SKB CPNS Adyatama Kepariwisataan Dan Ekonomi Kreatif

Soal 1

Tugas utama dari Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif adalah...

A Memelopori dan melaksanakan pengelolaan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif B Melakukan penegakan hukum di bidang pariwisata C Menyusun laporan keuangan daerah D Mengoperasikan sistem informasi administrasi kependudukan E Mengelola aset negara di sektor energi

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, tugas utama jabatan ini adalah memelopori dan melaksanakan pengelolaan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif. Tugas ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, serta peningkatan kepariwisataan dan ekonomi kreatif dalam rangka penciptaan nilai tambah.

Materi Terkait: Tata kelola kerja sama dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif

Soal 2

Undang-Undang terbaru yang menjadi dasar hukum utama penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia saat ini adalah...

A UU No. 11 Tahun 2008 B UU No. 10 Tahun 2009 C UU No. 23 Tahun 2006 D UU No. 18 Tahun 2025 E UU No. 24 Tahun 2019

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. UU No. 18 Tahun 2025 menandai perubahan paradigma dari orientasi industri menjadi berbasis ekosistem, serta menekankan penyelenggaraan kepariwisataan yang berkualitas, inklusif, adaptif, inovatif, sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan mutakhir.

Materi Terkait: Penyusunan kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif

Soal 3

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan, paradigma baru pembangunan pariwisata bergeser dari orientasi industri menjadi...

A Berorientasi pada keuntungan semata B Berorientasi pada investasi asing C Berbasis volume wisatawan D Berbasis ekosistem E Berbasis pada pembangunan hotel mewah

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

UU No. 18 Tahun 2025 menandai perubahan paradigma besar dalam pembangunan sektor pariwisata nasional, dari yang semula berorientasi industri menjadi berbasis ekosistem. Paradigma ekosistem mencakup destinasi, budaya, UMKM, pendidikan, hingga infrastruktur sebagai satu kesatuan yang saling mendukung.

Materi Terkait: Penyusunan kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif

Soal 4

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2025 mengatur tentang...

A Sertifikasi kompetensi pelaku pariwisata B Standar kegiatan usaha sektor pariwisata C Satu Data Bidang Pariwisata D Rencana Induk Ekonomi Kreatif E Identitas Kependudukan Digital

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2025 mengatur tentang Satu Data Bidang Pariwisata. Kebijakan ini merupakan tata kelola data pemerintah di lingkungan Kementerian Pariwisata untuk menyatukan data pariwisata yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan amanat Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Materi Terkait: Tata kelola penguatan ekonomi kreatif serta pengembangan ekonomi digital di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

Soal 5

Menurut ketentuan dalam UU No. 18 Tahun 2025, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha pariwisata. Insentif tersebut dapat berupa...

A Hanya insentif fiskal B Insentif fiskal dan nonfiskal C Hanya berupa subsidi BBM D Hanya berupa pinjaman lunak E Hanya insentif nonfiskal

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

UU No. 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan mengatur bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memberikan insentif Usaha Pariwisata kepada pelaku usaha baik berupa insentif fiskal (keringanan pajak daerah, retribusi, fasilitasi pembiayaan) maupun insentif nonfiskal (kemudahan perizinan, penyediaan sarana-prasarana, fasilitasi promosi).

Materi Terkait: Tata kelola pendanaan pariwisata dan ekonomi kreatif

Soal 6

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 mengatur tentang...

A Satu Data Bidang Pariwisata B Standar kegiatan usaha dan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata C Sertifikasi CHSE pariwisata D Standar produk/jasa ekonomi kreatif E Rencana Induk Kepariwisataan Nasional

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 mengatur tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, dan Sanksi Administratif pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata. Peraturan ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR).

Materi Terkait: Tata kelola pembangunan industri serta hak kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

Soal 7

Konsep Tourism 5.0 yang menjadi landasan strategi Kementerian Pariwisata mencakup hal-hal berikut, KECUALI...

A Pembatasan kunjungan wisatawan secara drastis B Penggunaan kecerdasan buatan (AI) C Pengembangan fitur berbasis teknologi D Digitalisasi pemasaran pariwisata E Transformasi digital sektor pariwisata

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Konsep Tourism 5.0 mencakup digitalisasi pemasaran pariwisata, penggunaan kecerdasan buatan (AI), serta pengembangan fitur-fitur berbasis teknologi. Konsep ini berorientasi pada peningkatan pengalaman wisatawan dan efisiensi pengelolaan destinasi. Pembatasan kunjungan wisatawan secara drastis bukan merupakan bagian dari Tourism 5.0; justru Tourism 5.0 mendorong peningkatan kunjungan berkualitas dengan dukungan teknologi.

Materi Terkait: Tata kelola pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif

Soal 8

Subsektor ekonomi kreatif yang baru ditambahkan oleh pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif adalah...

A Kuliner, kriya, dan fesyen B Film, animasi, dan video C Arsitektur, desain interior, dan musik D Seni pertunjukan, periklanan, dan penerbitan E Konten digital, Web3 dan AI, serta jasa TIK

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif menambah tiga subsektor baru ekonomi kreatif yaitu konten digital, Web3 dan kecerdasan buatan (AI), serta jasa teknologi informasi/komputer. Sebelumnya terdapat 17 subsektor, sehingga total menjadi 20 subsektor. Penambahan ini didasarkan pada potensi pertumbuhan ekonomi digital.

Materi Terkait: Tata kelola penguatan ekonomi kreatif serta pengembangan ekonomi digital di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

Soal 9

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2024, destinasi pariwisata nasional yang memiliki Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional untuk periode 2023-2044 adalah...

A Bangka Belitung B Borobudur C Mandalika D Danau Toba E Labuan Bajo

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Bangka Belitung 2023-2044 mengatur pengembangan destinasi pariwisata Bangka Belitung sebagai destinasi prioritas nasional. Perpres ini menjadi payung hukum pengembangan destinasi wisata Belitung, didukung KEK Tanjung Kelayang dan status UNESCO Global Geopark.

Materi Terkait: Tata kelola destinasi dan infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif

Soal 10

Ekonomi kreatif didefinisikan dalam berbagai regulasi sebagai...

A Sistem perdagangan barang dan jasa tradisional B Model bisnis yang hanya mengandalkan investasi asing C Sektor ekonomi yang hanya fokus pada industri manufaktur D Kegiatan ekonomi yang hanya berbasis pada sumber daya alam E Perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan definisi yang tercantum dalam PermenPAN RB No. 11 Tahun 2021 dan UU No. 24 Tahun 2019, ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Definisi ini menekankan kekayaan intelektual sebagai modal utama, bukan sumber daya alam.

Materi Terkait: Tata kelola pembangunan industri serta hak kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

Soal 11

Wonderful Indonesia Co-Branding Forum (WICF) merupakan program Kementerian Pariwisata yang bertujuan untuk...

A Mengalihkan pengelolaan destinasi wisata ke pihak swasta B Membangun fondasi promosi pariwisata berbasis ekosistem melalui co-branding C Menjual saham perusahaan pariwisata ke publik D Mengurangi jumlah wisatawan asing yang berkunjung E Menghapuskan merek Wonderful Indonesia

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Wonderful Indonesia Co-Branding Forum (WICF) adalah program Kementerian Pariwisata untuk membangun fondasi promosi pariwisata berbasis ekosistem melalui co-branding dengan berbagai mitra dari sektor transportasi, perhotelan, makanan-minuman, hingga gaya hidup. Pendekatan resource sharing memungkinkan pemanfaatan kanal komunikasi dan jaringan distribusi mitra secara efisien.

Materi Terkait: Tata kelola pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif

Soal 12

Dalam UU No. 18 Tahun 2025, penyelenggaraan kepariwisataan harus bersifat inklusif. Makna inklusif dalam konteks ini adalah...

A Hanya melibatkan wisatawan mancanegara B Berfokus hanya pada destinasi wisata mewah C Melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat lokal secara adil D Membatasi akses wisatawan domestik E Mengutamakan investor besar

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2025, inklusif berarti melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat lokal, UMKM, dan berbagai unsur ekosistem pariwisata secara adil dan merata. Prinsip ini sejalan dengan pergeseran paradigma dari orientasi industri menjadi berbasis ekosistem yang mencakup semua unsur pendukung.

Materi Terkait: Penyusunan kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif

Soal 13

Kementerian Ekonomi Kreatif menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) untuk periode...

A 2024-2044 B 2025-2045 C 2026-2045 D 2030-2050 E 2025-2030

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Kementerian Ekonomi Kreatif menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) 2026-2045. Rindekraf ini merupakan roadmap penguatan ekosistem ekonomi kreatif nasional sesuai amanat UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, untuk menjadikan ekonomi kreatif sebagai pilar menuju Indonesia Emas 2045.

Materi Terkait: Tata kelola penguatan ekonomi kreatif serta pengembangan ekonomi digital di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

Soal 14

PRO

Indikator utama yang digunakan dalam mengukur daya saing destinasi pariwisata menurut konsep Travel and Tourism Development Index (TTDI) adalah...

A Jumlah hotel berbintang dan tingkat hunian B Investasi asing dan jumlah tenaga kerja C Panjang pantai dan luas kawasan konservasi D Enabling environment, kebijakan pariwisata, infrastruktur, serta sumber daya alam dan budaya E Jumlah wisatawan mancanegara dan devisa

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Travel and Tourism Development Index (TTDI) merupakan indeks yang dikembangkan oleh World Economic Forum (menggantikan TTCI). TTDI mengukur berdasarkan pilar utama: 1) enabling environment, 2) travel and tourism policy and enabling conditions, 3) infrastructure, serta 4) natural and cultural resources. Indikator ini menjadi standar global pengukuran daya saing pariwisata terbaru.

Materi Terkait: Tata kelola destinasi dan infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 15

PRO

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menetapkan tiga pilar utama pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan digital nasional, yaitu...

A Infrastruktur, talenta digital, dan tata kelola B Ekspor, impor, dan investasi C Produksi, distribusi, dan konsumsi D Pemasaran, branding, dan promosi E Pajak, retribusi, dan subsidi

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Tiga pilar utama pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan digital nasional adalah: 1) penguatan infrastruktur yang merata dan berkualitas; 2) pengembangan talenta digital yang kreatif dan kompeten; 3) penetapan tata kelola yang berlandaskan etika teknologi. Ketiga pilar ini menjadi fondasi untuk pertumbuhan ekonomi digital dan kreatif yang inklusif dan berkelanjutan.

Materi Terkait: Tata kelola penguatan ekonomi kreatif serta pengembangan ekonomi digital di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 16

PRO

Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif, Kementerian Hukum meluncurkan program pemanfaatan sertifikat Kekayaan Intelektual (KI) sebagai...

A Syarat ekspor produk B Jaminan pembiayaan perbankan C Hadiah untuk pegawai berprestasi D Kartu identitas pelaku kreatif E Pengganti NPWP

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Program pemanfaatan sertifikat Kekayaan Intelektual sebagai jaminan pembiayaan perbankan diluncurkan oleh Kementerian Hukum. Program ini diawali dengan sertifikat merek, kemudian diperluas ke paten, desain industri, dan hak cipta. Sertifikat KI dapat digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan, sehingga pelaku ekonomi kreatif dapat mengembangkan usahanya.

Materi Terkait: Tata kelola pembangunan industri serta hak kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 17

PRO

Kampanye global 'Go Beyond Ordinary' yang diluncurkan Kementerian Pariwisata bertujuan untuk mereposisi Wonderful Indonesia sebagai...

A Destinasi wisata murah meriah B Destinasi wisata petualangan ekstrem C Brand wisata belanja D Brand wisata keluarga E Premium experiential brand yang menonjolkan gastronomi, wellness, dan marine tourism

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Kampanye global 'Go Beyond Ordinary' mereposisi Wonderful Indonesia sebagai premium experiential brand yang menonjolkan tiga pilar utama: gastronomi (kuliner), wellness (kesehatan/kebugaran), dan marine tourism (wisata bahari). Kampanye ini menekankan nilai pengalaman wisata premium, bukan sekadar destinasi massal.

Materi Terkait: Tata kelola pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 18

PRO

Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 mengatur tentang...

A Sertifikasi kompetensi pelaku ekonomi kreatif B Rencana Induk Ekonomi Kreatif C Satu Data Bidang Pariwisata D Standar kegiatan usaha sektor pariwisata E Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada PBBR sektor ekonomi kreatif

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2025 mengatur tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif. Peraturan ini merupakan implementasi dari kebijakan PBBR di sektor ekonomi kreatif, mencakup kegiatan usaha seperti desain komunikasi visual, desain khusus film, video, animasi, dan lainnya.

Materi Terkait: Tata kelola pembangunan industri serta hak kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 19

PRO

Gerakan Wisata Bersih merupakan program unggulan Kementerian Pariwisata yang bertujuan untuk...

A Memastikan kebersihan destinasi wisata di seluruh Indonesia B Melarang kunjungan wisata ke destinasi alam C Menghentikan pembangunan infrastruktur wisata D Mengurangi jumlah hotel berbintang E Meningkatkan jumlah wisatawan asing

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Gerakan Wisata Bersih adalah program Kementerian Pariwisata untuk memastikan kebersihan destinasi pariwisata di seluruh Indonesia. Program ini merupakan bagian dari fokus keberlanjutan lingkungan (environmental sustainability) dalam pembangunan pariwisata, termasuk pembentukan satuan tugas dan pembangunan fasilitas sanitasi di destinasi wisata.

Materi Terkait: Tata kelola destinasi dan infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 20

PRO

Dalam kebijakan Satu Data Bidang Pariwisata (Permenparekraf No. 2 Tahun 2025), tujuan utama dari penyatuan data adalah...

A Mengurangi jumlah data yang disimpan B Meningkatkan kecepatan akses internet di destinasi wisata C Mempercepat proses input data wisatawan D Menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan E Menggantikan sistem pencatatan manual dengan digital

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Permenparekraf No. 2 Tahun 2025 tentang Satu Data Bidang Pariwisata bertujuan menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan ini penting untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan di sektor pariwisata, serta memastikan program pembangunan pariwisata tepat sasaran.

Materi Terkait: Tata kelola penguatan ekonomi kreatif serta pengembangan ekonomi digital di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 21

PRO

Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif memiliki jenjang jabatan sebagai berikut, KECUALI...

A Ahli Muda B Ahli Madya C Ahli Utama D Administrator E Ahli Pertama

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan PermenPAN RB No. 11 Tahun 2021, jenjang jabatan fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif terdiri atas: Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama. Administrator bukan merupakan jenjang dalam jabatan fungsional ini (Administrator adalah jabatan struktural atau fungsional umum).

Materi Terkait: Tata kelola kerja sama dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 22

PRO

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2025, perubahan mendasar yang dihadirkan dalam penyelenggaraan kepariwisataan meliputi hal-hal berikut, KECUALI...

A Pergeseran konsep industri menjadi ekosistem kepariwisataan B Fokus pada destinasi yang berkualitas C Penguatan promosi pariwisata berbasis budaya dan Diaspora D Pariwisata berbasis masyarakat lokal E Sentralisasi pengelolaan pariwisata hanya di pemerintah pusat

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Perubahan mendasar UU No. 18 Tahun 2025 meliputi: (1) pergeseran konsep industri menjadi ekosistem; (2) fokus pada destinasi berkualitas; (3) penguatan promosi berbasis budaya dan Diaspora; (4) menciptakan ekosistem bisnis kondusif dan berkelanjutan; (5) pariwisata berbasis masyarakat lokal. Sentralisasi pengelolaan hanya di pemerintah pusat bukan merupakan perubahan; justru UU ini mendorong partisipasi aktif pemerintah daerah dan masyarakat.

Materi Terkait: Penyusunan kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 23

PRO

Dalam Wonderful Indonesia Co-Branding Forum (WICF), pendekatan yang digunakan dalam co-branding adalah...

A Resource sharing B Vertical integration C Market penetration D Competition based approach E Cost leadership strategy

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Wonderful Indonesia Co-Branding Forum menggunakan pendekatan resource sharing, di mana Kemenpar dan mitra (transportasi, perhotelan, dll) saling memanfaatkan kanal komunikasi, jaringan distribusi, dan kredibilitas merek masing-masing untuk memperluas jangkauan promosi secara efisien. Pendekatan ini memperkuat brand equity sekaligus efisiensi pemasaran.

Materi Terkait: Tata kelola pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 24

PRO

Pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif menambah tiga subsektor baru ekonomi kreatif. Dengan penambahan tersebut, total subsektor ekonomi kreatif menjadi...

A 22 subsektor B 15 subsektor C 17 subsektor D 25 subsektor E 20 subsektor

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Sebelumnya terdapat 17 subsektor ekonomi kreatif. Dengan penambahan tiga subsektor baru (konten digital, Web3 dan AI, serta jasa TIK), total subsektor ekonomi kreatif menjadi 20 subsektor. Ke-17 subsektor sebelumnya meliputi pengembang permainan, arsitektur, desain interior, musik, seni rupa, desain produk, fesyen, kuliner, film, animasi, dan video, fotografi, desain komunikasi visual, televisi radio, kriya, periklanan, seni pertunjukan, penerbitan, dan aplikasi.

Materi Terkait: Tata kelola penguatan ekonomi kreatif serta pengembangan ekonomi digital di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 25

PRO

Dalam Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) 2026-2045, tujuan utama dari dokumen ini adalah...

A Memperkuat ekosistem ekonomi kreatif menuju Indonesia Emas 2045 B Meningkatkan pajak dari sektor ekonomi kreatif C Mengurangi jumlah pelaku ekonomi kreatif D Menggantikan seluruh UMKM dengan perusahaan besar E Memusatkan ekonomi kreatif hanya di Pulau Jawa

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Rindekraf 2026-2045 disusun sebagai roadmap penguatan ekosistem ekonomi kreatif nasional sesuai amanat UU No. 24 Tahun 2019. Tujuan utamanya adalah memperkuat ekosistem ekonomi kreatif menuju Indonesia Emas 2045, dengan menciptakan lingkungan yang memungkinkan pelaku ekonomi kreatif tumbuh dan mendunia, serta meningkatkan kualitas produk kreatif nasional.

Materi Terkait: Tata kelola penguatan ekonomi kreatif serta pengembangan ekonomi digital di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 26

PRO

JAFF Content Market (JCM) merupakan platform yang mempertemukan kreator dengan...

A Pemerintah daerah B Perusahaan ekspor-impor C Produser, studio, penerbit, dan investor D Lembaga donor internasional E Konsumen akhir

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

JAFF Content Market (JCM) adalah platform yang mempertemukan kreator, produser, studio, penerbit, hingga investor dalam satu ruang kolaborasi. Melalui kurasi, JCM menemukan IP orisinal Indonesia yang dibuka peluangnya untuk diadaptasi menjadi film, serial, dan konten digital, sehingga menghubungkan kreator dengan jejaring industri dan akses pasar.

Materi Terkait: Tata kelola pembangunan industri serta hak kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 27

PRO

Dalam pengembangan ekonomi kreatif digital, tantangan utama dalam adopsi kecerdasan buatan (AI) adalah...

A Terlalu banyak tenaga ahli AI B Ketersediaan infrastruktur yang berlebihan C Kurangnya minat masyarakat terhadap AI D Regulasi yang terlalu ketat dan membatasi inovasi E Biaya tinggi, kompleksitas teknis, dan ketidakpastian regulasi hak cipta

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Tantangan utama adopsi AI dalam ekonomi kreatif meliputi biaya tinggi, kompleksitas teknis, serta ketidakpastian regulasi hak cipta. Selain itu, teknologi AI juga menimbulkan tantangan etika karena kemampuannya yang superrealistik dapat disalahgunakan. Pemerintah menyiapkan Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional dan Perpres tentang Etika AI untuk mengatasi tantangan tersebut.

Materi Terkait: Tata kelola penguatan ekonomi kreatif serta pengembangan ekonomi digital di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 28

PRO

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2025, Bandara H.A.S. Hanandjoeddin ditetapkan sebagai bandara internasional untuk mendukung pengembangan destinasi wisata...

A Labuan Bajo B Danau Toba C Mandalika D Raja Ampat E Belitung

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Bandara H.A.S. Hanandjoeddin di Belitung ditetapkan sebagai bandara internasional melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2025. Penetapan ini mendukung pengembangan Belitung sebagai destinasi pariwisata internasional, yang juga diperkuat oleh KEK Tanjung Kelayang dan status UNESCO Global Geopark.

Materi Terkait: Tata kelola destinasi dan infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 29

PRO

Salah satu bentuk insentif nonfiskal yang dapat diberikan pemerintah kepada pelaku usaha pariwisata berdasarkan UU No. 18 Tahun 2025 adalah...

A Kemudahan perizinan B Keringanan pajak daerah C Subsidi BBM D Pinjaman tanpa bunga E Pembebasan retribusi

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Insentif nonfiskal menurut UU No. 18 Tahun 2025 mencakup kemudahan perizinan, penyediaan sarana-prasarana penunjang, atau fasilitasi promosi. Sedangkan insentif fiskal mencakup keringanan pajak daerah, retribusi, atau fasilitasi pembiayaan. Kemudahan perizinan termasuk dalam insentif nonfiskal.

Materi Terkait: Tata kelola pendanaan pariwisata dan ekonomi kreatif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 30

PRO

Kampanye global 'Go Beyond Ordinary' menonjolkan tiga pilar utama, yaitu...

A Gastronomi, wellness, dan marine tourism B Belanja, hiburan, dan olahraga C Budaya, sejarah, dan pendidikan D Pendidikan, bisnis, dan MICE E Agrowisata, ekowisata, dan wisata religi

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Kampanye 'Go Beyond Ordinary' menonjolkan tiga pilar: gastronomi (kuliner), wellness (kesehatan/kebugaran), dan marine tourism (wisata bahari). Ketiga pilar ini menjadi fokus pengembangan wisata berbasis minat khusus untuk memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi wisata premium.

Materi Terkait: Tata kelola pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 31

PRO

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, ruang lingkup ekonomi kreatif meliputi subsistem...

A Sumber daya, industri, pemasaran, kelembagaan, dan rantai pasok B Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi C Input, proses, dan output D Hulu, tengah, dan hilir E Produksi, distribusi, dan konsumsi

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pasal 4 UU No. 24 Tahun 2019 menyatakan ruang lingkup ekonomi kreatif meliputi subsistem: (a) sumber daya; (b) industri; (c) pemasaran; (d) kelembagaan; dan (e) rantai pasok. Kelima subsistem ini membentuk ekosistem ekonomi kreatif yang terintegrasi.

Materi Terkait: Tata kelola pembangunan industri serta hak kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 32

PRO

Dalam rangka penguatan tata kelola destinasi wisata super prioritas, Kementerian PUPR menyusun Program Pengembangan Kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) untuk kawasan...

A Raja Ampat B Labuan Bajo C Likupang D Mandalika E Danau Toba

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Kementerian PUPR menyusun Program Pengembangan Kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba. Danau Toba telah ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas serta Geopark Nasional Kaldera yang diakui UNESCO Global Geopark. Program ini mencakup pembangunan jalan, penyediaan air bersih, sanitasi, dan penataan hunian.

Materi Terkait: Tata kelola destinasi dan infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 33

PRO

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2025 mengatur tentang penyelenggaraan kepariwisataan yang mencakup ruang lingkup berikut, KECUALI...

A Standar nasional pendidikan B Kelembagaan Pariwisata C Industri Pariwisata D Destinasi Pariwisata E Pemasaran Pariwisata

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Perda NTB No. 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan mengatur ruang lingkup: destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, kelembagaan pariwisata, penciptaan ekosistem investasi kondusif, serta partisipasi masyarakat. Standar nasional pendidikan adalah kewenangan pemerintah pusat di bidang pendidikan, bukan ruang lingkup Perda Kepariwisataan.

Materi Terkait: Penyusunan kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 34

PRO

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menghadirkan program Blue Green and Circular Economy (BGCE) sebagai wujud pariwisata yang...

A Tradisional dan konvensional B Murah dan massal C Eksklusif dan mewah D Cepat dan instan E Berkualitas dan berkelanjutan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Program Blue Green and Circular Economy (BGCE) mengintegrasikan ekonomi biru (pemanfaatan sumber daya kelautan berkelanjutan), ekonomi hijau (pembangunan ramah lingkungan), dan ekonomi sirkular (pengurangan limbah). Program ini merupakan wujud pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, sejalan dengan fokus keberlanjutan lingkungan.

Materi Terkait: Tata kelola destinasi dan infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 35

PRO

Dalam pengembangan destinasi wisata prioritas Belitung, KEK Tanjung Kelayang berperan sebagai...

A Kawasan konservasi ketat B Pengungkit investasi dan pengembangan ekonomi C Kawasan pemukiman masyarakat D Zona militer terbatas E Kawasan industri berat

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang di Belitung berperan sebagai pengungkit investasi dan pengembangan ekonomi di kawasan tersebut. KEK dirancang untuk menarik investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pengembangan Belitung juga didukung Perpres No. 17 Tahun 2024 dan penetapan bandara internasional.

Materi Terkait: Tata kelola destinasi dan infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 36

PRO

Salah satu program pengembangan SDM di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Pelatihan Policy Brief yang mencakup materi...

A Pembuatan policy brief dan advokasi kebijakan B Operasional hotel berbintang C Pengelolaan keuangan daerah D Perencanaan tata ruang wilayah E Pemasaran digital destinasi wisata

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PPSDM Parekraf) menyelenggarakan Pelatihan Policy Brief, Policy Paper, Policy Memo, Regulatory Impact Assessment (RIA), dan Advokasi Kebijakan. Pelatihan ini mencakup pembuatan policy brief dan advokasi kebijakan, serta diakhiri dengan uji komprehensif, bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur dalam penyusunan kebijakan.

Materi Terkait: Advokasi kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 37

PRO

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, klasifikasi tingkat risiko usaha untuk sektor pariwisata ditentukan berdasarkan...

A Tingkat bahaya dan potensi dampak negatif terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan sumber daya alam B Lama waktu usaha telah beroperasi C Status kepemilikan tanah tempat usaha D Besarnya modal yang diinvestasikan E Jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

PP No. 28 Tahun 2025 tentang PBBR mengatur bahwa tingkat risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan tingkat bahaya dan potensi dampak negatif terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan/atau pemanfaatan sumber daya alam. Untuk sektor pariwisata, klasifikasi risiko (rendah, menengah, tinggi) menentukan jenis izin dan intensitas pengawasan.

Materi Terkait: Tata kelola pembangunan industri serta hak kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 38

PRO

Dalam kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko (PBBR) sektor pariwisata yang diatur dalam Permenpar No. 6 Tahun 2025, pengawasan dan sanksi administratif diberikan berdasarkan...

A Jumlah karyawan yang dipekerjakan B Lokasi geografis usaha C Lama waktu usaha beroperasi D Tingkat risiko kegiatan usaha E Besarnya pajak yang dibayarkan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Permenpar No. 6 Tahun 2025 mengatur bahwa pengawasan dan sanksi administratif diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Semakin tinggi risiko usaha, semakin intensif pengawasan dan semakin berat sanksi yang dapat diberikan. Hal ini sesuai dengan prinsip PBBR yang proporsional.

Materi Terkait: Tata kelola pembangunan industri serta hak kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 39

PRO

Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Infinity Hackathon untuk mempercepat inovasi digital dan pembiayaan berbasis...

A Aset tetap perusahaan B Kekayaan Intelektual C Obligasi daerah D Saham perusahaan publik E Hutang luar negeri

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Infinity Hackathon OJK-Ekraf merupakan program kolaboratif untuk mencari solusi terkait pembiayaan berbasis kekayaan intelektual (KI). Program ini mendorong pemanfaatan teknologi Web3 dan blockchain dalam ekosistem ekonomi kreatif, serta menjembatani kesenjangan antara kreator dengan akses pembiayaan.

Materi Terkait: Tata kelola pendanaan pariwisata dan ekonomi kreatif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 40

PRO

Sistem Informasi Data Ekonomi Kreatif (SINDaKRAF) yang dikembangkan oleh pemerintah daerah berfungsi untuk...

A Menghapus data pelaku ekonomi kreatif yang tidak aktif B Mengurangi jumlah pelaku ekonomi kreatif C Menggantikan sistem pembayaran digital nasional D Memetakan kebutuhan dan potensi pelaku ekonomi kreatif E Memusatkan kegiatan ekonomi kreatif di ibu kota

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sistem Informasi Data Ekonomi Kreatif (SINDaKRAF) berfungsi memetakan kebutuhan dan potensi pelaku ekonomi kreatif. Dengan data terintegrasi mengenai pelaku, produk, omzet, dan kebutuhan pengembangan, pemerintah dapat menyusun program pelatihan, fasilitasi promosi, akses permodalan, serta dukungan kebijakan yang tepat sasaran. SINDaKRAF merupakan implementasi Satu Data Indonesia di sektor ekonomi kreatif.

Materi Terkait: Tata kelola penguatan ekonomi kreatif serta pengembangan ekonomi digital di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 41

PRO

Dalam Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Bangka Belitung 2023-2044 (Perpres No. 17 Tahun 2024), fokus pengembangan destinasi meliputi aspek-aspek berikut, KECUALI...

A Penguatan infrastruktur bandara dan destinasi pendukung B Sentralisasi pengelolaan destinasi ke pemerintah pusat C Aktivasi event nasional dan internasional D Peningkatan rute penerbangan domestik dan internasional E Pengembangan quality tourism untuk wisatawan kelas atas

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Perpres No. 17 Tahun 2024 fokus pada peningkatan rute penerbangan, penguatan infrastruktur bandara dan destinasi pendukung, pengembangan quality tourism, serta aktivasi event nasional dan internasional. Sentralisasi pengelolaan destinasi ke pemerintah pusat bukan merupakan fokus; justru sinergi lintas sektor antara pusat dan daerah menjadi kunci.

Materi Terkait: Tata kelola destinasi dan infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025, seluruh akomodasi yang beroperasi di Indonesia wajib mengantongi izin sebelum tanggal...

A 30 Juni 2026 B 31 Maret 2026 C 31 Desember 2026 D 31 Oktober 2026 E 31 Desember 2025

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Permenpar No. 6 Tahun 2025 mewajibkan seluruh akomodasi (hotel berbintang hingga penginapan sederhana) untuk memiliki izin usaha yang sah. Batas waktu pemenuhan kewajiban tersebut adalah 31 Maret 2026. Kebijakan ini dikeluarkan untuk menertibkan akomodasi ilegal.

Materi Terkait: Tata kelola pembangunan industri serta hak kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Dalam advokasi kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif, salah satu instrumen penting yang digunakan untuk menganalisis dampak regulasi sebelum diterbitkan adalah...

A PESTLE Analysis B Regulatory Impact Assessment (RIA) C Balanced Scorecard D Cost-Benefit Analysis E SWOT Analysis

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Regulatory Impact Assessment (RIA) atau Analisis Dampak Regulasi adalah instrumen untuk mengidentifikasi dan menilai potensi dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan atau regulasi sebelum diterbitkan. RIA dipelajari dalam pelatihan policy brief di PPSDM Parekraf dan merupakan alat penting dalam advokasi kebijakan.

Materi Terkait: Advokasi kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Pemerintah melalui PMK 71/2025 memberikan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 6% atas jasa penerbangan untuk periode...

A 1 Juli 2026 - 30 September 2026 B 1 Juni 2025 - 31 Agustus 2025 C 22 Desember 2025 - 10 Januari 2026 D 1 Februari 2026 - 30 April 2026 E 1 Januari 2025 - 31 Maret 2025

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2025 memberikan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 6% atas jasa penerbangan untuk periode 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari program Kementerian Pariwisata untuk mendorong mobilitas wisatawan domestik pada periode liburan Natal dan Tahun Baru, mendukung kampanye #DiIndonesiaAja.

Materi Terkait: Tata kelola pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif karena...

A Mempermudah ekspor produk kreatif ke luar negeri B Meningkatkan jumlah investasi asing di sektor pariwisata C Menggantikan sistem perpajakan konvensional D Menghapuskan hak cipta individu E Melindungi warisan budaya dan kearifan lokal dari klaim pihak asing

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) melindungi warisan budaya dan kearifan lokal dari klaim pihak asing. KIK mencakup ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, dan indikasi geografis. Perlindungan KIK penting untuk mencegah penyelewengan hak cipta dan mendorong kreativitas berbasis budaya lokal, serta menjadi aset atraksi wisata berbasis budaya yang otentik.

Materi Terkait: Tata kelola pembangunan industri serta hak kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Dalam kebijakan pembangunan pariwisata nasional, yang dimaksud dengan 'kualitas pariwisata' (quality tourism) adalah...

A Pariwisata yang hanya dikunjungi wisatawan kelas atas B Pariwisata yang membatasi jumlah kunjungan secara ketat C Pariwisata yang melibatkan investor asing skala besar D Pariwisata yang berorientasi pada nilai tambah, belanja per kunjungan, dan keberlanjutan E Pariwisata yang hanya berfokus pada wisata alam

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Kualitas pariwisata (quality tourism) mengacu pada pariwisata yang berorientasi pada nilai tambah, bukan sekadar volume kunjungan. Konsep ini menekankan peningkatan belanja wisatawan per kunjungan, lama tinggal, kepuasan wisatawan, serta dampak positif terhadap ekonomi lokal dan lingkungan. Indikatornya antara lain rata-rata pengeluaran wisatawan dan tingkat hunian hotel bintang.

Materi Terkait: Tata kelola destinasi dan infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Program 'Ekraf Academy' yang direncanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif bertujuan untuk...

A Menyediakan pinjaman modal usaha B Mencari bakat baru di bidang olahraga C Membangun infrastruktur fisik untuk industri kreatif D Memberikan edukasi dan pendampingan kepada pelaku ekonomi kreatif E Mengelola hak kekayaan intelektual nasional

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Program 'Ekraf Academy' dirancang untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada pelaku ekonomi kreatif, termasuk pemahaman tentang advokasi kebijakan sektor ekraf. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi pelaku ekonomi kreatif, tidak hanya teknis berkarya tetapi juga aspek bisnis, pemasaran, dan perlindungan kekayaan intelektual.

Materi Terkait: Tata kelola kerja sama dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Global Innovation Index (GII) yang diterbitkan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) mengukur inovasi berdasarkan indikator-indikator yang mencakup...

A Jumlah paten dan publikasi ilmiah saja B Ekspor produk berteknologi tinggi dan royalti C Tingkat pendidikan dan jumlah peneliti D Innovation Input Sub-Index dan Innovation Output Sub-Index E Jumlah startup teknologi dan nilai investasi ventura

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Global Innovation Index (GII) mengukur kinerja inovasi suatu negara berdasarkan dua sub-indeks utama: Innovation Input Sub-Index (kelembagaan, SDM dan riset, infrastruktur, kecanggihan pasar dan bisnis) dan Innovation Output Sub-Index (pengetahuan dan teknologi, serta hasil kreatif). Indikator ini bersifat tetap dalam metodologi GII.

Materi Terkait: Tata kelola pembangunan industri serta hak kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

Program pengembangan desa wisata di Indonesia bertujuan untuk...

A Menggantikan desa agraris menjadi kawasan industri B Pemerataan pembangunan pariwisata dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal C Mengalihkan kepemilikan tanah desa kepada investor asing D Membangun hotel berbintang di setiap desa E Mengurangi jumlah penduduk desa yang bekerja di sektor pertanian

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Program pengembangan desa wisata bertujuan untuk pemerataan pembangunan pariwisata dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Desa wisata dikembangkan berbasis community-based tourism, di mana masyarakat desa berperan aktif sebagai pengelola, pelaku usaha, dan penerima manfaat. Tujuan utamanya menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan asli desa, melestarikan budaya, dan mengurangi urbanisasi.

Materi Terkait: Tata kelola destinasi dan infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Kolaborasi antara Kementerian Hukum dan Kementerian Pariwisata dalam pengelolaan kekayaan intelektual mencakup aspek-aspek berikut, KECUALI...

A Perlindungan kekayaan intelektual B Pengawasan kekayaan intelektual C Pencegahan penyelewengan hak cipta D Penetapan tarif pajak penghasilan E Pemanfaatan kekayaan intelektual

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Kolaborasi Kemenkum dan Kemenpar mencakup perlindungan, pemanfaatan, dan pengawasan kekayaan intelektual, serta pencegahan penyelewengan hak cipta. Penetapan tarif pajak penghasilan bukan merupakan bagian dari kerja sama ini karena kewenangan penetapan tarif pajak berada di bawah Kementerian Keuangan, bukan Kementerian Hukum atau Kementerian Pariwisata.

Materi Terkait: Tata kelola pembangunan industri serta hak kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh