SKB CPNS Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama
Simulasi Tryout SKB CPNS Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
Soal 1
Ahli Pertama
Dalam penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan (BMTP), Kementerian Perdagangan melakukan validasi administratif terhadap dokumen petisi. Apa tujuan utama dari validasi administratif tersebut?
A. Menentukan besaran tarif bea masuk tambahan
B. Melakukan verifikasi lapangan terhadap industri pesaing
C. Memastikan kelengkapan dan kesesuaian persyaratan administratif petisi
D. Menghitung kerugian yang diderita industri dalam negeri
E. Menilai ada tidaknya lonjakan impor
Jawaban: C
Validasi administratif bertujuan untuk memastikan bahwa petisi memenuhi persyaratan formal, seperti kelengkapan dokumen, identitas pemohon, dan adanya dukungan dari industri dalam negeri. Hal ini secara umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.
Materi:
Identifikasi data dan informasi penyelidikan dan rekomendasi tindakan bea masuk anti dumping (BMAD), bea masuk imbalan (BMI) dan bea masuk tindakan pengamanan perdagangan (BMTP), melakukan validasi administratif, dan membuat pemberitahuan publik terkait pelaksanaan penyelidikan tindakan anti dumping, anti subsidi dan pengamanan perdagangan
Soal 2
Ahli Pertama
Dalam kerangka penyelidikan anti dumping, Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) menerbitkan pemberitahuan publik (public notice) untuk pertama kalinya pada tahap apa?
A. Pada saat inisiasi penyelidikan
B. Setelah putusan World Trade Organization (WTO)
C. Setelah penerbitan laporan akhir (final report)
D. Pada saat penerimaan petisi dari industri dalam negeri
E. Setelah pengenaan bea masuk anti dumping sementara
Jawaban: A
Pemberitahuan publik pertama kali diterbitkan pada tahap inisiasi penyelidikan, yang mengumumkan bahwa KADI telah memulai penyelidikan atas dugaan dumping sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011.
Materi:
Identifikasi data dan informasi penyelidikan dan rekomendasi tindakan bea masuk anti dumping (BMAD), bea masuk imbalan (BMI) dan bea masuk tindakan pengamanan perdagangan (BMTP), melakukan validasi administratif, dan membuat pemberitahuan publik terkait pelaksanaan penyelidikan tindakan anti dumping, anti subsidi dan pengamanan perdagangan
Soal 3
Ahli Pertama
Dalam analisis data dan informasi dokumen inisiasi dari otoritas negara mitra dagang yang menyelidiki tuduhan dumping, langkah pertama yang harus dilakukan oleh Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan adalah...
A. Menyusun laporan perkembangan bulanan
B. Menghitung margin dumping produk ekspor
C. Mengidentifikasi produk dan negara asal yang diselidiki
D. Mengajukan nota keberatan ke WTO
E. Melakukan verifikasi ke pabrik eksportir
Jawaban: C
Langkah pertama adalah mengidentifikasi produk yang diselidiki dan negara asal, karena hal ini menjadi dasar untuk menentukan dampak terhadap ekspor Indonesia serta langkah advokasi yang diperlukan. Hal ini merupakan bagian dari prosedur penanganan hambatan perdagangan sesuai Pedoman Penanganan Hambatan Perdagangan Kemendag.
Materi:
Analisis data dan informasi dokumen inisiasi/petisi penyelidikan dalam kerangka penanganan tuduhan dumpling/subsidi/safeguard dari otoritas negara mitra dagang dan menyajikan bahan serta menyusun laporan berkala perkembangan masalah hambatan perdagangan
Soal 4
Ahli Pertama
Dalam penanganan sengketa perdagangan internasional di WTO, Indonesia sebagai pihak penggugat (complainant) harus menyusun bahan konsultasi. Apa tujuan utama dari tahap konsultasi...
A. Mengumpulkan bukti untuk nota keberatan
B. Menentukan besaran kompensasi yang akan dikenakan
C. Menyusun laporan akhir sengketa
D. Memperoleh rekomendasi dari badan penyelesaian sengketa
E. Mencapai penyelesaian sengketa secara musyawarah tanpa pembentukan panel
Jawaban: E
Tahap konsultasi bertujuan untuk mencapai penyelesaian sengketa secara saling menguntungkan (mutually agreed solution) tanpa perlu melalui panel. Ini merupakan kewajiban sebelum pembentukan panel sesuai Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU) WTO.
Materi:
Analisis dan penyusunan bahan terkait pelaksanaan penanganan sengketa perdagangan internasional
Soal 5
Ahli Pertama
Dalam penyiapan bahan terkait isu penguasaan substansi perdagangan di kawasan ASEAN, analis harus memahami prinsip-prinsip dalam ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA). Salah satu prinsip utama ATIGA adalah...
A. Penerapan kuota impor wajib
B. Pemberlakuan tarif preferensi hanya untuk negara non-ASEAN
C. Penerapan hambatan non-tarif secara seragam
D. Penghapusan bea masuk untuk semua produk secara bertahap
E. Pembatasan ekspor komoditas strategis
Jawaban: D
ATIGA mengatur penghapusan bea masuk intra-ASEAN secara bertahap dan peningkatan fasilitasi perdagangan, dengan tujuan liberalisasi perdagangan barang di kawasan. Prinsip ini tertuang dalam ATIGA yang telah diratifikasi melalui Perpres No. 63/2011.
Materi:
Penyiapan bahan terkait isu yang relevan dengan penguasaan substansi bidang perdagangan di kawasan atau negara mitra dagang
Soal 6
Ahli Pertama
Dalam analisis dokumen perjanjian internasional, prinsip most-favoured-nation (MFN) dalam WTO mengharuskan suatu negara memberikan perlakuan yang sama kepada semua anggota WTO. Pengecualian terhadap prinsip MFN diperbolehkan dalam bentuk...
A. Perjanjian perdagangan bebas regional (FTA)
B. Penerapan bea masuk anti dumping
C. Pemberlakuan larangan impor sementara
D. Pemberlakuan bea masuk tindakan pengamanan
E. Penerapan standar teknis nasional
Jawaban: A
Pengecualian MFN diatur dalam Pasal XXIV GATT 1994 untuk pembentukan kawasan perdagangan bebas (FTA) atau serikat pabean, serta dalam sistem preferensi umum (GSP) untuk negara berkembang. Hal ini merupakan salah satu dasar hukum perjanjian perdagangan regional.
Materi:
Analisis terhadap permasalahan, dokumen-dokumen perjanjian, dan bukti dukung pelaksanaan perjanjian internasional
Soal 7
Ahli Pertama
Advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan untuk menangani hambatan perdagangan di negara mitra harus didukung oleh monitoring dan evaluasi. Indikator keberhasilan advokasi yang paling utama adalah...
A. Dicabutnya atau diubahnya kebijakan negara mitra yang menjadi hambatan
B. Meningkatnya kesadaran eksportir terhadap prosedur
C. Tingginya jumlah nota diplomatik yang dikirimkan
D. Berkurangnya jumlah petisi dumping yang diterima
E. Banyaknya kunjungan pejabat ke negara mitra
Jawaban: A
Indikator utama keberhasilan advokasi adalah dicabutnya atau diubahnya kebijakan negara mitra yang menjadi hambatan sehingga akses pasar produk Indonesia pulih. Hal ini sesuai dengan tujuan advokasi dalam Pedoman Penanganan Hambatan Perdagangan.
Materi:
Advokasi kebijakan dan monitoring dan evaluasi hasil advokasi
Soal 8
Ahli Pertama
Dalam penyelidikan bea masuk imbalan (BMI), yang dimaksud dengan subsidi adalah...
A. Bantuan teknis dari lembaga internasional
B. Kontribusi keuangan oleh pemerintah atau badan publik yang memberikan keuntungan dan bersifat spesifik
C. Insentif ekspor yang diberikan kepada seluruh sektor
D. Pengurangan pajak yang berlaku umum
E. Pemberian pinjaman lunak oleh bank swasta
Jawaban: B
Subsidi didefinisikan sebagai kontribusi keuangan oleh pemerintah atau badan publik yang memberikan keuntungan kepada penerima, dan bersifat spesifik (specific). Definisi ini mengacu pada Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement) WTO dan PP No. 34 Tahun 2011.
Materi:
Identifikasi data dan informasi penyelidikan dan rekomendasi tindakan bea masuk anti dumping (BMAD), bea masuk imbalan (BMI) dan bea masuk tindakan pengamanan perdagangan (BMTP), melakukan validasi administratif, dan membuat pemberitahuan publik terkait pelaksanaan penyelidikan tindakan anti dumping, anti subsidi dan pengamanan perdagangan
Soal 9
Ahli Pertama
Dalam laporan berkala perkembangan masalah hambatan perdagangan, komponen yang wajib disajikan adalah...
A. Neraca perdagangan nasional
B. Proyeksi harga komoditas global
C. Perkembangan kasus, status tindak lanjut, dan rekomendasi advokasi
D. Daftar eksportir terdaftar
E. Data makroekonomi negara mitra
Jawaban: C
Laporan berkala hambatan perdagangan harus memuat perkembangan kasus, status tindak lanjut, dan rekomendasi advokasi. Hal ini merupakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/2023 tentang Penanganan Hambatan Perdagangan.
Materi:
Analisis data dan informasi dokumen inisiasi/petisi penyelidikan dalam kerangka penanganan tuduhan dumpling/subsidi/safeguard dari otoritas negara mitra dagang dan menyajikan bahan serta menyusun laporan berkala perkembangan masalah hambatan perdagangan
Soal 10
Ahli Pertama
Dalam sengketa perdagangan internasional di WTO, setelah panel mengeluarkan laporan, tahap selanjutnya adalah...
A. Pemberian kompensasi
B. Implementasi rekomendasi
C. Konsultasi ulang antara pihak
D. Adopsi laporan oleh Dispute Settlement Body (DSB)
E. Banding ke Appellate Body
Jawaban: D
Setelah laporan panel diterbitkan, laporan tersebut harus diadopsi oleh Dispute Settlement Body (DSB) melalui konsensus negatif untuk menjadi keputusan yang mengikat (jika tidak ada banding). Hal ini diatur dalam Pasal 16 DSU WTO.
Materi:
Analisis dan penyusunan bahan terkait pelaksanaan penanganan sengketa perdagangan internasional
Soal 11
Ahli Pertama
Dalam memahami penguasaan substansi perdagangan di negara mitra dagang, analis harus memetakan hambatan non-tarif. Yang termasuk hambatan non-tarif adalah...
A. Pemberlakuan bea masuk anti dumping
B. Penerapan tarif preferensi
C. Persyaratan sertifikasi halal yang tidak transparan
D. Penghapusan bea masuk
E. Pemberian fasilitas ekspor
Jawaban: C
Hambatan non-tarif mencakup berbagai tindakan selain bea masuk yang membatasi perdagangan, seperti persyaratan teknis, prosedur bea cukai yang rumit, kuota, dan lisensi impor. Hal ini sesuai dengan klasifikasi UNCTAD dan WTO.
Materi:
Penyiapan bahan terkait isu yang relevan dengan penguasaan substansi bidang perdagangan di kawasan atau negara mitra dagang
Soal 12
Ahli Pertama
Dalam analisis bukti dukung pelaksanaan perjanjian perdagangan internasional, prinsip "origin criteria" digunakan untuk menentukan...
A. Nilai pabean barang
B. Tarif bea masuk normal
C. Kewajiban pelaporan ekspor
D. Kualifikasi barang untuk mendapatkan tarif preferensi
E. Klasifikasi HS barang
Jawaban: D
Origin criteria (aturan asal) digunakan untuk menentukan apakah suatu produk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan perlakuan tarif preferensi berdasarkan perjanjian perdagangan. Aturan ini diatur dalam setiap perjanjian perdagangan bebas (FTA).
Materi:
Analisis terhadap permasalahan, dokumen-dokumen perjanjian, dan bukti dukung pelaksanaan perjanjian internasional
Soal 13
Ahli Pertama
Monitoring dan evaluasi hasil advokasi kebijakan dilakukan secara berkala. Instrumen yang paling tepat untuk mengukur efektivitas advokasi adalah...
A. Jumlah petugas yang dilibatkan dalam misi dagang
B. Indikator kinerja (KPI) yang terukur seperti penurunan hambatan atau peningkatan ekspor
C. Jumlah pertemuan bilateral yang dilakukan
D. Jumlah notifikasi ke WTO yang disampaikan
E. Frekuensi publikasi berita di media massa
Jawaban: B
Indikator kinerja (KPI) yang terukur, seperti persentase penurunan hambatan atau peningkatan nilai ekspor, merupakan instrumen yang paling tepat untuk mengevaluasi efektivitas advokasi. Hal ini sesuai dengan prinsip manajemen kinerja dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/2023 tentang Penanganan Hambatan Perdagangan.
Materi:
Advokasi kebijakan dan monitoring dan evaluasi hasil advokasi
Soal 14
Ahli Pertama
Dalam validasi administratif untuk penyelidikan tindakan anti dumping, persyaratan dukungan industri dalam negeri terpenuhi jika petisi didukung oleh produsen dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dan memiliki porsi...
A. 100% dari total produksi barang sejenis
B. Minimal 75% dari total produksi industri kecil
C. Minimal 25% dari total produksi barang sejenis, dengan dukungan lebih besar dari penolakan
D. Lebih dari 50% dari total produksi nasional
E. Kurang dari 10% dari total produksi nasional
Jawaban: C
Dukungan industri dalam negeri dianggap cukup jika didukung oleh produsen yang memproduksi minimal 25% dari total produksi barang sejenis, dan yang menolak tidak melebihi 50% dari total produksi yang mendukung atau menolak. Ketentuan ini mengacu pada Pasal 6 Permendag No. 69/2022.
Materi:
Identifikasi data dan informasi penyelidikan dan rekomendasi tindakan bea masuk anti dumping (BMAD), bea masuk imbalan (BMI) dan bea masuk tindakan pengamanan perdagangan (BMTP), melakukan validasi administratif, dan membuat pemberitahuan publik terkait pelaksanaan penyelidikan tindakan anti dumping, anti subsidi dan pengamanan perdagangan
Soal 15
Ahli Pertama
Ketika menerima dokumen inisiasi penyelidikan safeguard dari negara mitra, analis harus menyusun bahan analisis yang mencakup...
A. Analisis daya saing produk substitusi
B. Daftar eksportir yang akan dikenai sanksi
C. Dampak terhadap ekspor Indonesia, kesesuaian dengan ketentuan WTO, dan strategi advokasi
D. Hanya perhitungan margin dumping
E. Proyeksi harga komoditas global
Jawaban: C
Analisis harus mencakup dampak terhadap ekspor Indonesia, kesesuaian dengan ketentuan WTO, dan strategi advokasi. Hal ini merupakan standar prosedur penanganan hambatan perdagangan untuk menentukan langkah defensif maupun ofensif.
Materi:
Analisis data dan informasi dokumen inisiasi/petisi penyelidikan dalam kerangka penanganan tuduhan dumpling/subsidi/safeguard dari otoritas negara mitra dagang dan menyajikan bahan serta menyusun laporan berkala perkembangan masalah hambatan perdagangan
Soal 16
Ahli Pertama
Dalam penanganan sengketa perdagangan internasional, penyusunan bahan untuk "third party" (pihak ketiga) memungkinkan Indonesia untuk...
A. Menyampaikan pandangan tertulis dan lisan untuk melindungi kepentingan substansial
B. Menolak keputusan panel
C. Mengajukan banding secara mandiri
D. Mengajukan gugatan balik
E. Membentuk panel sendiri
Jawaban: A
Sebagai pihak ketiga, Indonesia dapat menyampaikan pandangan tertulis dan lisan dalam panel untuk melindungi kepentingan substansialnya, tanpa menjadi pihak utama dalam sengketa. Hal ini diatur dalam Pasal 10 DSU WTO.
Materi:
Analisis dan penyusunan bahan terkait pelaksanaan penanganan sengketa perdagangan internasional
Soal 17
Ahli Pertama
Dalam memahami isu perdagangan di kawasan, analis harus mengetahui bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2025 menargetkan integrasi ekonomi yang lebih dalam. Salah satu pilar MEA adalah...
A. Harmonisasi sistem hukum secara penuh
B. Penghapusan semua hambatan investasi
C. Pasar tunggal dan basis produksi
D. Pembentukan parlemen ASEAN
E. Penggunaan mata uang tunggal
Jawaban: C
MEA memiliki empat pilar: (1) pasar tunggal dan basis produksi, (2) kawasan ekonomi yang berdaya saing, (3) pertumbuhan ekonomi yang merata, (4) integrasi dengan ekonomi global. Pasar tunggal dan basis produksi merupakan pilar utama. Hal ini berdasarkan ASEAN Economic Community Blueprint 2025.
Materi:
Penyiapan bahan terkait isu yang relevan dengan penguasaan substansi bidang perdagangan di kawasan atau negara mitra dagang
Soal 18
Ahli Pertama
Dalam analisis pelaksanaan perjanjian internasional, prinsip "national treatment" dalam GATT 1994 mengharuskan negara anggota...
A. Memperlakukan semua negara secara sama dalam pemberian kuota
B. Menerapkan bea masuk yang sama untuk semua produk
C. Memberikan perlakuan yang sama antara barang impor dan barang dalam negeri setelah masuk pasar
D. Memberikan tarif yang sama untuk semua anggota WTO
E. Menghapus semua hambatan non-tarif
Jawaban: C
National treatment (Pasal III GATT 1994) mewajibkan bahwa barang impor tidak dikenai perlakuan yang kurang menguntungkan dibandingkan barang sejenis asal dalam negeri setelah barang tersebut masuk ke pasar domestik. Ini bertujuan mencegah diskriminasi internal.
Materi:
Analisis terhadap permasalahan, dokumen-dokumen perjanjian, dan bukti dukung pelaksanaan perjanjian internasional
Soal 19
Ahli Pertama
Dalam advokasi kebijakan, strategi yang digunakan untuk membangun dukungan internasional terhadap posisi Indonesia adalah...
A. Menarik diri dari perjanjian internasional
B. Membangun koalisi dengan negara-negara yang memiliki kepentingan serupa
C. Mengeluarkan larangan impor unilateral
D. Meningkatkan tarif impor sebagai tindakan balasan
E. Menghentikan ekspor komoditas utama
Jawaban: B
Kerja sama dengan negara-negara yang memiliki kepentingan serupa (like-minded countries) dalam forum WTO atau forum bilateral merupakan strategi efektif untuk memperkuat posisi advokasi. Hal ini sering digunakan dalam penanganan hambatan perdagangan.
Materi:
Advokasi kebijakan dan monitoring dan evaluasi hasil advokasi
Soal 20
Ahli Pertama
Pemberitahuan publik terkait pelaksanaan penyelidikan tindakan anti dumping harus memuat informasi tentang...
A. Produk yang diselidiki, negara asal, jadwal, dan hak pihak berkepentingan
B. Nama-nama eksportir yang terbukti melakukan dumping
C. Besaran margin dumping sementara
D. Rekomendasi pengenaan bea masuk final
E. Data produksi industri dalam negeri secara rahasia
Jawaban: A
Pemberitahuan publik harus memuat produk yang diselidiki, negara asal, jadwal penyelidikan, dan prosedur bagi pihak berkepentingan untuk memberikan informasi. Hal ini diatur dalam Pasal 21 Permendag No. 69/2022.
Materi:
Identifikasi data dan informasi penyelidikan dan rekomendasi tindakan bea masuk anti dumping (BMAD), bea masuk imbalan (BMI) dan bea masuk tindakan pengamanan perdagangan (BMTP), melakukan validasi administratif, dan membuat pemberitahuan publik terkait pelaksanaan penyelidikan tindakan anti dumping, anti subsidi dan pengamanan perdagangan
Soal 21
Ahli Pertama
Premium
Dalam penyelidikan bea masuk tindakan pengamanan perdagangan (BMTP), konsep "unforeseen developments" (perkembangan yang tidak terduga) merujuk pada...
A. Peningkatan biaya produksi domestik
B. Perubahan kebijakan tarif negara pengimpor
C. Perubahan preferensi konsumen
D. Fluktuasi nilai tukar yang signifikan
E. Kondisi yang tidak terduga akibat komitmen tarif yang menyebabkan lonjakan impor
Soal 22
Ahli Pertama
Premium
Validasi administratif dalam penyelidikan anti subsidi harus memastikan bahwa petisi mencakup bukti adanya subsidi yang bersifat spesifik. Yang dimaksud dengan subsidi spesifik adalah...
A. Subsidi yang terbatas pada perusahaan atau industri tertentu
B. Subsidi yang diberikan berdasarkan kriteria obyektif dan otomatis
C. Subsidi yang nilainya di bawah de minimis
D. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat saja
E. Subsidi yang diberikan kepada seluruh sektor ekonomi
Soal 23
Ahli Pertama
Premium
Dalam membuat pemberitahuan publik untuk inisiasi penyelidikan tindakan anti dumping, informasi yang bersifat rahasia (confidential) harus...
A. Tetap dicantumkan secara lengkap untuk transparansi
B. Dirahasiakan sepenuhnya tanpa kewajiban ringkasan
C. Dapat dibuka hanya untuk media massa
D. Dilindungi kerahasiaannya dan disediakan ringkasan non-confidential
E. Dibagikan hanya kepada eksportir yang diselidiki
Soal 24
Ahli Pertama
Premium
Dalam menangani tuduhan dumping dari negara mitra dagang, analis harus menghitung "normal value" (nilai normal) yang digunakan sebagai pembanding. Nilai normal dihitung berdasarkan...
A. Biaya produksi di negara pengimpor
B. Harga domestik di negara eksportir dalam perdagangan normal
C. Harga rata-rata global
D. Harga yang ditetapkan oleh eksportir secara sepihak
E. Harga ekspor ke negara pengimpor
Soal 25
Ahli Pertama
Premium
Dalam menyusun laporan berkala perkembangan hambatan perdagangan, analis harus mengklasifikasikan hambatan berdasarkan jenisnya. Yang termasuk hambatan teknis (TBT) adalah...
A. Pembatasan mata uang
B. Kuota impor
C. Larangan impor total
D. Bea masuk anti dumping
E. Persyaratan label yang diskriminatif
Soal 26
Ahli Pertama
Premium
Dalam penanganan sengketa perdagangan internasional, Indonesia dapat menjadi pihak ketiga dalam suatu sengketa. Manfaat menjadi pihak ketiga adalah...
A. Menentukan putusan final
B. Mendapatkan hak untuk mengajukan banding
C. Melindungi kepentingan substansial dan mempelajari interpretasi aturan WTO
D. Mendapatkan kompensasi finansial
E. Menjadi anggota panel
Soal 27
Ahli Pertama
Premium
Dalam penyusunan bahan sengketa di WTO, dokumen "written submission" (nota tertulis) harus memuat argumentasi hukum berdasarkan...
A. Peraturan perundang-undangan nasional semata
B. Pernyataan politik pemerintah
C. Keputusan pengadilan nasional
D. Pasal-pasal perjanjian WTO dan bukti faktual
E. Hanya opini ahli tanpa bukti
Soal 28
Ahli Pertama
Premium
Dalam penyiapan bahan terkait isu perdagangan di kawasan Amerika Latin, analis harus memahami bahwa MERCOSUR (Mercado Común del Sur) adalah...
A. Organisasi kerjasama ekonomi Asia-Pasifik
B. Perjanjian perdagangan antara AS dan Meksiko
C. Forum kerjasama negara-negara Pasifik
D. Blok perdagangan regional di Amerika Latin yang terdiri dari Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay
E. Perjanjian perdagangan bebas Uni Eropa dengan Amerika Latin
Soal 29
Ahli Pertama
Premium
Dalam analisis dokumen perjanjian internasional, klausul "review clause" atau "sunset clause" mengatur tentang...
A. Penyelesaian sengketa secara konsultasi
B. Pembentukan panel arbitrase
C. Pemberlakuan sanksi jika terjadi pelanggaran
D. Penyesuaian tarif secara berkala
E. Berakhirnya tindakan secara otomatis setelah jangka waktu tertentu kecuali ada review
Soal 30
Ahli Pertama
Premium
Dalam monitoring dan evaluasi advokasi kebijakan, analis perlu melakukan analisis dampak ekonomi. Salah satu indikator dampak ekonomi langsung dari keberhasilan advokasi adalah...
A. Jumlah berita positif di media
B. Peningkatan volume atau nilai ekspor produk terkait
C. Jumlah pertemuan yang dilakukan
D. Penurunan harga domestik
E. Tingkat kepuasan eksportir
Soal 31
Ahli Pertama
Premium
Dalam penyelidikan BMAD, jika margin dumping yang ditemukan di bawah 2% dari harga ekspor, maka tindakan apa yang seharusnya diambil...
A. Dilakukan verifikasi ulang
B. Dilakukan sunset review
C. Tetap dikenakan bea masuk anti dumping
D. Dikenakan bea masuk sementara
E. Penyelidikan dihentikan karena de minimis
Soal 32
Ahli Pertama
Premium
Dalam melakukan validasi administratif terhadap petisi tindakan pengamanan perdagangan, komite yang berwenang (KPPI) harus memastikan bahwa petisi diajukan oleh...
A. Perwakilan dagang di luar negeri
B. Pemerintah pusat melalui kementerian teknis
C. Asosiasi eksportir
D. Industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis
E. Konsumen akhir
Soal 33
Ahli Pertama
Premium
Dalam menangani tuduhan subsidi dari negara mitra, analis harus memahami jenis subsidi yang dilarang (prohibited subsidies) berdasarkan SCM Agreement. Contoh subsidi yang dilarang adalah...
A. Subsidi yang terkait dengan kinerja ekspor
B. Subsidi untuk penelitian dan pengembangan
C. Subsidi untuk daerah tertinggal
D. Subsidi untuk industri kecil
E. Subsidi untuk perlindungan lingkungan
Soal 34
Ahli Pertama
Premium
Dalam laporan berkala hambatan perdagangan, analis harus menyajikan notifikasi hambatan yang disampaikan ke WTO. Jenis notifikasi yang wajib disampaikan berdasarkan Perjanjian TBT adalah...
A. Notifikasi rancangan regulasi teknis
B. Notifikasi subsidi yang diberikan
C. Notifikasi perubahan tarif
D. Notifikasi penerapan bea masuk anti dumping
E. Notifikasi larangan impor sementara
Soal 35
Ahli Pertama
Premium
Dalam sengketa perdagangan internasional, apabila suatu negara tidak melaksanakan rekomendasi DSB dalam jangka waktu yang ditentukan, maka pihak yang menang dapat meminta...
A. Pembatalan perjanjian dagang bilateral
B. Pembentukan panel baru
C. Otorisasi untuk melakukan tindakan pembalasan (retaliation)
D. Sanksi finansial langsung
E. Intervensi IMF
Soal 36
Ahli Pertama
Premium
Dalam penyiapan bahan terkait isu perdagangan di Uni Eropa, analis harus memahami bahwa sistem "Generalised Scheme of Preferences (GSP)" Uni Eropa memberikan...
A. Kewajiban kuota impor
B. Larangan ekspor komoditas tertentu
C. Preferensi tarif bagi negara berkembang
D. Pembatasan investasi asing
E. Penghapusan semua hambatan non-tarif
Soal 37
Ahli Pertama
Premium
Dalam analisis perjanjian internasional, prinsip "pacta sunt servanda" berarti...
A. Perjanjian hanya mengikat negara adidaya
B. Perjanjian dapat diubah secara sepihak
C. Perjanjian tidak berlaku jika bertentangan dengan hukum nasional
D. Perjanjian harus dipatuhi dengan itikad baik
E. Perjanjian harus ditafsirkan secara harfiah
Soal 38
Ahli Pertama
Premium
Dalam monitoring dan evaluasi hasil advokasi, analis perlu melakukan evaluasi proses (process evaluation) yang berfokus pada...
A. Perubahan kebijakan negara mitra
B. Dampak peningkatan ekspor
C. Biaya yang dikeluarkan dalam advokasi
D. Efektivitas strategi dan pelaksanaan advokasi
E. Tingkat kepuasan pemangku kepentingan
Soal 39
Ahli Pertama
Premium
Dalam penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan (BMTP), istilah "serious injury" (kerugian serius) didefinisikan sebagai...
A. Kerugian akibat bencana alam
B. Kerugian hanya pada satu perusahaan
C. Kerugian yang tidak signifikan
D. Kerugian yang signifikan secara keseluruhan terhadap industri dalam negeri
E. Kerugian yang bersifat sementara
Soal 40
Ahli Pertama
Premium
Dalam menangani tuduhan safeguard dari negara mitra, Indonesia dapat mengajukan kompensasi berupa konsesi perdagangan lainnya berdasarkan...
A. Pasal 8 Agreement on Safeguards WTO
B. DSU WTO Pasal 22
C. GATT Pasal XIX
D. Perjanjian SCM WTO
E. Perjanjian Anti Dumping WTO
Soal 41
Ahli Pertama
Premium
Dalam penanganan sengketa perdagangan internasional, Indonesia pernah menjadi pihak dalam sengketa "Indonesia – Certain Measures Affecting the Automobile Industry" (DS54, DS55, DS59, DS64). Sengketa ini berkaitan dengan...
A. Larangan ekspor nikel
B. Pembatasan impor beras
C. Persyaratan halal
D. Program mobil nasional dan subsidi
E. Penerapan bea masuk anti dumping
Soal 42
Ahli Pertama
Premium
Dalam penyiapan bahan terkait isu perdagangan di kawasan Asia Pasifik, analis harus memahami bahwa Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) adalah...
A. Kerjasama ekonomi antara ASEAN dan China
B. Perjanjian perdagangan bebas antara 11 negara di Pasifik
C. Perjanjian bilateral antara Indonesia dan Australia
D. Organisasi kerjasama ekonomi Asia-Pasifik
E. Perjanjian perdagangan jasa ASEAN
Soal 43
Ahli Pertama
Premium
Dalam analisis pelaksanaan perjanjian internasional, Indonesia meratifikasi perjanjian ASEAN-Hong Kong, China Free Trade Area (AHKFTA). Manfaat utama dari AHKFTA bagi Indonesia adalah...
A. Penghapusan bea masuk untuk semua produk secara instan
B. Pembentukan mata uang tunggal
C. Penyelesaian sengketa yang mengikat secara otomatis
D. Peningkatan akses pasar barang dan jasa ke Hong Kong
E. Liberalisasi penuh tenaga kerja
Soal 44
Ahli Pertama
Premium
Dalam advokasi kebijakan, pendekatan "multi-stakeholder engagement" melibatkan berbagai pihak. Siapa saja yang biasanya dilibatkan dalam advokasi penanganan hambatan perdagangan...
A. Hanya perwakilan diplomatik
B. Organisasi non-pemerintah internasional
C. Hanya eksportir besar
D. Hanya Kementerian Perdagangan
E. Kementerian/Lembaga, asosiasi industri, dan eksportir
Soal 45
Ahli Pertama
Premium
Dalam penyelidikan BMAD, periode penyelidikan (investigation period) umumnya ditetapkan berapa lama sebelum inisiasi untuk menganalisis tren dumping...
A. 12 bulan
B. 36 bulan
C. 1 bulan
D. 3 bulan
E. 60 bulan
Soal 46
Ahli Pertama
Premium
Dalam menangani dokumen inisiasi dari otoritas negara mitra, analis harus mengidentifikasi apakah tuduhan dumping memenuhi kriteria "causal link" (hubungan sebab akibat). Apa yang dimaksud dengan causal link...
A. Hubungan antara kebijakan pemerintah dengan peningkatan ekspor
B. Hubungan antara subsidi dengan harga ekspor
C. Hubungan antara nilai tukar dengan volume impor
D. Hubungan antara biaya produksi dengan harga jual
E. Hubungan sebab akibat antara impor yang didumping dengan kerugian industri dalam negeri
Soal 47
Ahli Pertama
Premium
Dalam penanganan sengketa perdagangan internasional, Indonesia pernah menjadi penggugat (complainant) dalam sengketa "United States – Anti-Dumping and Countervailing Measures on Certain Products from Indonesia" (DS491). Sengketa ini terkait dengan...
A. Subsidi ekspor yang diberikan AS
B. Pembatasan impor produk pertanian
C. Persyaratan label asal produk
D. Bea masuk anti dumping dan imbalan atas produk kertas
E. Larangan impor produk perikanan
Soal 48
Ahli Pertama
Premium
Dalam penyiapan bahan terkait isu perdagangan di negara mitra, analis harus memahami sistem preferensi yang diberikan oleh Amerika Serikat. Generalized System of Preferences (GSP) AS memberikan...
A. Kuota ekspor yang lebih besar
B. Pembebasan bea masuk untuk produk tertentu dari negara berkembang
C. Subsidi langsung dari pemerintah AS
D. Bantuan teknis dalam standardisasi
E. Penyederhanaan prosedur bea cukai
Soal 49
Ahli Pertama
Premium
Dalam analisis pelaksanaan perjanjian internasional, Indonesia memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Australia yaitu IA-CEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement). Salah satu keuntungan utama IA-CEPA bagi Indonesia adalah...
A. Penghapusan tarif untuk sebagian besar produk dan peningkatan akses tenaga kerja profesional
B. Liberalisasi penuh investasi tanpa syarat
C. Penghapusan visa bagi warga Indonesia ke Australia
D. Pengakuan sertifikasi halal secara otomatis
E. Pembentukan mata uang bersama
Soal 50
Ahli Pertama
Premium
Dalam monitoring dan evaluasi hasil advokasi, analis perlu menyusun rekomendasi perbaikan strategi berdasarkan analisis SWOT. Komponen "Opportunities" dalam SWOT untuk advokasi kebijakan perdagangan mencakup...
A. Tingginya biaya litigasi
B. Adanya dukungan dari negara mitra yang memiliki kepentingan serupa
C. Keterbatasan anggaran advokasi
D. Minimnya data ekspor terperinci
E. Lemahnya koordinasi antar kementerian
Dasar Hukum dan Regulasi Jabatan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan
Informasi mengenai jabatan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.
- PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan
- Surat Menteri PANRB Nomor B/5457/M.SM.01.00/2024
Tips Lulus SKB CPNS Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan
SKB CPNS Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.