SKB CPNS Pengawas Barang Beredar dan Jasa 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Barang Beredar dan Jasa, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Pengawas Barang Beredar dan Jasa, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Pengawas Barang Beredar dan Jasa
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Barang Beredar dan Jasa berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Pengawas Barang Beredar dan Jasa
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Barang Beredar dan Jasa, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Pengawas Barang Beredar dan Jasa. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Pengawas Barang Beredar dan Jasa
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Barang Beredar dan Jasa.
Soal 1
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen yang paling mendasar terkait dengan pemakaian barang dan/atau jasa adalah...
A. Hak untuk memonopoli distribusi barang dan jasa di tingkat regional
B. Hak untuk menolak semua barang substitusi yang berasal dari luar negeri
C. Hak untuk menjual kembali barang dengan harga yang lebih tinggi dari HET
D. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa
E. Hak untuk mendapatkan barang secara gratis dari pelaku usaha menengah
Jawaban: D
Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 4 huruf a, hak utama konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
Soal 2
Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi disebut...
A. Penyaluran Logistik
B. Distribusi Nasional
C. Niaga Ekspor-Impor
D. Pemasaran Terpadu
E. Perdagangan
Jawaban: E
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 7 Tahun 2014, Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak untuk memperoleh imbalan.
Soal 3
Tujuan utama penyelenggaraan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 adalah...
A. Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, dan persaingan usaha yang sehat
B. Menurunkan harga barang impor agar dapat bersaing di pasar tradisional
C. Mewajibkan semua pelaku usaha mikro untuk memiliki laboratorium pengujian sendiri
D. Membatasi jumlah barang yang beredar di pasar domestik agar tidak over-supply
E. Menghilangkan seluruh hambatan tarif dalam perdagangan internasional
Jawaban: A
UU No. 20 Tahun 2014 Pasal 3 menyatakan bahwa Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bertujuan meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing, persaingan usaha yang sehat, dan inovasi.
Soal 4
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, Pemerintah Pusat dapat menetapkan Barang Kebutuhan Pokok. Salah satu kriteria Barang Kebutuhan Pokok adalah...
A. Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi
B. Barang elektronik yang menunjang hiburan masyarakat
C. Barang yang bahan bakunya seluruhnya diimpor
D. Barang yang digunakan untuk keperluan militer dan pertahanan
E. Barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke atas
Jawaban: A
PP No. 29 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
Soal 5
Dalam struktur organisasi Kementerian Perdagangan, unit eselon I yang memiliki tugas utama menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga adalah...
A. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
B. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
C. Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan
D. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
E. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN)
Jawaban: E
Ditjen PKTN (Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) adalah unit di bawah Kementerian Perdagangan yang bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan konsumen, metrologi legal, dan pengawasan barang beredar.
Soal 6
Seorang Pengawas Barang Beredar dan Jasa menemukan ketidaksesuaian label pada sebuah produk. Alih-alih menerima suap untuk menutupi temuan tersebut, ia tetap melaporkan temuan sesuai prosedur. Tindakan ini mencerminkan nilai dasar BerAKHLAK, yaitu...
A. Adaptif
B. Harmonis
C. Kolaboratif
D. Akuntabel
E. Kompeten
Jawaban: D
Menolak suap dan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi merupakan wujud nyata dari nilai Akuntabel dalam core values ASN BerAKHLAK.
Soal 7
Dokumen yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang menyatakan bahwa suatu produk telah memenuhi persyaratan SNI disebut...
A. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
B. Sertifikat Standar Mutu Internasional
C. Nomor Pendaftaran Barang (NPB)
D. Surat Persetujuan Pendaftaran Produk
E. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI)
Jawaban: E
SPPT-SNI (Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI) adalah dokumen yang dikeluarkan oleh LSPro kepada pelaku usaha yang produknya telah diuji dan terbukti memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
Soal 8
Pencantuman label dalam Bahasa Indonesia diwajibkan bagi barang yang diperdagangkan di dalam negeri. Namun, terdapat pengecualian kewajiban pencantuman label Bahasa Indonesia, yaitu untuk...
A. Barang kebutuhan pokok yang diproduksi oleh industri rumah tangga
B. Barang yang diimpor dari negara-negara anggota ASEAN
C. Barang yang diimpor sebagai bahan baku industri untuk diproses lebih lanjut dan tidak dijual eceran
D. Barang yang dijual melalui sistem perdagangan elektronik (e-commerce)
E. Barang elektronik yang memiliki teknologi tinggi dan harga mahal
Jawaban: C
Berdasarkan Permendag tentang Pencantuman Label, pengecualian diberikan untuk barang yang digunakan sebagai bahan baku/penolong dalam proses produksi (tidak diperdagangkan secara eceran ke konsumen akhir).
Soal 9
Setiap produk telematika dan elektronika yang diproduksi dan/atau diimpor untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib dilengkapi dengan...
A. Label Halal dari lembaga berwenang
B. Sertifikat Bebas Radiasi Internasional
C. Surat Keterangan Asal (SKA)
D. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
E. Manual dan Kartu Garansi (MKG) dalam Bahasa Indonesia
Jawaban: E
Berdasarkan Permendag terkait, pelaku usaha wajib menyertakan petunjuk penggunaan (Manual) dan Kartu Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia untuk produk elektronika dan telematika.
Soal 10
Dalam metrologi legal, alat yang digunakan untuk menentukan kuantitas atau ukuran suatu barang yang ditransaksikan agar terjamin kebenarannya disebut...
A. Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)
B. Standar Nasional Satuan Ukuran
C. Instrumen Kalibrasi Presisi
D. Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP)
E. Alat Estimasi Takaran
Jawaban: D
Menurut UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, alat yang digunakan dalam pengukuran untuk menentukan kuantitas dalam transaksi perdagangan disebut UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya).
Soal 11
Tahapan krusial dalam pemeriksaan fisik barang di gudang importir yang bertujuan untuk memastikan produk mewakili keseluruhan populasi barang sebelum dilakukan uji laboratorium adalah...
A. Pemusnahan selektif
B. Pengambilan contoh (sampling) secara acak
C. Sterilisasi barang
D. Pengemasan ulang produk
E. Lelang barang bukti
Jawaban: B
Pengambilan contoh (sampling) yang dilakukan dengan metode statistika atau acak yang tepat memastikan bahwa contoh (sampel) merepresentasikan populasi keseluruhan barang yang akan diuji mutunya.
Soal 12
Lembaga non-struktural yang berkedudukan di tingkat Kabupaten/Kota yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di luar pengadilan adalah...
A. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
B. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
C. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
D. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
E. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Jawaban: D
Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 49, BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) adalah lembaga yang bertugas menyelenggarakan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase.
Soal 13
Jika dalam pengawasan ditemukan barang yang beredar tidak sesuai dengan ketentuan SNI Wajib, sanksi administratif tingkat pertama yang biasanya diberikan kepada pelaku usaha adalah...
A. Penyitaan seluruh aset perusahaan
B. Pencabutan Izin Usaha secara langsung tanpa peringatan
C. Teguran tertulis
D. Pidana penjara maksimal 5 tahun
E. Deportasi bagi tenaga kerja asing di perusahaan tersebut
Jawaban: C
Dalam hierarki sanksi administratif menurut UU Perdagangan maupun PP terkait, sanksi biasanya diterapkan secara bertahap, dimulai dari peringatan/teguran tertulis sebelum penarikan barang atau pencabutan izin.
Soal 14
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menuntut pelaku usaha (merchant) untuk mematuhi regulasi. Salah satu bentuk pelindungan konsumen digital dalam PMSE adalah...
A. Mengumpulkan data pribadi konsumen sebanyak-banyaknya untuk dijual kembali
B. Menyembunyikan identitas penjual untuk melindungi privasi pelaku usaha
C. Hanya menerima pembayaran menggunakan mata uang kripto
D. Menyediakan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
E. Meniadakan kebijakan pengembalian barang (no return policy) demi efisiensi
Jawaban: D
Menurut PP No. 80 Tahun 2019 tentang PMSE, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai identitas subjek hukum, kondisi, serta jaminan barang/jasa.
Soal 15
Dalam kegiatan intelijen pasar, tujuan utama pengolahan data terkait tren peredaran barang di suatu wilayah adalah...
A. Menentukan tarif pajak baru untuk barang impor
B. Membantu pelaku usaha memonopoli pasar di wilayah tersebut
C. Menetapkan kuota ekspor komoditas pertanian
D. Menyebarluaskan rahasia dagang pesaing kepada publik
E. Melakukan deteksi dini terhadap potensi peredaran barang ilegal atau tidak sesuai standar
Jawaban: E
Intelijen pasar dalam konteks pengawasan barang beredar difokuskan untuk mendapatkan informasi dan data awal (deteksi dini) guna mencegah masuk dan beredarnya barang ilegal atau tidak memenuhi standar (SNI, Label, dsb).
Soal 16
Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perdagangan memiliki wewenang khusus dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perdagangan. Salah satu wewenang tersebut adalah...
A. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan terkait tindak pidana di bidang perdagangan
B. Memberikan grasi kepada pelanggar hukum
C. Menjatuhkan vonis hukuman pidana penjara kepada tersangka
D. Menerbitkan surat izin usaha bagi perusahaan yang kooperatif
E. Mengubah undang-undang perlindungan konsumen
Jawaban: A
Berdasarkan KUHAP dan UU sektoral, PPNS berwenang menerima laporan, melakukan pemeriksaan atas laporan tersebut, memeriksa saksi/tersangka, dan menyita barang bukti terkait tindak pidana di bidangnya.
Soal 17
Untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok, Pemerintah memiliki instrumen kebijakan berupa penetapan harga acuan atau harga eceran tertinggi (HET). Kewenangan menetapkan kebijakan ini berada pada...
A. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan
B. Gubernur masing-masing provinsi
C. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
D. Direktur Utama Perum BULOG
E. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Jawaban: A
Berdasarkan PP No. 29 Tahun 2021 dan UU Perdagangan, kebijakan penetapan harga acuan pembelian di petani maupun harga acuan penjualan (HET) di konsumen ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
Soal 18
Salah satu strategi edukasi konsumen yang digaungkan oleh Kementerian Perdagangan adalah menciptakan 'Konsumen Cerdas'. Indikator perilaku konsumen cerdas antara lain adalah...
A. Menerima barang rusak tanpa komplain demi menjaga keharmonisan
B. Meneliti label dan masa kedaluwarsa sebelum membeli barang
C. Membeli barang bajakan untuk mendukung ekonomi mikro
D. Mengutamakan kuantitas pembelian daripada kualitas barang
E. Selalu membeli barang impor karena harganya lebih murah
Jawaban: B
Semboyan 'Konsumen Cerdas' meliputi tindakan teliti sebelum membeli, memperhatikan label, SNI, manual garansi, memperhatikan masa kedaluwarsa, serta mengutamakan produk dalam negeri.
Soal 19
Selain hak, pelaku usaha juga memiliki kewajiban yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Kewajiban utama pelaku usaha dalam menawarkan barangnya adalah...
A. Mewajibkan konsumen menandatangani klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab
B. Mendaftarkan seluruh produknya ke luar negeri
C. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
D. Mengabaikan keluhan konsumen yang nominal transaksinya kecil
E. Memberikan diskon minimal 50% setiap akhir tahun
Jawaban: C
Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 7, salah satu kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
Soal 20
Barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib, sebelum diedarkan di pasar, harus dibubuhi...
A. Tanda tangan Menteri Perdagangan
B. Tanda SNI atau Tanda Kesesuaian
C. Label peringatan kesehatan
D. Hologram Pajak Pertambahan Nilai
E. Sertifikat Hak Cipta
Jawaban: B
Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2014 dan peraturan turunannya, produk yang telah memenuhi persyaratan SNI (khususnya SNI Wajib) wajib dibubuhi Tanda SNI atau Tanda Kesesuaian sebelum diedarkan.
Soal 21 Premium
Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2014, Pemerintah dapat melarang ekspor atau impor barang dengan alasan tertentu. Alasan yang dapat digunakan untuk melarang impor suatu barang adalah...
A. Untuk meningkatkan pendapatan pajak dari sektor jasa
B. Melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, dan melindungi kesehatan/keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, serta lingkungan hidup
C. Mendorong masyarakat beralih ke gaya hidup konsumtif
D. Menciptakan monopoli bagi salah satu BUMN
E. Mengurangi devisa negara secara bertahap
Soal 22 Premium
Dalam PP Nomor 29 Tahun 2021, diatur ketentuan mengenai penyimpanan barang kebutuhan pokok. Pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat...
A. Terjadi surplus pasokan di pasar internasional
B. Harga pasar barang tersebut sedang berada pada titik terendah (deflasi)
C. Barang tersebut sedang diekspor dalam jumlah besar
D. Musim panen raya sedang berlangsung
E. Terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan
Soal 23 Premium
Jika produsen luar negeri ingin memasukkan produknya ke Indonesia, siapa yang paling bertanggung jawab untuk mencantumkan label berbahasa Indonesia pada barang tersebut sebelum diedarkan?
A. Petugas Bea Cukai di pelabuhan
B. Pemerintah negara asal
C. Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara asal
D. Importir barang tersebut
E. Konsumen akhir yang membeli
Soal 24 Premium
Putusan majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada prinsipnya bersifat...
A. Final dan mengikat (final and binding)
B. Rekomendasi kepada kepolisian untuk penyidikan
C. Saran yang tidak mengikat kedua belah pihak
D. Dapat dibatalkan oleh asosiasi pengusaha setempat
E. Sementara, dan selalu harus diadili ulang di Pengadilan Negeri
Soal 25 Premium
Pengawasan terhadap barang yang beredar dapat dilakukan secara berkala maupun khusus. Pengawasan khusus biasanya dilakukan apabila...
A. Tidak ada kegiatan lain dari tim pengawas
B. Menjelang masa pendaftaran pajak perusahaan
C. Terdapat pengaduan masyarakat atau informasi intelijen terkait dugaan pelanggaran
D. Sudah dijadwalkan dalam rencana kerja tahunan
E. Terdapat permintaan dari pelaku usaha untuk promosi
Soal 26 Premium
Pusat pelayanan purna jual (service center) merupakan salah satu syarat dalam penyertaan MKG. Kewajiban ketersediaan suku cadang dari produsen/importir produk elektronika dijamin untuk minimal jangka waktu...
A. Sama dengan umur ekonomis produk di negara asal
B. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (umumnya minimal 1 tahun garansi dan ketersediaan suku cadang pasca-garansi)
C. Sepanjang pabrik tersebut belum bangkrut
D. 6 bulan setelah masa garansi habis
E. 1 bulan sejak tanggal pembelian
Soal 27 Premium
Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) memiliki batas toleransi kekurangan kuantitas. Apabila saat pengawasan ditemukan BDKT dengan berat atau volume di bawah batas toleransi yang diizinkan (Toleransi Kekurangan - TK), maka...
A. Pemerintah akan mensubsidi kekurangan berat tersebut
B. Barang tersebut dilarang diedarkan dan pelaku usaha dapat dikenakan sanksi
C. Barang tetap boleh dijual asal harganya didiskon 50%
D. Konsumen harus memaklumi penyusutan barang secara alami
E. Pelaku usaha diwajibkan mengganti kemasan dengan yang lebih kecil
Soal 28 Premium
Dalam hal suatu produk ditarik dari peredaran karena terbukti tidak memenuhi SNI secara wajib, segala biaya yang timbul akibat proses penarikan tersebut dibebankan kepada...
A. Asosiasi pedagang eceran
B. Kementerian Perdagangan selaku otoritas pengawas
C. Konsumen yang telah membeli barang
D. Pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang tersebut
E. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang menerbitkan SNI
Soal 29 Premium
Untuk melindungi konsumen dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), platform marketplace wajib memiliki mekanisme...
A. Penghindaran pajak transaksi e-commerce
B. Menghapus akun pembeli yang memberikan rating buruk
C. Pencucian uang dari transaksi luar negeri
D. Penanganan pengaduan konsumen (customer care) yang efektif
E. Penjualan data pribadi pengguna kepada pihak ketiga
Soal 30 Premium
Dalam melaksanakan penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perdagangan wajib berkoordinasi dan berada di bawah pengawasan dari...
A. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korwas PPNS Polri)
B. Kejaksaan Agung langsung
C. Kementerian Hukum dan HAM
D. Badan Intelijen Negara (BIN)
E. Mahkamah Agung
Soal 31 Premium
Analisis intelijen pasar dilakukan dengan mengolah data sekunder dan primer. Contoh pengumpulan data primer dalam intelijen pasar terkait pengawasan barang beredar adalah...
A. Menonton berita ekonomi di televisi
B. Melakukan observasi terselubung (undercover) ke gudang distributor yang dicurigai
C. Membaca laporan statistik impor dari BPS
D. Menyalin data publikasi tahunan Bank Indonesia
E. Mengunduh regulasi perdagangan dari website pemerintah
Soal 32 Premium
Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras oleh Pemerintah diklasifikasikan berdasarkan zona wilayah dan jenis beras, yaitu...
A. Beras Bulog dan Beras Komersial
B. Beras Merah dan Beras Putih
C. Beras Organik dan Beras Ketan
D. Beras Medium dan Beras Premium
E. Beras Impor dan Beras Lokal
Soal 33 Premium
Pemerintah menetapkan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya. Harkonas diperingati setiap tanggal...
A. 20 April
B. 1 Oktober
C. 17 Agustus
D. 15 Maret
E. 10 November
Soal 34 Premium
Dalam melaksanakan pengawasan terpadu, Ditjen PKTN bekerja sama dengan BPOM, Ditjen Bea Cukai, dan Bareskrim Polri. Pendekatan ini merupakan perwujudan dari nilai dasar ASN BerAKHLAK, khususnya...
A. Adaptif
B. Kolaboratif
C. Kompeten
D. Berorientasi Pelayanan
E. Loyal
Soal 35 Premium
Direktorat yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) yang secara khusus bertugas mengurus pembinaan dan pengawasan UTTP serta BDKT adalah...
A. Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu
B. Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
C. Direktorat Pemberdayaan Konsumen
D. Direktorat Metrologi
E. Direktorat Tertib Niaga
Soal 36 Premium
Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila...
A. Menyertakan tanda tangan digital
B. Menggunakan bahasa hukum yang formal
C. Dokumen tersebut dicetak dalam jumlah massal
D. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
E. Dibuat di hadapan notaris
Soal 37 Premium
Jika LSPro (Lembaga Sertifikasi Produk) menemukan bahwa produk yang sebelumnya telah memiliki SPPT-SNI ternyata secara konsisten tidak lagi memenuhi syarat mutu saat surveilan, tindakan yang dapat dilakukan adalah...
A. Melimpahkan kewenangan sertifikasi ke LSPro asing
B. Membekukan atau mencabut SPPT-SNI produk tersebut
C. Mengurangi standar mutu SNI agar produk kembali lulus
D. Memberikan subsidi kepada produsen untuk membeli mesin baru
E. Mengganti nama produk secara otomatis
Soal 38 Premium
Kewajiban pencantuman identitas pada label berbahasa Indonesia untuk barang impor setidaknya memuat...
A. Harga modal barang dari negara pengekspor
B. Hanya nama negara asal tanpa keterangan importir
C. Nama dan alamat importir yang memasukkan barang ke wilayah Indonesia
D. Nama kapal atau pesawat yang mengangkut barang
E. Nomor KTP direktur perusahaan manufaktur di luar negeri
Soal 39 Premium
Menurut peraturan mengenai Manual dan Kartu Garansi (MKG), produk elektronika dan telematika harus memiliki jaminan purna jual. Jika produk rusak bukan karena kelalaian konsumen di masa garansi, konsumen berhak atas...
A. Pindah kepemilikan saham pabrik
B. Ganti rugi berupa uang tunai dua kali lipat harga barang
C. Perbaikan atau penggantian suku cadang secara gratis (bebas biaya)
D. Perbaikan oleh teknisi liar dengan biaya konsumen
E. Sewa produk pengganti dengan tarif penuh
Soal 40 Premium
Alat ukur yang ada di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) wajib diperiksa akurasinya secara berkala oleh instansi berwenang. Proses pengujian berkala terhadap UTTP yang sudah bertanda tera sah disebut...
A. Uji Klinis
B. Kalibrasi Internal
C. Tera Awal
D. Sertifikasi Ulang ISO
E. Tera Ulang
Soal 41 Premium
Pemerintah sangat ketat mengawasi barang-barang yang berkaitan dengan aspek K3L. Apa kepanjangan dari K3L dalam konteks perlindungan konsumen?
A. Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup
B. Kebersihan, Kerapihan, Keindahan, dan Kelestarian
C. Kewajiban, Kepastian, Keadilan, dan Loyalitas
D. Kestabilan, Keamanan, Ketahanan, dan Layanan
E. Kualitas, Kuantitas, Kepastian, dan Legalitas
Soal 42 Premium
Tindakan Sanksi Administratif terberat bagi pelaku usaha yang membandel dan terus mengedarkan barang berbahaya atau tidak sesuai SNI Wajib setelah diberikan berbagai teguran adalah...
A. Denda sebesar seratus ribu rupiah
B. Penghargaan sebagai pelaku usaha berisiko tinggi
C. Pencabutan Izin Usaha dan/atau Izin Edar
D. Dimasukkan ke dalam grup pembinaan
E. Diwajibkan melakukan CSR lingkungan
Soal 43 Premium
Sistem Elektronik yang digunakan dalam PMSE harus memenuhi standar keandalan. Siapa pihak yang wajib memastikan keandalan, keamanan, dan pengoperasian sistem elektronik dalam transaksi e-commerce?
A. Kurir pengiriman (Ekspedisi)
B. Konsumen pembeli
C. Bank Indonesia
D. Penyelenggara PMSE (Platform / Marketplace)
E. Kementerian Komunikasi dan Informatika secara sepihak
Soal 44 Premium
Dalam proses penyidikan tindak pidana perdagangan, apabila PPNS melakukan penggeledahan di gudang pelaku usaha, dokumen resmi yang wajib dibuat dan ditandatangani segera setelah kegiatan tersebut selesai adalah...
A. Berita Acara Serah Terima Barang Belian
B. Faktur Pajak Standar
C. Sertifikat Hak Guna Bangunan
D. Berita Acara Penggeledahan
E. Surat Peringatan Pertama (SP1)
Soal 45 Premium
Salah satu instrumen pengendalian harga Bapokting di pasar saat terjadi lonjakan permintaan (misalnya saat hari besar keagamaan nasional) adalah melalui pelepasan stok pemerintah yang disebut...
A. Subsidi BBM
B. Operasi Pasar (Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan dari Cadangan Pemerintah)
C. Kredit Usaha Rakyat (KUR)
D. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
E. Importasi ilegal untuk menekan harga
Soal 46 Premium
Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 mengatur tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi. Berapa batas waktu maksimal ganti rugi harus dilaksanakan sejak tanggal transaksi apabila terdapat cacat produk?
A. 30 hari
B. 1 tahun
C. 7 hari
D. 1 hari
E. 3 hari
Soal 47 Premium
Pihak yang ditunjuk oleh pemerintah (Komite Akreditasi Nasional - KAN) untuk melakukan kegiatan penilaian kesesuaian (pengujian, inspeksi, sertifikasi) terhadap SNI adalah...
A. Badan Pusat Statistik (BPS)
B. Kamar Dagang dan Industri (KADIN)
C. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
D. Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)
E. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Soal 48 Premium
Saat melakukan pemeriksaan fisik dan administrasi di lapangan, seorang Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ) wajib melengkapi diri dengan...
A. Senjata api jenis revolver
B. Surat Tugas resmi dan Tanda Pengenal Pengawas
C. Daftar harga saham perusahaan yang diawasi
D. Surat Izin Mengemudi (SIM) Internasional
E. Buku rekening pribadi untuk menampung denda
Soal 49 Premium
Dalam teknik pengolahan data intelijen pasar, jika ditemukan lonjakan impor produk kabel listrik non-SNI melalui pelabuhan tidak resmi, langkah deteksi dini yang tepat bagi PPBJ adalah...
A. Membeli semua kabel tersebut dengan uang negara untuk dihancurkan tanpa prosedur
B. Membuat berita palsu di media sosial untuk menakuti distributor
C. Menyusun analisis laporan intelijen (LI) untuk merekomendasikan target operasi pengawasan khusus ke jalur distribusi
D. Membiarkan barang tersebut terjual habis sebelum bertindak
E. Mengabaikan data jika pelabuhan tersebut di luar wilayah kerjanya
Soal 50 Premium
Keberhasilan edukasi dan pemberdayaan konsumen di Indonesia secara makro diukur oleh pemerintah melalui instrumen statistik yang disebut...
A. Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
B. Gross Domestic Product (GDP)
C. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
D. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
E. Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)
Tips Lulus SKB CPNS Pengawas Barang Beredar dan Jasa
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Barang Beredar dan Jasa semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Barang Beredar dan Jasa, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Pengawas Barang Beredar dan Jasa
SKB CPNS Pengawas Barang Beredar dan Jasa adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Pengawas Barang Beredar dan Jasa meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Pengawas Barang Beredar dan Jasa, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Pengawas Barang Beredar dan Jasa tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Pengawas Barang Beredar dan Jasa tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.