerja
D. Kesehatan
E. Trantibumlinmas
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 113 Premium
PPNS diwajibkan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai identitas resmi. KTA PPNS diterbitkan oleh...
A. Bupati/Wali Kota
B. Kepala Satpol PP
C. Gubernur
D. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
E. Kapolri
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 114 Premium
Penanganan terhadap gelandangan dan pengemis merupakan tugas Satpol PP dalam rangka tertib...
A. Tertib Sosial
B. Tertib Jalur Hijau
C. Tertib Usaha
D. Tertib Bangunan
E. Tertib Lingkungan
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 115 Premium
Prinsip integritas dalam kode etik Satpol PP berarti anggota harus...
A. Bekerja jika ada pimpinan saja
B. Menggunakan atribut organisasi untuk menakut-nakuti keluarga
C. Konsisten antara perkataan dan perbuatan serta menolak segala bentuk penyimpangan
D. Selalu mencari celah hukum untuk kepentingan sendiri
E. Mudah disuap oleh pedagang
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 116 Premium
Satpol PP dapat membantu pengamanan objek vital daerah sesuai dengan instruksi Kepala Daerah. Hal ini merupakan perwujudan dari fungsi...
A. Pemungutan Pajak Kendaraan
B. Diplomasi Luar Negeri
C. Penegakan Hukum Pidana Umum
D. Pencatatan Sipil
E. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 117 Premium
Siapa yang memberikan pembinaan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat nasional?
A. Badan Pemeriksa Keuangan
B. Komisi Yudisial
C. DPRD
D. Menteri Dalam Negeri
E. Gubernur
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 118 Premium
Berikut adalah syarat personil pelaksana layanan trantibumlinmas berdasarkan Permendagri 121 Tahun 2018, yaitu...
A. Minimal lulusan SD
B. Telah mengikuti diklat dasar/teknis yang sesuai
C. Pernah tinggal di luar negeri
D. Bisa mengoperasikan senjata berat
E. Memiliki kekayaan minimal tertentu
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 119 Premium
Tindakan mediasi untuk menyelesaikan konflik antar warga oleh Satpol PP termasuk dalam upaya...
A. Yudisial
B. Preemtif
C. Represif Yustisial
D. Detensi
E. Preventif
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 120 Premium
Dalam SOP Penegakan Perda, sebelum melakukan pembongkaran paksa, Satpol PP wajib memberikan...
A. Surat Peringatan (SP) I, II, dan III sesuai tenggat waktu
B. Ucapan selamat tinggal
C. Uang ganti rugi
D. Sertifikat tanah baru
E. Surat izin libur
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 121 Premium
Dalam Pasal 256 UU Nomor 23 Tahun 2014, ditegaskan bahwa Polisi Pamong Praja adalah...
A. Tenaga kerja kontrak sukarela masyarakat
B. Pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil
C. Anggota Kepolisian yang diperbantukan ke daerah
D. Pejabat struktural pemegang otoritas politik
E. Satu kesatuan militer cadangan di daerah
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 122 Premium
Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2018, anggota Satpol PP dapat dilengkapi dengan senjata api apabila...
A. Menjalankan tugas penertiban di daerah konflik bersenjata
B. Anggaran daerah mencukupi untuk pengadaan senjata
C. Seluruh anggota Satpol PP sudah mengikuti pelatihan militer
D. Ditetapkan dalam Perda setelah mendapat izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia
E. Kepala Satpol PP merasa perlu untuk menjaga wibawa
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 123 Premium
Dalam penerapan SPM, apa yang dimaksud dengan 'Indikator Nilai Mutu Pelayanan Dasar' menurut Permendagri 121 Tahun 2018?
A. Total anggaran yang diserap dalam satu tahun anggaran
B. Banyaknya jumlah pelanggar Perda yang ditangkap
C. Ukuran keberhasilan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai standar teknis
D. Tingkat kepuasan kepala daerah terhadap laporan Satpol PP
E. Jumlah personil yang dikerahkan dalam operasional
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 124 Premium
Manakah yang termasuk prasarana minimal Satpol PP menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2019?
A. Landasan pacu helikopter di setiap kecamatan
B. Ruang tahanan militer dan gudang amunisi
C. Fasilitas pelabuhan khusus logistik daerah
D. Gedung kantor, ruang piket, dan ruang pemeriksaan/PPNS
E. Pusat perbelanjaan dan area komersial perkantoran
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 125 Premium
Menurut Permendagri Nomor 3 Tahun 2019, seorang PPNS dilarang melakukan tindakan...
A. Melakukan penggeledahan tanpa prosedur hukum
B. Melakukan pemanggilan kepada pelanggar Perda
C. Melakukan penyitaan barang bukti
D. Meminta keterangan dari saksi
E. Membuat berita acara pemeriksaan (BAP)
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 126 Premium
Dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, Pelindungan Masyarakat (Linmas) diselenggarakan untuk membantu dalam hal...
A. Pencarian dana bantuan sosial untuk organisasi politik
B. Jawaban A dan B benar
C. Penanganan bencana dan kegiatan sosial kemasyarakatan
D. Penjagaan keamanan objek vital nasional secara mandiri
E. Ketenteraman umum serta pengamanan Pemilu dan Pilkada
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 127 Premium
SOP Satpol PP dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 wajib memuat unsur...
A. Rincian biaya operasional yang harus dibayar masyarakat
B. Analisis dampak lingkungan jangka panjang
C. Dokumentasi foto diri seluruh personil
D. Hanya daftar nama anggota yang terlibat
E. Persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan/pascapelaksanaan
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 128 Premium
Siapakah yang melakukan pembinaan teknis operasional Satpol PP di tingkat nasional berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2019?
A. Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal terkait
B. Presiden secara langsung
C. Panglima Tentara Nasional Indonesia
D. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
E. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 129 Premium
Mutu pelayanan dasar sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum di provinsi mencakup pelayanan kepada warga negara yang menjadi korban gangguan akibat...
A. Perselisihan keluarga antar warga
B. Penurunan harga komoditas pertanian
C. Kesalahan administrasi kependudukan desa
D. Konflik sosial dan gangguan ketertiban umum skala provinsi
E. Kebijakan ekonomi pemerintah pusat
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 130 Premium
Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP dapat melakukan penangkapan terhadap pelanggar Perda?
A. Tidak, Satpol PP hanya berwenang menyerahkan pelanggar kepada PPNS atau penyidik Polri
B. Ya, jika pelanggar tidak kooperatif
C. Boleh, selama dilakukan di siang hari
D. Hanya jika pelanggar adalah warga negara asing
E. Ya, setelah mendapat perintah lisan dari Kepala Satpol PP
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 131 Premium
Standar Pelayanan Minimal (SPM) wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk...
A. Urusan pemerintahan pilihan yang menguntungkan daerah
B. Kewajiban rutin administrasi tahunan
C. Urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar
D. Urusan pemerintahan absolut
E. Syarat untuk mendapatkan dana alokasi khusus
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 132 Premium
Pelaksanaan tugas Satpol PP dalam menegakkan Perda dilakukan dengan prinsip...
A. Humanis, persuasif, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia
B. Kekerasan sebagai langkah utama penertiban
C. Kerahasiaan tanpa transparansi kepada publik
D. Kekuatan militer penuh
E. Mengutamakan kepentingan pemangku modal
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 133 Premium
PPNS di lingkungan Pemda dalam menjalankan tugasnya wajib menggunakan...
A. Pakaian preman tanpa identitas agar rahasia
B. Pakaian seragam TNI untuk kewibawaan
C. Batik khas daerah masing-masing
D. Pakaian dinas harian Polisi Pamong Praja setiap hari
E. Atribut dan tanda pengenal PPNS
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 134 Premium
Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 menyebutkan bahwa pembiayaan penyelenggaraan Tibum dan Tranmas serta Linmas bersumber dari...
A. Iuran sukarela dari masyarakat yang ditertibkan
B. Penjualan aset-aset daerah yang terbengkalai
C. Potongan gaji bulanan seluruh PNS daerah
D. Pinjaman luar negeri atas nama Satpol PP
E. APBD, APBN, dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 135 Premium
Tindakan nonyustisial Satpol PP menurut PP Nomor 16 Tahun 2018 adalah...
A. Penangkapan dan penahanan tersangka selama 24 jam
B. Tindakan fisik secara langsung tanpa peringatan
C. Tindakan yang dilakukan untuk menghentikan pelanggaran Perda tanpa melalui proses peradilan
D. Penyidikan hingga pelimpahan berkas ke pengadilan
E. Pengawasan terhadap kinerja hakim di pengadilan negeri
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 136 Premium
Manakah pernyataan yang paling tepat terkait pembinaan Satlinmas oleh Satpol PP berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020?
A. Satpol PP hanya membina Satlinmas saat menjelang hari raya
B. Satlinmas merupakan bawahan langsung struktural Satpol PP secara permanen
C. Satlinmas dibayar per jam kerja operasional
D. Satlinmas wajib dipersenjatai dengan peluru karet
E. Pembinaan meliputi peningkatan kapasitas, pendataan, dan pengerahan personil
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 137 Premium
Larangan dalam Kode Etik Polisi Pamong Praja (Permendagri 23/2023) antara lain...
A. Membocorkan informasi rahasia jabatan atau negara
B. Melaksanakan piket malam sesuai jadwal
C. Bertindak diskriminatif dalam penegakan aturan
D. Melakukan pungutan liar dalam pelaksanaan tugas
E. Semua jawaban benar
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 138 Premium
Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 mengatur bahwa pembinaan karir Polisi Pamong Praja didasarkan pada...
A. Besaran dana yang disumbangkan personil ke daerah
B. Kedekatan personal dengan pejabat daerah
C. Jumlah pelanggar Perda yang berhasil dieksekusi
D. Sistem prestasi kerja dan sistem karir
E. Lama waktu tinggal di wilayah dinas
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 139 Premium
Tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan ketertiban umum di tingkat daerah menurut UU 23/2014 berada pada...
A. Menteri Dalam Negeri
B. Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota)
C. Masyarakat setempat
D. Kepala Satpol PP
E. Sekretaris Daerah
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 140 Premium
Berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2019, penyidikan oleh PPNS dimulai setelah adanya...
A. Permohonan maaf dari pelanggar
B. Keputusan rapat paripurna DPRD
C. Laporan kejadian atau temuan pelanggaran Perda
D. Instruksi dari organisasi kemasyarakatan
E. Pemberitaan di media massa
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 141 Premium
Kegiatan 'Patroli' dalam penyelenggaraan Trantibum (Permendagri 26/2020) dimaksudkan untuk...
A. Menghabiskan jatah bahan bakar kendaraan dinas
B. Mengawal rombongan pejabat yang lewat
C. Mengumpulkan pajak kendaraan bermotor
D. Mencari kesalahan warga sebanyak-banyaknya
E. Pencegahan dini dan memberikan rasa aman bagi masyarakat
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 142 Premium
Kompetensi personel Satpol PP yang harus dipenuhi menurut Permendagri 121 Tahun 2018 meliputi...
A. Keahlian dalam pemrograman komputer tingkat lanjut
B. Keahlian memasak untuk dapu umum bencana
C. Pemahaman regulasi, teknik negosiasi, dan penanganan konflik
D. Pendidikan bela negara dan kemampuan bela diri
E. Kemampuan bahasa asing minimal tiga bahasa
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 143 Premium
Penegakan Perda oleh Satpol PP berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2018 dapat dilakukan melalui...
A. Tindakan nonyustisial oleh Polisi Pamong Praja
B. Pengabaian pelanggaran jika terdapat kompensasi pribadi
C. Tindakan yustisial oleh PPNS
D. Eksekusi mati di tempat bagi pelanggar berat
E. Jawaban A dan B benar
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 144 Premium
Laporan hasil pelaksanaan tugas Satpol PP wajib disampaikan kepada Kepala Daerah secara...
A. Tahunan saja
B. Insidentil jika ada perintah
C. Melalui media sosial pribadi anggota
D. Berkala (bulanan/triwulan) dan sewaktu-waktu jika diperlukan
E. Melalui perantara pihak swasta
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 145 Premium
Berdasarkan Permendagri Nomor 23 Tahun 2023, sanksi bagi anggota Satpol PP yang melanggar Kode Etik ditentukan oleh...
A. Badan Intelijen Negara
B. Keputusan sepihak rekan kerja
C. Sidang Majelis Kode Etik
D. Pengadilan Militer
E. Masyarakat melalui pemungutan suara
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 146 Premium
Apa yang dimaksud dengan 'Sarana' dalam konteks Permendagri Nomor 17 Tahun 2019?
A. Benda bergerak yang digunakan untuk menunjang tugas
B. Jaringan komunikasi internet
C. Kekuatan mental personil
D. Anggaran dana hibah dari masyarakat
E. Benda tidak bergerak seperti tanah dan gedung
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 147 Premium
Pelaksanaan tugas Satpol PP wajib berkoordinasi dengan instansi vertikal (Polri/TNI) dalam hal...
A. Operasi penertiban yang berisiko tinggi atau mengancam keselamatan
B. Seleksi administrasi penerimaan PNS baru
C. Pembelian alat tulis kantor
D. Penyusunan anggaran rutin kantor
E. Pengaturan jam makan siang anggota
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 148 Premium
Menurut Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, anggota Satlinmas diangkat oleh Bupati/Wali Kota dengan kriteria...
A. Hanya keluarga inti dari pejabat Satpol PP
B. Anak di bawah umur yang butuh pekerjaan
C. Warga Negara Indonesia, sehat jasmani/rohani, dan secara sukarela
D. Mantan narapidana kasus narkotika
E. Warga negara asing yang memiliki izin tinggal
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 149 Premium
Penyediaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan trantibum bertujuan untuk...
A. Mengejar target pajak daerah
B. Menambah beban kerja aparatur daerah
C. Membatasi ruang gerak organisasi masyarakat
D. Menjamin hak warga negara atas rasa aman dan ketenteraman
E. Menghapus peran kepolisian di tingkat lokal
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses
Soal 150 Premium
SOP Satpol PP harus dievaluasi secara berkala sesuai Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 setiap...
A. Minimal 1 tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan operasional
B. Hanya jika menteri memberikan instruksi tertulis
C. 10 tahun sekali
D. Tidak perlu dievaluasi karena bersifat permanen
E. Setiap terjadi pergantian Kepala Daerah
🔒 Premium
Soal ini hanya untuk pengguna Bromax
Buka Akses

Tips Lulus SKB CPNS Polisi Pamong Praja

Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Polisi Pamong Praja semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.

  • Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
  • Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
  • Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
  • Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
  • Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.

Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Polisi Pamong Praja, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.

Pertanyaan Seputar SKB CPNS Polisi Pamong Praja

SKB CPNS Polisi Pamong Praja adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Polisi Pamong Praja meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Polisi Pamong Praja, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Polisi Pamong Praja tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Polisi Pamong Praja tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.