Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Pengawal Yustisial, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Pengawal Yustisial, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Pengawal Yustisial
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Pengawal Yustisial berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana
Pengetahuan Dasar Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Penegakan Hukum
Etika Profesi ASN dan Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawalan dan Pengamanan Tahanan (dari Rutan ke Pengadilan)
Teknik Pengamanan Personel (Jaksa dan Saksi) selama proses penuntutan dan persidangan
Manajemen Penjagaan dan Keamanan Barang Bukti (khususnya barang bukti bernilai tinggi/berbahaya)
Prosedur Pengamanan Area Persidangan dan Mitigasi Gangguan Ketertiban di Ruang Sidang
Sistem Keamanan Kantor (Physical Security) dan Pengawasan Fasilitas Vital di Lingkungan Kejaksaan
Teknik Dasar Bela Diri, Pelumpuhan Terbatas, dan Penggunaan Alat Pengamanan
Prosedur Penggunaan Alat Komunikasi Lapangan dan Sandi Komunikasi Keamanan
Manajemen Penanggulangan Keadaan Darurat: Penanganan Tahanan Kabur, Huru-Hara, dan Ancaman Bom
Tata Cara Penggeledahan Badan dan Barang terhadap Tahanan/Pengunjung
Koordinasi Lintas Instansi (Polri dan Lapas/Rutan) dalam pelaksanaan tugas pengawalan yustisial
Simulasi Tryout SKB CPNS Pengawal Yustisial
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengawal Yustisial, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk
Pengawal Yustisial.
Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
Soal sesuai materi pokok jabatan
Pembahasan detail & indikator kompetensi
Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Pengawal Yustisial
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Pengawal Yustisial.
Soal 1
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, Kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan mediasi penal. Prinsip utama yang mendasari kewenangan ini dalam rangka pemulihan keadaan semula adalah...
A. Restorative Justice
B. Legal Certainty
C. Equality before the law
D. Retributive Justice
E. Deterrent Effect
Jawaban: A
Dalam UU No. 11 Tahun 2021, Kejaksaan mengedepankan keadilan restoratif (Restorative Justice) sebagai bagian dari penanganan perkara untuk memulihkan keadaan semula, bukan sekadar pembalasan.
Soal 2
Dalam nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK, sikap menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara merupakan perwujudan dari nilai...
A. Harmonis
B. Kompeten
C. Akuntabel
D. Loyal
E. Adaptif
Jawaban: D
Nilai 'Loyal' dalam BerAKHLAK mencakup menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara serta memegang teguh ideologi Pancasila dan UUD 1945.
Soal 3
Asas yang menyatakan bahwa penuntutan perkara pidana merupakan hak eksklusif Jaksa (Dominus Litis) berarti...
A. Jaksa dapat melakukan penangkapan tanpa surat perintah
B. Jaksa dapat menghentikan penyidikan kapan saja
C. Jaksa adalah pengendali perkara dan satu-satunya lembaga yang berhak melimpahkan perkara ke pengadilan
D. Jaksa berhak menentukan vonis akhir hakim
E. Jaksa memiliki kewenangan penuh dalam melakukan upaya paksa penggeledahan
Jawaban: C
Asas Dominus Litis menegaskan bahwa Jaksa adalah pemilik/pengendali perkara yang memiliki wewenang eksklusif untuk menentukan apakah suatu perkara layak dilimpahkan ke pengadilan atau tidak.
Soal 4
Sesuai KUHAP, masa penahanan yang dilakukan oleh Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan adalah paling lama...
A. 20 hari
B. 10 hari
C. 30 hari
D. 15 hari
E. 60 hari
Jawaban: A
Pasal 25 KUHAP menyebutkan bahwa jangka waktu penahanan oleh Penuntut Umum adalah paling lama 20 hari, dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 30 hari.
Soal 5
Seorang Pengawal Yustisial harus memperlakukan tahanan dengan tetap menghormati hak asasi mereka. Salah satu prinsip HAM dalam penegakan hukum adalah 'Presumption of Innocence' yang berarti...
A. Tahanan tidak boleh disiksa saat pemeriksaan
B. Hak tahanan untuk mengajukan banding
C. Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
D. Tahanan berhak mendapatkan makan dan minum
E. Tahanan wajib didampingi oleh pengacara selama persidangan
Jawaban: C
Presumption of Innocence atau Asas Praduga Tak Bersalah adalah prinsip di mana seseorang dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan sebaliknya oleh putusan pengadilan yang inkrah.
Soal 6
Sebelum membawa tahanan dari Rutan ke Pengadilan, tindakan pertama yang wajib dilakukan oleh Pengawal Yustisial sesuai SOP adalah...
A. Menyiapkan rute perjalanan alternatif
B. Menghubungi keluarga tahanan
C. Melakukan pengecekan identitas dan penggeledahan badan tahanan
D. Melakukan pemeriksaan kesehatan tahanan secara mendalam
E. Memberikan makan siang kepada tahanan
Jawaban: C
SOP pengawalan mewajibkan pemeriksaan identitas untuk memastikan tahanan yang dibawa sesuai, serta penggeledahan badan untuk memastikan tidak ada barang terlarang atau berbahaya yang dibawa.
Soal 7
Saat mengawal Jaksa di ruang sidang, posisi ideal seorang Pengawal Yustisial untuk mendeteksi ancaman adalah...
A. Duduk di kursi penonton baris paling depan
B. Berada di posisi yang dapat memantau seluruh area ruang sidang namun tetap dekat dengan personil yang dikawal
C. Berdiri tepat di depan pintu masuk ruang sidang
D. Duduk di sebelah kanan Jaksa
E. Menunggu di luar gedung pengadilan
Jawaban: B
Teknik pengamanan personel mengharuskan pengawal memiliki jarak pandang (visibility) yang luas untuk mendeteksi gangguan keamanan sambil tetap menjaga radius aman terhadap personel (Jaksa/Saksi).
Soal 8
Barang bukti yang berupa narkotika atau bahan kimia berbahaya harus disimpan di tempat yang memenuhi standar keamanan khusus. Hal ini bertujuan untuk...
A. Agar barang bukti tidak hilang saat dipinjam
B. Menghindari pemeriksaan dari atasan
C. Menjamin keselamatan petugas dan mencegah penyalahgunaan atau kontaminasi
D. Mempercepat proses pemusnahan tanpa izin
E. Memudahkan penjualan kembali
Jawaban: C
Manajemen keamanan barang bukti berbahaya bertujuan untuk melindungi keselamatan personil (petugas) serta menjaga integritas barang bukti agar tidak disalahgunakan atau rusak.
Soal 9
Jika terjadi keributan antar pengunjung di dalam ruang sidang, tindakan prioritas Pengawal Yustisial adalah...
A. Ikut berdebat dengan pengunjung
B. Menghentikan jalannya persidangan secara paksa
C. Memborgol semua pengunjung yang berteriak
D. Mengamankan Jaksa dan Majelis Hakim ke tempat yang aman dan menenangkan situasi
E. Meninggalkan ruang sidang untuk melapor ke pimpinan
Jawaban: D
Sesuai prosedur mitigasi gangguan di ruang sidang, keselamatan personil kunci (Jaksa dan Hakim) adalah prioritas utama sebelum melakukan tindakan pengendalian massa.
Soal 10
Sistem pengamanan fisik kantor (Physical Security) yang paling dasar di lingkungan Kejaksaan untuk membatasi akses orang yang tidak berkepentingan adalah...
A. Pemasangan poster tata tertib
B. Pemasangan lampu sorot di siang hari
C. Penggunaan sistem kartu akses (Access Control) dan CCTV
D. Penerimaan tamu di luar pagar
E. Penyediaan ruang tunggu yang luas
Jawaban: C
Access Control (kartu akses) dan pengawasan melalui CCTV merupakan komponen standar dalam physical security untuk memonitor dan membatasi mobilitas orang di area vital.
Soal 11
Dalam teknik pelumpuhan terbatas, penggunaan kekuatan harus mengikuti prinsip proporsionalitas. Hal ini berarti...
A. Semua tahanan wajib diborgol di bagian kaki dan tangan setiap saat
B. Kekuatan yang digunakan harus sebanding dengan ancaman yang dihadapi
C. Pelumpuhan dilakukan dengan cara yang paling menyakitkan agar tahanan jera
D. Petugas tidak boleh menggunakan alat pengamanan sama sekali
E. Petugas bebas menggunakan senjata api dalam situasi apapun
Jawaban: B
Prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan (force) berarti tingkat tindakan yang diambil petugas harus setara dan tidak berlebihan dibandingkan tingkat ancaman yang diterima.
Soal 12
Dalam komunikasi radio menggunakan sandi, jika petugas ingin menyampaikan bahwa situasi dalam keadaan aman dan terkendali, sandi yang umum digunakan adalah...
A. 10-2 (Sepuluh Dua)
B. 8-1-3 (Delapan Satu Tiga)
C. 8-1-5 (Delapan Satu Lima)
D. 8-1 (Delapan Satu)
E. 8-1-0 (Delapan Satu Kosong)
Jawaban: B
Sandi 8-1-3 (Delapan Satu Tiga) dalam standar komunikasi keamanan sering digunakan untuk menyatakan pesan 'Selamat bertugas/Lanjutkan' atau secara kontekstual menandakan situasi aman/terkendali.
Soal 13
Apa tindakan pertama yang harus dilakukan Pengawal Yustisial jika mendapati tahanan mencoba melarikan diri saat turun dari mobil tahanan?
A. Menunggu bantuan dari kantor pusat
B. Mengejar tahanan tanpa memberikan peringatan
C. Membiarkan tahanan pergi demi keselamatan warga
D. Memberikan peringatan lisan yang tegas dan melakukan pengejaran sesuai prosedur pelumpuhan
E. Berteriak minta tolong ke warga sekitar
Jawaban: D
Prosedur penanganan tahanan kabur dimulai dengan peringatan lisan (Voice Command) diikuti tindakan pengejaran dan pelumpuhan terbatas sesuai aturan penggunaan kekuatan.
Soal 14
Tata cara penggeledahan badan terhadap tahanan wanita harus dilakukan oleh...
A. Petugas wanita (Polwan/Petugas Keamanan Wanita)
B. Siapa saja yang bertugas saat itu
C. Petugas pria yang paling senior
D. Keluarga tahanan dengan pengawasan petugas
E. Dokter yang bertugas di Rutan
Jawaban: A
Untuk menjaga martabat dan kesusilaan (HAM), penggeledahan badan harus dilakukan oleh petugas yang berjenis kelamin sama dengan orang yang digeledah.
Soal 15
Dalam pelaksanaan tugas pengawalan yustisial, koordinasi dengan Polri biasanya dilakukan untuk bantuan...
A. Pengamanan jalur (patwal) dan penebalan personel pengamanan jika risiko tinggi
B. Penentuan masa hukuman tahanan
C. Penyusunan surat dakwaan Jaksa
D. Wawancara saksi kunci
E. Penyediaan konsumsi tahanan
Jawaban: A
Koordinasi lintas instansi dengan Polri diperlukan untuk pengawalan lalu lintas (patwal) dan penambahan personel bersenjata jika perkara masuk kategori high risk.
Soal 16
UU Kejaksaan terbaru memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyadapan pada tahap penuntutan. Hal ini harus dilakukan dengan memperhatikan...
A. Keinginan penyidik kepolisian
B. Ketentuan peraturan perundang-undangan dan perlindungan hak privasi
C. Berita yang beredar di media sosial
D. Persediaan anggaran kantor
E. Izin lisan dari pimpinan
Jawaban: B
UU No. 11 Tahun 2021 mengatur kewenangan penyadapan Kejaksaan yang harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan tetap menghormati hak privasi.
Soal 17
Seorang Pengawal Yustisial yang menolak suap dari keluarga tahanan untuk memberikan fasilitas khusus telah mengamalkan nilai BerAKHLAK yaitu...
A. Adaptif
B. Berorientasi Pelayanan
C. Kompeten
D. Kolaboratif
E. Akuntabel
Jawaban: E
Nilai 'Akuntabel' mencakup integritas moral, jujur, dan bertanggung jawab, termasuk menolak segala bentuk gratifikasi atau suap.
Soal 18
Tahanan yang memiliki risiko tinggi (high risk) biasanya dikawal dengan prosedur...
A. Membawa tahanan menggunakan kendaraan pribadi petugas
B. Peningkatan jumlah personel dan penggunaan perlengkapan keamanan tambahan (seperti rompi antipeluru)
C. Dilepas tanpa pengawalan agar tidak memancing perhatian
D. Pengawalan standar tanpa borgol
E. Penitipan di polsek terdekat tanpa jadwal sidang
Jawaban: B
Tahanan high risk memerlukan pengamanan ekstra, baik dari sisi jumlah personel pengawal maupun perlengkapan taktis untuk mitigasi ancaman.
Soal 19
Kejaksaan dapat melakukan penuntutan perkara pelanggaran HAM berat berdasarkan UU Kejaksaan. Dalam hal ini, Jaksa berperan sebagai...
A. Mediator antara korban dan pelaku
B. Penyidik dan Penuntut Umum sekaligus
C. Penerjemah bahasa asing
D. Penasihat hukum korban
E. Hanya sebagai saksi ahli
Jawaban: B
Dalam perkara HAM berat, sesuai UU No. 26 Tahun 2000 dan UU Kejaksaan, Jaksa Agung memiliki wewenang sebagai penyidik sekaligus penuntut umum.
Soal 20
Alat komunikasi HT (Handy Talky) dalam tugas pengawalan digunakan untuk 'Reporting' yang artinya...
A. Merekam suara tahanan secara diam-diam
B. Memberikan laporan posisi dan kondisi terkini kepada pusat komando secara berkala
C. Mendengarkan musik saat bosan
D. Memesan makanan untuk tim pengawal
E. Menghubungi nomor telepon rumah
Jawaban: B
Reporting adalah fungsi vital komunikasi lapangan untuk memastikan pusat kendali mengetahui lokasi dan status keamanan pengawalan.
Soal 21 Premium
Menurut UU No. 11 Tahun 2021, Kejaksaan memiliki wewenang untuk turut serta dalam pengawasan peredaran barang cetakan. Hal ini merupakan bagian dari fungsi Kejaksaan dalam bidang...
Dalam KUHAP, dikenal istilah 'Upaya Paksa'. Manakah dari tindakan berikut yang masuk dalam kategori upaya paksa yang harus diawasi keamanannya oleh Pengawal Yustisial saat pelaksanaan?
Jika seorang tahanan menunjukkan perilaku agresif dan mencoba menyerang petugas dengan tangan kosong, teknik pelumpuhan yang paling tepat sebelum menggunakan alat pengamanan adalah...
A. Penggunaan senjata api diarahkan ke kepala
B. Melarikan diri dari tempat kejadian
C. Teknik kuncian (joint lock) atau bantingan untuk mengontrol gerakan
D. Menyemprotkan gas air mata dari jarak dekat ke mata tanpa peringatan
Dalam manajemen pengamanan barang bukti bernilai tinggi seperti perhiasan emas atau uang tunai dalam jumlah besar, protokol 'Double Custody' berarti...
A. Barang bukti digandakan untuk cadangan
B. Barang bukti disimpan di dua kantor berbeda
C. Akses ke ruang penyimpanan harus melibatkan dua petugas berbeda dengan kunci/kode yang berbeda pula
D. Tersangka diperbolehkan membawa barang bukti pulang
E. Barang bukti dijaga oleh satu orang saja agar tidak bocor
KUHP mengatur tentang tindak pidana terhadap ketertiban umum. Jika pengunjung sidang dengan sengaja menimbulkan kegaduhan yang mengganggu jalannya sidang, ia dapat dikenakan sanksi pidana 'Contempt of Court'. Peran pengawal di sini adalah...
A. Membubarkan sidang tanpa izin Hakim
B. Mengamankan pelaku atas perintah Hakim untuk diproses hukum lebih lanjut
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Pengawal Yustisial semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengawal Yustisial, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Pengawal Yustisial
SKB CPNS Pengawal Yustisial adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Pengawal Yustisial meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Pengawal Yustisial, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Pengawal Yustisial tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Pengawal Yustisial tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.