Kisi-Kisi Resmi PermenPAN-RB 2026

SKB CPNS Pembina Industri

Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Pembina Industri. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.

Instansi Pembina
K/L Terkait
Silabus Materi
1 Jenjang / Sub-bidang
Durasi Ujian
90 Menit CAT BKN
Bank Soal
160+ Soal Latihan

Materi Pokok SKB CPNS Pembina Industri

Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Pembina Industri berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.

Pembina Industri Ahli Pertama

Ahli Pertama

Kemampuan Umum

2 Indikator
Wawasan tentang industri dan peranannya dalam perekonomian
Undang-Undang Perindustrian, RIPIN, KIN dan peraturan lain yang terkait dengan Pembangunan Industri Nasional

Kemampuan Khusus

6 Indikator
Perencanaan pembangunan nasional, pembangunan sumber daya industri, dan Bangun Industri Nasional
Standar Produk dan Standar Kompetensi (SNI dan SKKNI)
Konsepsi, Sejarah, dan Penerapan Industri 4.0, Making Indonesia 4.0, dan INDI 4.0
Konsepsi Teknologi Industri, Manfaat Penggunaan, Technology Readiness Level (TRL), dan Turn Key Project
Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Industri dan Usaha Kawasan Industri
Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Pembangunan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Tertentu, serta Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Simulasi Tryout SKB CAT Pembina Industri

Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Pembina Industri, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.

Katalog Semua Tryout
Sedang Disusun Tim Ahli

Tryout CAT SKB Pembina Industri Sedang Disiapkan

Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Pembina Industri berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.

Sistem CAT BKN
Durasi 90 menit & skema CAT resmi
Kisi-Kisi Terbaru
Sesuai materi pokok & tupoksi jabatan
Pembahasan Lengkap
Analisis jawaban & referensi regulasi
Ranking Nasional
Bandingkan skor se-Indonesia
Bank Soal Drill SKB 2026

Akses 160 Soal SKB Pembina Industri Lengkap

Drill ratusan soal kompetensi bidang teknis lengkap dengan analisis pembahasan komprehensif untuk memaksimalkan peluang lulus ranking 1 di formasi Anda.

✓ Sesuai Kisi-kisi CAT BKN ✓ Pembahasan Analisis Mendalam ✓ Update Soal Rutin ✓ Akses Aktif 1 Tahun
Harga Spesial
Rp25.000
Sekali bayar • Akses 365 hari
Lihat Bank Soal

Contoh Soal SKB Pembina Industri & Pembahasan

Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.

50 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/50
0%
Soal 1
Salah satu indikator utama keberhasilan sektor industri dalam perekonomian suatu negara adalah kemampuannya dalam menciptakan nilai tambah. Apa yang dimaksud dengan penciptaan nilai tambah dalam konteks perindustrian?
Kunci Jawaban: E
Nilai tambah (value added) dalam perindustrian adalah selisih antara nilai output (produk jadi/setengah jadi) dengan nilai input (bahan baku, biaya antara) yang terjadi akibat proses produksi yang meningkatkan nilai jual ekonomi.
Materi Terkait: Wawasan tentang industri dan peranannya dalam perekonomian
Soal 2
Efek pengganda (multiplier effect) dari sektor industri manufaktur terhadap perekonomian nasional sangat signifikan. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan backward linkage dari industri manufaktur?
Kunci Jawaban: D
Keterkaitan ke belakang (backward linkage) adalah dampak positif industri dalam merangsang pertumbuhan sektor-sektor yang menyediakan input/bahan baku baginya, seperti sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan.
Materi Terkait: Wawasan tentang industri dan peranannya dalam perekonomian
Soal 3
Dalam teori pembangunan industri, strategi yang berfokus pada pengembangan industri di dalam negeri untuk menggantikan barang-barang yang selama ini diimpor disebut sebagai...
Kunci Jawaban: A
Strategi Substitusi Impor (Import Substitution) adalah kebijakan ekonomi dan perdagangan yang mendukung penggantian barang impor dengan barang produksi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada negara lain.
Materi Terkait: Wawasan tentang industri dan peranannya dalam perekonomian
Soal 4
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang dimaksud dengan 'Industri' adalah...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU No. 3 Tahun 2014, Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
Materi Terkait: Undang-Undang Perindustrian, RIPIN, KIN dan peraturan lain yang terkait dengan Pembangunan Industri Nasional
Soal 5
Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun. Kebijakan RIPIN saat ini diatur dalam...
Kunci Jawaban: C
RIPIN 2015-2035 diatur dan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035.
Materi Terkait: Undang-Undang Perindustrian, RIPIN, KIN dan peraturan lain yang terkait dengan Pembangunan Industri Nasional
Soal 6
Salah satu pilar utama dalam Pembangunan Industri Nasional berdasarkan RIPIN 2015-2035 adalah...
Kunci Jawaban: D
Struktur Pembangunan Industri Nasional dalam RIPIN dibangun melalui tiga pilar industri utama, yaitu industri andalan (penggerak utama), industri pendukung, dan industri hulu (penyedia bahan baku/penolong).
Materi Terkait: Undang-Undang Perindustrian, RIPIN, KIN dan peraturan lain yang terkait dengan Pembangunan Industri Nasional
Soal 7
Menurut UU No. 3 Tahun 2014, untuk membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan strategi Pembangunan Industri Nasional, dibentuklah...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 16 UU No. 3 Tahun 2014, dibentuk Komite Industri Nasional (KIN) yang bertugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan strategi nasional serta mengkoordinasikan Pembangunan Industri Nasional.
Materi Terkait: Undang-Undang Perindustrian, RIPIN, KIN dan peraturan lain yang terkait dengan Pembangunan Industri Nasional
Soal 8
Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) wajib dimanfaatkan oleh perusahaan industri. Apa tujuan utama dari SIINas?
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2014 Pasal 69, SIINas dibangun untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data industri yang akurat guna mendukung perumusan kebijakan, pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri.
Materi Terkait: Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Industri dan Usaha Kawasan Industri
Soal 9
Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri harus mengacu pada kompetensi. Instrumen yang menjadi acuan standar kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja adalah...
Kunci Jawaban: A
SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan.
Materi Terkait: Standar Produk dan Standar Kompetensi (SNI dan SKKNI)
Soal 10
Dalam perencanaan pembangunan sumber daya industri, pemerintah mendorong sistem pendidikan vokasi industri. Konsep yang mensyaratkan pembelajaran di sekolah/kampus diimbangi dengan praktik langsung di industri disebut...
Kunci Jawaban: A
Dual system (sistem ganda) dalam pendidikan vokasi industri mengintegrasikan pembelajaran teori di institusi pendidikan dan praktik kerja langsung di perusahaan industri secara sistematis.
Materi Terkait: Perencanaan pembangunan nasional, pembangunan sumber daya industri, dan Bangun Industri Nasional
Soal 11
Lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia, termasuk menetapkan SNI, adalah...
Kunci Jawaban: E
BSN (Badan Standardisasi Nasional) adalah lembaga pemerintah yang berwenang menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Materi Terkait: Standar Produk dan Standar Kompetensi (SNI dan SKKNI)
Soal 12
Kementerian Perindustrian dapat memberlakukan SNI secara wajib terhadap suatu produk industri. Alasan utama penerapan SNI secara wajib adalah untuk...
Kunci Jawaban: E
Pemberlakuan SNI secara wajib oleh Menteri dilakukan dengan pertimbangan untuk melindungi aspek K3L (Keselamatan, Keamanan, Kesehatan masyarakat, dan Pelestarian fungsi Lingkungan hidup) serta persaingan usaha yang sehat.
Materi Terkait: Standar Produk dan Standar Kompetensi (SNI dan SKKNI)
Soal 13
Pengujian dan sertifikasi produk industri untuk mendapatkan tanda SNI dilakukan oleh...
Kunci Jawaban: E
Sertifikasi produk SNI dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan ditunjuk oleh regulator.
Materi Terkait: Standar Produk dan Standar Kompetensi (SNI dan SKKNI)
Soal 14
Inisiatif strategis pemerintah untuk mempercepat transformasi industri nasional menuju era revolusi industri ke-4 tertuang dalam peta jalan yang disebut...
Kunci Jawaban: C
Making Indonesia 4.0 adalah peta jalan (roadmap) terintegrasi yang diluncurkan pemerintah untuk mengimplementasikan strategi transformasi industri ke era Industri 4.0 di Indonesia.
Materi Terkait: Konsepsi, Sejarah, dan Penerapan Industri 4.0, Making Indonesia 4.0, dan INDI 4.0
Soal 15
Dalam tahap awal implementasi Making Indonesia 4.0, pemerintah menetapkan beberapa sektor industri prioritas. Manakah yang BUKAN termasuk dari 5 sektor prioritas awal tersebut?
Kunci Jawaban: D
Lima sektor prioritas awal dalam Making Indonesia 4.0 adalah industri Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian, Otomotif, Kimia, dan Elektronik. Belakangan ditambah Farmasi dan Alat Kesehatan. Pertambangan bukan industri manufaktur prioritas MI 4.0.
Materi Terkait: Konsepsi, Sejarah, dan Penerapan Industri 4.0, Making Indonesia 4.0, dan INDI 4.0
Soal 16
INDI 4.0 merupakan indeks acuan yang digunakan oleh pemerintah untuk...
Kunci Jawaban: E
INDI 4.0 (Indonesia Industry 4.0 Readiness Index) adalah indeks acuan yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan industri manufaktur di Indonesia dalam menerapkan teknologi era Industri 4.0.
Materi Terkait: Konsepsi, Sejarah, dan Penerapan Industri 4.0, Making Indonesia 4.0, dan INDI 4.0
Soal 17
Dalam pengukuran Technology Readiness Level (TRL) atau Tingkat Kesiapterapan Teknologi, suatu teknologi dianggap sudah mencapai TRL 9 jika...
Kunci Jawaban: B
TRL 9 adalah tingkat kesiapterapan tertinggi di mana sistem teknologi telah teruji secara aktual dalam operasi sesungguhnya dan siap dikomersialkan/digunakan secara massal.
Materi Terkait: Konsepsi Teknologi Industri, Manfaat Penggunaan, Technology Readiness Level (TRL), dan Turn Key Project
Soal 18
Konsep 'Turn Key Project' sering digunakan dalam pengadaan fasilitas industri skala besar. Karakteristik utama dari Turn Key Project adalah...
Kunci Jawaban: B
Turn Key Project (Terima Jadi) adalah model kontrak di mana kontraktor utama bertanggung jawab atas seluruh desain, konstruksi, instalasi mesin, hingga pabrik siap dioperasikan ('tinggal putar kunci') oleh pemilik.
Materi Terkait: Konsepsi Teknologi Industri, Manfaat Penggunaan, Technology Readiness Level (TRL), dan Turn Key Project
Soal 19
Menurut UU No. 3 Tahun 2014, setiap kegiatan usaha industri wajib memiliki izin. Izin tersebut dikenal dengan istilah...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 60 UU No. 3 Tahun 2014, setiap orang yang melakukan kegiatan usaha industri wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI).
Materi Terkait: Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Industri dan Usaha Kawasan Industri
Soal 20
Kawasan bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disebut...
Kunci Jawaban: E
Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang di dalamnya dapat dibangun Kawasan Industri.
Materi Terkait: Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Pembangunan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Tertentu, serta Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM)
Soal 21
PRO
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, perusahaan industri baru umumnya diwajibkan untuk berlokasi di...
Kunci Jawaban: A
PP No. 28 Tahun 2021 mewajibkan perusahaan industri baru untuk berlokasi di dalam Kawasan Industri (KI) guna efisiensi tata ruang, pengendalian dampak lingkungan, dan efisiensi logistik, dengan beberapa pengecualian khusus.
Materi Terkait: Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Pembangunan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Tertentu, serta Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 22
PRO
Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) dikembangkan oleh pemerintah untuk...
Kunci Jawaban: D
Pengembangan Sentra IKM bertujuan memfasilitasi IKM secara terpusat dan terintegrasi agar tercipta efisiensi bahan baku, energi, dan logistik, serta sinergi antar pengusaha guna meningkatkan daya saing.
Materi Terkait: Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Pembangunan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Tertentu, serta Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 23
PRO
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah indikator krusial dalam kebijakan perindustrian. Apa tujuan utama dari kewajiban pencapaian TKDN minimum pada pengadaan barang/jasa pemerintah?
Kunci Jawaban: B
Kebijakan TKDN bertujuan untuk mendorong pemberdayaan industri dalam negeri, meminimalisir ketergantungan impor, dan memperkuat struktur industri nasional melalui penyerapan produk lokal oleh anggaran pemerintah.
Materi Terkait: Undang-Undang Perindustrian, RIPIN, KIN dan peraturan lain yang terkait dengan Pembangunan Industri Nasional

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 24
PRO
Dalam perumusan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri, pemangku kepentingan yang paling dominan dalam memberikan masukan aspek keahlian teknis adalah...
Kunci Jawaban: B
Penyusunan SKKNI harus berbasis kebutuhan industri, sehingga komite perumus didominasi oleh perwakilan Asosiasi Industri, praktisi ahli dari perusahaan, dan asosiasi/serikat pekerja terkait.
Materi Terkait: Standar Produk dan Standar Kompetensi (SNI dan SKKNI)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 25
PRO
Salah satu pilar dalam INDI 4.0 untuk mengukur kesiapan perusahaan industri adalah pilar 'Teknologi'. Aspek apa saja yang dinilai dalam pilar Teknologi tersebut?
Kunci Jawaban: D
Pilar Teknologi dalam indeks INDI 4.0 mengukur kesiapan adopsi teknologi cerdas seperti konektivitas internet (IoT), integrasi sistem manufaktur (ERP, MES), keamanan siber, dan kapabilitas analitik canggih/AI.
Materi Terkait: Konsepsi, Sejarah, dan Penerapan Industri 4.0, Making Indonesia 4.0, dan INDI 4.0

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 26
PRO
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 mengatur tentang pengamanan industri. Apa yang dimaksud dengan industri strategis dalam konteks tersebut?
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan UU Perindustrian, industri strategis adalah industri yang penting bagi negara, berkaitan dengan pertahanan keamanan, dan/atau yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang penguasaannya diatur oleh negara.
Materi Terkait: Undang-Undang Perindustrian, RIPIN, KIN dan peraturan lain yang terkait dengan Pembangunan Industri Nasional

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 27
PRO
Apa instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat akibat impor produk industri dengan harga dumping?
Kunci Jawaban: D
Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) merupakan instrumen trade remedies yang digunakan pemerintah (Kementerian Keuangan atas rekomendasi KADI) untuk melindungi industri dalam negeri dari praktik dumping (jual murah) oleh negara pengekspor.
Materi Terkait: Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Industri dan Usaha Kawasan Industri

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 28
PRO
Dalam konsep Turn Key Project, di mana letak risiko utama terkait kegagalan desain dan penyelesaian konstruksi pabrik?
Kunci Jawaban: D
Karakteristik utama kontrak Turn Key (EPC: Engineering, Procurement, and Construction) adalah pengalihan sebagian besar risiko desain, pengadaan, dan konstruksi dari pemilik proyek kepada kontraktor pelaksana.
Materi Terkait: Konsepsi Teknologi Industri, Manfaat Penggunaan, Technology Readiness Level (TRL), dan Turn Key Project

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 29
PRO
Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) disusun berbasis pada...
Kunci Jawaban: A
WPPI ditetapkan berdasarkan kriteria keunggulan potensi sumber daya alam (agro, mineral, migas), dukungan infrastruktur, dan arah pengembangan industri andalan di wilayah tersebut untuk menjadi motor penggerak ekonomi.
Materi Terkait: Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Pembangunan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Tertentu, serta Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 30
PRO
Penyampaian data produksi secara rutin ke dalam SIINas oleh perusahaan industri bersifat...
Kunci Jawaban: E
Pasal 69 dan Pasal 71 UU No. 3 Tahun 2014 menyatakan perusahaan industri wajib menyampaikan data industri secara berkala, akurat, dan lengkap melalui SIINas. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenakan sanksi administratif.
Materi Terkait: Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Industri dan Usaha Kawasan Industri

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 31
PRO
Berikut ini adalah prinsip yang harus dipenuhi dalam Penerapan Industri Hijau, KECUALI...
Kunci Jawaban: C
Industri hijau mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya serta ramah lingkungan. Menggunakan B3 secara maksimal tanpa pengolahan bertentangan dengan prinsip kelestarian lingkungan dan industri hijau.
Materi Terkait: Wawasan tentang industri dan peranannya dalam perekonomian

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 32
PRO
Menurut RIPIN 2015-2035, tahap pembangunan industri dari tahun 2020 hingga 2024 difokuskan pada...
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan PP 14/2015 (RIPIN), Tahap II (2020-2024) berfokus untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguasaan teknologi dan inovasi secara bertahap.
Materi Terkait: Undang-Undang Perindustrian, RIPIN, KIN dan peraturan lain yang terkait dengan Pembangunan Industri Nasional

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 33
PRO
Manfaat utama adopsi teknologi Cloud Computing dalam ekosistem Industri 4.0 bagi manufaktur adalah...
Kunci Jawaban: E
Cloud computing (komputasi awan) di manufaktur memungkinkan penyimpanan data yang fleksibel (scalable) dan kolaborasi akses secara real-time, mendukung sistem IT yang lebih efisien dibandingkan server on-premise.
Materi Terkait: Konsepsi, Sejarah, dan Penerapan Industri 4.0, Making Indonesia 4.0, dan INDI 4.0

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 34
PRO
TRL (Technology Readiness Level) di Indonesia diatur dengan panduan yang dikeluarkan oleh lembaga riset negara. Level TRL di mana teknologi masih berupa pembuktian konsep (proof of concept) secara analitis dan eksperimental adalah pada...
Kunci Jawaban: E
TRL 3 adalah tahapan pembuktian konsep (proof of concept) di mana fungsi dasar teknologi telah diverifikasi secara eksperimental. TRL 1 masih tahap riset dasar (prinsip dasar diobservasi).
Materi Terkait: Konsepsi Teknologi Industri, Manfaat Penggunaan, Technology Readiness Level (TRL), dan Turn Key Project

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 35
PRO
Kawasan Tertentu adalah kawasan industri dengan kekhususan tertentu. Salah satu contoh dari Kawasan Tertentu menurut kebijakan penataan wilayah perindustrian adalah...
Kunci Jawaban: E
Kawasan Tertentu dalam industri mencakup KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), KPBPB, dan kawasan berikat yang memiliki perlakuan fiskal dan kemudahan regulasi khusus untuk mendorong investasi industri.
Materi Terkait: Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Pembangunan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Tertentu, serta Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 36
PRO
Penilaian kesesuaian produk terhadap SNI melibatkan kegiatan yang disebut audit sertifikasi. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa...
Kunci Jawaban: C
Audit sertifikasi SNI dilakukan LSPro untuk mengevaluasi apakah proses produksi, sistem manajemen mutu perusahaan, dan sampel produk secara konsisten memenuhi persyaratan teknis SNI.
Materi Terkait: Standar Produk dan Standar Kompetensi (SNI dan SKKNI)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 37
PRO
Di era Industri 4.0, istilah Cyber-Physical System (CPS) merujuk pada...
Kunci Jawaban: B
Cyber-Physical System (CPS) adalah inti dari Industri 4.0, di mana entitas fisik (mesin, robot, sensor) terhubung dan dikendalikan oleh algoritma komputasi (siber) melalui jaringan internet/intranet.
Materi Terkait: Konsepsi, Sejarah, dan Penerapan Industri 4.0, Making Indonesia 4.0, dan INDI 4.0

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 38
PRO
Sesuai PP No. 28 Tahun 2021, sanksi administratif berupa pencabutan Izin Usaha Industri (IUI) dapat dijatuhkan apabila perusahaan industri...
Kunci Jawaban: A
Pencabutan IUI dapat terjadi akibat pelanggaran berat berulang, tidak berlokasi di KI tanpa pengecualian yang sah, tidak memiliki sertifikat standar lingkungan, atau mengabaikan teguran terkait kewajiban SIINas.
Materi Terkait: Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Industri dan Usaha Kawasan Industri

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 39
PRO
Dalam pengembangan Sentra IKM, pemerintah daerah diwajibkan untuk memfasilitasi...
Kunci Jawaban: C
Pembinaan dan pengembangan Sentra IKM dilakukan antara lain melalui pembangunan/revitalisasi fasilitas infrastruktur sentra, penyediaan Unit Pelayanan Teknis (UPT) mesin/peralatan, dan pendampingan manajemen.
Materi Terkait: Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Pembangunan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Tertentu, serta Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 40
PRO
Dalam perencanaan Pembangunan Nasional, sektor perindustrian diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Arah kebijakan perindustrian dalam RPJMN ditekankan pada...
Kunci Jawaban: B
Arah kebijakan makro RPJMN terkait industri berfokus pada transformasi struktural ekonomi, meningkatkan nilai tambah SDA lewat hilirisasi industri, serta peningkatan produktivitas yang berdaya saing global.
Materi Terkait: Perencanaan pembangunan nasional, pembangunan sumber daya industri, dan Bangun Industri Nasional

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 41
PRO
Kriteria suatu teknologi dinyatakan pada level TRL 7 (Demonstrasi Sistem Prototipe) adalah...
Kunci Jawaban: D
Pada TRL 7, prototipe sistem telah terintegrasi secara penuh dan didemonstrasikan di lingkungan operasional yang sesungguhnya. Ini langkah krusial sebelum finalisasi desain komersial.
Materi Terkait: Konsepsi Teknologi Industri, Manfaat Penggunaan, Technology Readiness Level (TRL), dan Turn Key Project

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 42
PRO
Berdasarkan evaluasi indeks INDI 4.0, skor diklasifikasikan ke dalam rentang tertentu. Skor antara 3,00 hingga 4,00 memiliki arti...
Kunci Jawaban: D
Level kesiapan INDI 4.0: 0-1 (Belum Siap), 1-2 (Kesiapan Awal), 2-3 (Kesiapan Sedang), dan 3-4 (Sudah Menerapkan/Advanced). Skor 3-4 artinya industri sudah sangat matang menerapkan I4.0.
Materi Terkait: Konsepsi, Sejarah, dan Penerapan Industri 4.0, Making Indonesia 4.0, dan INDI 4.0

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 43
PRO
Salah satu permasalahan utama dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) industri di Indonesia adalah 'mismatch' atau ketidaksesuaian. Apa solusi kebijakan utama yang diusung Kementerian Perindustrian untuk mengatasi hal tersebut?
Kunci Jawaban: B
Konsep 'link and match' adalah kebijakan untuk menyelaraskan kurikulum pendidikan vokasi (SMK/Politeknik) dengan standar SKKNI dan kebutuhan riil industri agar lulusannya langsung terserap (tidak mismatch).
Materi Terkait: Perencanaan pembangunan nasional, pembangunan sumber daya industri, dan Bangun Industri Nasional

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 44
PRO
Lembaga pengawasan kegiatan usaha industri bertugas melakukan inspeksi berkala. Dalam melakukan pengawasan, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pengawas Industri mengecek dokumen wajib lingkungan, seperti...
Kunci Jawaban: E
Setiap usaha industri wajib memiliki persetujuan lingkungan sesuai PP 22 Tahun 2021 dan PP 28/2021. Pengawasan difokuskan pada ketaatan industri terhadap dokumen Amdal, UKL-UPL, atau SPPL serta pengelolaan limbah/emisi.
Materi Terkait: Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Industri dan Usaha Kawasan Industri

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 45
PRO
Sebuah Kawasan Industri (KI) harus dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang berbadan hukum Indonesia. Fasilitas utama yang WAJIB disediakan oleh pengelola Kawasan Industri meliputi...
Kunci Jawaban: C
Syarat standar teknis Kawasan Industri mewajibkan penyediaan infrastruktur dasar industri seperti jalan yang memadai, listrik, air bersih, telekomunikasi, drainase, dan IPAL terpusat untuk menjaga kelestarian lingkungan.
Materi Terkait: Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Pembangunan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Tertentu, serta Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 46
PRO
Pembina Industri berfungsi melakukan pembinaan terhadap IKM agar mampu memenuhi standar nasional (SNI). Kendala utama IKM dalam mengurus SNI biasanya adalah biaya pengujian yang mahal. Kebijakan afirmatif apa yang dapat dilakukan pemerintah?
Kunci Jawaban: E
Pemerintah (Kemenperin dan BSN) memiliki program pendampingan dan fasilitasi pembiayaan sertifikasi SNI bagi IKM yang potensial, agar IKM mampu berdaya saing tanpa membebani biaya di awal.
Materi Terkait: Standar Produk dan Standar Kompetensi (SNI dan SKKNI)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 47
PRO
Sejarah revolusi industri berawal dari penemuan mesin uap hingga kini mencapai Industri 4.0. Revolusi Industri 3.0 ditandai dengan...
Kunci Jawaban: A
Revolusi Industri 1.0 (Mesin Uap), 2.0 (Listrik & Produksi Massal), 3.0 (Otomatisasi, PLC, Elektronik, Komputer/IT), 4.0 (Sistem Siber Fisik, IoT, AI).
Materi Terkait: Konsepsi, Sejarah, dan Penerapan Industri 4.0, Making Indonesia 4.0, dan INDI 4.0

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 48
PRO
Pengadaan pabrik gula baru di suatu provinsi dilaksanakan menggunakan mekanisme 'Turn Key Project'. Kelemahan utama yang harus diwaspadai pemilik proyek dalam skema ini adalah...
Kunci Jawaban: A
Dalam kontrak Turn Key, karena kontraktor menanggung seluruh risiko dan tanggung jawab (sampai operasional), pemilik proyek memiliki kontrol yang minim selama masa konstruksi dan biaya kesepakatan di awal biasanya lebih mahal (premium pricing).
Materi Terkait: Konsepsi Teknologi Industri, Manfaat Penggunaan, Technology Readiness Level (TRL), dan Turn Key Project

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 49
PRO
Badan standardisasi BSN mewakili Indonesia dalam organisasi standardisasi internasional. Keselarasan SNI dengan standar internasional (seperti ISO atau IEC) bertujuan untuk...
Kunci Jawaban: B
Harmonisasi SNI dengan standar internasional (ISO/IEC) penting untuk meningkatkan keberterimaan produk ekspor Indonesia di pasar global dengan meminimalisasi penolakan karena alasan Hambatan Teknis Perdagangan (TBT).
Materi Terkait: Standar Produk dan Standar Kompetensi (SNI dan SKKNI)

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 50
PRO
Penyediaan bahan baku industri merupakan fokus dalam Pembangunan Nasional. Konsep yang menjamin kelancaran pasokan bahan baku dari hulu ke hilir disebut...
Kunci Jawaban: B
Pengembangan industri yang terintegrasi menggunakan pendekatan pohon industri (industrial tree) dan manajemen rantai pasok (supply chain management) untuk memastikan alur logistik bahan baku hulu hingga produk jadi di hilir berjalan efisien.
Materi Terkait: Perencanaan pembangunan nasional, pembangunan sumber daya industri, dan Bangun Industri Nasional

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Dasar Hukum & Regulasi Jabatan

Informasi mengenai jabatan Pembina Industri pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.

PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Dasar Acuan Sah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pembina Industri
Dasar Acuan Sah
Surat Menteri PANRB Nomor B/5457/M.SM.01.00/2024
Dasar Acuan Sah

Tips & Strategi Lolos SKB Pembina Industri

Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Pembina Industri semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.

1

Kuasai Regulasi Pokok

Minimal 20-30% soal SKB menguji pemahaman peraturan perundangan dan tusi instansi pembina.

2

Simulasi Berbasis Studi Kasus

Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.

3

Manajemen Waktu CAT

Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.

4

Evaluasi Melalui Tryout Rutin

Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.

Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Pembina Industri, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.

Pertanyaan Seputar SKB Pembina Industri

Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.

Materi SKB CPNS Pembina Industri menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.

Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait

Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.