Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Syahbandar di Pelabuhan Perikanan. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.
Materi Pokok SKB CPNS Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Kompetensi Umum
5 Indikator
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (terkait keselamatan maritim)
Peraturan Pemerintah mengenai Tata Kelola Pelabuhan Perikanan
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
Etika Profesi ASN dan Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK
Kompetensi Khusus
10 Indikator
Prosedur Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk Kapal Perikanan
Pemeriksaan Kelaiklautan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (API)
Verifikasi Dokumen Kapal Perikanan: SIUP, SIPI, SIKPI, dan Buku Kapal
Pengawasan Logbook Penangkapan Ikan dan Verifikasi Pendaratan Ikan
Manajemen Keselamatan Kerja Awak Kapal Perikanan (AKP) dan Sertifikasi Kompetensi
Implementasi Port State Measures Agreement (PSMA) dalam pencegahan IUU Fishing
Pengawasan Vessel Monitoring System (VMS) dan Aktivitas Kapal di Area Pelabuhan
Teknis Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) dan Ketertelusuran (Traceability)
Manajemen Ketertiban, Kebersihan, dan Keamanan di Wilayah Kerja Pelabuhan Perikanan
Prosedur Penanganan Kecelakaan Kapal dan Koordinasi Search and Rescue (SAR) di Pelabuhan
Simulasi Tryout SKB CAT Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout CAT SKB Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Sedang Disiapkan
Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Syahbandar di Pelabuhan Perikanan berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.
Sistem CAT BKN
Durasi 90 menit & skema CAT resmi
Kisi-Kisi Terbaru
Sesuai materi pokok & tupoksi jabatan
Pembahasan Lengkap
Analisis jawaban & referensi regulasi
Ranking Nasional
Bandingkan skor se-Indonesia
Latihan Soal Interaktif
Contoh Soal SKB Syahbandar di Pelabuhan Perikanan & Pembahasan
Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.
50 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/50
0%
Soal 1
Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009, siapa yang memiliki kewenangan penuh untuk mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi kapal perikanan di pelabuhan perikanan?
Kunci Jawaban: D
Menurut Pasal 42 UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009, setiap kapal perikanan yang akan berlayar memancing ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki SPB yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
Soal 2
Salah satu dokumen yang harus diverifikasi oleh Syahbandar sebelum keberangkatan kapal adalah SIPI. Apa kepanjangan dari SIPI?
Kunci Jawaban: A
SIPI adalah singkatan dari Surat Izin Penangkapan Ikan, yaitu izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari SIUP.
Materi Terkait: Verifikasi Dokumen Kapal Perikanan: SIUP, SIPI, SIKPI, dan Buku Kapal
Soal 3
Dalam nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK, sikap seorang Syahbandar yang menolak gratifikasi dari pemilik kapal saat pengurusan SPB mencerminkan nilai...
Kunci Jawaban: D
Nilai Akuntabel mencakup integritas tinggi, termasuk kejujuran dan penolakan terhadap korupsi, kolusi, serta nepotisme (anti gratifikasi).
Materi Terkait: Etika Profesi ASN dan Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK
Soal 4
Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, aspek apa yang menjadi fokus utama dalam pemeriksaan kelaiklautan kapal oleh Syahbandar?
Kunci Jawaban: C
UU No. 17 Tahun 2008 Pasal 117 menekankan bahwa kelaiklautan kapal merupakan keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, serta manajemen keamanan kapal.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (terkait keselamatan maritim)
Soal 5
Pengawasan Vessel Monitoring System (VMS) bertujuan untuk memantau pergerakan kapal perikanan secara real-time. Manfaat utama bagi Syahbandar adalah...
Kunci Jawaban: E
VMS digunakan sebagai alat pemantauan kepatuhan kapal terhadap daerah penangkapan ikan yang diizinkan dan untuk mendeteksi indikasi aktivitas ilegal (IUU Fishing).
Materi Terkait: Pengawasan Vessel Monitoring System (VMS) dan Aktivitas Kapal di Area Pelabuhan
Soal 6
Kapal yang membawa hasil tangkapan dari tengah laut menuju pelabuhan tanpa melakukan penangkapan sendiri wajib memiliki dokumen izin berupa...
Kunci Jawaban: D
SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan.
Materi Terkait: Verifikasi Dokumen Kapal Perikanan: SIUP, SIPI, SIKPI, dan Buku Kapal
Soal 7
Dalam manajemen ketertiban di wilayah kerja pelabuhan perikanan, Syahbandar harus memastikan bahwa...
Kunci Jawaban: D
Manajemen ketertiban mencakup pengaturan alur keluar masuk kapal, penambatan kapal sesuai zonasi, dan pemastian operasional pelabuhan berjalan lancar tanpa gangguan fisik.
Materi Terkait: Manajemen Ketertiban, Kebersihan, dan Keamanan di Wilayah Kerja Pelabuhan Perikanan
Soal 8
Logbook penangkapan ikan yang wajib diisi oleh nahkoda kapal perikanan berfungsi untuk...
Kunci Jawaban: C
Logbook penangkapan ikan adalah catatan harian mengenai kegiatan penangkapan ikan yang meliputi daerah penangkapan, jenis alat tangkap, dan estimasi berat hasil tangkapan, yang krusial untuk manajemen stok sumber daya dan traceability.
Materi Terkait: Pengawasan Logbook Penangkapan Ikan dan Verifikasi Pendaratan Ikan
Soal 9
Salah satu unit eselon I di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkoordinasi erat dengan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dalam hal perizinan tangkap adalah...
Kunci Jawaban: B
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) adalah unit di KKP yang membidangi urusan perikanan tangkap, termasuk regulasi pelabuhan perikanan dan penugasan Syahbandar di lokasi tersebut.
Materi Terkait: Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
Soal 10
Jika terjadi kecelakaan kapal di wilayah kerja pelabuhan perikanan, langkah awal yang harus dilakukan Syahbandar adalah...
Kunci Jawaban: A
Syahbandar memiliki peran penting dalam penanganan darurat kecelakaan di wilayahnya, termasuk koordinasi dengan Basarnas (SAR) serta melakukan tindakan pencegahan perluasan dampak kecelakaan.
Materi Terkait: Prosedur Penanganan Kecelakaan Kapal dan Koordinasi Search and Rescue (SAR) di Pelabuhan
Soal 11
Apa yang dimaksud dengan kelaiklautan kapal perikanan menurut standar pemeriksaan Syahbandar?
Kunci Jawaban: D
Kelaiklautan mencakup kelaikan teknis (mesin, alat navigasi, keselamatan) dan administratif (dokumen sah) sesuai peraturan yang berlaku agar kapal aman selama operasi di laut.
Materi Terkait: Pemeriksaan Kelaiklautan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (API)
Soal 12
Dokumen yang memuat data teknis kapal, kepemilikan, dan riwayat pendaftaran kapal disebut sebagai...
Kunci Jawaban: C
Buku Kapal Perikanan adalah dokumen identitas kapal yang berisi spesifikasi teknis kapal, data mesin, dan identitas pemilik yang harus diverifikasi oleh petugas.
Materi Terkait: Verifikasi Dokumen Kapal Perikanan: SIUP, SIPI, SIKPI, dan Buku Kapal
Soal 13
Alat Penangkapan Ikan (API) yang dilarang penggunaannya oleh Pemerintah karena merusak ekosistem adalah...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan regulasi KKP (seperti Permen KP No 18 Tahun 2021), pukat hela (trawls) dan pukat tarik dilarang karena sifatnya yang tidak selektif dan merusak dasar perairan.
Materi Terkait: Pemeriksaan Kelaiklautan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (API)
Soal 14
Tindakan pemeriksaan hasil tangkapan di pelabuhan untuk memastikan ikan tersebut bukan hasil dari praktik ilegal disebut sebagai implementasi dari...
Kunci Jawaban: B
PSMA (Port State Measures Agreement) adalah perjanjian internasional yang bertujuan mencegah, menghalangi, dan memberantas IUU Fishing melalui pemeriksaan kapal di pelabuhan.
Materi Terkait: Implementasi Port State Measures Agreement (PSMA) dalam pencegahan IUU Fishing
Soal 15
Seorang Syahbandar harus mampu beradaptasi dengan sistem pelaporan digital dalam penerbitan SPB. Hal ini sesuai dengan nilai BerAKHLAK, yaitu...
Kunci Jawaban: D
Nilai Adaptif menekankan pada kemampuan ASN untuk terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan, termasuk penggunaan teknologi digital.
Materi Terkait: Etika Profesi ASN dan Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK
Soal 16
Berapa lama masa berlaku Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sejak diterbitkan oleh Syahbandar hingga kapal harus meninggalkan pelabuhan?
Kunci Jawaban: E
Sesuai aturan operasional kesyahbandaran, SPB berlaku selama 24 jam. Jika kapal tidak berangkat dalam waktu tersebut, maka SPB dinyatakan tidak berlaku dan harus diurus kembali.
Materi Terkait: Prosedur Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk Kapal Perikanan
Soal 17
Verifikasi pendaratan ikan dilakukan oleh petugas pelabuhan untuk mencocokkan antara...
Kunci Jawaban: A
Verifikasi pendaratan ikan bertujuan untuk validasi data hasil tangkapan di logbook dengan kondisi riil saat ikan diturunkan dari palka kapal guna menjamin akurasi data statistik.
Materi Terkait: Pengawasan Logbook Penangkapan Ikan dan Verifikasi Pendaratan Ikan
Soal 18
Sertifikasi kompetensi bagi Awak Kapal Perikanan (AKP) sangat penting untuk menjamin keselamatan kerja. Sertifikat dasar yang wajib dimiliki kru kapal adalah...
Kunci Jawaban: B
BST (Basic Safety Training) adalah standar pelatihan dasar keselamatan yang wajib dimiliki oleh setiap pelaut/awak kapal untuk menangani situasi darurat di laut.
Materi Terkait: Manajemen Keselamatan Kerja Awak Kapal Perikanan (AKP) dan Sertifikasi Kompetensi
Soal 19
Apa yang dimaksud dengan SHTI dalam konteks ekspor produk perikanan?
Kunci Jawaban: B
SHTI (Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan) adalah dokumen yang membuktikan bahwa ikan tersebut ditangkap secara legal dan bukan dari kegiatan IUU Fishing, sering dibutuhkan sebagai syarat ekspor ke Uni Eropa.
Materi Terkait: Teknis Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) dan Ketertelusuran (Traceability)
Soal 20
Unit kerja di KKP yang bertanggung jawab dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (termasuk patroli laut) adalah...
Kunci Jawaban: D
Ditjen PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) adalah 'benteng' KKP dalam menegakkan hukum di laut dan mengawasi kepatuhan pelaku usaha perikanan.
Materi Terkait: Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
Soal 21
PRO
Sesuai Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021, dalam kondisi apa Syahbandar di Pelabuhan Perikanan diperbolehkan menunda keberangkatan kapal perikanan meskipun dokumen lengkap?
Kunci Jawaban: E
Keselamatan adalah prioritas utama. Syahbandar berhak menunda SPB atau keberangkatan kapal demi keselamatan nyawa manusia jika cuaca tidak memungkinkan (UU Pelayaran & PP Tata Kelola Pelabuhan).
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (terkait keselamatan maritim)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam verifikasi SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), Syahbandar harus memastikan bahwa...
Kunci Jawaban: A
SIUP merupakan izin dasar bagi badan usaha. Syahbandar memastikan kapal-kapal di bawah SIUP tersebut beroperasi sesuai dengan peruntukan usaha yang telah disetujui pemerintah.
Materi Terkait: Verifikasi Dokumen Kapal Perikanan: SIUP, SIPI, SIKPI, dan Buku Kapal
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Manakah pernyataan yang BENAR mengenai perbedaan tugas antara Syahbandar di bawah Kemenhub dan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan (KKP)?
Kunci Jawaban: C
Sesuai UU Perikanan, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan adalah personel yang ditunjuk khusus untuk menjalankan fungsi kesyahbandaran bagi kapal perikanan secara spesifik.
Materi Terkait: Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Menurut UU No. 17 Tahun 2008, pemeriksaan teknis kelaiklautan kapal meliputi beberapa sertifikat. Sertifikat yang menjamin bahwa kapal tidak akan mencemari laut adalah...
Kunci Jawaban: A
Sertifikat pencegahan pencemaran (MARPOL/IOPP) adalah bukti kapal memenuhi standar untuk tidak membuang limbah berbahaya ke laut.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (terkait keselamatan maritim)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Jika transmiter VMS sebuah kapal mati saat sedang berada di laut, apa prosedur standar yang harus diawasi oleh Syahbandar saat kapal tersebut kembali ke pelabuhan?
Kunci Jawaban: D
Jika VMS mati, nahkoda wajib melaporkan posisi setiap periode tertentu (manual) dan saat tiba di pelabuhan, Syahbandar/Pengawas memverifikasi alasan teknis matinya alat tersebut.
Materi Terkait: Pengawasan Vessel Monitoring System (VMS) dan Aktivitas Kapal di Area Pelabuhan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam implementasi Port State Measures Agreement (PSMA), kapal asing yang dicurigai melakukan IUU Fishing dapat dikenakan tindakan berupa...
Kunci Jawaban: D
PSMA memberikan wewenang pada negara pelabuhan untuk menolak kapal masuk jika ada bukti kuat terlibat IUU Fishing atau melakukan inspeksi menyeluruh jika sudah masuk.
Materi Terkait: Implementasi Port State Measures Agreement (PSMA) dalam pencegahan IUU Fishing
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Perjanjian Kerja Laut (PKL) bagi Awak Kapal Perikanan bertujuan untuk...
Kunci Jawaban: A
PKL merupakan kontrak formal yang menjamin aspek kesejahteraan, gaji, asuransi, dan perlindungan hukum bagi AKP sesuai standar ILO dan aturan nasional.
Materi Terkait: Manajemen Keselamatan Kerja Awak Kapal Perikanan (AKP) dan Sertifikasi Kompetensi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Kapal perikanan yang memiliki ukuran di atas 30 GT wajib memiliki nahkoda dengan sertifikat kompetensi minimum berupa...
Kunci Jawaban: C
Ankapin (Ahli Nautika Kapal Perikanan) tingkat II adalah standar minimum untuk menahkodai kapal dengan tonase kotor (GT) tertentu sesuai aturan pengawakan kapal perikanan.
Materi Terkait: Manajemen Keselamatan Kerja Awak Kapal Perikanan (AKP) dan Sertifikasi Kompetensi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Kegiatan 'Vetting' atau verifikasi dokumen kapal perikanan dilakukan untuk meminimalisir risiko...
Kunci Jawaban: C
Vetting dokumen memastikan orisinalitas dan masa berlaku SIPI/SIKPI sehingga tidak ada kapal 'gelap' atau kapal yang menggunakan izin kapal lain (double flagging/cloning).
Materi Terkait: Verifikasi Dokumen Kapal Perikanan: SIUP, SIPI, SIKPI, dan Buku Kapal
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan tata kelola pelabuhan, pembuangan sampah dari kapal di pelabuhan perikanan harus dikelola melalui fasilitas...
Kunci Jawaban: B
Setiap pelabuhan perikanan wajib menyediakan fasilitas penampungan (Reception Facilities) untuk limbah cair (oli) maupun sampah padat dari kapal guna menjaga kebersihan lingkungan pelabuhan.
Materi Terkait: Manajemen Ketertiban, Kebersihan, dan Keamanan di Wilayah Kerja Pelabuhan Perikanan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Salah satu syarat mutlak penerbitan SPB adalah hasil pemeriksaan fisik alat penangkapan ikan (API). Jika ditemukan ukuran mata jaring (mesh size) lebih kecil dari yang diatur, tindakan Syahbandar adalah...
Kunci Jawaban: E
Kesesuaian API dengan regulasi adalah bagian dari pemeriksaan kelaiklautan dan kepatuhan. Jika API dilarang atau mesh size tidak sesuai, SPB tidak boleh diterbitkan.
Materi Terkait: Pemeriksaan Kelaiklautan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (API)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam prosedur Search and Rescue (SAR) di pelabuhan, Syahbandar bertindak sebagai koordinator OSC. Apa kepanjangan dari OSC?
Kunci Jawaban: D
On-Scene Coordinator (OSC) adalah pihak yang mengoordinasikan operasi bantuan di lokasi kejadian sebelum tim SAR utama tiba atau saat operasi berlangsung di wilayah kerjanya.
Materi Terkait: Prosedur Penanganan Kecelakaan Kapal dan Koordinasi Search and Rescue (SAR) di Pelabuhan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Apa dampak negatif dari 'Unreported Fishing' bagi manajemen perikanan nasional?
Kunci Jawaban: B
Ikan yang tidak dilaporkan (unreported) membuat pemerintah tidak tahu jumlah riil ikan yang diambil dari alam, sehingga perhitungan overfishing atau underfishing menjadi tidak akurat.
Materi Terkait: Implementasi Port State Measures Agreement (PSMA) dalam pencegahan IUU Fishing
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Jika seorang Syahbandar menemukan adanya pungutan liar yang dilakukan oleh stafnya di area pelabuhan, tindakan yang paling sesuai dengan nilai BerAKHLAK adalah...
Kunci Jawaban: C
Hal ini berkaitan dengan nilai Amanah (Integritas) dan Akuntabel, di mana ASN harus menjunjung tinggi kebenaran dan menindak pelanggaran etika.
Materi Terkait: Etika Profesi ASN dan Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
UU No. 17 Tahun 2008 mengamanatkan Syahbandar untuk membuat 'Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan' jika terjadi...
Kunci Jawaban: A
Syahbandar melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap kecelakaan kapal untuk mencari bukti awal penyebab kecelakaan sebelum diteruskan ke Mahkamah Pelayaran.
Materi Terkait: Prosedur Penanganan Kecelakaan Kapal dan Koordinasi Search and Rescue (SAR) di Pelabuhan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Zonasi di pelabuhan perikanan sangat penting. Area yang digunakan untuk membongkar hasil tangkapan dari palka kapal disebut...
Kunci Jawaban: D
Dermaga bongkar dikhususkan untuk aktivitas penurunan ikan agar tidak bercampur dengan kapal yang hanya parkir (tambat) atau kapal yang sedang mengisi logistik.
Materi Terkait: Manajemen Ketertiban, Kebersihan, dan Keamanan di Wilayah Kerja Pelabuhan Perikanan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Apa yang dimaksud dengan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS)?
Kunci Jawaban: C
PPS adalah klasifikasi tertinggi pelabuhan perikanan di Indonesia yang memiliki fasilitas terlengkap untuk melayani kapal besar (>60 GT) dan kegiatan ekspor.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah mengenai Tata Kelola Pelabuhan Perikanan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Informasi mengenai jabatan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.
PermenPANRB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah
Dasar Acuan Sah
KepmenPANRB Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah
Dasar Acuan Sah
Tips & Strategi Lolos SKB Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.
3
Manajemen Waktu CAT
Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.
4
Evaluasi Melalui Tryout Rutin
Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.
Materi SKB CPNS Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.
Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait
Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.