SKB CPNS Penata Perizinan

Soal 1

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, penyelenggaraan perizinan berusaha di Indonesia saat ini berbasis pada...

A Tingkat risiko kegiatan usaha B Kapasitas produksi tahunan C Nilai investasi modal asing D Luas wilayah operasional E Jumlah tenaga kerja lokal

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 3, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha.

Materi Terkait: UU 23 Tahun 2023, Perpres 97 Tahun 2014, PP 5 Tahun 2021, PP 6 Tahun 2021, Permendagri 138 Tahun 2017

Soal 2

Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2021, legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah adalah...

A Izin Mendirikan Bangunan (IMB) B Izin Usaha Industri C Sertifikat Standar D Nomor Induk Berusaha (NIB) E Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Menurut PP No. 5 Tahun 2021 Pasal 12, Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah berupa pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) yang juga berlaku sebagai legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.

Materi Terkait: UU 23 Tahun 2023, Perpres 97 Tahun 2014, PP 5 Tahun 2021, PP 6 Tahun 2021, Permendagri 138 Tahun 2017

Soal 3

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 mengatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Perangkat daerah yang berwenang menyelenggarakan perizinan berusaha di daerah secara terpadu adalah...

A Dinas Koperasi dan UKM B Sekretariat Daerah C Inspektorat Daerah D DPMPTSP E BAPPEDA

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan PP No. 6 Tahun 2021 Pasal 4, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Daerah sebagai instansi yang menyelenggarakan layanan perizinan secara terpadu.

Materi Terkait: UU 23 Tahun 2023, Perpres 97 Tahun 2014, PP 5 Tahun 2021, PP 6 Tahun 2021, Permendagri 138 Tahun 2017

Soal 4

Dalam sistem OSS (Online Single Submission), kegiatan usaha diklasifikasikan ke dalam kode tertentu yang dikenal dengan istilah...

A NPWP B SKPD C SNI D NIB E KBLI

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) digunakan dalam sistem OSS sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha dan tingkat risikonya berdasarkan regulasi teknis yang berlaku.

Materi Terkait: Regulasi Teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan

Soal 5

Permendagri 138 Tahun 2017 mengatur tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah. Tim yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan teknis terhadap permohonan perizinan disebut...

A Komite Investasi B Tim Penyelesaian Sengketa C Tim Pengawas Daerah D Satgas Percepatan Berusaha E Tim Teknis PTSP

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Menurut Permendagri 138 Tahun 2017 Pasal 1 angka 11, Tim Teknis PTSP adalah tim yang dibentuk oleh kepala daerah yang berasal dari perangkat daerah terkait untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses perizinan.

Materi Terkait: UU 23 Tahun 2023, Perpres 97 Tahun 2014, PP 5 Tahun 2021, PP 6 Tahun 2021, Permendagri 138 Tahun 2017

Soal 6

Menurut PP Nomor 5 Tahun 2021, untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Menengah Tinggi, perizinan berusaha yang dibutuhkan oleh pelaku usaha adalah...

A Sertifikat Standar dan Izin B NIB dan Sertifikat Standar C NIB dan Izin D Izin Mendirikan Bangunan saja E NIB saja

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Sesuai PP No. 5 Tahun 2021 Pasal 14, perizinan berusaha untuk tingkat risiko menengah tinggi berupa NIB dan Sertifikat Standar yang harus diverifikasi oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Materi Terkait: UU 23 Tahun 2023, Perpres 97 Tahun 2014, PP 5 Tahun 2021, PP 6 Tahun 2021, Permendagri 138 Tahun 2017

Soal 7

Sesuai dengan Perpres Nomor 97 Tahun 2014, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bertujuan untuk...

A Memusatkan seluruh kegiatan administrasi kependudukan di satu instansi B Menghapus seluruh biaya retribusi daerah C Mendekatkan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat D Mengurangi jumlah perangkat daerah di tingkat provinsi E Meningkatkan pendapatan asli daerah secara signifikan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Perpres No. 97 Tahun 2014 Pasal 2 menyebutkan bahwa PTSP bertujuan mendekatkan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, dan akuntabel.

Materi Terkait: UU 23 Tahun 2023, Perpres 97 Tahun 2014, PP 5 Tahun 2021, PP 6 Tahun 2021, Permendagri 138 Tahun 2017

Soal 8

Berdasarkan regulasi perizinan terbaru, jika permohonan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS telah memenuhi syarat secara lengkap bagi risiko rendah, maka sistem akan...

A Meminta jaminan asuransi dari pelaku usaha B Menjadwalkan inspeksi lapangan dalam waktu 7 hari kerja C Mengirimkan berkas fisik ke DPMPTSP terlebih dahulu D Meneruskan permohonan ke Kepala Daerah untuk ditandatangani E Menerbitkan NIB secara otomatis

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan regulasi teknis OSS (terkait PP 5/2021), untuk usaha dengan tingkat risiko rendah, sistem OSS akan langsung menerbitkan NIB secara otomatis setelah data diisi dengan benar dan lengkap, tanpa perlu verifikasi manual.

Materi Terkait: Regulasi Teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan

Soal 9

Dalam pelaksanaan pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai PP No 5 Tahun 2021, pengawasan dikategorikan menjadi dua, yaitu...

A Pengawasan pusat dan daerah B Pengawasan administratif dan yudikatif C Pengawasan preventif dan kuratif D Pengawasan dokumen dan fisik E Pengawasan rutin dan insidental

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Sesuai PP No. 5 Tahun 2021 Pasal 211, pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha meliputi pengawasan rutin (dilakukan secara berkala) dan pengawasan insidental (dilakukan jika ada pengaduan atau indikasi pelanggaran).

Materi Terkait: UU 23 Tahun 2023, Perpres 97 Tahun 2014, PP 5 Tahun 2021, PP 6 Tahun 2021, Permendagri 138 Tahun 2017

Soal 10

Sesuai PP Nomor 6 Tahun 2021, Kepala Daerah wajib mendelegasikan wewenang penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada...

A Kepala BAPPEDA B Kepala Dinas Teknis Terkait C Kepala DPMPTSP D Sekretaris Daerah E Ketua DPRD

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

PP No. 6 Tahun 2021 Pasal 5 menegaskan bahwa Gubernur atau Bupati/Wali Kota wajib mendelegasikan wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Perizinan Nonberusaha kepada Kepala DPMPTSP.

Materi Terkait: UU 23 Tahun 2023, Perpres 97 Tahun 2014, PP 5 Tahun 2021, PP 6 Tahun 2021, Permendagri 138 Tahun 2017

Soal 11

Salah satu bentuk inovasi layanan dalam PTSP Daerah sesuai Permendagri 138 Tahun 2017 untuk mempermudah masyarakat yang jauh dari pusat pemerintahan adalah...

A Pengalihan seluruh wewenang ke kecamatan B Pembebasan pajak daerah untuk warga desa C Pemberian dana hibah bagi pemohon izin D Pelayanan Perizinan Keliling atau Mobile PTSP E Pembangunan mall perizinan bertaraf internasional

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Permendagri 138 Tahun 2017 mendorong inovasi layanan PTSP untuk memudahkan masyarakat, salah satunya melalui layanan keliling (Mobile PTSP) bagi wilayah yang sulit dijangkau.

Materi Terkait: UU 23 Tahun 2023, Perpres 97 Tahun 2014, PP 5 Tahun 2021, PP 6 Tahun 2021, Permendagri 138 Tahun 2017

Soal 12

Perizinan nonberusaha adalah perizinan yang diterbitkan untuk...

A Kegiatan yang tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan/laba secara komersial B Pembukaan cabang perusahaan multinasional C Kegiatan ekspor impor barang setengah jadi D Pendaftaran saham perusahaan di bursa efek E Pendirian Badan Usaha Milik Negara

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Dalam regulasi penyelenggaraan perizinan, Perizinan Nonberusaha diartikan sebagai legalitas yang diberikan kepada perorangan atau badan untuk melakukan kegiatan yang sifatnya tidak mencari keuntungan komersial (non-profit), seperti izin penelitian, izin sosial, dll.

Materi Terkait: Regulasi Teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan

Soal 13

Berdasarkan PP 5 Tahun 2021, izin yang dipersyaratkan bagi pelaku usaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Tinggi baru efektif apabila pelaku usaha telah memperoleh...

A Persetujuan dari Asosiasi Pengusaha terkait B Rekomendasi dari DPRD setempat C NPWP dan Surat Keterangan Domisili D Izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya E Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sesuai PP No 5 Tahun 2021 Pasal 15, untuk tingkat Risiko Tinggi, pelaku usaha memerlukan NIB dan Izin. Izin tersebut merupakan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemda untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi sebelum operasional/komersial.

Materi Terkait: UU 23 Tahun 2023, Perpres 97 Tahun 2014, PP 5 Tahun 2021, PP 6 Tahun 2021, Permendagri 138 Tahun 2017

Soal 14

Pada sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS), siapa yang berhak mengeluarkan NIB?

A Menteri Dalam Negeri B Lembaga OSS yang dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM C Presiden Republik Indonesia D Kepala Dinas Tenaga Kerja Daerah E Bupati atau Wali Kota setempat secara langsung

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan regulasi OSS RBA (terkait PP 5/2021), NIB diterbitkan oleh Lembaga OSS yang diselenggarakan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Pemerintah Pusat.

Materi Terkait: Regulasi Teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan

Soal 15

Fungsi utama dari DPMPTSP menurut PP Nomor 6 Tahun 2021 adalah...

A Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah B Melakukan penuntutan hukum terhadap perusahaan ilegal C Melaksanakan lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah D Mengatur tata letak ruang kota secara eksklusif E Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Fungsi utama DPMPTSP sebagaimana diatur dalam PP 6 Tahun 2021 adalah untuk mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan terpadu satu pintu di daerah.

Materi Terkait: UU 23 Tahun 2023, Perpres 97 Tahun 2014, PP 5 Tahun 2021, PP 6 Tahun 2021, Permendagri 138 Tahun 2017

Soal 16

Sertifikat Standar pada penyelenggaraan perizinan berusaha tingkat Risiko Menengah Rendah menurut PP 5 Tahun 2021 berupa...

A Verifikasi ketat dari instansi terkait sebelum NIB terbit B Rekomendasi tertulis dari instansi penegak hukum daerah C Pernyataan mandiri (self-declaration) dari Pelaku Usaha bahwa mereka memenuhi standar usaha D Audit eksternal yang dilakukan oleh konsultan independen setiap bulan E Surat izin dari tetangga dan ketua RT/RW setempat

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Sesuai PP 5 Tahun 2021 Pasal 13, perizinan untuk Risiko Menengah Rendah berupa NIB dan Sertifikat Standar, yang mana Sertifikat Standar tersebut adalah bentuk pernyataan mandiri (self-declaration) Pelaku Usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha.

Materi Terkait: UU 23 Tahun 2023, Perpres 97 Tahun 2014, PP 5 Tahun 2021, PP 6 Tahun 2021, Permendagri 138 Tahun 2017

Soal 17

Penolakan atas permohonan perizinan berusaha pada sistem OSS RBA dapat terjadi apabila...

A Pelaku usaha merupakan warga negara Indonesia asli B Modal awal usaha berasal dari tabungan pribadi C Lokasi usaha berada di dalam negeri D Data atau dokumen persyaratan tidak valid atau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku E Pelaku usaha tidak tergabung dalam partai politik tertentu

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Dalam regulasi teknis sistem OSS, penolakan terjadi karena alasan administratif atau substantif, seperti ketidaksesuaian tata ruang, data yang tidak valid, atau dokumen persyaratan (pemenuhan komitmen/verifikasi) yang tidak memenuhi standar peraturan perundang-undangan.

Materi Terkait: Regulasi Teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan

Soal 18

Berdasarkan Permendagri 138 Tahun 2017, penyelesaian pengaduan masyarakat atas pelayanan perizinan di PTSP harus dilakukan secara...

A Melalui pengadilan tata usaha negara langsung B Rahasia tanpa melibatkan pemohon C Tertutup oleh pimpinan daerah saja D Cepat, tepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan E Kekeluargaan di luar jam dinas instansi

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Menurut prinsip penyelenggaraan PTSP dalam Permendagri 138/2017, setiap mekanisme pelayanan, termasuk penanganan pengaduan, harus diselenggarakan dengan prinsip cepat, tepat, akuntabel, dan transparan melalui loket pengaduan yang terintegrasi.

Materi Terkait: UU 23 Tahun 2023, Perpres 97 Tahun 2014, PP 5 Tahun 2021, PP 6 Tahun 2021, Permendagri 138 Tahun 2017

Soal 19

Untuk menjamin kelancaran Perizinan Berusaha di daerah, PP 6 Tahun 2021 melarang Pemda untuk...

A Menambah atau membuat persyaratan baru yang tidak diatur dalam Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) B Memberikan sanksi kepada ASN yang melanggar aturan C Membentuk DPMPTSP di wilayahnya D Mendelegasikan wewenang perizinan kepada Kepala DPMPTSP E Memungut pajak daerah yang telah diatur oleh Undang-Undang

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

PP No. 6 Tahun 2021 secara tegas melarang Pemerintah Daerah menambahkan syarat-syarat perizinan di luar Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Materi Terkait: UU 23 Tahun 2023, Perpres 97 Tahun 2014, PP 5 Tahun 2021, PP 6 Tahun 2021, Permendagri 138 Tahun 2017

Soal 20

Berdasarkan ketentuan dalam PP Nomor 5 Tahun 2021, Nomor Induk Berusaha (NIB) selain berfungsi sebagai identitas pelaku usaha juga berlaku sebagai...

A Angka Pengenal Impor (API) dan Hak Akses Kepabeanan B Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Lingkungan C Sertifikat Laik Fungsi (SLF) secara otomatis D Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan HO E Sertifikat Standar yang telah terverifikasi oleh Pusat

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan regulasi OSS dan PP 5 Tahun 2021, NIB memiliki fungsi ganda (single identity), yaitu selain sebagai identitas berusaha, NIB juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API), Hak Akses Kepabeanan, serta bukti kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan.

Materi Terkait: Regulasi Teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan

Soal 21

PRO

Menurut PP Nomor 5 Tahun 2021, pengawasan rutin dilakukan melalui laporan berkala yang wajib disampaikan oleh pelaku usaha melalui...

A Kantor Pos terdekat B Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) C Sistem Informasi Kepegawaian (SIKA) D Lembaga Swadaya Masyarakat E Sistem OSS (LKPM daring)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Dalam skema pengawasan berbasis risiko (PP 5/2021), pengawasan rutin sebagian besar mengandalkan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diserahkan secara daring melalui Sistem OSS.

Materi Terkait: UU 23 Tahun 2023, Perpres 97 Tahun 2014, PP 5 Tahun 2021, PP 6 Tahun 2021, Permendagri 138 Tahun 2017

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 22

PRO

Untuk kegiatan usaha Risiko Menengah Tinggi, penerbitan Sertifikat Standar akan diverifikasi oleh pemerintah. Apabila setelah jangka waktu tertentu belum dilakukan verifikasi oleh instansi terkait, maka Sistem OSS akan...

A Meminta pelaku usaha memulai proses dari awal B Menolak permohonan secara permanen C Menerbitkan Sertifikat Standar terverifikasi secara otomatis (fiktif positif) D Mengirimkan berkas ke kepolisian E Mengenakan denda keterlambatan kepada pelaku usaha

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Dalam PP 5 Tahun 2021 dan sistem OSS RBA, diatur prinsip fiktif positif (SLA - Service Level Agreement). Jika instansi yang berwenang memverifikasi Sertifikat Standar tidak memberikan persetujuan/penolakan melewati batas waktu (SLA), sistem OSS akan secara otomatis menerbitkan perizinan tersebut.

Materi Terkait: Regulasi Teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 23

PRO

Dalam struktur pelayanan di DPMPTSP berdasarkan Permendagri 138 Tahun 2017, Front Office (FO) bertugas untuk...

A Memberikan sanksi pencabutan izin B Melakukan peninjauan lokasi operasional usaha secara fisik C Menyusun regulasi perizinan tingkat daerah D Menandatangani sertifikat izin secara definitif E Menerima permohonan, memverifikasi kelengkapan berkas, dan memberikan informasi layanan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Dalam tata kelola PTSP (Permendagri 138/2017), Front Office berfungsi sebagai penerima permohonan, pemeriksa awal kelengkapan dokumen administratif, pemberi informasi, dan penyerahan dokumen izin yang sudah selesai.

Materi Terkait: UU 23 Tahun 2023, Perpres 97 Tahun 2014, PP 5 Tahun 2021, PP 6 Tahun 2021, Permendagri 138 Tahun 2017

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 24

PRO

Penyederhanaan regulasi terkait perizinan seringkali mengacu pada persetujuan dasar. Di bawah ini yang termasuk dalam perizinan/persetujuan dasar dalam OSS RBA adalah...

A Sertifikat Halal, Izin Pemasangan Reklame, Izin Domisili B Izin BPOM, SNI, SKCK C Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) D Kartu Keluarga, KTP, NPWP E Persetujuan Karyawan, Kesesuaian Rencana Tata Ruang, NPWP

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Persetujuan dasar yang merupakan prasyarat Perizinan Berusaha di Indonesia saat ini (berdasarkan UU Cipta Kerja dan turunan PP 5/2021) meliputi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Lingkungan, dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Materi Terkait: Regulasi Teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 25

PRO

Berdasarkan PP 6 Tahun 2021, untuk menjaga profesionalisme dan standar mutu layanan, penyelenggara perizinan berusaha di daerah wajib menerapkan...

A Penggunaan bahasa asing dalam dokumen izin B Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Maklumat Pelayanan C Aturan jam malam untuk pelaku usaha D Sistem perizinan manual menggunakan buku besar E Biaya administrasi minimal sebesar 1 juta rupiah per izin

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Penyelenggara perizinan di PTSP (DPMPTSP) wajib menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sesuai standar nasional, serta memasang Maklumat Pelayanan sebagai wujud kepastian dan komitmen layanan prima kepada publik.

Materi Terkait: UU 23 Tahun 2023, Perpres 97 Tahun 2014, PP 5 Tahun 2021, PP 6 Tahun 2021, Permendagri 138 Tahun 2017

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 26

PRO

Dalam menetapkan tingkat risiko pada suatu jenis KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), indikator utama yang digunakan pemerintah pusat (berdasarkan PP 5/2021) meliputi pertimbangan atas bahaya dan potensi terjadinya bahaya terhadap...

A Keuntungan margin perusahaan, kompetitor asing B Jumlah pendaftar CPNS setiap tahun C Kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam D Pendapatan per kapita wilayah usaha E Fluktuasi harga saham, suku bunga bank

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Sesuai PP 5 Tahun 2021 Pasal 9, analisis risiko dilakukan dengan mengidentifikasi kegiatan usaha dan menilai tingkat bahaya serta potensi bahaya yang berdampak pada kesehatan, keselamatan, lingkungan hidup (K3L), serta pengelolaan sumber daya alam.

Materi Terkait: UU 23 Tahun 2023, Perpres 97 Tahun 2014, PP 5 Tahun 2021, PP 6 Tahun 2021, Permendagri 138 Tahun 2017

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 27

PRO

Pada mekanisme pendaftaran OSS RBA, pelaku usaha skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan risiko rendah akan diberikan kemudahan khusus berupa...

A Tidak diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) B Perizinan tunggal, dimana NIB berlaku sekaligus sebagai perizinan tunggal termasuk sertifikasi halal (dengan syarat tertentu) dan SNI C Subsidi modal dari pemerintah sebesar 50 juta tanpa agunan D Pengecualian penuh dari pemeriksaan pajak oleh Dirjen Pajak E Pembebasan pajak penghasilan seumur hidup

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan kemudahan berusaha di regulasi terbaru, bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan tingkat risiko rendah, NIB berfungsi sebagai perizinan tunggal yang sudah mencakup sertifikasi SNI dan fasilitasi/pernyataan Sertifikat Halal.

Materi Terkait: Regulasi Teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 28

PRO

Menurut Permendagri 138 Tahun 2017, apabila dalam memproses izin dibutuhkan rekomendasi teknis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, wewenang pembentukan tim teknis berada pada...

A Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) B Ketua Ombudsman RI C Menteri PANRB D Kepala BKN E Ketua Asosiasi Pengusaha Daerah

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Permendagri 138/2017, tim teknis PTSP dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota), yang anggotanya terdiri dari unsur SKPD teknis terkait.

Materi Terkait: UU 23 Tahun 2023, Perpres 97 Tahun 2014, PP 5 Tahun 2021, PP 6 Tahun 2021, Permendagri 138 Tahun 2017

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 29

PRO

Jika terdapat pertentangan antara Peraturan Daerah mengenai persyaratan izin lokal dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) yang ditetapkan Pemerintah Pusat, manakah ketentuan yang harus diutamakan?

A Peraturan Daerah karena asas otonomi daerah B NSPK dari Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam PP 6 Tahun 2021 C Kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD D Ketentuan yang paling memberatkan bagi pelaku usaha E Menunggu putusan judicial review dari Mahkamah Agung

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan PP 6 Tahun 2021 Pasal 3, Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perizinan berusaha wajib berpedoman pada NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Jika Perda bertentangan dengan NSPK, maka yang berlaku adalah ketentuan NSPK.

Materi Terkait: Regulasi Teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 30

PRO

Berdasarkan PP 5 Tahun 2021, penjatuhan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan perizinan dapat berupa...

A Pengambilalihan saham oleh negara tanpa ganti rugi B Hukuman penjara langsung tanpa proses peradilan C Pembekuan rekening pribadi direktur di bank D Peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan Perizinan Berusaha E Pencabutan KTP pengurus secara otomatis

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan PP 5 Tahun 2021 Bab Pengawasan dan Sanksi (Pasal 218), pelanggaran terhadap kewajiban perizinan dikenakan sanksi administratif secara berjenjang, mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara, denda, hingga pencabutan perizinan berusaha.

Materi Terkait: UU 23 Tahun 2023, Perpres 97 Tahun 2014, PP 5 Tahun 2021, PP 6 Tahun 2021, Permendagri 138 Tahun 2017

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 31

PRO

Penyelesaian layanan perizinan wajib dilakukan berdasarkan Service Level Agreement (SLA) atau jangka waktu penyelesaian yang tercantum pada...

A Maklumat Pelayanan dan SOP masing-masing izin di PTSP B Keputusan Menteri Keuangan setiap awal tahun C Keputusan Hakim Mahkamah Konstitusi D Perjanjian pinjaman modal awal di perbankan E Surat Edaran dari Kejaksaan Agung

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Dalam standar layanan PTSP daerah, jangka waktu penyelesaian (SLA) perizinan wajib ditegaskan dan dipublikasikan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Maklumat Pelayanan agar masyarakat mendapatkan kepastian.

Materi Terkait: Regulasi Teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 32

PRO

Apa kepanjangan dari singkatan PTSP sebagaimana diatur dalam Perpres No 97 Tahun 2014 dan Permendagri 138 Tahun 2017?

A Penanaman Terintegrasi Seluruh Pusat B Pemberian Tambahan Syarat Perizinan C Pemungutan Tarif Secara Profesional D Pusat Transformasi Sistem Perkotaan E Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Perpres No. 97 Tahun 2014 dan berbagai aturan turunannya, PTSP adalah singkatan dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Materi Terkait: UU 23 Tahun 2023, Perpres 97 Tahun 2014, PP 5 Tahun 2021, PP 6 Tahun 2021, Permendagri 138 Tahun 2017

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 33

PRO

Peran DPMPTSP Kabupaten/Kota dalam proses penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah...

A Menjual peta tata ruang kepada pemohon B Membatalkan kebijakan RDTR dari Kementerian ATR BPN C Mengubah status lahan dari hutan lindung menjadi kawasan industri D Mengabaikan dokumen tata ruang yang dikeluarkan pusat E Menjadi gerbang integrasi dengan sistem OSS sebelum disetujui Dinas Tata Ruang / ATR BPN

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Dalam sistem perizinan terintegrasi OSS, proses KKPR yang menjadi syarat dasar dieksekusi melalui integrasi sistem tata ruang daerah/pusat dengan OSS. DPMPTSP berfungsi mengoordinasikan layanan tersebut bersama Dinas Tata Ruang (ATR/BPN) di daerah.

Materi Terkait: Regulasi Teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 34

PRO

Sesuai PP 5 Tahun 2021, instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha adalah...

A Laporan laba rugi internal direksi B Survei dari lembaga penelitian mahasiswa asing C Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan hasil inspeksi lapangan D Sensus harian oleh RT/RW di lokasi proyek E Penyadapan telepon perusahaan secara bebas

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Dalam sistem OSS RBA (PP 5/2021), LKPM merupakan data pokok pelaporan rutin, yang jika terdapat anomali atau untuk validasi akan diikuti dengan pengawasan lapangan (inspeksi) oleh Satgas Pengawasan.

Materi Terkait: UU 23 Tahun 2023, Perpres 97 Tahun 2014, PP 5 Tahun 2021, PP 6 Tahun 2021, Permendagri 138 Tahun 2017

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 35

PRO

Tujuan dari kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) adalah...

A Meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, serta penyederhanaan perizinan B Membuat proses birokrasi menjadi semakin rumit untuk menyaring pengusaha lokal C Membebankan seluruh biaya risiko negara kepada sektor privat D Mewajibkan semua usaha baik kecil maupun besar untuk mendapatkan izin presiden E Menutup arus penanaman modal asing seratus persen

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Undang-Undang Cipta Kerja dan regulasi turunannya (seperti PP 5/2021) diterbitkan dengan tujuan utama untuk perbaikan dan kemudahan ekosistem investasi, penciptaan lapangan kerja, serta percepatan/penyederhanaan penyelenggaraan perizinan berusaha di Indonesia.

Materi Terkait: UU 23 Tahun 2023, Perpres 97 Tahun 2014, PP 5 Tahun 2021, PP 6 Tahun 2021, Permendagri 138 Tahun 2017

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 36

PRO

Kapan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan risiko rendah diharuskan memohon Sertifikat Standar?

A Tidak perlu, karena perizinan untuk UMK risiko rendah hanya cukup dengan NIB B Hanya apabila diminta oleh Bank C Setiap tahun sekali D Hanya jika jumlah karyawannya lebih dari 500 orang E Hanya saat mau mengikuti tender pemerintah senilai miliaran

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan PP 5 Tahun 2021 Pasal 12, kegiatan usaha tingkat risiko rendah bagi UMK maupun Non-UMK legalitasnya cukup berupa NIB. Mereka tidak dipersyaratkan untuk memiliki Sertifikat Standar maupun Izin operasional lebih lanjut untuk kegiatan utamanya.

Materi Terkait: Regulasi Teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 37

PRO

Apabila sebuah perusahaan ingin melakukan perluasan lokasi usahanya di wilayah lain, langkah administratif perizinan yang tepat pada sistem OSS adalah...

A Melakukan penambahan proyek / lokasi baru dengan menggunakan NIB yang sama di sistem OSS B Membuat NIB baru dan menghapus NIB lama C Memohon izin ke RT setempat D Menutup perusahaannya dan mendirikan badan hukum baru di daerah baru E Mengubah KBLI dari usaha utama

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

NIB berlaku secara nasional untuk seumur hidup operasional pelaku usaha (satu identitas). Jika pelaku usaha membuka cabang atau perluasan di daerah lain, mereka hanya perlu menambahkan data rencana pengembangan/proyek baru di akun OSS untuk mendapatkan perizinan sesuai lokasinya tanpa mengganti NIB.

Materi Terkait: Regulasi Teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 38

PRO

Menurut PP 6 Tahun 2021, struktur kelembagaan DPMPTSP ditetapkan berdasarkan...

A Pedoman dari Kementerian Investasi / BKPM berkoordinasi dengan Kemendagri B Instruksi dari Mahkamah Agung C Ketetapan sepihak oleh Presiden di tingkat desa D Saran dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) secara mutlak E Konsensus para pelaku usaha di daerah tersebut

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

PP 6 Tahun 2021 mengatur bahwa struktur kelembagaan, tugas, fungsi, dan klasifikasi DPMPTSP Daerah ditetapkan berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga pemerintah pusat terkait (Kementerian Investasi/BKPM dan Kemendagri).

Materi Terkait: UU 23 Tahun 2023, Perpres 97 Tahun 2014, PP 5 Tahun 2021, PP 6 Tahun 2021, Permendagri 138 Tahun 2017

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 39

PRO

Pembatalan NIB oleh Lembaga OSS dapat dilakukan dalam kondisi...

A Harga produk perusahaan turun di pasaran B Diketahui adanya pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan Perizinan Berusaha C Pelaku usaha sedang cuti sakit D Perusahaan baru beroperasi selama 1 bulan E Perusahaan tidak memiliki media sosial resmi

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Lembaga OSS dapat membatalkan atau mencabut NIB berdasarkan rekomendasi pengawasan dari pemerintah daerah atau K/L apabila ditemukan indikasi pelanggaran berat, manipulasi data (pemalsuan dokumen), atau penyalahgunaan perizinan yang membahayakan K3L.

Materi Terkait: Regulasi Teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 40

PRO

Permendagri 138 Tahun 2017 mewajibkan Kepala DPMPTSP untuk melaporkan rekapitulasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Daerah. Frekuensi pelaporan minimum tersebut adalah...

A Setiap hari sebelum jam kerja berakhir B Sekali seumur hidup saat menjabat C Setiap bulan (berkala bulanan) dan/atau semesteran D Setiap minggu sekali tanpa kecuali E Setiap 10 tahun sekali

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Dalam Permendagri 138/2017 (Pasal 27), Kepala Dinas melaporkan penyelenggaraan PTSP secara rutin kepada Kepala Daerah secara berkala (bulanan/semesteran/tahunan) dan ditembuskan kepada Sekda sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.

Materi Terkait: UU 23 Tahun 2023, Perpres 97 Tahun 2014, PP 5 Tahun 2021, PP 6 Tahun 2021, Permendagri 138 Tahun 2017

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 41

PRO

Integrasi sistem perizinan berusaha dengan sistem tata ruang dalam rangka proses KKPR dilakukan melalui portal yang disebut...

A Aplikasi PeduliLindungi B Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) C Sistem Informasi Geografis Nasional D Aplikasi E-Katalog LKPP E Sistem GISTARU (Geographic Information System Tata Ruang)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Dalam operasional KKPR, sistem OSS terintegrasi secara teknis dengan GISTARU milik Kementerian ATR/BPN untuk memastikan kesesuaian lokasi rencana usaha dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Materi Terkait: Regulasi Teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Bagaimana penyelesaian masalah apabila pengisian KBLI pada sistem OSS tidak cocok dengan kegiatan aktual pelaku usaha di lapangan?

A Pemerintah secara sepihak mengganti direktur perusahaan B Pelaku usaha harus membayar suap untuk memperbaikinya C NIB diblokir selamanya tanpa bisa dipulihkan D Pelaku usaha wajib melakukan pembaruan (update) perubahan data/KBLI di sistem OSS sesuai kegiatan riil E Pemda berhak mengusir pelaku usaha dari daerah tersebut

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Kesesuaian data KBLI dengan kondisi aktual sangat krusial. Jika tidak sesuai, pelaku usaha diwajibkan untuk memutakhirkan/memperbarui (update) perubahan data KBLI pada akun OSS-nya agar izin yang melekat valid dan tidak terkena sanksi administratif saat pengawasan.

Materi Terkait: Regulasi Teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Pada penyelenggaraan perizinan, dikenal istilah 'Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)'. Fitur permohonan ini diintegrasikan pada NIB dalam sistem OSS sebagai kerja sama antara lembaga OSS dengan instansi...

A Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kementerian Keuangan) B Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan C Kementerian Kesehatan D Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif E Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Hak Akses Kepabeanan serta fasilitas seperti KITE yang terkait dengan operasional ekspor-impor di OSS merupakan integrasi layanan dengan sistem Indonesia National Single Window (INSW) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu.

Materi Terkait: Regulasi Teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Berdasarkan regulasi PTSP, asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu mengandung pengertian bahwa...

A Seluruh proses perizinan harus menggunakan sistem digital terbaru B Pelayanan dilakukan secara cuma-cuma tanpa biaya retribusi C Setiap proses dan hasil pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan D Pemerintah daerah bertanggung jawab atas modal usaha pelaku usaha E Dokumen izin harus dapat diakses secara bebas oleh siapa pun di internet

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Asas akuntabilitas berarti setiap tindakan dan keputusan dalam penyelenggaraan PTSP harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik dari segi prosedur maupun substansi.

Materi Terkait: UU 23 Tahun 2023, Perpres 97 Tahun 2014, PP 5 Tahun 2021, PP 6 Tahun 2021, Permendagri 138 Tahun 2017

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Penataan sistem pelayanan nonperizinan (seperti izin penelitian, pendaftaran ormas) di daerah sesuai dengan PP 6 Tahun 2021, juga didelegasikan sepenuhnya untuk dilayani di...

A Masing-masing Dinas teknis seperti Dinas Pendidikan secara terpisah B Lembaga Swadaya Masyarakat independen C Badan Kesatuan Bangsa dan Politik saja D DPMPTSP setempat E Kantor Kementerian Agama tingkat kabupaten

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Pasal 5 PP 6 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mendelegasikan wewenang perizinan berusaha DAN perizinan Nonberusaha kepada Kepala DPMPTSP, sehingga masyarakat cukup mengurus di satu instansi secara terpusat.

Materi Terkait: UU 23 Tahun 2023, Perpres 97 Tahun 2014, PP 5 Tahun 2021, PP 6 Tahun 2021, Permendagri 138 Tahun 2017

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Di bawah ini yang merupakan subjek Pelaku Usaha yang dapat memohon Perizinan Berusaha melalui sistem OSS adalah...

A Pegawai Negeri Sipil aktif untuk usaha tambang B Orang Perseorangan, Badan Usaha (PT, CV, Firma), dan Kantor Perwakilan C Hanya warga negara asing D Dinas daerah yang ingin mencari laba E Hanya perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Sistem OSS memfasilitasi permohonan Perizinan Berusaha dari subjek pelaku usaha perseorangan, badan usaha (PT, CV, Firma, Koperasi, Yayasan), badan hukum publik, serta kantor perwakilan (representatives).

Materi Terkait: Regulasi Teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Persetujuan Lingkungan (seperti UKL-UPL, AMDAL, SPPL) dalam OSS RBA termasuk dalam dokumen prasyarat yang disebut...

A Persyaratan Keimigrasian B Pernyataan Mandiri Kepabeanan C Persetujuan Dasar D Sertifikat Uji Tipe Kendaraan E Standar Harga Patokan Ekspor

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Persetujuan Lingkungan, bersama dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), diklasifikasikan sebagai 'Persetujuan Dasar' yang wajib dipenuhi sebelum izin operasional terbit dalam sistem perizinan saat ini (PP 5/2021).

Materi Terkait: Regulasi Teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Dalam tata urutan persetujuan dasar, apabila suatu lahan belum memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), maka proses selanjutnya (Persetujuan Lingkungan) akan...

A Terkunci atau tidak dapat dilanjutkan sistem sampai KKPR disetujui B Diurus secara manual menggunakan ketik mesin C Tetap diproses dengan membayar denda dimuka D Bisa dilompati langsung ke penerbitan izin E Diberikan keringanan untuk dibuat belakangan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Dalam proses OSS RBA (berdasarkan PP 5/2021 dan peraturan teknis integrasi layanan dasar), tahapan bersifat sekuensial (berurutan). Pemohon harus memperoleh KKPR (Tata Ruang) terlebih dahulu. Jika belum ada atau ditolak, proses Persetujuan Lingkungan tidak akan terbuka di sistem.

Materi Terkait: Regulasi Teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

Pemungutan retribusi pada perizinan berusaha daerah (misalnya retribusi Persetujuan Bangunan Gedung/IMB) harus memenuhi prinsip...

A Dilakukan transfer ke rekening pribadi bendahara DPMPTSP B Harus mematuhi peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Daerah yang jelas dan tidak ada pungli C Tidak ada penetapan yang mengikat, boleh negosiasi D Hanya dipungut bagi pemohon dari luar daerah E Dapat dinaikkan secara sepihak oleh Kepala Dinas untuk mendongkrak PAD

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Sesuai asas kepastian hukum dalam pelayanan perizinan dan otonomi daerah, setiap bentuk retribusi perizinan (seperti PBG, Retribusi Daerah) harus memiliki dasar hukum yang sah yaitu Peraturan Daerah, dihitung sesuai tarif resmi, tanpa adanya pungutan liar di luar ketentuan perundang-undangan.

Materi Terkait: Regulasi Teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Jika seorang pelaku usaha PMA (Penanaman Modal Asing) ingin mengajukan proses hukum karena merasa izin usahanya dicabut dengan sewenang-wenang oleh pemerintah, sengketa izin ini umumnya masuk dalam ranah peradilan...

A Pengadilan Hak Asasi Manusia B Mahkamah Konstitusi C Pengadilan Militer D Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) E Pengadilan Agama

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Pencabutan Izin (Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara/KTUN) yang merugikan perseorangan atau badan hukum perdata merupakan sengketa Tata Usaha Negara, yang penyelesaian administratifnya berujung pada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Materi Terkait: Regulasi Teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh