Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.
Materi Pokok SKB CPNS Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Kompetensi Umum
6 Indikator
Teori Hukum dan Keadilan (Aristoteles, John Rawls, dan Satjipto Rahardjo)
Konsep Negara Hukum (Rechtstaat) dan Rule of Law
Prinsip-Prinsip Dasar Penegakan Hukum yang Adil dan Transparan
Manajemen ASN (UU No. 20 Tahun 2023) dan Etika Profesi Hukum
UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)
Kompetensi Khusus
12 Indikator
Hukum Pidana Materiil (KUHP dan UU No. 1 Tahun 2023)
Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Tahapan Penuntutan
UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Teori dan Praktik Pembuktian dalam Perkara Pidana
Teknik Penelaahan Kasus dan Penyusunan Rencana Dakwaan (P-16, P-21, dll)
Penanganan Tindak Pidana Khusus (Korupsi, Narkotika, TPPU, dan ITE)
Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penuntutan
UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)
Teknik Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penegakan Hukum
Manajemen Perkara dan Administrasi Intelijen/Penuntutan
Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 13 Tahun 2006 jo UU No. 31 Tahun 2014)
Simulasi Tryout SKB CAT Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout CAT SKB Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum Sedang Disiapkan
Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.
Sistem CAT BKN
Durasi 90 menit & skema CAT resmi
Kisi-Kisi Terbaru
Sesuai materi pokok & tupoksi jabatan
Pembahasan Lengkap
Analisis jawaban & referensi regulasi
Ranking Nasional
Bandingkan skor se-Indonesia
Latihan Soal Interaktif
Contoh Soal SKB Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum & Pembahasan
Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.
50 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/50
0%
Soal 1
Menurut Aristoteles, keadilan yang memberikan kepada setiap orang berdasarkan jasanya atau proporsionalitas disebut sebagai keadilan...
Kunci Jawaban: B
Aristoteles membagi keadilan menjadi dua jenis utama: Keadilan Distributif (berdasarkan proporsi/jasa) dan Keadilan Komutatif (berdasarkan persamaan tanpa memandang jasa).
Materi Terkait: Teori Hukum dan Keadilan (Aristoteles, John Rawls, dan Satjipto Rahardjo)
Soal 2
Konsep 'Hukum Progresif' yang menekankan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, digagas oleh...
Kunci Jawaban: B
Prof. Satjipto Rahardjo adalah penggagas Teori Hukum Progresif di Indonesia yang menekankan bahwa tujuan hukum adalah untuk kesejahteraan manusia.
Materi Terkait: Teori Hukum dan Keadilan (Aristoteles, John Rawls, dan Satjipto Rahardjo)
Soal 3
Salah satu ciri utama Negara Hukum (Rechtstaat) adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan...
Kunci Jawaban: B
Unsur utama Rechtstaat menurut Friedrich Julius Stahl meliputi: perlindungan HAM, pemisahan kekuasaan (trias politica), pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan administrasi.
Materi Terkait: Konsep Negara Hukum (Rechtstaat) dan Rule of Law
Soal 4
Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023, ASN terdiri dari dua kategori utama, yaitu...
Kunci Jawaban: A
Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Pegawai ASN terdiri atas PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Materi Terkait: Manajemen ASN (UU No. 20 Tahun 2023) dan Etika Profesi Hukum
Soal 5
Dalam UU No. 25 Tahun 2009, asas yang menekankan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat disebut...
Kunci Jawaban: B
Asas akuntabilitas dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik berarti setiap proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Materi Terkait: UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Soal 6
Asas yang mengharuskan pemerintah untuk bertindak secara tepat dan tidak menunda-nunda pekerjaan dalam administrasi pemerintahan disebut sebagai asas...
Kunci Jawaban: C
Asas Kecermatan dalam AAUPB mengandung arti bahwa suatu keputusan/tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap serta diproses secara tepat waktu.
Materi Terkait: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)
Soal 7
Berdasarkan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), salah satu tujuan pemidanaan yang menonjolkan aspek pemulihan korban adalah...
Kunci Jawaban: C
UU No. 1 Tahun 2023 menggeser paradigma dari retributif (pembalasan) ke arah keadilan restoratif yang mengutamakan penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan.
Materi Terkait: Hukum Pidana Materiil (KUHP dan UU No. 1 Tahun 2023)
Soal 8
Dalam tahap penuntutan, berkas perkara yang dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik karena belum lengkap disertai petunjuk disebut...
Kunci Jawaban: D
Kode P-18 adalah pemberitahuan bahwa hasil penyidikan belum lengkap, sedangkan P-19 adalah pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi (disertai petunjuk).
Materi Terkait: Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Tahapan Penuntutan
Soal 9
Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2021, Kejaksaan diberikan wewenang baru dalam melakukan mediasi penal yang merupakan perwujudan dari...
Kunci Jawaban: D
UU No. 11 Tahun 2021 mempertegas peran Kejaksaan dalam penerapan keadilan restoratif (Restorative Justice) melalui mediasi penal dalam perkara pidana tertentu.
Materi Terkait: UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Soal 10
Sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana di Indonesia adalah...
Kunci Jawaban: C
Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (Negatief Wettelijke), yaitu hakim hanya boleh menjatuhkan pidana berdasarkan alat bukti sah menurut UU dan keyakinan hakim.
Materi Terkait: Teori dan Praktik Pembuktian dalam Perkara Pidana
Soal 11
Kode formulir untuk Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Pidana adalah...
Kunci Jawaban: D
P-16 adalah kode untuk Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan penyelesaian perkara.
Materi Terkait: Teknik Penelaahan Kasus dan Penyusunan Rencana Dakwaan (P-16, P-21, dll)
Soal 12
Salah satu tindak pidana khusus yang menggunakan mekanisme pembuktian terbalik terbatas adalah...
Kunci Jawaban: A
UU Pemberantasan Tipikor mengenal sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang (Pasal 37), di mana terdakwa wajib memberikan keterangan tentang asal usul harta bendanya.
Materi Terkait: Penanganan Tindak Pidana Khusus (Korupsi, Narkotika, TPPU, dan ITE)
Soal 13
Fokus utama dari Keadilan Restoratif (Restorative Justice) adalah...
Kunci Jawaban: D
Keadilan restoratif mengalihkan fokus dari pembalasan (retributif) ke arah perbaikan/pemulihan kerugian korban dan pertanggungjawaban pelaku secara langsung.
Materi Terkait: Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penuntutan
Soal 14
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara merupakan delik korupsi dalam Pasal...
Kunci Jawaban: D
Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 mengatur tentang korupsi akibat penyalahgunaan kewenangan/jabatan.
Materi Terkait: UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Soal 15
Unsur-unsur dalam Integrated Criminal Justice System (ICJS) di Indonesia meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan...
Kunci Jawaban: E
Komponen utama ICJS adalah Kepolisian (penyidik), Kejaksaan (penuntut), Pengadilan (pemutus), dan Lembaga Pemasyarakatan (pelaksana pidana).
Materi Terkait: Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)
Soal 16
Penelaahan kinerja penegakan hukum secara berkala untuk memastikan target organisasi tercapai disebut...
Kunci Jawaban: B
Monitoring dan evaluasi adalah teknik manajemen untuk melihat sejauh mana pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP dan target yang ditetapkan.
Materi Terkait: Teknik Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penegakan Hukum
Soal 17
Administrasi intelijen dalam penegakan hukum mencakup pengumpulan data primer dan sekunder untuk kepentingan...
Kunci Jawaban: C
Intelijen penegakan hukum (khususnya di Kejaksaan) berfungsi untuk deteksi dini, pencegahan tindak pidana, dan pengamanan kebijakan penegakan hukum.
Materi Terkait: Manajemen Perkara dan Administrasi Intelijen/Penuntutan
Soal 18
Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006 jo UU No. 31 Tahun 2014, lembaga yang berwenang memberikan perlindungan kepada saksi dan korban adalah...
Kunci Jawaban: E
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga mandiri yang bertugas memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi/korban.
Materi Terkait: Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 13 Tahun 2006 jo UU No. 31 Tahun 2014)
Soal 19
Prinsip transparansi dalam penegakan hukum berarti...
Kunci Jawaban: A
Transparansi menekankan pada keterbukaan akses informasi publik dan akuntabilitas proses hukum agar dapat diawasi oleh masyarakat sesuai koridor hukum.
Materi Terkait: Prinsip-Prinsip Dasar Penegakan Hukum yang Adil dan Transparan
Soal 20
Penuntut umum memiliki wewenang untuk menutup perkara demi kepentingan umum berdasarkan asas...
Kunci Jawaban: E
Asas oportunitas (deponering) memberikan wewenang kepada Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.
Materi Terkait: UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Soal 21
PRO
John Rawls mengemukakan konsep 'Original Position' dan 'Veil of Ignorance'. Apa inti dari konsep tersebut dalam teori keadilan?
Kunci Jawaban: C
John Rawls berpendapat bahwa prinsip keadilan yang fair hanya bisa dicapai jika pengambil keputusan berada di balik 'cadar ketidaktahuan' (veil of ignorance) sehingga tidak memihak pada kepentingan pribadinya.
Materi Terkait: Teori Hukum dan Keadilan (Aristoteles, John Rawls, dan Satjipto Rahardjo)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Konsep 'Rule of Law' menurut A.V. Dicey menekankan tiga pilar utama, kecuali...
Kunci Jawaban: B
Tiga pilar Dicey adalah: 1) Supremasi hukum, 2) Persamaan di depan hukum, dan 3) Terjaminnya HAM oleh UU/UUD. Administrative Discretion (diskresi administrasi yang luas) justru sering dianggap bertentangan dengan kekakuan Rule of Law klasik.
Materi Terkait: Konsep Negara Hukum (Rechtstaat) dan Rule of Law
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam manajemen ASN UU No. 20 Tahun 2023, sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan manajemen ASN yang berdasarkan pada...
Kunci Jawaban: B
Sistem merit mengutamakan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai pertimbangan utama dalam pengembangan karir ASN tanpa membedakan latar belakang subjektif.
Materi Terkait: Manajemen ASN (UU No. 20 Tahun 2023) dan Etika Profesi Hukum
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Asas 'Larangan Penyalahgunaan Wewenang' dalam AAUPB berarti bahwa pejabat pemerintahan...
Kunci Jawaban: A
Asas ini melarang pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (detournement de pouvoir).
Materi Terkait: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Menurut UU No. 1 Tahun 2023, jika terdapat perubahan perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan, maka yang digunakan adalah...
Kunci Jawaban: B
Pasal 3 UU No. 1 Tahun 2023 tetap mempertahankan asas lex favor reus, di mana jika ada perubahan UU, diterapkan aturan yang meringankan/menguntungkan bagi pelaku.
Materi Terkait: Hukum Pidana Materiil (KUHP dan UU No. 1 Tahun 2023)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Alat bukti 'Keterangan Ahli' menurut KUHAP adalah...
Kunci Jawaban: C
Pasal 186 KUHAP menyatakan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana.
Materi Terkait: Teori dan Praktik Pembuktian dalam Perkara Pidana
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penyusunan Rencana Dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat materiil dakwaan menurut KUHAP (Pasal 143) adalah...
Kunci Jawaban: D
Syarat materiil meliputi uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai locus delicti, tempus delicti, dan unsur-unsur tindak pidana. Jika tidak terpenuhi, dakwaan batal demi hukum (null and void).
Materi Terkait: Teknik Penelaahan Kasus dan Penyusunan Rencana Dakwaan (P-16, P-21, dll)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Syarat utama perkara pidana dapat diselesaikan melalui Keadilan Restoratif di Kejaksaan (berdasarkan Perja No. 15 Tahun 2020) adalah...
Kunci Jawaban: B
Keadilan restoratif mengutamakan perdamaian antara korban dan pelaku serta pemulihan kerugian, biasanya untuk perkara dengan ancaman pidana di bawah 5 tahun dan kerugian relatif kecil.
Materi Terkait: Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penuntutan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam UU Tipikor, Gratifikasi dianggap sebagai suap apabila...
Kunci Jawaban: D
Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 menyatakan gratifikasi dianggap suap jika berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban, kecuali dilaporkan dalam waktu 30 hari kerja.
Materi Terkait: UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Teknik Monitoring dan Evaluasi kinerja penuntutan seringkali menggunakan indikator persentase penyelesaian berkas perkara. Indikator ini disebut...
Kunci Jawaban: A
Output adalah hasil langsung dari suatu proses (misal: jumlah berkas yang diselesaikan), sedangkan Outcome adalah dampak jangka menengah (misal: penurunan angka kriminalitas).
Materi Terkait: Teknik Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penegakan Hukum
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Administrasi Intelijen Kejaksaan yang digunakan untuk melakukan cegah tangkal terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana adalah...
Kunci Jawaban: C
Kejaksaan memiliki wewenang intelijen untuk melakukan pencegahan (melarang keluar negeri) atau penangkalan (melarang masuk ke wilayah RI) dalam rangka penegakan hukum.
Materi Terkait: Manajemen Perkara dan Administrasi Intelijen/Penuntutan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Hak saksi untuk mendapatkan biaya transportasi dan akomodasi selama memberikan keterangan diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban sebagai bagian dari...
Kunci Jawaban: A
Pemenuhan hak prosedural saksi mencakup pendampingan, biaya transportasi, serta informasi mengenai perkembangan perkara.
Materi Terkait: Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 13 Tahun 2006 jo UU No. 31 Tahun 2014)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penelaah Penuntutan dalam menyusun Rencana Surat Dakwaan (RENDAK) harus memperhatikan bentuk dakwaan. Bentuk dakwaan yang terdiri dari beberapa tindak pidana yang saling berhubungan dan disusun secara berurutan disebut...
Kunci Jawaban: D
Dakwaan kumulatif digunakan jika terdakwa melakukan beberapa tindak pidana sekaligus (concursus) yang masing-masing harus dibuktikan.
Materi Terkait: Teknik Penelaahan Kasus dan Penyusunan Rencana Dakwaan (P-16, P-21, dll)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam konteks UU No. 11 Tahun 2021, Jaksa Agung dapat melakukan 'Deponering' setelah memperhatikan pertimbangan dari...
Kunci Jawaban: B
Penyampingan perkara demi kepentingan umum (deponering) oleh Jaksa Agung dilakukan setelah mendengar saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut (termasuk DPR).
Materi Terkait: UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Apa yang dimaksud dengan 'Alat Bukti Surat' dalam perkara pidana menurut Pasal 187 KUHAP?
Kunci Jawaban: B
Pasal 187 KUHAP merinci alat bukti surat sebagai surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, termasuk berita acara, surat keterangan ahli, dll.
Materi Terkait: Teori dan Praktik Pembuktian dalam Perkara Pidana
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Tindak pidana yang berkaitan dengan manipulasi data secara ilegal dalam sistem elektronik diatur dalam UU ITE Pasal...
Kunci Jawaban: C
Pasal 35 UU ITE mengatur tentang manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik agar dianggap seolah-olah data yang otentik.
Materi Terkait: Penanganan Tindak Pidana Khusus (Korupsi, Narkotika, TPPU, dan ITE)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme atau pelanggaran HAM berat dibayarkan oleh...
Kunci Jawaban: E
Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi sepenuhnya (restitusi), khususnya dalam perkara pelanggaran HAM berat atau terorisme.
Materi Terkait: Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 13 Tahun 2006 jo UU No. 31 Tahun 2014)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Asas 'Keterbukaan' dalam AAUPB mewajibkan pemerintah untuk...
Kunci Jawaban: E
Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Materi Terkait: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Tindak pidana korupsi yang berupa 'Benturan Kepentingan dalam Pengadaan' diatur dalam Pasal...
Kunci Jawaban: B
Pasal 12 huruf i UU No. 20 Tahun 2001 mengatur tentang pegawai negeri yang dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
Materi Terkait: UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Informasi mengenai jabatan Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.
PermenPANRB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah
Dasar Acuan Sah
KepmenPANRB Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah
Dasar Acuan Sah
Tips & Strategi Lolos SKB Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.
3
Manajemen Waktu CAT
Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.
4
Evaluasi Melalui Tryout Rutin
Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum
Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.
Materi SKB CPNS Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.
Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait
Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.