Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.
Materi Pokok SKB CPNS Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama
Ahli Pertama
Kemampuan Umum
1 Indikator
Peraturan Kelautan dan Perikanan
Kemampuan Khusus
5 Indikator
Perencanaan Tata Ruang laut dan Zonasi Kawasan
Pemanfaatan Ruang Perairan dan Sumber Daya di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut
Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi
Valuasi Ekonomi Sumber daya Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau Kecil
Simulasi Tryout SKB CAT Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout CAT SKB Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Sedang Disiapkan
Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.
Sistem CAT BKN
Durasi 90 menit & skema CAT resmi
Kisi-Kisi Terbaru
Sesuai materi pokok & tupoksi jabatan
Pembahasan Lengkap
Analisis jawaban & referensi regulasi
Ranking Nasional
Bandingkan skor se-Indonesia
Bank Soal Drill SKB 2026
Akses 376 Soal SKB Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Lengkap
Drill ratusan soal kompetensi bidang teknis lengkap dengan analisis pembahasan komprehensif untuk memaksimalkan peluang lulus ranking 1 di formasi Anda.
✓ Sesuai Kisi-kisi CAT BKN✓ Pembahasan Analisis Mendalam✓ Update Soal Rutin✓ Akses Aktif 1 Tahun
Contoh Soal SKB Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir & Pembahasan
Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.
50 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/50
0%
Soal 1
Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang dimaksud dengan Wilayah Laut Indonesia meliputi...
Kunci Jawaban: B
Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 32 Tahun 2014, Wilayah Laut Indonesia adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta udara di atasnya.
Materi Terkait: Peraturan Kelautan dan Perikanan
Soal 2
Dalam perencanaan tata ruang laut, dokumen yang menyerasikan berbagai kepentingan antar-sektor di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tingkat provinsi disebut...
Kunci Jawaban: B
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) adalah rencana yang menetapkan arah pemanfaatan sumber daya tiap-tiap satuan peruntukan wilayah di tingkat provinsi (UU No. 1 Tahun 2014).
Materi Terkait: Perencanaan Tata Ruang laut dan Zonasi Kawasan
Soal 3
Kewenangan pemerintah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut diberikan sejauh...
Kunci Jawaban: A
Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan daerah provinsi di laut adalah sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
Materi Terkait: Pemanfaatan Ruang Perairan dan Sumber Daya di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil
Soal 4
Zona di dalam kawasan konservasi yang diperuntukkan bagi perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan serta dilarang untuk kegiatan penangkapan ikan disebut...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan Permen KP No. 31 Tahun 2020, Zona Inti adalah bagian kawasan konservasi yang ditujukan sepenuhnya untuk perlindungan keanekaragaman hayati dan habitat.
Materi Terkait: Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi
Soal 5
Manakah di bawah ini yang termasuk dalam komponen 'Non-Use Value' (Nilai Tak Terpakai) dalam valuasi ekonomi sumber daya pesisir?
Kunci Jawaban: B
Nilai Tak Terpakai (Non-use value) terdiri dari nilai keberadaan (existence value) dan nilai warisan (bequest value), di mana orang menghargai sumber daya meskipun tidak menggunakannya secara langsung.
Materi Terkait: Valuasi Ekonomi Sumber daya Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau Kecil
Soal 6
Instrumen utama untuk pengendalian pemanfaatan ruang laut pasca berlakunya UU Cipta Kerja adalah...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan PP No. 21 Tahun 2021 dan PP No. 5 Tahun 2021, KKPRL merupakan dokumen wajib yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan menetap di ruang laut.
Materi Terkait: Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut
Soal 7
Kriteria ukuran luas wilayah untuk dikategorikan sebagai 'Pulau Kecil' menurut UU No. 27 Tahun 2007 adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan...
Kunci Jawaban: A
UU No. 27 Tahun 2007 Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 beserta kesatuan ekosistemnya.
Materi Terkait: Pemanfaatan Ruang Perairan dan Sumber Daya di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil
Soal 8
Metode valuasi ekonomi yang mengukur kesediaan membayar (Willingness to Pay) seseorang untuk memperbaiki kualitas lingkungan laut disebut...
Kunci Jawaban: B
CVM (Contingent Valuation Method) adalah metode survei langsung untuk menanyakan nilai ekonomi yang diberikan individu pada perubahan kualitas lingkungan.
Materi Terkait: Valuasi Ekonomi Sumber daya Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau Kecil
Soal 9
Rencana tata ruang laut nasional disusun untuk jangka waktu...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan PP No. 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, rencana tersebut disusun untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 tahun.
Materi Terkait: Perencanaan Tata Ruang laut dan Zonasi Kawasan
Soal 10
Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan berikut, KECUALI...
Kunci Jawaban: C
Sesuai Pasal 23 UU No. 1 Tahun 2014, pemanfaatan pulau kecil diprioritaskan untuk konservasi, pendidikan, wisata, budidaya, dan usaha perikanan secara menetap.
Materi Terkait: Pemanfaatan Ruang Perairan dan Sumber Daya di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil
Soal 11
Salah satu bentuk pengendalian pemanfaatan ruang laut adalah dengan pemberian insentif dan disinsentif. Contoh disinsentif adalah...
Kunci Jawaban: D
Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang laut.
Materi Terkait: Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut
Soal 12
Nilai manfaat ekonomi hutan mangrove sebagai penahan abrasi dan pelindung pantai dari tsunami termasuk dalam kategori...
Kunci Jawaban: D
Indirect Use Value (Nilai Manfaat Tidak Langsung) adalah nilai yang berasal dari fungsi ekologis atau jasa ekosistem (misal: mangrove sebagai benteng alami).
Materi Terkait: Valuasi Ekonomi Sumber daya Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau Kecil
Soal 13
Berapa batas wilayah 'Pesisir' ke arah darat menurut UU No. 27 Tahun 2007?
Kunci Jawaban: D
Wilayah pesisir didefinisikan mencakup wilayah daratan sejauh kecamatan yang masih dipengaruhi sifat laut (pasang surut, angin laut, intrusi air asin).
Materi Terkait: Peraturan Kelautan dan Perikanan
Soal 14
Berdasarkan Permen KP No. 31 Tahun 2020, pengelolaan kawasan konservasi dilakukan oleh...
Kunci Jawaban: D
Pengelolaan kawasan konservasi dilakukan oleh UOP yang dibentuk oleh Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya.
Materi Terkait: Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi
Soal 15
Dalam Rencana Tata Ruang Laut, kawasan yang ditetapkan untuk melindungi ekosistem laut serta memiliki nilai strategis nasional disebut...
Kunci Jawaban: E
KSNT adalah kawasan strategis nasional yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia.
Materi Terkait: Perencanaan Tata Ruang laut dan Zonasi Kawasan
Soal 16
Pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dapat dikenai sanksi administratif berupa...
Kunci Jawaban: E
Sanksi administratif meliputi peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara, hingga pembongkaran bangunan di ruang laut.
Materi Terkait: Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut
Soal 17
Kawasan Konservasi di Perairan dikategorikan menjadi tiga jenis utama, yaitu...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan regulasi (PP 60/2007 dan Permen KP 31/2020), tiga kategori utama kawasan konservasi di perairan yang umum digunakan adalah Taman Nasional, Suaka Alam Perairan, dan Taman Wisata Perairan.
Materi Terkait: Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi
Soal 18
Nilai ekonomi yang mencerminkan kesediaan untuk mempertahankan sumber daya agar dapat digunakan oleh generasi mendatang disebut...
Kunci Jawaban: E
Bequest Value (Nilai Warisan) adalah nilai yang diberikan oleh generasi sekarang agar sumber daya tetap tersedia untuk generasi masa depan.
Materi Terkait: Valuasi Ekonomi Sumber daya Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau Kecil
Soal 19
Kegiatan reklamasi di wilayah pesisir wajib memiliki izin yang mencakup aspek berikut, KECUALI...
Kunci Jawaban: D
Regulasi reklamasi (Perpres 122/2012) mewajibkan kepastian lokasi, teknis pelaksanaan, dan dampak lingkungan hidup. Opsi E bukan merupakan izin utama dalam paket perizinan reklamasi pesisir yang disebutkan dalam regulasi tersebut.
Materi Terkait: Peraturan Kelautan dan Perikanan
Soal 20
Penetapan batas koridor alur laut yang digunakan untuk lalu lintas kapal internasional di Indonesia disebut...
Kunci Jawaban: E
ALKI ditetapkan berdasarkan UU No. 6 Tahun 1996 dan PP terkait sebagai jalur pelayaran bagi kapal atau pesawat udara asing.
Materi Terkait: Perencanaan Tata Ruang laut dan Zonasi Kawasan
Soal 21
PRO
Perubahan signifikan dalam UU No. 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja) terkait perizinan di laut adalah pengintegrasian izin lokasi dan izin pengelolaan menjadi...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan Pasal 18 UU Cipta Kerja (Sektor Kelautan), instrumen kesesuaian tata ruang menjadi prasyarat utama pemanfaatan ruang laut melalui KKPRL.
Materi Terkait: Peraturan Kelautan dan Perikanan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam hierarki perencanaan tata ruang laut, jika terjadi konflik antara RZWP3K Provinsi dan Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) Nasional, maka yang menjadi acuan utama adalah...
Kunci Jawaban: B
Hierarki tata ruang menetapkan bahwa rencana yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan rencana yang lebih tinggi (Nasional > Provinsi).
Materi Terkait: Perencanaan Tata Ruang laut dan Zonasi Kawasan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Apa yang dimaksud dengan 'Landas Kontinen' Indonesia?
Kunci Jawaban: E
Definisi Landas Kontinen merujuk pada UNCLOS 1982 dan UU No. 32 Tahun 2014, fokus pada kedaulatan atas dasar laut dan sumber daya non-hayati di dalamnya.
Materi Terkait: Peraturan Kelautan dan Perikanan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Hak masyarakat untuk mendapatkan akses ke pantai dijamin dalam undang-undang pengelolaan pesisir. Pelanggaran terhadap akses publik ini dapat mengakibatkan...
Kunci Jawaban: A
Pasal 71 UU No. 27 Tahun 2007 menyatakan sanksi administratif dapat diberikan bagi siapa saja yang menutup akses publik ke pantai.
Materi Terkait: Pemanfaatan Ruang Perairan dan Sumber Daya di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam valuasi ekonomi, biaya yang dikeluarkan untuk mengobati penyakit akibat pencemaran laut dapat digunakan sebagai indikator nilai melalui metode...
Kunci Jawaban: D
Metode ini menghitung nilai lingkungan dari biaya yang harus dikeluarkan untuk mencegah atau mengobati dampak kerusakan lingkungan.
Materi Terkait: Valuasi Ekonomi Sumber daya Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau Kecil
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Informasi mengenai jabatan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.
PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Dasar Acuan Sah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
Dasar Acuan Sah
Surat Menteri PANRB Nomor B/5457/M.SM.01.00/2024
Dasar Acuan Sah
Tips & Strategi Lolos SKB Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.
3
Manajemen Waktu CAT
Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.
4
Evaluasi Melalui Tryout Rutin
Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.
Materi SKB CPNS Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.
Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait
Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.