SKB CPNS Syahbandar di Pelabuhan Perikanan 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Syahbandar di Pelabuhan Perikanan. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
Soal 1
Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009, siapa yang memiliki kewenangan penuh untuk mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi kapal perikanan di pelabuhan perikanan?
A. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
B. Kepala Dinas Perikanan setempat
C. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan
D. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
E. Petugas Polisi Perairan
Jawaban: D
Menurut Pasal 42 UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009, setiap kapal perikanan yang akan berlayar memancing ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki SPB yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
Soal 2
Salah satu dokumen yang harus diverifikasi oleh Syahbandar sebelum keberangkatan kapal adalah SIPI. Apa kepanjangan dari SIPI?
A. Surat Izin Penangkapan Ikan
B. Surat Izin Pengolahan Ikan
C. Surat Izin Pemasaran Ikan
D. Surat Izin Pengangkutan Ikan
E. Surat Izin Pemanfaatan Ikan
Jawaban: A
SIPI adalah singkatan dari Surat Izin Penangkapan Ikan, yaitu izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari SIUP.
Soal 3
Dalam nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK, sikap seorang Syahbandar yang menolak gratifikasi dari pemilik kapal saat pengurusan SPB mencerminkan nilai...
A. Kompeten
B. Harmonis
C. Kolaboratif
D. Akuntabel
E. Adaptif
Jawaban: D
Nilai Akuntabel mencakup integritas tinggi, termasuk kejujuran dan penolakan terhadap korupsi, kolusi, serta nepotisme (anti gratifikasi).
Soal 4
Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, aspek apa yang menjadi fokus utama dalam pemeriksaan kelaiklautan kapal oleh Syahbandar?
A. Warna cat lambung kapal
B. Jumlah muatan pakan ikan
C. Keselamatan maritim dan perlindungan lingkungan maritim
D. Kedekatan pemilik kapal dengan pejabat pelabuhan
E. Harga jual ikan di pasar
Jawaban: C
UU No. 17 Tahun 2008 Pasal 117 menekankan bahwa kelaiklautan kapal merupakan keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, serta manajemen keamanan kapal.
Soal 5
Pengawasan Vessel Monitoring System (VMS) bertujuan untuk memantau pergerakan kapal perikanan secara real-time. Manfaat utama bagi Syahbandar adalah...
A. Mengatur jadwal makan para kru kapal
B. Menghitung total pajak yang harus dibayar
C. Mempromosikan pelabuhan ke investor asing
D. Menentukan jenis ikan yang laku di pasar internasional
E. Memastikan kapal beroperasi di wilayah yang sesuai izin dan tidak melakukan IUU fishing
Jawaban: E
VMS digunakan sebagai alat pemantauan kepatuhan kapal terhadap daerah penangkapan ikan yang diizinkan dan untuk mendeteksi indikasi aktivitas ilegal (IUU Fishing).
Soal 6
Kapal yang membawa hasil tangkapan dari tengah laut menuju pelabuhan tanpa melakukan penangkapan sendiri wajib memiliki dokumen izin berupa...
A. SHTI
B. TDKP
C. SIPI
D. SIKPI
E. SIUP
Jawaban: D
SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan.
Soal 7
Dalam manajemen ketertiban di wilayah kerja pelabuhan perikanan, Syahbandar harus memastikan bahwa...
A. Dermaga digunakan untuk menjemur pakaian kru kapal
B. Kapal asing bebas masuk tanpa izin
C. Semua pedagang kaki lima boleh berjualan di dermaga
D. Alur pelayaran bebas dari hambatan dan kapal bersandar sesuai zonasi
E. Kapal boleh membuang oli bekas ke perairan pelabuhan
Jawaban: D
Manajemen ketertiban mencakup pengaturan alur keluar masuk kapal, penambatan kapal sesuai zonasi, dan pemastian operasional pelabuhan berjalan lancar tanpa gangguan fisik.
Soal 8
Logbook penangkapan ikan yang wajib diisi oleh nahkoda kapal perikanan berfungsi untuk...
A. Mengetahui daftar belanja kru kapal
B. Menghitung kecepatan angin secara manual
C. Data statistik hasil tangkapan dan verifikasi ketertelusuran ikan
D. Mencatat harian cuaca saja
E. Syarat meminjam uang di bank
Jawaban: C
Logbook penangkapan ikan adalah catatan harian mengenai kegiatan penangkapan ikan yang meliputi daerah penangkapan, jenis alat tangkap, dan estimasi berat hasil tangkapan, yang krusial untuk manajemen stok sumber daya dan traceability.
Soal 9
Salah satu unit eselon I di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkoordinasi erat dengan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dalam hal perizinan tangkap adalah...
A. Inspektorat Jenderal
B. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
C. Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu
D. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
E. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Jawaban: B
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) adalah unit di KKP yang membidangi urusan perikanan tangkap, termasuk regulasi pelabuhan perikanan dan penugasan Syahbandar di lokasi tersebut.
Soal 10
Jika terjadi kecelakaan kapal di wilayah kerja pelabuhan perikanan, langkah awal yang harus dilakukan Syahbandar adalah...
A. Melakukan koordinasi bantuan SAR dan mengamankan lokasi kejadian
B. Menelepon pemilik kapal untuk meminta ganti rugi
C. Membiarkan kapal tenggelam agar tidak mengganggu jalur
D. Menutup pelabuhan selama satu bulan
E. Menunggu instruksi dari pusat
Jawaban: A
Syahbandar memiliki peran penting dalam penanganan darurat kecelakaan di wilayahnya, termasuk koordinasi dengan Basarnas (SAR) serta melakukan tindakan pencegahan perluasan dampak kecelakaan.
Soal 11
Apa yang dimaksud dengan kelaiklautan kapal perikanan menurut standar pemeriksaan Syahbandar?
A. Kapal yang memiliki warna yang cerah
B. Kapal yang memiliki banyak stok makanan di palka
C. Kapal yang hanya digunakan oleh nahkoda berpengalaman
D. Kondisi kapal yang memenuhi persyaratan teknis dan administratif untuk berlayar dengan aman
E. Kapal yang sudah membayar retribusi pelabuhan
Jawaban: D
Kelaiklautan mencakup kelaikan teknis (mesin, alat navigasi, keselamatan) dan administratif (dokumen sah) sesuai peraturan yang berlaku agar kapal aman selama operasi di laut.
Soal 12
Dokumen yang memuat data teknis kapal, kepemilikan, dan riwayat pendaftaran kapal disebut sebagai...
A. Manifest Muatan
B. Surat Izin Usaha Perikanan
C. Buku Kapal Perikanan
D. Sertifikat Kesehatan Ikan
E. Pas Kecil
Jawaban: C
Buku Kapal Perikanan adalah dokumen identitas kapal yang berisi spesifikasi teknis kapal, data mesin, dan identitas pemilik yang harus diverifikasi oleh petugas.
Soal 13
Alat Penangkapan Ikan (API) yang dilarang penggunaannya oleh Pemerintah karena merusak ekosistem adalah...
A. Jaring Insang (Gillnet)
B. Bubu
C. Pancing Ulur
D. Rawai Dasar
E. Pukat Hela dan Pukat Tarik (Trawls)
Jawaban: E
Berdasarkan regulasi KKP (seperti Permen KP No 18 Tahun 2021), pukat hela (trawls) dan pukat tarik dilarang karena sifatnya yang tidak selektif dan merusak dasar perairan.
Soal 14
Tindakan pemeriksaan hasil tangkapan di pelabuhan untuk memastikan ikan tersebut bukan hasil dari praktik ilegal disebut sebagai implementasi dari...
A. STCW-F
B. Port State Measures Agreement (PSMA)
C. SOLAS
D. MARPOL
E. UNCLOS
Jawaban: B
PSMA (Port State Measures Agreement) adalah perjanjian internasional yang bertujuan mencegah, menghalangi, dan memberantas IUU Fishing melalui pemeriksaan kapal di pelabuhan.
Soal 15
Seorang Syahbandar harus mampu beradaptasi dengan sistem pelaporan digital dalam penerbitan SPB. Hal ini sesuai dengan nilai BerAKHLAK, yaitu...
A. Kompeten
B. Kolaboratif
C. Berorientasi Pelayanan
D. Adaptif
E. Loyal
Jawaban: D
Nilai Adaptif menekankan pada kemampuan ASN untuk terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan, termasuk penggunaan teknologi digital.
Soal 16
Berapa lama masa berlaku Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sejak diterbitkan oleh Syahbandar hingga kapal harus meninggalkan pelabuhan?
A. 12 jam
B. 48 jam
C. 7 hari
D. 72 jam
E. 24 jam
Jawaban: E
Sesuai aturan operasional kesyahbandaran, SPB berlaku selama 24 jam. Jika kapal tidak berangkat dalam waktu tersebut, maka SPB dinyatakan tidak berlaku dan harus diurus kembali.
Soal 17
Verifikasi pendaratan ikan dilakukan oleh petugas pelabuhan untuk mencocokkan antara...
A. Data logbook penangkapan dengan fisik ikan yang didaratkan
B. Jumlah kru kapal dengan jumlah pancing
C. Berat kapal dengan berat ikan
D. Waktu kedatangan kapal dengan waktu pasar buka
E. Jumlah es dengan jumlah ikan
Jawaban: A
Verifikasi pendaratan ikan bertujuan untuk validasi data hasil tangkapan di logbook dengan kondisi riil saat ikan diturunkan dari palka kapal guna menjamin akurasi data statistik.
Soal 18
Sertifikasi kompetensi bagi Awak Kapal Perikanan (AKP) sangat penting untuk menjamin keselamatan kerja. Sertifikat dasar yang wajib dimiliki kru kapal adalah...
A. Sertifikat Kursus Memasak
B. Sertifikat Basic Safety Training (BST)
C. Ijazah S1 Kelautan
D. Sertifikat Penyelaman
E. SIM C
Jawaban: B
BST (Basic Safety Training) adalah standar pelatihan dasar keselamatan yang wajib dimiliki oleh setiap pelaut/awak kapal untuk menangani situasi darurat di laut.
Soal 19
Apa yang dimaksud dengan SHTI dalam konteks ekspor produk perikanan?
A. Sertifikat Higiene Terpadu Ikan
B. Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan
C. Standar Harga Tangkapan Ikan
D. Surat Hasil Tes Ikan
E. Surat Hak Tangkap Ikan
Jawaban: B
SHTI (Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan) adalah dokumen yang membuktikan bahwa ikan tersebut ditangkap secara legal dan bukan dari kegiatan IUU Fishing, sering dibutuhkan sebagai syarat ekspor ke Uni Eropa.
Soal 20
Unit kerja di KKP yang bertanggung jawab dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (termasuk patroli laut) adalah...
A. Ditjen PDSPKP
B. Badan Riset Sumber Daya Manusia KP
C. Ditjen Perikanan Tangkap
D. Ditjen PSDKP
E. Sekretariat Jenderal
Jawaban: D
Ditjen PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) adalah 'benteng' KKP dalam menegakkan hukum di laut dan mengawasi kepatuhan pelaku usaha perikanan.
Soal 21 Premium
Sesuai Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021, dalam kondisi apa Syahbandar di Pelabuhan Perikanan diperbolehkan menunda keberangkatan kapal perikanan meskipun dokumen lengkap?
A. Jika pemilik kapal belum membayar gaji kru di darat
B. Atas permintaan lisan dari kapal pesaing
C. Jika Syahbandar ingin melakukan rapat internal kantor
D. Jika harga ikan di pelabuhan sedang turun drastis
E. Karena kondisi cuaca buruk yang membahayakan keselamatan pelayaran berdasarkan informasi BMKG
Soal 22 Premium
Dalam verifikasi SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), Syahbandar harus memastikan bahwa...
A. Kegiatan usaha perikanan yang dilakukan sesuai dengan skala usaha dan alokasi yang ditetapkan dalam izin
B. Kapal memiliki fasilitas hiburan yang memadai
C. Warna logo perusahaan harus biru
D. Perusahaan memiliki setidaknya 100 karyawan
E. Pemilik usaha adalah penduduk asli daerah pelabuhan
Soal 23 Premium
Prinsip 'Traceability' atau ketertelusuran dalam SHTI sangat penting untuk pasar global. Unsur utama dalam traceability adalah...
A. Jumlah sertifikat yang dipajang di kantor pelabuhan
B. Koneksi pemilik kapal dengan pembeli di luar negeri
C. Mampu menelusuri riwayat ikan dari saat ditangkap, didaratkan, diproses hingga ke konsumen akhir
D. Kecepatan kapal menuju pasar
E. Banyaknya iklan yang dibuat oleh perusahaan
Soal 24 Premium
Manakah pernyataan yang BENAR mengenai perbedaan tugas antara Syahbandar di bawah Kemenhub dan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan (KKP)?
A. Syahbandar Kemenhub tidak boleh masuk ke wilayah pelabuhan perikanan
B. Tidak ada perbedaan, keduanya berada di bawah Kemenhub
C. Syahbandar KKP khusus menangani kapal perikanan dan operasional di pelabuhan perikanan
D. Syahbandar KKP hanya bertugas saat ada ikan yang melimpah
E. Syahbandar KKP tidak memiliki wewenang mengeluarkan SPB
Soal 25 Premium
Menurut UU No. 17 Tahun 2008, pemeriksaan teknis kelaiklautan kapal meliputi beberapa sertifikat. Sertifikat yang menjamin bahwa kapal tidak akan mencemari laut adalah...
A. Sertifikat Pencegahan Pencemaran (International Oil Pollution Prevention/IOPP)
B. Sertifikat Garis Muat
C. Sertifikat Keselamatan Konstruksi
D. Sertifikat Pengawakan Manifes
E. Sertifikat Kebersihan Dapur Kapal
Soal 26 Premium
Jika transmiter VMS sebuah kapal mati saat sedang berada di laut, apa prosedur standar yang harus diawasi oleh Syahbandar saat kapal tersebut kembali ke pelabuhan?
A. Menyuruh kapal segera berlayar kembali tanpa diperbaiki
B. Langsung membakar kapal tersebut
C. Meminta nahkoda untuk membayar denda tunai di tempat
D. Melakukan pemeriksaan logbook manual dan meminta laporan kerusakan alat (Berita Acara Kerusakan)
E. Mengabaikan hal tersebut karena VMS sering rusak
Soal 27 Premium
Dalam implementasi Port State Measures Agreement (PSMA), kapal asing yang dicurigai melakukan IUU Fishing dapat dikenakan tindakan berupa...
A. Pengangkatan nahkoda menjadi ASN
B. Pemberian bahan bakar gratis agar cepat pergi
C. Pemberian bendera Indonesia secara paksa
D. Penolakan masuk pelabuhan (Denial of Entry) atau pemeriksaan mendalam (Inspeksi)
E. Penjualan ikan hasil tangkapannya oleh otoritas pelabuhan secara ilegal
Soal 28 Premium
Perjanjian Kerja Laut (PKL) bagi Awak Kapal Perikanan bertujuan untuk...
A. Melindungi hak-hak AKP dan kepastian kewajiban antara pemilik kapal dengan pekerja
B. Memastikan kru kapal bisa berlibur setiap minggu
C. Menjamin kru kapal mendapatkan ikan secara gratis
D. Menambah beban biaya operasional pemilik kapal
E. Sebagai syarat untuk membeli kapal baru
Soal 29 Premium
Kapal perikanan yang memiliki ukuran di atas 30 GT wajib memiliki nahkoda dengan sertifikat kompetensi minimum berupa...
A. Ijazah SMA
B. SKCK
C. Ankapin II
D. Ankapin III
E. Sertifikat Kursus Memancing
Soal 30 Premium
Kegiatan 'Vetting' atau verifikasi dokumen kapal perikanan dilakukan untuk meminimalisir risiko...
A. Kemacetan di pintu masuk pelabuhan
B. Peningkatan harga solar
C. Tumpang tindih izin atau penggunaan izin palsu dalam aktivitas perikanan
D. Kapal tenggelam karena beban dokumen
E. Kekurangan jumlah ikan di pasar
Soal 31 Premium
Nilai 'Loyal' dalam BerAKHLAK bagi seorang Syahbandar ditunjukkan dengan...
A. Selalu setuju dengan keinginan pemilik kapal besar
B. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara serta memegang teguh ideologi Pancasila
C. Memprioritaskan keluarga dalam pelayanan publik
D. Mendukung kepentingan pribadi atasan meskipun melanggar aturan
E. Menyebarkan informasi rahasia negara kepada media
Soal 32 Premium
Berdasarkan tata kelola pelabuhan, pembuangan sampah dari kapal di pelabuhan perikanan harus dikelola melalui fasilitas...
A. Dibakar di dermaga pelabuhan
B. Reception Facilities (Fasilitas Penampungan Limbah Kapal)
C. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ilegal
D. Dibuang ke tengah laut saat berlayar
E. Dibenamkan di bawah pondasi dermaga
Soal 33 Premium
Salah satu syarat mutlak penerbitan SPB adalah hasil pemeriksaan fisik alat penangkapan ikan (API). Jika ditemukan ukuran mata jaring (mesh size) lebih kecil dari yang diatur, tindakan Syahbandar adalah...
A. Menyuruh kru kapal menyembunyikan jaring tersebut
B. Meminta pemilik kapal mengganti nama kapalnya
C. Memberikan SPB dan ikut memanen ikan kecil
D. Tetap memberikan SPB dengan syarat denda
E. Menolak menerbitkan SPB karena API tidak ramah lingkungan/melanggar aturan
Soal 34 Premium
Dalam prosedur Search and Rescue (SAR) di pelabuhan, Syahbandar bertindak sebagai koordinator OSC. Apa kepanjangan dari OSC?
A. Organization of Sea Control
B. Official Search Commander
C. Ocean Safety Council
D. On-Scene Coordinator
E. Operator Safety Center
Soal 35 Premium
Apa dampak negatif dari 'Unreported Fishing' bagi manajemen perikanan nasional?
A. Harga alat tangkap menjadi lebih murah
B. Ketidakakuratan data stok ikan yang mengakibatkan kesalahan kebijakan kuota tangkap
C. Pelabuhan menjadi lebih sepi dan tenang
D. Peningkatan pendapatan nelayan secara drastis
E. Ikan menjadi lebih cepat besar
Soal 36 Premium
Sesuai regulasi terbaru, kapal perikanan dengan ukuran berapa yang wajib memasang transmiter VMS?
A. Semua kapal tanpa terkecuali
B. Di atas 10 GT
C. Di atas 30 GT
D. Di atas 100 GT
E. Di atas 5 GT
Soal 37 Premium
Pemeriksaan kesehatan bagi AKP secara berkala bertujuan untuk memenuhi standar kelaiklautan kapal pada aspek...
A. Keselamatan navigasi
B. Pengawakan dan kesehatan kerja
C. Konstruksi lambung
D. Radio komunikasi
E. Pencegahan polusi
Soal 38 Premium
Jika seorang Syahbandar menemukan adanya pungutan liar yang dilakukan oleh stafnya di area pelabuhan, tindakan yang paling sesuai dengan nilai BerAKHLAK adalah...
A. Menyuruh staf tersebut pindah ke divisi lain
B. Meminta staf tersebut untuk lebih hati-hati agar tidak ketahuan
C. Melakukan tindakan disiplin tegas dan melaporkannya sesuai mekanisme whistleblowing
D. Pura-pura tidak tahu demi keharmonisan kantor
E. Membiarkannya selama ia mendapat bagian
Soal 39 Premium
Dalam struktur organisasi KKP, yang bertugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pelabuhan perikanan secara nasional adalah...
A. Pusat Data Statistik dan Informasi
B. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
C. Badan Karantina Ikan
D. Direktorat Pelabuhan Perikanan
E. Sekretariat Direktorat Jenderal
Soal 40 Premium
Penandaan kapal perikanan (Marking) harus sesuai dengan fisik kapal yang tertera di Buku Kapal. Apa fungsi utama dari marking?
A. Menunjukkan bahwa kapal tersebut sudah dibayar lunas
B. Sebagai media iklan sponsor
C. Memudahkan identifikasi visual dari udara maupun laut guna pengawasan (Law Enforcement)
D. Untuk keindahan estetika kapal
E. Menakut-nakuti ikan hiu
Soal 41 Premium
Di bawah ini yang merupakan komponen pemeriksaan Alat Keselamatan Kapal oleh Syahbandar adalah...
A. Kualitas bantal kru kapal
B. Jenis parfum yang digunakan nahkoda
C. Life Jacket, Life Buoy, dan Inflatable Life Raft (ILR)
D. Jumlah piring dan gelas di dapur
E. Ketersediaan televisi di ruang istirahat
Soal 42 Premium
UU No. 17 Tahun 2008 mengamanatkan Syahbandar untuk membuat 'Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan' jika terjadi...
A. Kecelakaan kapal
B. Kunjungan kerja menteri
C. Pergantian pemilik kapal
D. Acara syukuran laut
E. Kenaikan harga BBM
Soal 43 Premium
Zonasi di pelabuhan perikanan sangat penting. Area yang digunakan untuk membongkar hasil tangkapan dari palka kapal disebut...
A. Kolam Putar
B. Area Perkantoran
C. Breakwater
D. Dermaga Bongkar
E. Dermaga Tambat
Soal 44 Premium
Dalam hal ketertelusuran (traceability), dokumen apa yang harus dibawa kapal saat mendaratkan ikan agar bisa diterbitkan SHTI Lembar A?
A. KTP Pemilik Kapal
B. Logbook Penangkapan Ikan yang telah diisi dan ditandatangani nahkoda
C. Foto selfie nahkoda di tengah laut
D. Struk belanja es
E. Daftar hadir kru kapal
Soal 45 Premium
Nilai 'Kompeten' bagi Syahbandar berarti harus selalu meningkatkan kemampuan diri. Salah satu caranya adalah dengan memahami...
A. Perkembangan regulasi internasional perikanan dan teknologi navigasi terbaru
B. Strategi memenangkan permainan game online
C. Lokasi tempat makan siang paling murah
D. Cara menghindari pekerjaan yang berat
E. Cara bergosip dengan rekan kerja
Soal 46 Premium
Penanggung jawab utama dalam pengisian logbook penangkapan ikan selama kapal berada di laut adalah...
A. Koki Kapal
B. Nahkoda
C. Pemilik Kapal
D. Syahbandar
E. Kepala Kamar Mesin (KKM)
Soal 47 Premium
Apa yang dimaksud dengan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS)?
A. Pelabuhan Kelas D (Pelabuhan Pantai)
B. Tempat Pelelangan Ikan kecil
C. Pelabuhan Kelas A yang melayani kapal perikanan berukuran besar dan ekspor
D. Pelabuhan Kelas C (PPP)
E. Pelabuhan Kelas B (PPN)
Soal 48 Premium
Sesuai regulasi PSMA, jika hasil pemeriksaan menunjukkan kapal terlibat IUU Fishing, negara pelabuhan berhak untuk...
A. Menghapus semua data di logbook kapal
B. Menyita kapal untuk kepentingan pribadi petugas
C. Memberikan tambahan subsidi BBM
D. Memberikan sanksi berupa denda atau melaporkan kapal tersebut ke organisasi pengelolaan perikanan regional (RFMO)
E. Mengajak kru kapal berwisata
Soal 49 Premium
Fungsi operasional Syahbandar dalam pemeriksaan Radio Kapal bertujuan untuk memastikan...
A. Kapal mampu melakukan komunikasi darurat (Distress) dan koordinasi posisi dengan stasiun pantai
B. Kru kapal bisa mendengarkan musik
C. Antena radio tidak mengganggu jemuran
D. Radio bisa menangkap siaran televisi
E. Kabel radio bisa digunakan untuk mengikat barang
Soal 50 Premium
Nilai 'Harmonis' dalam BerAKHLAK dapat diterapkan Syahbandar dengan cara...
A. Memberikan pelayanan istimewa hanya kepada pemilik kapal kaya
B. Menghargai setiap orang apa pun latar belakangnya dan membangun lingkungan kerja yang kondusif
C. Hanya membantu rekan kerja yang berasal dari daerah yang sama
D. Menjauhi rekan kerja yang memiliki pendapat berbeda
E. Membentuk kelompok-kelompok eksklusif di kantor
Tips Lulus SKB CPNS Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
SKB CPNS Syahbandar di Pelabuhan Perikanan adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Syahbandar di Pelabuhan Perikanan meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Syahbandar di Pelabuhan Perikanan tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Syahbandar di Pelabuhan Perikanan tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.