SKB CPNS Penata Kelola Perumahan

Soal 1

Dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dokumen yang menjadi acuan utama di tingkat nasional adalah...

A Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) B Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) C Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) D Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) E Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan berlandaskan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), di mana untuk tingkat nasional mengacu pada RTRWN.

Materi Terkait: Penyusunan Kebijakan, Strategi, dan Program

Soal 2

Sasaran utama dari strategi penyediaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah...

A Mengurangi angka backlog kepemilikan dan keterhunian rumah B Memindahkan seluruh penduduk desa ke kawasan perkotaan C Meningkatkan harga jual properti di perkotaan D Menghapus pajak bumi dan bangunan secara menyeluruh E Mendorong pembangunan rumah tapak komersial

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Strategi nasional dalam bidang perumahan bagi MBR difokuskan pada penanganan backlog (kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah kebutuhan rumah) baik dari sisi kepemilikan maupun keterhunian.

Materi Terkait: Penyusunan Kebijakan, Strategi, dan Program

Soal 3

Indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) adalah...

A Penggunaan material bangunan impor B Luas pekarangan rumah C Jarak rumah dengan jalan tol terdekat D Ketersediaan fasilitas hiburan di sekitar permukiman E Terpenuhinya syarat keselamatan bangunan, kecukupan ruang, dan kesehatan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Sesuai pedoman Kementerian PUPR, indikator rumah layak huni mencakup 3 aspek utama: keselamatan bangunan (ketahanan struktur), kecukupan luas ruang (minimal 9 m2 per jiwa), dan kesehatan (pencahayaan, penghawaan, sanitasi).

Materi Terkait: Penyusunan Kebijakan, Strategi, dan Program

Soal 4

Sinergi program perumahan antara pemerintah pusat dan daerah diwujudkan melalui dokumen perencanaan yang disebut...

A Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) B Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) C Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) D Rencana Anggaran Biaya (RAB) E Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

RP3KP adalah dokumen perencanaan perumahan dan kawasan permukiman di daerah yang disusun terintegrasi dengan rencana tata ruang dan RPJMD sebagai bentuk sinergi kebijakan pusat dan daerah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011).

Materi Terkait: Penyusunan Kebijakan, Strategi, dan Program

Soal 5

Tujuan utama dari kegiatan pemantauan (monitoring) dalam pelaksanaan proyek pembangunan perumahan adalah...

A Menghukum kontraktor yang terlambat B Menambah anggaran proyek yang sedang berjalan C Menemukan penyimpangan sejak dini agar dapat segera diperbaiki D Menyusun laporan akhir tahun untuk BPK E Menilai dampak jangka panjang dari proyek yang sudah selesai

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pemantauan (monitoring) adalah proses pengumpulan data secara rutin selama proyek berlangsung untuk mendeteksi deviasi/penyimpangan sejak dini sehingga tindakan perbaikan (corrective action) dapat segera dilakukan.

Materi Terkait: Pemantauan Evaluasi

Soal 6

Evaluasi yang dilakukan setelah suatu program perumahan selesai dilaksanakan secara keseluruhan untuk menilai dampaknya disebut...

A Audit Kepatuhan B Evaluasi Prospektif C Evaluasi Formatif D Monitoring Berkelanjutan E Evaluasi Sumatif

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Evaluasi sumatif (ex-post evaluation) dilakukan setelah program selesai untuk menilai capaian hasil akhir, efektivitas, dan dampak (impact) dari program tersebut terhadap masyarakat penerima manfaat.

Materi Terkait: Pemantauan Evaluasi

Soal 7

Dalam mengevaluasi kelayakan lokasi perumahan MBR, salah satu aspek teknis yang dinilai adalah daya dukung tanah. Apabila tidak dievaluasi dengan baik, risiko utama yang terjadi adalah...

A Terjadinya kegagalan struktur bangunan seperti penurunan fondasi B Terhambatnya proses lelang pengadaan barang C Sulitnya mengurus sertifikat hak milik D Meningkatnya biaya pajak BPHTB E Menurunnya minat perbankan untuk memberi KPR

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Daya dukung tanah adalah aspek teknis geoteknik. Kegagalan mengevaluasi hal ini akan berisiko langsung pada keselamatan bangunan, seperti bangunan ambles atau fondasi patah (kegagalan struktur).

Materi Terkait: Pemantauan Evaluasi

Soal 8

Salah satu metode pengumpulan data yang efektif untuk memantau progres fisik pembangunan rumah susun secara periodik dan akurat adalah...

A Audit laporan keuangan pemda B Laporan kurva S dan dokumentasi visual (foto/drone) C Kuesioner online kepada calon penghuni D Wawancara dengan warga sekitar E Tinjauan kepustakaan regulasi daerah

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Kurva S memberikan representasi grafis antara rencana dan realisasi fisik maupun keuangan, didukung oleh dokumentasi visual (foto progres/drone) untuk memastikan akurasi data di lapangan.

Materi Terkait: Pemantauan Evaluasi

Soal 9

Kementerian PUPR menggunakan sistem informasi berbasis web untuk mengelola data calon penerima bantuan pembiayaan perumahan, yang dikenal dengan nama...

A SiKasep B SIRUP C Sikumbang D e-Rusun E SIMBG

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) adalah aplikasi yang dirancang Kementerian PUPR untuk mempermudah masyarakat mengakses KPR subsidi dan mengelola data calon penerima bantuan pembiayaan perumahan.

Materi Terkait: Pengelolaan Data dan Informasi

Soal 10

Prinsip utama dalam pengelolaan data perumahan nasional agar dapat digunakan lintas kementerian/lembaga adalah...

A Redundansi data B Eksklusivitas sistem C Kerahasiaan penuh tanpa akses luar D Interoperabilitas E Desentralisasi mutlak

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, data harus memenuhi prinsip interoperabilitas, yaitu kemampuan data untuk dibagipakaikan antarsistem elektronik secara saling berinteraksi.

Materi Terkait: Pengelolaan Data dan Informasi

Soal 11

Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) difungsikan terutama untuk...

A Mencatat laporan kerugian pengembang B Menerbitkan sertifikat hak guna bangunan C Memproses Izin Mendirikan Bangunan (IMB) D Menyajikan data ketersediaan rumah yang dibangun oleh pengembang secara real-time E Menghitung nilai pajak progresif rumah mewah

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sikumbang adalah aplikasi milik PPDPP (sekarang beralih ke BP Tapera) yang menyajikan data dan informasi mengenai lokasi dan ketersediaan rumah subsidi maupun komersial yang dibangun oleh pengembang terdaftar.

Materi Terkait: Pengelolaan Data dan Informasi

Soal 12

Dalam manajemen basis data RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), pembaruan data (updating) penting dilakukan secara berkala. Hal ini terutama bertujuan untuk...

A Menghabiskan anggaran teknologi informasi B Mencegah terjadinya inclusion error dan exclusion error dalam penyaluran bantuan C Memperbesar struktur organisasi instansi pengelola data D Mengurangi jumlah staf lapangan E Mendapatkan penghargaan dari pusat

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pembaruan data RTLH secara berkala sangat krusial untuk memastikan akurasi data sasaran. Tujuannya menghindari inclusion error (salah sasaran ke yang tidak berhak) dan exclusion error (yang berhak malah tidak terdata).

Materi Terkait: Pengelolaan Data dan Informasi

Soal 13

Sumber pembiayaan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat berasal dari...

A APBD Provinsi B Corporate Social Responsibility (CSR) Swasta C Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik D Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) E Pinjaman Bank Dunia

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan program nasional di bawah Kementerian PUPR yang sumber pendanaan utamanya berasal dari APBN untuk meningkatkan kualitas rumah MBR.

Materi Terkait: Penganggaran

Soal 14

Dalam penyusunan anggaran pembangunan perumahan, pendekatan yang menitikberatkan pada hasil atau capaian dari suatu alokasi dana disebut...

A Incremental Budgeting B Line Item Budgeting C Deficit Budgeting D Zero Based Budgeting E Performance Based Budgeting (Anggaran Berbasis Kinerja)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) adalah pendekatan penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran (output) dan hasil yang diharapkan (outcome) dari kegiatan.

Materi Terkait: Penganggaran

Soal 15

Dokumen yang memuat rincian kebutuhan dana untuk setiap komponen pekerjaan dalam pembangunan konstruksi rumah susun adalah...

A Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) B Rencana Anggaran Biaya (RAB) C Berita Acara Serah Terima (BAST) D Kerangka Acuan Kerja (KAK) E Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan suatu proyek bangunan.

Materi Terkait: Penganggaran

Soal 16

Bentuk dukungan dana dari pemerintah daerah untuk penyelenggaraan perumahan bagi MBR di daerahnya dapat diwujudkan melalui skema...

A Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) B Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) C Dana Dekonsentrasi D Dana Alokasi Umum (DAU) E Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki kewajiban dalam penyediaan rumah bagi MBR sesuai kewenangannya, yang pendanaannya dianggarkan melalui APBD masing-masing daerah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011).

Materi Terkait: Penganggaran

Soal 17

Dokumen standar teknis bangunan gedung yang harus dipenuhi dalam pembangunan perumahan guna memastikan aspek keselamatan dan kesehatan diatur dalam...

A RKP (Rencana Kerja Pemerintah) B SOP (Standar Operasional Prosedur) C AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) D SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) E SNI (Standar Nasional Indonesia)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Dalam penyelenggaraan perumahan, norma dan standar teknis seperti kekuatan struktur, kualitas material, dan ketahanan gempa mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan oleh BSN.

Materi Terkait: Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria

Soal 18

Penetapan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang berhak menerima subsidi perumahan diatur melalui peraturan...

A Menteri PUPR B Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional C Menteri Dalam Negeri D Menteri Keuangan E Menteri Sosial

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Kriteria MBR dalam kaitannya dengan akses terhadap perumahan dan subsidi kepemilikan rumah (seperti batasan penghasilan) ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Materi Terkait: Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria

Soal 19

Kewenangan penyusunan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) terkait penyelenggaraan perumahan secara nasional berada pada...

A Badan Standardisasi Nasional B Asosiasi Pengembang Perumahan C Pemerintah Provinsi D Pemerintah Pusat E Pemerintah Kabupaten/Kota

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 1 Tahun 2011, Pemerintah Pusat berwenang untuk menetapkan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) secara nasional sebagai pedoman bagi pemerintah daerah.

Materi Terkait: Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria

Soal 20

Prosedur peralihan hak milik atas satuan rumah susun (sarusun) harus didaftarkan kepada instansi yang berwenang, yaitu...

A Kantor Pertanahan (BPN) B Notaris secara eksklusif C Dinas Perumahan Rakyat D Kantor Kecamatan setempat E Kementerian PUPR

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Sesuai UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, penerbitan dan peralihan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) dicatat dan didaftarkan pada Kantor Pertanahan (BPN) setempat.

Materi Terkait: Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria

Soal 21

PRO

Kegiatan bimbingan teknis yang diberikan kepada Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) daerah bertujuan untuk...

A Meningkatkan kapasitas kelembagaan daerah dalam menangani isu perumahan B Membentuk BUMD baru di sektor perumahan C Menyerahkan tanggung jawab APBN ke APBD sepenuhnya D Mengurangi anggaran dana transfer daerah E Mengambil alih fungsi perencanaan dari pemerintah daerah

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pembinaan teknis oleh pusat atau provinsi kepada Pokja PKP Kabupaten/Kota bertujuan memperkuat kapasitas kelembagaan (capacity building) agar daerah mampu merencanakan dan menyelesaikan isu perumahan secara mandiri dan sinergis.

Materi Terkait: Penyelenggaraan Pembinaan Teknis

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 22

PRO

Siapa yang menjadi sasaran utama dalam pembinaan teknis pengelolaan rumah susun sewa (Rusunawa) agar bangunan dapat dipelihara dengan baik?

A Menteri PUPR B Badan Pengelola (UPTD/BLUD) dan perhimpunan penghuni C Bank penyalur KPR D Kontraktor pelaksana pembangunan E DPRD Kabupaten/Kota

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pasca pembangunan Rusunawa, pembinaan difokuskan kepada entitas pengelola (seperti UPTD atau BLUD) serta pengurus paguyuban penghuni agar mereka memiliki keterampilan manajerial dan teknis dalam memelihara rusun.

Materi Terkait: Penyelenggaraan Pembinaan Teknis

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 23

PRO

Bentuk pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan teknis di sektor perumahan dapat berupa...

A Pencabutan subsidi BBM B Sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan C Penerbitan surat utang negara D Pemotongan pajak penghasilan E Operasi tangkap tangan pelanggar tata ruang

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Sesuai UU No. 1 Tahun 2011, pembinaan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan melalui pengaturan, pemberdayaan (termasuk sosialisasi, fasilitasi, bimbingan teknis, pendampingan), dan pengawasan.

Materi Terkait: Penyelenggaraan Pembinaan Teknis

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 24

PRO

Dalam pembinaan tenaga kerja konstruksi bidang perumahan, sertifikasi kompetensi kerja (SKK) bertujuan untuk...

A Menurunkan upah minimum pekerja bangunan B Meningkatkan daya saing dan mutu hasil pekerjaan konstruksi C Menggantikan peran pengawas proyek D Mempersulit tukang lokal mendapatkan pekerjaan E Menambah pemasukan pajak daerah

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Sertifikasi tenaga kerja konstruksi (seperti tukang bangunan) merupakan bentuk pembinaan untuk memastikan mereka memiliki standar keahlian tertentu, sehingga daya saing meningkat dan mutu infrastruktur (rumah) terjamin keamanannya sesuai UU Jasa Konstruksi.

Materi Terkait: Penyelenggaraan Pembinaan Teknis

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 25

PRO

Pendampingan kepada masyarakat penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dilakukan oleh tenaga ahli yang disebut...

A Penilai Publik (Appraisal) B Auditor Internal C Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) D Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) E Konsultan Pengawas

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Dalam program BSPS, pemerintah merekrut Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) untuk melakukan pembinaan dan pendampingan teknis serta administrasi langsung kepada masyarakat penerima bantuan.

Materi Terkait: Penyelenggaraan Pembinaan Teknis

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 26

PRO

Langkah pertama dalam tahapan manajemen risiko pada proyek penyediaan perumahan khusus adalah...

A Penanganan Risiko (Risk Treatment) B Pemantauan Risiko C Evaluasi Risiko D Identifikasi Risiko E Pengalihan Risiko (Risk Transfer)

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan standar manajemen risiko (seperti ISO 31000), tahapan dimulai dari penetapan konteks, kemudian Identifikasi Risiko, diikuti dengan Analisis, Evaluasi, dan Penanganan Risiko.

Materi Terkait: Manajemen Risiko

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 27

PRO

Salah satu risiko hukum dalam pengadaan lahan untuk proyek pembangunan rumah susun MBR adalah sengketa tanah. Upaya mitigasi yang paling tepat (risk mitigation) sebelum proyek dimulai adalah...

A Memulai konstruksi secara diam-diam B Mengalihkan proyek ke perusahaan swasta C Memastikan lahan berstatus clean and clear secara administratif dan hukum D Menyewa pengacara mahal setelah proyek digugat E Menghentikan seluruh program perumahan MBR

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Mitigasi risiko hukum pertanahan paling preventif dan proaktif adalah memastikan status tanah 'clean and clear' (tidak dalam sengketa, alas hak jelas) melalui koordinasi dengan BPN sebelum tahapan konstruksi dimulai.

Materi Terkait: Manajemen Risiko

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 28

PRO

Apabila terjadi force majeure (keadaan kahar) seperti gempa bumi yang menghancurkan perumahan komersial yang sedang dibangun, maka strategi manajemen risiko yang umumnya diterapkan dengan menggunakan asuransi disebut...

A Risk Transfer (Memindahkan risiko) B Risk Avoidance (Menghindari risiko) C Risk Retention (Menerima risiko) D Risk Exploitation (Memanfaatkan risiko) E Risk Mitigation (Mengurangi risiko)

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Menggunakan polis asuransi (misalnya asuransi CAR - Contractor's All Risk) merupakan strategi pengalihan risiko (Risk Transfer), di mana kerugian finansial akibat risiko dialihkan kepada pihak ketiga (perusahaan asuransi).

Materi Terkait: Manajemen Risiko

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 29

PRO

Dalam manajemen risiko investasi perumahan, faktor eksternal yang paling berpengaruh terhadap risiko gagal bayar (default risk) masyarakat berpenghasilan rendah adalah...

A Fluktuasi inflasi dan suku bunga makroekonomi B Warna cat bangunan C Ukuran jendela kamar tidur D Ketersediaan fasilitas Wi-Fi E Desain arsitektur modern

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Risiko gagal bayar (default risk/credit risk) bagi MBR sangat rentan terhadap guncangan makroekonomi eksternal, terutama inflasi (yang menaikkan harga kebutuhan pokok) dan kenaikan suku bunga pinjaman.

Materi Terkait: Manajemen Risiko

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 30

PRO

Rekomendasi dari temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kekurangan volume pada pekerjaan pembangunan perumahan harus ditindaklanjuti selambat-lambatnya... sejak laporan hasil pemeriksaan diterima.

A 90 hari B 1 tahun C 30 hari D 120 hari E 60 hari

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Sesuai UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 20, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan diterima.

Materi Terkait: Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 31

PRO

Dokumen yang dilampirkan sebagai bukti telah dilakukannya pengembalian kerugian negara akibat kelebihan bayar pada proyek perumahan adalah...

A Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ke Kas Negara B Fotokopi buku rekening kontraktor C Surat Teguran D Laporan Harian Proyek E Berita Acara Rapat Internal

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Tindak lanjut yang bersifat finansial atas temuan kelebihan pembayaran atau kerugian negara wajib dibuktikan dengan penyetoran dana tersebut kembali ke Kas Negara menggunakan dokumen Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

Materi Terkait: Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 32

PRO

Jika temuan Inspektorat Jenderal (Itjen) menyebutkan adanya kelalaian administratif dalam pengadaan tanah rumah susun, tindak lanjut yang tepat adalah...

A Mengabaikan temuan karena tidak ada kerugian uang B Melaporkan langsung ke KPK C Menghentikan seluruh proyek pembangunan di daerah tersebut D Menyetor uang tunai ke kas daerah E Memberikan sanksi teguran tertulis atau perbaikan prosedur (SOP)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Temuan yang bersifat administratif (non-finansial) tindak lanjutnya berupa perbaikan sistem/SOP, pembinaan, atau pemberian sanksi administratif (teguran tertulis) kepada oknum yang lalai, bukan dengan pengembalian dana.

Materi Terkait: Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 33

PRO

Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) harus disusun secara komprehensif dan dilaporkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada...

A Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pimpinan Instansi untuk diteruskan ke APIP/BPK B Menteri Keuangan secara langsung C Gubernur D Media massa E DPR RI

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Secara hierarkis, PPK menyusun dan melaporkan dokumen bukti tindak lanjut kepada KPA/Pimpinan Satker/Instansi, yang selanjutnya di-review dan disampaikan secara resmi kepada badan pemeriksa (APIP internal/BPK) untuk mendapatkan status tuntas/selesai.

Materi Terkait: Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 34

PRO

Salah satu bentuk kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah bagi MBR untuk membeli rumah umum (subsidi) adalah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Keuntungan utama KPR FLPP adalah...

A Bebas dari kewajiban asuransi jiwa B Suku bunga rendah dan tetap selama masa tenor C Tenor pinjaman maksimal 5 tahun D Bunga mengambang sesuai pasar E Hanya untuk rumah bekas

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) memberikan kemudahan bagi MBR berupa suku bunga pinjaman (KPR) yang rendah (biasanya 5%) dan bersifat tetap hingga tenor pelunasan selesai.

Materi Terkait: Penyelenggaraan dan Stimulan Rumah Umum dan Komersial

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 35

PRO

Kewajiban pengembang perumahan komersial untuk turut serta menyediakan rumah umum (hunian berimbang) diatur dengan proporsi...

A 5 : 10 : 15 B 1 : 2 : 3 C 3 : 4 : 5 D 2 : 4 : 6 E 1 : 3 : 5

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Permenpera/PP mengenai Hunian Berimbang, konsep proporsinya adalah 1:2:3. Artinya, dalam satu hamparan/kawasan, pembangunan 1 rumah mewah wajib diimbangi dengan 2 rumah menengah dan 3 rumah sederhana (umum).

Materi Terkait: Penyelenggaraan dan Stimulan Rumah Umum dan Komersial

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 36

PRO

Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) adalah bentuk stimulan yang diberikan pemerintah dengan tujuan utama...

A Membayar cicilan bunga tahun pertama B Meringankan beban biaya uang muka KPR bagi MBR C Menurunkan harga jual tanah pengembang D Membayar pajak BPHTB secara penuh E Membeli perlengkapan interior rumah

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

SBUM merupakan bantuan pemerintah yang diberikan kepada MBR untuk meringankan beban sebagian atau seluruh uang muka (Down Payment/DP) dalam rangka perolehan rumah melalui skema KPR bersubsidi.

Materi Terkait: Penyelenggaraan dan Stimulan Rumah Umum dan Komersial

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 37

PRO

Penyelenggaraan rumah komersial diselenggarakan sepenuhnya untuk...

A Asrama pegawai negeri sipil B Menampung korban bencana alam C Bantuan hibah luar negeri D Mendapatkan keuntungan (profit oriented) berdasarkan mekanisme pasar E Program transmigrasi nasional

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sesuai definisi dalam UU No. 1/2011, rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan berdasarkan kebutuhan dan mekanisme pasar, yang biasanya dibangun oleh pihak swasta/pengembang komersial.

Materi Terkait: Penyelenggaraan dan Stimulan Rumah Umum dan Komersial

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 38

PRO

Syarat utama yang harus dipastikan oleh calon konsumen MBR sebelum membeli rumah umum dari pengembang melalui KPR Subsidi adalah rumah tersebut berstatus...

A Berada di atas lahan sengketa B Sertifikat HGB Murni tanpa IMB C Masih dalam bentuk gambar denah brosur (indent 2 tahun) D Siap huni (sudah terbangun fisik dan utilitasnya) E Tanpa fasilitas air dan listrik

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Regulasi KPR Subsidi (FLPP) mewajibkan rumah yang diakadkan KPR harus sudah terbangun sempurna (siap huni), layak huni, dan telah tersambung dengan utilitas dasar agar bisa langsung ditempati MBR.

Materi Terkait: Penyelenggaraan dan Stimulan Rumah Umum dan Komersial

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 39

PRO

Dalam undang-undang, satuan bagian dari rumah susun yang dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah disebut...

A Fasilitas Umum B Tanah Bersama C Bagian Bersama D Benda Bersama E Satuan Rumah Susun (Sarusun)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Satuan Rumah Susun (Sarusun) adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian.

Materi Terkait: Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 40

PRO

Organisasi yang dibentuk oleh pemilik sarusun untuk mengatur dan mengelola benda, bagian, dan tanah bersama pada rumah susun disebut...

A Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) B Koperasi Simpan Pinjam Penghuni C Badan Pengelola Keuangan Rusun D Rukun Warga (RW) Rusun E Yayasan Penghuni Rusun

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

UU Rumah Susun mewajibkan pembentukan PPPSRS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun) sebagai badan hukum yang beranggotakan para pemilik/penghuni untuk mengelola kepemilikan bersama (benda, bagian, tanah bersama).

Materi Terkait: Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 41

PRO

Pemerintah pusat memberikan bantuan pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) yang diperuntukkan khusus bagi kelompok tertentu, kecuali...

A Aparatur Sipil Negara (ASN) lajang B Santri di Pondok Pesantren C Pekerja kawasan industri berpenghasilan rendah D Mahasiswa di Perguruan Tinggi E Ekspatriat (warga negara asing pekerja profesional)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Program bantuan Rusunawa dari Kementerian PUPR ditujukan untuk MBR, Pekerja, Mahasiswa, Santri, serta ASN/TNI/Polri yang belum memiliki rumah. Bantuan ini tidak diperuntukkan bagi WNA pekerja profesional (ekspatriat).

Materi Terkait: Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Dokumen tanda bukti kepemilikan atas satuan rumah susun yang dibangun di atas tanah Hak Milik atau HGB disebut...

A Sertifikat Hak Guna Usaha B Surat Ijo C Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) D Girik atau Petuk D E Sertifikat Hak Pakai Satuan Rumah

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Kepemilikan atas satuan rumah susun dibuktikan dengan diterbitkannya SHMSRS (Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun), yang memuat hak atas unit sarusun sekaligus proporsi hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Materi Terkait: Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diberikan kepada MBR dalam bentuk...

A Uang tunai untuk modal usaha B Voucher diskon pembelian tanah kavling C Dana/Bahan Bangunan dan upah kerja untuk mendorong partisipasi swadaya D Pembebasan pajak PPN E Pembangunan rumah jadi oleh kontraktor pusat

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

BSPS atau bedah rumah adalah bantuan pemerintah kepada MBR berupa dana stimulan yang disalurkan dalam bentuk bahan bangunan dan sebagian untuk upah tukang, guna mendorong gotong royong dan keswadayaan masyarakat.

Materi Terkait: Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Syarat legalitas tanah bagi calon penerima Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya (BSPS) adalah...

A Berada di kawasan hutan lindung B Milik orang lain tanpa izin C Dikuasai secara sah, tidak dalam sengketa, dan sesuai peruntukan tata ruang D Tanah hasil reklamasi pantai ilegal E Berada tepat di bantaran sungai (sempadan sungai)

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Salah satu syarat mutlak penerima BSPS adalah kepemilikan atau penguasaan tanah yang sah (dibuktikan dengan alas hak/sertifikat/surat keterangan desa), tidak dalam sengketa, dan tidak berada di kawasan larangan membangun (seperti sempadan sungai/hutan lindung).

Materi Terkait: Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Dalam pelaksanaan BSPS, proses perbaikan rumah harus mengacu pada konsep...

A Kawasan Ekonomi Khusus B Transit Oriented Development (TOD) C Rumah Layak Huni (RLH) yang memenuhi syarat keselamatan, kecukupan ruang, dan kesehatan D Rumah Mewah Komersial E Konsep hunian berimbang 1:2:3

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Tujuan BSPS adalah meningkatkan kualitas rumah MBR dari RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) menjadi RLH (Rumah Layak Huni) dengan memperhatikan struktur/ketahanan bangunan, sanitasi, ventilasi udara, dan luas minimum ruang.

Materi Terkait: Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Mekanisme pengadaan bahan bangunan pada program BSPS dilakukan oleh...

A Kontraktor pemenang tender dari Kementerian PUPR B Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) secara pribadi C Penerima Bantuan itu sendiri melalui kelompok kerja (KPB) yang ditunjuk D Bupati/Walikota setempat E Perusahaan BUMN Karya

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

BSPS mengedepankan prinsip pemberdayaan, sehingga belanja/pengadaan bahan bangunan dilakukan oleh masyarakat penerima bantuan secara berkelompok di toko bangunan yang telah dipilih dan disepakati oleh kelompok itu sendiri.

Materi Terkait: Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Penyediaan Rumah Khusus oleh pemerintah diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan khusus. Berikut yang BUKAN merupakan sasaran penerima rumah khusus adalah...

A Nelayan tradisional B Masyarakat di wilayah perbatasan negara C Masyarakat korban bencana alam (relokasi) D Pegawai swasta menengah di ibukota provinsi E Masyarakat daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T)

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Menurut UU No. 1/2011 dan Perpres terkait, Rumah Khusus diselenggarakan untuk kebutuhan khusus, seperti nelayan, masyarakat daerah perbatasan/pulau terluar, korban bencana, atau pemukiman kembali, bukan untuk pegawai swasta menengah di perkotaan.

Materi Terkait: Penyediaan Rumah Khusus

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Penyerahan aset pembangunan Rumah Khusus dari Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR) kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola lebih lanjut dilakukan melalui mekanisme...

A Sewa beli B Hibah Barang Milik Negara (BMN) C Penyertaan Modal Negara D Penjualan langsung ke kas daerah E Tukar menukar barang (Ruislag)

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Aset perumahan khusus yang dibangun dengan dana APBN Kementerian PUPR awalnya berstatus BMN. Agar Pemda atau Kementerian/Lembaga lain dapat mengelolanya secara definitif, aset tersebut harus diserahterimakan melalui mekanisme Hibah BMN.

Materi Terkait: Penyediaan Rumah Khusus

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

Salah satu syarat utama lokasi untuk pembangunan rumah khusus bagi nelayan adalah...

A Memiliki aksesibilitas yang baik menuju wilayah penangkapan ikan/pesisir B Harus berjarak lebih dari 50 km dari garis pantai C Berada di kawasan pegunungan D Terletak di kawasan industri berat E Harus berada di pusat perbelanjaan (CBD) perkotaan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Perencanaan rumah khusus selalu disesuaikan dengan mata pencaharian utama sasarannya. Bagi nelayan, lokasi harus memudahkan akses mereka ke tempat bekerja (pesisir laut/pantai) dengan aman dan memiliki tata ruang permukiman nelayan.

Materi Terkait: Penyediaan Rumah Khusus

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Status kepenghunian pada Rumah Khusus yang diselenggarakan oleh pemerintah pada umumnya adalah...

A Hak Pakai atau Sewa Terjangkau sesuai ketentuan pemerintah pengelola B Gadai bangunan C Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan D Hak Milik sejak hari pertama E Sewa dengan tarif tinggi

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Rumah Khusus dibangun sebagai solusi hunian khusus berbasis bantuan (state provision). Status kepenghuniannya diatur oleh instansi penerima aset (Pemda/KL), biasanya berupa hak pakai atau disewakan dengan tarif sangat terjangkau bagi kelompok sasaran.

Materi Terkait: Penyediaan Rumah Khusus

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh