SKB CPNS Pembina Profesi Keuangan

Soal 1

Dalam pelaksanaan tugas sebagai ASN, integritas memegang peranan krusial. Manakah dari tindakan berikut yang paling tepat mencerminkan penerapan nilai integritas dan kerja sama ketika seorang rekan kerja meminta bantuan untuk menutupi kesalahan administratif yang dilakukannya?

A Mengabaikan permintaan tersebut dan membiarkan rekan kerja menyelesaikannya sendiri tanpa memberikan saran. B Membantu menutupi kesalahan tersebut demi menjaga kekompakan dan kerja sama tim. C Menolak dengan tegas namun sopan, serta mengajak rekan tersebut untuk melaporkan dan memperbaiki kesalahan secara prosedural. D Menyetujui untuk membantu dengan syarat rekan tersebut mengerjakan tugas tambahan di masa depan. E Melaporkan rekan kerja tersebut secara diam-diam kepada atasan tanpa memberitahunya terlebih dahulu.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Integritas menuntut kejujuran dan kepatuhan pada aturan, sementara kerja sama yang baik dibangun di atas nilai-nilai yang benar. Menolak untuk menutupi kesalahan sambil memberikan solusi untuk memperbaikinya secara prosedural adalah wujud integritas dan kerja sama yang membangun, bukan kolusi.

Materi Terkait: Integritas dan kerja sama

Soal 2

Sebuah tim lintas divisi dibentuk untuk menyelesaikan proyek penyusunan standar profesi keuangan. Di tengah jalan, terjadi perbedaan pendapat yang tajam mengenai metodologi. Sikap kerja sama yang paling tepat untuk diambil adalah...

A Mengikuti metodologi dari anggota tim yang memiliki jabatan struktural paling tinggi. B Meninggalkan tim karena perdebatan tersebut tidak kondusif bagi kesehatan mental. C Menginisiasi diskusi terbuka untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan tiap metodologi guna mencapai konsensus. D Meminta pimpinan tertinggi untuk langsung memutuskan metodologi agar tidak membuang waktu. E Tetap menggunakan metodologi masing-masing sehingga setiap divisi merasa dihargai.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Kerja sama yang efektif dalam tim membutuhkan penyelesaian konflik yang konstruktif. Menginisiasi diskusi terbuka untuk mencapai konsensus menunjukkan kematangan dalam berkolaborasi dan komitmen untuk mencapai tujuan bersama tanpa mengorbankan kualitas keputusan.

Materi Terkait: Integritas dan kerja sama

Soal 3

Anda ditugaskan untuk melakukan pembinaan terhadap sebuah lembaga profesi keuangan. Lembaga tersebut kebetulan dipimpin oleh kerabat dekat Anda. Untuk menjaga integritas, langkah yang harus Anda lakukan adalah...

A Tetap melaksanakan tugas seperti biasa karena profesionalisme lebih penting daripada hubungan keluarga. B Mendeklarasikan benturan kepentingan (conflict of interest) kepada atasan dan meminta agar tugas tersebut dialihkan kepada rekan lain. C Melakukan pembinaan dengan lebih ketat untuk membuktikan bahwa Anda tidak pandang bulu. D Menyembunyikan fakta bahwa pimpinan lembaga tersebut adalah kerabat Anda agar tidak timbul prasangka. E Meminta kompensasi tambahan karena tugas ini memiliki risiko benturan kepentingan.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Dalam etika publik dan integritas, ketika menghadapi potensi benturan kepentingan, seorang ASN wajib mendeklarasikan hal tersebut kepada atasan untuk menghindari bias dan menjaga objektivitas penilaian atau keputusan. Atasan yang akan memutuskan apakah tugas dilanjutkan atau dialihkan.

Materi Terkait: Integritas dan kerja sama

Soal 4

Dalam sebuah rapat evaluasi kinerja, seorang kolega mencoba menyalahkan Anda atas kegagalan pencapaian target tim, padahal Anda sudah mengerjakan tugas sesuai porsi. Respon yang menunjukkan integritas dan kedewasaan berkolaborasi adalah...

A Diam saja dan memberikan surat pengunduran diri dari tim keesokan harinya. B Menyajikan data dan bukti dokumentasi pekerjaan secara objektif untuk meluruskan fakta tanpa menyerang balik. C Marah dan langsung membantah tuduhan tersebut dengan nada tinggi untuk mempertahankan harga diri. D Menyalahkan kembali kolega tersebut dengan membeberkan semua kesalahannya selama ini. E Menerima tuduhan tersebut demi menghindari perdebatan panjang di depan pimpinan.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Integritas berkaitan erat dengan tanggung jawab dan transparansi. Menyajikan fakta secara objektif tanpa harus bersikap agresif menunjukkan profesionalisme, kemampuan mengelola emosi, serta komitmen pada kebenaran dalam bingkai kerja sama.

Materi Terkait: Integritas dan kerja sama

Soal 5

Sebagai Pembina Profesi Keuangan, Anda sering kali harus memberikan arahan teknis kepada asosiasi profesi. Agar komunikasi berjalan efektif dan berorientasi pada hasil, hal terpenting yang harus dipastikan adalah...

A Memastikan umpan balik (feedback) dari asosiasi dipahami secara dua arah dan ada kesepakatan tindak lanjut yang terukur. B Menyerahkan sepenuhnya interpretasi arahan teknis tersebut kepada masing-masing pimpinan asosiasi. C Berbicara lebih dominan dalam setiap pertemuan agar asosiasi memahami bahwa otoritas ada pada pemerintah. D Menyampaikan arahan melalui surat resmi saja tanpa perlu melakukan pertemuan tatap muka. E Menggunakan bahasa yang sangat teknis dan akademis untuk menunjukkan kredibilitas instansi.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Komunikasi yang efektif bersifat dua arah. Untuk memastikan orientasi pada hasil, perlu adanya umpan balik untuk mengukur tingkat pemahaman dan merumuskan tindak lanjut yang terukur secara bersama-sama.

Materi Terkait: Komunikasi dan orientasi pada hasil

Soal 6

Target penyelesaian penyusunan database profesi keuangan triwulan ini hampir meleset karena kurangnya respons dari pihak eksternal. Tindakan yang berorientasi pada hasil yang sebaiknya Anda ambil adalah...

A Mengambil inisiatif proaktif dengan menjemput bola, melakukan komunikasi persuasif langsung, dan memberikan asistensi kepada pihak eksternal. B Menunggu sampai pihak eksternal merespons karena hal tersebut berada di luar kendali internal. C Membiarkan target meleset karena tenggat waktu sudah terlalu dekat. D Menyalahkan pihak eksternal dalam laporan capaian kinerja. E Mengubah target triwulan agar tim tidak terlihat gagal di mata pimpinan.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Orientasi pada hasil berarti berusaha mengatasi hambatan untuk mencapai tujuan. Tindakan proaktif dengan menjemput bola dan memberikan asistensi adalah cara penyelesaian masalah yang efektif saat menghadapi kemandekan dari pihak eksternal.

Materi Terkait: Komunikasi dan orientasi pada hasil

Soal 7

Ketika terjadi kesalahpahaman antara Anda dan atasan mengenai format laporan pembinaan, cara berkomunikasi yang paling profesional untuk memperbaikinya adalah...

A Meminta waktu bertemu atasan, mengklarifikasi instruksi yang dimaksud, dan merevisi laporan sesuai ekspektasi. B Tetap menggunakan format Anda karena Anda merasa itu lebih komprehensif. C Menyebarkan masalah ini ke rekan sejawat untuk mencari dukungan pendapat. D Meminta atasan untuk menurunkan standar formatnya agar lebih mudah dikerjakan. E Membuat ulang laporan berkali-kali hingga atasan merasa puas tanpa perlu bertanya langsung.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Klarifikasi melalui komunikasi langsung dan asertif adalah kunci untuk mengatasi kesalahpahaman. Dengan menanyakan ekspektasi atasan secara jelas, Anda berorientasi pada penyelesaian tugas secara efisien (orientasi hasil).

Materi Terkait: Komunikasi dan orientasi pada hasil

Soal 8

Penetapan tujuan atau target kerja haruslah terukur agar mudah dievaluasi capaiannya. Pendekatan komunikasi target yang berorientasi pada hasil paling tepat diwujudkan melalui prinsip...

A Kuantitas di atas kualitas demi laporan kinerja yang tebal. B SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). C Menurunkan target jika terlihat sulit dicapai pada bulan pertama. D Membuat target yang sangat abstrak agar tidak bisa disalahkan jika gagal. E Menghindari tenggat waktu agar tim tidak stres dalam bekerja.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Konsep SMART adalah standar emas dalam menentukan target yang berorientasi pada hasil. Tujuan harus spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu agar komunikasi ekspektasi kepada tim menjadi jelas.

Materi Terkait: Komunikasi dan orientasi pada hasil

Soal 9

Berdasarkan nilai dasar ASN BerAKHLAK, sikap disiplin waktu, menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan termasuk dalam cerminan nilai...

A Akuntabel B Berorientasi Pelayanan C Harmonis D Adaptif E Kompeten

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Akuntabel dalam Core Values ASN BerAKHLAK berarti bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Indikator perilakunya meliputi: melaksanakan tugas dengan jujur, disiplin, bertanggung jawab, menggunakan BMN secara efektif dan efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan.

Materi Terkait: Kode etik pegawai

Soal 10

Sebagai seorang pemeriksa dokumen pengajuan izin profesi keuangan, Anda menemukan dokumen palsu yang diajukan oleh sebuah kantor akuntan publik terkenal. Atasan Anda meminta agar hal tersebut diabaikan demi kelancaran administrasi. Menurut kode etik, yang sebaiknya Anda lakukan adalah...

A Menolak perintah tersebut secara beretika dan melaporkannya melalui mekanisme Whistleblowing System (WBS) internal instansi. B Mengikuti instruksi atasan karena atasan adalah penanggung jawab tertinggi di unit tersebut. C Meminta dipindahtugaskan ke bagian lain untuk menghindari masalah tersebut. D Membocorkan informasi ini ke media sosial menggunakan akun anonim. E Memanfaatkan temuan tersebut untuk memeras kantor akuntan publik terkait.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Perintah yang melanggar hukum dan kode etik wajib ditolak. Jika atasan memaksa, ASN wajib menggunakan mekanisme pelaporan pelanggaran yang sah (Whistleblowing System) di instansi masing-masing untuk menjaga integritas kelembagaan.

Materi Terkait: Kode etik pegawai

Soal 11

Pasca memberikan penyuluhan kepada asosiasi penilai publik, Anda dikirimi parsel makanan mewah oleh ketua asosiasi tersebut sebagai tanda terima kasih. Tindakan yang sejalan dengan kode etik ASN terkait gratifikasi adalah...

A Membagikan parsel tersebut kepada seluruh staf di kantor agar adil. B Menerima parsel tersebut karena hanya berupa makanan yang bisa membusuk. C Menolak secara halus atau, jika tidak memungkinkan ditolak, melaporkan penerimaan tersebut kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) atau KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja. D Menyumbangkan parsel tersebut ke panti asuhan tanpa perlu melaporkan ke instansi berwenang. E Mengembalikan parsel tersebut secara diam-diam dan memutuskan komunikasi dengan asosiasi.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Sesuai UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan aturan internal ASN, pemberian yang berhubungan dengan jabatan (gratifikasi) harus ditolak. Jika sudah telanjur diterima, ASN wajib melaporkannya ke KPK atau UPG instansi maksimal 30 hari kerja.

Materi Terkait: Kode etik pegawai

Soal 12

Terkait etika bermedia sosial bagi ASN, manakah perilaku di bawah ini yang melanggar kode etik dan disiplin ASN?

A Memberikan edukasi literasi keuangan secara netral kepada masyarakat melalui Instagram. B Mengunggah kegiatan olahraga bersama rekan kantor di hari Jumat krida. C Menyukai (like) dan ikut berkomentar mendukung salah satu pasangan calon presiden/kepala daerah di Facebook. D Membagikan infografis resmi dari Kementerian Keuangan mengenai kebijakan baru. E Mempromosikan budaya lokal daerah asalnya untuk mendukung pariwisata.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

ASN diikat oleh asas netralitas. Mengunggah, membagikan (share), menyukai (like), atau berkomentar yang menunjukkan dukungan politis kepada calon kepala daerah/presiden melanggar aturan disiplin dan kode etik ASN mengenai netralitas pemilu.

Materi Terkait: Kode etik pegawai

Soal 13

Dalam proses pengambilan keputusan rasional terkait kebijakan pembinaan profesi, tahapan pertama yang harus dilakukan secara mendasar adalah...

A Menimbang alternatif solusi. B Mengevaluasi hasil keputusan sebelumnya. C Melakukan implementasi kebijakan. D Mendefinisikan dan mengidentifikasi masalah utama secara tepat. E Memilih alternatif yang paling sedikit risikonya.

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Proses pengambilan keputusan rasional selalu diawali dengan mendefinisikan dan mengidentifikasi masalah (problem recognition). Jika masalah tidak diidentifikasi dengan benar, solusi yang diambil akan tidak tepat sasaran.

Materi Terkait: Pengambilan keputusan

Soal 14

Saat dihadapkan pada situasi krisis keuangan yang mendadak, informasi yang tersedia sangat terbatas dan waktu untuk merespons sangat singkat. Metode pengambilan keputusan yang seringkali terpaksa digunakan dalam kondisi ini (meskipun berisiko) dikenal dengan...

A Pengambilan keputusan konsensus nasional. B Pengambilan keputusan berbasis data besar (Big Data Analytics). C Metode Delphi (melibatkan ahli secara berulang). D Pengambilan keputusan kelompok nominal. E Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi atau heuristik.

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Dalam kondisi krisis dengan informasi terbatas dan tekanan waktu (time pressure), pengambilan keputusan sering kali mengandalkan intuisi, pengalaman masa lalu, atau heuristik mental karena tidak ada waktu untuk analisis rasional yang mendalam.

Materi Terkait: Pengambilan keputusan

Soal 15

Pimpinan unit kerja Anda melibatkan seluruh bawahan dalam merumuskan standar operasional (SOP) pendaftaran profesi keuangan. Manfaat utama dari pengambilan keputusan partisipatif ini adalah...

A Menciptakan penerimaan (acceptance) dan komitmen yang tinggi dari pelaksana karena mereka merasa ikut merumuskannya. B Meningkatkan ego pimpinan karena terlihat demokratis. C Mengurangi beban kerja seluruh pegawai secara drastis. D Membebaskan pimpinan dari tanggung jawab apabila SOP tersebut gagal. E Mempercepat waktu lahirnya keputusan tanpa perdebatan.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Manfaat utama dari gaya partisipatif adalah peningkatan rasa memiliki (sense of belonging) dan komitmen dari anggota tim. Karena mereka dilibatkan dalam proses perumusan, mereka akan lebih patuh dan proaktif saat mengimplementasikannya.

Materi Terkait: Pengambilan keputusan

Soal 16

Setelah sebuah keputusan kebijakan baru diimplementasikan, terjadi reaksi negatif dari sebagian besar asosiasi profesi. Langkah pengambilan keputusan korektif yang paling tepat adalah...

A Melakukan evaluasi dengan mengumpulkan data dari pihak penolak untuk menemukan akar masalah sebelum merevisi kebijakan. B Memecat staf yang mengusulkan ide kebijakan tersebut. C Menyalahkan pihak humas karena gagal menyosialisasikan kebijakan. D Tetap melanjutkan kebijakan tersebut dengan pendekatan koersif (paksaan). E Menghentikan total kebijakan tersebut tanpa analisis lebih lanjut.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Evaluasi paska-keputusan adalah esensial. Mengumpulkan masukan dari stakeholder yang menolak untuk menemukan letak celah kebijakan merupakan langkah perbaikan yang objektif dan rasional, bukan reaksioner.

Materi Terkait: Pengambilan keputusan

Soal 17

Indonesia adalah negara dengan keragaman sosial kultur yang tinggi. Di unit kerja Anda, terdapat pegawai dari berbagai suku dan agama. Salah satu pegawai selalu menolak mengikuti rapat tim jika diadakan pada hari tertentu karena bertentangan dengan adat kepercayaannya. Sikap Anda sebagai ketua tim adalah...

A Memaksa pegawai tersebut untuk ikut rapat karena aturan kantor lebih tinggi daripada adat. B Menyuruhnya untuk membuat risalah rapat sendirian sebagai hukuman. C Melaporkannya kepada bagian kepegawaian sebagai bentuk pelanggaran indisipliner. D Mengeluarkan pegawai tersebut dari tim agar tidak menghambat kinerja. E Menyesuaikan jadwal rapat pada waktu yang memungkinkan semua anggota hadir tanpa mengorbankan keyakinan budaya mereka.

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Kompetensi sosial kultural mengharuskan ASN menjadi perekat bangsa dengan mengedepankan toleransi. Mengakomodasi kebutuhan budaya tanpa mengorbankan target tim dengan cara menyesuaikan jadwal adalah solusi win-win yang inklusif.

Materi Terkait: Sosial kultur

Soal 18

Hambatan komunikasi lintas budaya sering terjadi dalam pelayanan publik. Etnosentrisme merupakan salah satu hambatan utama yang diartikan sebagai...

A Kecenderungan untuk menilai budaya lain menggunakan standar budaya sendiri dan menganggap budaya sendiri lebih superior. B Sikap tidak peduli terhadap budaya dari pihak mayoritas. C Rasa takut yang berlebihan terhadap orang asing (xenophobia). D Ketidakmampuan berbahasa asing di lingkungan internasional. E Proses penyesuaian pendatang baru terhadap budaya setempat (asimilasi).

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Etnosentrisme adalah pandangan bahwa kelompok kebudayaan sendiri adalah pusat dari segalanya dan mengukur budaya orang lain dengan standar budayanya sendiri. Hal ini dapat memicu konflik dan bias dalam pelayanan publik.

Materi Terkait: Sosial kultur

Soal 19

Sebagai agen pemersatu bangsa, ASN dituntut untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Indikator utama terwujudnya lingkungan kerja inklusif di instansi pemerintah adalah...

A Hanya menerima CPNS dari daerah asal instansi untuk menjaga kearifan lokal. B Mengharuskan penggunaan bahasa daerah di lingkungan kantor pusat. C Semua pegawai wajib mengenakan seragam adat yang sama setiap hari. D Menghapus hari libur keagamaan minoritas agar tidak mengganggu hari kerja efektif. E Adanya kesempatan dan perlakuan yang setara bagi semua pegawai tanpa memandang latar belakang primordial maupun disabilitas.

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Inklusivitas bermakna kesetaraan peluang, hak, dan perlakuan bagi semua individu terlepas dari suku, agama, ras, gender, dan kondisi fisik (disabilitas), sehingga tercipta lingkungan yang adil (equality).

Materi Terkait: Sosial kultur

Soal 20

Dalam sebuah sosialisasi kebijakan kepada para pelaku profesi keuangan di daerah terpencil, mereka menggunakan pendekatan komunikasi yang sangat komunal dan hierarkis khas daerah tersebut. Pendekatan sosial kultural yang tepat bagi Anda sebagai narasumber dari pusat adalah...

A Menegur tokoh masyarakat lokal jika mereka menyela penjelasan teknis Anda. B Meminta audiens untuk menyesuaikan diri dengan tata tertib sosialisasi standar pusat. C Membatalkan sosialisasi karena tidak sejalan dengan prosedur komunikasi modern. D Menggunakan gaya komunikasi Jakarta-sentris agar mereka terbiasa dengan gaya ibu kota. E Menghormati hierarki sosial setempat dengan menjalin kedekatan (rapport) pada tokoh kunci (key person) terlebih dahulu sebelum memaparkan substansi.

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Beradaptasi dengan konteks budaya lokal (seperti hierarki dan sifat komunal) dengan cara mendekati tokoh kunci lokal (tokoh adat/masyarakat) akan mempermudah penyampaian pesan kebijakan, membangun kepercayaan, dan mengurangi resistensi.

Materi Terkait: Sosial kultur

Soal 21

PRO

Kementerian baru saja merilis aplikasi perizinan profesi keuangan berbasis AI (Artificial Intelligence) yang merombak total prosedur manual sebelumnya. Banyak staf senior menolak (resistensi) menggunakan sistem ini. Menurut teori manajemen perubahan, penyebab paling umum dari resistensi tersebut adalah...

A Rasa takut akan hal yang tidak diketahui (fear of the unknown) dan kekhawatiran kompetensi mereka akan tergantikan atau usang. B Sistem baru dinilai terlalu cepat memproses data sehingga merusak tatanan kepegawaian. C Gaji yang tidak dinaikkan bersamaan dengan peluncuran sistem baru. D Ketidaksukaan pribadi terhadap menteri yang menjabat saat ini. E Keinginan untuk selalu memperpanjang antrean layanan publik.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Penyebab paling utama dari resistensi individu terhadap perubahan, terutama inovasi teknologi, adalah ketidakpastian/ketakutan terhadap yang tidak diketahui dan rasa cemas bahwa keahlian lama mereka tidak lagi berguna (ancaman kehilangan posisi/peran).

Materi Terkait: Mengelola perubahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 22

PRO

Untuk mengatasi penolakan staf terhadap sistem aplikasi baru tersebut, pimpinan menunjuk Anda sebagai 'Change Agent' (Agen Perubahan). Peran utama Anda dalam tahap awal ini adalah...

A Menyarankan pimpinan untuk mengembalikan sistem ke cara manual. B Membangun kesadaran (awareness) tentang urgensi perubahan dan melatih staf secara bertahap melalui komunikasi yang persuasif. C Menghukum setiap staf yang tidak log-in ke sistem baru dalam 1x24 jam. D Mengambil alih seluruh pekerjaan staf senior agar target organisasi tetap tercapai. E Membuat aplikasi tandingan yang lebih mudah digunakan tanpa persetujuan pusat.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Seorang Change Agent bertugas memfasilitasi kelancaran perubahan. Hal ini dilakukan dengan mengedukasi perlunya perubahan (urgency), mendengarkan keluhan, dan memberikan pelatihan agar transisi tidak traumatis bagi pegawai.

Materi Terkait: Mengelola perubahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 23

PRO

Dalam model perubahan 3 tahap dari Kurt Lewin (Unfreeze, Change, Refreeze), tindakan mendobrak kebiasaan lama, mencairkan status quo, dan menyadarkan pegawai akan krisis jika tidak berinovasi, berada pada tahap...

A Unfreeze (Pencairan) B Evaluation (Evaluasi) C Refreeze (Pembekuan kembali) D Execution (Eksekusi) E Change (Perubahan)

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Model Kurt Lewin: 1. Unfreezing (menyadarkan dan membongkar status quo lama); 2. Change/Moving (proses transisi dan adopsi cara baru); 3. Refreezing (mengukuhkan kebiasaan baru menjadi norma atau standar yang stabil).

Materi Terkait: Mengelola perubahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 24

PRO

Organisasi yang memiliki kemampuan tinggi untuk terus-menerus beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang tidak menentu (VUCA) sering disebut sebagai...

A Static Organization B Traditional Organization C Bureaucratic Organization D Centralized Organization E Learning Organization (Organisasi Pembelajar)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Learning Organization (Organisasi Pembelajar), sebuah konsep dari Peter Senge, merujuk pada organisasi yang proaktif belajar, mendorong pemberdayaan, fleksibilitas, dan adaptasi berkelanjutan untuk bertahan dalam iklim perubahan (VUCA).

Materi Terkait: Mengelola perubahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 25

PRO

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, salah satu asas pelayanan publik adalah 'kepastian hukum', yang bermakna...

A Pelayanan harus mengikuti standar negara-negara maju secara seragam. B Masyarakat dilarang mengajukan komplain atas layanan yang diterima. C Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan secara jelas dan mengikat. D Setiap sengketa pelayanan publik hanya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara. E Penyelenggara pelayanan memiliki kekebalan hukum jika terjadi kelalaian.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Menurut Penjelasan UU No. 25 Tahun 2009, asas kepastian hukum berarti adanya jaminan bahwa aturan hak, kewajiban, dan prosedur pelayanan dijamin, jelas, terukur, dan mengikat bagi penyelenggara maupun masyarakat.

Materi Terkait: Pelayanan publik dan pengembangan diri

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 26

PRO

Seorang pengguna layanan marah dan berteriak di ruang layanan karena pengajuan perpanjangan izin profesinya ditolak oleh sistem. Sikap Anda sebagai garda depan (frontliner) pelayan publik yang paling tepat adalah...

A Diam-diam menyetujui izinnya di sistem untuk menghindari keributan. B Mendengarkan keluhannya dengan tenang, mengendalikan emosi, dan membawa pengguna tersebut ke ruang konsultasi untuk mencari tahu alasan penolakan sistem. C Membalas berteriak karena sistem sudah bekerja secara objektif. D Mengabaikannya dan beralih memanggil antrean berikutnya. E Memanggil pihak keamanan untuk langsung menyeretnya keluar dari ruangan.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Penyelesaian masalah keluhan pelanggan (handling complaint) mengharuskan petugas untuk bersikap empati, meredakan situasi (de-eskalasi), tidak reaktif, dan memberikan solusi informatif tentang apa yang kurang/salah secara privat/profesional.

Materi Terkait: Pelayanan publik dan pengembangan diri

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 27

PRO

Pengembangan kompetensi ASN tidak hanya bertujuan bagi individu, tetapi juga institusi. Manakah yang termasuk manfaat langsung bagi instansi dari pengembangan diri pegawai?

A Peningkatan kapasitas organisasi dalam berinovasi dan menjawab tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. B Membantu pegawai pindah ke perusahaan swasta dengan posisi lebih tinggi. C Menjamin semua pegawai akan selalu loyal tanpa menuntut kenaikan jabatan. D Meningkatnya biaya operasional perjalanan dinas pegawai. E Memperpanjang birokrasi dan hierarki jabatan teknis.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pengembangan kapasitas ASN secara langsung akan meningkatkan kompetensi organisasi (Corporate University paradigm). Pegawai yang adaptif dan terampil akan menelurkan inovasi yang meningkatkan kualitas kinerja layanan instansi.

Materi Terkait: Pelayanan publik dan pengembangan diri

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 28

PRO

Anda menyadari bahwa proses validasi laporan akuntan publik di unit Anda memakan waktu 14 hari, sementara teknologi saat ini memungkinkan validasi dalam 2 hari. Sebagai wujud pengembangan diri dan inovasi layanan, langkah Anda adalah...

A Mengusulkan gagasan digitalisasi proses validasi kepada atasan dengan menyertakan riset analisis kebutuhan awal. B Langsung mengubah SOP secara sepihak dan memaksa rekan lain mengikutinya. C Menyebarkan kekurangan proses 14 hari tersebut di internet untuk memaksa perubahan dari luar. D Tetap membiarkan 14 hari karena itu sudah tertuang dalam SOP lama dan mematuhi pimpinan lebih aman. E Menerapkan cara baru secara diam-diam hanya untuk dokumen yang Anda proses.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Inovasi memerlukan inisiatif dan prosedur institusional. Mengajukan usulan (inovasi) yang terstruktur berbekal riset dan analisis kepada atasan merupakan wujud pengembangan diri proaktif dan komitmen pada kualitas layanan publik yang prima.

Materi Terkait: Pelayanan publik dan pengembangan diri

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 29

PRO

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi disebut...

A Pendapatan Asli Daerah (PAD) B Dana Bagi Hasil (DBH) C Dana Alokasi Umum (DAU) D Dana Alokasi Khusus (DAK) E Dana Dekonsentrasi

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 1 Angka 21 UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Materi Terkait: UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 30

PRO

Manakah di bawah ini yang merupakan peruntukan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut UU No. 33 Tahun 2004?

A Menutup defisit anggaran BUMD yang terancam bangkrut. B Membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. C Dibagikan secara merata kepada seluruh Kabupaten/Kota tanpa syarat tertentu. D Membayar gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara di Daerah. E Mendanai perjalanan dinas kepala daerah ke luar negeri secara eksklusif.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Sesuai Pasal 1 Angka 22 UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Materi Terkait: UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 31

PRO

Dalam skema Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Dana Bagi Hasil (DBH) bersumber dari penerimaan negara. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, DBH terdiri dari penerimaan apa saja?

A Pajak (seperti PBB, BPHTB, PPh) dan Sumber Daya Alam (seperti kehutanan, pertambangan umum, perikanan, minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi). B Hanya dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). C Retribusi daerah dan dana pinjaman luar negeri. D Pajak Pertambahan Nilai dan Cukai Rokok. E Hanya dari sumber daya alam kehutanan dan perikanan.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 11 UU No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil (DBH) bersumber dari pajak (PBB, BPHTB, PPh Pasal 25 dan 29 WPOPDN, dan PPh Pasal 21) serta sumber daya alam (kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi).

Materi Terkait: UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 32

PRO

Pemberian sumber keuangan kepada Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, berpedoman pada prinsip 'Money Follows Function', yang berarti...

A Pendanaan disesuaikan dan mengikuti penyerahan urusan/kewenangan pemerintah pusat kepada daerah. B Daerah bebas mencari pinjaman luar negeri asalkan untuk kepentingan rakyat. C Semua pendapatan pusat diserahkan sepenuhnya ke kas daerah. D Pemerintah daerah mencetak uang lokal untuk membiayai belanja daerah. E Pusat mendikte secara mutlak prioritas pembangunan pedesaan.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Dalam UU No. 33 Tahun 2004, tersirat prinsip 'Money Follows Function', di mana penyerahan kewenangan (urusan) pemerintah oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom diikuti dengan penyerahan pendanaan yang proporsional sesuai dengan kewenangan yang diserahkan.

Materi Terkait: UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 33

PRO

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pejabat yang memegang kewenangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) adalah...

A Menteri Keuangan B Ketua Badan Pemeriksa Keuangan C Gubernur Bank Indonesia D Presiden Republik Indonesia E Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 7 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara (BUN).

Materi Terkait: UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 34

PRO

Menurut UU No. 1 Tahun 2004, Menteri/Pimpinan Lembaga bertindak selaku...

A Pejabat Pembuat Komitmen B Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya C Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) D Bendahara Pengeluaran E Kuasa Bendahara Umum Negara

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 4 UU No. 1 Tahun 2004, Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.

Materi Terkait: UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 35

PRO

Dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 2004, pengelolaan uang negara ditata melalui asas kesatuan perbendaharaan negara. Hal ini direalisasikan dengan menempatkan uang negara pada...

A Brankas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara B Rekening pribadi Menteri Keuangan C Bank pembangunan daerah (BPD) masing-masing wilayah D Rekening Kas Umum Negara (RKUN) E Bursa Efek Indonesia dalam bentuk saham BUMN

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

UU No. 1 Tahun 2004 menganut asas kesatuan dalam pengelolaan uang negara, di mana seluruh penerimaan dan pengeluaran negara harus melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara di bank sentral.

Materi Terkait: UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 36

PRO

Siapakah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN?

A Bendahara Penerimaan B Auditor Internal (Inspektorat Jenderal) C Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) D Panitia Pengadaan E Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Sesuai sistem perbendaharaan negara (UU No. 1/2004 dan aturan turunannya), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pihak yang diberi wewenang oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan/tindakan (misalnya penandatanganan kontrak pengadaan) yang mengakibatkan pengeluaran beban anggaran.

Materi Terkait: UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 37

PRO

UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menegaskan tentang landasan konstitusional APBN. Menurut pasal tersebut, APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan...

A Peraturan Pemerintah B Peraturan Menteri Keuangan C Undang-Undang D Ketetapan MPR E Keputusan Presiden

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) berbunyi: 'Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.'

Materi Terkait: UUD 1945

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 38

PRO

Lembaga negara manakah yang memiliki kewenangan konstitusional bebas dan mandiri untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara sesuai Bab VIIIA UUD 1945?

A Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) B Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) C Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) D Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) E Mahkamah Agung (MA)

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sesuai UUD 1945 Pasal 23E ayat (1), untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

Materi Terkait: UUD 1945

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 39

PRO

Landasan pemungutan pajak di Indonesia secara kuat dijamin oleh UUD 1945 agar tidak memberatkan rakyat secara sewenang-wenang. Ketentuan 'Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang' tercantum dalam...

A Pasal 24C B Pasal 23 ayat (2) sebelum amandemen, namun kini dihapus C Pasal 33 ayat (2) D Pasal 27 ayat (1) E Pasal 23A

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pasca amandemen, ketentuan tentang pajak dimasukkan secara khusus ke dalam Pasal 23A UUD 1945 yang menyatakan: 'Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.'

Materi Terkait: UUD 1945

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 40

PRO

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, manakah dari pilihan berikut yang TIDAK termasuk ke dalam ruang lingkup Keuangan Negara?

A Harta kekayaan pribadi milik pejabat negara yang tidak terindikasi tindak pidana korupsi. B Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. C Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan. D Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara. E Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain (termasuk BUMN/BUMD).

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003 merinci ruang lingkup Keuangan Negara (hak, kewajiban, penerimaan, pengeluaran, kekayaan negara/daerah termasuk dipisahkan BUMN/BUMD, serta kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah/pemerintah terkait kepentingan umum). Harta murni pribadi pejabat tidak termasuk keuangan negara.

Materi Terkait: UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 41

PRO

Dalam UU No. 17 Tahun 2003 dijabarkan mengenai asas-asas pengelolaan keuangan negara. Asas yang mengharuskan setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran adalah...

A Asas Spesialitas B Asas Proporsionalitas C Asas Tahunan D Asas Subsidiaritas E Asas Universalitas (Komprehensif)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Asas Universalitas (kelengkapan) mengharuskan setiap transaksi keuangan (penerimaan maupun pengeluaran) disajikan secara utuh dan terangkum dalam satu dokumen anggaran secara bruto, tidak boleh ada off-budget.

Materi Terkait: UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2003, siapakah pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan Keuangan Negara selaku kepala pemerintahan?

A Presiden B Gubernur Bank Indonesia C Menteri Keuangan D Ketua BPK E Ketua DPR

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pasal 6 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 secara tegas menyatakan: 'Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.'

Materi Terkait: UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Siklus penyusunan APBN harus disetujui oleh DPR. Apabila RUU APBN yang diajukan oleh Presiden (Pemerintah) tidak disetujui oleh DPR, maka yang harus dilakukan oleh Pemerintah menurut UU No. 17 Tahun 2003 adalah...

A Menggunakan RUU APBN yang ditolak tersebut melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). B Menghentikan seluruh layanan publik sampai ada kesepakatan. C Meminjam dana langsung dari Bank Dunia tanpa persetujuan DPR. D Menyerahkan penyusunan APBN kepada Bank Indonesia. E Melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 15 ayat (6) UU No. 17 Tahun 2003, 'Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.'

Materi Terkait: UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004, BPK memiliki kewenangan untuk melaksanakan tiga jenis pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ketiga jenis pemeriksaan tersebut adalah...

A Pemeriksaan Administratif, Pemeriksaan Substantif, dan Pemeriksaan Yustisial. B Pemeriksaan Internal, Pemeriksaan Eksternal, dan Pemeriksaan Pajak. C Pemeriksaan Awal, Pemeriksaan Lanjutan, dan Pemeriksaan Akhir. D Pemeriksaan Investigatif, Pemeriksaan Rutin, dan Pemeriksaan Insidental. E Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2004 menyebutkan lingkup pemeriksaan BPK terdiri atas tiga, yaitu: 1. Pemeriksaan keuangan; 2. Pemeriksaan kinerja; dan 3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT, termasuk pemeriksaan investigatif).

Materi Terkait: UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Pemeriksaan keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) oleh BPK akan menghasilkan sebuah opini. Hasil pemeriksaan atas LKPP ini harus disampaikan oleh BPK kepada DPR selambat-lambatnya...

A 1 tahun setelah tahun anggaran berakhir B 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir C 2 bulan setelah menerima Laporan Keuangan dari Pemerintah Pusat D 6 bulan setelah menerima Laporan Keuangan dari Pemerintah Pusat E 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Sesuai Pasal 17 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2004, Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat.

Materi Terkait: UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Ketika BPK mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berisi temuan ketidakpatuhan dan memberikan rekomendasi, pejabat instansi yang diperiksa wajib memberikan jawaban/penjelasan mengenai tindak lanjut atas rekomendasi tersebut dalam waktu...

A 1 tahun anggaran penuh. B Selambat-lambatnya 90 hari setelah LHP diterima. C Selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima. D Tidak ada batas waktu asalkan ada niat menindaklanjuti. E Selambat-lambatnya 30 hari setelah LHP diterima.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pasal 20 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2004 menyatakan secara spesifik bahwa jawaban atau penjelasan mengenai tindak lanjut atas rekomendasi BPK wajib disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Materi Terkait: UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

BPK memberikan Opini atas Laporan Keuangan berdasarkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Jika laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan sesuai SAP, maka BPK akan memberikan opini...

A Sangat Wajar (Highly Unqualified Opinion) B Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) C Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion) D Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of Opinion) E Tidak Wajar (Adverse Opinion)

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Penjelasan Pasal 16 UU No. 15 Tahun 2004, terdapat 4 jenis opini: WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), WDP (Wajar Dengan Pengecualian), TW (Tidak Wajar), dan TMP (Tidak Memberikan Pendapat/Disclaimer). Opini untuk laporan yang bebas dari salah saji material dan sesuai SAP adalah WTP.

Materi Terkait: UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Dokumen perencanaan makro Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menurut UU No. 25 Tahun 2004 yang menjadi pedoman dan visi misi pembangunan nasional dalam kurun waktu 20 tahun disebut...

A Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) B Rencana Kerja Pemerintah (RKP) C Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) D Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) E Rencana Strategis (Renstra) Kementerian

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pasal 4 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2004 menyatakan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Nasional memuat visi, misi, dan arah pembangunan nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Materi Terkait: UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

Dalam UU No. 25 Tahun 2004, diamanatkan adanya forum antar-pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah dan nasional yang dikenal dengan Musrenbang. Tujuan utama forum partisipatif ini adalah...

A Mengadili pejabat yang diduga melakukan korupsi anggaran pembangunan. B Membahas dan menyepakati rancangan rencana pembangunan (seperti RKP dan RKPD) dengan mensinergikan pendekatan bottom-up dan top-down. C Memilih calon kepala daerah pada periode pemilu berikutnya. D Menetapkan besaran pajak dan retribusi daerah secara sepihak. E Menentukan standar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nasional.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 sebagai forum antarpelaku (stakeholder) pembangunan untuk menyelaraskan, membahas, dan menyepakati rancangan rencana kerja (seperti RKP/RKPD) guna menjembatani usulan masyarakat (bottom-up) dan arah kebijakan pemerintah (top-down).

Materi Terkait: UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN untuk periode 5 (lima) tahun disebut dengan...

A Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) B Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) C Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) D Rencana Pembangunan Tahunan (RPT) E Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pasal 4 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004 menjelaskan bahwa RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun berpedoman pada RPJP Nasional.

Materi Terkait: UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh