Kisi-Kisi Resmi PermenPAN-RB 2026

SKB CPNS Analis Kebencanaan

Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Analis Kebencanaan. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.

Instansi Pembina
K/L Terkait
Silabus Materi
1 Jenjang / Sub-bidang
Durasi Ujian
90 Menit CAT BKN
Bank Soal
3,049+ Soal Latihan

Materi Pokok SKB CPNS Analis Kebencanaan

Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Analis Kebencanaan berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.

Analis Kebencanaan Ahli Pertama

Ahli Pertama

Kemampuan Umum

1 Indikator
Konsep Dasar Penanggulangan Bencana

Kemampuan Khusus

24 Indikator
Kesiapsiagaan Bencana
Mitigasi Bencana
Peringatan Dini Bencana
Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan, kerugian, dan sumber daya
Langkah dan tata cara dalam pelaksanaan kaji cepat
Pengkajian informasi awal dalam kaji cepat
Metode dan pengolahan data kaji cepat
Penentuan status keadaan darurat bencana
Peran pemerintah dalam penanggulangan bencana
Analisis penanganan korban dan pengungsi saat status tanggap darurat
Analisis kebutuhan dasar korban dan pengungsi saat status tanggap darurat
Rencana operasi penanganan darurat
Pengendalian operasi/komando penanganan
Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
Pemenuhan kebutuhan dasar
Perlindungan terhadap kelompok rentan
Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital
Fasilitasi penanganan korban dan pengungsi bencana
Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
Pemulihan dan peningkatan fisik pasca bencana
Pemulihan dan peningkatan sosial, ekonomi dan sumber daya alam pasca bencana
Pengelolaan logistik dan peralatan kebencanaan
Optimasi jaringan logistik dan peralatan kebencanaan
Pengurangan risiko bencana

Simulasi Tryout SKB CAT Analis Kebencanaan

Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Kebencanaan, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.

Katalog Semua Tryout
Sedang Disusun Tim Ahli

Tryout CAT SKB Analis Kebencanaan Sedang Disiapkan

Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Analis Kebencanaan berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.

Sistem CAT BKN
Durasi 90 menit & skema CAT resmi
Kisi-Kisi Terbaru
Sesuai materi pokok & tupoksi jabatan
Pembahasan Lengkap
Analisis jawaban & referensi regulasi
Ranking Nasional
Bandingkan skor se-Indonesia
Bank Soal Drill SKB 2026

Akses 3,049 Soal SKB Analis Kebencanaan Lengkap

Drill ratusan soal kompetensi bidang teknis lengkap dengan analisis pembahasan komprehensif untuk memaksimalkan peluang lulus ranking 1 di formasi Anda.

✓ Sesuai Kisi-kisi CAT BKN ✓ Pembahasan Analisis Mendalam ✓ Update Soal Rutin ✓ Akses Aktif 1 Tahun
Harga Spesial
Rp25.000
Sekali bayar • Akses 365 hari
Lihat Bank Soal

Contoh Soal SKB Analis Kebencanaan & Pembahasan

Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.

50 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/50
0%
Soal 1
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam, dan/atau faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Berdasarkan definisi tersebut, manakah yang termasuk dalam kategori bencana nonalam?
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (2), bencana dibagi menjadi tiga kategori: 1) Bencana alam (gempa bumi, tsunami, banjir, dll.); 2) Bencana nonalam (gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit); dan 3) Bencana sosial (konflik sosial dan teror). Kebakaran hutan yang disebabkan oleh kelalaian industri atau kegagalan teknologi dikategorikan sebagai bencana nonalam[cite: 2675].
Materi Terkait: Konsep Dasar Penanggulangan Bencana
Soal 2
Dalam siklus penanggulangan bencana, tahap yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana melalui upaya fisik dan non-fisik sebelum bencana terjadi disebut sebagai...
Kunci Jawaban: B
Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Ini merupakan tahap prabencana.
Materi Terkait: Mitigasi Bencana
Soal 3
Sistem peringatan dini yang efektif harus mencakup empat komponen utama. Manakah di bawah ini yang bukan merupakan komponen tersebut?
Kunci Jawaban: C
Menurut UNISDR, komponen sistem peringatan dini adalah: (1) pengetahuan risiko bencana, (2) pemantauan dan layanan peringatan, (3) diseminasi dan komunikasi informasi, (4) kesiapsiagaan dan kapasitas respons. Pencarian dan penyelamatan adalah bagian dari respons darurat, bukan komponen peringatan dini.
Materi Terkait: Peringatan Dini Bencana
Soal 4
Dalam pelaksanaan kaji cepat (rapid assessment) pascabencana, informasi awal yang paling krusial untuk dikumpulkan dalam 24 jam pertama adalah...
Kunci Jawaban: E
Informasi awal dalam kaji cepat difokuskan pada jumlah korban jiwa, kerusakan akses jalan, dan wilayah yang terisolasi karena data ini diperlukan segera untuk menentukan skala respons, membuka akses logistik, dan menyelamatkan korban. Data detail kerusakan bangunan dan kerugian ekonomi dikumpulkan pada tahap selanjutnya.
Materi Terkait: Pengkajian informasi awal dalam kaji cepat
Soal 5
Status keadaan darurat bencana di suatu daerah ditetapkan oleh...
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 7 ayat (1) dan PP No. 21 Tahun 2008, penetapan status keadaan darurat bencana dilakukan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat kabupaten/kota, Gubernur untuk tingkat provinsi, dan Presiden untuk tingkat nasional, sesuai dengan skala dan dampak bencana.
Materi Terkait: Penentuan status keadaan darurat bencana
Soal 6
Dalam manajemen penanganan darurat, prinsip yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan yang sama tanpa diskriminasi, dengan prioritas utama diberikan kepada kelompok rentan, merupakan prinsip...
Kunci Jawaban: E
Prinsip kemanusiaan (humanity) dalam penanggulangan bencana menekankan pada upaya menyelamatkan nyawa manusia, mengurangi penderitaan, dan menjunjung tinggi martabat manusia. Kelompok rentan (lansia, anak-anak, disabilitas, ibu hamil) mendapatkan prioritas sesuai dengan prinsip ini.
Materi Terkait: Analisis penanganan korban dan pengungsi saat status tanggap darurat
Soal 7
Kebutuhan dasar minimal yang harus dipenuhi bagi para pengungsi saat masa tanggap darurat, sesuai dengan standar Sphere Project, meliputi hal-hal berikut, KECUALI...
Kunci Jawaban: B
Standar Sphere Project (Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response) mencakup empat bidang utama: (1) Air, sanitasi, dan higiene (WASH), (2) Pangan dan gizi, (3) Tempat tinggal dan permukiman, (4) Kesehatan. Pembangunan rumah permanen merupakan bagian dari rekonstruksi pascabencana, bukan kebutuhan dasar saat tanggap darurat.
Materi Terkait: Analisis kebutuhan dasar korban dan pengungsi saat status tanggap darurat
Soal 8
Dalam rencana operasi penanganan darurat, sistem komando yang digunakan di Indonesia untuk mengintegrasikan berbagai instansi dan organisasi dalam satu kesatuan komando sesuai regulasi BNPB disebut...
Kunci Jawaban: C
Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) adalah sistem manajemen penanganan darurat yang digunakan untuk mengintegrasikan fasilitas, peralatan, personel, prosedur, dan komunikasi dalam satu struktur organisasi sesuai Peraturan BNPB Nomor 3 Tahun 2016[cite: 2694, 2695]. Penggunaan akronim SKPDB sangat penting untuk membedakannya secara administratif dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)[cite: 2696].
Materi Terkait: Pengendalian operasi/komando penanganan
Soal 9
Dalam proses evakuasi korban bencana, prinsip utama yang harus diterapkan oleh tim SAR gabungan adalah...
Kunci Jawaban: D
Prinsip utama dalam evakuasi adalah 'utamakan keselamatan penyelamat' karena penyelamat yang cedera akan menambah beban korban dan mengurangi kapasitas operasi. Setelah memastikan keselamatan tim, langkah selanjutnya adalah menyelamatkan korban dengan prioritas pada korban dengan kondisi paling kritis.
Materi Terkait: Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
Soal 10
Kelompok rentan dalam penanggulangan bencana, berdasarkan Perka BNPB No. 2 Tahun 2012, didefinisikan sebagai kelompok yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi. Siapa saja yang termasuk dalam kelompok rentan?
Kunci Jawaban: C
Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana mengklasifikasikan kelompok rentan meliputi: anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil dan menyusui, serta masyarakat yang termarjinalkan secara sosial dan ekonomi.
Materi Terkait: Perlindungan terhadap kelompok rentan
Soal 11
Pemulihan segera prasarana dan sarana vital pascabencana difokuskan pada...
Kunci Jawaban: B
Pemulihan dengan segera (early recovery) difokuskan pada pemulihan prasarana dan sarana vital yang mendukung fungsi dasar masyarakat dan pemerintahan, seperti akses jalan utama, air bersih, listrik, dan komunikasi. Pembangunan kembali fasilitas publik secara permanen termasuk dalam tahap rekonstruksi.
Materi Terkait: Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital
Soal 12
Tahap rehabilitasi pascabencana bertujuan untuk memulihkan pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai dengan sasaran utama...
Kunci Jawaban: B
Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama normalisasi kondisi masyarakat dan layanan dasar[cite: 2706]. Pembangunan kembali infrastruktur secara permanen dengan standar yang lebih baik termasuk dalam tahap rekonstruksi, bukan rehabilitasi[cite: 2706].
Materi Terkait: Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
Soal 13
Pemulihan sosial pascabencana mencakup upaya untuk...
Kunci Jawaban: B
Pemulihan sosial berfokus pada aspek non-fisik, yaitu pemulihan kehidupan masyarakat, termasuk trauma healing (psikososial), pemulihan jaringan sosial yang rusak, dan pemberdayaan masyarakat agar dapat kembali berfungsi normal dalam kehidupan bermasyarakat.
Materi Terkait: Pemulihan dan peningkatan sosial, ekonomi dan sumber daya alam pasca bencana
Soal 14
Dalam pengelolaan logistik kebencanaan, prinsip yang memastikan bahwa barang bantuan sampai tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas disebut prinsip...
Kunci Jawaban: B
Prinsip 4T (Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Kualitas) adalah prinsip dasar dalam manajemen logistik dan distribusi bantuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi bantuan serta menghindari penumpukan atau kekurangan di lokasi bencana.
Materi Terkait: Pengelolaan logistik dan peralatan kebencanaan
Soal 15
Optimasi jaringan logistik kebencanaan bertujuan untuk...
Kunci Jawaban: D
Optimasi jaringan logistik bertujuan untuk mengefisienkan dan mempercepat aliran bantuan dari sumber (gudang pusat/provinsi) ke titik-titik kebutuhan (lokasi pengungsi) dengan mempertimbangkan kondisi geografis, infrastruktur, dan waktu tempuh, sehingga mengurangi waktu tunggu (lead time) penerimaan bantuan.
Materi Terkait: Optimasi jaringan logistik dan peralatan kebencanaan
Soal 16
Pengurangan Risiko Bencana (PRB) berbasis masyarakat menekankan pada...
Kunci Jawaban: B
PRB berbasis masyarakat (Community Based Disaster Risk Reduction/CBDRR) adalah pendekatan yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengidentifikasi risiko, merencanakan, dan melaksanakan upaya pengurangan risiko karena merekalah yang paling rentan dan pertama kali merasakan dampak bencana.
Materi Terkait: Pengurangan risiko bencana
Soal 17
Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang BPBD, BPBD merupakan lembaga yang...
Kunci Jawaban: A
Perpres No. 8 Tahun 2008 mengatur bahwa BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) adalah lembaga pemerintah daerah yang dibentuk untuk melaksanakan penanggulangan bencana di daerah dengan status sebagai badan, bukan bagian dari dinas, yang dipimpin oleh kepala pelaksana yang diangkat oleh kepala daerah.
Materi Terkait: Peran pemerintah dalam penanggulangan bencana
Soal 18
Dalam metode pengolahan data kaji cepat, data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan korban dan saksi mata di lapangan termasuk dalam jenis data...
Kunci Jawaban: B
Dalam metodologi kaji cepat, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan, seperti wawancara, observasi, dan survei langsung. Data sekunder diperoleh dari dokumen atau instansi terkait (seperti data kependudukan, peta).
Materi Terkait: Metode dan pengolahan data kaji cepat
Soal 19
Rencana Kontijensi (Contingency Plan) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat...
Kunci Jawaban: A
Rencana Kontijensi adalah dokumen perencanaan untuk menghadapi situasi darurat yang diperkirakan akan terjadi (berdasarkan analisis ancaman dan risiko), sehingga bersifat antisipatif dan proaktif. Berbeda dengan rencana operasi yang bersifat reaktif terhadap kejadian yang sudah terjadi.
Materi Terkait: Kesiapsiagaan Bencana
Soal 20
Dalam melakukan fasilitasi penanganan korban dan pengungsi, peran utama pemerintah daerah adalah...
Kunci Jawaban: A
Peran utama pemerintah daerah dalam fasilitasi adalah koordinasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, dan pengelolaan pengungsi. Pemerintah tidak semata-mata menjadi pelaksana tunggal (bisa bekerjasama dengan organisasi kemanusiaan), tetapi memiliki tanggung jawab koordinasi dan penjaminan hak korban.
Materi Terkait: Fasilitasi penanganan korban dan pengungsi bencana
Soal 21
PRO
Berdasarkan Peraturan BNPB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data dan Informasi Kebencanaan, data yang dikumpulkan dalam waktu 24 jam pertama pascabencana yang mencakup informasi korban dan kerusakan signifikan disebut...
Kunci Jawaban: A
Menurut Peraturan BNPB Nomor 8 Tahun 2021, data bencana dikategorikan menjadi Data Awal (Dawal) yang dikumpulkan dalam 24 jam pertama, Data Cepat (Dacep) dalam 3 hari pertama, dan Data Detail pada tahap selanjutnya[cite: 2728]. Data awal sangat krusial sebagai dasar pertimbangan penetapan status keadaan darurat bencana[cite: 2729].
Materi Terkait: Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan, kerugian, dan sumber daya

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 22
PRO
Dalam metodologi kaji cepat, teknik 'purposive sampling' digunakan untuk memilih informan kunci. Tujuan utama penggunaan teknik ini adalah...
Kunci Jawaban: D
Purposive sampling adalah teknik pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu (misalnya kepala desa, tokoh masyarakat, petugas kesehatan) karena mereka dianggap memiliki pengetahuan mendalam tentang situasi di lokasi bencana, sehingga informasi yang diperoleh lebih akurat dan relevan untuk kaji cepat.
Materi Terkait: Metode dan pengolahan data kaji cepat

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 23
PRO
Penetapan status darurat bencana memiliki konsekuensi hukum dan operasional. Salah satu konsekuensi utama setelah status darurat ditetapkan adalah...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan UU No. 24/2007 Pasal 52, setelah status darurat ditetapkan, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan mobilisasi sumber daya, termasuk dana, peralatan, dan personel, serta melakukan komando untuk penanganan darurat, termasuk mengatur lalu lintas, evakuasi, dan penggunaan aset publik.
Materi Terkait: Penentuan status keadaan darurat bencana

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 24
PRO
Berdasarkan Peraturan BNPB Nomor 14 Tahun 2018 tentang Manajemen Posko Penanggulangan Bencana, struktur organisasi Posko Utama (Posko Induk) dalam sistem komando penanganan darurat terdiri dari unsur...
Kunci Jawaban: D
Peraturan BNPB Nomor 14 Tahun 2018 mengatur struktur Posko Penanggulangan Bencana yang terdiri dari Komandan Posko (Danposko), Unsur Komando (operasi), Unsur Perencanaan, Unsur Logistik, dan Unsur Administrasi & Keuangan. Struktur ini merupakan adaptasi dari Incident Command System (ICS).
Materi Terkait: Pengendalian operasi/komando penanganan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 25
PRO
Dalam penanganan korban bencana, penerapan sistem triage (pemilahan) di lokasi kejadian bertujuan untuk...
Kunci Jawaban: B
Triage adalah proses pemilahan korban berdasarkan tingkat keparahan cedera dan peluang hidup untuk menentukan prioritas penanganan dan evakuasi. Hal ini penting ketika sumber daya medis terbatas (bencana massal) untuk memaksimalkan jumlah korban yang dapat diselamatkan.
Materi Terkait: Analisis penanganan korban dan pengungsi saat status tanggap darurat

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 26
PRO
Analisis kebutuhan dasar (rapid needs assessment) saat tanggap darurat harus mempertimbangkan aspek 'access'. Apa yang dimaksud dengan 'access' dalam konteks ini?
Kunci Jawaban: D
Dalam asesmen kebutuhan, 'access' merujuk pada kemampuan untuk menjangkau korban dan lokasi pengungsian. Ini mencakup kondisi infrastruktur jalan, jembatan, faktor keamanan, dan hambatan geografis. Jika akses terhambat, strategi distribusi bantuan harus disesuaikan (misalnya menggunakan helikopter atau drop point).
Materi Terkait: Analisis kebutuhan dasar korban dan pengungsi saat status tanggap darurat

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 27
PRO
Dalam proses perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, prinsip 'Build Back Better' (BBB) yang digaungkan oleh PBB dan BNPB menekankan pada...
Kunci Jawaban: B
Prinsip 'Build Back Better' adalah pendekatan pemulihan pascabencana yang tidak hanya mengembalikan kondisi seperti semula, tetapi membangun kembali dengan standar yang lebih baik dan lebih tahan terhadap bencana di masa depan, serta meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.
Materi Terkait: Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 28
PRO
Pemulihan ekonomi pascabencana dapat dilakukan melalui stimulasi kegiatan produktif. Contoh intervensi yang tepat untuk pemulihan ekonomi masyarakat terdampak adalah...
Kunci Jawaban: A
Pemulihan ekonomi pascabencana fokus pada pemulihan mata pencaharian (livelihood). Pemberian bantuan modal usaha (hibah bergulir), pelatihan keterampilan, dan pembukaan akses pasar merupakan intervensi yang tepat untuk menggerakkan kembali roda ekonomi masyarakat. Bantuan tunai langsung (BLT) lebih bersifat perlindungan sosial jangka pendek, bukan stimulasi produktif jangka panjang.
Materi Terkait: Pemulihan dan peningkatan sosial, ekonomi dan sumber daya alam pasca bencana

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 29
PRO
Dalam pengelolaan logistik kebencanaan, sistem 'push system' dan 'pull system' membedakan cara distribusi. 'Push system' biasanya diterapkan pada fase...
Kunci Jawaban: A
Push system adalah sistem distribusi di mana bantuan dikirim berdasarkan prediksi kebutuhan tanpa menunggu permintaan spesifik dari lapangan. Ini sangat krusial pada fase tanggap darurat (24-72 jam pertama) ketika kebutuhan mendesak dan komunikasi mungkin terputus. Pull system lebih diterapkan pada fase stabilisasi dimana kebutuhan sudah teridentifikasi jelas.
Materi Terkait: Pengelolaan logistik dan peralatan kebencanaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 30
PRO
Optimasi jaringan logistik dapat menggunakan pendekatan 'humanitarian logistics' yang memanfaatkan konsep 'last mile delivery'. Tantangan utama dalam 'last mile delivery' pada bencana adalah...
Kunci Jawaban: B
Last mile delivery adalah tahap akhir distribusi bantuan dari gudang lapangan hingga ke tangan penerima manfaat (korban). Tantangan utamanya adalah infrastruktur yang rusak (jalan putus, jembatan hancur) dan lokasi pengungsi yang terpencar atau terisolasi, yang memerlukan moda transportasi khusus (perahu, helikopter, dll) serta koordinasi yang presisi.
Materi Terkait: Optimasi jaringan logistik dan peralatan kebencanaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 31
PRO
Konsep Pengurangan Risiko Bencana (PRB) berbeda dengan manajemen bencana tradisional yang cenderung reaktif. PRB menekankan pada...
Kunci Jawaban: D
PRB adalah pendekatan proaktif yang berfokus pada pengurangan risiko (ancaman, kerentanan, kapasitas) sebelum bencana terjadi. Manajemen bencana tradisional seringkali lebih fokus pada respons dan pemulihan setelah bencana terjadi (reaktif).
Materi Terkait: Pengurangan risiko bencana

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 32
PRO
Dalam melakukan pengkajian cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan, penggunaan teknologi 'Citizen Science' (pelaporan warga) dapat menjadi metode yang efektif. Kelemahan utama dari metode ini adalah...
Kunci Jawaban: A
Citizen science (pelaporan warga melalui media sosial, aplikasi) dapat menghasilkan data yang cepat dan banyak, namun kelemahannya adalah potensi bias informasi (subjektif), hoaks, data yang tidak terverifikasi (validitas rendah), dan duplikasi data. Data ini harus diverifikasi oleh petugas di lapangan untuk memastikan akurasinya.
Materi Terkait: Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan, kerugian, dan sumber daya

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 33
PRO
Berdasarkan Peraturan BNPB Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pengkajian Kerusakan dan Kerugian Pascabencana, metode yang digunakan untuk menghitung kerusakan fisik (bangunan, infrastruktur) adalah dengan menghitung...
Kunci Jawaban: A
Peraturan BNPB Nomor 6 Tahun 2021 menjelaskan bahwa kerusakan (damage) dihitung berdasarkan nilai biaya untuk mengganti atau memperbaiki aset fisik yang rusak (replacement cost) sesuai dengan harga satuan standar daerah. Sedangkan kerugian ekonomi (loss) dihitung berdasarkan perubahan arus ekonomi seperti penurunan pendapatan atau peningkatan biaya operasional.
Materi Terkait: Langkah dan tata cara dalam pelaksanaan kaji cepat

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 34
PRO
Informasi awal dalam kaji cepat yang menjadi indikator kunci untuk menentukan skala bencana (darurat kabupaten, provinsi, atau nasional) adalah...
Kunci Jawaban: A
Skala bencana ditentukan berdasarkan parameter: jumlah korban meninggal, jumlah pengungsi, kerusakan infrastruktur vital, dan luas wilayah terdampak. Jika kapasitas daerah tidak mampu menangani, maka status darurat dinaikkan ke tingkat provinsi atau nasional. Parameter ini tercantum dalam Perka BNPB tentang Penetapan Status Darurat Bencana.
Materi Terkait: Pengkajian informasi awal dalam kaji cepat

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 35
PRO
Dalam pelaksanaan kaji cepat, tim sering menggunakan metode 'Rapid Rural Appraisal (RRA)' atau 'Participatory Rural Appraisal (PRA)'. Perbedaan utama antara RRA dan PRA adalah...
Kunci Jawaban: A
RRA cenderung lebih bersifat ekstraktif, di mana tim ahli (eksternal) menggali informasi dari masyarakat. PRA lebih menekankan pada pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam memetakan masalah dan potensi mereka sendiri (facilitative). PRA menghasilkan rasa kepemilikan data yang lebih tinggi.
Materi Terkait: Metode dan pengolahan data kaji cepat

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 36
PRO
Peran pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana sesuai UU No. 24 Tahun 2007 mencakup kewenangan...
Kunci Jawaban: B
Pasal 6 UU 24/2007 menyebutkan kewenangan pemerintah pusat mencakup penetapan kebijakan nasional, pemberian bantuan kompensasi, pengelolaan bantuan internasional, dan penetapan status darurat bencana tingkat nasional. Pengelolaan dana darurat di daerah adalah kewenangan daerah, meskipun pusat bisa memberikan bantuan dana siap pakai (DSP).
Materi Terkait: Peran pemerintah dalam penanggulangan bencana

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 37
PRO
Perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi bencana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012. Salah satu bentuk perlindungan yang wajib disediakan di pengungsian adalah...
Kunci Jawaban: B
Permensos No. 13/2012 tentang Penanganan Anak Korban Bencana mengatur bahwa di setiap lokasi pengungsian harus disediakan ruang ramah anak (RRA) atau tempat bermain anak yang aman untuk memberikan perlindungan, psikososial, dan pemulihan trauma bagi anak-anak, serta mencegah kekerasan dan eksploitasi.
Materi Terkait: Perlindungan terhadap kelompok rentan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 38
PRO
Dalam pemulihan segera prasarana vital pascabencana, prioritas utama perbaikan infrastruktur harus difokuskan pada aset-aset yang...
Kunci Jawaban: A
Pemulihan segera (early recovery) memprioritaskan perbaikan aset-aset yang memiliki fungsi vital dan kritis terhadap kehidupan masyarakat serta keberlanjutan operasi penanganan darurat, seperti akses jalan utama (logistik), pembangkit listrik, dan sistem air bersih. Aset publik yang bersifat administratif atau tidak vital dapat dilakukan pada tahap rekonstruksi.
Materi Terkait: Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 39
PRO
Dalam fasilitasi penanganan korban dan pengungsi, hak dasar yang ditekankan dalam standar kemanusiaan internasional (Sphere Project) untuk menjamin martabat pengungsi adalah...
Kunci Jawaban: E
Standar Sphere menekankan pentingnya perlindungan martabat (dignity) dan privasi dalam pengelolaan pengungsian. Hal ini mencakup penyediaan tempat tinggal yang layak, keamanan bagi kelompok rentan, serta fasilitas sanitasi yang terpisah dan aman bagi pria dan wanita guna mencegah risiko kekerasan seksual dan menjaga harga diri pengungsi.
Materi Terkait: Fasilitasi penanganan korban dan pengungsi bencana

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 40
PRO
Dalam perencanaan rekonstruksi pasca bencana, analisis tata ruang yang didasarkan pada peta risiko bencana menjadi sangat krusial untuk menentukan...
Kunci Jawaban: C
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berbasis risiko bencana digunakan untuk menentukan lokasi permukiman kembali (relokasi) bagi korban yang rumahnya berada di zona rawan bencana tinggi. Ini merupakan kebijakan penting untuk menghindari terulangnya korban di masa depan. Rekonstruksi tidak boleh dilakukan di lokasi yang sama jika tingkat risikonya tidak dapat diturunkan.
Materi Terkait: Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 41
PRO
Pemulihan dan peningkatan sumber daya alam pascabencana dapat dilakukan melalui pendekatan berbasis ekosistem (Eco-DRR). Contoh penerapan pendekatan ini adalah...
Kunci Jawaban: B
Eco-DRR (Ecosystem-based Disaster Risk Reduction) adalah penggunaan jasa ekosistem untuk mengurangi risiko bencana. Rehabilitasi hutan mangrove di pesisir merupakan contoh nyata karena mangrove berfungsi sebagai penahan abrasi dan tsunami (peningkatan sumber daya alam sekaligus mitigasi). Membangun tembok laut adalah pendekatan struktural, bukan berbasis ekosistem.
Materi Terkait: Pemulihan dan peningkatan sosial, ekonomi dan sumber daya alam pasca bencana

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 42
PRO
Kesiapsiagaan bencana didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui...
Kunci Jawaban: E
Sesuai UU 24/2007 Pasal 1 ayat (8), kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Ini mencakup perencanaan kontijensi, penyiapan sumber daya, pelatihan, gladi, dan sistem peringatan dini.
Materi Terkait: Kesiapsiagaan Bencana

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 43
PRO
Sistem peringatan dini (early warning system) yang efektif harus bersifat 'end to end' dan 'people centered'. Maksud dari 'people centered' adalah...
Kunci Jawaban: A
Sistem peringatan dini yang berpusat pada masyarakat (people centered) berarti sistem tersebut dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan, kapasitas, dan partisipasi masyarakat yang akan menerima peringatan. Ini mencakup pemahaman bagaimana masyarakat menerima informasi, apakah mereka dapat bertindak berdasarkan informasi tersebut, dan adanya mekanisme umpan balik.
Materi Terkait: Peringatan Dini Bencana

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 44
PRO
Dalam kajian risiko bencana yang menjadi dasar mitigasi, analisis kerentanan (vulnerability) tidak hanya mencakup kerentanan fisik, tetapi juga kerentanan...
Kunci Jawaban: E
Dalam kerangka kerja PRB, kerentanan (vulnerability) mencakup berbagai dimensi: fisik (infrastruktur), sosial (struktur masyarakat, gender), ekonomi (mata pencaharian), dan lingkungan (degradasi ekologi). Kerentanan sosial dan ekonomi seringkali menjadi faktor utama yang menentukan tingkat risiko suatu komunitas terhadap bencana.
Materi Terkait: Mitigasi Bencana

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 45
PRO
Langkah awal yang harus dilakukan dalam pelaksanaan kaji cepat (rapid assessment) setelah tim tiba di lokasi bencana adalah...
Kunci Jawaban: A
Sebelum melakukan pengumpulan data, langkah prioritas adalah memastikan keselamatan tim sendiri. Tim tidak boleh memasuki area yang masih berbahaya (zona merah). Setelah itu, lakukan koordinasi dengan otoritas lokal (BPBD, aparat desa) untuk mendapatkan gambaran awal dan ijin operasional.
Materi Terkait: Langkah dan tata cara dalam pelaksanaan kaji cepat

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 46
PRO
Konsep Dasar Penanggulangan Bencana di Indonesia menganut paradigma yang bergeser dari 'responsif' ke 'preventif'. Implementasi dari paradigma preventif yang paling strategis adalah...
Kunci Jawaban: B
Pergeseran paradigma dari responsif (fokus tanggap darurat) ke preventif (fokus pengurangan risiko) diimplementasikan secara strategis melalui pengarusutamaan (mainstreaming) pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan pembangunan, terutama perencanaan tata ruang dan pembangunan infrastruktur, sehingga risiko dapat dikurangi sebelum bencana terjadi.
Materi Terkait: Konsep Dasar Penanggulangan Bencana

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 47
PRO
Dalam pelaksanaan evakuasi, dikenal istilah 'evakuasi mandiri' dan 'evakuasi terstruktur'. Evakuasi mandiri sangat efektif jika...
Kunci Jawaban: B
Evakuasi mandiri adalah evakuasi yang dilakukan oleh masyarakat sendiri tanpa menunggu instruksi dari otoritas. Ini sangat efektif jika masyarakat memiliki kapasitas, pengetahuan (literasi kebencanaan), dan jalur evakuasi yang jelas. Untuk bencana dengan waktu singkat seperti tsunami, evakuasi mandiri adalah kunci keselamatan karena waktu respons sangat terbatas.
Materi Terkait: Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 48
PRO
Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, khususnya kebutuhan air bersih, memiliki standar minimal menurut Sphere Project. Berapa liter air bersih per orang per hari yang direkomendasikan untuk konsumsi, memasak, dan kebersihan dasar dalam situasi darurat?
Kunci Jawaban: E
Standar Sphere menetapkan bahwa setiap orang berhak atas minimal 15 liter air per hari untuk konsumsi, memasak, dan kebersihan dasar. Jumlah ini merupakan standar minimum untuk menjamin kelangsungan hidup dan martabat dalam situasi darurat.
Materi Terkait: Pemenuhan kebutuhan dasar

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 49
PRO
Dalam pengelolaan logistik, analisis kebutuhan pangan menggunakan metode 'Food Consumption Score' (FCS) bertujuan untuk...
Kunci Jawaban: E
Food Consumption Score (FCS) adalah indeks komposit yang mengukur keragaman dan frekuensi konsumsi pangan suatu rumah tangga. Ini digunakan untuk mengidentifikasi apakah rumah tangga memiliki konsumsi pangan yang 'buruk', 'batas', atau 'baik', sehingga dapat menentukan intervensi bantuan pangan yang tepat sasaran (misalnya bantuan pangan untuk kelompok dengan skor rendah).
Materi Terkait: Pengelolaan logistik dan peralatan kebencanaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 50
PRO
Rencana operasi penanganan darurat harus disusun berdasarkan skenario bencana. Komponen kunci dalam rencana operasi yang berfungsi sebagai 'blueprint' alokasi sumber daya dan penentuan tindakan adalah...
Kunci Jawaban: C
Prosedur Tetap (Protap) atau Standard Operating Procedure (SOP) merupakan komponen kunci dalam rencana operasi. Protap memberikan panduan langkah demi langkah tentang 'siapa melakukan apa, kapan, dan bagaimana' dalam situasi darurat, sehingga memastikan respons yang terkoordinasi dan efisien sesuai dengan skenario yang direncanakan.
Materi Terkait: Rencana operasi penanganan darurat

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Dasar Hukum & Regulasi Jabatan

Informasi mengenai jabatan Analis Kebencanaan pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.

PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Dasar Acuan Sah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 87 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan
Dasar Acuan Sah
Surat Menteri PANRB Nomor B/5457/M.SM.01.00/2024
Dasar Acuan Sah

Tips & Strategi Lolos SKB Analis Kebencanaan

Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Analis Kebencanaan semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.

1

Kuasai Regulasi Pokok

Minimal 20-30% soal SKB menguji pemahaman peraturan perundangan dan tusi instansi pembina.

2

Simulasi Berbasis Studi Kasus

Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.

3

Manajemen Waktu CAT

Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.

4

Evaluasi Melalui Tryout Rutin

Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.

Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Kebencanaan, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.

Pertanyaan Seputar SKB Analis Kebencanaan

Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.

Materi SKB CPNS Analis Kebencanaan menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.

Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait

Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.