SKB CPNS Penelaah Pengembangan Jasa Sertifikasi dan Pengujian

Soal 1

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, salah satu fungsi utama pegawai ASN adalah...

A Menjadi pengawas independen bagi lembaga peradilan B Sebagai pelaksana kebijakan publik C Menciptakan peluang usaha bagi sektor swasta di bidang perdagangan D Menyelenggarakan proses pemilihan umum yang jujur dan adil E Membuat undang-undang dan peraturan daerah

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 10 UU No. 20 Tahun 2023, Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa.

Materi Terkait: Manajemen ASN Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023

Soal 2

Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023, apa prinsip utama dari Sistem Merit tersebut?

A Pembagian kuota jabatan berdasarkan wilayah geografis dan asal usul suku B Pemberian tunjangan kinerja yang sama rata untuk setiap pegawai di instansi yang sama C Promosi jabatan berdasarkan senioritas dan masa kerja dalam instansi pemerintah D Pengisian jabatan pimpinan tinggi mutlak melalui penunjukan langsung oleh Pejabat Pembina Kepegawaian E Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023, Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Materi Terkait: Manajemen ASN Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023

Soal 3

Dalam penyelenggaraan pelayanan pengujian mutu barang, penyelenggara harus mematuhi UU No. 25 Tahun 2009. Asas penyelenggaraan pelayanan publik yang mengharuskan adanya rincian biaya yang jelas dan dapat diketahui oleh masyarakat adalah asas...

A Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan B Profesionalisme C Keterbukaan D Proporsionalitas E Kepentingan Umum

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, salah satu asas adalah Keterbukaan. Artinya, setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan mengetahui informasi mengenai prosedur, persyaratan, hingga biaya pelayanan.

Materi Terkait: Prinsip Dasar Pelayanan Publik dan UU No. 25 Tahun 2009

Soal 4

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan. Komponen standar pelayanan yang berkaitan dengan batas waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pelayanan adalah...

A Waktu penyelesaian B Kompetensi pelaksana C Produk pelayanan D Persyaratan pelayanan E Sarana dan prasarana

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Menurut UU No. 25 Tahun 2009, Standar Pelayanan setidaknya meliputi persyaratan, sistem/mekanisme/prosedur, jangka waktu penyelesaian (waktu penyelesaian), biaya/tarif, produk pelayanan, serta penanganan pengaduan.

Materi Terkait: Prinsip Dasar Pelayanan Publik dan UU No. 25 Tahun 2009

Soal 5

Dalam memproses permohonan sertifikasi produk, seorang penelaah harus mengumpulkan dan menganalisis semua dokumen teknis secara teliti sebelum mengambil keputusan. Hal ini merupakan perwujudan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas...

A Asas Keterbukaan B Asas Pelayanan yang Baik C Asas Kepastian Hukum D Asas Kecermatan E Asas Kemanfaatan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Asas Kecermatan mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan agar keputusan tidak menimbulkan kerugian.

Materi Terkait: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Soal 6

Ketika menangani dua perusahaan pesaing yang mengajukan pengujian produk, laboratorium pemerintah harus memperlakukan keduanya secara setara tanpa diskriminasi. Di dalam AAUPB, prinsip ini dikenal dengan asas...

A Asas Kepastian Hukum B Asas Ketidakberpihakan C Asas Akuntabilitas D Asas Perlindungan Hak Asasi E Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Menurut UU No. 30 Tahun 2014, Asas Ketidakberpihakan mengharuskan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan tidak memihak, mengutamakan keadilan, dan tidak diskriminatif.

Materi Terkait: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Soal 7

Nilai dasar ASN BerAKHLAK menuntut ASN untuk bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Tindakan menolak suap dari perusahaan yang ingin meloloskan produknya dari uji standar mutu merupakan wujud implementasi nilai...

A Akuntabel B Adaptif C Harmonis D Kompeten E Kolaboratif

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Dalam Core Values ASN BerAKHLAK, perilaku menolak suap/gratifikasi dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan adalah panduan perilaku dari nilai Akuntabel.

Materi Terkait: Etika Birokrasi, Integritas, dan Nilai-Nilai Anti-Korupsi

Soal 8

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerimaan hadiah oleh pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya disebut...

A Pungutan Liar B Benturan Kepentingan C Gratifikasi D Sumbangan Sukarela E Pemerasan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Menurut Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Materi Terkait: Etika Birokrasi, Integritas, dan Nilai-Nilai Anti-Korupsi

Soal 9

Kementerian Perdagangan memiliki tujuan strategis dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan umum yang difokuskan untuk menjaga daya saing produk lokal di pasar global utamanya ditargetkan pada peningkatan...

A Impor barang modal industri B Penerimaan pajak pertambahan nilai C Ekspor non-migas D Bea masuk tindakan pengamanan E Ekspor minyak dan gas bumi

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perdagangan, salah satu tujuan strategis utamanya adalah peningkatan nilai ekspor non-migas untuk memperkuat neraca perdagangan dan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Materi Terkait: Tujuan Strategis dan Kebijakan Umum Kementerian Perdagangan

Soal 10

Dalam menjaga tertib niaga dan keamanan produk, salah satu arah kebijakan Kementerian Perdagangan adalah memberlakukan standar wajib terhadap produk tertentu. Tujuan utama dari kebijakan pemberlakuan SNI Wajib ini adalah untuk...

A Membatasi kapasitas produksi dari industri menengah ke bawah B Melindungi konsumen dari aspek kesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian lingkungan hidup C Menyeragamkan seluruh kemasan produk di Indonesia D Meningkatkan pendapatan negara bukan pajak E Menghambat masuknya investor asing ke Indonesia

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pemberlakuan SNI Wajib oleh Kementerian Perdagangan bertujuan untuk aspek K3L (Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup) yang pada muaranya adalah perlindungan konsumen.

Materi Terkait: Tujuan Strategis dan Kebijakan Umum Kementerian Perdagangan

Soal 11

Menurut Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa merupakan hak fundamental. Apa bentuk implementasi dari pemenuhan hak tersebut oleh produsen?

A Menyembunyikan bahan baku tertentu untuk menjaga rahasia dagang perusahaan B Mencantumkan label yang memuat spesifikasi mutu produk yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan C Mengirimkan sampel produk gratis kepada calon konsumen D Memberikan diskon besar-besaran untuk produk mendekati masa kedaluwarsa E Mengganti barang yang rusak dengan prosedur administrasi yang panjang

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 4, pencantuman label dengan informasi spesifikasi mutu yang benar dan tidak menyesatkan adalah kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi hak konsumen atas informasi yang jujur dan benar.

Materi Terkait: UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Soal 12

Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Ketentuan ini sangat erat kaitannya dengan infrastruktur mutu, yaitu...

A Sistem Perdagangan Bebas B Hukum Perlindungan Merek C Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) D Aturan Upah Minimum Regional E Bea Cukai dan Pajak Barang Mewah

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Larangan dalam Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1999 berkaitan dengan kewajiban mematuhi standar mutu yang telah ditetapkan secara hukum (SNI Wajib) untuk memastikan barang yang beredar aman dan sesuai mutu.

Materi Terkait: UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Soal 13

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2014, Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah NKRI. Penetapan SNI ini pada dasarnya bersifat...

A Sukarela sepenuhnya tanpa ada pengecualian regulasi apapun B Wajib bagi seluruh produk yang dipasarkan di pasar tradisional maupun modern C Sukarela, namun dapat diberlakukan wajib oleh kementerian teknis dengan alasan tertentu D Wajib khusus untuk produk-produk yang diekspor ke luar negeri E Rahasia, dan hanya dapat diakses oleh industri berskala besar

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, pada prinsipnya penerapan SNI bersifat sukarela. Namun, demi K3L (kesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup), SNI dapat diberlakukan secara wajib oleh kementerian/lembaga teknis terkait.

Materi Terkait: UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Soal 14

Salah satu tujuan utama pengaturan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian menurut UU No. 20 Tahun 2014 adalah...

A Meningkatkan daya saing produk nasional dan melindungi konsumen B Membatasi variasi produk inovatif agar pasar lebih stabil C Memaksimalkan tarif bea masuk terhadap produk impor D Menghapus sepenuhnya sistem metrologi legal E Menurunkan jumlah lembaga penilaian kesesuaian di daerah

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Menurut UU No. 20 Tahun 2014 Pasal 3, Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bertujuan antara lain meningkatkan jaminan mutu, efisiensi, daya saing nasional, kepastian usaha, serta melindungi konsumen, tenaga kerja, dan lingkungan hidup.

Materi Terkait: UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Soal 15

Kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi persyaratan acuan (seperti standar) dalam terminologi UU No. 20 Tahun 2014 disebut dengan...

A Kalibrasi Instrumen B Penilaian Kesesuaian C Metrologi Legal D Akreditasi Lembaga E Pengawasan Pasar

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 20 Tahun 2014, Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi persyaratan acuan yang ditetapkan.

Materi Terkait: UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Soal 16

Dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, diatur bahwa setiap barang yang diperdagangkan di dalam negeri yang telah diberlakukan SNI secara wajib harus memenuhi persyaratan SNI tersebut. Bukti bahwa suatu barang telah memenuhi SNI adalah dengan dibubuhi...

A Tanda pendaftaran merek dagang (Trade Mark) B Tanda SNI pada barang dan/atau kemasan C Label Halal dari lembaga berwenang D Barcode identifikasi harga ritel E Stiker Bea Cukai

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 57 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, barang yang telah diberlakukan SNI wajib harus membubuhkan tanda SNI pada barang dan/atau kemasan, serta dilengkapi dengan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI).

Materi Terkait: UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Terkait Mutu Barang)

Soal 17

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2014, jika pelaku usaha mengedarkan barang yang telah diwajibkan SNI namun tidak membubuhkan Tanda SNI pada produk atau kemasannya, sanksi utama yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha tersebut adalah...

A Sanksi administratif dan/atau sanksi pidana B Teguran tertulis tanpa penarikan produk C Penghargaan pembinaan D Kewajiban membayar denda keterlambatan sertifikasi saja E Penambahan modal dari pemerintah untuk memperbaiki kualitas

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2014, pelanggaran terhadap ketentuan SNI wajib (Pasal 57) dapat dikenakan sanksi berupa penarikan barang dari peredaran, sanksi administratif (pencabutan izin), hingga sanksi pidana penjara/denda (Pasal 113).

Materi Terkait: UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Terkait Mutu Barang)

Soal 18

Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional berdasarkan PP No. 34 Tahun 2018 terdiri dari beberapa komponen utama. Komponen yang secara khusus memberikan pengakuan formal atas kompetensi lembaga penilaian kesesuaian adalah...

A Pengembangan Standar B Akreditasi C Kegiatan Inspeksi Mutu D Perumusan SNI E Pemeliharaan Ketertelusuran Pengukuran

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan PP No. 34 Tahun 2018, Akreditasi adalah pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang menyatakan bahwa suatu lembaga penilaian kesesuaian (LSP, LPK, dll) memiliki kompetensi untuk melaksanakan kegiatan penilaian kesesuaian tertentu.

Materi Terkait: PP No. 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional

Soal 19

Sesuai dengan PP No. 34 Tahun 2018, institusi di Indonesia yang memiliki otoritas untuk menetapkan, membatalkan, dan memelihara Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah...

A Kementerian Perindustrian B Kementerian Perdagangan C Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) D Komite Akreditasi Nasional (KAN) E Badan Standardisasi Nasional (BSN)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Menurut PP No. 34 Tahun 2018 dan UU No. 20 Tahun 2014, tugas menetapkan, merevisi, dan membatalkan SNI menjadi kewenangan penuh dari Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Materi Terkait: PP No. 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional

Soal 20

Konsep dasar Infrastruktur Mutu (Quality Infrastructure) modern diakui secara internasional berdiri di atas tiga pilar utama. Ketiga pilar teknis tersebut adalah...

A Pemeriksaan, Penggeledahan, dan Penyidikan B Standardisasi, Metrologi, dan Penilaian Kesesuaian C Hak Paten, Hak Cipta, dan Rahasia Dagang D Ekspor, Impor, dan Tarif Cukai E Logistik, Distribusi, dan Pemasaran

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Dalam sistem perdagangan global, infrastruktur mutu (Quality Infrastructure) terdiri dari 3 pilar yang saling mendukung, yaitu Standardisasi (acuan mutu), Metrologi (keakuratan pengukuran), dan Penilaian Kesesuaian / Akreditasi (pembuktian pemenuhan mutu).

Materi Terkait: Konsep Dasar Infrastruktur Mutu: Standardisasi, Metrologi, dan Penilaian Kesesuaian

Soal 21

PRO

Dalam infrastruktur mutu, metrologi dibagi menjadi tiga bidang utama: Ilmiah, Industri, dan Legal. Metrologi yang berkaitan dengan satuan ukuran, metode, dan alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan UU demi melindungi kepentingan umum (misalnya timbangan pasar) disebut...

A Metrologi Kalibrasi B Metrologi Legal C Metrologi Ilmiah D Metrologi Fundamental E Metrologi Industri

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Metrologi legal diatur dalam UU No. 2 Tahun 1981, berfokus pada alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang digunakan dalam transaksi komersial dan hukum demi perlindungan masyarakat.

Materi Terkait: Konsep Dasar Infrastruktur Mutu: Standardisasi, Metrologi, dan Penilaian Kesesuaian

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 22

PRO

ISO 9001:2015 merupakan standar internasional untuk Sistem Manajemen Mutu. Salah satu dari 7 Prinsip Manajemen Mutu (Quality Management Principles) yang menekankan pentingnya organisasi memenuhi kebutuhan dan melebihi ekspektasi pengguna layanan adalah...

A Evidence-based Decision Making B Relationship Management C Improvement D Customer Focus E Process Approach

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Customer Focus (Fokus pada Pelanggan) adalah prinsip pertama dari ISO 9001 yang mengarahkan organisasi agar senantiasa berorientasi pada kepuasan, kebutuhan, dan ekspektasi pelanggan.

Materi Terkait: Teori Manajemen Mutu dan Implementasi ISO 9001 (Sistem Manajemen Mutu)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 23

PRO

Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) sangat mengedepankan pendekatan siklus PDCA. Tahapan di mana organisasi mengambil tindakan perbaikan berkelanjutan terhadap kinerja proses disebut tahapan...

A Act (Tindakan/Tindak Lanjut) B Plan (Perencanaan) C Check (Pemeriksaan) D Do (Pelaksanaan) E Audit (Audit Internal)

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Dalam siklus Plan-Do-Check-Act (PDCA), tahapan 'Act' merupakan fase di mana organisasi mengambil tindakan (corrective action atau continual improvement) untuk meningkatkan kinerja berdasarkan hasil evaluasi pada tahap 'Check'.

Materi Terkait: Teori Manajemen Mutu dan Implementasi ISO 9001 (Sistem Manajemen Mutu)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 24

PRO

ISO/IEC 17025:2017 adalah standar utama untuk Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi. Syarat mendasar (general requirements) yang menuntut laboratorium beroperasi secara objektif dan bebas dari tekanan komersial yang dapat mempengaruhi hasil uji adalah...

A Fasilitas dan kondisi lingkungan B Ketidakberpihakan (Impartiality) C Sistem Manajemen Mutu yang terdokumentasi D Kompetensi teknis (Technical competency) E Evaluasi ketidakpastian pengukuran

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Menurut ISO/IEC 17025:2017 Klausul 4.1, Impartiality (Ketidakberpihakan) mensyaratkan aktivitas lab dilakukan secara objektif, dan manajemen harus menjamin tidak ada tekanan komersial, finansial, atau tekanan lain yang mengkompromikan ketidakberpihakan tersebut.

Materi Terkait: Standar Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi (ISO/IEC 17025)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 25

PRO

Dalam standar ISO/IEC 17025, apabila sebuah laboratorium pengujian menggunakan metode yang dikembangkan sendiri (in-house method) atau metode non-standar, langkah teknis yang wajib dilakukan sebelum metode tersebut digunakan untuk layanan pelanggan adalah...

A Membeli lisensi metode dari BSN B Pendaftaran hak paten metode C Melakukan validasi metode pengujian D Mempublikasikan metode di jurnal ilmiah E Melakukan uji profisiensi tingkat internasional

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Klausul 7.2 ISO/IEC 17025 menyatakan bahwa metode non-standar, metode yang dikembangkan laboratorium, dan metode standar yang dimodifikasi harus divalidasi (Method Validation) untuk memastikan metode tersebut sesuai untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Materi Terkait: Standar Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi (ISO/IEC 17025)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 26

PRO

Persyaratan struktural (Structural requirements) dalam ISO/IEC 17025 mengatur organisasi dan manajemen laboratorium. Laboratorium wajib menunjuk personel yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap implementasi sistem manajemen. Secara manajerial, personel ini harus...

A Memiliki gelar doktoral di bidang metrologi B Menjadi auditor KAN C Berstatus pegawai negeri sipil D Memiliki akses langsung ke pucuk pimpinan di mana keputusan kebijakan mutu dibuat E Bebas dari kewajiban mengikuti program jaminan mutu eksternal

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

ISO/IEC 17025 (Klausul 5 - Persyaratan Struktural) mensyaratkan laboratorium harus menetapkan personel (sering disebut Manajer Mutu/personel kunci) yang memiliki wewenang dan akses langsung ke pimpinan tertinggi terkait keputusan kebijakan atau sumber daya.

Materi Terkait: Standar Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi (ISO/IEC 17025)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 27

PRO

Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian untuk menerbitkan SPPT SNI harus menerapkan dan diakreditasi berdasarkan standar internasional...

A ISO/IEC 17024 B ISO/IEC 17020 C ISO/IEC 17021 D ISO 14001 E ISO/IEC 17065

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

ISO/IEC 17065 adalah standar kompetensi untuk badan sertifikasi produk, proses, dan jasa (termasuk LSPro). Sementara 17020 untuk lembaga inspeksi, 17021 untuk sertifikasi sistem manajemen, dan 17024 untuk sertifikasi personel.

Materi Terkait: Persyaratan Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa (ISO/IEC 17065)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 28

PRO

Berdasarkan ISO/IEC 17065, proses sertifikasi melibatkan tahap evaluasi (seperti audit pabrik atau pengujian) dan tahap tinjauan (review) serta keputusan sertifikasi. Prinsip penting yang mengatur personel pada tahapan ini adalah...

A Personel yang mengambil keputusan sertifikasi harus sama dengan personel yang melakukan evaluasi untuk efisiensi B Personel penilai (evaluator) tidak perlu memahami teknis produk secara spesifik C Hasil keputusan sertifikasi tidak boleh diinformasikan secara tertulis D Keputusan sertifikasi dapat didelegasikan kepada perusahaan klien jika mereka memiliki ISO 9001 E Personel yang membuat keputusan sertifikasi harus berbeda dengan personel yang melaksanakan evaluasi

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Dalam ISO/IEC 17065 Klausul 7.6 (Keputusan Sertifikasi), badan sertifikasi harus memastikan bahwa personel atau komite yang mengambil keputusan sertifikasi BUKAN personel yang sama dengan yang melaksanakan kegiatan evaluasi (untuk menjamin objektivitas).

Materi Terkait: Persyaratan Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa (ISO/IEC 17065)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 29

PRO

Di Indonesia, Komite Akreditasi Nasional (KAN) merupakan badan tunggal yang berwenang memberikan akreditasi. KAN adalah lembaga non-struktural yang bertanggung jawab langsung kepada...

A Kepala BSN B Menteri Perindustrian C Menteri Perdagangan D Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen E Presiden Republik Indonesia

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Sesuai regulasi dan struktur kelembagaan (Keppres No 78 Tahun 2001 yang disempurnakan), KAN adalah lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI, dan dioperasikan/difasilitasi oleh BSN.

Materi Terkait: Prosedur Akreditasi dan Peran Komite Akreditasi Nasional (KAN)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 30

PRO

Setelah sebuah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) berhasil mendapatkan akreditasi pertama dari KAN, siklus akreditasi tersebut memiliki masa berlaku sebelum harus direakreditasi. Umumnya, masa berlaku sertifikat akreditasi KAN (berdasarkan siklus penuh) adalah...

A 5 tahun B 1 tahun C 4 tahun D 2 tahun E 3 tahun

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Prosedur umum akreditasi KAN mengikuti pedoman internasional. Masa berlaku sertifikat akreditasi LPK adalah 5 (lima) tahun, dengan kewajiban menjalani asesmen surveilan secara berkala (umumnya tahunan) dalam siklus 5 tahun tersebut.

Materi Terkait: Prosedur Akreditasi dan Peran Komite Akreditasi Nasional (KAN)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 31

PRO

Pengakuan internasional terhadap sertifikat hasil uji dari laboratorium terakreditasi KAN dimungkinkan karena KAN telah menandatangani Mutual Recognition Arrangement (MRA). Organisasi regional/internasional untuk kerja sama akreditasi laboratorium yang menaungi MRA tersebut adalah...

A IAF (International Accreditation Forum) B UNIDO C APAC dan ILAC D ISO dan IEC E WTO dan GATT

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Untuk skema akreditasi laboratorium pengujian, kalibrasi, dan inspeksi, MRA difasilitasi oleh ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) di tingkat global dan APAC (Asia Pacific Accreditation Cooperation) di tingkat regional.

Materi Terkait: Prosedur Akreditasi dan Peran Komite Akreditasi Nasional (KAN)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 32

PRO

Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada prinsipnya adalah sukarela. Namun, SNI dapat diberlakukan wajib apabila produk tersebut menyangkut aspek-aspek tertentu. Aspek hukum yang TIDAK termasuk alasan pemberlakuan SNI Wajib adalah...

A Pelestarian fungsi lingkungan hidup B Kesehatan masyarakat dan keamanan nasional C Keamanan bagi masyarakat dan/atau lingkungan D Keselamatan nyawa konsumen dan hewan E Keinginan untuk memonopoli pangsa pasar domestik oleh industri tertentu

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Menurut UU No. 20 Tahun 2014, SNI wajib ditetapkan khusus berdasarkan pertimbangan kesehatan, keamanan, keselamatan manusia, hewan dan tumbuhan, serta pelestarian fungsi lingkungan hidup (K3L), bukan untuk monopoli atau persaingan tidak sehat.

Materi Terkait: Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib dan Sukarela

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 33

PRO

Instansi yang memiliki kewenangan penuh (regulator) untuk memberlakukan penerapan suatu SNI secara Wajib melalui penerbitan peraturan menteri adalah...

A Kementerian Hukum dan HAM B Pemerintah Daerah Provinsi C Badan Standardisasi Nasional (BSN) D Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) E Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian Teknis (Sesuai Sektornya)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan PP No. 34 Tahun 2018 dan UU 20/2014, BSN hanya menetapkan standar teknis (SNI). Namun, yang menetapkan pemberlakuan SNI menjadi 'Wajib' adalah kementerian/lembaga teknis terkait (misalnya Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, atau Kementerian Perdagangan) melalui Peraturan Menteri.

Materi Terkait: Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib dan Sukarela

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 34

PRO

Dalam sektor Testing, Inspection, and Certification (TIC), lembaga penilaian kesesuaian independen yang tidak berafiliasi dengan pabrikan pembuat produk (produsen) maupun pembeli (konsumen) disebut sebagai...

A Internal Quality Control B Lembaga Pihak Pertama (First Party) C Lembaga Pihak Ketiga (Third Party Conformity Assessment) D In-house Laboratory E Lembaga Pihak Kedua (Second Party)

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Di TIC Sector, Pihak Pertama adalah produsen/penjual, Pihak Kedua adalah pembeli/pengguna, dan Pihak Ketiga (Third Party) adalah lembaga independen yang imparsial (seperti lab uji independen, LSPro komersial/pemerintah).

Materi Terkait: Teknis Penelaahan Pengembangan Jasa Pengujian, Inspeksi, dan Sertifikasi (TIC Sector)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 35

PRO

Perbedaan mendasar antara aktivitas 'Inspeksi' (ISO/IEC 17020) dan 'Pengujian/Testing' (ISO/IEC 17025) dalam sektor TIC adalah...

A Pengujian hanya dilakukan untuk dokumen administrasi, sedangkan inspeksi fisik B Inspeksi dilakukan oleh BSN, sedangkan pengujian oleh KAN C Pengujian bersifat sukarela, sedangkan inspeksi selalu wajib oleh hukum pidana D Inspeksi mengukur nilai presisi dengan alat ukur presisi tinggi, sedangkan pengujian hanya pandangan mata E Inspeksi banyak melibatkan penilaian keahlian profesional (professional judgement) terhadap desain atau produk fisik, sedangkan pengujian mengukur parameter produk secara objektif dengan instrumen dan metode standar

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pengujian (Testing) adalah penentuan karakteristik barang menurut prosedur/alat ukur, menghasilkan data analitik spesifik. Inspeksi (Inspection) sering melibatkan pemeriksaan desain, produk, atau fasilitas berdasarkan penugasan ahli (professional judgement) terhadap persyaratan umum.

Materi Terkait: Teknis Penelaahan Pengembangan Jasa Pengujian, Inspeksi, dan Sertifikasi (TIC Sector)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 36

PRO

Dalam sertifikasi produk (misal pemberian Tanda SNI), LSPro umumnya merujuk pada standar ISO/IEC 17067 tentang dasar-dasar sertifikasi produk. Skema sertifikasi Tipe 5 (Type 5 scheme) memiliki karakteristik utama berupa...

A Evaluasi desain produk secara teoritis tanpa pengujian fisik B Sertifikasi berdasarkan deklarasi mandiri (Self-declaration) pabrikan semata C Sertifikasi untuk satu batch pengiriman khusus (Batch certification) tanpa surveilan lanjutan D Hanya menguji satu sampel di pasar secara acak tanpa audit pabrik E Pengujian tipe produk, penilaian sistem manajemen mutu (audit proses/pabrik), serta surveilan rutin (pengujian sampel pabrik/pasar dan audit reguler)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Skema Tipe 5 menurut ISO/IEC 17067 adalah skema sertifikasi yang paling komprehensif, melibatkan pengujian tipe (type testing), audit sistem manajemen mutu (QMS) di lokasi produksi, dan surveillance berkelanjutan terhadap proses dan produk.

Materi Terkait: Teknis Penelaahan Pengembangan Jasa Pengujian, Inspeksi, dan Sertifikasi (TIC Sector)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 37

PRO

Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT) WTO bertujuan memastikan regulasi teknis dan standar tidak menciptakan hambatan perdagangan yang tidak perlu. Prinsip yang mengharuskan negara anggota memperlakukan produk impor tidak kalah menguntungkan (no less favourable) dibanding produk domestik sejenis disebut prinsip...

A National Treatment (Non-discrimination) B Equivalence C Transparency D Harmonization E Mutual Recognition

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Prinsip National Treatment di bawah aturan TBT WTO bermakna perlakuan nasional; produk impor harus diberi perlakuan yang sama (atau tidak kurang menguntungkan) dalam hal regulasi teknis dibandingkan produk domestik sejenis (Non-diskriminasi).

Materi Terkait: Hambatan Teknis Perdagangan (Technical Barriers to Trade/TBT) dalam Konteks WTO

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 38

PRO

Dalam kerangka transparansi Perjanjian TBT WTO, setiap negara anggota wajib mendirikan 'Enquiry Point' untuk menjawab pertanyaan negara lain mengenai regulasi teknis dan standar. Institusi yang bertindak sebagai Enquiry Point dan Notification Body TBT WTO di Indonesia adalah...

A Badan Standardisasi Nasional (BSN) B Kementerian Luar Negeri C Direktorat Jenderal Bea dan Cukai D Kementerian Perdagangan E Kementerian Perindustrian

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pemerintah Indonesia menugaskan Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui Pusat Perumusan Standar sebagai Enquiry Point dan Notification Body untuk TBT WTO.

Materi Terkait: Hambatan Teknis Perdagangan (Technical Barriers to Trade/TBT) dalam Konteks WTO

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 39

PRO

Menurut Perjanjian TBT WTO, suatu negara diperbolehkan membuat regulasi teknis (seperti memberlakukan SNI Wajib) yang dapat membatasi perdagangan, asalkan ditujukan untuk mencapai 'Legitimate Objectives' (Tujuan yang Sah). Berikut ini yang TIDAK termasuk legitimate objectives menurut TBT WTO adalah...

A Perlindungan lingkungan hidup B Keamanan nasional C Perlindungan kesehatan dan keselamatan manusia D Meningkatkan keuntungan pajak dalam negeri dengan menghalangi produk impor E Mencegah praktik penipuan atau deceptive practices

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 2.2 TBT Agreement, Legitimate objectives mencakup: keamanan nasional, pencegahan praktik penipuan, perlindungan nyawa/kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Melindungi pajak/keuntungan ekonomi domestik secara diskriminatif (proteksionisme) bukan merupakan legitimate objective.

Materi Terkait: Hambatan Teknis Perdagangan (Technical Barriers to Trade/TBT) dalam Konteks WTO

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 40

PRO

Post-Market Surveillance merupakan pilar penting dalam perlindungan konsumen. Konsep utama dari kegiatan Post-Market Surveillance adalah...

A Evaluasi pra-syarat perizinan usaha sebelum pabrik mulai berproduksi B Inspeksi mesin produksi pabrik sebelum pengajuan akreditasi SNI C Audit dokumen administrasi impor barang saat berada di pabean (Customs clearance) D Pengujian prototipe produk di laboratorium internal perusahaan sebelum diproduksi massal E Pengawasan kesesuaian mutu barang/jasa yang dilakukan setelah barang/jasa tersebut beredar atau diperdagangkan di pasar

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Post-Market Surveillance adalah pengawasan terhadap mutu dan keamanan produk yang dilakukan di tingkat peredaran (pasar ritel, distributor) setelah produk dipasarkan, berbeda dengan pre-market yang dilakukan sebelum rilis/izin edar.

Materi Terkait: Pengawasan Barang Beredar dan Jasa (Post-Market Surveillance) terkait Kesesuaian Mutu

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 41

PRO

Dalam kegiatan pengawasan barang beredar, jika ditemukan produk makanan kemasan di pasar swalayan yang tidak sesuai dengan SNI wajib, langkah tegas yang merupakan konsekuensi regulasi perlindungan konsumen adalah...

A Mewajibkan konsumen untuk memperbaiki kemasan produk tersebut secara mandiri B Membiarkan produk tetap dijual namun menaikkan pajaknya C Membagikan produk tersebut secara gratis kepada masyarakat miskin D Melakukan penarikan produk (recall) dari peredaran pasar untuk dimusnahkan atau direparasi E Menutup sementara laboratorium uji yang menerbitkan sertifikat di luar negeri

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sesuai amanat UU Perlindungan Konsumen dan UU Perdagangan, produk yang terbukti tidak sesuai dengan standar wajib di pasaran berisiko pada keselamatan publik dan harus dihentikan peredarannya (penarikan produk / recall) serta dapat dimusnahkan.

Materi Terkait: Pengawasan Barang Beredar dan Jasa (Post-Market Surveillance) terkait Kesesuaian Mutu

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Pengawasan produk di pasar oleh otoritas pemerintah dapat dibagi menjadi pengawasan berkala dan pengawasan khusus/insidental. Pengawasan insidental biasanya dipicu oleh...

A Kunjungan rutin kepala daerah ke pasar tradisional B Jadwal pembaruan sertifikat ISO laboratorium pemerintah C Rencana jadwal tahunan anggaran kementerian D Adanya laporan kejadian luar biasa atau pengaduan masyarakat yang mengindikasikan bahaya pada produk tertentu E Kewajiban pelaporan pajak bulanan dari pelaku usaha

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Pengawasan berkala adalah yang dijadwalkan secara rutin. Sedangkan pengawasan khusus/insidental (Targeted Post-Market Surveillance) dilakukan berdasarkan indikasi risiko, temuan kecelakaan/keracunan, laporan, atau pengaduan spesifik dari konsumen.

Materi Terkait: Pengawasan Barang Beredar dan Jasa (Post-Market Surveillance) terkait Kesesuaian Mutu

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Sebagai seorang Penelaah Sertifikasi di Kementerian, pengembangan kompetensi adalah hal esensial. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, pengembangan kompetensi bagi pegawai ASN tidak lagi hanya dimaknai sebagai hak, melainkan...

A Kewajiban secara terus-menerus bagi pegawai ASN untuk mendukung tugas pokok B Program pensiun dini C Pilihan sukarela yang tidak berdampak pada jenjang karir D Kewajiban yang membebankan biaya sepenuhnya kepada pegawai E Fasilitas mewah yang hanya diberikan bagi pimpinan tinggi

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Dalam UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN Pasal 49, pengembangan kompetensi menjadi sebuah 'kewajiban' yang harus dilaksanakan oleh setiap ASN untuk terus relevan dan adaptif terhadap perubahan serta meningkatkan kinerja institusi.

Materi Terkait: Manajemen ASN Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Untuk menjamin keabsahan hasil pengujian, peralatan uji yang digunakan oleh laboratorium (ISO/IEC 17025) harus dikalibrasi. Konsep di mana hasil pengukuran suatu alat dapat dikaitkan ke standar nasional/internasional melalui rantai kalibrasi yang tidak terputus disebut...

A Limit deteksi instrumen B Kehandalan internal (Internal reliability) C Ketertelusuran metrologi (Metrological Traceability) D Batas reprodusibilitas alat E Audit ketidaksesuaian pengukuran

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Klausul 6.5 ISO/IEC 17025 mensyaratkan Ketertelusuran Metrologi (Metrological Traceability), yaitu sifat hasil pengukuran di mana hasilnya dapat dihubungkan ke referensi standar melalui rantai kalibrasi yang terdokumentasi dan tidak terputus.

Materi Terkait: Standar Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi (ISO/IEC 17025)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Dalam sistem perlindungan konsumen di Indonesia (UU No. 8 Tahun 1999), apabila terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha terkait mutu barang, pemerintah membentuk badan khusus di tingkat daerah untuk menyelesaikannya di luar pengadilan. Badan tersebut adalah...

A Ombudsman Republik Indonesia B Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) C Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) D Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) E Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pasal 49 UU No. 8 Tahun 1999 mengamanatkan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di tingkat kabupaten/kota, yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar peradilan umum (konsiliasi, mediasi, arbitrase).

Materi Terkait: UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Berdasarkan ISO/IEC 17065, sebuah Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) wajib memiliki mekanisme (komite atau personel) untuk mengamankan ketidakberpihakan. Syarat utama anggota komite ini adalah...

A Terdiri dari perwakilan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) tanpa adanya dominasi suatu kelompok (misal tidak didominasi produsen saja) B Harus merupakan pejabat Eselon II di Kementerian C Harus berasal dari Warga Negara Asing untuk objektivitas D Dipilih dan dibayar langsung oleh klien pabrikan E Semua anggotanya harus merupakan auditor internal LSPro itu sendiri

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Klausul 5.2 ISO/IEC 17065 mensyaratkan adanya mekanisme perlindungan ketidakberpihakan yang melibatkan keterlibatan seimbang antara pihak-pihak yang berkepentingan (misal: produsen, pengguna, pemerintah, akademisi) dan tidak boleh ada kepentingan tunggal yang mendominasi.

Materi Terkait: Persyaratan Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa (ISO/IEC 17065)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Ketika Indonesia merumuskan regulasi teknis yang baru (misalnya penetapan SNI wajib baru untuk peralatan listrik), Indonesia wajib memberitahukan rancangan regulasi tersebut kepada negara anggota WTO lainnya sebelum diberlakukan. Proses ini dalam TBT WTO dikenal dengan istilah...

A Safeguard measure investigation B Tariffication mechanism C Consultation and Dispute Settlement D Anti-dumping petition E Notification (Notifikasi)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Prinsip Transparansi dalam TBT WTO mewajibkan negara anggota untuk melakukan Notifikasi ke sekretariat WTO mengenai draft (rancangan) regulasi teknis yang berpotensi berdampak pada perdagangan internasional, sehingga anggota lain dapat memberikan tanggapan (comment).

Materi Terkait: Hambatan Teknis Perdagangan (Technical Barriers to Trade/TBT) dalam Konteks WTO

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Menurut PP No. 34 Tahun 2018, pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia akan diberikan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI). Sertifikat ini diterbitkan oleh...

A Kantor Bea dan Cukai pusat B Pusat Standardisasi Industri (Pustan) C Laboratorium Penguji yang diakreditasi ISO/IEC 17025 D Lembaga Sertifikasi (seperti LSPro) yang telah diakreditasi KAN E Komite Akreditasi Nasional (KAN)

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan sistem SPK Nasional (PP 34/2018), penerbitan sertifikat kesesuaian (termasuk SPPT SNI) dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam bentuk Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang memiliki ruang lingkup akreditasi dari KAN untuk produk terkait.

Materi Terkait: PP No. 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

Dalam memastikan kualitas produksi pabrik sesuai dengan yang disyaratkan oleh Tanda SNI, sering kali perusahaan harus membuktikan keakuratan instrumen pengukur suhu (termometer) industri mereka. Proses teknis membandingkan instrumen pengukur pabrik dengan standar nasional yang diakui ini disebut...

A Audit Akuntansi Biaya B Pengujian Korosi C Kalibrasi (Metrologi Industri) D Perumusan Standar Nasional E Inspeksi K3 Perusahaan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Kalibrasi adalah kegiatan metrologi industri untuk menentukan kebenaran nilai penunjukan alat ukur atau bahan ukur dengan membandingkannya terhadap standar ukur yang memiliki ketertelusuran (traceability) ke standar nasional/internasional.

Materi Terkait: Konsep Dasar Infrastruktur Mutu: Standardisasi, Metrologi, dan Penilaian Kesesuaian

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Dalam struktur pengawasan barang beredar di bawah Kementerian Perdagangan, terdapat unit Eselon I yang memiliki otoritas secara khusus untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum dalam bidang perlindungan konsumen, yaitu...

A Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) B Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional C Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdagangan D Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi E Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Sesuai struktur organisasi Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) adalah unit yang bertanggung jawab terhadap perumusan, pelaksanaan kebijakan, dan pengawasan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga (termasuk Post-Market Surveillance mutu produk di pasar).

Materi Terkait: Pengawasan Barang Beredar dan Jasa (Post-Market Surveillance) terkait Kesesuaian Mutu

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh