SKB CPNS Analis Ketahanan Pangan

Soal 1

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, empat pilar utama yang menjadi fondasi ketahanan pangan adalah ...

A Produksi, Cadangan, Distribusi, dan Konsumsi B Pangan Pokok, Pangan Lokal, Pangan Olahan, dan Pangan Segar C Produksi, Distribusi, Konsumsi, dan Cadangan D Ketersediaan, Akses, Pemanfaatan, dan Stabilitas E Ketersediaan, Akses, Kualitas, dan Stabilitas

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara hingga perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Empat pilar utama yang mendasarinya adalah ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas pangan. Ketersediaan (availability) mencakup produksi dan stok, akses (access) terkait daya beli dan distribusi, pemanfaatan (utilization) menyangkut konsumsi dan gizi, serta stabilitas (stability) menjamin ketahanan sepanjang waktu.

Materi Terkait: Ketersediaan pangan

Soal 2

Pangan pokok yang produksi dan konsumsinya signifikan di masyarakat, serta jika terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial, didefinisikan sebagai ...

A Pangan Strategis B Pangan Lokal C Pangan Pokok D Pangan Pokok Tertentu E Pangan Cadangan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari. Lebih lanjut, Pangan Pokok Tertentu adalah pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Komoditas ini menjadi perhatian utama dalam stabilisasi pasokan dan harga.

Materi Terkait: Stabilisasi pasokan dan harga pangan

Soal 3

Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 mengatur tentang ...

A Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan B Standar Mutu Pangan Lokal C Harga Eceran Tertinggi Beras D Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan E Cadangan Pangan Pemerintah

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 5 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 26 Juni 2025 mengatur tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan. Regulasi ini menjadi payung hukum bagi pengelolaan distribusi pangan yang lebih modern, efisien, dan adaptif, dengan mencakup 12 komoditas strategis dan menekankan penguatan peran pelaku usaha serta sistem pelaporan digital satu data pangan nasional.

Materi Terkait: Distribusi dan cadangan pangan

Soal 4

Kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam, atau konflik sosial disebut ...

A Gangguan Distribusi B Ketidakstabilan Pangan C Kerawanan Gizi D Kerawanan Pangan E Krisis Pangan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 1 angka 12, Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk perang. Definisi pada soal merujuk pada krisis, bukan sekadar kerawanan.

Materi Terkait: Pengendalian kerawanan pangan

Soal 5

Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) yang dikembangkan oleh Badan Pangan Nasional dapat diakses secara digital melalui alamat ...

A sipangan.bps.go.id B skpg.badanpangan.go.id C skpg.pertanian.go.id D ewaspan.bkp.go.id E dashboard.bapanas.go.id

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA) telah mengembangkan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) berbasis web yang dapat diakses melalui skpg.badanpangan.go.id. Sistem ini digunakan untuk memantau situasi kewaspadaan pangan wilayah secara real-time.

Materi Terkait: Sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi (SKPG)

Soal 6

Intervensi kewaspadaan pangan dan gizi harus dilakukan tepat sasaran berdasarkan analisis SKPG. Contoh intervensi yang tepat untuk wilayah dengan indikator akses pangan rendah adalah ...

A Operasi pasar untuk menstabilkan harga B Pembangunan infrastruktur jalan C Bantuan Pangan Beras D Penyuluhan pola konsumsi B2SA E Pemberian bibit unggul

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Intervensi kewaspadaan pangan harus disesuaikan dengan akar permasalahan. Untuk wilayah dengan akses pangan rendah (daya beli rendah), intervensi yang tepat adalah Bantuan Pangan Beras (seperti cadangan pangan pemerintah) yang langsung meningkatkan ketersediaan di tingkat rumah tangga.

Materi Terkait: Intervensi kewaspadaan pangan dan gizi

Soal 7

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 mengatur tentang percepatan penganekaragaman pangan yang berbasis pada ...

A Modernisasi pertanian B Sistem pertanian terpadu C Impor pangan D Ketahanan pangan global E Potensi sumber daya lokal

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 mengatur tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal. Perpres ini menetapkan 8 strategi nasional percepatan penganekaragaman pangan, yang meliputi penguatan regulasi, pengarusutamaan produksi dan konsumsi pangan lokal, optimalisasi pemanfaatan lahan, penguatan industri pangan lokal, peningkatan distribusi, peningkatan kesadaran masyarakat akan konsumsi Pangan B2SA, pengembangan teknologi dan sistem insentif, serta penguatan kelembagaan petani.

Materi Terkait: Penganekaragaman konsumsi pangan

Soal 8

Standar mutu produk pangan lokal dalam rangka penganekaragaman pangan diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor ...

A 17 Tahun 2024 B 11 Tahun 2025 C 13 Tahun 2024 D 5 Tahun 2025 E 81 Tahun 2024

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2024 mengatur tentang Standar Mutu Produk Pangan Lokal Dalam Rangka Penganekaragaman Pangan. Peraturan yang ditetapkan pada 13 November 2024 ini mengatur tentang ketentuan umum, jenis pangan, dan standar mutu produk pangan lokal yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan mutu pangan lokal yang dikembangkan dalam program diversifikasi pangan.

Materi Terkait: Perumusan standar keamanan dan mutu pangan

Soal 9

Prinsip keamanan pangan yang paling mendasar untuk mencegah terjadinya keracunan pangan, terutama pada penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG), adalah ...

A Penggunaan suhu rendah B Pengemasan vakum C Sertifikasi halal D Penggunaan bahan pengawet E Penerapan higiene dan sanitasi

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Untuk mencegah risiko keracunan pangan, upaya paling minimal dan mendasar adalah dengan menerapkan higiene dan sanitasi. Penerapan higiene dan sanitasi yang baik pada setiap tahapan pengolahan pangan, mulai dari bahan baku hingga distribusi, menjadi kunci utama keamanan pangan.

Materi Terkait: Pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan

Soal 10

Cadangan Pangan Nasional menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 terdiri atas ...

A Cadangan Pangan Provinsi dan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota B Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Swasta C Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, dan Cadangan Pangan Masyarakat D Cadangan Pangan Pemerintah Pusat dan Cadangan Pangan Masyarakat E Cadangan Pangan Pusat dan Cadangan Pangan Daerah

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Cadangan Pangan Nasional terdiri atas Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Cadangan Pangan Masyarakat. Keempat komponen ini diselenggarakan untuk menjamin ketersediaan pangan dalam kondisi darurat, krisis, dan harga yang fluktuatif.

Materi Terkait: Distribusi dan cadangan pangan

Soal 11

Strategi pengendalian kerawanan pangan yang bersifat preventif dan paling efektif untuk mendeteksi potensi krisis sejak dini adalah ...

A Penyaluran bantuan pangan B Pembangunan infrastruktur distribusi C Operasi pasar murah D Peningkatan produksi pangan E Penguatan sistem peringatan dini

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Penguatan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) merupakan strategi preventif yang paling efektif untuk mendeteksi potensi krisis pangan sejak dini. SKPG yang dikembangkan Badan Pangan Nasional berfungsi untuk memperkirakan situasi kewaspadaan pangan secara tepat waktu maupun sasaran, terutama di wilayah yang rentan rawan pangan. Dengan sistem ini, langkah-langkah pencegahan dan respons kebijakan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.

Materi Terkait: Pengendalian kerawanan pangan

Soal 12

Konsep penganekaragaman konsumsi pangan yang digalakkan pemerintah dikenal dengan istilah ...

A Pangan Lokal B B2SA C Pangan Sehat D Diversifikasi Pangan E Ketahanan Pangan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Penganekaragaman konsumsi pangan yang digalakkan pemerintah dikenal dengan konsep B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman). Konsep ini mendorong masyarakat untuk tidak bergantung pada satu jenis pangan pokok (seperti beras), tetapi mengonsumsi beragam sumber karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral dari pangan lokal yang tersedia. Percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal diatur dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2024.

Materi Terkait: Penganekaragaman konsumsi pangan

Soal 13

Dalam sistem distribusi pangan yang diatur Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2025, pelaku usaha diwajibkan untuk menyampaikan laporan rutin tentang stok dan distribusi melalui ...

A Sistem Informasi Logistik Pangan B Dashboard monitoring pangan C Sistem informasi satu data pangan nasional D Aplikasi e-Distribution Bapanas E Portal Siska Perbadan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan mewajibkan pelaku usaha pangan menyampaikan laporan rutin melalui sistem informasi satu data pangan nasional guna formulasi kebijakan yang adaptif.

Materi Terkait: Distribusi dan cadangan pangan

Soal 14

Pemerintah melakukan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 299 Tahun 2025 karena ...

A Bencana alam yang meluas B Kenaikan impor beras C Kenaikan biaya produksi dan harga GKP D Penurunan produksi beras nasional E Perubahan kebijakan perdagangan internasional

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 299 Tahun 2025 diterbitkan karena HET di tingkat konsumen perlu disesuaikan dengan kenaikan biaya produksi dan harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani. Penyesuaian ini merupakan langkah jangka pendek untuk stabilisasi pasokan.

Materi Terkait: Stabilisasi pasokan dan harga pangan

Soal 15

Indikator prediktif yang paling berpengaruh terhadap akses pangan dalam sistem SKPG, menurut diskusi kajian komprehensif Badan Pangan Nasional, adalah ...

A Distribusi pangan B Harga pangan C Cadangan pangan D Produksi pangan E Luas panen

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Dalam diskusi kajian komprehensif untuk memperkuat SKPG yang diselenggarakan Badan Pangan Nasional, disampaikan bahwa indikator prediktif yang sangat berpengaruh terhadap akses pangan adalah harga pangan. Analisis terhadap pemilihan komoditas sensitif yang berpengaruh terhadap masyarakat difokuskan pada tiga komoditas yaitu beras, minyak goreng, dan telur, yang mewakili kebutuhan energi dan protein masyarakat.

Materi Terkait: Sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi (SKPG)

Soal 16

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, ketersediaan pangan harus menjamin pangan yang tersedia cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan ...

A Berkelanjutan B Halal C Lokal D Terjangkau E Higienis

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Keterjangkauan (affordability) menjadi aspek krusial yang menjamin masyarakat memiliki daya beli untuk memperoleh pangan bergizi.

Materi Terkait: Ketersediaan pangan

Soal 17

Pemerintah daerah membentuk Tim Teknis Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) sebagaimana diatur dalam Keputusan Sekretaris Daerah, dengan tujuan untuk ...

A Melaksanakan operasi pasar langsung B Menentukan harga eceran tertinggi C Menetapkan kebijakan impor pangan D Mengelola cadangan pangan nasional E Mengoordinasikan pelaksanaan SKPG di daerah

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pembentukan Tim Teknis Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) oleh pemerintah daerah, seperti yang diatur dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kota Surakarta Nomor 500.1/84 Tahun 2025, bertujuan untuk mengoordinasikan pelaksanaan SKPG di daerah. Tim teknis ini bertugas melakukan pemantauan, analisis, dan rekomendasi intervensi berdasarkan data dan indikator kerawanan pangan, sehingga respons kebijakan dapat dilakukan secara cepat, terfokus, dan tepat waktu.

Materi Terkait: Sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi (SKPG)

Soal 18

Salah satu strategi nasional dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2024 untuk percepatan penganekaragaman pangan adalah optimalisasi pemanfaatan lahan, termasuk ...

A Lahan perkebunan besar B Lahan pekarangan C Lahan sawah irigasi D Lahan gambut E Lahan hutan produksi

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal menetapkan 8 strategi nasional. Salah satu strateginya adalah optimalisasi pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan. Pemanfaatan lahan pekarangan melalui program pertanian perkotaan (urban farming), pekarangan pangan lestari, dan gerakan menanam menjadi strategi untuk meningkatkan ketersediaan pangan lokal dan mendukung diversifikasi konsumsi pangan di tingkat rumah tangga.

Materi Terkait: Penganekaragaman konsumsi pangan

Soal 19

Pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan dengan pemberian sertifikat Laik Sanitasi Higiene (SLHS) kepada ...

A Kepala sekolah B Pemerintah daerah C Sekolah penerima program D Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) E Kementerian Kesehatan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Dalam rangka menjaga keamanan pangan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah melakukan pengawasan melalui pemberian sertifikat Laik Sanitasi Higiene (SLHS) kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sertifikasi ini memastikan bahwa unit penyedia makan telah memenuhi standar higiene dan sanitasi yang ditetapkan. [cite: 1060]

Materi Terkait: Pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan

Soal 20

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2025 mengatur tentang tata cara pengawasan ketersediaan dan/atau kecukupan ...

A Pangan Industri B Pangan Segar C Pangan Lokal D Pangan Olahan E Pangan Pokok

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 8 Oktober 2025 mengatur tentang Tata Cara Pengawasan Ketersediaan dan/atau Kecukupan Pangan Pokok. Regulasi ini menjadi landasan bagi Badan Pangan Nasional dan instansi terkait dalam melakukan pengawasan terhadap ketersediaan dan kecukupan pangan pokok di seluruh wilayah Indonesia untuk menjamin ketahanan pangan nasional.

Materi Terkait: Ketersediaan pangan

Soal 21

PRO

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, penyelenggaraan pangan dilakukan dengan asas kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan, manfaat, berkelanjutan, kesejahteraan, dan ...

A Keadilan B Kemajemukan C Kekeluargaan D Keterbukaan E Kemitraan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 2 menyebutkan delapan asas penyelenggaraan pangan: kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan, manfaat, keadilan, berkelanjutan, dan kesejahteraan.

Materi Terkait: Ketersediaan pangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 22

PRO

Dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2025, komoditas strategis yang diatur dalam pengelolaan sistem distribusi pangan mencakup minimal 12 komoditas. Berikut yang termasuk komoditas tersebut, kecuali ...

A Cabai dan bawang B Telur dan minyak goreng C Gula konsumsi dan ikan D Kopi dan kakao E Daging ruminansia dan unggas

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 mengatur bahwa pengelolaan sistem distribusi pangan mencakup paling sedikit 12 komoditas strategis, yaitu: beras, jagung, kedelai, cabai, bawang, daging ruminansia dan unggas, telur, minyak goreng, gula konsumsi, dan ikan. Kopi bukan merupakan komoditas yang termasuk dalam 12 komoditas strategis yang diatur dalam regulasi distribusi pangan ini.

Materi Terkait: Distribusi dan cadangan pangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 23

PRO

Pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium yang berbeda-beda di setiap wilayah sesuai Keputusan Kepala Bapanas Nomor 299 Tahun 2025. Berikut wilayah dengan HET tertinggi adalah ...

A Kalimantan dan Sulawesi B Jawa dan Lampung C Sumatera Utara dan Aceh D Bali dan NTB E Maluku dan Papua

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 299 Tahun 2025, HET beras medium tertinggi ditetapkan untuk wilayah Maluku dan Papua, yaitu sebesar Rp 15.500 per kilogram. Penetapan HET yang berbeda antar wilayah mempertimbangkan faktor biaya transportasi, infrastruktur, dan tingkat kesulitan distribusi. Wilayah Maluku dan Papua memiliki HET tertinggi karena karakteristik geografis kepulauan dan jarak tempuh distribusi yang jauh.

Materi Terkait: Stabilisasi pasokan dan harga pangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 24

PRO

Dalam Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG), terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk menentukan status kewaspadaan pangan suatu wilayah. Indikator yang termasuk dalam dimensi akses pangan adalah ...

A Luas panen komoditas strategis B Stok cadangan pangan pemerintah C Asupan energi dan protein D Persentase pengeluaran untuk pangan E Produksi pangan per kapita

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Dalam SKPG, dimensi akses pangan mengukur kemampuan rumah tangga untuk memperoleh pangan. Indikator yang digunakan meliputi persentase pengeluaran untuk pangan, tingkat daya beli masyarakat, dan rasio harga pangan terhadap pendapatan. Persentase pengeluaran untuk pangan yang tinggi mengindikasikan rendahnya ketahanan pangan rumah tangga karena sebagian besar pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan, menyisakan sedikit untuk kebutuhan non-pangan. Indikator lain seperti produksi pangan masuk dimensi ketersediaan, sementara asupan gizi masuk dimensi pemanfaatan.

Materi Terkait: Sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi (SKPG)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 25

PRO

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024, strategi percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal mencakup penguatan dan pengembangan industri pangan lokal, terutama ...

A Koperasi besar B Perusahaan agribisnis skala besar C BUMN pangan D Perusahaan multinasional E UMKM dan industri kecil menengah

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal menetapkan bahwa salah satu strategi nasional adalah penguatan dan pengembangan industri pangan lokal, khususnya UMKM dan/atau industri kecil menengah. Fokus pada UMKM dan industri kecil menengah ini didasarkan pada peran strategis mereka dalam mengolah pangan lokal, menciptakan nilai tambah, menyediakan lapangan kerja, serta mendistribusikan produk pangan olahan berbasis sumber daya lokal ke masyarakat.

Materi Terkait: Penganekaragaman konsumsi pangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 26

PRO

Dalam pengawasan keamanan pangan, bahaya cemaran yang dapat mengakibatkan keracunan pangan paling sering disebabkan oleh faktor ...

A Cemaran bahan tambahan pangan berlebih B Cemaran pestisida C Cemaran benda asing D Cemaran mikrobiologis E Cemaran logam berat

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Penyebab utama keracunan pangan adalah cemaran mikrobiologis yang berasal dari penerapan higiene dan sanitasi yang tidak memadai. Cemaran mikrobiologis seperti bakteri *Salmonella*, *E. coli*, dan *Staphylococcus aureus* dapat berkembang biak pada pangan jika proses pengolahan tidak tepat. [cite: 1084]

Materi Terkait: Pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 27

PRO

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, dalam kondisi darurat pangan, pemerintah dapat melakukan pengadaan pangan melalui mekanisme ...

A Operasi pasar B Penyaluran cadangan pangan C Impor pangan D Bantuan langsung tunai E Distribusi gratis

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur bahwa dalam kondisi darurat pangan (kelangkaan pangan yang mengancam kehidupan masyarakat), pemerintah dapat melakukan pengadaan pangan melalui mekanisme impor. Impor dilakukan sebagai langkah terakhir setelah seluruh upaya pemenuhan dari dalam negeri (produksi dalam negeri, cadangan pangan pemerintah, dan distribusi antar daerah) tidak mencukupi. Mekanisme ini diatur secara ketat untuk melindungi petani dalam negeri sekaligus menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Materi Terkait: Pengendalian kerawanan pangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 28

PRO

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Produk Pangan Lokal bertujuan untuk mendukung program ...

A Kemandirian pangan B Ketahanan pangan C Keamanan pangan D Stabilisasi harga pangan E Penganekaragaman pangan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Produk Pangan Lokal Dalam Rangka Penganekaragaman Pangan diterbitkan untuk mendukung program penganekaragaman pangan. Dengan menetapkan standar mutu produk pangan lokal, regulasi ini bertujuan menjamin keamanan dan mutu pangan lokal yang dikembangkan, sehingga produk pangan lokal dapat bersaing di pasar, diterima masyarakat, dan berkontribusi pada diversifikasi konsumsi pangan nasional yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA).

Materi Terkait: Perumusan standar keamanan dan mutu pangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 29

PRO

Dalam pengelolaan cadangan pangan, pemerintah dapat menyelenggarakan cadangan pangan dalam bentuk ...

A Dana dan infrastruktur penyimpanan B Beras, jagung, dan kedelai C Pangan olahan dan pangan segar D Pangan pokok, pangan lainnya, dan/atau dana E Sertifikat dan surat berharga

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Cadangan pangan pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dapat diselenggarakan dalam bentuk pangan pokok, pangan lainnya, dan/atau dana. Bentuk dana memungkinkan pemerintah memiliki fleksibilitas untuk melakukan pengadaan pangan secara cepat saat dibutuhkan, tanpa harus menyimpan stok fisik dalam jumlah besar yang berisiko mengalami kerusakan atau penurunan mutu. Cadangan dalam bentuk dana ini juga dapat digunakan untuk subsidi, operasi pasar, atau intervensi harga.

Materi Terkait: Distribusi dan cadangan pangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 30

PRO

Indikator yang digunakan dalam SKPG untuk memprediksi potensi kerawanan pangan ke depan (bersifat prediktif) adalah ...

A Luas panen aktual B Prevalensi kekurangan energi C Tingkat konsumsi protein D Harga komoditas dan prakiraan iklim E Persentase pengeluaran pangan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Dalam pengembangan SKPG, indikator prediktif menjadi fokus untuk meningkatkan kemampuan sistem dalam memprediksi potensi kerawanan pangan ke depan. Indikator prediktif yang paling berpengaruh terhadap akses pangan adalah harga pangan, terutama harga komoditas sensitif seperti beras, minyak goreng, dan telur yang mewakili kebutuhan energi dan protein masyarakat. Selain itu, prakiraan iklim dan anomali cuaca juga menjadi indikator prediktif penting karena berdampak pada produksi pertanian. Indikator seperti prevalensi kekurangan energi dan tingkat pengeluaran pangan lebih bersifat indikator outcome atau status terkini.

Materi Terkait: Sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi (SKPG)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 31

PRO

Dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2025, pengelolaan sistem distribusi pangan dilaksanakan melalui 6 pilar. Berikut yang termasuk dalam pilar tersebut, kecuali ...

A Pembinaan dan pemantauan B Ekspor dan impor C Pengawasan dan pengendalian D Pembinaan dan fasilitasi E Fasilitasi dan pemberian insentif

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 menetapkan 6 pilar pengelolaan distribusi pangan, yaitu: (1) pembinaan, (2) pemantauan, (3) pengawasan, (4) pengendalian, (5) fasilitasi, dan (6) pemberian insentif. Pembinaan dilakukan melalui peningkatan kompetensi SDM dan pengembangan jejaring distribusi. Pemantauan dan pengawasan dilakukan secara berkala. Pengendalian mencakup operasi pasar dan pemanfaatan sistem informasi. Fasilitasi meliputi penyediaan infrastruktur logistik. Pemberian insentif diberikan kepada pelaku usaha yang berperan dalam stabilisasi pasokan.

Materi Terkait: Distribusi dan cadangan pangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 32

PRO

Kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan dapat dilakukan melalui operasi pasar. Operasi pasar yang bertujuan menstabilkan harga dengan cara menambah pasokan di pasar saat harga tinggi disebut ...

A Pemberian subsidi pupuk B Asuransi pertanian C Bantuan langsung tunai D Program padat karya E Operasi pasar

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Operasi pasar yang bertujuan menstabilkan harga dengan cara menambah pasokan di pasar saat harga tinggi disebut operasi pasar (market operation) atau intervensi pasar. Pemerintah (biasanya melalui Perum Bulog atau Bapanas) melepas stok cadangan pangan ke pasar dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar untuk menekan kenaikan harga. Sebaliknya, jika harga terlalu rendah sehingga merugikan petani, pemerintah dapat melakukan operasi pembelian (market intervention purchase) untuk menyerap hasil panen petani. Kedua mekanisme ini merupakan instrumen stabilisasi pasokan dan harga pangan.

Materi Terkait: Stabilisasi pasokan dan harga pangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 33

PRO

Dalam pengendalian kerawanan pangan, intervensi kewaspadaan pangan dan gizi dilakukan berdasarkan tingkat kerawanan. Untuk wilayah dengan status rawan pangan kronis, intervensi yang paling tepat adalah ...

A Operasi pasar murah B Penyaluran cadangan pangan C Program pemberdayaan masyarakat berkelanjutan D Pembangunan infrastruktur distribusi E Bantuan pangan darurat

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Intervensi kewaspadaan pangan dan gizi harus disesuaikan dengan penyebab dan karakteristik kerawanan. Untuk wilayah dengan status rawan pangan kronis (berlangsung lama karena faktor struktural seperti kemiskinan, akses terbatas, atau lahan tidak produktif), intervensi yang paling tepat adalah program pemberdayaan masyarakat berkelanjutan. Intervensi ini mencakup peningkatan kapasitas ekonomi, pengembangan mata pencaharian alternatif, pemanfaatan lahan pekarangan, dan peningkatan akses terhadap pangan bergizi secara berkelanjutan. Berbeda dengan intervensi darurat yang bersifat jangka pendek (seperti bansos) untuk kerawanan akut akibat bencana.

Materi Terkait: Intervensi kewaspadaan pangan dan gizi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 34

PRO

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengawasan Ketersediaan dan/atau Kecukupan Pangan Pokok menetapkan bahwa pengawasan dilakukan secara ...

A Insidental dan reaktif B Terpusat dan sektoral C Musiman dan terbatas D Ad hoc dan parsial E Berkala dan berkelanjutan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengawasan Ketersediaan dan/atau Kecukupan Pangan Pokok mengatur bahwa pengawasan ketersediaan dan kecukupan pangan pokok dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Pengawasan berkala mencakup pemantauan rutin dalam periode tertentu, sementara pengawasan berkelanjutan berarti dilakukan secara terus-menerus untuk mendeteksi perubahan situasi dengan cepat. Pendekatan ini memungkinkan respons kebijakan yang adaptif terhadap dinamika ketersediaan pangan pokok di lapangan.

Materi Terkait: Ketersediaan pangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 35

PRO

Penganekaragaman konsumsi pangan tidak hanya bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada beras, tetapi juga untuk ...

A Meningkatkan ekspor pangan B Menurunkan harga pangan C Mengurangi impor pangan D Meningkatkan kualitas gizi masyarakat E Meningkatkan produksi pertanian

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Penganekaragaman konsumsi pangan memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar mengurangi ketergantungan pada beras. Berdasarkan Perpres Nomor 81 Tahun 2024 dan konsep B2SA, diversifikasi pangan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dengan mendorong konsumsi beragam sumber pangan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral secara seimbang. Konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang berkontribusi pada peningkatan status gizi masyarakat dan pencegahan masalah gizi seperti stunting, wasting, dan obesitas.

Materi Terkait: Penganekaragaman konsumsi pangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 36

PRO

Dalam pengawasan keamanan pangan, prinsip Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) diterapkan untuk ...

A Menurunkan biaya produksi B Mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya pada titik kritis C Memperpanjang masa simpan D Meningkatkan nilai gizi E Meningkatkan cita rasa pangan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) merupakan sistem manajemen keamanan pangan yang bersifat preventif. Prinsip HACCP diterapkan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya yang signifikan bagi keamanan pangan pada setiap tahapan rantai pangan, mulai dari bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi. Sistem ini bersifat preventif karena berfokus pada pencegahan bahaya pada titik-titik kritis (Critical Control Points) daripada mengandalkan pengujian produk akhir. Penerapan HACCP menjadi standar internasional dalam menjamin keamanan pangan.

Materi Terkait: Pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 37

PRO

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, yang bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan adalah ...

A Badan Pangan Nasional B Pemerintah Pusat C Pemerintah dan Pemerintah Daerah D Pemerintah Kabupaten/Kota E Pemerintah Provinsi

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 41 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan. Tanggung jawab ini diwujudkan melalui kebijakan distribusi, bantuan pangan, perdagangan, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Keterjangkauan pangan menjadi aspek penting karena ketersediaan pangan yang cukup tidak akan bermakna jika masyarakat tidak memiliki akses ekonomi untuk memperolehnya.

Materi Terkait: Stabilisasi pasokan dan harga pangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 38

PRO

Dalam Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG), peta kerawanan pangan yang dihasilkan dapat digunakan untuk ...

A Menentukan kuota impor pangan B Menghitung produksi pangan nasional C Menentukan prioritas intervensi dan alokasi sumber daya D Menetapkan harga eceran tertinggi E Memprediksi harga pangan global

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Peta SKPG yang dihasilkan dari sistem peringatan dini memiliki fungsi strategis untuk menentukan prioritas intervensi. Peta tersebut menggambarkan wilayah-wilayah berdasarkan tingkat kerawanan pangan, sehingga pemerintah pusat dan daerah dapat mengalokasikan sumber daya (anggaran, bantuan, program) secara tepat sasaran pada wilayah yang paling membutuhkan. Selain itu, SKPG juga membangun kesiapsiagaan sehingga mampu merespons masalah kerawanan pangan yang dapat diprediksi dengan cepat, terfokus, dan tepat waktu. Peta SKPG berbasis web dapat diakses melalui skpg.badanpangan.go.id.

Materi Terkait: Sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi (SKPG)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 39

PRO

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 menetapkan bahwa percepatan penganekaragaman pangan harus memperhatikan ...

A Mekanisasi pertanian B Sistem perdagangan global C Standar internasional D Teknologi modern E Kearifan lokal

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal menyatakan bahwa percepatan penganekaragaman pangan harus memperhatikan kearifan lokal. Kearifan lokal mencakup budaya, tradisi, pengetahuan lokal, dan kebiasaan masyarakat setempat dalam mengonsumsi pangan. Pendekatan berbasis kearifan lokal bertujuan agar program penganekaragaman pangan dapat diterima masyarakat, berkelanjutan, dan tidak bertentangan dengan norma budaya dan agama yang dianut.

Materi Terkait: Penganekaragaman konsumsi pangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 40

PRO

Pengawasan penerapan standar keamanan pangan pada pangan segar asal tumbuhan dilakukan melalui mekanisme ...

A Penerapan HACCP B Pengujian produk akhir C Penerapan Good Agricultural Practices (GAP) D Analisis risiko E Sertifikasi halal

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan (seperti buah, sayur, dan serealia) dilakukan melalui mekanisme penerapan Good Agricultural Practices (GAP) atau Cara Budidaya Pertanian yang Baik (CPB). GAP mencakup standar penggunaan pestisida yang aman, sanitasi lahan, penggunaan air irigasi yang bersih, hingga penanganan pasca panen yang higienis. Penerapan GAP bertujuan untuk mencegah cemaran biologis, kimia (residu pestisida), dan fisik pada pangan segar sejak dari tahap produksi. Sertifikasi GAP menjadi bukti bahwa suatu produk pangan segar dihasilkan dengan cara yang aman dan berkelanjutan.

Materi Terkait: Pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 41

PRO

Dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, pemerintah menetapkan kebijakan harga acuan untuk tingkat petani dan harga eceran tertinggi untuk tingkat konsumen. Kebijakan ini bertujuan untuk ...

A Melindungi konsumen dari harga tinggi B Melindungi petani dari kerugian C Melindungi produsen dan konsumen secara seimbang D Menjamin ketersediaan pasokan E Mengendalikan inflasi

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Kebijakan harga acuan di tingkat petani (Harga Pembelian Pemerintah/HPP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat konsumen merupakan instrumen stabilisasi pasokan dan harga pangan yang bersifat dua sisi. Harga acuan bertujuan melindungi petani dari jatuhnya harga pada saat panen raya dengan menjamin adanya harga minimum yang menguntungkan. Sementara HET bertujuan melindungi konsumen dari lonjakan harga yang tidak wajar dengan menetapkan batas harga maksimum. Kebijakan ini menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen, serta menciptakan kepastian pasar bagi kedua belah pihak.

Materi Terkait: Stabilisasi pasokan dan harga pangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis, bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain, disebut ...

A Keamanan Pangan B Mutu Pangan C Sanitasi Pangan D Kualitas Pangan E Higiene Pangan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 1 angka 8 mendefinisikan Keamanan Pangan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain. [cite: 1153]

Materi Terkait: Pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2025, salah satu poin penting yang ditekankan adalah penguatan peran pelaku usaha pangan dalam ...

A Menjaga keterjangkauan harga dan stabilitas pasokan B Menentukan kebijakan impor pangan C Menetapkan standar mutu pangan D Mengelola cadangan pangan pemerintah E Meningkatkan ekspor pangan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan menekankan penguatan peran pelaku usaha pangan, baik produsen, distributor, maupun pengecer, dalam menjaga keterjangkauan harga dan stabilitas pasokan antarwilayah serta antarwaktu. Pelaku usaha juga didorong untuk menjunjung tinggi prinsip keamanan, mutu, dan nilai gizi pangan, serta kesesuaian produk dengan norma budaya, agama, dan keyakinan masyarakat. Penguatan peran ini menjadi kunci keberhasilan sistem distribusi pangan yang inklusif dan responsif.

Materi Terkait: Distribusi dan cadangan pangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Komitmen Indonesia dalam Nation for Growth (N4G) Summit 2025 di Paris terkait penguatan ketahanan pangan salah satunya adalah ...

A Pembatasan impor pangan B Modernisasi alat pertanian C Penguatan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) D Peningkatan produksi beras nasional E Pengembangan energi alternatif

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Dalam Nation for Growth (N4G) Summit 2025 di Paris, Indonesia menyampaikan komitmen penguatan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG). Komitmen ini bertujuan untuk memastikan bahwa wawasan peringatan dini secara efektif memandu distribusi pangan, alokasi sumber daya, dan respons kebijakan di provinsi yang rentan terhadap iklim dan rawan pangan. Penguatan SKPG sejalan dengan upaya global untuk membangun sistem pangan yang tangguh dan responsif terhadap tantangan perubahan iklim.

Materi Terkait: Sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi (SKPG)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Dalam penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal perlu didukung dengan penguatan kelembagaan ekonomi petani, pembudi daya ikan, dan nelayan. Hal ini merupakan strategi nasional yang diatur dalam ...

A Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 B Keputusan Kepala Bapanas Nomor 299 Tahun 2025 C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 D Peraturan Bapanas Nomor 13 Tahun 2024 E Peraturan Bapanas Nomor 5 Tahun 2025

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Penguatan kelembagaan ekonomi petani, pembudi daya ikan, dan nelayan merupakan salah satu dari 8 strategi nasional percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024. Strategi ini bertujuan untuk memperkuat posisi tawar petani dan nelayan dalam rantai pasok pangan, meningkatkan akses terhadap permodalan, teknologi, dan pasar, serta mendorong pengolahan hasil pertanian dan perikanan menjadi produk pangan lokal yang bernilai tambah.

Materi Terkait: Penganekaragaman konsumsi pangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Dalam pengawasan penerapan standar keamanan pangan pada pangan olahan, produsen wajib mencantumkan informasi pada label kemasan yang meliputi ...

A Informasi nilai gizi B Nama produk dan komposisi bahan C Nama dan alamat produsen D Semua jawaban benar E Tanggal kedaluwarsa dan nomor izin edar

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Produsen pangan olahan wajib mencantumkan informasi pada label kemasan yang meliputi: nama produk, komposisi, berat bersih, nama/alamat produsen, izin edar, tanggal kedaluwarsa, dan gizi. [cite: 1168]

Materi Terkait: Pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Ketersediaan pangan yang cukup dan merata di seluruh wilayah Indonesia menghadapi tantangan geografis sebagai negara kepulauan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan ...

A Kawasan perkotaan B Infrastruktur logistik pangan C Pusat penelitian pangan D Sawah irigasi baru E Kawasan industri pangan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Sebagai negara kepulauan, tantangan utama ketersediaan pangan yang merata adalah disparitas biaya distribusi akibat kondisi geografis. Pembangunan infrastruktur logistik pangan menjadi prioritas utama, termasuk pembangunan cold storage (rantai dingin) untuk pangan segar, gudang penyimpanan, dan konektivitas transportasi antar pulau. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 mengatur fasilitasi infrastruktur logistik seperti kendaraan distribusi, gudang penyimpanan, dan cold storage sebagai bagian dari pilar fasilitasi dalam pengelolaan sistem distribusi pangan.

Materi Terkait: Ketersediaan pangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Dalam intervensi kewaspadaan pangan dan gizi, program pemberian makanan tambahan (PMT) untuk ibu hamil dan balita kurang gizi termasuk dalam intervensi yang bersifat ...

A Promotif B Preventif C Rehabilitatif D Kuratif E Struktural

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil dan balita kurang gizi merupakan intervensi spesifik yang bersifat kuratif (penyembuhan) karena ditujukan untuk menangani kasus kekurangan gizi yang sudah terjadi. Intervensi ini bersifat jangka pendek dan langsung menyasar individu yang mengalami masalah gizi. Berbeda dengan intervensi preventif (pencegahan) seperti edukasi gizi atau promosi konsumsi B2SA, maupun intervensi struktural seperti pembangunan infrastruktur. Dalam konteks kewaspadaan pangan, intervensi kuratif dilakukan ketika sistem peringatan dini telah mengidentifikasi adanya kasus kerawanan pangan dan gizi yang membutuhkan penanganan segera.

Materi Terkait: Intervensi kewaspadaan pangan dan gizi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Produk Pangan Lokal menetapkan standar mutu untuk pangan lokal yang mencakup parameter ...

A Parameter mutu B Parameter keamanan dan mutu C Parameter keamanan, mutu, dan/atau nilai gizi D Parameter keamanan E Parameter nilai gizi

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Produk Pangan Lokal Dalam Rangka Penganekaragaman Pangan menetapkan standar mutu produk pangan lokal yang mencakup parameter keamanan, mutu, dan/atau nilai gizi. Parameter keamanan mencakup batas maksimum cemaran biologis, kimia, dan fisik. Parameter mutu mencakup karakteristik sensorik dan komposisi. Parameter nilai gizi mencakup kandungan zat gizi yang bermanfaat bagi kesehatan. Penetapan standar yang komprehensif ini bertujuan untuk menjamin produk pangan lokal aman dikonsumsi, memiliki mutu yang baik, dan memberikan manfaat gizi yang optimal bagi masyarakat.

Materi Terkait: Perumusan standar keamanan dan mutu pangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Dalam konteks penanganan stunting (kerawanan gizi kronis), koordinasi utama diperlukan antara ...

A Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan Dinas Kelautan B Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, dan Dinas Sosial C Bappeda, Dinas Pendidikan, dan Dinas Koperasi D Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pertanian E Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, dan Dinas Pariwisata

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Penanganan stunting memerlukan koordinasi lintas sektor karena disebabkan oleh faktor multidimensi yang mencakup aspek ketersediaan pangan, akses pangan, pola asuh, dan layanan kesehatan. [cite: 1187]

Materi Terkait: Pengendalian kerawanan pangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh