SKB CPNS Penata Pertanahan

Soal 1

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), asas yang menyatakan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat disebut...

A Asas kebangsaan B Asas unifikasi hukum C Asas pemisahan horizontal D Asas hak menguasai dari negara E Asas fungsi sosial

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Menurut Pasal 2 UUPA No. 5 Tahun 1960, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, yang dikenal dengan asas hak menguasai dari negara.

Materi Terkait: Dasar Pertanahan

Soal 2

Hak atas tanah yang bersifat turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan asas fungsi sosial adalah...

A Hak Milik B Hak Pakai C Hak Guna Usaha D Hak Guna Bangunan E Hak Pengelolaan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 20 UUPA No. 5 Tahun 1960, Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Materi Terkait: Dasar Pertanahan

Soal 3

Berdasarkan Pasal 29 UUPA No. 5 Tahun 1960, jangka waktu pemberian Hak Guna Usaha (HGU) bagi perusahaan atau badan hukum yang memerlukan waktu lebih lama dapat diberikan untuk waktu paling lama...

A 20 tahun B 40 tahun C 35 tahun D 25 tahun E 30 tahun

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 29 UUPA No. 5 Tahun 1960, Hak Guna Usaha (HGU) diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun, namun untuk perusahaan yang memerlukan waktu lebih lama dapat diberikan waktu paling lama 35 tahun.

Materi Terkait: Dasar Pertanahan

Soal 4

Setiap hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Hal ini diatur dalam UUPA pada...

A Pasal 5 B Pasal 2 C Pasal 6 D Pasal 4 E Pasal 3

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pasal 6 UUPA No. 5 Tahun 1960 menegaskan asas fungsi sosial hak atas tanah, yang menyatakan bahwa 'Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial'.

Materi Terkait: Dasar Pertanahan

Soal 5

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, definisi ruang mencakup...

A Hanya ruang darat dan ruang laut B Ruang darat dan ruang udara tanpa batas C Kawasan lindung dan kawasan budi daya saja D Ruang wilayah administrasi provinsi dan kabupaten/kota E Ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pasal 1 angka 1 UU No. 26 Tahun 2007 mendefinisikan ruang sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Materi Terkait: Dasar Penyelenggaraan Penataan Ruang

Soal 6

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional ditetapkan untuk jangka waktu...

A 15 tahun B 5 tahun C 10 tahun D 20 tahun E 25 tahun

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 20 ayat (4) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional adalah 20 tahun, dengan peninjauan kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Materi Terkait: Dasar Penyelenggaraan Penataan Ruang

Soal 7

Kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang disebut...

A Pendaftaran Tanah B Konsolidasi Tanah C Penatagunaan Tanah D Reforma Agraria E Pengadaan Tanah

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2019, Konsolidasi Tanah adalah kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang.

Materi Terkait: Konsolidasi Tanah

Soal 8

Dalam pelaksanaan konsolidasi tanah, tanah yang disumbangkan oleh peserta untuk pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan biaya pelaksanaan disebut...

A Tanah Pengganti B Sumbangan Tanah untuk Pembangunan (STUP) C Tanah Sisa Pembangunan D Tanah Kas Desa E Tanah Cadangan Negara

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Sumbangan Tanah untuk Pembangunan (STUP) atau sering disebut juga Tanah Matang (TPOP) merupakan persentase tertentu dari tanah peserta Konsolidasi Tanah yang diserahkan untuk fasilitas umum, jalan, dan pembiayaan proyek (jika ada).

Materi Terkait: Konsolidasi Tanah

Soal 9

Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020, perselisihan pertanahan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai dampak luas secara sosio-politis disebut...

A Sengketa Pertanahan B Perkara Pertanahan C Sengketa Tata Usaha Negara D Pelanggaran Pertanahan E Konflik Pertanahan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pasal 1 Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 membedakan Sengketa (tidak berdampak luas) dan Konflik (memiliki dampak luas secara sosio-politis).

Materi Terkait: Penanganan Perkara, Sengketa, dan Konflik Pertanahan

Soal 10

Langkah awal dalam penanganan sengketa dan konflik pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN adalah...

A Pengkajian Kasus B Penerimaan Pengaduan C Gelar Perkara D Penyiapan Berita Acara E Penyelesaian melalui Pengadilan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020, tahapan penanganan diawali dengan Penerimaan Pengaduan dari masyarakat/instansi, diikuti pengkajian, penanganan, dan penyelesaian.

Materi Terkait: Penanganan Perkara, Sengketa, dan Konflik Pertanahan

Soal 11

Tahapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012 dan perubahannya secara berurutan adalah...

A Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan, Penyerahan hasil B Persiapan, Perencanaan, Penyerahan, Pelaksanaan C Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Penyerahan D Persiapan, Pelaksanaan, Musyawarah, Penyerahan E Pelaksanaan, Perencanaan, Persiapan, Penyerahan hasil

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, tahapan pengadaan tanah terdiri atas: Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan, dan Penyerahan hasil.

Materi Terkait: Pengadaan Tanah

Soal 12

Dokumen yang memuat maksud dan tujuan, letak tanah, luas tanah yang dibutuhkan, perkiraan waktu pelaksanaan, hingga perkiraan nilai tanah dalam proses pengadaan tanah disusun pada tahap...

A Persiapan B Perencanaan C Pelaksanaan D Penyerahan hasil E Pengawasan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) disusun oleh Instansi yang memerlukan tanah pada tahap Perencanaan berdasarkan studi kelayakan (Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2012).

Materi Terkait: Pengadaan Tanah

Soal 13

Dalam kegiatan penilai tanah, jumlah uang yang diperkirakan dapat diperoleh dari transaksi jual beli suatu aset pada tanggal penilaian antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan disebut...

A Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) B Nilai Buku C Nilai Pasar D Nilai Investasi E Nilai Asuransi

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Sesuai Standar Penilaian Indonesia (SPI), definisi tersebut merujuk pada Nilai Pasar (Market Value), yaitu estimasi sejumlah uang pada tanggal penilaian dari transaksi bebas ikatan antara pembeli dan penjual yang kompeten.

Materi Terkait: Penilaian Tanah

Soal 14

Metode penilaian tanah yang paling umum digunakan untuk menilai tanah kosong dengan membandingkan objek penilaian dengan properti pembanding yang telah terjual disebut pendekatan...

A Pendekatan Pajak B Pendekatan Pendapatan (Income Approach) C Pendekatan Pasar (Market Data Approach) D Pendekatan Biaya (Cost Approach) E Pendekatan Investasi

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pendekatan Data Pasar (Market Data/Sales Comparison Approach) adalah metode membandingkan objek properti/tanah yang dinilai dengan properti sejenis yang nilai transaksi/penawarannya diketahui, dengan melakukan penyesuaian.

Materi Terkait: Penilaian Tanah

Soal 15

Pemberdayaan Tanah Masyarakat merupakan salah satu pilar penataan akses dalam kerangka reforma agraria. Tujuan utamanya adalah...

A Mengambil alih tanah telantar untuk dikelola oleh BUMN B Membatasi kepemilikan tanah maksimal 1 hektar per keluarga C Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan tanah yang lebih produktif dan berkelanjutan D Mempermudah peralihan hak atas tanah masyarakat kepada investor asing E Menghapus seluruh pajak bumi dan bangunan bagi masyarakat prasejahtera

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pemberdayaan tanah masyarakat (penataan akses) bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dengan memberikan akses permodalan, teknologi, dan pasar agar tanah (aset) menjadi produktif.

Materi Terkait: Pemberdayaan Tanah Masyarakat

Soal 16

Penyediaan infrastruktur, dukungan permodalan, pembangunan sarana prasarana, serta pemasaran dalam skema Reforma Agraria termasuk dalam pilar...

A Penataan Aset B Penataan Akses C Penataan Batas D Penataan Ruang E Penataan Kawasan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Perpres No. 86 Tahun 2018, Penataan Akses adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada Subjek Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah.

Materi Terkait: Pemberdayaan Tanah Masyarakat

Soal 17

Rangkaian kegiatan pengaturan peruntukan, penggunaan, dan persediaan bumi, air, dan ruang angkasa untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat UUPA disebut...

A Konsolidasi Tanah B Reforma Agraria C Pengadaan Tanah D Penatagunaan Tanah E Pendaftaran Tanah

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Penatagunaan Tanah (Land Use Planning) adalah rangkaian pedoman/pengaturan untuk merencanakan peruntukan, persediaan, dan penggunaan tanah, sesuai dengan Pasal 14 UUPA dan diatur lebih lanjut dalam PP No. 16 Tahun 2004.

Materi Terkait: Penatagunaan Tanah

Soal 18

Dalam penatagunaan tanah, asas yang mensyaratkan agar penggunaan tanah selaras dengan kemampuan tanah dan mencegah kerusakan lingkungan adalah asas...

A Lestari dan berkelanjutan B Terpadu C Kehati-hatian D Pemisahan horizontal E Berdaya guna dan berhasil guna

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Asas lestari dan berkelanjutan dalam penatagunaan tanah memastikan bahwa penggunaan dan pemanfaatan tanah tidak merusak lingkungan hidup sehingga dapat bermanfaat untuk generasi sekarang dan akan datang.

Materi Terkait: Penatagunaan Tanah

Soal 19

Penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia disebut...

A Reforma Agraria B Pengadaan Tanah Kepentingan Umum C Pengendalian Pemanfaatan Ruang D Konsolidasi Tanah E Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Menurut Perpres No. 86 Tahun 2018 Pasal 1 angka 1, Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan Penataan Akses.

Materi Terkait: Reforma Agraria

Soal 20

Objek Reforma Agraria yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, tanah telantar, maupun HGU yang habis masa berlakunya dikelompokkan sebagai...

A Tanah Wakaf B Sumbangan Tanah untuk Pembangunan (STUP) C Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) D Tanah Kas Desa (TKD) E Tanah Cadangan Umum Negara

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) adalah tanah yang dikuasai oleh negara atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk diredistribusi atau dilegalisasi sebagai bagian dari program Penataan Aset Reforma Agraria.

Materi Terkait: Reforma Agraria

Soal 21

PRO

Untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut UUPA, pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah. Tujuan utama pendaftaran tanah adalah memberikan...

A Legalitas jual beli tanah di bawah tangan B Data untuk penggusuran sepihak oleh negara C Kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas bidang tanah D Pendapatan pajak negara yang tinggi E Kemudahan pembongkaran bangunan liar

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pasal 19 UUPA dan PP 24 Tahun 1997 menegaskan pendaftaran tanah diselenggarakan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, apartemen, dan hak-hak lain yang terdaftar.

Materi Terkait: Dasar Pertanahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 22

PRO

Hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban sesuai keputusan pemberiannya atau perjanjiannya disebut...

A Hak Sewa B Hak Pakai C Hak Milik D Hak Guna Bangunan E Hak Guna Usaha

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 41 UUPA No. 5 Tahun 1960, Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain yang bukan sewa-menyewa atau pengolahan tanah.

Materi Terkait: Dasar Pertanahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 23

PRO

Dalam kerangka UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya (PP No. 21 Tahun 2021), izin pemanfaatan ruang digantikan dengan nomenklatur baru yang diterbitkan pemerintah sebagai dasar pelaksanaan pemanfaatan ruang. Dokumen tersebut adalah...

A Izin Mendirikan Bangunan (IMB) B Sertipikat Hak Milik (SHM) C Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) D Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) E Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan UU Cipta Kerja dan PP 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, izin pemanfaatan ruang telah disederhanakan menjadi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Materi Terkait: Dasar Penyelenggaraan Penataan Ruang

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 24

PRO

Hierarki produk Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah di Indonesia dari cakupan yang paling luas hingga detail diatur berjenjang. Dokumen tata ruang operasional yang dijadikan dasar langsung pemberian KKPR secara sistem daring (OSS) adalah...

A RTRW Nasional B Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah C Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) D RTR Kawasan Strategis Nasional E RTRW Kabupaten/Kota

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) berfungsi sebagai instrumen operasional pengendali pemanfaatan ruang di tingkat lokal dan terintegrasi di sistem OSS untuk penerbitan Konfirmasi KKPR secara otomatis.

Materi Terkait: Dasar Penyelenggaraan Penataan Ruang

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 25

PRO

Berdasarkan UU Penataan Ruang, proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada wilayah kota ditetapkan paling sedikit sebesar...

A 10% dari luas wilayah kota B 20% dari luas wilayah kota C 40% dari luas wilayah kota D 30% dari luas wilayah kota E 15% dari luas wilayah kota

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Pasal 29 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2007 menetapkan proporsi ruang terbuka hijau (RTH) pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, dengan komposisi publik minimal 20%.

Materi Terkait: Dasar Penyelenggaraan Penataan Ruang

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 26

PRO

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana. Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007, manakah di bawah ini yang merupakan salah satu bentuk sanksi administratif tersebut?

A Penjara paling lama 5 tahun B Pembekuan KKPR C Pencabutan sertipikat tanah secara otomatis D Denda sebesar nilai tanah E Penutupan lokasi

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang menurut UU No. 26/2007 jo UU Cipta Kerja antara lain peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pembongkaran, pemulihan fungsi ruang, dll.

Materi Terkait: Dasar Penyelenggaraan Penataan Ruang

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 27

PRO

Dalam Konsolidasi Tanah, objek tanah yang tidak dapat dijadikan subjek/objek penataan kecuali atas persetujuan instansi terkait adalah...

A Tanah yang menjadi objek sengketa di pengadilan B Tanah hak milik adat C Tanah negara yang dikuasai masyarakat D Tanah telantar E Tanah hak guna bangunan yang akan habis

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Tanah yang menjadi objek sengketa di pengadilan tidak dapat dilibatkan penuh dalam desain Konsolidasi Tanah hingga memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) atau ada persetujuan penyelesaian dalam skema konsolidasi sesuai Permen ATR/BPN No. 12 Tahun 2019.

Materi Terkait: Konsolidasi Tanah

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 28

PRO

Pelaksanaan Konsolidasi Tanah harus didasarkan pada kesepakatan masyarakat. Menurut regulasi, persetujuan dari calon peserta Konsolidasi Tanah sekurang-kurangnya mencakup...

A 50% dari jumlah pemilik dan mewakili 50% luas tanah B 75% dari jumlah pemilik dan mewakili 50% luas tanah C 100% dari jumlah pemilik tanpa kecuali D 85% dari jumlah pemilik dan mewakili 85% luas tanah E 60% dari jumlah pemilik dan mewakili 60% luas tanah

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Syarat persetujuan penetapan lokasi Konsolidasi Tanah sesuai Peraturan Kepala BPN No. 4/1991 jo aturan terbaru adalah kesepakatan tertulis dari sekurang-kurangnya 85% jumlah peserta yang luas tanahnya meliputi sekurang-kurangnya 85% dari luas seluruh lokasi.

Materi Terkait: Konsolidasi Tanah

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 29

PRO

Model Konsolidasi Tanah yang tidak hanya menata ulang batas bidang tanah secara horizontal (kapling), tetapi juga membangun hunian bertingkat (rusun/apartemen) di atas bidang tanah hasil konsolidasi disebut...

A Land Readjustment Swadaya B Konsolidasi Tanah Perkotaan Vertikal C Reforma Agraria Perkotaan D Konsolidasi Tanah Agraris E Pengadaan Tanah Skala Besar

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Konsolidasi Tanah Vertikal adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah dengan mendirikan bangunan bertingkat (hunian vertikal) untuk mengatasi keterbatasan lahan perkotaan.

Materi Terkait: Konsolidasi Tanah

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 30

PRO

Salah satu upaya penyelesaian sengketa pertanahan di luar jalur pengadilan (non-litigasi) yang difasilitasi oleh Kantor Pertanahan dan menghasilkan akta perdamaian adalah...

A Eksekusi Paksa B Gelar Perkara C Ajudikasi D Arbitrase Nasional E Mediasi

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020, penyelesaian sengketa pertanahan secara damai diutamakan melalui proses Mediasi yang difasilitasi oleh Kementerian, yang apabila berhasil dituangkan dalam Akta Perdamaian.

Materi Terkait: Penanganan Perkara, Sengketa, dan Konflik Pertanahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 31

PRO

Pembatalan hak atas tanah atau sertipikat dapat dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN tanpa melalui putusan pengadilan jika ditemukan adanya...

A Perbedaan harga jual beli di bawah NJOP B Pemilik tanah pindah domisili C Sertipikat diagunkan ke bank pemerintah D Tanah tidak digunakan selama 1 tahun E Cacat administrasi dalam penerbitannya

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Sesuai Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020, pembatalan produk hukum pertanahan oleh Kementerian/BPN dapat dilakukan karena pelaksanaan putusan pengadilan yang inkracht atau karena Cacat Administrasi yang terbukti secara sah.

Materi Terkait: Penanganan Perkara, Sengketa, dan Konflik Pertanahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 32

PRO

Dalam penanganan perkara pertanahan, forum diskusi yang dipimpin pejabat berwenang di BPN untuk mengkaji status hukum tanah, fakta lapangan, serta mencari alternatif penyelesaian kasus disebut...

A Sidang Majelis Adat B Konsultasi Publik C Gelar Perkara D Panitia Pemeriksaan Tanah E Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Gelar Perkara (Gelar Awal/Akhir) adalah forum interaktif yang diselenggarakan oleh Kementerian ATR/BPN untuk menganalisis akar masalah, bukti, dan mengambil keputusan atau rekomendasi penyelesaian kasus pertanahan.

Materi Terkait: Penanganan Perkara, Sengketa, dan Konflik Pertanahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 33

PRO

Penanganan sengketa pertanahan diklasifikasikan menjadi tiga tingkat: ringan, sedang, dan berat. Indikator utama sebuah sengketa masuk kategori berat adalah...

A Diselesaikan langsung oleh petugas ukur di lapangan tanpa lapor pimpinan B Kasus sengketa yang sudah memiliki putusan perdamaian C Nilai tanah yang dipersengketakan di bawah 100 juta rupiah D Penyelesaian kasus yang membutuhkan campur tangan kebijakan kementerian secara nasional, berdampak luas, dan/atau melibatkan lembaga negara lain E Hanya melibatkan dua orang warga yang batas patoknya bergeser

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan juknis dan Permen ATR/BPN 21/2020, klasifikasi berat (Kasus Berat) melibatkan banyak pihak, berdampak politis/sosial, menyangkut aset negara/BUMN, atau memerlukan koordinasi antar lembaga kementerian/aparat penegak hukum yang intensif.

Materi Terkait: Penanganan Perkara, Sengketa, dan Konflik Pertanahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 34

PRO

Pihak independen yang bertugas melakukan penilaian besaran nilai ganti kerugian atas bidang tanah dalam tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum adalah...

A Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) B Panitia Pengadaan Tanah (P2T) C Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) D Penilai Publik (Appraisal) E Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 31 UU No. 2 Tahun 2012, besarnya nilai ganti kerugian didasarkan pada hasil penilaian oleh Penilai (Penilai Publik/Appraisal independen) yang ditunjuk oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Materi Terkait: Pengadaan Tanah

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 35

PRO

Selain dalam bentuk uang, ganti kerugian pengadaan tanah berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012 dapat diberikan dalam bentuk lain. Berikut yang BUKAN merupakan bentuk ganti kerugian yang sah adalah...

A Pemukiman kembali B Tanah pengganti C Bentuk lain yang disetujui kedua belah pihak D Kepemilikan saham E Pekerjaan sebagai ASN tanpa tes

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pasal 36 UU No. 2 Tahun 2012 menyebutkan pemberian Ganti Kerugian dapat berupa: uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Pekerjaan ASN bukan bentuk ganti rugi aset.

Materi Terkait: Pengadaan Tanah

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 36

PRO

Apabila pihak yang berhak menolak besaran nilai ganti kerugian namun gugatannya ditolak oleh Pengadilan/Mahkamah Agung, atau pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya, maka uang ganti kerugian akan dititipkan di...

A Kementerian Keuangan B Bank Indonesia C Kantor Pertanahan Setempat D Rekening Instansi yang memerlukan tanah E Pengadilan Negeri setempat (Konsinyasi)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Sesuai Pasal 42 UU No. 2 Tahun 2012 dan PP No. 19 Tahun 2021, mekanisme penitipan uang ganti kerugian (Konsinyasi) dilakukan di Pengadilan Negeri wilayah hukum letak tanah tersebut berada.

Materi Terkait: Pengadaan Tanah

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 37

PRO

Penetapan Lokasi (Penlok) untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum diterbitkan oleh instansi yang berwenang pada tahap Persiapan. Siapakah yang berhak menetapkan Penlok secara reguler?

A Kepala Kantor Pertanahan B Gubernur C Bupati/Wali Kota D Presiden Republik Indonesia E Menteri ATR/Kepala BPN

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 19 UU No. 2 Tahun 2012, Gubernur menetapkan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Namun PP 19/2021 memberi keleluasaan pelimpahan kewenangan kepada Bupati/Wali Kota tergantung luasan dan kondisi, tetapi Gubernur adalah pejabat atribusi dasarnya.

Materi Terkait: Pengadaan Tanah

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 38

PRO

Dalam menilai tanah yang di atasnya terdapat bangunan (misalnya gedung pabrik), penilai menggunakan pendekatan yang menghitung biaya reproduksi bangunan baru dikurangi penyusutan, kemudian ditambahkan nilai tanah kosong. Pendekatan ini disebut...

A Discounted Cash Flow B Sales Comparison Approach C Income Approach D Residual Approach E Cost Approach

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Cost Approach (Pendekatan Biaya) mengestimasi nilai properti dengan cara menghitung biaya pembuatan baru (Reproduction/Replacement Cost) dari pengembangan di atas tanah, dikurangi penyusutan, lalu ditambah estimasi nilai tanah.

Materi Terkait: Penilaian Tanah

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 39

PRO

Pendekatan Pendapatan (Income Approach) dalam penilaian tanah sangat tepat digunakan untuk jenis properti...

A Kawasan komersial seperti hotel dan pusat perbelanjaan yang menghasilkan arus kas B Bangunan puskesmas desa subsidi pemerintah C Tanah kuburan umum D Hutan lindung tak berpemilik E Tanah kosong di daerah terpencil tanpa akses jalan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Income Approach didasarkan pada prinsip antisipasi manfaat ekonomi (pendapatan bersih/arus kas) masa depan yang akan diterima properti. Paling cocok untuk properti komersial penyedia pemasukan rutin, seperti hotel, mal, dan apartemen sewa.

Materi Terkait: Penilaian Tanah

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 40

PRO

Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tanah dibedakan menjadi faktor fisik, ekonomi, sosial, dan kebijakan pemerintah. Berikut yang termasuk faktor fisik/lokasi tanah adalah...

A Bentuk tapak (shape), topografi, dan akses jalan (frontage) B Pemberlakuan pajak PBB-P2 C Tingkat kriminalitas di lingkungan D Suku bunga KPR E Kebijakan RDTR kawasan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Faktor fisik yang mempengaruhi nilai properti/tanah meliputi ukuran, letak (corner/middle), topografi (kontur), bentuk tapak, aksesibilitas jalan, drainase, dan kondisi fisik lainnya.

Materi Terkait: Penilaian Tanah

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 41

PRO

Dalam implementasi Penataan Akses Reforma Agraria, kegiatan untuk mengidentifikasi potensi, kebutuhan, serta kapasitas masyarakat penerima redistribusi tanah disebut tahapan...

A Sidang Panitia A B Pengukuhan batas C Gelar Kasus D Pemetaan Sosial (Social Mapping) E Pengukuran Kadastral

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Pemetaan Sosial (Social Mapping) merupakan proses identifikasi sistematis terkait profil sosial, ekonomi, kelembagaan masyarakat, serta potensi aset tanah agar model pemberdayaan/penataan akses tepat sasaran.

Materi Terkait: Pemberdayaan Tanah Masyarakat

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Penataan aset melalui sertipikasi tanah tidak akan membawa dampak ekonomi optimal tanpa dukungan dari kementerian/lembaga lain (seperti Kementan, KemenkopUKM). Oleh karena itu, prinsip utama penataan akses adalah...

A Monopoli pemasaran produk oleh BPN B Pembiaran hak pakai pasca penerbitan sertipikat C Penyerahan sepenuhnya kepada swasta (privatisasi) D Integrasi dan sinergi lintas sektor (konvergensi program) E Penggunaan dana APBN BPN secara mutlak 100%

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Reforma Agraria bersifat lintas sektoral. Prinsip utama Penataan Akses adalah kolaborasi, sinergi, dan integrasi/konvergensi program pemberdayaan antar instansi, BUMN, perbankan, dan swasta (CSR).

Materi Terkait: Pemberdayaan Tanah Masyarakat

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Bentuk pendampingan Kementerian ATR/BPN pada kampung Reforma Agraria bertujuan agar sertipikat tanah yang diterima oleh petani dapat dijadikan...

A Barang pajangan di kantor desa B Alat barter barang sembako C Disimpan tanpa dimanfaatkan fungsinya D Modal hidup dan agunan (collateral) untuk memperoleh kredit usaha yang produktif dari lembaga perbankan E Objek pajak yang membebani warga desa

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Salah satu output utama pemberdayaan tanah adalah inklusi keuangan, di mana legalitas aset (sertipikat) yang dipegang masyarakat bernilai kapital (Bankable) dan dapat dijadikan agunan mengakses modal produktif UMKM/pertanian.

Materi Terkait: Pemberdayaan Tanah Masyarakat

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Dalam penatagunaan tanah, dikenal instrumen Rencana Tata Guna Tanah (RTGT). RTGT memiliki keterkaitan erat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kedudukan RTGT terhadap RTRW adalah...

A RTRW tidak perlu memperhatikan RTGT karena beda undang-undang B RTGT sebagai bentuk pendetailan penggunaan tanah (aspek agraria) selaras dengan struktur dan pola ruang RTRW C RTGT membatalkan secara otomatis RTRW jika terjadi konflik ruang D Keduanya dibuat oleh Bappenas tanpa campur tangan BPN E RTGT lebih tinggi dari RTRW Nasional

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Penatagunaan Tanah (PGT) menjabarkan lebih lanjut pola ruang RTRW pada tataran penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berwujud Rencana Tata Guna Tanah, sebagai piranti operasional (spasial pertanahan) di daerah.

Materi Terkait: Penatagunaan Tanah

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup (seperti resapan air dan sempadan sungai). Dalam konteks pengendalian penguasaan dan penggunaan tanah, hak atas tanah di kawasan lindung...

A Dapat diberikan hak atas tanah dengan syarat fungsi lindungnya wajib dipertahankan B Harus langsung dibatalkan dan disita tanpa ganti rugi C Hanya diizinkan untuk HGU industri kelapa sawit D Hanya boleh dimiliki oleh Presiden E Diizinkan didirikan pusat perbelanjaan asal pajak yang dibayar mahal

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Pasal 10) menyatakan bidang tanah di kawasan lindung yang telah ada hak atas tanahnya dapat digunakan asal tidak mengganggu fungsi lindung. Pemberian hak baru dimungkinkan asal peruntukan pemanfaatannya mematuhi syarat kelestarian (fungsi lindung).

Materi Terkait: Penatagunaan Tanah

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Instrumen pencegahan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sangat krusial dalam pengendalian pertanahan. Regulasi utama yang menjadi landasan perlindungan lahan pertanian ini adalah...

A UU No. 4 Tahun 1996 B UU No. 2 Tahun 2012 C UU No. 5 Tahun 1960 D UU No. 41 Tahun 1999 E UU No. 41 Tahun 2009

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 mengatur tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yang mengendalikan alih fungsi lahan sawah produktif untuk menjamin kedaulatan pangan.

Materi Terkait: Penatagunaan Tanah

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Dalam program Reforma Agraria (Redistribusi Tanah), syarat untuk menjadi Subjek penerima TORA bagi perorangan adalah...

A Warga Negara Indonesia, berdomisili di lokasi, dan memenuhi kriteria (seperti petani gurem, buruh tani, dll) B TNI/Polri berpangkat perwira C Pegawai BUMN yang gajinya di atas UMR D Warga Negara Asing pemegang KITAS E Korporasi swasta modal asing

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pasal 12 Perpres No. 86 Tahun 2018 mengatur bahwa Subjek Reforma Agraria meliputi perorangan (WNI) seperti petani gurem, buruh tani, nelayan kecil, atau kelompok masyarakat/koperasi yang memenuhi syarat domisili dan kondisi ekonomi.

Materi Terkait: Reforma Agraria

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) merupakan sumber besar TORA. Dokumen hukum yang melegitimasi tanah tersebut telah keluar dari status kawasan hutan adalah...

A Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri LHK B Sertipikat Hak Guna Bangunan C Buku Tanah Hak Pakai D Surat Izin Membuka Lahan dari Lurah E Peta Tematik BPN

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Penyediaan TORA yang berasal dari kawasan hutan harus melalui mekanisme perubahan batas atau Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan (SK Biru) yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebelum diredistribusi BPN.

Materi Terkait: Reforma Agraria

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

Lembaga ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung percepatan pelaksanaan program Reforma Agraria yang terdiri dari lintas kementerian/lembaga hingga di tingkat daerah disebut...

A Badan Bank Tanah B Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) C Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) D Panitia Tata Batas E Satgas Saber Pungli

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Perpres No. 86 Tahun 2018, dibentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota untuk merumuskan kebijakan operasional, penyelesaian sengketa agraria, dan koordinasi lintas sektor penataan akses dan aset.

Materi Terkait: Reforma Agraria

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Perbedaan mendasar antara program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan Redistribusi Tanah dalam Reforma Agraria adalah...

A PTSL hanya memetakan tanpa sertipikat, Redistribusi menerbitkan sertipikat B PTSL menggunakan instrumen satelit, Redistribusi menggunakan drone C PTSL hanya untuk kota, Redistribusi hanya untuk luar pulau D PTSL mengenakan tarif PNBP mahal, Redistribusi gratis dari kepala desa E PTSL adalah legalisasi atas tanah yang haknya sudah ada (masyarakat sudah menguasai/memiliki hak), sedangkan Redistribusi adalah pemberian hak baru atas tanah negara (TORA)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Legalisasi aset (seperti PTSL) memproses administrasi pendaftaran bidang tanah yang alas haknya sudah dipunyai masyarakat namun belum bersertipikat. Sedangkan Redistribusi Tanah (Penataan Aset) adalah pemberian Hak atas Tanah berstatus Tanah Negara (TORA) kepada subjek reforma agraria.

Materi Terkait: Reforma Agraria

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh