SKB CPNS Pengawas Lingkungan Hidup

Soal 1

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, manakah pernyataan berikut yang paling tepat mendefinisikan Lingkungan Hidup?

A Sumber daya alam biotik dan abiotik yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk menunjang kebutuhan hidupnya secara berkelanjutan. B Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. C Kawasan lindung dan budidaya yang dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. D Seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara beserta isinya. E Sekumpulan makhluk hidup yang saling berinteraksi dan bergantung pada sumber daya alam di suatu wilayah tertentu.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Lingkungan Hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Materi Terkait: Definisi yang berkaitan dengan lingkungan hidup

Soal 2

Peraturan Pemerintah yang saat ini menjadi pedoman utama dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai aturan turunan langsung dari Undang-Undang tentang Cipta Kerja adalah...

A Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 B Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 C Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 D Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 E Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan aturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja yang mencabut beberapa PP lama seperti PP 27/2012 (Izin Lingkungan), PP 101/2014 (Limbah B3), dan PP 82/2001 (Kualitas Air).

Materi Terkait: Peraturan perundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Soal 3

Hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya pada...

A Pasal 33 ayat (4) B Pasal 27 ayat (2) C Pasal 28A D Pasal 33 ayat (3) E Pasal 28H ayat (1)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Materi Terkait: Hak asasi untuk lingkungan yang baik dijamin oleh negara

Soal 4

Dalam mekanisme perizinan berusaha berbasis risiko menurut regulasi terbaru, dokumen yang menjadi prasyarat utama diterbitkannya Perizinan Berusaha bagi kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup adalah...

A Persetujuan Lingkungan B Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) C Rekomendasi UKL-UPL D Izin Mendirikan Bangunan (IMB) E Izin Lingkungan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan UU Cipta Kerja dan PP 22 Tahun 2021, Izin Lingkungan telah diintegrasikan menjadi Persetujuan Lingkungan. Persetujuan Lingkungan merupakan prasyarat mutlak untuk diterbitkannya Perizinan Berusaha bagi kegiatan yang berdampak pada lingkungan.

Materi Terkait: Persyaratan perizinan berusaha

Soal 5

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai beberapa hal. Berikut ini yang BUKAN merupakan objek kesepakatan dalam penyelesaian sengketa tersebut adalah...

A Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif lingkungan hidup B Tindakan tertentu untuk menjamin tidak terjadinya atau terulangnya pencemaran C Pemberian sanksi pidana kurungan bagi pelaku pencemaran D Bentuk dan besaran ganti rugi E Tindakan pemulihan lingkungan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 85 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009, penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup, karena sanksi pidana kurungan/penjara hanya dapat diputuskan oleh hakim di pengadilan, bukan melalui kesepakatan.

Materi Terkait: Sengketa lingkungan

Soal 6

Kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berada pada...

A Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan B Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya C Pengadilan Tata Usaha Negara D Polisi Republik Indonesia E Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Materi Terkait: Pengawas lingkungan hidup

Soal 7

Saat menjalankan tugasnya di lapangan, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) memiliki kewenangan tertentu. Berikut ini yang TIDAK termasuk kewenangan PPLH berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 adalah...

A Melakukan pemotretan atau perekaman audio visual B Meminta keterangan pihak-pihak terkait C Memasuki tempat tertentu yang diduga kuat terjadi pelanggaran D Mengambil sampel air, tanah, emisi, atau limbah untuk diuji E Menjatuhkan putusan denda pidana langsung di tempat kejadian

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 74 UU No. 32 Tahun 2009, kewenangan PPLH mencakup pemotretan, meminta keterangan, membuat salinan dokumen, mengambil sampel, dll. PPLH tidak berwenang menjatuhkan sanksi/denda pidana karena hal tersebut adalah wewenang pengadilan/hakim.

Materi Terkait: Tugas dan fungsi pengawas lingkungan hidup

Soal 8

Tahapan paling awal yang harus dilakukan secara sistematis oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) sebelum melaksanakan inspeksi/pengawasan langsung ke lapangan adalah...

A Memberikan sanksi teguran tertulis B Melakukan wawancara dengan manajemen perusahaan C Melakukan persiapan pengawasan termasuk mengumpulkan data sekunder dan menyusun rencana kerja D Menulis Laporan Hasil Pengawasan (LHP) E Melakukan pengambilan sampel lingkungan (sampling)

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Standar operasional tahapan pengawasan lingkungan hidup dimulai dari persiapan (pengumpulan data sekunder, studi meja, penyusunan rencana kerja/surat tugas), pelaksanaan (inspeksi, wawancara, sampling), hingga pelaporan (penyusunan LHP).

Materi Terkait: Tahapan kegiatan pengawasan lingkungan hidup

Soal 9

Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam hukum lingkungan di Indonesia diterapkan pada perusahaan atau kegiatan usaha yang...

A Menjalankan kegiatan usaha di kawasan hutan produksi B Membuang air limbah domestik ke saluran pemukiman C Mengalami kerugian finansial akibat kelalaian pekerja lokal D Menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup E Tidak memiliki sertifikat ISO 14001

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 mengatur asas Strict Liability (Tanggung jawab mutlak) bagi setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

Materi Terkait: Hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum

Soal 10

Apabila sebuah perusahaan terbukti melanggar baku mutu lingkungan dan diwajibkan untuk menghentikan sementara produksinya oleh Menteri Lingkungan Hidup demi mencegah kerusakan lebih lanjut, maka sanksi yang diterapkan ini termasuk ke dalam jenis penegakan hukum...

A Hukum Perdata B Hukum Pidana C Sanksi Adat D Sanksi Administratif berupa Paksaan Pemerintah E Penyelesaian Sengketa Alternatif

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Penghentian sementara kegiatan produksi merupakan salah satu bentuk Sanksi Administratif (khususnya Paksaan Pemerintah) yang diberikan oleh pejabat berwenang untuk menghentikan pelanggaran dan memulihkan lingkungan, sebagaimana diatur dalam UU 32/2009 jo UU Cipta Kerja.

Materi Terkait: Jenis-jenis Penegakan Hukum

Soal 11

Bagi suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun Amdal maupun UKL-UPL karena dampaknya sangat kecil terhadap lingkungan, pemrakarsa wajib membuat dokumen lingkungan berupa...

A Buku Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) B Analisis Risiko Lingkungan (ARL) C Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) D Audit Lingkungan Internal E Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 35 UU 32/2009 dan regulasi turunannya (PP 22/2021), usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi Amdal atau UKL-UPL wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Materi Terkait: Dokumen lingkungan yang berlaku di Indonesia

Soal 12

Seorang Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) harus memastikan bahwa setiap temuan di lapangan dilaporkan sesuai dengan fakta tanpa ada manipulasi atau tekanan dari pihak perusahaan yang diawasi. Hal ini merupakan wujud nyata dari nilai dasar...

A Toleransi B Independensi C Kreativitas D Kecepatan E Fleksibilitas

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Dalam menjalankan tugasnya, PPLH dilarang memihak dan harus bebas dari pengaruh/intervensi pihak manapun. Melaporkan fakta apa adanya merupakan cerminan dari nilai Independensi dan Objektivitas.

Materi Terkait: Nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh Pengawas Lingkungan Hidup

Soal 13

Dalam mematuhi kode etik PPLH, apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pengawas ketika ia ditugaskan memeriksa perusahaan yang dikelola oleh saudara kandungnya?

A Tetap melaksanakan pemeriksaan dengan membuat surat pernyataan rahasia. B Meminta kompensasi tambahan agar tetap bersikap objektif. C Melakukan pemeriksaan secara diam-diam tanpa memberitahu saudara kandungnya. D Melaporkan adanya potensi benturan kepentingan kepada atasan dan meminta agar tugas tersebut dialihkan kepada pengawas lain. E Memberikan kelonggaran batas waktu bagi saudara kandungnya sebelum pengawasan dilakukan.

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Kode etik ASN dan spesifik PPLH melarang keras tindakan yang memiliki potensi benturan kepentingan (conflict of interest). Tindakan paling tepat adalah mendeklarasikan potensi benturan kepentingan tersebut kepada atasan agar digantikan oleh personel yang netral.

Materi Terkait: Kode etik yang harus ditegakkan oleh Pengawas Lingkungan Hidup

Soal 14

Sejak diundangkannya regulasi terbaru turunan Undang-Undang Cipta Kerja, aturan komprehensif yang menjadi acuan pengawasan aspek persetujuan lingkungan sebagai prasyarat perizinan berusaha tertuang dalam...

A Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 B Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 C Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 D Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat ketentuan komprehensif mengenai Persetujuan Lingkungan, yang menjadi acuan operasional utama PPLH saat ini.

Materi Terkait: Dasar hukum dan ketentuan yang digunakan sebagai acuan pengawasan aspek persetujuan berusaha terkait persetujuan lingkungan

Soal 15

Penyelenggaraan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mengintegrasikan tingkat bahaya usaha dengan instrumen perizinan secara umum diatur dalam...

A Peraturan Menteri LHK Nomor 4 Tahun 2021 B Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 C Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 D Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 E Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan landasan yang mengklasifikasikan usaha berdasarkan tingkat risiko untuk menentukan instrumen perizinan secara menyeluruh (OSS RBA).

Materi Terkait: Dasar hukum dan ketentuan yang menjadi acuan pengawasan dalam Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan

Soal 16

Dalam melaksanakan pemantauan kualitas air pada badan air (sungai/danau), PPLH harus membandingkan hasil uji laboratorium dengan Baku Mutu Air Nasional (Ambient). Ketentuan ini kini tercantum secara terpadu di dalam...

A Lampiran PP Nomor 22 Tahun 2021 B Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 C Lampiran PP Nomor 82 Tahun 2001 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 E Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

PP 22 Tahun 2021 telah mencabut PP 82/2001. Baku mutu air (ambient) saat ini terintegrasi dan menjadi lampiran (Lampiran VI) dalam PP 22 Tahun 2021.

Materi Terkait: Dasar hukum dan ketentuan yang digunakan sebagai acuan pengawasan aspek pengendalian pencemaran Air dan/atau Laut

Soal 17

Pengawasan ketaatan perusahaan yang menghasilkan emisi gas buang dari cerobong didasarkan pada pemenuhan Baku Mutu Emisi dan Baku Mutu Udara Ambien Nasional. Aturan baku mutu udara ambien nasional yang terbaru ditetapkan melalui...

A Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 B Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 50 Tahun 1996 C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 D Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2020 E Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

PP 41/1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara telah dicabut dan digabungkan ke dalam PP 22 Tahun 2021. Baku mutu udara ambien nasional yang baru tercantum pada Lampiran VII PP 22/2021.

Materi Terkait: Dasar hukum dan ketentuan yang digunakan sebagai acuan pengawasan aspek pengendalian pencemaran udara

Soal 18

Setiap bahan B3 yang dihasilkan, diangkut, atau digunakan wajib disertai dengan Lembar Data Keselamatan (LDK) atau Material Safety Data Sheet (MSDS). Aturan yang secara spesifik menjadi acuan hukum utama Pengelolaan B3 di Indonesia adalah...

A Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2013 B Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 C Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 D Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 E Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pengelolaan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) di Indonesia mengacu pada PP No. 74 Tahun 2001 yang mewajibkan adanya simbol, label, dan Lembar Data Keselamatan (LDK).

Materi Terkait: Dasar hukum dan ketentuan yang digunakan sebagai acuan pengawasan aspek pengelolaan B3

Soal 19

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, penetapan suatu limbah sebagai Limbah B3 didasarkan pada karakteristik fisik dan kimianya. Berikut ini yang BUKAN merupakan karakteristik Limbah B3 adalah...

A Mudah menyala (Flammable) B Mudah meledak (Explosive) C Beracun (Toxic) D Korosif (Corrosive) E Mudah terurai secara biologis (Biodegradable)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Karakteristik Limbah B3 menurut peraturan meliputi: mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan/atau beracun. Sifat biodegradable (mudah terurai) justru umumnya bukan karakteristik limbah yang dikategorikan sebagai B3.

Materi Terkait: Dasar hukum dan ketentuan yang digunakan sebagai acuan pengawasan aspek pengelolaan Limbah B3

Soal 20

Limbah berupa fly ash dan bottom ash (FABA) yang dihasilkan dari pembakaran batubara pada fasilitas PLTU dengan teknologi boiler tertentu telah dikecualikan dari kategori limbah B3 dan dimasukkan ke dalam daftar Limbah Non-B3 Terdaftar. Perubahan klasifikasi ini ditetapkan secara hukum melalui...

A Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 B Keputusan Menteri ESDM Tahun 2020 C Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 D Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 E Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

PP No. 22 Tahun 2021 memuat ketentuan baru yang mengeluarkan FABA dari PLTU berteknologi boiler tertentu dari daftar limbah B3 dan memasukkannya ke dalam Lampiran XIV sebagai Limbah Non-B3 Terdaftar.

Materi Terkait: Dasar hukum dan ketentuan yang digunakan sebagai acuan pengawasan aspek pengelolaan Limbah Non B3

Soal 21

PRO

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, kondisi di mana masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan, disebut dengan...

A Pencemaran lingkungan hidup B Kerusakan lingkungan hidup C Degradasi lingkungan hidup D Perusakan lingkungan hidup E Dampak penting lingkungan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Definisi tersebut secara eksplisit tertuang dalam Pasal 1 angka 14 UU No. 32 Tahun 2009 yang mendefinisikan 'Pencemaran lingkungan hidup'. Berbeda dengan 'Perusakan' yang berhubungan dengan melampaui kriteria baku kerusakan.

Materi Terkait: Definisi yang berkaitan dengan lingkungan hidup

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 22

PRO

Dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional dan daerah, pemerintah diamanatkan untuk menginternalisasi biaya lingkungan dan menggunakan instrumen moneter pencegahan pencemaran. Instrumen ini dikenal dengan nama...

A Ekolabel dan Pajak Hijau B Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) C Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) D Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup E Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 42 dan Pasal 43 mengatur kewajiban pemerintah untuk menggunakan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (seperti dana jaminan pemulihan, insentif/disinsentif, pajak lingkungan) dalam melestarikan lingkungan.

Materi Terkait: Peraturan perundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 23

PRO

Setiap orang berhak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan yang menjamin akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan ini termaktub dalam UU No. 32 Tahun 2009 pada...

A Pasal 65 B Pasal 71 C Pasal 88 D Pasal 36 E Pasal 22

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pasal 65 UU No. 32 Tahun 2009 secara rinci mengurai hak dan kewajiban setiap orang terkait lingkungan hidup, termasuk hak atas lingkungan yang baik, hak atas informasi, hak untuk berpartisipasi, dan hak untuk mengajukan gugatan.

Materi Terkait: Hak asasi untuk lingkungan yang baik dijamin oleh negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 24

PRO

Sistem penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko membagi tingkat bahaya menjadi beberapa klasifikasi. Bagi kegiatan usaha yang dikategorikan memiliki risiko Menengah Tinggi, izin yang diterbitkan oleh pemerintah meliputi...

A NIB dan Izin Komersial B Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar yang telah diverifikasi C NIB, Izin Lingkungan, dan Izin Prinsip D Hanya Nomor Induk Berusaha (NIB) E Izin Usaha Tetap dan Amdal

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021, perizinan berusaha berbasis risiko Menengah Tinggi mensyaratkan NIB dan Sertifikat Standar yang harus melalui proses verifikasi oleh instansi yang berwenang sebelum kegiatan operasional dapat dijalankan.

Materi Terkait: Persyaratan perizinan berusaha

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 25

PRO

Hukum lingkungan mengakui hak legal standing (hak gugat) organisasi lingkungan hidup. Agar gugatan tersebut dapat diterima di pengadilan, salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh organisasi tersebut adalah...

A Memiliki minimal 1.000 anggota terdaftar B Mendapat rekomendasi langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan C Beroperasi setidaknya selama 10 tahun tanpa terputus D Tujuan berdirinya organisasi tersebut untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup yang tercantum secara tegas dalam anggaran dasarnya E Didanai secara penuh oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Menurut Pasal 92 UU 32/2009, syarat organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan adalah: berbentuk badan hukum, menegaskan tujuan pelestarian fungsi LH di anggaran dasarnya, dan telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai anggaran dasarnya.

Materi Terkait: Sengketa lingkungan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 26

PRO

Dalam struktur pemerintahan daerah, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang bertugas melaksanakan pengawasan lingkungan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diangkat oleh...

A Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan B Ketua Pengadilan Negeri setempat C Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi D Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah secara sepihak E Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) Daerah ditetapkan dan diangkat oleh Kepala Daerah, yakni Gubernur untuk tingkat provinsi atau Bupati/Wali Kota untuk tingkat kabupaten/kota, sesuai pembagian kewenangannya.

Materi Terkait: Pengawas lingkungan hidup

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 27

PRO

Ketika PPLH melakukan pengawasan lapangan dan mengambil sampel air buangan industri (efluen) untuk pembuktian adanya indikasi pencemaran, metode pengambilan sampel dan analisis laboratorium wajib merujuk pada...

A Standar Nasional Indonesia (SNI) atau metode ilmiah lain yang diakui dan tervalidasi B Kesepakatan bersama antara PPLH dan warga sekitar pabrik C Panduan perusahaan pembuat alat deteksi air D Petunjuk teknis dari asosiasi industri tekstil E Instruksi langsung dari pimpinan perusahaan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Dalam fungsi investigasi dan pembuktian, pengambilan sampel lingkungan harus memenuhi kaidah ilmiah (Scientific Evidence) yang sah di mata hukum, yakni menggunakan metode berstandar seperti SNI dan dilakukan oleh personel yang tersertifikasi.

Materi Terkait: Tugas dan fungsi pengawas lingkungan hidup

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 28

PRO

Setelah melaksanakan pengawasan di lapangan, PPLH wajib menyusun Laporan Hasil Pengawasan (LHP). Fungsi utama dari dokumen LHP tersebut adalah...

A Sebagai syarat pemotongan pajak tahunan perusahaan B Bukti otentik temuan fakta lapangan dan dasar perumusan rekomendasi tindak lanjut penegakan hukum atau pembinaan C Referensi bagi perusahaan untuk mengajukan pinjaman bank D Dokumen publisitas untuk media massa E Syarat untuk pencairan anggaran dinas tahunan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

LHP adalah dokumen negara yang memiliki kekuatan pembuktian administratif. LHP berisi fakta ketaatan/ketidaktaatan dan memberikan kesimpulan/rekomendasi kepada pimpinan terkait tindakan selanjutnya (misal: sanksi administratif atau pembinaan).

Materi Terkait: Tahapan kegiatan pengawasan lingkungan hidup

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 29

PRO

Undang-Undang Lingkungan Hidup di Indonesia menganut asas Ultimum Remedium terhadap beberapa jenis tindak pidana lingkungan hidup. Makna dari asas Ultimum Remedium adalah...

A Penyelesaian sengketa lingkungan selalu diutamakan melalui denda adat sebelum masuk pengadilan B Ganti rugi perdata harus dibayarkan di muka sebelum perusahaan diizinkan beroperasi kembali C Perusahaan yang mencemarkan lingkungan wajib dicabut izin usahanya pada pelanggaran pertama D Sanksi pidana diberikan secara otomatis tanpa peringatan untuk memberikan efek jera yang maksimal E Sanksi pidana ditetapkan sebagai upaya terakhir setelah sanksi administratif dianggap tidak berhasil memulihkan ketaatan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Ultimum Remedium berarti hukum pidana ditempatkan sebagai senjata pamungkas (upaya terakhir). Penerapannya dilakukan jika sanksi administratif tidak dituruti, atau terjadi pelanggaran berulang, atau pelanggaran yang bersifat formil tertentu yang ditegaskan oleh UU.

Materi Terkait: Hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 30

PRO

Dalam pelaksanaan sanksi administratif, menteri atau gubernur/bupati dapat mewajibkan perusahaan yang mencemari lingkungan parah untuk melakukan 'Audit Lingkungan Hidup yang Diwajibkan'. Pihak yang menanggung biaya pelaksanaan audit ini adalah...

A Dana patungan dari warga yang terdampak B Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan C APBD Pemerintah Daerah setempat D Lembaga Auditor Lingkungan Independen E Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan UU 32/2009 Pasal 48, Menteri dapat mewajibkan penanggung jawab usaha untuk melakukan audit lingkungan hidup, dan biaya pelaksanaan audit tersebut seluruhnya dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tersebut.

Materi Terkait: Jenis-jenis Penegakan Hukum

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 31

PRO

Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) merupakan instrumen pencegahan pencemaran. Pihak yang secara hukum bertanggung jawab untuk menyusun Amdal dan wajib melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung adalah...

A Dinas Lingkungan Hidup Daerah B Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan C Komisi Penilai Amdal Pusat D Bupati/Wali Kota di wilayah rencana usaha E Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan UU 32/2009 jo UU Cipta Kerja (dan PP 22/2021), Amdal disusun oleh Pemrakarsa rencana usaha dan/atau kegiatan. Pemrakarsa dalam menyusun Amdal dapat dibantu oleh lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal yang tersertifikasi.

Materi Terkait: Dokumen lingkungan yang berlaku di Indonesia

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 32

PRO

Seorang Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) saat memeriksa pabrik diiming-imingi sejumlah fasilitas liburan mewah oleh direktur pabrik agar tidak mencantumkan temuan pelanggaran pembuangan limbah B3. Penolakan PPLH terhadap tawaran tersebut merupakan penerapan nilai dasar...

A Inovasi B Adaptif C Kesopanan D Integritas E Kolaboratif

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Integritas bermakna kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan, termasuk menolak gratifikasi, suap, dan intervensi yang dapat mencederai sumpah jabatan serta menegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.

Materi Terkait: Nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh Pengawas Lingkungan Hidup

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 33

PRO

Untuk menjaga profesionalisme dan standar moral para Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) se-Indonesia, dugaan pelanggaran etika serius oleh seorang PPLH akan diperiksa dan disidangkan oleh...

A Majelis Kehormatan Kode Etik PPLH B Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) C Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) D Ombudsman Republik Indonesia E Polisi Republik Indonesia

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pelanggaran kode etik PPLH diselesaikan secara internal kepegawaian melalui Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) PPLH yang dibentuk khusus untuk memeriksa dan memberikan rekomendasi sanksi etik dan/atau sanksi kepegawaian.

Materi Terkait: Kode etik yang harus ditegakkan oleh Pengawas Lingkungan Hidup

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 34

PRO

Penanggung jawab usaha wajib mengajukan perubahan Persetujuan Lingkungan kepada pemerintah apabila terjadi perubahan pada kegiatan usahanya. Menurut PP 22 Tahun 2021, kondisi berikut yang TIDAK mewajibkan perubahan Persetujuan Lingkungan adalah...

A Perubahan lokasi tempat usaha B Perubahan direktur operasional harian tanpa mengubah status badan hukum dan kegiatan operasional C Perubahan kapasitas produksi lebih dari 30% D Perubahan kepemilikan atau nama perusahaan E Terdapat perubahan desain dan/atau proses utama produksi

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Menurut Pasal 89 PP 22 Tahun 2021, perubahan persetujuan lingkungan dilakukan karena perubahan kepemilikan, perubahan pengelolaan/pemantauan, perubahan spesifikasi teknik (kapasitas, proses, lokasi), dll. Perubahan susunan direksi internal harian yang tidak mengubah nama/badan hukum tidak mewajibkan perubahan dokumen lingkungan.

Materi Terkait: Dasar hukum dan ketentuan yang digunakan sebagai acuan pengawasan aspek persetujuan berusaha terkait persetujuan lingkungan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 35

PRO

Penyederhanaan perizinan pasca UU Cipta Kerja mengintegrasikan komitmen lingkungan ke dalam Perizinan Berusaha melalui sistem elektronik yang dikelola secara terpusat oleh BKPM. Sistem tersebut dikenal dengan nama...

A Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) B Sistem Perizinan Lingkungan Terpadu (SPLT) C Sistem Informasi Penilaian Amdal (AMDALNET) D Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) E Online Single Submission (OSS)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021) diterbitkan dan diintegrasikan secara penuh melalui sistem Online Single Submission (OSS), di mana pemenuhan kewajiban lingkungan dipantau secara langsung melalui sistem tersebut.

Materi Terkait: Dasar hukum dan ketentuan yang menjadi acuan pengawasan dalam Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 36

PRO

Baku mutu air limbah yang dibuang ke badan air permukaan sering kali dibedakan pengaturannya bagi setiap sektor industri. Faktor penentu beban pencemaran maksimum yang diizinkan untuk dibuang bagi suatu pabrik tekstil umumnya mengacu pada...

A Keuntungan tahunan pabrik tersebut B Jumlah karyawan yang bekerja dalam satu shift C Sumber bahan baku impor atau lokal D Jarak pabrik terhadap laut lepas E Kapasitas produksi dan jumlah debit air limbah maksimal yang diizinkan sesuai peraturannya

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Dalam PP 22/2021 dan peraturan turunannya mengenai baku mutu air limbah sektoral, pengaturan baku mutu (kadar maksimal polutan) dan beban pencemaran maksimal dikalkulasikan berdasarkan produk yang dihasilkan (kapasitas produksi terpasang) dikalikan dengan debit limbah spesifik.

Materi Terkait: Dasar hukum dan ketentuan yang digunakan sebagai acuan pengawasan aspek pengendalian pencemaran Air dan/atau Laut

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 37

PRO

Untuk beberapa sektor industri berisiko tinggi dan memiliki emisi skala besar, peraturan mengharuskan perusahaan untuk memasang alat pemantauan kualitas emisi dari cerobong secara terus-menerus dan terhubung ke server KLHK. Sistem ini dikenal dengan nama...

A SPARING (Sistem Pemantauan Kualitas Air Limbah Terus Menerus) B Sistem Pengendalian Debu Elektrostatik (ESP) C Continuous Emission Monitoring System (CEMS) D Air Quality Monitoring System (AQMS) E Amdalnet System

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

CEMS (Continuous Emission Monitoring System) adalah sistem yang digunakan untuk memantau konsentrasi emisi gas buang dari cerobong (stack) secara real-time dan terintegrasi langsung dengan SISPEK (Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Kontinyu) milik KLHK.

Materi Terkait: Dasar hukum dan ketentuan yang digunakan sebagai acuan pengawasan aspek pengendalian pencemaran udara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 38

PRO

Dalam pengawasan bahan B3 (bukan limbah), setiap kemasan B3 di lokasi pabrik wajib diberikan simbol dan label. Ketentuan ini diatur secara teknis pada peraturan yang secara spesifik mengatur pengelolaan B3, yaitu...

A Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 B Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2012 C Undang-Undang Keselamatan Kerja Tahun 1970 D Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 E Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2021

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

PP Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mengatur tata cara pengelolaan bahan B3, termasuk pewajiban penggunaan simbol dan label pada setiap kemasan/wadah penyimpanan B3 serta kelengkapan MSDS (Lembar Data Keselamatan Bahan).

Materi Terkait: Dasar hukum dan ketentuan yang digunakan sebagai acuan pengawasan aspek pengelolaan B3

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 39

PRO

Menurut PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan PPLH, jangka waktu maksimal bagi sebuah perusahaan (penghasil) untuk menyimpan Limbah B3 jika limbah yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari adalah...

A 180 hari B 365 hari C 90 hari D Hingga kapasitas gudang penuh tanpa batas waktu E 30 hari

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Lampiran tata cara pengelolaan limbah B3 dalam PP 22 Tahun 2021, jika limbah B3 yang dihasilkan < 50 kg/hari, penyimpanan diperbolehkan maksimal selama 365 hari. Jika menghasilkan ≥ 50 kg/hari, waktu maksimal penyimpanan diperketat menjadi 90 atau 180 hari tergantung kategori bahaya limbahnya.

Materi Terkait: Dasar hukum dan ketentuan yang digunakan sebagai acuan pengawasan aspek pengelolaan Limbah B3

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 40

PRO

Meskipun suatu limbah industri dikategorikan sebagai Limbah Non-B3 Terdaftar, perusahaan tetap diwajibkan untuk mengelolanya (misalnya dengan pemanfaatan) dan melaporkan neraca limbahnya secara berkala. Pelaporan ini wajib diinput ke dalam aplikasi...

A CEMS B SIMPEL (Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup) C GAKKUM ONLINE D AMDALNET E OSS RBA

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

SIMPEL adalah sistem informasi yang dikelola oleh KLHK untuk memfasilitasi pelaporan ketaatan lingkungan oleh penanggung jawab usaha secara elektronik, termasuk pelaporan pengelolaan air, udara, limbah B3, serta pengelolaan Limbah Non-B3 terdaftar.

Materi Terkait: Dasar hukum dan ketentuan yang digunakan sebagai acuan pengawasan aspek pengelolaan Limbah Non B3

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 41

PRO

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, ancaman pidana bagi setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup diatur dalam...

A Pasal 99 B Pasal 116 C Pasal 69 D Pasal 108 E Pasal 100

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pasal 98 UU 32/2009 mengatur tindak pidana yang dilakukan dengan KESENGAJAAN, sedangkan Pasal 99 mengatur tindak pidana pencemaran lingkungan yang diakibatkan karena KELALAIAN (kealpaan).

Materi Terkait: Peraturan perundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) merupakan wujud legal dari Persetujuan Lingkungan bagi kegiatan yang berdampak penting. Dokumen SKKL diterbitkan berdasarkan penilaian komprehensif terhadap dokumen...

A Dokumen Pemantauan Lingkungan Hidup (DPLH) B UKL-UPL C Rencana Induk Pelabuhan D SPPL E Amdal (KA-Andal, Andal, RKL-RPL)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Sesuai regulasi UU PPLH dan PP 22/2021, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) diberikan khusus untuk rencana usaha/kegiatan yang wajib menyusun Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup). Untuk UKL-UPL, bentuknya adalah Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH).

Materi Terkait: Persyaratan perizinan berusaha

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Dalam penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) pada sengketa pencemaran yang melibatkan pengelola B3 (Pasal 88 UU 32/2009), tergugat dapat dilepaskan dari tanggung jawab mengganti kerugian JIKA dapat membuktikan bahwa pencemaran tersebut disebabkan oleh hal-hal berikut, KECUALI...

A Tindakan paksaan di luar kendali dan kemampuan pihak yang bersangkutan B Adanya bencana alam (force majeure) C Tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan D Keadaan peperangan E Kelalaian operator atau karyawan pabrik milik tergugat karena kelelahan bekerja

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Tanggung jawab mutlak membebaskan penggugat dari kewajiban membuktikan kesalahan tergugat (fault). Tergugat hanya bisa lepas jika membuktikan pencemaran terjadi akibat 'act of God' (bencana alam), perang, atau intervensi sabotase pihak ketiga di luar kendali mereka. Kelalaian internal (karyawan sendiri) tetap menjadi tanggung jawab mutlak perusahaan/tergugat.

Materi Terkait: Sengketa lingkungan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Dalam struktur sistem merit Aparatur Sipil Negara, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) tergolong ke dalam jabatan fungsional kategori...

A Administrasi B Kepemimpinan Puncak C Keterampilan D Pengawas Tata Usaha E Keahlian

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) disyaratkan berpendidikan sarjana dan tugas utamanya menuntut pengetahuan teknis analitis. Oleh karena itu, PPLH masuk dalam rumpun jabatan fungsional kategori keahlian (Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama).

Materi Terkait: Pengawas lingkungan hidup

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Saat PPLH sedang melakukan kegiatan pengawasan di suatu industri, pihak perusahaan menolak memberikan akses masuk kepada petugas pengawas. Tindakan hukum prosedural pertama yang harus diambil oleh PPLH adalah...

A Membatalkan rencana pengawasan dan tidak melakukan tindakan apapun B Membuat Berita Acara Penolakan Pengawasan yang mencantumkan kronologis dan ditandatangani oleh pengawas dan saksi C Mendobrak pintu gerbang industri secara paksa dengan bantuan warga sekitar D Mengumumkan nama perusahaan tersebut di media sosial resmi pemerintah E Mencabut Persetujuan Lingkungan perusahaan secara lisan hari itu juga

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Menghalangi tugas pengawas adalah bentuk pelanggaran (UU 32/2009 Pasal 69). Secara administratif, penolakan ini harus didokumentasikan dalam 'Berita Acara Penolakan Pengawasan' sebagai alat bukti formal bahwa perusahaan menolak diawasi, yang kemudian bisa diangkat ke tingkat penyelidikan.

Materi Terkait: Tahapan kegiatan pengawasan lingkungan hidup

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja mengubah paradigma sanksi lingkungan dari berfokus pada pidana badan menjadi penguatan sanksi administratif (Ultimum Remedium). Jenis sanksi administratif baru yang diatur kuat porsinya dalam UU Cipta Kerja sebagai hukuman bagi pelanggar izin adalah...

A Teguran Lisan B Hukuman Mati C Sita Jaminan Pribadi D Ganti rugi melalui Class Action E Denda Administratif

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

UU Cipta Kerja beserta turunannya (seperti PP 22/2021) secara kuat mengedepankan sanksi 'Denda Administratif' (yang besarannya diatur dalam PP 24/2021) sebagai sanksi utama bagi ketidakpatuhan administratif (keterlambatan lapor, ketiadaan persetujuan lingkungan namun sudah bangun, dll) sebelum masuk ke ranah pidana.

Materi Terkait: Jenis-jenis Penegakan Hukum

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Selama melakukan inspeksi, PPLH menemukan dokumen formulasi kimia rahasia milik perusahaan yang tidak ada kaitannya dengan pencemaran lingkungan, namun sangat bernilai di pasar. PPLH dituntut untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut demi melindungi hak atas...

A Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu B Rahasia Dagang atau Rahasia Perusahaan C Keamanan Nasional D Patriotisme E Hak Cipta Seni

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

PPLH memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan data atau informasi yang diperoleh dalam rangka tugasnya, terutama yang menyangkut kerahasiaan perusahaan (Rahasia Dagang/Trade Secret), kecuali diperlukan untuk kepentingan penegakan hukum peradilan.

Materi Terkait: Nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh Pengawas Lingkungan Hidup

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Sistem pemerintah yang mengintegrasikan perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan ke dalam satu pintu basis data elektronik, sehingga memudahkan PPLH memverifikasi izin perusahaan secara real-time disebut...

A OSS (Online Single Submission) B BKN Online C SIMPEL D e-Procurement E AMDALNET

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Sistem OSS (Online Single Submission) adalah sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang mencakup pengurusan NIB, pengecekan tata ruang, hingga pemenuhan standar lingkungan (Persetujuan Lingkungan).

Materi Terkait: Dasar hukum dan ketentuan yang menjadi acuan pengawasan dalam Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

Pemantauan Baku Mutu Udara Ambien Nasional (BMUA) menjadi bagian penting dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan pengendalian udara. PP Nomor 22 Tahun 2021 mengamanatkan agar evaluasi BMUA dilakukan secara berkala minimal...

A Hanya jika terjadi bencana kabut asap B 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun C 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun D 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun E Setiap 6 bulan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Dalam PP Nomor 22 Tahun 2021, standar baku mutu, termasuk Baku Mutu Udara Ambien (BMUA), wajib dievaluasi oleh pemerintah pusat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kondisi lingkungan.

Materi Terkait: Dasar hukum dan ketentuan yang digunakan sebagai acuan pengawasan aspek pengendalian pencemaran udara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Berdasarkan PP 22 Tahun 2021, jika sebuah fasilitas kesehatan menghasilkan limbah B3 medis (seperti jarum suntik bekas) namun tidak memiliki insinerator yang memenuhi izin untuk pengolahan, maka kewajiban hukum yang harus dilakukan fasilitas tersebut adalah...

A Menyerahkan limbah B3 tersebut kepada pihak ketiga (Pengumpul/Pengolah/Pemanfaat Limbah B3) yang memiliki legalitas dan perizinan berusaha yang sah B Mencucinya dengan deterjen lalu membuangnya ke saluran drainase kota C Menyimpannya selamanya di dalam gudang tanpa batas waktu D Menimbunnya di dalam tanah (landfill) bersama dengan limbah kantin E Membakarnya secara terbuka (open burning) di lahan belakang rumah sakit

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Regulasi pengelolaan Limbah B3 mewajibkan sistem 'cradle to grave'. Jika penghasil tidak mampu mengolah/memanfaatkan limbah B3-nya sendiri sesuai standar, mereka WAJIB menyerahkan limbah B3 tersebut kepada Pihak Ketiga (pengangkut dan pengolah) yang telah memiliki perizinan berusaha yang sah di bidang pengelolaan Limbah B3.

Materi Terkait: Dasar hukum dan ketentuan yang digunakan sebagai acuan pengawasan aspek pengelolaan Limbah B3

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh