SKB CPNS Penelaah Kode Etik dan Perilaku Hakim

Soal 1

Dalam penerapan Manajemen ASN, pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Ketentuan mengenai fungsi ASN ini secara tegas diatur dalam regulasi terbaru, yaitu...

A UU No. 25 Tahun 2009 Pasal 11 B UU No. 5 Tahun 2014 Pasal 10 C UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 12 D UU No. 20 Tahun 2023 Pasal 10 E UU No. 30 Tahun 2014 Pasal 10

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan regulasi terbaru yaitu UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 10, Pegawai ASN berfungsi sebagai: a. pelaksana kebijakan publik; b. pelayan publik; dan c. perekat dan pemersatu bangsa.

Materi Terkait: Manajemen ASN Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023

Soal 2

Salah satu asas penyelenggaraan pelayanan publik mensyaratkan bahwa setiap bentuk pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas tersebut dikenal dengan istilah...

A Keterbukaan B Kepastian hukum C Kesamaan hak D Akuntabilitas E Keprofesionalan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Menurut UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 4 huruf h, penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan akuntabilitas, yaitu proses penyelenggaraan dan hasil pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Materi Terkait: Prinsip Dasar Pelayanan Publik dan UU No. 25 Tahun 2009

Soal 3

Nilai-nilai integritas sangat penting bagi seorang Penelaah Kode Etik. KPK merumuskan sembilan nilai antikorupsi yang terbagi dalam tiga kelompok. Nilai yang termasuk dalam kelompok sikap adalah...

A Adil, Disiplin, Mandiri B Jujur, Disiplin, Tanggung Jawab C Mandiri, Kerja Keras, Sederhana D Berani, Peduli, Adil E Jujur, Berani, Sederhana

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan panduan KPK, 9 nilai antikorupsi dibagi menjadi: Inti (Jujur, Disiplin, Tanggung Jawab), Etos Kerja (Mandiri, Kerja Keras, Sederhana), dan Sikap (Berani, Peduli, Adil).

Materi Terkait: Etika Birokrasi, Integritas, dan Nilai-Nilai Anti-Korupsi

Soal 4

Asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk tidak bertindak sewenang-wenang dan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan disebut asas...

A Kepentingan umum B Keterbukaan C Kepastian hukum D Kecermatan E Ketidakberpihakan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Dalam kerangka Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014, Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Materi Terkait: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Soal 5

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara independen yang dibentuk pasca-reformasi. Landasan konstitusional pembentukan Komisi Yudisial pertama kali disisipkan melalui Amandemen UUD 1945 pada pasal...

A Pasal 24B B Pasal 24A C Pasal 24C D Pasal 25A E Pasal 22E

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pasal 24B UUD 1945 (hasil Amandemen Ketiga tahun 2001) mengatur pembentukan Komisi Yudisial yang bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Materi Terkait: Sejarah, Tugas, dan Fungsi Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan RI

Soal 6

Kekuasaan kehakiman yang merdeka berarti hakim bebas dari campur tangan pihak luar dalam memutus perkara. Hal ini dijamin kuat dalam ketentuan perundang-undangan, yaitu pada...

A Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2023 B Pasal 4 UU No. 30 Tahun 2014 C Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 D Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2004 E Pasal 5 UU No. 18 Tahun 2011

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Materi Terkait: Konsep Dasar Kedudukan Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka

Soal 7

Dalam UU No. 18 Tahun 2011 yang merupakan perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004, Komisi Yudisial diberikan penambahan wewenang. Salah satu wewenang tersebut adalah...

A Membatalkan putusan kasasi Mahkamah Agung B Menunjuk langsung Ketua Pengadilan Tinggi C Menjatuhkan sanksi pidana kepada hakim yang terbukti korupsi D Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim E Menghentikan proses penyidikan terhadap hakim yang melanggar etik

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2004 memperluas kewenangan KY. Salah satunya pada Pasal 13 huruf c, yaitu mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, selain menjaga kehormatan dan martabat hakim.

Materi Terkait: UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Soal 8

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPP) ditetapkan melalui Keputusan Bersama. Dasar hukum pemberlakuan KEPP saat ini adalah keputusan bersama yang ditandatangani oleh...

A Ketua Mahkamah Konstitusi dan Ketua Komisi Yudisial B Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Hukum dan HAM C Presiden dan Ketua Mahkamah Agung D Ketua Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat E Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

KEPP merupakan produk hukum yang disahkan melalui Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009.

Materi Terkait: Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPP)

Soal 9

Seorang hakim menggunakan akal budi dan pengalaman hidupnya dalam memutus suatu perkara sehingga putusannya mencerminkan keseimbangan antara hukum dan nilai keadilan masyarakat. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip KEPP, yaitu...

A Arif dan Bijaksana B Menjunjung Tinggi Harga Diri C Berintegritas Tinggi D Berperilaku Rendah Hati E Bertanggung Jawab

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Dalam 10 Prinsip KEPP, 'Arif dan Bijaksana' bermakna hakim mampu bertindak sesuai dengan norma yang hidup di masyarakat, mempertimbangkan akibat dari tindakannya, dan menggunakan akal budi serta pengalaman hidupnya untuk mencapai keadilan yang objektif.

Materi Terkait: Sepuluh Prinsip KEPP

Soal 10

Bangalore Principles of Judicial Conduct menetapkan enam nilai dasar etika hakim secara internasional. Nilai yang mengharuskan hakim untuk tidak memiliki prasangka buruk atau favoritisme dalam mengadili perkara disebut...

A Impartiality (Ketidakberpihakan) B Integrity (Integritas) C Independence (Independensi) D Propriety (Kepatutan) E Equality (Kesetaraan)

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan The Bangalore Principles of Judicial Conduct, 'Impartiality' (Ketidakberpihakan) adalah esensial untuk pelaksanaan tugas judisial yang menuntut hakim tidak memihak, tanpa prasangka (bias), atau favouritisme dalam mengadili.

Materi Terkait: The Bangalore Principles of Judicial Conduct sebagai Standar Internasional Etika Hakim

Soal 11

Dalam teori etika, pandangan yang menyatakan bahwa baik buruknya suatu tindakan profesional hukum dinilai semata-mata berdasarkan kepatuhannya terhadap kewajiban dan aturan yang mengikat (tanpa memandang hasil akhir), merupakan pandangan dari teori...

A Deontologi B Relativisme C Eudaimonisme D Teleologi E Utilitarianisme

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Teori Deontologi (berasal dari bahasa Yunani 'deon' yang berarti kewajiban) menilai tindakan etis berdasarkan kepatuhan pada aturan, kewajiban, atau prinsip moral, terlepas dari konsekuensi atau hasil dari tindakan tersebut.

Materi Terkait: Teori Etika Profesi Hukum dan Moralitas Yudisial

Soal 12

Dalam prosedur penanganan laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran KEPP oleh hakim, laporan yang masuk ke Komisi Yudisial akan diproses jika memenuhi syarat formil. Berikut yang BUKAN merupakan syarat formil laporan adalah...

A Dilengkapi fotokopi identitas pelapor yang masih berlaku B Menyertakan bukti-bukti awal yang mendukung dugaan pelanggaran C Memuat identitas hakim yang dilaporkan dengan jelas D Adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) E Adanya uraian mengenai dugaan pelanggaran KEPP yang dilakukan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan Peraturan KY mengenai Penanganan Laporan Masyarakat, putusan yang berkekuatan hukum tetap bukanlah syarat formil pelaporan KEPP. Syarat formil meliputi identitas pelapor, identitas terlapor, uraian kronologis dugaan pelanggaran etik, dan bukti pendukung (meski perkara masih berjalan, laporan etik bisa diajukan, kecuali dilarang UU).

Materi Terkait: Prosedur Penanganan Laporan Masyarakat terkait Pelanggaran KEPP

Soal 13

Seorang Penelaah di Komisi Yudisial sedang melakukan analisis terhadap laporan dugaan suap yang dilakukan oleh seorang hakim. Agar laporan tersebut dapat ditindaklanjuti ke tahap pemeriksaan, penelaah harus dapat menyimpulkan bahwa laporan tersebut memenuhi unsur...

A Pelanggaran hukum perdata khusus B Tindak pidana pencucian uang C Pelanggaran administrasi negara D Bukti awal yang cukup mengenai pelanggaran KEPP E Kepentingan politik tingkat tinggi

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Dalam teknik penelaahan dugaan pelanggaran KEPP oleh KY, hasil akhir dari proses telaah adalah rekomendasi apakah laporan tersebut memenuhi syarat dan memiliki 'bukti awal yang cukup' untuk dilanjutkan ke tahap investigasi atau pemeriksaan lanjutan atas pelanggaran Kode Etik.

Materi Terkait: Teknik Penelaahan dan Analisis Dugaan Pelanggaran Perilaku Hakim

Soal 14

Sesuai dengan Peraturan Bersama MA dan KY tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi, sanksi bagi hakim yang terbukti melanggar KEPP dibagi menjadi tiga tingkatan. Di bawah ini yang merupakan jenis sanksi sedang adalah...

A Teguran lisan B Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun C Pemberhentian tidak dengan hormat D Teguran tertulis E Pernyataan tidak puas secara tertulis

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 18, sanksi sedang meliputi: a. penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun; b. penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun; c. penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun; d. hakim nonpalu paling lama 6 bulan.

Materi Terkait: Peraturan Bersama MA dan KY tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi dan Pembelaan Diri Hakim

Soal 15

Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dibentuk untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran berat KEPP. Komposisi anggota MKH terdiri dari gabungan komisioner KY dan hakim agung MA sebanyak...

A 3 orang dari KY dan 4 orang dari MA B 5 orang dari KY dan 2 orang dari MA C 2 orang dari KY dan 5 orang dari MA D 4 orang dari KY dan 3 orang dari MA E 3 orang dari KY dan 3 orang dari MA serta 1 akademisi

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Menurut UU No. 18 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama MA & KY, susunan keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) berjumlah 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari 4 (empat) orang Anggota Komisi Yudisial dan 3 (tiga) orang Hakim Agung.

Materi Terkait: Mekanisme Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH)

Soal 16

Monitoring dan pemantauan persidangan dilakukan oleh Komisi Yudisial dengan tujuan utama untuk...

A Mengambil alih perkara perdata yang menarik perhatian publik B Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim C Mengganti hakim yang dianggap tidak kompeten secara sepihak D Membatalkan putusan sela yang dijatuhkan oleh majelis hakim E Memberikan arahan langsung mengenai pasal yang harus didakwakan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2011 Pasal 20, Komisi Yudisial berwenang melakukan pemantauan persidangan sebagai instrumen pengawasan eksternal dengan tujuan menjaga kemandirian hakim dan memastikan hakim patuh pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPP).

Materi Terkait: Monitoring dan Pemantauan Persidangan sebagai Instrumen Pengawasan Eksternal

Soal 17

Konsep independensi hakim tidak berarti hakim bebas tanpa batas. Independensi tersebut harus senantiasa diiringi dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik dan hukum. Keseimbangan ini dikenal dengan konsep...

A Judicial Activism B Judicial Restraint C Judicial Accountability D Judicial Review E Contempt of Court

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Independensi kekuasaan kehakiman harus diimbangi dengan Judicial Accountability (Akuntabilitas Yudisial). Artinya, dalam menegakkan hukum, hakim tetap terikat pada koridor hukum, etika profesi, serta dapat dipertanggungjawabkan putusannya baik secara hukum maupun secara etika.

Materi Terkait: Konsep Independensi Hakim vs Akuntabilitas Yudisial

Soal 18

Seorang hakim dilarang meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, atau pemberian lainnya dari pihak yang sedang atau kemungkinan akan berperkara di pengadilannya. Larangan ini paling erat hubungannya dengan pelaksanaan prinsip KEPP yaitu...

A Jujur B Mandiri C Adil D Profesional E Berdisiplin Tinggi

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan pedoman 10 Prinsip KEPP, prinsip 'Mandiri' mencakup hakim harus menolak campur tangan pihak lain dan tidak boleh meminta atau menerima suap/gratifikasi/hadiah yang dapat mempengaruhi kebebasannya dalam memutus perkara.

Materi Terkait: Sepuluh Prinsip KEPP

Soal 19

Dalam UU No. 20 Tahun 2023, pengisian jabatan ASN dilakukan secara objektif berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Sistem ini dikenal dengan sebutan...

A Sistem Prestasi B Sistem Karier C Sistem Merit D Sistem Patronase E Sistem Zonasi

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Menurut UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi.

Materi Terkait: Manajemen ASN Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023

Soal 20

Dalam implementasi etika birokrasi, seorang pejabat pemerintah diharuskan mendeklarasikan kondisinya apabila ia memiliki kepentingan pribadi atau golongan yang bisa mempengaruhi objektivitasnya dalam mengambil keputusan. Situasi ini disebut...

A Gratifikasi tidak mengikat B Penyalahgunaan wewenang C Benturan hukum D Konflik kepentingan E Maladministrasi

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Konflik kepentingan (Conflict of Interest) adalah situasi di mana seorang penyelenggara negara atau pejabat publik memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenangnya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

Materi Terkait: Etika Birokrasi, Integritas, dan Nilai-Nilai Anti-Korupsi

Soal 21

PRO

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2011, dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan terhadap hakim, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan instrumen hukum lainnya untuk mengungkap pelanggaran etik. Salah satu bentuk kewenangan khusus tersebut adalah...

A Memerintahkan penahanan langsung terhadap hakim agung B Melakukan penyitaan aset milik hakim secara mandiri C Menetapkan status tersangka korupsi terhadap hakim D Membekukan rekening bank milik keluarga hakim E Meminta bantuan aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pasal 20 ayat (3) UU No. 18 Tahun 2011 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan pengawasan, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran KEPP.

Materi Terkait: UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 22

PRO

Prinsip peradilan yang tertuang dalam UU No. 48 Tahun 2009 mengharuskan proses hukum berjalan secara efisien dan tidak membebani para pencari keadilan secara berlebihan. Asas ini tertuang dalam ketentuan yang berbunyi peradilan dilakukan dengan...

A Mendahulukan mediasi secara tertutup B Sederhana, cepat, dan biaya ringan C Tanpa campur tangan penguasa D Terbuka untuk umum, bebas, dan rahasia E Dominus litis dan inkracht

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4) menegaskan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan guna memastikan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Materi Terkait: UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 23

PRO

Seorang hakim bersikeras untuk mengundurkan diri dari suatu persidangan karena salah satu pihak yang berperkara adalah mantan kliennya saat ia masih menjadi pengacara beberapa tahun lalu. Tindakan hakim ini merupakan implementasi nyata dari Bangalore Principles, yaitu nilai...

A Independence B Diligence C Competence D Equality E Impartiality

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Bangalore Principles of Judicial Conduct, 'Impartiality' (Ketidakberpihakan) mengharuskan hakim untuk mundur dari pemeriksaan perkara apabila ia tidak bisa memberikan penilaian secara objektif, termasuk karena memiliki rekam jejak kedekatan atau pernah menjadi penasihat hukum bagi pihak yang berperkara.

Materi Terkait: The Bangalore Principles of Judicial Conduct sebagai Standar Internasional Etika Hakim

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 24

PRO

Ide awal pembentukan Komisi Yudisial lahir dari dorongan reformasi untuk mewujudkan pengawasan eksternal terhadap kekuasaan kehakiman yang saat itu sangat rentan penyimpangan. Momentum konstitusional masuknya KY ke dalam sistem ketatanegaraan RI terjadi pada...

A Amandemen Pertama UUD 1945 B Amandemen Keempat UUD 1945 C Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 D Dekrit Presiden 5 Juli 1959 E Amandemen Ketiga UUD 1945

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pembentukan Komisi Yudisial diatur secara konstitusional pertama kali melalui Amandemen Ketiga UUD 1945 yang disahkan pada tahun 2001, yang melahirkan Pasal 24B UUD 1945.

Materi Terkait: Sejarah, Tugas, dan Fungsi Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan RI

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 25

PRO

UU No. 25 Tahun 2009 mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menyediakan informasi mengenai standar pelayanan kepada masyarakat. Kewajiban ini merupakan wujud nyata dari asas...

A Keterbukaan B Fasilitas perlakuan khusus C Kesamaan hak D Proporsionalitas E Keprofesionalan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

UU No. 25 Tahun 2009 Pasal 4 mengatur asas pelayanan publik. Keterbukaan mengharuskan setiap penyelenggara membuka informasi terkait prosedur, biaya, dan standar pelayanan agar masyarakat mengetahuinya.

Materi Terkait: Prinsip Dasar Pelayanan Publik dan UU No. 25 Tahun 2009

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 26

PRO

Dalam penanganan laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran kode etik hakim oleh KY, KY melakukan verifikasi terhadap laporan yang masuk. Batas waktu pelaporan yang masuk untuk dinyatakan lengkap administrasi atau ditolak setelah dokumen diterima maksimal dilakukan dalam waktu...

A 120 hari B 30 hari C 14 hari D 90 hari E 60 hari

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Peraturan KY mengenai Penanganan Laporan Masyarakat, verifikasi atas laporan yang masuk paling lama dilakukan selama 60 (enam puluh) hari sejak laporan diregister untuk menentukan apakah diteruskan ke penelaahan atau tidak.

Materi Terkait: Prosedur Penanganan Laporan Masyarakat terkait Pelanggaran KEPP

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 27

PRO

Seorang hakim dilarang keras memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan dan martabatnya, seperti tempat perjudian atau tempat prostitusi, kecuali dalam rangka tugas kedinasan. Aturan ini merupakan penerapan KEPP prinsip...

A Berperilaku Rendah Hati B Berintegritas Tinggi C Menjunjung Tinggi Harga Diri D Bertanggung Jawab E Berdisiplin Tinggi

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Dalam 10 Prinsip KEPP, prinsip 'Menjunjung Tinggi Harga Diri' mencakup penjagaan martabat profesi di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk larangan mengunjungi tempat-tempat maksiat atau perjudian yang merendahkan martabat hakim.

Materi Terkait: Sepuluh Prinsip KEPP

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 28

PRO

Penelaah KY dalam menganalisis kasus dugaan pelanggaran hakim harus meneliti secara teliti semua bukti dan keterangan saksi tanpa terburu-buru menyimpulkan. Sikap penelaah ini sejalan dengan salah satu Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam UU Administrasi Pemerintahan, yaitu asas...

A Kecermatan B Kepentingan Umum C Tanggung Jawab D Kepastian Hukum E Keterbukaan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Asas Kecermatan dalam UU No. 30 Tahun 2014 mewajibkan bahwa keputusan dan/atau tindakan pemerintahan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penentuan dan/atau pelaksanaan keputusan.

Materi Terkait: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 29

PRO

Dalam teknik penelaahan dugaan pelanggaran hakim, seringkali Penelaah KY melakukan bedah putusan. Namun, eksaminasi putusan oleh KY memiliki batasan tegas, yaitu...

A Ditujukan semata-mata untuk mengoreksi penerapan asas hukum B Hanya digunakan untuk menemukan indikasi *unprofessional conduct* atau pelanggaran etik, bukan membatalkan putusan C Dilakukan untuk menilai kesalahan teknis penerapan hukum acara (judex juris) D Dapat menjatuhkan sanksi kurungan jika putusan terbukti salah E Dapat membatalkan status inkracht dari putusan jika ditemukan penyuapan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan pedoman penanganan kasus KY, KY tidak berwenang masuk ke ranah teknis yudisial (menilai benar/salahnya hukum dalam putusan). Eksaminasi putusan hanya ditujukan sebagai pintu masuk menemukan pelanggaran perilaku (etik) atau *unprofessional conduct*, dan KY tidak bisa membatalkan putusan.

Materi Terkait: Teknik Penelaahan dan Analisis Dugaan Pelanggaran Perilaku Hakim

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 30

PRO

Hakim yang direkomendasikan sanksi pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat oleh Komisi Yudisial memiliki hak konstitusional untuk membela diri. Proses pembelaan diri ini dilakukan di hadapan...

A Sidang Pleno Mahkamah Agung B Dewan Perwakilan Rakyat C Ketua Pengadilan Tinggi setempat D Majelis Kehormatan Hakim (MKH) E Menteri Hukum dan HAM

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Peraturan Bersama MA dan KY menjamin hak pembelaan diri hakim. Hakim yang diusulkan sanksi berat (pemberhentian) diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dalam persidangan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) sebelum putusan sanksi dijatuhkan.

Materi Terkait: Peraturan Bersama MA dan KY tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi dan Pembelaan Diri Hakim

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 31

PRO

Sifat keputusan penjatuhan sanksi oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH) terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran berat KEPP adalah...

A Dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara B Hanya berupa rekomendasi yang bisa diabaikan Presiden C Dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung D Mengikat dan final, tidak dapat diajukan upaya hukum administratif E Membutuhkan persetujuan dari Komisi III DPR

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan Peraturan Bersama MA dan KY tentang MKH, Keputusan Majelis Kehormatan Hakim bersifat final dan mengikat (inkracht), tidak tersedia upaya hukum banding atau kasasi atas keputusan sanksi etik MKH tersebut.

Materi Terkait: Mekanisme Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 32

PRO

Dalam melaksanakan instrumen pengawasan eksternal, petugas pemantau KY di ruang sidang diperbolehkan melakukan tindakan pendokumentasian. Batasan kewenangan pendokumentasian tersebut sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2011 adalah...

A Harus menyembunyikan identitas sebagai petugas KY selama perekaman B Wajib meminta izin persetujuan terdakwa sebelum merekam C Hanya diizinkan mencatat menggunakan kertas dan pena, dilarang menggunakan alat elektronik D Diperbolehkan merekam audio dan visual tanpa mengganggu tata tertib persidangan E Dapat menghentikan sidang sejenak untuk mengambil foto bukti

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Pasal 20 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2011 menyebutkan KY berwenang memantau dan mengawasi perilaku hakim. Dalam praktiknya, petugas KY berhak mendokumentasikan/merekam jalannya persidangan demi kepentingan pemantauan etik asalkan tidak mengganggu ketertiban umum dan jalannya sidang.

Materi Terkait: Monitoring dan Pemantauan Persidangan sebagai Instrumen Pengawasan Eksternal

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 33

PRO

Setiap pegawai ASN wajib menjaga netralitas, termasuk Penelaah Kode Etik di Komisi Yudisial. Jika seorang PNS KY terbukti menjadi anggota pengurus partai politik, sanksi administratif yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2023 adalah...

A Teguran tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian B Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai ASN C Mutasi ke daerah terpencil D Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 50% E Penurunan jabatan setingkat lebih rendah

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023 Pasal 52 ayat (3) huruf f, Pegawai ASN diberhentikan tidak dengan hormat apabila menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, karena melanggar asas netralitas secara berat.

Materi Terkait: Manajemen ASN Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 34

PRO

Sebagai upaya menjaga integritas birokrasi dan mencegah korupsi internal, instansi pemerintah didorong mengimplementasikan sistem pelaporan dugaan pelanggaran yang rahasia. Sistem pelaporan ini dikenal dengan istilah...

A Public Complaint Channel B Ombudsman Clearance C Whistleblowing System D Internal Control Mechanism E Justice Collaborator System

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Whistleblowing System (WBS) adalah aplikasi/mekanisme yang disediakan oleh lembaga negara/pemerintah bagi siapa saja yang memiliki informasi dan ingin melaporkan dugaan tindak pidana korupsi atau pelanggaran kode etik secara rahasia dan terlindungi.

Materi Terkait: Etika Birokrasi, Integritas, dan Nilai-Nilai Anti-Korupsi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 35

PRO

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan kewajiban hakim secara sosiologis ini tertera jelas dalam...

A Pasal 22 UU No. 30 Tahun 2014 B Pasal 10 UU No. 48 Tahun 2009 C Pasal 11 UU No. 18 Tahun 2011 D Pasal 8 UU No. 14 Tahun 1985 E Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), secara eksplisit dinyatakan: 'Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat'.

Materi Terkait: UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 36

PRO

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2011, demi efektivitas penegakan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, KY memiliki tugas untuk menjalin kerja sama pencegahan penyimpangan perilaku. Instansi mitra terpenting KY dalam sinergitas pengawasan ini adalah...

A Komisi Pemberantasan Korupsi B Mahkamah Agung C Kepolisian Republik Indonesia D Kejaksaan Agung RI E Kementerian Hukum dan HAM

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Dalam sistem ketatanegaraan RI terkait pengawasan hakim, Mahkamah Agung berwenang melakukan pengawasan internal, sementara KY melakukan pengawasan eksternal (UU No. 18/2011). Kedua lembaga ini dimandatkan bersinergi demi menjaga keluhuran martabat perilaku hakim.

Materi Terkait: UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 37

PRO

Seorang hakim bersikap sopan, tutur katanya lembut saat memeriksa saksi dan terdakwa di persidangan tanpa bermaksud mengurangi wibawa pengadilan. Sikap hakim ini mencerminkan ketaatan pada prinsip KEPP yaitu...

A Bertanggung Jawab B Profesional C Mandiri D Berperilaku Rendah Hati E Adil

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Prinsip 'Berperilaku Rendah Hati' dalam KEPP berarti kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri dan memanusiakan manusia, yang diwujudkan melalui sikap ramah, sopan santun, dan tidak arogan dalam memimpin persidangan.

Materi Terkait: Sepuluh Prinsip KEPP

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 38

PRO

Berdasarkan Bangalore Principles of Judicial Conduct, seorang hakim dituntut untuk memastikan bahwa tindak-tanduknya tidak hanya diyakini benar oleh dirinya sendiri, melainkan juga harus tampak patut dan layak di mata masyarakat yang mengamatinya (appearance of propriety). Ini merupakan pengejawantahan dari nilai...

A Competence B Integrity C Equality D Independence E Propriety

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Propriety (Kepatutan dan Kesopanan) dalam Bangalore Principles menegaskan bahwa kepatutan, dan penampakan dari kepatutan itu sendiri, merupakan hal penting bagi kinerja hakim di pengadilan dan kehidupan sosialnya.

Materi Terkait: The Bangalore Principles of Judicial Conduct sebagai Standar Internasional Etika Hakim

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 39

PRO

Dalam teori etika profesi hukum, kode etik sering kali disebut bukan sebagai moral universal yang murni, melainkan sebagai aturan tertulis yang disepakati oleh profesi tersebut dan berimplikasi sanksi administratif. Bentuk etika ini dikenal secara teoritis sebagai...

A Natural Law B Etika Abstrak C Hukum Kebiasaan D Moral Positif (Positive Morality) E Moral Spiritual

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Dalam studi teori etika hukum (misalnya teori John Austin tentang moralitas), Kode Etik Profesi diklasifikasikan sebagai Positive Morality (Moralitas Positif), yakni norma-norma moral yang secara spesifik diformalkan, disepakati, dan diberlakukan dalam suatu kelompok/profesi tertentu dengan sanksi khusus.

Materi Terkait: Teori Etika Profesi Hukum dan Moralitas Yudisial

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 40

PRO

Masyarakat sering takut melaporkan hakim nakal karena khawatir dikriminalisasi balik. Untuk menjamin keselamatan, prosedur pelaporan KY memberikan jaminan krusial berupa...

A Perlindungan pelapor dari LPSK secara otomatis setelah lapor B Pemindahan tempat tinggal pelapor ke daerah yang aman C Pembebasan pelapor dari segala tuntutan hukum yang sedang berjalan D Pemberian dana ganti rugi bagi pelapor E Kerahasiaan identitas pelapor dalam proses penelaahan dan pemeriksaan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Dalam regulasi penanganan pelaporan masyarakat di Komisi Yudisial, KY menjamin kerahasiaan identitas Pelapor, untuk menghindarkan pelapor dari tekanan, ancaman, atau intimidasi dari pihak terlapor. KY juga dapat bekerja sama dengan LPSK jika ada ancaman fisik serius.

Materi Terkait: Prosedur Penanganan Laporan Masyarakat terkait Pelanggaran KEPP

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 41

PRO

Dalam teknik penelaahan dugaan pelanggaran etik hakim, penelaah tidak boleh terjebak membahas putusan yang isinya merugikan pelapor, melainkan fokus pada...

A Kekuatan pembuktian dari saksi di pengadilan tingkat pertama B Kesesuaian amar putusan dengan tuntutan Jaksa C Kalkulasi ganti rugi yang diputus oleh hakim perdata D Ada tidaknya penyimpangan perilaku (unprofessional conduct) selama proses perkara E Perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) yang diajukan oleh hakim anggota

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Teknik analisis KY membedakan analisis hukum (menilai salah/benarnya putusan secara hukum) dengan analisis etik. KY hanya berfokus pada analisis etik, yaitu menelaah apakah terdapat pelanggaran perilaku, suap, ketidaknetralan, atau *unprofessional conduct* dalam proses peradilan.

Materi Terkait: Teknik Penelaahan dan Analisis Dugaan Pelanggaran Perilaku Hakim

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Berikut ini adalah sanksi berat yang dapat dijatuhkan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) terhadap hakim yang terbukti melanggar kode etik, KECUALI...

A Pemberhentian sementara dengan gaji dipotong 50% B Pemberhentian tidak dengan hormat C Pemberhentian dengan hormat D Hakim nonpalu lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun E Pemberhentian tetap dengan hak pensiun

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Peraturan Bersama MA dan KY Pasal 18 ayat (3), sanksi berat terdiri atas: a. pembebasan dari jabatan (nonpalu) >6 bulan s.d 2 tahun; b. penurunan pangkat setingkat lebih rendah 3 tahun; c. pemberhentian tetap dengan hak pensiun; d. pemberhentian tidak dengan hormat. Opsi C tidak termasuk sanksi berat dalam KEPP.

Materi Terkait: Peraturan Bersama MA dan KY tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi dan Pembelaan Diri Hakim

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Jika seorang hakim yang direkomendasikan mendapat sanksi berat telah diundang secara patut untuk menghadiri sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) demi pembelaan diri, namun ia tidak hadir dalam persidangan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah, tindakan MKH selanjutnya adalah...

A Membatalkan sidang MKH dan mencabut rekomendasi sanksi B Melakukan penjemputan paksa melibatkan aparat kepolisian C Melanjutkan persidangan tanpa kehadiran hakim terlapor (in absentia) dan membacakan putusan D Menunda sidang MKH hingga hakim yang bersangkutan pensiun E Mendegradasi sanksi menjadi sanksi sedang

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Menurut Peraturan Bersama MA dan KY mengenai MKH, jika hakim yang diusulkan sanksi berat tidak hadir setelah dipanggil secara patut untuk kedua kalinya tanpa alasan sah, MKH akan tetap bersidang, memutus perkara, dan membacakan keputusannya secara in absentia.

Materi Terkait: Mekanisme Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Hasil dari pemantauan persidangan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial akan dituangkan dalam laporan. Apabila ditemukan dugaan awal pelanggaran perilaku hakim saat pemantauan, tindak lanjut yang tepat adalah...

A Menyebarkannya langsung ke media massa untuk sanksi sosial B Meneruskan temuan tersebut menjadi register laporan inisiatif KY untuk ditelaah C Membatalkan seluruh persidangan yang tengah berlangsung D Menegur hakim secara langsung di ruang sidang pada saat itu juga E Melaporkan hakim tersebut ke Badan Reserse Kriminal Polri

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Peraturan KY tentang Pemantauan, hasil pemantauan yang mengindikasikan adanya pelanggaran KEPP akan diangkat menjadi Laporan Hasil Pemantauan (LHP), yang selanjutnya dapat diregistrasi sebagai laporan/temuan inisiatif KY untuk diproses ke penelaahan atau investigasi.

Materi Terkait: Monitoring dan Pemantauan Persidangan sebagai Instrumen Pengawasan Eksternal

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Tuntutan transparansi putusan pengadilan yang diwajibkan diunggah pada direktori putusan Mahkamah Agung agar bisa dibaca oleh masyarakat luas merupakan bagian dari penerapan konsep...

A Judicial Precedent B Akuntabilitas Yudisial C Contempt of Court D Trias Politica E Judicial Activism

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Mempublikasikan putusan agar dapat diakses, dinilai, dan dikritik oleh masyarakat akademis maupun publik adalah bentuk nyata dari Akuntabilitas Yudisial (pertanggungjawaban institusi peradilan kepada publik atas tugas dan wewenang yang dijalankan).

Materi Terkait: Konsep Independensi Hakim vs Akuntabilitas Yudisial

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Pasca-runtuhnya Orde Baru, salah satu agenda utama reformasi hukum adalah memisahkan pembinaan hakim dari Kementerian Kehakiman guna menghindari campur tangan eksekutif. Sistem peralihan seluruh urusan organisasi, administrasi, dan finansial hakim ke MA dikenal sebagai...

A Sistem Kekuasaan Kehakiman Terpadu B Depolitisasi Peradilan C Sistem Satu Atap D Reformasi Agraria Peradilan E Desentralisasi Peradilan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pemindahan urusan organisasi, administrasi, dan finansial lingkungan peradilan dari Departemen Kehakiman/Eksekutif ke Mahkamah Agung dikenal dengan istilah "Sistem Satu Atap". Ini adalah latar belakang sejarah penguatan independensi peradilan yang kemudian memicu perlunya KY sebagai pengawas eksternal.

Materi Terkait: Sejarah, Tugas, dan Fungsi Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan RI

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Dokumen yang memuat tolok ukur pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, disebut...

A Standar Pelayanan B Manual Mutu C Standar Operasional Prosedur D Maklumat Pelayanan E Pakta Integritas

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Menurut UU No. 25 Tahun 2009 Pasal 1 angka 7, Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat.

Materi Terkait: Prinsip Dasar Pelayanan Publik dan UU No. 25 Tahun 2009

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Apabila terdapat seorang hakim yang selalu datang terlambat memimpin jalannya persidangan tanpa alasan teknis yang kuat, sehingga membuat pencari keadilan menunggu berjam-jam, hakim tersebut melanggar prinsip KEPP yaitu...

A Berperilaku Rendah Hati B Berdisiplin Tinggi C Jujur D Menjunjung Tinggi Harga Diri E Mandiri

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Dalam penjabaran 10 Prinsip KEPP, 'Berdisiplin Tinggi' mengatur bahwa Hakim harus menaati jadwal sidang, hadir tepat waktu, serta memastikan persidangan berjalan secara efisien dan tidak mengulur waktu secara sengaja.

Materi Terkait: Sepuluh Prinsip KEPP

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009, selain diawasi secara eksternal oleh Komisi Yudisial, hakim pengadilan tingkat pertama dan banding tetap diawasi secara internal oleh badan pengawas yang ada di bawah lingkungan peradilan itu sendiri, yang bermuara pada...

A Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi B Dewan Perwakilan Rakyat C Mahkamah Agung D Kementerian Hukum dan HAM E Presiden RI selaku Kepala Negara

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Menurut Pasal 39 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengawasan internal atas tingkah laku hakim di lingkungan peradilan umum, agama, tata usaha negara, dan militer, merupakan kewenangan penuh dari Mahkamah Agung.

Materi Terkait: UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Dengan diterbitkannya UU No. 20 Tahun 2023 yang mencabut UU No. 5 Tahun 2014, arah kebijakan pengelolaan pegawai birokrasi pemerintah lebih menekankan pada Core Values ASN. Nilai dasar ASN (Core Values) yang ditetapkan secara nasional adalah...

A BerAKHLAK B Berintegritas C SMART ASN D Profesional E Prima

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023 Pasal 3, Nilai Dasar (Core Values) ASN yang diatur dan diresmikan penggunaannya di seluruh Indonesia adalah BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

Materi Terkait: Manajemen ASN Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh