SKB CPNS Penelaah Pengembangan Jasa Sertifikasi dan Pengujian 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Penelaah Pengembangan Jasa Sertifikasi dan Pengujian, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Penelaah Pengembangan Jasa Sertifikasi dan Pengujian, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Penelaah Pengembangan Jasa Sertifikasi dan Pengujian
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Penelaah Pengembangan Jasa Sertifikasi dan Pengujian berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Penelaah Pengembangan Jasa Sertifikasi dan Pengujian
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Penelaah Pengembangan Jasa Sertifikasi dan Pengujian, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Penelaah Pengembangan Jasa Sertifikasi dan Pengujian. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Penelaah Pengembangan Jasa Sertifikasi dan Pengujian
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Penelaah Pengembangan Jasa Sertifikasi dan Pengujian.
Soal 1
Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, salah satu fungsi utama pegawai ASN adalah...
A. Menjadi pengawas independen bagi lembaga peradilan
B. Sebagai pelaksana kebijakan publik
C. Menciptakan peluang usaha bagi sektor swasta di bidang perdagangan
D. Menyelenggarakan proses pemilihan umum yang jujur dan adil
E. Membuat undang-undang dan peraturan daerah
Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 10 UU No. 20 Tahun 2023, Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa.
Soal 2
Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023, apa prinsip utama dari Sistem Merit tersebut?
A. Pembagian kuota jabatan berdasarkan wilayah geografis dan asal usul suku
B. Pemberian tunjangan kinerja yang sama rata untuk setiap pegawai di instansi yang sama
C. Promosi jabatan berdasarkan senioritas dan masa kerja dalam instansi pemerintah
D. Pengisian jabatan pimpinan tinggi mutlak melalui penunjukan langsung oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
E. Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar
Jawaban: E
Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023, Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
Soal 3
Dalam penyelenggaraan pelayanan pengujian mutu barang, penyelenggara harus mematuhi UU No. 25 Tahun 2009. Asas penyelenggaraan pelayanan publik yang mengharuskan adanya rincian biaya yang jelas dan dapat diketahui oleh masyarakat adalah asas...
A. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan
B. Profesionalisme
C. Keterbukaan
D. Proporsionalitas
E. Kepentingan Umum
Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, salah satu asas adalah Keterbukaan. Artinya, setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan mengetahui informasi mengenai prosedur, persyaratan, hingga biaya pelayanan.
Soal 4
Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan. Komponen standar pelayanan yang berkaitan dengan batas waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pelayanan adalah...
A. Waktu penyelesaian
B. Kompetensi pelaksana
C. Produk pelayanan
D. Persyaratan pelayanan
E. Sarana dan prasarana
Jawaban: A
Menurut UU No. 25 Tahun 2009, Standar Pelayanan setidaknya meliputi persyaratan, sistem/mekanisme/prosedur, jangka waktu penyelesaian (waktu penyelesaian), biaya/tarif, produk pelayanan, serta penanganan pengaduan.
Soal 5
Dalam memproses permohonan sertifikasi produk, seorang penelaah harus mengumpulkan dan menganalisis semua dokumen teknis secara teliti sebelum mengambil keputusan. Hal ini merupakan perwujudan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas...
A. Asas Keterbukaan
B. Asas Pelayanan yang Baik
C. Asas Kepastian Hukum
D. Asas Kecermatan
E. Asas Kemanfaatan
Jawaban: D
Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Asas Kecermatan mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan agar keputusan tidak menimbulkan kerugian.
Soal 6
Ketika menangani dua perusahaan pesaing yang mengajukan pengujian produk, laboratorium pemerintah harus memperlakukan keduanya secara setara tanpa diskriminasi. Di dalam AAUPB, prinsip ini dikenal dengan asas...
A. Asas Kepastian Hukum
B. Asas Ketidakberpihakan
C. Asas Akuntabilitas
D. Asas Perlindungan Hak Asasi
E. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
Jawaban: B
Menurut UU No. 30 Tahun 2014, Asas Ketidakberpihakan mengharuskan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan tidak memihak, mengutamakan keadilan, dan tidak diskriminatif.
Soal 7
Nilai dasar ASN BerAKHLAK menuntut ASN untuk bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Tindakan menolak suap dari perusahaan yang ingin meloloskan produknya dari uji standar mutu merupakan wujud implementasi nilai...
A. Akuntabel
B. Adaptif
C. Harmonis
D. Kompeten
E. Kolaboratif
Jawaban: A
Dalam Core Values ASN BerAKHLAK, perilaku menolak suap/gratifikasi dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan adalah panduan perilaku dari nilai Akuntabel.
Soal 8
Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerimaan hadiah oleh pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya disebut...
A. Pungutan Liar
B. Benturan Kepentingan
C. Gratifikasi
D. Sumbangan Sukarela
E. Pemerasan
Jawaban: C
Menurut Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
Soal 9
Kementerian Perdagangan memiliki tujuan strategis dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan umum yang difokuskan untuk menjaga daya saing produk lokal di pasar global utamanya ditargetkan pada peningkatan...
A. Impor barang modal industri
B. Penerimaan pajak pertambahan nilai
C. Ekspor non-migas
D. Bea masuk tindakan pengamanan
E. Ekspor minyak dan gas bumi
Jawaban: C
Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perdagangan, salah satu tujuan strategis utamanya adalah peningkatan nilai ekspor non-migas untuk memperkuat neraca perdagangan dan daya saing produk Indonesia di pasar global.
Soal 10
Dalam menjaga tertib niaga dan keamanan produk, salah satu arah kebijakan Kementerian Perdagangan adalah memberlakukan standar wajib terhadap produk tertentu. Tujuan utama dari kebijakan pemberlakuan SNI Wajib ini adalah untuk...
A. Membatasi kapasitas produksi dari industri menengah ke bawah
B. Melindungi konsumen dari aspek kesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian lingkungan hidup
C. Menyeragamkan seluruh kemasan produk di Indonesia
D. Meningkatkan pendapatan negara bukan pajak
E. Menghambat masuknya investor asing ke Indonesia
Jawaban: B
Pemberlakuan SNI Wajib oleh Kementerian Perdagangan bertujuan untuk aspek K3L (Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup) yang pada muaranya adalah perlindungan konsumen.
Soal 11
Menurut Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa merupakan hak fundamental. Apa bentuk implementasi dari pemenuhan hak tersebut oleh produsen?
A. Menyembunyikan bahan baku tertentu untuk menjaga rahasia dagang perusahaan
B. Mencantumkan label yang memuat spesifikasi mutu produk yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
C. Mengirimkan sampel produk gratis kepada calon konsumen
D. Memberikan diskon besar-besaran untuk produk mendekati masa kedaluwarsa
E. Mengganti barang yang rusak dengan prosedur administrasi yang panjang
Jawaban: B
Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 4, pencantuman label dengan informasi spesifikasi mutu yang benar dan tidak menyesatkan adalah kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi hak konsumen atas informasi yang jujur dan benar.
Soal 12
Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Ketentuan ini sangat erat kaitannya dengan infrastruktur mutu, yaitu...
A. Sistem Perdagangan Bebas
B. Hukum Perlindungan Merek
C. Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI)
D. Aturan Upah Minimum Regional
E. Bea Cukai dan Pajak Barang Mewah
Jawaban: C
Larangan dalam Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1999 berkaitan dengan kewajiban mematuhi standar mutu yang telah ditetapkan secara hukum (SNI Wajib) untuk memastikan barang yang beredar aman dan sesuai mutu.
Soal 13
Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2014, Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah NKRI. Penetapan SNI ini pada dasarnya bersifat...
A. Sukarela sepenuhnya tanpa ada pengecualian regulasi apapun
B. Wajib bagi seluruh produk yang dipasarkan di pasar tradisional maupun modern
C. Sukarela, namun dapat diberlakukan wajib oleh kementerian teknis dengan alasan tertentu
D. Wajib khusus untuk produk-produk yang diekspor ke luar negeri
E. Rahasia, dan hanya dapat diakses oleh industri berskala besar
Jawaban: C
Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, pada prinsipnya penerapan SNI bersifat sukarela. Namun, demi K3L (kesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup), SNI dapat diberlakukan secara wajib oleh kementerian/lembaga teknis terkait.
Soal 14
Salah satu tujuan utama pengaturan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian menurut UU No. 20 Tahun 2014 adalah...
A. Meningkatkan daya saing produk nasional dan melindungi konsumen
B. Membatasi variasi produk inovatif agar pasar lebih stabil
C. Memaksimalkan tarif bea masuk terhadap produk impor
D. Menghapus sepenuhnya sistem metrologi legal
E. Menurunkan jumlah lembaga penilaian kesesuaian di daerah
Jawaban: A
Menurut UU No. 20 Tahun 2014 Pasal 3, Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bertujuan antara lain meningkatkan jaminan mutu, efisiensi, daya saing nasional, kepastian usaha, serta melindungi konsumen, tenaga kerja, dan lingkungan hidup.
Soal 15
Kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi persyaratan acuan (seperti standar) dalam terminologi UU No. 20 Tahun 2014 disebut dengan...
A. Kalibrasi Instrumen
B. Penilaian Kesesuaian
C. Metrologi Legal
D. Akreditasi Lembaga
E. Pengawasan Pasar
Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 20 Tahun 2014, Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi persyaratan acuan yang ditetapkan.
Soal 16
Dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, diatur bahwa setiap barang yang diperdagangkan di dalam negeri yang telah diberlakukan SNI secara wajib harus memenuhi persyaratan SNI tersebut. Bukti bahwa suatu barang telah memenuhi SNI adalah dengan dibubuhi...
A. Tanda pendaftaran merek dagang (Trade Mark)
B. Tanda SNI pada barang dan/atau kemasan
C. Label Halal dari lembaga berwenang
D. Barcode identifikasi harga ritel
E. Stiker Bea Cukai
Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 57 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, barang yang telah diberlakukan SNI wajib harus membubuhkan tanda SNI pada barang dan/atau kemasan, serta dilengkapi dengan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI).
Soal 17
Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2014, jika pelaku usaha mengedarkan barang yang telah diwajibkan SNI namun tidak membubuhkan Tanda SNI pada produk atau kemasannya, sanksi utama yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha tersebut adalah...
A. Sanksi administratif dan/atau sanksi pidana
B. Teguran tertulis tanpa penarikan produk
C. Penghargaan pembinaan
D. Kewajiban membayar denda keterlambatan sertifikasi saja
E. Penambahan modal dari pemerintah untuk memperbaiki kualitas
Jawaban: A
Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2014, pelanggaran terhadap ketentuan SNI wajib (Pasal 57) dapat dikenakan sanksi berupa penarikan barang dari peredaran, sanksi administratif (pencabutan izin), hingga sanksi pidana penjara/denda (Pasal 113).
Soal 18
Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional berdasarkan PP No. 34 Tahun 2018 terdiri dari beberapa komponen utama. Komponen yang secara khusus memberikan pengakuan formal atas kompetensi lembaga penilaian kesesuaian adalah...
A. Pengembangan Standar
B. Akreditasi
C. Kegiatan Inspeksi Mutu
D. Perumusan SNI
E. Pemeliharaan Ketertelusuran Pengukuran
Jawaban: B
Berdasarkan PP No. 34 Tahun 2018, Akreditasi adalah pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang menyatakan bahwa suatu lembaga penilaian kesesuaian (LSP, LPK, dll) memiliki kompetensi untuk melaksanakan kegiatan penilaian kesesuaian tertentu.
Soal 19
Sesuai dengan PP No. 34 Tahun 2018, institusi di Indonesia yang memiliki otoritas untuk menetapkan, membatalkan, dan memelihara Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah...
A. Kementerian Perindustrian
B. Kementerian Perdagangan
C. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
D. Komite Akreditasi Nasional (KAN)
E. Badan Standardisasi Nasional (BSN)
Jawaban: E
Menurut PP No. 34 Tahun 2018 dan UU No. 20 Tahun 2014, tugas menetapkan, merevisi, dan membatalkan SNI menjadi kewenangan penuh dari Badan Standardisasi Nasional (BSN).
Soal 20
Konsep dasar Infrastruktur Mutu (Quality Infrastructure) modern diakui secara internasional berdiri di atas tiga pilar utama. Ketiga pilar teknis tersebut adalah...
A. Pemeriksaan, Penggeledahan, dan Penyidikan
B. Standardisasi, Metrologi, dan Penilaian Kesesuaian
C. Hak Paten, Hak Cipta, dan Rahasia Dagang
D. Ekspor, Impor, dan Tarif Cukai
E. Logistik, Distribusi, dan Pemasaran
Jawaban: B
Dalam sistem perdagangan global, infrastruktur mutu (Quality Infrastructure) terdiri dari 3 pilar yang saling mendukung, yaitu Standardisasi (acuan mutu), Metrologi (keakuratan pengukuran), dan Penilaian Kesesuaian / Akreditasi (pembuktian pemenuhan mutu).
Soal 21 Premium
Dalam infrastruktur mutu, metrologi dibagi menjadi tiga bidang utama: Ilmiah, Industri, dan Legal. Metrologi yang berkaitan dengan satuan ukuran, metode, dan alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan UU demi melindungi kepentingan umum (misalnya timbangan pasar) disebut...
A. Metrologi Kalibrasi
B. Metrologi Legal
C. Metrologi Ilmiah
D. Metrologi Fundamental
E. Metrologi Industri
Soal 22 Premium
ISO 9001:2015 merupakan standar internasional untuk Sistem Manajemen Mutu. Salah satu dari 7 Prinsip Manajemen Mutu (Quality Management Principles) yang menekankan pentingnya organisasi memenuhi kebutuhan dan melebihi ekspektasi pengguna layanan adalah...
A. Evidence-based Decision Making
B. Relationship Management
C. Improvement
D. Customer Focus
E. Process Approach
Soal 23 Premium
Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) sangat mengedepankan pendekatan siklus PDCA. Tahapan di mana organisasi mengambil tindakan perbaikan berkelanjutan terhadap kinerja proses disebut tahapan...
A. Act (Tindakan/Tindak Lanjut)
B. Plan (Perencanaan)
C. Check (Pemeriksaan)
D. Do (Pelaksanaan)
E. Audit (Audit Internal)
Soal 24 Premium
ISO/IEC 17025:2017 adalah standar utama untuk Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi. Syarat mendasar (general requirements) yang menuntut laboratorium beroperasi secara objektif dan bebas dari tekanan komersial yang dapat mempengaruhi hasil uji adalah...
A. Fasilitas dan kondisi lingkungan
B. Ketidakberpihakan (Impartiality)
C. Sistem Manajemen Mutu yang terdokumentasi
D. Kompetensi teknis (Technical competency)
E. Evaluasi ketidakpastian pengukuran
Soal 25 Premium
Dalam standar ISO/IEC 17025, apabila sebuah laboratorium pengujian menggunakan metode yang dikembangkan sendiri (in-house method) atau metode non-standar, langkah teknis yang wajib dilakukan sebelum metode tersebut digunakan untuk layanan pelanggan adalah...
A. Membeli lisensi metode dari BSN
B. Pendaftaran hak paten metode
C. Melakukan validasi metode pengujian
D. Mempublikasikan metode di jurnal ilmiah
E. Melakukan uji profisiensi tingkat internasional
Soal 26 Premium
Persyaratan struktural (Structural requirements) dalam ISO/IEC 17025 mengatur organisasi dan manajemen laboratorium. Laboratorium wajib menunjuk personel yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap implementasi sistem manajemen. Secara manajerial, personel ini harus...
A. Memiliki gelar doktoral di bidang metrologi
B. Menjadi auditor KAN
C. Berstatus pegawai negeri sipil
D. Memiliki akses langsung ke pucuk pimpinan di mana keputusan kebijakan mutu dibuat
E. Bebas dari kewajiban mengikuti program jaminan mutu eksternal
Soal 27 Premium
Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian untuk menerbitkan SPPT SNI harus menerapkan dan diakreditasi berdasarkan standar internasional...
A. ISO/IEC 17024
B. ISO/IEC 17020
C. ISO/IEC 17021
D. ISO 14001
E. ISO/IEC 17065
Soal 28 Premium
Berdasarkan ISO/IEC 17065, proses sertifikasi melibatkan tahap evaluasi (seperti audit pabrik atau pengujian) dan tahap tinjauan (review) serta keputusan sertifikasi. Prinsip penting yang mengatur personel pada tahapan ini adalah...
A. Personel yang mengambil keputusan sertifikasi harus sama dengan personel yang melakukan evaluasi untuk efisiensi
B. Personel penilai (evaluator) tidak perlu memahami teknis produk secara spesifik
C. Hasil keputusan sertifikasi tidak boleh diinformasikan secara tertulis
D. Keputusan sertifikasi dapat didelegasikan kepada perusahaan klien jika mereka memiliki ISO 9001
E. Personel yang membuat keputusan sertifikasi harus berbeda dengan personel yang melaksanakan evaluasi
Soal 29 Premium
Di Indonesia, Komite Akreditasi Nasional (KAN) merupakan badan tunggal yang berwenang memberikan akreditasi. KAN adalah lembaga non-struktural yang bertanggung jawab langsung kepada...
A. Kepala BSN
B. Menteri Perindustrian
C. Menteri Perdagangan
D. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen
E. Presiden Republik Indonesia
Soal 30 Premium
Setelah sebuah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) berhasil mendapatkan akreditasi pertama dari KAN, siklus akreditasi tersebut memiliki masa berlaku sebelum harus direakreditasi. Umumnya, masa berlaku sertifikat akreditasi KAN (berdasarkan siklus penuh) adalah...
A. 5 tahun
B. 1 tahun
C. 4 tahun
D. 2 tahun
E. 3 tahun
Soal 31 Premium
Pengakuan internasional terhadap sertifikat hasil uji dari laboratorium terakreditasi KAN dimungkinkan karena KAN telah menandatangani Mutual Recognition Arrangement (MRA). Organisasi regional/internasional untuk kerja sama akreditasi laboratorium yang menaungi MRA tersebut adalah...
A. IAF (International Accreditation Forum)
B. UNIDO
C. APAC dan ILAC
D. ISO dan IEC
E. WTO dan GATT
Soal 32 Premium
Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada prinsipnya adalah sukarela. Namun, SNI dapat diberlakukan wajib apabila produk tersebut menyangkut aspek-aspek tertentu. Aspek hukum yang TIDAK termasuk alasan pemberlakuan SNI Wajib adalah...
A. Pelestarian fungsi lingkungan hidup
B. Kesehatan masyarakat dan keamanan nasional
C. Keamanan bagi masyarakat dan/atau lingkungan
D. Keselamatan nyawa konsumen dan hewan
E. Keinginan untuk memonopoli pangsa pasar domestik oleh industri tertentu
Soal 33 Premium
Instansi yang memiliki kewenangan penuh (regulator) untuk memberlakukan penerapan suatu SNI secara Wajib melalui penerbitan peraturan menteri adalah...
A. Kementerian Hukum dan HAM
B. Pemerintah Daerah Provinsi
C. Badan Standardisasi Nasional (BSN)
D. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)
E. Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian Teknis (Sesuai Sektornya)
Soal 34 Premium
Dalam sektor Testing, Inspection, and Certification (TIC), lembaga penilaian kesesuaian independen yang tidak berafiliasi dengan pabrikan pembuat produk (produsen) maupun pembeli (konsumen) disebut sebagai...
A. Internal Quality Control
B. Lembaga Pihak Pertama (First Party)
C. Lembaga Pihak Ketiga (Third Party Conformity Assessment)
D. In-house Laboratory
E. Lembaga Pihak Kedua (Second Party)
Soal 35 Premium
Perbedaan mendasar antara aktivitas 'Inspeksi' (ISO/IEC 17020) dan 'Pengujian/Testing' (ISO/IEC 17025) dalam sektor TIC adalah...
A. Pengujian hanya dilakukan untuk dokumen administrasi, sedangkan inspeksi fisik
B. Inspeksi dilakukan oleh BSN, sedangkan pengujian oleh KAN
C. Pengujian bersifat sukarela, sedangkan inspeksi selalu wajib oleh hukum pidana
D. Inspeksi mengukur nilai presisi dengan alat ukur presisi tinggi, sedangkan pengujian hanya pandangan mata
E. Inspeksi banyak melibatkan penilaian keahlian profesional (professional judgement) terhadap desain atau produk fisik, sedangkan pengujian mengukur parameter produk secara objektif dengan instrumen dan metode standar
Soal 36 Premium
Dalam sertifikasi produk (misal pemberian Tanda SNI), LSPro umumnya merujuk pada standar ISO/IEC 17067 tentang dasar-dasar sertifikasi produk. Skema sertifikasi Tipe 5 (Type 5 scheme) memiliki karakteristik utama berupa...
A. Evaluasi desain produk secara teoritis tanpa pengujian fisik
B. Sertifikasi berdasarkan deklarasi mandiri (Self-declaration) pabrikan semata
C. Sertifikasi untuk satu batch pengiriman khusus (Batch certification) tanpa surveilan lanjutan
D. Hanya menguji satu sampel di pasar secara acak tanpa audit pabrik
E. Pengujian tipe produk, penilaian sistem manajemen mutu (audit proses/pabrik), serta surveilan rutin (pengujian sampel pabrik/pasar dan audit reguler)
Soal 37 Premium
Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT) WTO bertujuan memastikan regulasi teknis dan standar tidak menciptakan hambatan perdagangan yang tidak perlu. Prinsip yang mengharuskan negara anggota memperlakukan produk impor tidak kalah menguntungkan (no less favourable) dibanding produk domestik sejenis disebut prinsip...
A. National Treatment (Non-discrimination)
B. Equivalence
C. Transparency
D. Harmonization
E. Mutual Recognition
Soal 38 Premium
Dalam kerangka transparansi Perjanjian TBT WTO, setiap negara anggota wajib mendirikan 'Enquiry Point' untuk menjawab pertanyaan negara lain mengenai regulasi teknis dan standar. Institusi yang bertindak sebagai Enquiry Point dan Notification Body TBT WTO di Indonesia adalah...
A. Badan Standardisasi Nasional (BSN)
B. Kementerian Luar Negeri
C. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
D. Kementerian Perdagangan
E. Kementerian Perindustrian
Soal 39 Premium
Menurut Perjanjian TBT WTO, suatu negara diperbolehkan membuat regulasi teknis (seperti memberlakukan SNI Wajib) yang dapat membatasi perdagangan, asalkan ditujukan untuk mencapai 'Legitimate Objectives' (Tujuan yang Sah). Berikut ini yang TIDAK termasuk legitimate objectives menurut TBT WTO adalah...
A. Perlindungan lingkungan hidup
B. Keamanan nasional
C. Perlindungan kesehatan dan keselamatan manusia
D. Meningkatkan keuntungan pajak dalam negeri dengan menghalangi produk impor
E. Mencegah praktik penipuan atau deceptive practices
Soal 40 Premium
Post-Market Surveillance merupakan pilar penting dalam perlindungan konsumen. Konsep utama dari kegiatan Post-Market Surveillance adalah...
A. Evaluasi pra-syarat perizinan usaha sebelum pabrik mulai berproduksi
B. Inspeksi mesin produksi pabrik sebelum pengajuan akreditasi SNI
C. Audit dokumen administrasi impor barang saat berada di pabean (Customs clearance)
D. Pengujian prototipe produk di laboratorium internal perusahaan sebelum diproduksi massal
E. Pengawasan kesesuaian mutu barang/jasa yang dilakukan setelah barang/jasa tersebut beredar atau diperdagangkan di pasar
Soal 41 Premium
Dalam kegiatan pengawasan barang beredar, jika ditemukan produk makanan kemasan di pasar swalayan yang tidak sesuai dengan SNI wajib, langkah tegas yang merupakan konsekuensi regulasi perlindungan konsumen adalah...
A. Mewajibkan konsumen untuk memperbaiki kemasan produk tersebut secara mandiri
B. Membiarkan produk tetap dijual namun menaikkan pajaknya
C. Membagikan produk tersebut secara gratis kepada masyarakat miskin
D. Melakukan penarikan produk (recall) dari peredaran pasar untuk dimusnahkan atau direparasi
E. Menutup sementara laboratorium uji yang menerbitkan sertifikat di luar negeri
Soal 42 Premium
Pengawasan produk di pasar oleh otoritas pemerintah dapat dibagi menjadi pengawasan berkala dan pengawasan khusus/insidental. Pengawasan insidental biasanya dipicu oleh...
A. Kunjungan rutin kepala daerah ke pasar tradisional
B. Jadwal pembaruan sertifikat ISO laboratorium pemerintah
C. Rencana jadwal tahunan anggaran kementerian
D. Adanya laporan kejadian luar biasa atau pengaduan masyarakat yang mengindikasikan bahaya pada produk tertentu
E. Kewajiban pelaporan pajak bulanan dari pelaku usaha
Soal 43 Premium
Sebagai seorang Penelaah Sertifikasi di Kementerian, pengembangan kompetensi adalah hal esensial. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, pengembangan kompetensi bagi pegawai ASN tidak lagi hanya dimaknai sebagai hak, melainkan...
A. Kewajiban secara terus-menerus bagi pegawai ASN untuk mendukung tugas pokok
B. Program pensiun dini
C. Pilihan sukarela yang tidak berdampak pada jenjang karir
D. Kewajiban yang membebankan biaya sepenuhnya kepada pegawai
E. Fasilitas mewah yang hanya diberikan bagi pimpinan tinggi
Soal 44 Premium
Untuk menjamin keabsahan hasil pengujian, peralatan uji yang digunakan oleh laboratorium (ISO/IEC 17025) harus dikalibrasi. Konsep di mana hasil pengukuran suatu alat dapat dikaitkan ke standar nasional/internasional melalui rantai kalibrasi yang tidak terputus disebut...
A. Limit deteksi instrumen
B. Kehandalan internal (Internal reliability)
C. Ketertelusuran metrologi (Metrological Traceability)
D. Batas reprodusibilitas alat
E. Audit ketidaksesuaian pengukuran
Soal 45 Premium
Dalam sistem perlindungan konsumen di Indonesia (UU No. 8 Tahun 1999), apabila terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha terkait mutu barang, pemerintah membentuk badan khusus di tingkat daerah untuk menyelesaikannya di luar pengadilan. Badan tersebut adalah...
A. Ombudsman Republik Indonesia
B. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
C. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
D. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
E. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Soal 46 Premium
Berdasarkan ISO/IEC 17065, sebuah Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) wajib memiliki mekanisme (komite atau personel) untuk mengamankan ketidakberpihakan. Syarat utama anggota komite ini adalah...
A. Terdiri dari perwakilan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) tanpa adanya dominasi suatu kelompok (misal tidak didominasi produsen saja)
B. Harus merupakan pejabat Eselon II di Kementerian
C. Harus berasal dari Warga Negara Asing untuk objektivitas
D. Dipilih dan dibayar langsung oleh klien pabrikan
E. Semua anggotanya harus merupakan auditor internal LSPro itu sendiri
Soal 47 Premium
Ketika Indonesia merumuskan regulasi teknis yang baru (misalnya penetapan SNI wajib baru untuk peralatan listrik), Indonesia wajib memberitahukan rancangan regulasi tersebut kepada negara anggota WTO lainnya sebelum diberlakukan. Proses ini dalam TBT WTO dikenal dengan istilah...
A. Safeguard measure investigation
B. Tariffication mechanism
C. Consultation and Dispute Settlement
D. Anti-dumping petition
E. Notification (Notifikasi)
Soal 48 Premium
Menurut PP No. 34 Tahun 2018, pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia akan diberikan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI). Sertifikat ini diterbitkan oleh...
A. Kantor Bea dan Cukai pusat
B. Pusat Standardisasi Industri (Pustan)
C. Laboratorium Penguji yang diakreditasi ISO/IEC 17025
D. Lembaga Sertifikasi (seperti LSPro) yang telah diakreditasi KAN
E. Komite Akreditasi Nasional (KAN)
Soal 49 Premium
Dalam memastikan kualitas produksi pabrik sesuai dengan yang disyaratkan oleh Tanda SNI, sering kali perusahaan harus membuktikan keakuratan instrumen pengukur suhu (termometer) industri mereka. Proses teknis membandingkan instrumen pengukur pabrik dengan standar nasional yang diakui ini disebut...
A. Audit Akuntansi Biaya
B. Pengujian Korosi
C. Kalibrasi (Metrologi Industri)
D. Perumusan Standar Nasional
E. Inspeksi K3 Perusahaan
Soal 50 Premium
Dalam struktur pengawasan barang beredar di bawah Kementerian Perdagangan, terdapat unit Eselon I yang memiliki otoritas secara khusus untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum dalam bidang perlindungan konsumen, yaitu...
A. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN)
B. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional
C. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdagangan
D. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
E. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Tips Lulus SKB CPNS Penelaah Pengembangan Jasa Sertifikasi dan Pengujian
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Penelaah Pengembangan Jasa Sertifikasi dan Pengujian semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Penelaah Pengembangan Jasa Sertifikasi dan Pengujian, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Penelaah Pengembangan Jasa Sertifikasi dan Pengujian
SKB CPNS Penelaah Pengembangan Jasa Sertifikasi dan Pengujian adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Penelaah Pengembangan Jasa Sertifikasi dan Pengujian meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Penelaah Pengembangan Jasa Sertifikasi dan Pengujian, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Penelaah Pengembangan Jasa Sertifikasi dan Pengujian tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Penelaah Pengembangan Jasa Sertifikasi dan Pengujian tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.