SKB CPNS Administrator Kesehatan

Soal 1

Dalam siklus manajemen Puskesmas, tahap 'Lokakarya Mini Bulanan' merupakan bagian dari fungsi manajemen...

A Evaluasi Kinerja (EK) B Analisis Situasi C Pengawasan, Pengendalian, dan Penilaian (P3) D Perencanaan (P1) E Penggerakan Pelaksanaan (P2)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Manajemen Puskesmas terdiri dari P1 (Perencanaan), P2 (Penggerakan Pelaksanaan), dan P3 (Pengawasan, Pengendalian, dan Penilaian). Lokakarya Mini (Lokmin) Bulanan maupun Triwulanan adalah instrumen untuk menggerakkan staf dan melaksanakan rencana yang telah dibuat, sehingga masuk ke dalam kategori P2.

Materi Terkait: Pelayanan Administrasi Kebijakan Program Pembangunan Kesehatan

Soal 2

Tujuan utama dari dibentuknya Sistem Kesehatan Nasional (SKN) di Indonesia adalah untuk...

A Menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya B Mengurangi jumlah tenaga kesehatan honorer C Membatasi peran swasta dalam pelayanan kesehatan D Meningkatkan jumlah Rumah Sakit Internasional E Memusatkan seluruh anggaran kesehatan di pusat

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Sesuai dengan Peraturan Presiden tentang SKN, tujuan utamanya adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan secara terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan untuk menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Materi Terkait: Kebijakan-Kebijakan Bidang Kesehatan

Soal 3

Dalam mendukung Transformasi Kesehatan, pilar pertama yang menjadi fokus utama pemerintah adalah...

A Transformasi Layanan Primer B Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan C Transformasi Pembiayaan Kesehatan D Transformasi Layanan Sekunder E Transformasi Teknologi Kesehatan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Transformasi Layanan Primer adalah pilar pertama yang fokus pada penguatan Puskesmas, Posyandu, dan upaya promotif-preventif di masyarakat. Pilar ini menjadi fondasi untuk memperkuat sistem kesehatan dari tingkat dasar.

Materi Terkait: Kebijakan-Kebijakan Bidang Kesehatan

Soal 4

Seorang Administrator Kesehatan sedang memproses izin operasional sebuah Rumah Sakit Tipe C. Berdasarkan regulasi terbaru, otoritas yang berhak menerbitkan izin operasional tersebut adalah...

A Kementerian Kesehatan B Dinas Kesehatan Provinsi C Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melalui PTSP D Organisasi Profesi (IDI/PPNI) E Presiden

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Sesuai aturan otonomi daerah dan penyederhanaan birokrasi, izin operasional RS tipe C dan D dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota melalui sistem perizinan terpadu.

Materi Terkait: Perizinan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pemberi Jasa Kesehatan

Soal 5

Keputusan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang standar akreditasi Puskesmas saat ini adalah...

A Kepmenkes tentang Standar Akreditasi Apotek B Kepmenkes tentang Standar Akreditasi Klinik C Kepmenkes tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit D Kepmenkes tentang Standar Akreditasi Laboratorium E Kepmenkes tentang Standar Akreditasi Puskesmas

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Akreditasi Puskesmas merupakan pedoman utama akreditasi bagi seluruh Puskesmas di Indonesia sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan.

Materi Terkait: Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Soal 6

Undang-Undang yang menjadi payung hukum utama bagi transformasi kesehatan di Indonesia dan mencabut beberapa undang-undang kesehatan sebelumnya adalah...

A Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 C Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 D Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) merupakan omnibus law yang berfungsi sebagai payung hukum baru bagi transformasi besar kesehatan nasional. UU ini mencabut sejumlah undang-undang lama di sektor kesehatan, seperti UU Tenaga Kesehatan, UU Keperawatan, dan UU Kebidanan.

Materi Terkait: Peraturan-peraturan Bidang Kesehatan

Soal 7

Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan yang berlaku saat ini adalah...

A Permenkes Nomor 64 Tahun 2020 B Permenkes Nomor 11 Tahun 2025 C Permenkes Nomor 21 Tahun 2024 D Permenkes Nomor 5 Tahun 2022 E Permenkes Nomor 14 Tahun 2024

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Permenkes Nomor 21 Tahun 2024 mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Peraturan ini menetapkan susunan organisasi Kemenkes yang terdiri dari Sekretariat Jenderal, beberapa Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Staf Ahli, dan Pusat-pusat.

Materi Terkait: Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan

Soal 8

Unit eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit adalah...

A Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit B Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan C Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan D Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas E Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Permenkes Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) bertanggung jawab dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan penyakit.

Materi Terkait: Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan

Soal 9

Surat Tanda Registrasi (STR) bagi tenaga kesehatan WNI berdasarkan regulasi terbaru berlaku...

A 5 tahun B 3 tahun C 10 tahun D Seumur hidup E 1 tahun

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan regulasi terbaru, Surat Tanda Registrasi (STR) bagi tenaga kesehatan WNI berlaku seumur hidup. Hal ini merupakan kebijakan baru yang menyederhanakan proses registrasi ulang yang sebelumnya harus dilakukan setiap 5 tahun sekali.

Materi Terkait: Sertifikasi tenaga kesehatan dan produk-produk yang terkait bidang kesehatan

Soal 10

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 mengatur tentang...

A Jaminan Kesehatan Nasional B Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan C Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan D Akreditasi Rumah Sakit E Standar, Perizinan, dan Tata Kelola Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta Usaha Kesehatan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Permenkes Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan. Regulasi ini menjadi landasan hukum utama bagi standar, perizinan, dan tata kelola fasilitas pelayanan kesehatan serta usaha kesehatan.

Materi Terkait: Peraturan-peraturan Bidang Kesehatan

Soal 11

Apa yang dimaksud dengan pendekatan 'Risk-Based Approach (RBA)' dalam sistem perizinan kesehatan terbaru?

A Sistem perizinan yang hanya berlaku untuk rumah sakit tipe A dan B B Sistem perizinan yang hanya menggunakan dokumen fisik C Pendelegasian seluruh wewenang perizinan ke tingkat desa D Penyesuaian persyaratan izin berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha kesehatan E Penghapusan seluruh persyaratan perizinan untuk fasilitas kesehatan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Pendekatan Risk-Based Approach (RBA) adalah sistem perizinan yang menyesuaikan persyaratan dan intensitas pengawasan dengan tingkat risiko dari kegiatan usaha atau produk kesehatan. Semakin tinggi tingkat risikonya, maka semakin ketat pula persyaratan dan pengawasannya. Sistem ini diimplementasikan melalui OSS (Online Single Submission).

Materi Terkait: Perizinan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pemberi Jasa Kesehatan

Soal 12

Kewajiban sertifikasi halal untuk alat kesehatan Kelas A mulai berlaku pada bulan...

A Maret 2027 B Juli 2026 C Januari 2026 D Desember 2026 E Oktober 2026

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan peraturan Jaminan Produk Halal (JPH), seluruh alat kesehatan Kelas A yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat Halal atau diberi label non-Halal mulai Oktober 2026.

Materi Terkait: Sertifikasi tenaga kesehatan dan produk-produk yang terkait bidang kesehatan

Soal 13

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan mempunyai tugas utama...

A Merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan B Menetapkan standar akreditasi fasilitas kesehatan C Melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Kemenkes D Mengelola program Jaminan Kesehatan Nasional E Menyelenggarakan koordinasi dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi Kemenkes

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan bertugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Materi Terkait: Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan

Soal 14

Di bawah ini yang merupakan salah satu lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan adalah...

A Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) B Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) C Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) D World Health Organization (WHO) E Komite Akreditasi Nasional (KAN)

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) adalah salah satu lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan untuk menilai apakah rumah sakit memenuhi standar pelayanan yang berlaku. Saat ini, pemerintah telah menetapkan beberapa lembaga independen lain sebagai penyelenggara akreditasi RS guna mendukung peningkatan mutu pelayanan secara berkesinambungan.

Materi Terkait: Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Soal 15

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengamanatkan penyelenggaraan uji kompetensi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertujuan untuk...

A Mengukur pengetahuan, keterampilan, dan perilaku tenaga medis dan tenaga kesehatan B Memberikan izin operasional fasilitas kesehatan C Menilai akreditasi rumah sakit pendidikan D Menentukan besaran gaji tenaga kesehatan E Membatasi jumlah tenaga kesehatan di Indonesia

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

UU Nomor 17 Tahun 2023 mengamanatkan penyelenggaraan uji kompetensi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan (terutama mahasiswa tingkat akhir) untuk memastikan standar kualitas dan kompetensi sebelum terjun ke dunia kerja. Hal ini dilakukan untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Materi Terkait: Peraturan-peraturan Bidang Kesehatan

Soal 16

Sistem informasi kesehatan nasional yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan untuk mengintegrasikan data kesehatan dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan disebut...

A SATUSEHAT B SISRUTE C SIMPUS D e-Puskesmas E BPJS Kesehatan Online

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

SATUSEHAT adalah platform penghubung data kesehatan nasional yang mendukung standardisasi, integrasi, dan interoperabilitas data kesehatan. Platform ini mencakup SATUSEHAT Mobile serta implementasi Rekam Medis Elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan.

Materi Terkait: Tata Kelola Bidang Kesehatan

Soal 17

Berdasarkan Permenkes Nomor 34 Tahun 2022, akreditasi bagi Puskesmas yang baru memperoleh izin operasional untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat...

A 5 tahun setelah izin operasional B 1 tahun setelah izin operasional C 2 tahun setelah izin operasional D 4 tahun setelah izin operasional E 3 tahun setelah izin operasional

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Dalam Pasal 3 Permenkes Nomor 34 Tahun 2022 disebutkan bahwa akreditasi Puskesmas merupakan hal yang wajib dilakukan, maksimal dua tahun sejak izin usaha untuk beroperasi diperoleh untuk pertama kali.

Materi Terkait: Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Soal 18

Yang dimaksud dengan jabatan fungsional menurut PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 adalah...

A Jabatan yang tugasnya hanya memberikan pelayanan administratif B Jabatan yang hanya diisi oleh pegawai dengan masa kerja minimal 10 tahun C Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu D Jabatan yang seluruh wewenangnya didelegasikan dari pejabat struktural E Jabatan yang menuntut kemampuan manajerial dan kepemimpinan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023, jabatan fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Materi Terkait: Peraturan-Peraturan mengenai Kepegawaian dan Jabatan fungsional

Soal 19

Tugas pokok seorang Administrator Kesehatan dalam analisis administrasi kebijakan kesehatan meliputi...

A Mengelola keuangan rumah sakit B Melaksanakan pelayanan medis langsung kepada pasien C Hanya melakukan pengarsipan dokumen kesehatan D Melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perizinan, akreditasi, dan pelaporan program kesehatan E Melakukan penelitian laboratorium

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Tugas pokok seorang Administrator Kesehatan adalah melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perizinan, akreditasi, dan pelaporan program kesehatan. Tugas ini mencakup seluruh aspek yang disebutkan dalam pilihan A.

Materi Terkait: Analisis administrasi dan kebijakan kesehatan dalam program pembangunan kesehatan

Soal 20

Pilar transformasi kesehatan yang berfokus pada peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kesehatan disebut...

A Transformasi Layanan Primer B Transformasi Teknologi Kesehatan C Transformasi Layanan Rujukan D Transformasi SDM Kesehatan E Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Transformasi SDM Kesehatan merupakan salah satu dari enam pilar transformasi kesehatan yang dijalankan pemerintah. Pilar ini berfokus pada peningkatan kapasitas, kualitas, dan distribusi tenaga kesehatan yang merata di seluruh Indonesia.

Materi Terkait: Kebijakan-Kebijakan Bidang Kesehatan

Soal 21

PRO

Berdasarkan Permenkes Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit, akreditasi rumah sakit wajib diikuti secara berkala dengan masa berlaku selama...

A 2 tahun B 3 tahun C 4 tahun D 5 tahun E 6 tahun

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Permenkes Nomor 12 Tahun 2020 Pasal 3 Ayat 2, pelaksanaan akreditasi Rumah Sakit dilakukan secara berkala setiap 4 tahun sekali pada saat masa berlaku akreditasi tersebut berakhir. Masa berlaku akreditasi yang diberikan adalah 4 tahun.

Materi Terkait: Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 22

PRO

Dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, salah satu bentuk perizinan berusaha di subsektor kesehatan yang bersifat umum dan wajib dimiliki sebelum mendapatkan izin lainnya adalah...

A Izin Edar Alat Kesehatan B Nomor Induk Berusaha (NIB) C Izin Operasional Rumah Sakit D Surat Tanda Registrasi (STR) E Surat Izin Praktik (SIP)

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Nomor Induk Berusaha (NIB) diterbitkan melalui sistem OSS dan merupakan identitas pelaku usaha yang menjadi prasyarat untuk mengurus izin sektoral seperti izin operasional fasilitas kesehatan, izin edar alat kesehatan, atau izin praktik tenaga kesehatan.

Materi Terkait: Perizinan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pemberi Jasa Kesehatan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 23

PRO

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kewenangan untuk menetapkan standar kompetensi tenaga kesehatan berada di tangan...

A DPR RI B Organisasi profesi kesehatan masing-masing C Pemerintah D World Health Organization E Presiden RI

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Dalam UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023, pemerintah diberi kewenangan untuk menetapkan standar kompetensi tenaga kesehatan. Hal ini merupakan perubahan signifikan dari sebelumnya di mana organisasi profesi memiliki otoritas penuh.

Materi Terkait: Peraturan-peraturan Bidang Kesehatan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 24

PRO

Unit eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan di bidang farmasi dan alat kesehatan adalah...

A Pusat Data dan Teknologi Informasi B Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan C Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas D Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan E Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Permenkes Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan (Ditjen Farmalkes) bertanggung jawab dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan.

Materi Terkait: Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 25

PRO

Sanksi pidana maksimal yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar penanganan pandemi wabah berdasarkan Pasal 446 UU Nomor 17 Tahun 2023 adalah...

A Rp500.000.000 B Rp250.000.000 C Rp1.000.000.000 D Rp50.000.000 E Rp100.000.000

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pasal 446 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan dasar kriminalisasi bagi pelanggar penanganan wabah pandemi, dengan pidana denda maksimal sebesar Rp500.000.000 (Lima ratus juta Rupiah).

Materi Terkait: Peraturan-peraturan Bidang Kesehatan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 26

PRO

Tujuan akreditasi rumah sakit sebagaimana tercantum dalam Permenkes Nomor 12 Tahun 2020 adalah...

A Mengurangi jumlah rumah sakit di Indonesia B Mempermudah proses perizinan rumah sakit C Mematuhi standar internasional semata D Meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit secara berkesinambungan E Meningkatkan pendapatan rumah sakit

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 2 Permenkes Nomor 12 Tahun 2020, tujuan akreditasi adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit secara berkesinambungan.

Materi Terkait: Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 27

PRO

Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama-sama melaksanakan uji kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai amanat dari...

A UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit B UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan C PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 D UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan E Permenkes Nomor 11 Tahun 2025

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Penetapan dan pelaksanaan uji kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan guna menjamin standarisasi kompetensi secara nasional.

Materi Terkait: Sertifikasi tenaga kesehatan dan produk-produk yang terkait bidang kesehatan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 28

PRO

Berdasarkan regulasi ketenagaan kesehatan, kebijakan penempatan dokter di Puskesmas daerah terpencil diatur melalui program...

A Program Nusantara Sehat B Program Dokter Keluarga C Program Wajib Kerja Dokter Spesialis D Program Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan E Program Magang Dokter Muda

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Program Nusantara Sehat (PNS) adalah program penempatan tenaga kesehatan, termasuk dokter, di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan untuk mengatasi masalah distribusi tenaga kesehatan.

Materi Terkait: Kebijakan-Kebijakan Bidang Kesehatan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 29

PRO

Izin yang menjadi dasar untuk melakukan impor atau distribusi alat kesehatan di Indonesia disebut...

A STR (Surat Tanda Registrasi) B SIP (Surat Izin Praktik) C ISO 13485 D IDAK (Izin Distribusi Alat Kesehatan) E NIB (Nomor Induk Berusaha)

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

IDAK (Izin Distribusi Alat Kesehatan) adalah izin mendasar yang diperlukan bagi setiap entitas yang ingin mengimpor atau mendistribusikan alat kesehatan di Indonesia. Izin ini dikeluarkan melalui Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes.

Materi Terkait: Perizinan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pemberi Jasa Kesehatan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 30

PRO

Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama adalah...

A Permenkes Nomor 11 Tahun 2025 B Permenkes Nomor 12 Tahun 2020 C Permenkes Nomor 21 Tahun 2024 D Permenkes Nomor 34 Tahun 2022 E Permenkes Nomor 14 Tahun 2024

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama mengatur penguatan peran rumah sakit dalam pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan riset.

Materi Terkait: Peraturan-peraturan Bidang Kesehatan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 31

PRO

Staf Ahli di lingkungan Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab di bidang hukum kesehatan adalah...

A Staf Ahli Bidang Politik dan Globalisasi Kesehatan B Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan C Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan D Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan E Staf Ahli Bidang Manajemen Kesehatan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Permenkes Nomor 21 Tahun 2024, susunan organisasi Kementerian Kesehatan meliputi Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan, selain Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan, Teknologi Kesehatan, serta Politik dan Globalisasi Kesehatan.

Materi Terkait: Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 32

PRO

Peraturan Menteri Kesehatan yang mencabut Permenkes Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan adalah...

A Permenkes Nomor 11 Tahun 2025 B Permenkes Nomor 14 Tahun 2024 C Permenkes Nomor 34 Tahun 2022 D Permenkes Nomor 21 Tahun 2024 E Permenkes Nomor 17 Tahun 2025

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Permenkes Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan mencabut Permenkes Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

Materi Terkait: Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 33

PRO

Surat Izin Praktik (SIP) bagi tenaga kesehatan berdasarkan regulasi terbaru harus diperpanjang setiap...

A 2 tahun B 5 tahun C 15 tahun D Seumur hidup E 10 tahun

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan regulasi terbaru, Surat Izin Praktik (SIP) bagi tenaga kesehatan tetap harus diperpanjang setiap 5 tahun sekali, berbeda dengan STR yang telah berlaku seumur hidup.

Materi Terkait: Sertifikasi tenaga kesehatan dan produk-produk yang terkait bidang kesehatan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 34

PRO

Klasifikasi alat kesehatan di Indonesia berdasarkan tingkat risikonya diatur dalam Permenkes Nomor 14 Tahun 2021, yang membagi alat kesehatan menjadi...

A 3 kelas (risiko rendah, sedang, tinggi) B 2 kelas (risiko rendah dan tinggi) C 5 kelas (I, II, III, IV, V) D 4 kelas (A, B, C, D) E 6 kelas berdasarkan jenis penyakit

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan Permenkes Nomor 14 Tahun 2021, alat kesehatan di Indonesia diklasifikasikan ke dalam empat tingkat risiko (Kelas A, B, C, D), di mana Kelas A merupakan produk dengan tingkat risiko paling rendah dan Kelas D dengan risiko paling tinggi.

Materi Terkait: Sertifikasi tenaga kesehatan dan produk-produk yang terkait bidang kesehatan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 35

PRO

Mekanisme kerja sama luar negeri di bidang kesehatan yang melibatkan organisasi internasional seperti WHO harus mendapatkan persetujuan dari...

A DPR RI B Presiden RI C Menteri Kesehatan setelah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri D Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional E World Health Assembly

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2023 dan peraturan pelaksanaannya, kerja sama luar negeri di bidang kesehatan yang melibatkan organisasi internasional harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan setelah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri.

Materi Terkait: Kebijakan-Kebijakan Bidang Kesehatan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 36

PRO

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) di lingkungan Kementerian Kesehatan bertugas untuk...

A Mengawasi peredaran obat dan makanan B Memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat C Mengelola program BPJS Kesehatan D Merumuskan arah kebijakan kesehatan nasional dan melakukan analisis kebijakan E Melaksanakan akreditasi rumah sakit

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) merupakan unit eselon I di lingkungan Kemenkes yang bertugas sebagai perumus arah kebijakan kesehatan nasional, termasuk melakukan analisis kebijakan dan penelitian di bidang kesehatan.

Materi Terkait: Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 37

PRO

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2023, jenis perizinan berusaha di subsektor kesehatan terdiri dari...

A Izin Lokasi dan Izin Operasional B Registrasi dan Lisensi C Izin Prinsip dan Izin Tetap D Perizinan Berusaha (PB) dan PB untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) E Sertifikasi dan Akreditasi

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Permenkes Nomor 11 Tahun 2025 mengatur dua jenis izin utama dalam subsektor kesehatan, yaitu Perizinan Berusaha (PB) dan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU).

Materi Terkait: Perizinan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pemberi Jasa Kesehatan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 38

PRO

Berdasarkan regulasi terbaru, kewajiban sertifikasi halal untuk alat kesehatan Kelas B dan Kelas C secara berturut-turut berlaku pada tahun...

A 2029 dan 2034 B 2030 dan 2035 C 2028 dan 2032 D 2028 dan 2030 E 2027 dan 2028

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan regulasi Jaminan Produk Halal, alat kesehatan Kelas B wajib memiliki sertifikasi halal atau label non-halal pada tahun 2029, sedangkan Kelas C pada tahun 2034.

Materi Terkait: Sertifikasi tenaga kesehatan dan produk-produk yang terkait bidang kesehatan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 39

PRO

Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang Penanganan Kejadian Luar Biasa dan Krisis Kesehatan ditetapkan pada tahun...

A 2027 B 2024 C 2026 D 2023 E 2025

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Permenkes Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penanganan Kejadian Luar Biasa dan Krisis Kesehatan ditetapkan sebagai payung hukum baru penanganan kedaruratan kesehatan di Indonesia, termasuk standar pengelolaan bahan dan agen biologi penyebab penyakit.

Materi Terkait: Peraturan-peraturan Bidang Kesehatan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 40

PRO

Akreditasi laboratorium kesehatan untuk kompetensi pengujian dan kalibrasi di Indonesia menggunakan standar internasional yang mengacu pada...

A ISO 14001 B ISO 27001 C ISO 9001:2015 D ISO 15189 E ISO/IEC 17025

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Laboratorium kesehatan (seperti Labkesda) yang melakukan fungsi pengujian dan kalibrasi mengadopsi standar internasional ISO/IEC 17025. Sedangkan untuk laboratorium medik/klinis, standar yang digunakan umumnya adalah ISO 15189.

Materi Terkait: Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 41

PRO

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2023, setiap orang berhak mendapatkan akses sumber daya kesehatan. Hal ini diatur dalam...

A Pasal 30 B Pasal 17 C Pasal 4 D Pasal 10 E Pasal 25

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pasal 4 UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 menyatakan setiap orang berhak mendapatkan akses sumber daya kesehatan. Sumber daya kesehatan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diperlukan untuk mengadakan upaya kesehatan.

Materi Terkait: Peraturan-peraturan Bidang Kesehatan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan uji kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan secara nasional berdasarkan regulasi adalah...

A World Health Organization B Organisasi profesi masing-masing tenaga kesehatan C Kementerian Kesehatan secara sendiri D Tim Ad Hoc Nasional yang dibentuk oleh pemerintah E Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan regulasi, pemerintah membentuk Tim Ad Hoc Nasional yang bertugas menyusun petunjuk teknis, bank soal, serta melaksanakan evaluasi dan penyempurnaan sistem uji kompetensi tenaga kesehatan.

Materi Terkait: Sertifikasi tenaga kesehatan dan produk-produk yang terkait bidang kesehatan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Pusat Krisis Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan memiliki tugas utama dalam...

A Pengembangan sistem informasi kesehatan B Pengembangan kompetensi aparatur C Penanganan tanggap darurat dan krisis kesehatan D Pengelolaan pembiayaan kesehatan E Pelayanan kesehatan haji

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Permenkes Nomor 21 Tahun 2024, susunan organisasi Kementerian Kesehatan meliputi Pusat Krisis Kesehatan yang bertugas dalam penanganan tanggap darurat dan krisis kesehatan, termasuk koordinasi respons terhadap bencana dan kejadian luar biasa.

Materi Terkait: Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Tingkatan jabatan fungsional keahlian (JF Keahlian) berdasarkan PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 terdiri dari...

A Junior, Senior, Supervisor, dan Manager B Pemula, Mahir, Penyelia, dan Utama C Asisten, Koordinator, Manajer, dan Direktur D Terampil, Mahir, Ahli, dan Utama E Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023, terdapat empat tingkatan jabatan fungsional keahlian, yaitu: 1) Ahli Utama, 2) Ahli Madya, 3) Ahli Muda, dan 4) Ahli Pertama.

Materi Terkait: Peraturan-Peraturan mengenai Kepegawaian dan Jabatan fungsional

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Dokumen yang menjadi acuan perencanaan pembangunan kesehatan nasional untuk periode 5 tahunan adalah...

A Rencana Strategis Kementerian Kesehatan B Keputusan Menteri Kesehatan tentang Data Penduduk Sasaran C RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) D Peraturan Presiden tentang SKN E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 tahun yang memuat arah kebijakan kesehatan yang selaras dengan transformasi kesehatan.

Materi Terkait: Kebijakan-Kebijakan Bidang Kesehatan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Dalam konteks transformasi kesehatan, konsep One Health menekankan bahwa kesehatan manusia tidak dapat dipisahkan dari...

A Kesehatan hewan dan ekosistem B Hanya kesehatan tumbuhan C Hanya lingkungan hidup D Hanya kesehatan hewan peliharaan E Kesehatan masyarakat global

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Konsep One Health menekankan bahwa kesehatan manusia tidak dapat dipisahkan dari kesehatan hewan dan ekosistem tempat mereka hidup. Pendekatan ini menjadi bagian penting dalam kebijakan transformasi kesehatan nasional.

Materi Terkait: Kebijakan-Kebijakan Bidang Kesehatan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur di lingkungan Kementerian Kesehatan bertugas untuk...

A Mengelola sistem informasi kesehatan nasional B Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat C Melakukan penelitian kebijakan kesehatan D Mengembangkan kompetensi dan kapasitas aparatur Kemenkes E Menangani krisis kesehatan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan Permenkes Nomor 21 Tahun 2024, susunan organisasi Kementerian Kesehatan meliputi Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur yang bertugas dalam pengembangan kompetensi dan kapasitas aparatur di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Materi Terkait: Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Siklus anggaran kesehatan di Indonesia dimulai dengan tahap...

A Pengesahan UU APBN B Perencanaan anggaran (RKAKL) C Pengawasan oleh BPK D Pelaksanaan anggaran E Evaluasi dan pelaporan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Siklus anggaran kesehatan dimulai dengan Perencanaan Anggaran (RKAKL) yang disusun oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan prioritas nasional, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dengan Kementerian Keuangan dan DPR, penetapan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.

Materi Terkait: Kebijakan-Kebijakan Bidang Kesehatan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023, Pejabat Fungsional Administrator Kesehatan bertanggung jawab secara langsung kepada...

A Sekretaris Jenderal Kemenkes B Pejabat Pimpinan Tinggi madya, pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang terkait C Inspektorat Jenderal Kemenkes D Menteri Kesehatan secara langsung E Presiden RI

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023, Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi madya, Pejabat Pimpinan Tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Materi Terkait: Peraturan-Peraturan mengenai Kepegawaian dan Jabatan fungsional

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Pusat Pembiayaan Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan bertugas dalam hal...

A Audit keuangan daerah di bidang kesehatan B Pengelolaan aset Kemenkes C Pemberian pinjaman kepada rumah sakit D Pengelolaan dana BPJS Kesehatan E Pengelolaan dan koordinasi kebijakan pembiayaan kesehatan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Permenkes Nomor 21 Tahun 2024, susunan organisasi Kementerian Kesehatan meliputi Pusat Pembiayaan Kesehatan yang bertugas dalam pengelolaan dan koordinasi kebijakan pembiayaan kesehatan, termasuk analisis dan evaluasi skema pembiayaan program kesehatan.

Materi Terkait: Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh