SKB CPNS Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan

Soal 1

Dalam penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan (BMTP), Kementerian Perdagangan melakukan validasi administratif terhadap dokumen petisi. Apa tujuan utama dari validasi administratif tersebut?

A Menentukan besaran tarif bea masuk tambahan B Melakukan verifikasi lapangan terhadap industri pesaing C Memastikan kelengkapan dan kesesuaian persyaratan administratif petisi D Menghitung kerugian yang diderita industri dalam negeri E Menilai ada tidaknya lonjakan impor

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Validasi administratif bertujuan untuk memastikan bahwa petisi memenuhi persyaratan formal, seperti kelengkapan dokumen, identitas pemohon, dan adanya dukungan dari industri dalam negeri. Hal ini secara umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Materi Terkait: Identifikasi data dan informasi penyelidikan dan rekomendasi tindakan bea masuk anti dumping (BMAD), bea masuk imbalan (BMI) dan bea masuk tindakan pengamanan perdagangan (BMTP), melakukan validasi administratif, dan membuat pemberitahuan publik terkait pelaksanaan penyelidikan tindakan anti dumping, anti subsidi dan pengamanan perdagangan

Soal 2

Dalam kerangka penyelidikan anti dumping, Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) menerbitkan pemberitahuan publik (public notice) untuk pertama kalinya pada tahap apa?

A Pada saat inisiasi penyelidikan B Setelah putusan World Trade Organization (WTO) C Setelah penerbitan laporan akhir (final report) D Pada saat penerimaan petisi dari industri dalam negeri E Setelah pengenaan bea masuk anti dumping sementara

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pemberitahuan publik pertama kali diterbitkan pada tahap inisiasi penyelidikan, yang mengumumkan bahwa KADI telah memulai penyelidikan atas dugaan dumping sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011.

Materi Terkait: Identifikasi data dan informasi penyelidikan dan rekomendasi tindakan bea masuk anti dumping (BMAD), bea masuk imbalan (BMI) dan bea masuk tindakan pengamanan perdagangan (BMTP), melakukan validasi administratif, dan membuat pemberitahuan publik terkait pelaksanaan penyelidikan tindakan anti dumping, anti subsidi dan pengamanan perdagangan

Soal 3

Dalam analisis data dan informasi dokumen inisiasi dari otoritas negara mitra dagang yang menyelidiki tuduhan dumping, langkah pertama yang harus dilakukan oleh Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan adalah...

A Menyusun laporan perkembangan bulanan B Menghitung margin dumping produk ekspor C Mengidentifikasi produk dan negara asal yang diselidiki D Mengajukan nota keberatan ke WTO E Melakukan verifikasi ke pabrik eksportir

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Langkah pertama adalah mengidentifikasi produk yang diselidiki dan negara asal, karena hal ini menjadi dasar untuk menentukan dampak terhadap ekspor Indonesia serta langkah advokasi yang diperlukan. Hal ini merupakan bagian dari prosedur penanganan hambatan perdagangan sesuai Pedoman Penanganan Hambatan Perdagangan Kemendag.

Materi Terkait: Analisis data dan informasi dokumen inisiasi/petisi penyelidikan dalam kerangka penanganan tuduhan dumpling/subsidi/safeguard dari otoritas negara mitra dagang dan menyajikan bahan serta menyusun laporan berkala perkembangan masalah hambatan perdagangan

Soal 4

Dalam penanganan sengketa perdagangan internasional di WTO, Indonesia sebagai pihak penggugat (complainant) harus menyusun bahan konsultasi. Apa tujuan utama dari tahap konsultasi...

A Mengumpulkan bukti untuk nota keberatan B Menentukan besaran kompensasi yang akan dikenakan C Menyusun laporan akhir sengketa D Memperoleh rekomendasi dari badan penyelesaian sengketa E Mencapai penyelesaian sengketa secara musyawarah tanpa pembentukan panel

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Tahap konsultasi bertujuan untuk mencapai penyelesaian sengketa secara saling menguntungkan (mutually agreed solution) tanpa perlu melalui panel. Ini merupakan kewajiban sebelum pembentukan panel sesuai Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU) WTO.

Materi Terkait: Analisis dan penyusunan bahan terkait pelaksanaan penanganan sengketa perdagangan internasional

Soal 5

Dalam penyiapan bahan terkait isu penguasaan substansi perdagangan di kawasan ASEAN, analis harus memahami prinsip-prinsip dalam ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA). Salah satu prinsip utama ATIGA adalah...

A Penerapan kuota impor wajib B Pemberlakuan tarif preferensi hanya untuk negara non-ASEAN C Penerapan hambatan non-tarif secara seragam D Penghapusan bea masuk untuk semua produk secara bertahap E Pembatasan ekspor komoditas strategis

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

ATIGA mengatur penghapusan bea masuk intra-ASEAN secara bertahap dan peningkatan fasilitasi perdagangan, dengan tujuan liberalisasi perdagangan barang di kawasan. Prinsip ini tertuang dalam ATIGA yang telah diratifikasi melalui Perpres No. 63/2011.

Materi Terkait: Penyiapan bahan terkait isu yang relevan dengan penguasaan substansi bidang perdagangan di kawasan atau negara mitra dagang

Soal 6

Dalam analisis dokumen perjanjian internasional, prinsip most-favoured-nation (MFN) dalam WTO mengharuskan suatu negara memberikan perlakuan yang sama kepada semua anggota WTO. Pengecualian terhadap prinsip MFN diperbolehkan dalam bentuk...

A Perjanjian perdagangan bebas regional (FTA) B Penerapan bea masuk anti dumping C Pemberlakuan larangan impor sementara D Pemberlakuan bea masuk tindakan pengamanan E Penerapan standar teknis nasional

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pengecualian MFN diatur dalam Pasal XXIV GATT 1994 untuk pembentukan kawasan perdagangan bebas (FTA) atau serikat pabean, serta dalam sistem preferensi umum (GSP) untuk negara berkembang. Hal ini merupakan salah satu dasar hukum perjanjian perdagangan regional.

Materi Terkait: Analisis terhadap permasalahan, dokumen-dokumen perjanjian, dan bukti dukung pelaksanaan perjanjian internasional

Soal 7

Advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan untuk menangani hambatan perdagangan di negara mitra harus didukung oleh monitoring dan evaluasi. Indikator keberhasilan advokasi yang paling utama adalah...

A Dicabutnya atau diubahnya kebijakan negara mitra yang menjadi hambatan B Meningkatnya kesadaran eksportir terhadap prosedur C Tingginya jumlah nota diplomatik yang dikirimkan D Berkurangnya jumlah petisi dumping yang diterima E Banyaknya kunjungan pejabat ke negara mitra

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Indikator utama keberhasilan advokasi adalah dicabutnya atau diubahnya kebijakan negara mitra yang menjadi hambatan sehingga akses pasar produk Indonesia pulih. Hal ini sesuai dengan tujuan advokasi dalam Pedoman Penanganan Hambatan Perdagangan.

Materi Terkait: Advokasi kebijakan dan monitoring dan evaluasi hasil advokasi

Soal 8

Dalam penyelidikan bea masuk imbalan (BMI), yang dimaksud dengan subsidi adalah...

A Bantuan teknis dari lembaga internasional B Kontribusi keuangan oleh pemerintah atau badan publik yang memberikan keuntungan dan bersifat spesifik C Insentif ekspor yang diberikan kepada seluruh sektor D Pengurangan pajak yang berlaku umum E Pemberian pinjaman lunak oleh bank swasta

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Subsidi didefinisikan sebagai kontribusi keuangan oleh pemerintah atau badan publik yang memberikan keuntungan kepada penerima, dan bersifat spesifik (specific). Definisi ini mengacu pada Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement) WTO dan PP No. 34 Tahun 2011.

Materi Terkait: Identifikasi data dan informasi penyelidikan dan rekomendasi tindakan bea masuk anti dumping (BMAD), bea masuk imbalan (BMI) dan bea masuk tindakan pengamanan perdagangan (BMTP), melakukan validasi administratif, dan membuat pemberitahuan publik terkait pelaksanaan penyelidikan tindakan anti dumping, anti subsidi dan pengamanan perdagangan

Soal 9

Dalam laporan berkala perkembangan masalah hambatan perdagangan, komponen yang wajib disajikan adalah...

A Neraca perdagangan nasional B Proyeksi harga komoditas global C Perkembangan kasus, status tindak lanjut, dan rekomendasi advokasi D Daftar eksportir terdaftar E Data makroekonomi negara mitra

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Laporan berkala hambatan perdagangan harus memuat perkembangan kasus, status tindak lanjut, dan rekomendasi advokasi. Hal ini merupakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/2023 tentang Penanganan Hambatan Perdagangan.

Materi Terkait: Analisis data dan informasi dokumen inisiasi/petisi penyelidikan dalam kerangka penanganan tuduhan dumpling/subsidi/safeguard dari otoritas negara mitra dagang dan menyajikan bahan serta menyusun laporan berkala perkembangan masalah hambatan perdagangan

Soal 10

Dalam sengketa perdagangan internasional di WTO, setelah panel mengeluarkan laporan, tahap selanjutnya adalah...

A Pemberian kompensasi B Implementasi rekomendasi C Konsultasi ulang antara pihak D Adopsi laporan oleh Dispute Settlement Body (DSB) E Banding ke Appellate Body

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Setelah laporan panel diterbitkan, laporan tersebut harus diadopsi oleh Dispute Settlement Body (DSB) melalui konsensus negatif untuk menjadi keputusan yang mengikat (jika tidak ada banding). Hal ini diatur dalam Pasal 16 DSU WTO.

Materi Terkait: Analisis dan penyusunan bahan terkait pelaksanaan penanganan sengketa perdagangan internasional

Soal 11

Dalam memahami penguasaan substansi perdagangan di negara mitra dagang, analis harus memetakan hambatan non-tarif. Yang termasuk hambatan non-tarif adalah...

A Pemberlakuan bea masuk anti dumping B Penerapan tarif preferensi C Persyaratan sertifikasi halal yang tidak transparan D Penghapusan bea masuk E Pemberian fasilitas ekspor

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Hambatan non-tarif mencakup berbagai tindakan selain bea masuk yang membatasi perdagangan, seperti persyaratan teknis, prosedur bea cukai yang rumit, kuota, dan lisensi impor. Hal ini sesuai dengan klasifikasi UNCTAD dan WTO.

Materi Terkait: Penyiapan bahan terkait isu yang relevan dengan penguasaan substansi bidang perdagangan di kawasan atau negara mitra dagang

Soal 12

Dalam analisis bukti dukung pelaksanaan perjanjian perdagangan internasional, prinsip "origin criteria" digunakan untuk menentukan...

A Nilai pabean barang B Tarif bea masuk normal C Kewajiban pelaporan ekspor D Kualifikasi barang untuk mendapatkan tarif preferensi E Klasifikasi HS barang

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Origin criteria (aturan asal) digunakan untuk menentukan apakah suatu produk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan perlakuan tarif preferensi berdasarkan perjanjian perdagangan. Aturan ini diatur dalam setiap perjanjian perdagangan bebas (FTA).

Materi Terkait: Analisis terhadap permasalahan, dokumen-dokumen perjanjian, dan bukti dukung pelaksanaan perjanjian internasional

Soal 13

Monitoring dan evaluasi hasil advokasi kebijakan dilakukan secara berkala. Instrumen yang paling tepat untuk mengukur efektivitas advokasi adalah...

A Jumlah petugas yang dilibatkan dalam misi dagang B Indikator kinerja (KPI) yang terukur seperti penurunan hambatan atau peningkatan ekspor C Jumlah pertemuan bilateral yang dilakukan D Jumlah notifikasi ke WTO yang disampaikan E Frekuensi publikasi berita di media massa

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Indikator kinerja (KPI) yang terukur, seperti persentase penurunan hambatan atau peningkatan nilai ekspor, merupakan instrumen yang paling tepat untuk mengevaluasi efektivitas advokasi. Hal ini sesuai dengan prinsip manajemen kinerja dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/2023 tentang Penanganan Hambatan Perdagangan.

Materi Terkait: Advokasi kebijakan dan monitoring dan evaluasi hasil advokasi

Soal 14

Dalam validasi administratif untuk penyelidikan tindakan anti dumping, persyaratan dukungan industri dalam negeri terpenuhi jika petisi didukung oleh produsen dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dan memiliki porsi...

A 100% dari total produksi barang sejenis B Minimal 75% dari total produksi industri kecil C Minimal 25% dari total produksi barang sejenis, dengan dukungan lebih besar dari penolakan D Lebih dari 50% dari total produksi nasional E Kurang dari 10% dari total produksi nasional

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Dukungan industri dalam negeri dianggap cukup jika didukung oleh produsen yang memproduksi minimal 25% dari total produksi barang sejenis, dan yang menolak tidak melebihi 50% dari total produksi yang mendukung atau menolak. Ketentuan ini mengacu pada Pasal 6 Permendag No. 69/2022.

Materi Terkait: Identifikasi data dan informasi penyelidikan dan rekomendasi tindakan bea masuk anti dumping (BMAD), bea masuk imbalan (BMI) dan bea masuk tindakan pengamanan perdagangan (BMTP), melakukan validasi administratif, dan membuat pemberitahuan publik terkait pelaksanaan penyelidikan tindakan anti dumping, anti subsidi dan pengamanan perdagangan

Soal 15

Ketika menerima dokumen inisiasi penyelidikan safeguard dari negara mitra, analis harus menyusun bahan analisis yang mencakup...

A Analisis daya saing produk substitusi B Daftar eksportir yang akan dikenai sanksi C Dampak terhadap ekspor Indonesia, kesesuaian dengan ketentuan WTO, dan strategi advokasi D Hanya perhitungan margin dumping E Proyeksi harga komoditas global

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Analisis harus mencakup dampak terhadap ekspor Indonesia, kesesuaian dengan ketentuan WTO, dan strategi advokasi. Hal ini merupakan standar prosedur penanganan hambatan perdagangan untuk menentukan langkah defensif maupun ofensif.

Materi Terkait: Analisis data dan informasi dokumen inisiasi/petisi penyelidikan dalam kerangka penanganan tuduhan dumpling/subsidi/safeguard dari otoritas negara mitra dagang dan menyajikan bahan serta menyusun laporan berkala perkembangan masalah hambatan perdagangan

Soal 16

Dalam penanganan sengketa perdagangan internasional, penyusunan bahan untuk "third party" (pihak ketiga) memungkinkan Indonesia untuk...

A Menyampaikan pandangan tertulis dan lisan untuk melindungi kepentingan substansial B Menolak keputusan panel C Mengajukan banding secara mandiri D Mengajukan gugatan balik E Membentuk panel sendiri

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Sebagai pihak ketiga, Indonesia dapat menyampaikan pandangan tertulis dan lisan dalam panel untuk melindungi kepentingan substansialnya, tanpa menjadi pihak utama dalam sengketa. Hal ini diatur dalam Pasal 10 DSU WTO.

Materi Terkait: Analisis dan penyusunan bahan terkait pelaksanaan penanganan sengketa perdagangan internasional

Soal 17

Dalam memahami isu perdagangan di kawasan, analis harus mengetahui bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2025 menargetkan integrasi ekonomi yang lebih dalam. Salah satu pilar MEA adalah...

A Harmonisasi sistem hukum secara penuh B Penghapusan semua hambatan investasi C Pasar tunggal dan basis produksi D Pembentukan parlemen ASEAN E Penggunaan mata uang tunggal

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

MEA memiliki empat pilar: (1) pasar tunggal dan basis produksi, (2) kawasan ekonomi yang berdaya saing, (3) pertumbuhan ekonomi yang merata, (4) integrasi dengan ekonomi global. Pasar tunggal dan basis produksi merupakan pilar utama. Hal ini berdasarkan ASEAN Economic Community Blueprint 2025.

Materi Terkait: Penyiapan bahan terkait isu yang relevan dengan penguasaan substansi bidang perdagangan di kawasan atau negara mitra dagang

Soal 18

Dalam analisis pelaksanaan perjanjian internasional, prinsip "national treatment" dalam GATT 1994 mengharuskan negara anggota...

A Memperlakukan semua negara secara sama dalam pemberian kuota B Menerapkan bea masuk yang sama untuk semua produk C Memberikan perlakuan yang sama antara barang impor dan barang dalam negeri setelah masuk pasar D Memberikan tarif yang sama untuk semua anggota WTO E Menghapus semua hambatan non-tarif

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

National treatment (Pasal III GATT 1994) mewajibkan bahwa barang impor tidak dikenai perlakuan yang kurang menguntungkan dibandingkan barang sejenis asal dalam negeri setelah barang tersebut masuk ke pasar domestik. Ini bertujuan mencegah diskriminasi internal.

Materi Terkait: Analisis terhadap permasalahan, dokumen-dokumen perjanjian, dan bukti dukung pelaksanaan perjanjian internasional

Soal 19

Dalam advokasi kebijakan, strategi yang digunakan untuk membangun dukungan internasional terhadap posisi Indonesia adalah...

A Menarik diri dari perjanjian internasional B Membangun koalisi dengan negara-negara yang memiliki kepentingan serupa C Mengeluarkan larangan impor unilateral D Meningkatkan tarif impor sebagai tindakan balasan E Menghentikan ekspor komoditas utama

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Kerja sama dengan negara-negara yang memiliki kepentingan serupa (like-minded countries) dalam forum WTO atau forum bilateral merupakan strategi efektif untuk memperkuat posisi advokasi. Hal ini sering digunakan dalam penanganan hambatan perdagangan.

Materi Terkait: Advokasi kebijakan dan monitoring dan evaluasi hasil advokasi

Soal 20

Pemberitahuan publik terkait pelaksanaan penyelidikan tindakan anti dumping harus memuat informasi tentang...

A Produk yang diselidiki, negara asal, jadwal, dan hak pihak berkepentingan B Nama-nama eksportir yang terbukti melakukan dumping C Besaran margin dumping sementara D Rekomendasi pengenaan bea masuk final E Data produksi industri dalam negeri secara rahasia

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pemberitahuan publik harus memuat produk yang diselidiki, negara asal, jadwal penyelidikan, dan prosedur bagi pihak berkepentingan untuk memberikan informasi. Hal ini diatur dalam Pasal 21 Permendag No. 69/2022.

Materi Terkait: Identifikasi data dan informasi penyelidikan dan rekomendasi tindakan bea masuk anti dumping (BMAD), bea masuk imbalan (BMI) dan bea masuk tindakan pengamanan perdagangan (BMTP), melakukan validasi administratif, dan membuat pemberitahuan publik terkait pelaksanaan penyelidikan tindakan anti dumping, anti subsidi dan pengamanan perdagangan

Soal 21

PRO

Dalam penyelidikan bea masuk tindakan pengamanan perdagangan (BMTP), konsep "unforeseen developments" (perkembangan yang tidak terduga) merujuk pada...

A Peningkatan biaya produksi domestik B Perubahan kebijakan tarif negara pengimpor C Perubahan preferensi konsumen D Fluktuasi nilai tukar yang signifikan E Kondisi yang tidak terduga akibat komitmen tarif yang menyebabkan lonjakan impor

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

"Unforeseen developments" adalah kondisi yang tidak terduga yang menyebabkan lonjakan impor sehingga merugikan industri dalam negeri. Konsep ini merupakan syarat dalam Pasal XIX GATT 1994 yang harus dipenuhi untuk penerapan tindakan pengamanan. Permendag No. 8/2024 mengadopsi konsep ini.

Materi Terkait: Identifikasi data dan informasi penyelidikan dan rekomendasi tindakan bea masuk anti dumping (BMAD), bea masuk imbalan (BMI) dan bea masuk tindakan pengamanan perdagangan (BMTP), melakukan validasi administratif, dan membuat pemberitahuan publik terkait pelaksanaan penyelidikan tindakan anti dumping, anti subsidi dan pengamanan perdagangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 22

PRO

Validasi administratif dalam penyelidikan anti subsidi harus memastikan bahwa petisi mencakup bukti adanya subsidi yang bersifat spesifik. Yang dimaksud dengan subsidi spesifik adalah...

A Subsidi yang terbatas pada perusahaan atau industri tertentu B Subsidi yang diberikan berdasarkan kriteria obyektif dan otomatis C Subsidi yang nilainya di bawah de minimis D Subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat saja E Subsidi yang diberikan kepada seluruh sektor ekonomi

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Subsidi spesifik adalah subsidi yang hanya diberikan kepada perusahaan atau industri tertentu (bukan bersifat umum). Hal ini merupakan syarat untuk dapat dikenakan tindakan imbalan sesuai SCM Agreement WTO dan Permendag No. 69/2022.

Materi Terkait: Identifikasi data dan informasi penyelidikan dan rekomendasi tindakan bea masuk anti dumping (BMAD), bea masuk imbalan (BMI) dan bea masuk tindakan pengamanan perdagangan (BMTP), melakukan validasi administratif, dan membuat pemberitahuan publik terkait pelaksanaan penyelidikan tindakan anti dumping, anti subsidi dan pengamanan perdagangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 23

PRO

Dalam membuat pemberitahuan publik untuk inisiasi penyelidikan tindakan anti dumping, informasi yang bersifat rahasia (confidential) harus...

A Tetap dicantumkan secara lengkap untuk transparansi B Dirahasiakan sepenuhnya tanpa kewajiban ringkasan C Dapat dibuka hanya untuk media massa D Dilindungi kerahasiaannya dan disediakan ringkasan non-confidential E Dibagikan hanya kepada eksportir yang diselidiki

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Informasi rahasia yang diserahkan oleh pihak berkepentingan harus dilindungi dan tidak dimuat dalam pemberitahuan publik, namun ringkasan non-confidential atau alasan kerahasiaan harus disediakan. Hal ini diatur dalam Pasal 6.5 Anti-Dumping Agreement WTO dan Permendag No. 69/2022.

Materi Terkait: Identifikasi data dan informasi penyelidikan dan rekomendasi tindakan bea masuk anti dumping (BMAD), bea masuk imbalan (BMI) dan bea masuk tindakan pengamanan perdagangan (BMTP), melakukan validasi administratif, dan membuat pemberitahuan publik terkait pelaksanaan penyelidikan tindakan anti dumping, anti subsidi dan pengamanan perdagangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 24

PRO

Dalam menangani tuduhan dumping dari negara mitra dagang, analis harus menghitung "normal value" (nilai normal) yang digunakan sebagai pembanding. Nilai normal dihitung berdasarkan...

A Biaya produksi di negara pengimpor B Harga domestik di negara eksportir dalam perdagangan normal C Harga rata-rata global D Harga yang ditetapkan oleh eksportir secara sepihak E Harga ekspor ke negara pengimpor

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Nilai normal umumnya didasarkan pada harga domestik di negara eksportir (negara asal) dalam perdagangan normal. Jika tidak tersedia, dapat menggunakan harga ekspor ke negara ketiga atau biaya produksi ditambah margin keuntungan. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Anti-Dumping Agreement WTO.

Materi Terkait: Analisis data dan informasi dokumen inisiasi/petisi penyelidikan dalam kerangka penanganan tuduhan dumpling/subsidi/safeguard dari otoritas negara mitra dagang dan menyajikan bahan serta menyusun laporan berkala perkembangan masalah hambatan perdagangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 25

PRO

Dalam menyusun laporan berkala perkembangan hambatan perdagangan, analis harus mengklasifikasikan hambatan berdasarkan jenisnya. Yang termasuk hambatan teknis (TBT) adalah...

A Pembatasan mata uang B Kuota impor C Larangan impor total D Bea masuk anti dumping E Persyaratan label yang diskriminatif

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Hambatan teknis (Technical Barriers to Trade/TBT) mencakup regulasi teknis, standar, prosedur penilaian kesesuaian yang bersifat wajib. Persyaratan label khusus yang diskriminatif merupakan contoh TBT. Hal ini sesuai dengan Perjanjian TBT WTO.

Materi Terkait: Analisis data dan informasi dokumen inisiasi/petisi penyelidikan dalam kerangka penanganan tuduhan dumpling/subsidi/safeguard dari otoritas negara mitra dagang dan menyajikan bahan serta menyusun laporan berkala perkembangan masalah hambatan perdagangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 26

PRO

Dalam penanganan sengketa perdagangan internasional, Indonesia dapat menjadi pihak ketiga dalam suatu sengketa. Manfaat menjadi pihak ketiga adalah...

A Menentukan putusan final B Mendapatkan hak untuk mengajukan banding C Melindungi kepentingan substansial dan mempelajari interpretasi aturan WTO D Mendapatkan kompensasi finansial E Menjadi anggota panel

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Menjadi pihak ketiga memungkinkan Indonesia melindungi kepentingan substansialnya, seperti akses pasar yang terkait dengan produk yang disengketakan, serta mempelajari interpretasi aturan WTO untuk kasus serupa di masa depan. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 DSU WTO.

Materi Terkait: Analisis dan penyusunan bahan terkait pelaksanaan penanganan sengketa perdagangan internasional

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 27

PRO

Dalam penyusunan bahan sengketa di WTO, dokumen "written submission" (nota tertulis) harus memuat argumentasi hukum berdasarkan...

A Peraturan perundang-undangan nasional semata B Pernyataan politik pemerintah C Keputusan pengadilan nasional D Pasal-pasal perjanjian WTO dan bukti faktual E Hanya opini ahli tanpa bukti

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Nota tertulis harus berisi argumentasi yang merujuk pada pasal-pasal perjanjian WTO yang relevan dan didukung oleh bukti faktual. Hal ini merupakan persyaratan formal dalam prosedur DSU WTO.

Materi Terkait: Analisis dan penyusunan bahan terkait pelaksanaan penanganan sengketa perdagangan internasional

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 28

PRO

Dalam penyiapan bahan terkait isu perdagangan di kawasan Amerika Latin, analis harus memahami bahwa MERCOSUR (Mercado Común del Sur) adalah...

A Organisasi kerjasama ekonomi Asia-Pasifik B Perjanjian perdagangan antara AS dan Meksiko C Forum kerjasama negara-negara Pasifik D Blok perdagangan regional di Amerika Latin yang terdiri dari Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay E Perjanjian perdagangan bebas Uni Eropa dengan Amerika Latin

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

MERCOSUR adalah blok perdagangan regional yang terdiri dari Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, dan Venezuela (ditangguhkan), dengan tujuan membentuk pasar bersama. Pemahaman ini penting untuk analisis akses pasar bagi produk Indonesia.

Materi Terkait: Penyiapan bahan terkait isu yang relevan dengan penguasaan substansi bidang perdagangan di kawasan atau negara mitra dagang

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 29

PRO

Dalam analisis dokumen perjanjian internasional, klausul "review clause" atau "sunset clause" mengatur tentang...

A Penyelesaian sengketa secara konsultasi B Pembentukan panel arbitrase C Pemberlakuan sanksi jika terjadi pelanggaran D Penyesuaian tarif secara berkala E Berakhirnya tindakan secara otomatis setelah jangka waktu tertentu kecuali ada review

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Sunset clause atau review clause mengatur bahwa suatu tindakan (seperti bea masuk anti dumping) akan berakhir secara otomatis setelah periode tertentu (biasanya 5 tahun) kecuali dilakukan sunset review yang membuktikan bahwa tindakan masih diperlukan. Hal ini diatur dalam Pasal 11.3 Anti-Dumping Agreement WTO.

Materi Terkait: Analisis terhadap permasalahan, dokumen-dokumen perjanjian, dan bukti dukung pelaksanaan perjanjian internasional

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 30

PRO

Dalam monitoring dan evaluasi advokasi kebijakan, analis perlu melakukan analisis dampak ekonomi. Salah satu indikator dampak ekonomi langsung dari keberhasilan advokasi adalah...

A Jumlah berita positif di media B Peningkatan volume atau nilai ekspor produk terkait C Jumlah pertemuan yang dilakukan D Penurunan harga domestik E Tingkat kepuasan eksportir

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Indikator dampak langsung adalah peningkatan volume atau nilai ekspor produk yang sebelumnya terhambat, setelah hambatan dicabut. Hal ini merupakan ukuran kuantitatif yang paling relevan.

Materi Terkait: Advokasi kebijakan dan monitoring dan evaluasi hasil advokasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 31

PRO

Dalam penyelidikan BMAD, jika margin dumping yang ditemukan di bawah 2% dari harga ekspor, maka tindakan apa yang seharusnya diambil...

A Dilakukan verifikasi ulang B Dilakukan sunset review C Tetap dikenakan bea masuk anti dumping D Dikenakan bea masuk sementara E Penyelidikan dihentikan karena de minimis

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Anti-Dumping Agreement WTO dan Permendag No. 69/2022, margin dumping yang kurang dari 2% (de minimis) menyebabkan penyelidikan dihentikan karena dianggap tidak signifikan. Ketentuan ini bertujuan untuk tidak membebani perdagangan dengan tindakan yang tidak diperlukan.

Materi Terkait: Identifikasi data dan informasi penyelidikan dan rekomendasi tindakan bea masuk anti dumping (BMAD), bea masuk imbalan (BMI) dan bea masuk tindakan pengamanan perdagangan (BMTP), melakukan validasi administratif, dan membuat pemberitahuan publik terkait pelaksanaan penyelidikan tindakan anti dumping, anti subsidi dan pengamanan perdagangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 32

PRO

Dalam melakukan validasi administratif terhadap petisi tindakan pengamanan perdagangan, komite yang berwenang (KPPI) harus memastikan bahwa petisi diajukan oleh...

A Perwakilan dagang di luar negeri B Pemerintah pusat melalui kementerian teknis C Asosiasi eksportir D Industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis E Konsumen akhir

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Petisi tindakan pengamanan harus diajukan oleh industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis, dengan dukungan minimal 25% dari total produksi nasional barang sejenis sesuai dengan PP No. 34 Tahun 2011.

Materi Terkait: Identifikasi data dan informasi penyelidikan dan rekomendasi tindakan bea masuk anti dumping (BMAD), bea masuk imbalan (BMI) dan bea masuk tindakan pengamanan perdagangan (BMTP), melakukan validasi administratif, dan membuat pemberitahuan publik terkait pelaksanaan penyelidikan tindakan anti dumping, anti subsidi dan pengamanan perdagangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 33

PRO

Dalam menangani tuduhan subsidi dari negara mitra, analis harus memahami jenis subsidi yang dilarang (prohibited subsidies) berdasarkan SCM Agreement. Contoh subsidi yang dilarang adalah...

A Subsidi yang terkait dengan kinerja ekspor B Subsidi untuk penelitian dan pengembangan C Subsidi untuk daerah tertinggal D Subsidi untuk industri kecil E Subsidi untuk perlindungan lingkungan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Subsidi yang dilarang (prohibited subsidies) adalah subsidi yang terkait dengan kinerja ekspor (export subsidies) dan subsidi yang menggunakan barang dalam negeri secara wajib (import substitution subsidies). Hal ini diatur dalam Pasal 3 SCM Agreement WTO.

Materi Terkait: Analisis data dan informasi dokumen inisiasi/petisi penyelidikan dalam kerangka penanganan tuduhan dumpling/subsidi/safeguard dari otoritas negara mitra dagang dan menyajikan bahan serta menyusun laporan berkala perkembangan masalah hambatan perdagangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 34

PRO

Dalam laporan berkala hambatan perdagangan, analis harus menyajikan notifikasi hambatan yang disampaikan ke WTO. Jenis notifikasi yang wajib disampaikan berdasarkan Perjanjian TBT adalah...

A Notifikasi rancangan regulasi teknis B Notifikasi subsidi yang diberikan C Notifikasi perubahan tarif D Notifikasi penerapan bea masuk anti dumping E Notifikasi larangan impor sementara

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Perjanjian TBT WTO, setiap anggota harus menotifikasikan rancangan regulasi teknis yang dapat berdampak signifikan terhadap perdagangan. Notifikasi dilakukan melalui Sekretariat WTO untuk memberikan kesempatan komentar dari anggota lain.

Materi Terkait: Analisis data dan informasi dokumen inisiasi/petisi penyelidikan dalam kerangka penanganan tuduhan dumpling/subsidi/safeguard dari otoritas negara mitra dagang dan menyajikan bahan serta menyusun laporan berkala perkembangan masalah hambatan perdagangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 35

PRO

Dalam sengketa perdagangan internasional, apabila suatu negara tidak melaksanakan rekomendasi DSB dalam jangka waktu yang ditentukan, maka pihak yang menang dapat meminta...

A Pembatalan perjanjian dagang bilateral B Pembentukan panel baru C Otorisasi untuk melakukan tindakan pembalasan (retaliation) D Sanksi finansial langsung E Intervensi IMF

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Jika negara yang kalah tidak melaksanakan rekomendasi DSB, pihak yang menang dapat meminta otorisasi untuk melakukan tindakan pembalasan (retaliation) berupa penangguhan konsesi atau kewajiban lain di bawah perjanjian WTO. Hal ini diatur dalam Pasal 22 DSU WTO.

Materi Terkait: Analisis dan penyusunan bahan terkait pelaksanaan penanganan sengketa perdagangan internasional

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 36

PRO

Dalam penyiapan bahan terkait isu perdagangan di Uni Eropa, analis harus memahami bahwa sistem "Generalised Scheme of Preferences (GSP)" Uni Eropa memberikan...

A Kewajiban kuota impor B Larangan ekspor komoditas tertentu C Preferensi tarif bagi negara berkembang D Pembatasan investasi asing E Penghapusan semua hambatan non-tarif

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

GSP Uni Eropa memberikan preferensi tarif (pengurangan atau pembebasan bea masuk) bagi negara berkembang, dengan syarat tertentu seperti ratifikasi konvensi HAM dan lingkungan. Indonesia pernah menerima fasilitas GSP hingga 2023. Pemahaman ini penting untuk advokasi akses pasar.

Materi Terkait: Penyiapan bahan terkait isu yang relevan dengan penguasaan substansi bidang perdagangan di kawasan atau negara mitra dagang

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 37

PRO

Dalam analisis perjanjian internasional, prinsip "pacta sunt servanda" berarti...

A Perjanjian hanya mengikat negara adidaya B Perjanjian dapat diubah secara sepihak C Perjanjian tidak berlaku jika bertentangan dengan hukum nasional D Perjanjian harus dipatuhi dengan itikad baik E Perjanjian harus ditafsirkan secara harfiah

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Pacta sunt servanda adalah prinsip hukum internasional yang berarti bahwa setiap perjanjian yang telah disepakati harus dipatuhi dengan itikad baik. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian.

Materi Terkait: Analisis terhadap permasalahan, dokumen-dokumen perjanjian, dan bukti dukung pelaksanaan perjanjian internasional

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 38

PRO

Dalam monitoring dan evaluasi hasil advokasi, analis perlu melakukan evaluasi proses (process evaluation) yang berfokus pada...

A Perubahan kebijakan negara mitra B Dampak peningkatan ekspor C Biaya yang dikeluarkan dalam advokasi D Efektivitas strategi dan pelaksanaan advokasi E Tingkat kepuasan pemangku kepentingan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Evaluasi proses berfokus pada efektivitas strategi advokasi yang dilakukan, seperti timing, koordinasi, dan kualitas argumentasi, untuk menilai apakah pendekatan yang digunakan sudah tepat. Ini berbeda dengan evaluasi dampak yang mengukur hasil akhir.

Materi Terkait: Advokasi kebijakan dan monitoring dan evaluasi hasil advokasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 39

PRO

Dalam penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan (BMTP), istilah "serious injury" (kerugian serius) didefinisikan sebagai...

A Kerugian akibat bencana alam B Kerugian hanya pada satu perusahaan C Kerugian yang tidak signifikan D Kerugian yang signifikan secara keseluruhan terhadap industri dalam negeri E Kerugian yang bersifat sementara

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Serious injury adalah kerugian yang signifikan secara keseluruhan terhadap industri dalam negeri, yang diukur dari berbagai indikator seperti penurunan produksi, penjualan, pangsa pasar, laba, dan tenaga kerja. Definisi ini mengacu pada Pasal 4 Agreement on Safeguards WTO dan Permendag No. 8/2024.

Materi Terkait: Identifikasi data dan informasi penyelidikan dan rekomendasi tindakan bea masuk anti dumping (BMAD), bea masuk imbalan (BMI) dan bea masuk tindakan pengamanan perdagangan (BMTP), melakukan validasi administratif, dan membuat pemberitahuan publik terkait pelaksanaan penyelidikan tindakan anti dumping, anti subsidi dan pengamanan perdagangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 40

PRO

Dalam menangani tuduhan safeguard dari negara mitra, Indonesia dapat mengajukan kompensasi berupa konsesi perdagangan lainnya berdasarkan...

A Pasal 8 Agreement on Safeguards WTO B DSU WTO Pasal 22 C GATT Pasal XIX D Perjanjian SCM WTO E Perjanjian Anti Dumping WTO

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Negara yang terkena tindakan safeguard dapat menegosiasikan kompensasi dalam bentuk konsesi perdagangan yang setara, sesuai Pasal 8 Agreement on Safeguards. Jika tidak tercapai, negara tersebut dapat melakukan tindakan pembalasan setelah 3 tahun penerapan safeguard.

Materi Terkait: Analisis data dan informasi dokumen inisiasi/petisi penyelidikan dalam kerangka penanganan tuduhan dumpling/subsidi/safeguard dari otoritas negara mitra dagang dan menyajikan bahan serta menyusun laporan berkala perkembangan masalah hambatan perdagangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 41

PRO

Dalam penanganan sengketa perdagangan internasional, Indonesia pernah menjadi pihak dalam sengketa "Indonesia – Certain Measures Affecting the Automobile Industry" (DS54, DS55, DS59, DS64). Sengketa ini berkaitan dengan...

A Larangan ekspor nikel B Pembatasan impor beras C Persyaratan halal D Program mobil nasional dan subsidi E Penerapan bea masuk anti dumping

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sengketa tersebut diajukan oleh Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa terhadap program mobil nasional Indonesia yang memberikan perlakuan khusus kepada mobil nasional, yang dianggap melanggar prinsip national treatment dan subsidi. Kasus ini menjadi salah satu sengketa penting yang pernah dihadapi Indonesia.

Materi Terkait: Analisis dan penyusunan bahan terkait pelaksanaan penanganan sengketa perdagangan internasional

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Dalam penyiapan bahan terkait isu perdagangan di kawasan Asia Pasifik, analis harus memahami bahwa Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) adalah...

A Kerjasama ekonomi antara ASEAN dan China B Perjanjian perdagangan bebas antara 11 negara di Pasifik C Perjanjian bilateral antara Indonesia dan Australia D Organisasi kerjasama ekonomi Asia-Pasifik E Perjanjian perdagangan jasa ASEAN

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

CPTPP adalah perjanjian perdagangan bebas antara 11 negara di kawasan Pasifik (termasuk Australia, Kanada, Jepang, dll) yang merupakan kelanjutan dari TPP setelah AS keluar. Perjanjian ini mengatur liberalisasi perdagangan dan investasi secara komprehensif.

Materi Terkait: Penyiapan bahan terkait isu yang relevan dengan penguasaan substansi bidang perdagangan di kawasan atau negara mitra dagang

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Dalam analisis pelaksanaan perjanjian internasional, Indonesia meratifikasi perjanjian ASEAN-Hong Kong, China Free Trade Area (AHKFTA). Manfaat utama dari AHKFTA bagi Indonesia adalah...

A Penghapusan bea masuk untuk semua produk secara instan B Pembentukan mata uang tunggal C Penyelesaian sengketa yang mengikat secara otomatis D Peningkatan akses pasar barang dan jasa ke Hong Kong E Liberalisasi penuh tenaga kerja

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

AHKFTA memberikan peningkatan akses pasar barang dan jasa antara ASEAN dan Hong Kong, termasuk penghapusan tarif untuk sejumlah produk. Hal ini meningkatkan daya saing ekspor Indonesia ke Hong Kong.

Materi Terkait: Analisis terhadap permasalahan, dokumen-dokumen perjanjian, dan bukti dukung pelaksanaan perjanjian internasional

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Dalam advokasi kebijakan, pendekatan "multi-stakeholder engagement" melibatkan berbagai pihak. Siapa saja yang biasanya dilibatkan dalam advokasi penanganan hambatan perdagangan...

A Hanya perwakilan diplomatik B Organisasi non-pemerintah internasional C Hanya eksportir besar D Hanya Kementerian Perdagangan E Kementerian/Lembaga, asosiasi industri, dan eksportir

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Advokasi yang efektif melibatkan koordinasi antara kementerian/lembaga (K/L), asosiasi industri, dan eksportir untuk menyatukan data, argumen, dan posisi. Hal ini sesuai dengan prinsip koordinasi dalam penanganan hambatan perdagangan.

Materi Terkait: Advokasi kebijakan dan monitoring dan evaluasi hasil advokasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Dalam penyelidikan BMAD, periode penyelidikan (investigation period) umumnya ditetapkan berapa lama sebelum inisiasi untuk menganalisis tren dumping...

A 12 bulan B 36 bulan C 1 bulan D 3 bulan E 60 bulan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Periode penyelidikan biasanya mencakup data minimal 6 bulan hingga 1 tahun sebelum inisiasi untuk menganalisis tren dumping dan kerugian. Namun secara umum, periode yang digunakan adalah minimal 1 tahun atau periode terbaru yang representatif. Dalam praktik, biasanya 12 bulan. (Sumber: Permendag No. 69/2022)

Materi Terkait: Identifikasi data dan informasi penyelidikan dan rekomendasi tindakan bea masuk anti dumping (BMAD), bea masuk imbalan (BMI) dan bea masuk tindakan pengamanan perdagangan (BMTP), melakukan validasi administratif, dan membuat pemberitahuan publik terkait pelaksanaan penyelidikan tindakan anti dumping, anti subsidi dan pengamanan perdagangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Dalam menangani dokumen inisiasi dari otoritas negara mitra, analis harus mengidentifikasi apakah tuduhan dumping memenuhi kriteria "causal link" (hubungan sebab akibat). Apa yang dimaksud dengan causal link...

A Hubungan antara kebijakan pemerintah dengan peningkatan ekspor B Hubungan antara subsidi dengan harga ekspor C Hubungan antara nilai tukar dengan volume impor D Hubungan antara biaya produksi dengan harga jual E Hubungan sebab akibat antara impor yang didumping dengan kerugian industri dalam negeri

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Causal link adalah hubungan sebab akibat antara dumping/import surge dengan kerugian yang diderita industri dalam negeri. Harus dibuktikan bahwa kerugian disebabkan oleh impor yang didumping, bukan faktor lain. Hal ini diatur dalam Pasal 3.5 Anti-Dumping Agreement dan Pasal 4.2 Agreement on Safeguards.

Materi Terkait: Analisis data dan informasi dokumen inisiasi/petisi penyelidikan dalam kerangka penanganan tuduhan dumpling/subsidi/safeguard dari otoritas negara mitra dagang dan menyajikan bahan serta menyusun laporan berkala perkembangan masalah hambatan perdagangan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Dalam penanganan sengketa perdagangan internasional, Indonesia pernah menjadi penggugat (complainant) dalam sengketa "United States – Anti-Dumping and Countervailing Measures on Certain Products from Indonesia" (DS491). Sengketa ini terkait dengan...

A Subsidi ekspor yang diberikan AS B Pembatasan impor produk pertanian C Persyaratan label asal produk D Bea masuk anti dumping dan imbalan atas produk kertas E Larangan impor produk perikanan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

DS491 adalah sengketa yang diajukan Indonesia terhadap Amerika Serikat mengenai penerapan bea masuk anti dumping dan bea masuk imbalan atas produk kertas (certain paper products) asal Indonesia. Indonesia memenangkan sengketa di panel dan Appellate Body.

Materi Terkait: Analisis dan penyusunan bahan terkait pelaksanaan penanganan sengketa perdagangan internasional

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Dalam penyiapan bahan terkait isu perdagangan di negara mitra, analis harus memahami sistem preferensi yang diberikan oleh Amerika Serikat. Generalized System of Preferences (GSP) AS memberikan...

A Kuota ekspor yang lebih besar B Pembebasan bea masuk untuk produk tertentu dari negara berkembang C Subsidi langsung dari pemerintah AS D Bantuan teknis dalam standardisasi E Penyederhanaan prosedur bea cukai

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

GSP AS memberikan pembebasan bea masuk untuk ribuan produk dari negara berkembang. Indonesia pernah menjadi penerima GSP hingga 2020, dan saat ini sedang dalam proses untuk mendapatkan kembali fasilitas tersebut. Pemahaman ini penting untuk advokasi.

Materi Terkait: Penyiapan bahan terkait isu yang relevan dengan penguasaan substansi bidang perdagangan di kawasan atau negara mitra dagang

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

Dalam analisis pelaksanaan perjanjian internasional, Indonesia memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Australia yaitu IA-CEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement). Salah satu keuntungan utama IA-CEPA bagi Indonesia adalah...

A Penghapusan tarif untuk sebagian besar produk dan peningkatan akses tenaga kerja profesional B Liberalisasi penuh investasi tanpa syarat C Penghapusan visa bagi warga Indonesia ke Australia D Pengakuan sertifikasi halal secara otomatis E Pembentukan mata uang bersama

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

IA-CEPA memberikan akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia ke Australia, termasuk penghapusan tarif untuk sebagian besar produk, serta peningkatan akses tenaga kerja profesional Indonesia ke Australia. Hal ini sesuai dengan teks perjanjian yang telah diratifikasi.

Materi Terkait: Analisis terhadap permasalahan, dokumen-dokumen perjanjian, dan bukti dukung pelaksanaan perjanjian internasional

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Dalam monitoring dan evaluasi hasil advokasi, analis perlu menyusun rekomendasi perbaikan strategi berdasarkan analisis SWOT. Komponen "Opportunities" dalam SWOT untuk advokasi kebijakan perdagangan mencakup...

A Tingginya biaya litigasi B Adanya dukungan dari negara mitra yang memiliki kepentingan serupa C Keterbatasan anggaran advokasi D Minimnya data ekspor terperinci E Lemahnya koordinasi antar kementerian

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Opportunities dalam analisis SWOT adalah peluang eksternal yang dapat dimanfaatkan, seperti adanya dukungan dari negara mitra yang memiliki kepentingan serupa (like-minded countries) dalam suatu isu advokasi. Hal ini dapat memperkuat posisi negosiasi.

Materi Terkait: Advokasi kebijakan dan monitoring dan evaluasi hasil advokasi

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh