Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Polisi Pamong Praja. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Polisi Pamong Praja berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
PILIH FORMASI JABATAN / JENJANG:
Kemampuan Umum
3 Indikator
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Penerapan Minimal
Kemampuan Khusus
5 Indikator
Permendagri 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satpol PP
Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat
Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
Kemampuan Umum
3 Indikator
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Penerapan Minimal
Kemampuan Khusus
5 Indikator
Permendagri 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satpol PP
Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat
Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
Kemampuan Umum
3 Indikator
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Penerapan Minimal
Kemampuan Khusus
5 Indikator
Permendagri 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satpol PP
Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat
Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
Simulasi Tryout SKB CAT Polisi Pamong Praja
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Polisi Pamong Praja, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout CAT SKB Polisi Pamong Praja Sedang Disiapkan
Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Polisi Pamong Praja berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.
Sistem CAT BKN
Durasi 90 menit & skema CAT resmi
Kisi-Kisi Terbaru
Sesuai materi pokok & tupoksi jabatan
Pembahasan Lengkap
Analisis jawaban & referensi regulasi
Ranking Nasional
Bandingkan skor se-Indonesia
Bank Soal Drill SKB 2026
Akses 1,524 Soal SKB Polisi Pamong Praja Lengkap
Drill ratusan soal kompetensi bidang teknis lengkap dengan analisis pembahasan komprehensif untuk memaksimalkan peluang lulus ranking 1 di formasi Anda.
✓ Sesuai Kisi-kisi CAT BKN✓ Pembahasan Analisis Mendalam✓ Update Soal Rutin✓ Akses Aktif 1 Tahun
Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.
150 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/150
0%
Soal 1
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada serta menyelenggarakan...
Kunci Jawaban: B
Menurut Pasal 256 UU No. 23 Tahun 2014, Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Soal 2
Menurut PP Nomor 16 Tahun 2018, dalam menjalankan tugasnya, Polisi Pamong Praja secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah dan secara operasional bertanggung jawab kepada...
Kunci Jawaban: D
Pasal 3 PP No. 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa Kasat Pol PP dalam melaksanakan tugasnya secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP
Soal 3
Salah satu wewenang Satpol PP menurut PP No. 16 Tahun 2018 adalah melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran...
Kunci Jawaban: A
Sesuai Pasal 6 PP No. 16 Tahun 2018, Satpol PP berwenang melakukan tindakan administratif terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP
Soal 4
Berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat termasuk ke dalam kategori...
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan Pasal 3 PP No. 2 Tahun 2018, urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat merupakan salah satu jenis Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Penerapan Minimal
Soal 5
Dalam standar teknis mutu pelayanan dasar sub urusan trantibum (Permendagri 121/2018), penerima layanan dasar gangguan ketenteraman dan ketertiban umum adalah...
Kunci Jawaban: C
Menurut Permendagri No. 121 Tahun 2018, penerima pelayanan dasar sub urusan trantibum adalah warga negara yang menjadi korban gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
Materi Terkait: Permendagri 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar
Soal 6
Manakah yang bukan merupakan sarana minimal yang wajib disediakan untuk anggota Satpol PP berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2019?
Kunci Jawaban: C
Permendagri No. 17 Tahun 2019 mengatur penyediaan sarana dan prasarana minimal meliputi pakaian dinas, perlengkapan lapangan, kendaraan operasional, dan peralatan komunikasi. Senjata api genggam otomatis tidak dikategorikan sebagai sarana minimal wajib bagi seluruh anggota.
Materi Terkait: Permendagri Nomor 17 Tahun 2019
Soal 7
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan disebut...
Kunci Jawaban: A
Pasal 1 Permendagri No. 3 Tahun 2019 mendefinisikan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) sebagai pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda.
Materi Terkait: Permendagri Nomor 3 Tahun 2019
Soal 8
Dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai Permendagri 26/2020, Satpol PP melakukan koordinasi dengan instansi vertikal, yaitu...
Kunci Jawaban: E
Permendagri No. 26 Tahun 2020 Pasal 12 menyebutkan dalam melaksanakan ketertiban umum, Satpol PP berkoordinasi dengan instansi vertikal terkait, terutama TNI dan Polri.
Materi Terkait: Permendagri Nomor 26 Tahun 2020
Soal 9
Berdasarkan Permendagri Nomor 23 Tahun 2023, tahap awal dalam penyusunan SOP Satpol PP adalah...
Kunci Jawaban: E
Permendagri No. 23 Tahun 2023 tentang SOP dan Kode Etik Satpol PP menjelaskan bahwa siklus SOP dimulai dari persiapan, diikuti identifikasi kebutuhan, baru kemudian pengembangan dan penerapan.
Materi Terkait: Permendagri Nomor 23 Tahun 2023
Soal 10
Prinsip dasar dalam Kode Etik Polisi Pamong Praja menurut Permendagri No. 23 Tahun 2023 yang mengutamakan ketaatan pada hukum adalah prinsip...
Kunci Jawaban: C
Sesuai dengan Kode Etik dalam Permendagri 23/2023, integritas dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan (Legalitas) merupakan prinsip utama perilaku anggota Satpol PP.
Materi Terkait: Permendagri Nomor 23 Tahun 2023
Soal 11
Sesuai UU No. 23 Tahun 2014, jika Satpol PP melakukan penangkapan terhadap pelanggar Perda yang mengandung unsur tindak pidana, maka wajib segera menyerahkannya kepada...
Kunci Jawaban: C
Penegakan Perda yang memiliki sanksi pidana (Tipiring) atau temuan tindak pidana umum lainnya harus dikoordinasikan dan diserahkan kepada Pejabat Penyidik Polri.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Soal 12
PP Nomor 16 Tahun 2018 mengatur bahwa anggota Satpol PP harus memiliki kualifikasi PNS. Selain itu, mereka dapat dibantu oleh tenaga lain yang disebut...
Kunci Jawaban: D
Pasal 19 PP No. 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh anggota Pelindungan Masyarakat (Linmas).
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP
Soal 13
Dalam penerapan SPM berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018, indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sub-urusan ketenteraman dan ketertiban adalah...
Kunci Jawaban: D
Indikator keberhasilan pelayanan dasar trantibum meliputi rasio penanganan gangguan ketenteraman dan kepatuhan terhadap standar pelayanan dasar.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Penerapan Minimal
Soal 14
Permendagri 121/2018 mewajibkan Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kepada warga negara yang terancam gangguan ketenteraman dalam waktu...
Kunci Jawaban: B
Dalam standar teknis (Permendagri 121/2018), respons terhadap aduan gangguan trantibum memiliki batas waktu standar pelayanan (SLA) tertentu untuk menjamin mutu.
Materi Terkait: Permendagri 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar
Soal 15
Sesuai Permendagri No. 17 Tahun 2019, Satpol PP yang mengalami kecelakaan kerja dalam pelaksanaan tugas diberikan...
Kunci Jawaban: E
Pasal 5 Permendagri 17/2019 mengatur tentang pemenuhan hak PNS Satpol PP termasuk jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan perlindungan lainnya sesuai aturan kepegawaian.
Materi Terkait: Permendagri Nomor 17 Tahun 2019
Soal 16
Koordinasi Pengawasan (Korwas) terhadap PPNS di daerah dilakukan oleh instansi...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan Permendagri No. 3 Tahun 2019, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan teknis terhadap PPNS dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Materi Terkait: Permendagri Nomor 3 Tahun 2019
Soal 17
Menurut Permendagri No. 26 Tahun 2020, Pelindungan Masyarakat (Linmas) memiliki tugas utama dalam membantu...
Kunci Jawaban: D
Tugas Linmas dalam Permendagri 26/2020 antara lain membantu penanganan bencana, membantu ketenteraman dan ketertiban, serta membantu kegiatan sosial kemasyarakatan.
Materi Terkait: Permendagri Nomor 26 Tahun 2020
Soal 18
SOP Satpol PP dalam Permendagri No. 23 Tahun 2023 dibagi menjadi tiga tahap utama, yaitu...
Kunci Jawaban: D
Permendagri 23/2023 mengatur tahapan SOP yang meliputi: Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan, dan Tahap Pasca Pelaksanaan.
Materi Terkait: Permendagri Nomor 23 Tahun 2023
Soal 19
Warna dasar seragam dinas Satpol PP yang resmi digunakan sesuai regulasi adalah...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan aturan seragam Satpol PP, warna yang digunakan adalah Khaki Tua (Coklat Muda Keabu-abuan) yang membedakannya dengan seragam Polri atau TNI.
Materi Terkait: Permendagri Nomor 17 Tahun 2019
Soal 20
Dalam melaksanakan penertiban non-yustisial terhadap pelanggar Perda, anggota Satpol PP dilarang melakukan...
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan PP 16/2018 dan Kode Etik, Satpol PP dilarang melakukan tindakan kekerasan yang berlebihan atau melanggar hak asasi manusia dalam proses penertiban.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP
Soal 21
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP merupakan bagian dari perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dalam...
Kunci Jawaban: E
Menurut PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tugas utama Satpol PP adalah menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP
Soal 22
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat termasuk ke dalam kategori...
Kunci Jawaban: C
Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; serta sosial.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Soal 23
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai...
Kunci Jawaban: C
Sesuai PP Nomor 2 Tahun 2018, Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Penerapan Minimal
Soal 24
Berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, anggota Satlinmas dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di tingkat...
Kunci Jawaban: B
Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 menyatakan bahwa anggota Satlinmas dibentuk di tingkat Desa dan Kelurahan oleh Bupati/Wali Kota.
Materi Terkait: Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat
Soal 25
Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda disebut...
Kunci Jawaban: C
Sesuai Permendagri Nomor 3 Tahun 2019, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
Materi Terkait: Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
Soal 26
Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satpol PP yang secara administratif bertanggung jawab kepada...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2018, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) melalui Sekretaris Daerah.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP
Soal 27
Prinsip dasar Satpol PP dalam bertindak yang mengutamakan upaya pencegahan melalui komunikasi dan edukasi sebelum tindakan represif disebut...
Kunci Jawaban: A
Dalam penyelenggaraan trantibum sebagaimana diatur dalam Permendagri 26/2020 dan SOP Satpol PP (Permendagri 23/2023), tindakan dimulai dari upaya preemtif (himbauan) dan preventif (pencegahan) sebelum represif.
Materi Terkait: Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
Soal 28
Berdasarkan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018, pelayanan dasar sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi hal-hal berikut, kecuali...
Kunci Jawaban: D
Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 mengatur teknis mutu pelayanan dasar trantibum, pemadam kebakaran, dan linmas. Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB/PBG) bukan merupakan pelayanan dasar sub urusan trantibum, melainkan urusan perizinan.
Materi Terkait: Permendagri 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
Soal 29
Salah satu hak Pegawai Negeri Sipil di Satpol PP menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 adalah mendapatkan...
Kunci Jawaban: E
Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 mengatur pemenuhan hak PNS Satpol PP termasuk penyediaan sarana dan prasarana minimal guna mendukung pelaksanaan tugas operasional.
Materi Terkait: Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satpol PP
Soal 30
Berdasarkan Permendagri Nomor 23 Tahun 2023, dalam menjalankan tugasnya anggota Satpol PP wajib mematuhi Kode Etik. Pelanggaran terhadap kode etik tersebut diperiksa oleh...
Kunci Jawaban: D
Sesuai dengan Permendagri Nomor 23 Tahun 2023, untuk menegakkan kode etik Polisi Pamong Praja, dibentuk Majelis Kode Etik yang bertugas memeriksa dugaan pelanggaran etik.
Materi Terkait: Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
Soal 31
Urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota disebut...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Soal 32
Berikut ini yang merupakan syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Satpol PP menurut PP Nomor 16 Tahun 2018 adalah...
Kunci Jawaban: E
Pasal 15 PP Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai perangkat daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP
Soal 33
Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum oleh Satpol PP dilakukan dengan tahapan yang diatur dalam SOP. Tahapan pertama biasanya berupa...
Kunci Jawaban: D
Dalam penyelenggaraan trantibum (Permendagri 26/2020), langkah awal adalah deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi gangguan sebelum melakukan penindakan.
Materi Terkait: Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat
Soal 34
Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 mengatur bahwa dalam pelaksanaan tugas penyidikan, PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2019, PPNS dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan dan diawasi oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korwas PPNS).
Materi Terkait: Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
Soal 35
Jenis pelayanan dasar pada SPM sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kabupaten/kota menurut Permendagri 121 Tahun 2018 meliputi...
Kunci Jawaban: A
Permendagri 121 Tahun 2018 menetapkan pelayanan dasar meliputi penanganan gangguan trantibum skala kabupaten/kota serta pelindungan masyarakat dari dampak gangguan tersebut.
Materi Terkait: Permendagri 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
Soal 36
Penghargaan bagi anggota Satpol PP yang berprestasi luar biasa dalam pelaksanaan tugas dapat diberikan dalam bentuk...
Kunci Jawaban: E
Menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2019, penghargaan bagi Satpol PP dapat berupa tanda kehormatan, kenaikan pangkat istimewa, atau bentuk penghargaan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
Materi Terkait: Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satpol PP
Soal 37
Nilai etika yang mengharuskan anggota Satpol PP bersikap jujur, amanah, dan berwibawa dalam menjalankan tugas disebut...
Kunci Jawaban: E
Sesuai Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kode Etik, Etika Pribadi meliputi kejujuran, amanah, kedisiplinan, dan kewibawaan anggota Satpol PP.
Materi Terkait: Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
Soal 38
Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Daerah dilarang membuat kebijakan yang...
Kunci Jawaban: A
UU Nomor 23 Tahun 2014 melarang Kepala Daerah mengambil keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kroni, atau kelompoknya (nepotisme/korupsi).
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Soal 39
Tindakan Satpol PP berupa penghentian kegiatan atau pembongkaran bangunan yang melanggar Perda tanpa melalui proses pengadilan disebut tindakan represif...
Kunci Jawaban: A
PP Nomor 16 Tahun 2018 mendefinisikan tindakan represif non-yustisial sebagai tindakan hukum yang dilakukan Satpol PP untuk menghentikan pelanggaran Perda tanpa melalui proses peradilan.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP
Soal 40
Dalam struktur organisasi pemerintah daerah, Satpol PP dipimpin oleh pejabat eselon II.b di tingkat...
Kunci Jawaban: C
Secara umum, Kepala Satpol PP Kabupaten/Kota dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b).
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP
Soal 41
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, tugas utama Satuan Polisi Pamong Praja adalah...
Kunci Jawaban: E
Menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP memiliki tugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP
Soal 42
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk membantu Kepala Daerah dalam...
Kunci Jawaban: E
Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Soal 43
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah...
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Penerapan Minimal
Soal 44
Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 mengatur tentang pelayanan dasar sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum. Salah satu layanan dasar yang dimaksud adalah...
Kunci Jawaban: B
Permendagri 121 Tahun 2018 Pasal 3 menyebutkan bahwa jenis pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat.
Materi Terkait: Permendagri 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
Soal 45
Berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2019, penyidik yang melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda di lingkungan pemerintah daerah disebut...
Kunci Jawaban: A
Pasal 1 angka 4 Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda.
Materi Terkait: Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
Soal 46
Menurut Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, tujuan dari penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah...
Kunci Jawaban: B
Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Pasal 2 menegaskan bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat bertujuan untuk mewujudkan kondisi yang aman, tertib, dan tenteram di masyarakat.
Materi Terkait: Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat
Soal 47
Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 menyebutkan bahwa Kode Etik Polisi Pamong Praja dimaksudkan untuk...
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 tentang SOP dan Kode Etik Satpol PP, Kode Etik bertujuan untuk mewujudkan Polisi Pamong Praja yang profesional, disiplin, berintegritas, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas.
Materi Terkait: Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
Soal 48
Salah satu hak Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Satpol PP sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 adalah...
Kunci Jawaban: B
Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Pasal 3 mengatur mengenai pemenuhan hak PNS Satpol PP yang mencakup gaji, tunjangan, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sesuai peraturan perundang-undangan.
Materi Terkait: Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satpol PP
Soal 49
Dalam penyelenggaraan pelindungan masyarakat berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, Satpol PP melakukan pembinaan terhadap...
Kunci Jawaban: A
Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Pasal 18 menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan pelindungan masyarakat, Kepala Satpol PP melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Satlinmas.
Materi Terkait: Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat
Soal 50
Wewenang Satpol PP untuk melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melanggar Perda dan/atau Perkada diatur dalam...
Kunci Jawaban: D
Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 memberikan wewenang kepada Satpol PP untuk melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melanggar Perda dan/atau Perkada.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP
Soal 51
Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014, urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat termasuk dalam kelompok urusan...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e UU Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Soal 52
Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 mengatur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP). Manakah pernyataan yang benar terkait penyusunan SOP Satpol PP?
Kunci Jawaban: A
Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 Pasal 2 menyatakan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan keseragaman.
Materi Terkait: Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
Soal 53
Penerapan SPM sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah kabupaten/kota dilakukan oleh...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2018, penerapan SPM merupakan kewajiban Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota untuk tingkat kabupaten/kota).
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Penerapan Minimal
Soal 54
Jenis sarana minimal yang wajib disediakan untuk Satpol PP menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 meliputi...
Kunci Jawaban: E
Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Pasal 8 dan Pasal 9 merinci penyediaan sarana minimal meliputi pakaian dinas, perlengkapan pelindung diri, peralatan operasional, dan kendaraan operasional Satpol PP.
Materi Terkait: Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satpol PP
Soal 55
Berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2019, koordinasi penyidikan antara PPNS dan Penyidik Polri dilakukan atas dasar...
Kunci Jawaban: D
Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 15 menekankan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, PPNS berkoordinasi dengan Penyidik Polri atas dasar prinsip hubungan fungsional, koordinasi, dan saling membantu.
Materi Terkait: Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
Soal 56
Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 mencakup ruang lingkup...
Kunci Jawaban: E
Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) merinci tertib ketertiban umum meliputi tertib tata ruang, tertib jalan, tertib angkutan jalan dan angkutan sungai, tertib jalur hijau, tertib lingkungan, dan tertib sosial.
Materi Terkait: Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat
Soal 57
Nilai dasar moral dalam Kode Etik Polisi Pamong Praja menurut Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 mencakup...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 Pasal 14, kode etik mencakup nilai moral seperti kejujuran, keadilan, objektivitas, serta integritas dalam menjalankan tugas penegakan Perda.
Materi Terkait: Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
Soal 58
Penghargaan bagi anggota Satpol PP yang berprestasi luar biasa menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 dapat berupa...
Kunci Jawaban: E
Pasal 19 Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 menyebutkan pemerintah daerah memberikan penghargaan bagi anggota Satpol PP berprestasi dalam bentuk piagam penghargaan, sertifikat, dan/atau tanda jasa lainnya.
Materi Terkait: Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satpol PP
Soal 59
Berdasarkan Permendagri 121 Tahun 2018, sasaran pemberian pelayanan dasar sub urusan trantibum di kabupaten/kota adalah...
Kunci Jawaban: C
Permendagri 121 Tahun 2018 menetapkan bahwa penerima pelayanan dasar adalah warga negara yang menjadi korban gangguan trantibum, korban bencana, dan korban kebakaran.
Materi Terkait: Permendagri 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
Soal 60
Siapakah yang memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2019?
Kunci Jawaban: A
Sesuai regulasi (termasuk Permendagri 3/2019 yang merujuk pada UU), pengangkatan dan pemberhentian PPNS merupakan kewenangan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).
Materi Terkait: Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
Soal 61
PRO
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi urusan-urusan berikut, kecuali...
Kunci Jawaban: C
Pelayanan dasar meliputi: Pendidikan, Kesehatan, PU dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, Trantibumlinmas, dan Sosial. Urusan Kelautan dan Perikanan bukan merupakan pelayanan dasar dalam konteks SPM.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Permendagri 121/2018 mengatur tentang standar jumlah personel Satpol PP. Salah satu faktor pertimbangan utama dalam menentukan jumlah personel di daerah adalah...
Kunci Jawaban: E
Penentuan jumlah personel Satpol PP didasarkan pada luas wilayah, jumlah penduduk, dan tingkat kerawanan gangguan trantibum.
Materi Terkait: Permendagri 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Sesuai Permendagri No. 17 Tahun 2019, penghargaan yang diberikan kepada anggota Satpol PP yang berprestasi dalam penegakan Perda disebut...
Kunci Jawaban: B
Permendagri 17/2019 mengatur tentang pembinaan operasional dan penghargaan, yang dapat berupa piagam, lencana, atau bentuk penghargaan lainnya sesuai kebijakan daerah.
Materi Terkait: Permendagri Nomor 17 Tahun 2019
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Wewenang PPNS Daerah dalam melakukan penyidikan menurut Permendagri No. 3 Tahun 2019 meliputi...
Kunci Jawaban: E
Wewenang PPNS antara lain menerima laporan, melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan, meminta keterangan dan barang bukti, serta memanggil orang untuk didengar keterangannya.
Materi Terkait: Permendagri Nomor 3 Tahun 2019
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam SOP Penertiban menurut Permendagri 23/2023, tindakan 'Yustisial' dilakukan jika...
Kunci Jawaban: B
Tindakan Yustisial dilakukan melalui proses peradilan pidana (Tipiring) jika upaya preventif dan administratif non-yustisial tidak berhasil atau pelanggaran bersifat berat.
Materi Terkait: Permendagri Nomor 23 Tahun 2023
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pelaksanaan tugas Satpol PP di wilayah kecamatan dipimpin oleh seorang pejabat yang secara fungsional setara dengan...
Kunci Jawaban: E
Di tingkat kecamatan, tugas Satpol PP seringkali dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Trantibum (Kasi Trantib) yang membawahi anggota Satpol PP di wilayah tersebut.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan Permendagri Nomor 23 Tahun 2023, anggota Satpol PP dilarang melakukan hal berikut dalam menjalankan SOP, kecuali...
Kunci Jawaban: A
Memberikan peringatan lisan merupakan bagian dari SOP yang sah dalam upaya preventif. Tindakan lainnya (B, C, D, E) adalah larangan dalam kode etik dan SOP.
Materi Terkait: Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam melaksanakan penyidikan, PPNS berwenang melakukan hal berikut menurut Permendagri Nomor 3 Tahun 2019, yaitu...
Kunci Jawaban: E
Wewenang PPNS meliputi menerima laporan, melakukan pemeriksaan, dan melakukan penyitaan benda/surat terkait pelanggaran Perda sesuai hukum acara (KUHAP) dan UU/Perda terkait.
Materi Terkait: Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Mutu pelayanan dasar dalam sub urusan pelindungan masyarakat diukur berdasarkan...
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan Permendagri 121 Tahun 2018, indikator mutu pelayanan dasar trantibumlinmas dihitung dari cakupan warga negara yang terlayani/terlindungi dari dampak gangguan.
Materi Terkait: Permendagri 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2019, sarana prasarana minimal yang harus dimiliki Satpol PP untuk operasional lapangan meliputi...
Kunci Jawaban: D
Permendagri 17/2019 merinci sarpras minimal seperti pakaian dinas, alat komunikasi (HT), tameng, tongkat, dan kendaraan patroli untuk menunjang tugas operasional.
Materi Terkait: Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satpol PP
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, jika terjadi kekosongan jabatan Kepala Daerah, siapa yang menjalankan tugas sehari-hari sampai dilantiknya Penjabat?
Kunci Jawaban: A
UU 23/2014 menyebutkan bahwa dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan sementara/tetap, Sekda melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah sebagai Pelaksana Harian (Plh).
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Seorang PPNS yang berhenti dari jabatannya wajib melaporkan hal tersebut kepada...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan prosedur administratif PPNS (Permendagri 3/2019 dan regulasi Kemenkumham), pengangkatan dan pemberhentian PPNS melibatkan usulan instansi induk ke Kemenkumham.
Materi Terkait: Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pembinaan teknis operasional Satpol PP secara nasional dilakukan oleh...
Kunci Jawaban: C
Menurut Permendagri 17 Tahun 2019, Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab melakukan pembinaan teknis dan operasional Satpol PP secara nasional.
Materi Terkait: Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satpol PP
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Menurut Permendagri 26 Tahun 2020, salah satu fungsi pelindungan masyarakat adalah membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan...
Kunci Jawaban: B
Satlinmas memiliki peran strategis dalam membantu pengamanan TPS dan lingkungan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada (Permendagri 26/2020).
Materi Terkait: Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Standar mutu pelayanan dasar sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi meliputi...
Kunci Jawaban: E
Permendagri 121/2018 membagi kewenangan: Provinsi menangani gangguan lintas kabupaten/kota, sedangkan Kabupaten/Kota menangani gangguan di wilayahnya.
Materi Terkait: Permendagri 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Anggota Satpol PP yang melakukan tindakan sewenang-wenang di luar SOP dapat dikenai sanksi administratif berupa...
Kunci Jawaban: E
Sanksi disiplin bagi PNS Satpol PP diatur dalam regulasi disiplin PNS dan dipertegas dalam Kode Etik (Permendagri 23/2023) yang meliputi sanksi moral hingga administratif.
Materi Terkait: Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan PP 16 Tahun 2018, Satpol PP dilarang memiliki...
Kunci Jawaban: B
Satpol PP dapat dipersenjatai secara terbatas sesuai peraturan (senjata gas, dsb), namun dilarang memiliki senjata api kecuali ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan (Permendagri tentang senjata api Satpol PP).
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar menurut UU 23/2014 contohnya adalah...
Kunci Jawaban: C
Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Trantibumlinmas, dan Sosial adalah urusan pelayanan dasar. Tenaga kerja adalah urusan wajib non-pelayanan dasar.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Satpol PP dapat membantu pengamanan objek vital daerah sesuai dengan instruksi Kepala Daerah. Hal ini merupakan perwujudan dari fungsi...
Kunci Jawaban: E
Menjaga stabilitas ketenteraman masyarakat termasuk pengamanan aset dan objek vital daerah adalah bagian dari fungsi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berikut adalah syarat personil pelaksana layanan trantibumlinmas berdasarkan Permendagri 121 Tahun 2018, yaitu...
Kunci Jawaban: B
Permendagri 121/2018 mensyaratkan personil yang kompeten, yang dibuktikan dengan sertifikat diklat teknis di bidang trantibum, pemadam, atau linmas.
Materi Terkait: Permendagri 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam Pasal 256 UU Nomor 23 Tahun 2014, ditegaskan bahwa Polisi Pamong Praja adalah...
Kunci Jawaban: B
Pasal 256 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Pejabat Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2018, anggota Satpol PP dapat dilengkapi dengan senjata api apabila...
Kunci Jawaban: D
Pasal 19 PP Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan Satpol PP dapat dilengkapi senjata api dengan batasan tertentu dan mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang kepolisian.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam penerapan SPM, apa yang dimaksud dengan 'Indikator Nilai Mutu Pelayanan Dasar' menurut Permendagri 121 Tahun 2018?
Kunci Jawaban: C
Permendagri 121 Tahun 2018 Pasal 5 menjelaskan standar teknis mencakup standar jumlah dan kualitas barang/jasa, standar jumlah dan kualitas personil, serta indikator nilai mutu pelayanan.
Materi Terkait: Permendagri 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Manakah yang termasuk prasarana minimal Satpol PP menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2019?
Kunci Jawaban: D
Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Pasal 12 menyebutkan prasarana minimal meliputi gedung kantor yang dilengkapi ruang kerja, ruang piket, ruang pemeriksaan PPNS, gudang peralatan, dan rumah aman (safe house).
Materi Terkait: Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satpol PP
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Menurut Permendagri Nomor 3 Tahun 2019, seorang PPNS dilarang melakukan tindakan...
Kunci Jawaban: A
Prinsip etika dan legalitas dalam Permendagri 3/2019 menekankan bahwa PPNS wajib bertindak sesuai hukum dan dilarang bertindak sewenang-wenang dalam proses penyidikan.
Materi Terkait: Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, Pelindungan Masyarakat (Linmas) diselenggarakan untuk membantu dalam hal...
Kunci Jawaban: B
Pasal 21 Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 menyebutkan Linmas membantu penanganan bencana, kegiatan sosial kemasyarakatan, memelihara ketenteraman umum, serta membantu pengamanan Pemilu dan Pilkada.
Materi Terkait: Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
SOP Satpol PP dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 wajib memuat unsur...
Kunci Jawaban: E
Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 Lampiran I menyebutkan struktur SOP harus mencakup tahapan persiapan, pelaksanaan, hingga pengakhiran atau pelaporan hasil tugas.
Materi Terkait: Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Siapakah yang melakukan pembinaan teknis operasional Satpol PP di tingkat nasional berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2019?
Kunci Jawaban: A
Pasal 16 Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 menyatakan Menteri (Mendagri) melakukan pembinaan teknis operasional Satpol PP secara nasional.
Materi Terkait: Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satpol PP
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Mutu pelayanan dasar sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum di provinsi mencakup pelayanan kepada warga negara yang menjadi korban gangguan akibat...
Kunci Jawaban: D
Permendagri 121 Tahun 2018 membagi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, dimana provinsi menangani skala yang lebih luas atau lintas kabupaten/kota sesuai peraturan daerah provinsi.
Materi Terkait: Permendagri 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP dapat melakukan penangkapan terhadap pelanggar Perda?
Kunci Jawaban: A
Wewenang Satpol PP terbatas pada tindakan nonyustisial. Untuk tindakan pro-justitia (seperti penangkapan/penyidikan), wewenang berada pada PPNS atau Polri sesuai ketentuan KUHAP dan regulasi terkait.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pelaksanaan tugas Satpol PP dalam menegakkan Perda dilakukan dengan prinsip...
Kunci Jawaban: A
Hal ini ditegaskan dalam PP Nomor 16 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 (Kode Etik) bahwa tindakan harus humanis, persuasif, dan sesuai HAM.
Materi Terkait: Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 menyebutkan bahwa pembiayaan penyelenggaraan Tibum dan Tranmas serta Linmas bersumber dari...
Kunci Jawaban: E
Pasal 30 Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 menyebutkan pembiayaan bersumber dari APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
Materi Terkait: Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Tindakan nonyustisial Satpol PP menurut PP Nomor 16 Tahun 2018 adalah...
Kunci Jawaban: C
Pasal 1 angka 6 PP 16/2018 mendefinisikan tindakan nonyustisial sebagai tindakan yang bertujuan menghentikan pelanggaran tanpa proses peradilan, seperti teguran atau pembongkaran.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Larangan dalam Kode Etik Polisi Pamong Praja (Permendagri 23/2023) antara lain...
Kunci Jawaban: E
Pasal 15 Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 merinci larangan bagi anggota Satpol PP yang mencakup penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, dan tindakan tidak terpuji lainnya.
Materi Terkait: Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 mengatur bahwa pembinaan karir Polisi Pamong Praja didasarkan pada...
Kunci Jawaban: D
Pasal 17 Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 menekankan pembinaan karir berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi.
Materi Terkait: Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satpol PP
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan ketertiban umum di tingkat daerah menurut UU 23/2014 berada pada...
Kunci Jawaban: B
UU Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa Kepala Daerah merupakan pemegang otoritas penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk urusan wajib pelayanan dasar Trantibum.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Kompetensi personel Satpol PP yang harus dipenuhi menurut Permendagri 121 Tahun 2018 meliputi...
Kunci Jawaban: C
Dalam standar teknis mutu pelayanan dasar (Permendagri 121/2018), kualitas personel diukur dari kompetensi teknis penegakan hukum daerah dan ketertiban umum.
Materi Terkait: Permendagri 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penegakan Perda oleh Satpol PP berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2018 dapat dilakukan melalui...
Kunci Jawaban: E
Satpol PP menegakkan Perda melalui tindakan nonyustisial, sedangkan tindakan yustisial dilakukan oleh PPNS yang secara administratif berada di Satpol PP. Keduanya merupakan jalur legal penegakan aturan daerah.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan Permendagri Nomor 23 Tahun 2023, sanksi bagi anggota Satpol PP yang melanggar Kode Etik ditentukan oleh...
Kunci Jawaban: C
Pasal 24 Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 menyatakan pemeriksaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh Majelis Kode Etik yang dibentuk oleh Kepala Daerah/Kepala Satpol PP.
Materi Terkait: Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Apa yang dimaksud dengan 'Sarana' dalam konteks Permendagri Nomor 17 Tahun 2019?
Kunci Jawaban: A
Permendagri 17/2019 membedakan sarana (peralatan, kendaraan) dan prasarana (gedung, kantor).
Materi Terkait: Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satpol PP
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pelaksanaan tugas Satpol PP wajib berkoordinasi dengan instansi vertikal (Polri/TNI) dalam hal...
Kunci Jawaban: A
Koordinasi dengan instansi vertikal diatur dalam UU 23/2014 dan PP 16/2018 khususnya untuk kegiatan yang berdampak pada keamanan dan ketertiban secara luas.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Menurut Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, anggota Satlinmas diangkat oleh Bupati/Wali Kota dengan kriteria...
Kunci Jawaban: C
Pasal 24 Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 menetapkan syarat menjadi anggota Satlinmas antara lain WNI, minimal 18 tahun/sudah menikah, dan berkelakuan baik.
Materi Terkait: Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
SOP Satpol PP harus dievaluasi secara berkala sesuai Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 setiap...
Kunci Jawaban: A
Pasal 10 Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 menyebutkan evaluasi SOP dilakukan secara berkala paling sedikit 1 kali dalam setahun atau sewaktu-waktu bila terjadi perubahan peraturan/kebutuhan.
Materi Terkait: Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Informasi mengenai jabatan Polisi Pamong Praja pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.
PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Dasar Acuan Sah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya
Dasar Acuan Sah
Surat Menteri PANRB Nomor B/5457/M.SM.01.00/2024
Dasar Acuan Sah
Tips & Strategi Lolos SKB Polisi Pamong Praja
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Polisi Pamong Praja semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.
3
Manajemen Waktu CAT
Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.
4
Evaluasi Melalui Tryout Rutin
Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Polisi Pamong Praja, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB Polisi Pamong Praja
Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.
Materi SKB CPNS Polisi Pamong Praja menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.
Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait
Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.