SKB CPNS Pengawas Barang Beredar dan Jasa

Soal 1

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen yang paling mendasar terkait dengan pemakaian barang dan/atau jasa adalah...

A Hak untuk memonopoli distribusi barang dan jasa di tingkat regional B Hak untuk menolak semua barang substitusi yang berasal dari luar negeri C Hak untuk menjual kembali barang dengan harga yang lebih tinggi dari HET D Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa E Hak untuk mendapatkan barang secara gratis dari pelaku usaha menengah

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 4 huruf a, hak utama konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Soal 2

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi disebut...

A Penyaluran Logistik B Distribusi Nasional C Niaga Ekspor-Impor D Pemasaran Terpadu E Perdagangan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 7 Tahun 2014, Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak untuk memperoleh imbalan.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Soal 3

Tujuan utama penyelenggaraan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 adalah...

A Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, dan persaingan usaha yang sehat B Menurunkan harga barang impor agar dapat bersaing di pasar tradisional C Mewajibkan semua pelaku usaha mikro untuk memiliki laboratorium pengujian sendiri D Membatasi jumlah barang yang beredar di pasar domestik agar tidak over-supply E Menghilangkan seluruh hambatan tarif dalam perdagangan internasional

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

UU No. 20 Tahun 2014 Pasal 3 menyatakan bahwa Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bertujuan meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing, persaingan usaha yang sehat, dan inovasi.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Soal 4

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, Pemerintah Pusat dapat menetapkan Barang Kebutuhan Pokok. Salah satu kriteria Barang Kebutuhan Pokok adalah...

A Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi B Barang elektronik yang menunjang hiburan masyarakat C Barang yang bahan bakunya seluruhnya diimpor D Barang yang digunakan untuk keperluan militer dan pertahanan E Barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke atas

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

PP No. 29 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.

Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

Soal 5

Dalam struktur organisasi Kementerian Perdagangan, unit eselon I yang memiliki tugas utama menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga adalah...

A Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri B Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri C Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan D Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi E Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Ditjen PKTN (Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) adalah unit di bawah Kementerian Perdagangan yang bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan konsumen, metrologi legal, dan pengawasan barang beredar.

Materi Terkait: Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi Kementerian Perdagangan (khususnya Ditjen PKTN)

Soal 6

Seorang Pengawas Barang Beredar dan Jasa menemukan ketidaksesuaian label pada sebuah produk. Alih-alih menerima suap untuk menutupi temuan tersebut, ia tetap melaporkan temuan sesuai prosedur. Tindakan ini mencerminkan nilai dasar BerAKHLAK, yaitu...

A Adaptif B Harmonis C Kolaboratif D Akuntabel E Kompeten

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Menolak suap dan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi merupakan wujud nyata dari nilai Akuntabel dalam core values ASN BerAKHLAK.

Materi Terkait: Etika ASN dan Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK

Soal 7

Dokumen yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang menyatakan bahwa suatu produk telah memenuhi persyaratan SNI disebut...

A Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) B Sertifikat Standar Mutu Internasional C Nomor Pendaftaran Barang (NPB) D Surat Persetujuan Pendaftaran Produk E Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

SPPT-SNI (Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI) adalah dokumen yang dikeluarkan oleh LSPro kepada pelaku usaha yang produknya telah diuji dan terbukti memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Materi Terkait: Pengawasan Standardisasi: Prosedur pengecekan SNI Wajib, Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI), dan tanda kesesuaian

Soal 8

Pencantuman label dalam Bahasa Indonesia diwajibkan bagi barang yang diperdagangkan di dalam negeri. Namun, terdapat pengecualian kewajiban pencantuman label Bahasa Indonesia, yaitu untuk...

A Barang kebutuhan pokok yang diproduksi oleh industri rumah tangga B Barang yang diimpor dari negara-negara anggota ASEAN C Barang yang diimpor sebagai bahan baku industri untuk diproses lebih lanjut dan tidak dijual eceran D Barang yang dijual melalui sistem perdagangan elektronik (e-commerce) E Barang elektronik yang memiliki teknologi tinggi dan harga mahal

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Permendag tentang Pencantuman Label, pengecualian diberikan untuk barang yang digunakan sebagai bahan baku/penolong dalam proses produksi (tidak diperdagangkan secara eceran ke konsumen akhir).

Materi Terkait: Pengawasan Label: Ketentuan Label dalam Bahasa Indonesia dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB)

Soal 9

Setiap produk telematika dan elektronika yang diproduksi dan/atau diimpor untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib dilengkapi dengan...

A Label Halal dari lembaga berwenang B Sertifikat Bebas Radiasi Internasional C Surat Keterangan Asal (SKA) D Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) E Manual dan Kartu Garansi (MKG) dalam Bahasa Indonesia

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Permendag terkait, pelaku usaha wajib menyertakan petunjuk penggunaan (Manual) dan Kartu Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia untuk produk elektronika dan telematika.

Materi Terkait: Pengawasan MKG: Ketentuan penyertaan Manual dan Kartu Garansi Purna Jual untuk produk elektronika dan telematika

Soal 10

Dalam metrologi legal, alat yang digunakan untuk menentukan kuantitas atau ukuran suatu barang yang ditransaksikan agar terjamin kebenarannya disebut...

A Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) B Standar Nasional Satuan Ukuran C Instrumen Kalibrasi Presisi D Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) E Alat Estimasi Takaran

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Menurut UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, alat yang digunakan dalam pengukuran untuk menentukan kuantitas dalam transaksi perdagangan disebut UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya).

Materi Terkait: Metrologi Legal: Pengawasan Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) serta Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)

Soal 11

Tahapan krusial dalam pemeriksaan fisik barang di gudang importir yang bertujuan untuk memastikan produk mewakili keseluruhan populasi barang sebelum dilakukan uji laboratorium adalah...

A Pemusnahan selektif B Pengambilan contoh (sampling) secara acak C Sterilisasi barang D Pengemasan ulang produk E Lelang barang bukti

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pengambilan contoh (sampling) yang dilakukan dengan metode statistika atau acak yang tepat memastikan bahwa contoh (sampel) merepresentasikan populasi keseluruhan barang yang akan diuji mutunya.

Materi Terkait: Tata Cara Pengawasan: Tahapan pemeriksaan identitas pelaku usaha, pemeriksaan fisik barang, dan pengambilan contoh (sampling)

Soal 12

Lembaga non-struktural yang berkedudukan di tingkat Kabupaten/Kota yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di luar pengadilan adalah...

A Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) B Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) C Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) D Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) E Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 49, BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) adalah lembaga yang bertugas menyelenggarakan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase.

Materi Terkait: Manajemen Perlindungan Konsumen: Hak dan kewajiban konsumen/pelaku usaha serta peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Soal 13

Jika dalam pengawasan ditemukan barang yang beredar tidak sesuai dengan ketentuan SNI Wajib, sanksi administratif tingkat pertama yang biasanya diberikan kepada pelaku usaha adalah...

A Penyitaan seluruh aset perusahaan B Pencabutan Izin Usaha secara langsung tanpa peringatan C Teguran tertulis D Pidana penjara maksimal 5 tahun E Deportasi bagi tenaga kerja asing di perusahaan tersebut

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Dalam hierarki sanksi administratif menurut UU Perdagangan maupun PP terkait, sanksi biasanya diterapkan secara bertahap, dimulai dari peringatan/teguran tertulis sebelum penarikan barang atau pencabutan izin.

Materi Terkait: Penanganan Pelanggaran: Prosedur pemberian sanksi administratif, penarikan barang dari peredaran, hingga pemusnahan barang

Soal 14

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menuntut pelaku usaha (merchant) untuk mematuhi regulasi. Salah satu bentuk pelindungan konsumen digital dalam PMSE adalah...

A Mengumpulkan data pribadi konsumen sebanyak-banyaknya untuk dijual kembali B Menyembunyikan identitas penjual untuk melindungi privasi pelaku usaha C Hanya menerima pembayaran menggunakan mata uang kripto D Menyediakan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang E Meniadakan kebijakan pengembalian barang (no return policy) demi efisiensi

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Menurut PP No. 80 Tahun 2019 tentang PMSE, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai identitas subjek hukum, kondisi, serta jaminan barang/jasa.

Materi Terkait: Pengawasan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE): Aturan main e-commerce dan perlindungan konsumen digital

Soal 15

Dalam kegiatan intelijen pasar, tujuan utama pengolahan data terkait tren peredaran barang di suatu wilayah adalah...

A Menentukan tarif pajak baru untuk barang impor B Membantu pelaku usaha memonopoli pasar di wilayah tersebut C Menetapkan kuota ekspor komoditas pertanian D Menyebarluaskan rahasia dagang pesaing kepada publik E Melakukan deteksi dini terhadap potensi peredaran barang ilegal atau tidak sesuai standar

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Intelijen pasar dalam konteks pengawasan barang beredar difokuskan untuk mendapatkan informasi dan data awal (deteksi dini) guna mencegah masuk dan beredarnya barang ilegal atau tidak memenuhi standar (SNI, Label, dsb).

Materi Terkait: Intelijen Pasar dan Pengolahan Data: Teknik deteksi dini terhadap peredaran barang ilegal atau tidak sesuai standar

Soal 16

Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perdagangan memiliki wewenang khusus dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perdagangan. Salah satu wewenang tersebut adalah...

A Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan terkait tindak pidana di bidang perdagangan B Memberikan grasi kepada pelanggar hukum C Menjatuhkan vonis hukuman pidana penjara kepada tersangka D Menerbitkan surat izin usaha bagi perusahaan yang kooperatif E Mengubah undang-undang perlindungan konsumen

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan KUHAP dan UU sektoral, PPNS berwenang menerima laporan, melakukan pemeriksaan atas laporan tersebut, memeriksa saksi/tersangka, dan menyita barang bukti terkait tindak pidana di bidangnya.

Materi Terkait: Dasar-Dasar Penyidikan (PPNS): Pemahaman mengenai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan koordinasi dengan aparat penegak hukum

Soal 17

Untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok, Pemerintah memiliki instrumen kebijakan berupa penetapan harga acuan atau harga eceran tertinggi (HET). Kewenangan menetapkan kebijakan ini berada pada...

A Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan B Gubernur masing-masing provinsi C Kepala Kepolisian Republik Indonesia D Direktur Utama Perum BULOG E Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan PP No. 29 Tahun 2021 dan UU Perdagangan, kebijakan penetapan harga acuan pembelian di petani maupun harga acuan penjualan (HET) di konsumen ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

Materi Terkait: Pengawasan Distribusi Barang Pokok dan Barang Penting (Bapokting) serta pengendalian harga pasar

Soal 18

Salah satu strategi edukasi konsumen yang digaungkan oleh Kementerian Perdagangan adalah menciptakan 'Konsumen Cerdas'. Indikator perilaku konsumen cerdas antara lain adalah...

A Menerima barang rusak tanpa komplain demi menjaga keharmonisan B Meneliti label dan masa kedaluwarsa sebelum membeli barang C Membeli barang bajakan untuk mendukung ekonomi mikro D Mengutamakan kuantitas pembelian daripada kualitas barang E Selalu membeli barang impor karena harganya lebih murah

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Semboyan 'Konsumen Cerdas' meliputi tindakan teliti sebelum membeli, memperhatikan label, SNI, manual garansi, memperhatikan masa kedaluwarsa, serta mengutamakan produk dalam negeri.

Materi Terkait: Edukasi dan Pemberdayaan Konsumen: Strategi sosialisasi gerakan 'Konsumen Cerdas, Mandiri, dan Cinta Produk Dalam Negeri'

Soal 19

Selain hak, pelaku usaha juga memiliki kewajiban yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Kewajiban utama pelaku usaha dalam menawarkan barangnya adalah...

A Mewajibkan konsumen menandatangani klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab B Mendaftarkan seluruh produknya ke luar negeri C Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang D Mengabaikan keluhan konsumen yang nominal transaksinya kecil E Memberikan diskon minimal 50% setiap akhir tahun

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 7, salah satu kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Soal 20

Barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib, sebelum diedarkan di pasar, harus dibubuhi...

A Tanda tangan Menteri Perdagangan B Tanda SNI atau Tanda Kesesuaian C Label peringatan kesehatan D Hologram Pajak Pertambahan Nilai E Sertifikat Hak Cipta

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2014 dan peraturan turunannya, produk yang telah memenuhi persyaratan SNI (khususnya SNI Wajib) wajib dibubuhi Tanda SNI atau Tanda Kesesuaian sebelum diedarkan.

Materi Terkait: Pengawasan Standardisasi: Prosedur pengecekan SNI Wajib, Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI), dan tanda kesesuaian

Soal 21

PRO

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2014, Pemerintah dapat melarang ekspor atau impor barang dengan alasan tertentu. Alasan yang dapat digunakan untuk melarang impor suatu barang adalah...

A Untuk meningkatkan pendapatan pajak dari sektor jasa B Melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, dan melindungi kesehatan/keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, serta lingkungan hidup C Mendorong masyarakat beralih ke gaya hidup konsumtif D Menciptakan monopoli bagi salah satu BUMN E Mengurangi devisa negara secara bertahap

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pasal 54 UU No. 7 Tahun 2014 menyatakan larangan ekspor/impor dilakukan untuk melindungi keamanan nasional, kesehatan, keselamatan manusia, hewan, tumbuhan, lingkungan hidup, serta benda cagar budaya.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 22

PRO

Dalam PP Nomor 29 Tahun 2021, diatur ketentuan mengenai penyimpanan barang kebutuhan pokok. Pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat...

A Terjadi surplus pasokan di pasar internasional B Harga pasar barang tersebut sedang berada pada titik terendah (deflasi) C Barang tersebut sedang diekspor dalam jumlah besar D Musim panen raya sedang berlangsung E Terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Untuk mencegah penimbunan (hoarding), PP No. 29 Tahun 2021 melarang penyimpanan bapokting dalam jumlah dan waktu tertentu manakala terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, atau hambatan lalu lintas perdagangan.

Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 23

PRO

Jika produsen luar negeri ingin memasukkan produknya ke Indonesia, siapa yang paling bertanggung jawab untuk mencantumkan label berbahasa Indonesia pada barang tersebut sebelum diedarkan?

A Petugas Bea Cukai di pelabuhan B Pemerintah negara asal C Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara asal D Importir barang tersebut E Konsumen akhir yang membeli

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan Permendag mengenai pencantuman label, Importir wajib mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia pada barang asal impor sebelum barang tersebut memasuki daerah pabean atau sebelum diedarkan.

Materi Terkait: Pengawasan Label: Ketentuan Label dalam Bahasa Indonesia dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 24

PRO

Putusan majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada prinsipnya bersifat...

A Final dan mengikat (final and binding) B Rekomendasi kepada kepolisian untuk penyidikan C Saran yang tidak mengikat kedua belah pihak D Dapat dibatalkan oleh asosiasi pengusaha setempat E Sementara, dan selalu harus diadili ulang di Pengadilan Negeri

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 54 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999, Putusan Majelis BPSK bersifat final dan mengikat (final and binding). Pihak yang tidak puas dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri, namun hakikat putusan arbitrasenya adalah final.

Materi Terkait: Manajemen Perlindungan Konsumen: Hak dan kewajiban konsumen/pelaku usaha serta peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 25

PRO

Pengawasan terhadap barang yang beredar dapat dilakukan secara berkala maupun khusus. Pengawasan khusus biasanya dilakukan apabila...

A Tidak ada kegiatan lain dari tim pengawas B Menjelang masa pendaftaran pajak perusahaan C Terdapat pengaduan masyarakat atau informasi intelijen terkait dugaan pelanggaran D Sudah dijadwalkan dalam rencana kerja tahunan E Terdapat permintaan dari pelaku usaha untuk promosi

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pengawasan berkala adalah yang terencana (rutin), sedangkan pengawasan khusus (insidental) dipicu oleh adanya indikasi pelanggaran, kasus tertentu, atau pengaduan dari masyarakat/konsumen.

Materi Terkait: Tata Cara Pengawasan: Tahapan pemeriksaan identitas pelaku usaha, pemeriksaan fisik barang, dan pengambilan contoh (sampling)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 26

PRO

Pusat pelayanan purna jual (service center) merupakan salah satu syarat dalam penyertaan MKG. Kewajiban ketersediaan suku cadang dari produsen/importir produk elektronika dijamin untuk minimal jangka waktu...

A Sama dengan umur ekonomis produk di negara asal B Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (umumnya minimal 1 tahun garansi dan ketersediaan suku cadang pasca-garansi) C Sepanjang pabrik tersebut belum bangkrut D 6 bulan setelah masa garansi habis E 1 bulan sejak tanggal pembelian

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pelaku usaha wajib memberikan garansi (minimal 1 tahun) dan menjamin ketersediaan suku cadang, serta fasilitas pemeliharaan purna jual selama umur ekonomis produk sesuai yang tercantum dalam Kartu Garansi.

Materi Terkait: Pengawasan MKG: Ketentuan penyertaan Manual dan Kartu Garansi Purna Jual untuk produk elektronika dan telematika

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 27

PRO

Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) memiliki batas toleransi kekurangan kuantitas. Apabila saat pengawasan ditemukan BDKT dengan berat atau volume di bawah batas toleransi yang diizinkan (Toleransi Kekurangan - TK), maka...

A Pemerintah akan mensubsidi kekurangan berat tersebut B Barang tersebut dilarang diedarkan dan pelaku usaha dapat dikenakan sanksi C Barang tetap boleh dijual asal harganya didiskon 50% D Konsumen harus memaklumi penyusutan barang secara alami E Pelaku usaha diwajibkan mengganti kemasan dengan yang lebih kecil

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Dalam Metrologi Legal (Permendag terkait BDKT), BDKT yang beredar tidak boleh memiliki kuantitas (berat/isi bersih) yang kekurangannya melampaui Batas Toleransi Kekurangan yang diperbolehkan. Jika melanggar, barang dilarang diedarkan dan dikenakan sanksi.

Materi Terkait: Metrologi Legal: Pengawasan Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) serta Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 28

PRO

Dalam hal suatu produk ditarik dari peredaran karena terbukti tidak memenuhi SNI secara wajib, segala biaya yang timbul akibat proses penarikan tersebut dibebankan kepada...

A Asosiasi pedagang eceran B Kementerian Perdagangan selaku otoritas pengawas C Konsumen yang telah membeli barang D Pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang tersebut E Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang menerbitkan SNI

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Seluruh biaya operasional terkait penarikan (recall) dan/atau pemusnahan barang yang melanggar ketentuan dibebankan kepada pelaku usaha (produsen/importir) yang bersangkutan.

Materi Terkait: Penanganan Pelanggaran: Prosedur pemberian sanksi administratif, penarikan barang dari peredaran, hingga pemusnahan barang

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 29

PRO

Untuk melindungi konsumen dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), platform marketplace wajib memiliki mekanisme...

A Penghindaran pajak transaksi e-commerce B Menghapus akun pembeli yang memberikan rating buruk C Pencucian uang dari transaksi luar negeri D Penanganan pengaduan konsumen (customer care) yang efektif E Penjualan data pribadi pengguna kepada pihak ketiga

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sesuai PP No. 80 Tahun 2019, Penyelenggara PMSE diwajibkan menyediakan mekanisme layanan pengaduan konsumen yang mudah diakses dan responsif sebagai bentuk pelindungan konsumen.

Materi Terkait: Pengawasan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE): Aturan main e-commerce dan perlindungan konsumen digital

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 30

PRO

Dalam melaksanakan penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perdagangan wajib berkoordinasi dan berada di bawah pengawasan dari...

A Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korwas PPNS Polri) B Kejaksaan Agung langsung C Kementerian Hukum dan HAM D Badan Intelijen Negara (BIN) E Mahkamah Agung

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) KUHAP, PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan berada di bawah koordinasi dan pengawasan (Korwas) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Materi Terkait: Dasar-Dasar Penyidikan (PPNS): Pemahaman mengenai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan koordinasi dengan aparat penegak hukum

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 31

PRO

Analisis intelijen pasar dilakukan dengan mengolah data sekunder dan primer. Contoh pengumpulan data primer dalam intelijen pasar terkait pengawasan barang beredar adalah...

A Menonton berita ekonomi di televisi B Melakukan observasi terselubung (undercover) ke gudang distributor yang dicurigai C Membaca laporan statistik impor dari BPS D Menyalin data publikasi tahunan Bank Indonesia E Mengunduh regulasi perdagangan dari website pemerintah

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Data primer diperoleh langsung dari sumber di lapangan. Observasi terselubung (pulbaket) di lapangan atau gudang adalah contoh pencarian data primer dalam operasi intelijen pengawasan.

Materi Terkait: Intelijen Pasar dan Pengolahan Data: Teknik deteksi dini terhadap peredaran barang ilegal atau tidak sesuai standar

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 32

PRO

Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras oleh Pemerintah diklasifikasikan berdasarkan zona wilayah dan jenis beras, yaitu...

A Beras Bulog dan Beras Komersial B Beras Merah dan Beras Putih C Beras Organik dan Beras Ketan D Beras Medium dan Beras Premium E Beras Impor dan Beras Lokal

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Dalam Permendag tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras, klasifikasi yang ditetapkan HET-nya adalah beras kualitas Medium dan beras kualitas Premium, dengan harga yang bervariasi antar zona wilayah di Indonesia.

Materi Terkait: Pengawasan Distribusi Barang Pokok dan Barang Penting (Bapokting) serta pengendalian harga pasar

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 33

PRO

Pemerintah menetapkan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya. Harkonas diperingati setiap tanggal...

A 20 April B 1 Oktober C 17 Agustus D 15 Maret E 10 November

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Hari Konsumen Nasional (Harkonas) di Indonesia diperingati setiap tanggal 20 April, ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2012.

Materi Terkait: Edukasi dan Pemberdayaan Konsumen: Strategi sosialisasi gerakan 'Konsumen Cerdas, Mandiri, dan Cinta Produk Dalam Negeri'

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 34

PRO

Dalam melaksanakan pengawasan terpadu, Ditjen PKTN bekerja sama dengan BPOM, Ditjen Bea Cukai, dan Bareskrim Polri. Pendekatan ini merupakan perwujudan dari nilai dasar ASN BerAKHLAK, khususnya...

A Adaptif B Kolaboratif C Kompeten D Berorientasi Pelayanan E Loyal

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Kerja sama antar-instansi/lembaga (sinergi) untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal dan menyeluruh mencerminkan nilai Kolaboratif (membangun kerja sama yang sinergis).

Materi Terkait: Etika ASN dan Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 35

PRO

Direktorat yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) yang secara khusus bertugas mengurus pembinaan dan pengawasan UTTP serta BDKT adalah...

A Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu B Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa C Direktorat Pemberdayaan Konsumen D Direktorat Metrologi E Direktorat Tertib Niaga

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Direktorat Metrologi adalah unit kerja di bawah Ditjen PKTN Kemendag yang berwenang atas kebijakan, pembinaan, dan pengawasan di bidang metrologi legal (UTTP dan BDKT).

Materi Terkait: Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi Kementerian Perdagangan (khususnya Ditjen PKTN)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 36

PRO

Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila...

A Menyertakan tanda tangan digital B Menggunakan bahasa hukum yang formal C Dokumen tersebut dicetak dalam jumlah massal D Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha E Dibuat di hadapan notaris

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang isinya mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha atau menyatakan tunduk pada aturan baru yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 37

PRO

Jika LSPro (Lembaga Sertifikasi Produk) menemukan bahwa produk yang sebelumnya telah memiliki SPPT-SNI ternyata secara konsisten tidak lagi memenuhi syarat mutu saat surveilan, tindakan yang dapat dilakukan adalah...

A Melimpahkan kewenangan sertifikasi ke LSPro asing B Membekukan atau mencabut SPPT-SNI produk tersebut C Mengurangi standar mutu SNI agar produk kembali lulus D Memberikan subsidi kepada produsen untuk membeli mesin baru E Mengganti nama produk secara otomatis

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Jika produk tidak lagi memenuhi kesesuaian standar saat proses surveilan (pengawasan berkala), LSPro berhak dan wajib membekukan (suspend) atau mencabut (withdraw) SPPT-SNI.

Materi Terkait: Pengawasan Standardisasi: Prosedur pengecekan SNI Wajib, Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI), dan tanda kesesuaian

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 38

PRO

Kewajiban pencantuman identitas pada label berbahasa Indonesia untuk barang impor setidaknya memuat...

A Harga modal barang dari negara pengekspor B Hanya nama negara asal tanpa keterangan importir C Nama dan alamat importir yang memasukkan barang ke wilayah Indonesia D Nama kapal atau pesawat yang mengangkut barang E Nomor KTP direktur perusahaan manufaktur di luar negeri

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Untuk barang impor, label wajib mencantumkan nama dan alamat importir/perwakilan resmi di Indonesia untuk mempermudah penelusuran jika terjadi sengketa atau pelanggaran produk.

Materi Terkait: Pengawasan Label: Ketentuan Label dalam Bahasa Indonesia dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 39

PRO

Menurut peraturan mengenai Manual dan Kartu Garansi (MKG), produk elektronika dan telematika harus memiliki jaminan purna jual. Jika produk rusak bukan karena kelalaian konsumen di masa garansi, konsumen berhak atas...

A Pindah kepemilikan saham pabrik B Ganti rugi berupa uang tunai dua kali lipat harga barang C Perbaikan atau penggantian suku cadang secara gratis (bebas biaya) D Perbaikan oleh teknisi liar dengan biaya konsumen E Sewa produk pengganti dengan tarif penuh

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Dalam jaminan purna jual (garansi), pelaku usaha menjamin perbaikan barang dan/atau penggantian suku cadang secara gratis selama masa garansi apabila kerusakan bukan akibat kelalaian pemakaian oleh konsumen.

Materi Terkait: Pengawasan MKG: Ketentuan penyertaan Manual dan Kartu Garansi Purna Jual untuk produk elektronika dan telematika

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 40

PRO

Alat ukur yang ada di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) wajib diperiksa akurasinya secara berkala oleh instansi berwenang. Proses pengujian berkala terhadap UTTP yang sudah bertanda tera sah disebut...

A Uji Klinis B Kalibrasi Internal C Tera Awal D Sertifikasi Ulang ISO E Tera Ulang

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, pengujian dan pembubuhan cap tanda tera secara berkala pada UTTP yang sedang dipakai disebut Tera Ulang.

Materi Terkait: Metrologi Legal: Pengawasan Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) serta Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 41

PRO

Pemerintah sangat ketat mengawasi barang-barang yang berkaitan dengan aspek K3L. Apa kepanjangan dari K3L dalam konteks perlindungan konsumen?

A Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup B Kebersihan, Kerapihan, Keindahan, dan Kelestarian C Kewajiban, Kepastian, Keadilan, dan Loyalitas D Kestabilan, Keamanan, Ketahanan, dan Layanan E Kualitas, Kuantitas, Kepastian, dan Legalitas

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Aspek K3L merupakan singkatan dari Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup, yang menjadi dasar wajibnya SNI atau regulasi teknis lainnya pada produk tertentu.

Materi Terkait: Tata Cara Pengawasan: Tahapan pemeriksaan identitas pelaku usaha, pemeriksaan fisik barang, dan pengambilan contoh (sampling)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Tindakan Sanksi Administratif terberat bagi pelaku usaha yang membandel dan terus mengedarkan barang berbahaya atau tidak sesuai SNI Wajib setelah diberikan berbagai teguran adalah...

A Denda sebesar seratus ribu rupiah B Penghargaan sebagai pelaku usaha berisiko tinggi C Pencabutan Izin Usaha dan/atau Izin Edar D Dimasukkan ke dalam grup pembinaan E Diwajibkan melakukan CSR lingkungan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Sanksi administratif diterapkan secara berjenjang (teguran tertulis, penarikan barang dari peredaran, penghentian sementara kegiatan), dengan sanksi terberatnya (puncak administratif) adalah pencabutan perizinan berusaha.

Materi Terkait: Penanganan Pelanggaran: Prosedur pemberian sanksi administratif, penarikan barang dari peredaran, hingga pemusnahan barang

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Sistem Elektronik yang digunakan dalam PMSE harus memenuhi standar keandalan. Siapa pihak yang wajib memastikan keandalan, keamanan, dan pengoperasian sistem elektronik dalam transaksi e-commerce?

A Kurir pengiriman (Ekspedisi) B Konsumen pembeli C Bank Indonesia D Penyelenggara PMSE (Platform / Marketplace) E Kementerian Komunikasi dan Informatika secara sepihak

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Penyelenggara PMSE bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan sistem elektroniknya yang andal, aman, dan beroperasi sebagaimana mestinya sesuai ketentuan PP No. 80 Tahun 2019 dan UU ITE.

Materi Terkait: Pengawasan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE): Aturan main e-commerce dan perlindungan konsumen digital

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Dalam proses penyidikan tindak pidana perdagangan, apabila PPNS melakukan penggeledahan di gudang pelaku usaha, dokumen resmi yang wajib dibuat dan ditandatangani segera setelah kegiatan tersebut selesai adalah...

A Berita Acara Serah Terima Barang Belian B Faktur Pajak Standar C Sertifikat Hak Guna Bangunan D Berita Acara Penggeledahan E Surat Peringatan Pertama (SP1)

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Setiap tindakan paksa penegakan hukum dalam KUHAP (termasuk penggeledahan, penyitaan) harus didokumentasikan dalam bentuk Berita Acara yang dibuat oleh Penyidik dan ditandatangani oleh penyidik serta pihak yang tempatnya digeledah.

Materi Terkait: Dasar-Dasar Penyidikan (PPNS): Pemahaman mengenai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan koordinasi dengan aparat penegak hukum

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Salah satu instrumen pengendalian harga Bapokting di pasar saat terjadi lonjakan permintaan (misalnya saat hari besar keagamaan nasional) adalah melalui pelepasan stok pemerintah yang disebut...

A Subsidi BBM B Operasi Pasar (Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan dari Cadangan Pemerintah) C Kredit Usaha Rakyat (KUR) D Bantuan Langsung Tunai (BLT) E Importasi ilegal untuk menekan harga

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Untuk mengendalikan harga Bapokting di pasar (mengatasi kelangkaan/gejolak harga), pemerintah sering melakukan Operasi Pasar atau program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menggunakan Cadangan Pangan Pemerintah.

Materi Terkait: Pengawasan Distribusi Barang Pokok dan Barang Penting (Bapokting) serta pengendalian harga pasar

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 mengatur tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi. Berapa batas waktu maksimal ganti rugi harus dilaksanakan sejak tanggal transaksi apabila terdapat cacat produk?

A 30 hari B 1 tahun C 7 hari D 1 hari E 3 hari

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 19 ayat (3), pemberian ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Materi Terkait: Manajemen Perlindungan Konsumen: Hak dan kewajiban konsumen/pelaku usaha serta peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Pihak yang ditunjuk oleh pemerintah (Komite Akreditasi Nasional - KAN) untuk melakukan kegiatan penilaian kesesuaian (pengujian, inspeksi, sertifikasi) terhadap SNI adalah...

A Badan Pusat Statistik (BPS) B Kamar Dagang dan Industri (KADIN) C Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) D Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) E Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), yang mencakup laboratorium uji, lembaga inspeksi, dan lembaga sertifikasi, memiliki kewenangan dari KAN untuk melakukan kegiatan penilaian kesesuaian produk terhadap SNI.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Saat melakukan pemeriksaan fisik dan administrasi di lapangan, seorang Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ) wajib melengkapi diri dengan...

A Senjata api jenis revolver B Surat Tugas resmi dan Tanda Pengenal Pengawas C Daftar harga saham perusahaan yang diawasi D Surat Izin Mengemudi (SIM) Internasional E Buku rekening pribadi untuk menampung denda

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Setiap pelaksanaan tugas pengawasan di lapangan, aparat pengawas wajib dibekali dan menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Tanda Pengenal resmi untuk menjamin legalitas pengawasan di mata hukum dan pelaku usaha.

Materi Terkait: Tata Cara Pengawasan: Tahapan pemeriksaan identitas pelaku usaha, pemeriksaan fisik barang, dan pengambilan contoh (sampling)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

Dalam teknik pengolahan data intelijen pasar, jika ditemukan lonjakan impor produk kabel listrik non-SNI melalui pelabuhan tidak resmi, langkah deteksi dini yang tepat bagi PPBJ adalah...

A Membeli semua kabel tersebut dengan uang negara untuk dihancurkan tanpa prosedur B Membuat berita palsu di media sosial untuk menakuti distributor C Menyusun analisis laporan intelijen (LI) untuk merekomendasikan target operasi pengawasan khusus ke jalur distribusi D Membiarkan barang tersebut terjual habis sebelum bertindak E Mengabaikan data jika pelabuhan tersebut di luar wilayah kerjanya

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Data intelijen yang menunjukkan potensi masuknya barang ilegal harus segera diolah menjadi produk intelijen (seperti Laporan Informasi/Intelijen) untuk merekomendasikan tindakan preventif dan represif (operasi pengawasan khusus).

Materi Terkait: Intelijen Pasar dan Pengolahan Data: Teknik deteksi dini terhadap peredaran barang ilegal atau tidak sesuai standar

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Keberhasilan edukasi dan pemberdayaan konsumen di Indonesia secara makro diukur oleh pemerintah melalui instrumen statistik yang disebut...

A Indeks Persepsi Korupsi (IPK) B Gross Domestic Product (GDP) C Indeks Pembangunan Manusia (IPM) D Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) E Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) adalah parameter yang digunakan oleh Kemendag untuk mengukur tingkat kesadaran dan keberdayaan konsumen Indonesia dalam memperjuangkan haknya.

Materi Terkait: Edukasi dan Pemberdayaan Konsumen: Strategi sosialisasi gerakan 'Konsumen Cerdas, Mandiri, dan Cinta Produk Dalam Negeri'

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh