Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Pengawas Satuan Pelayanan/Wilayah Kerja/Instalasi Pelabuhan Pengumpul. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.
Materi Pokok SKB CPNS Pengawas Satuan Pelayanan/Wilayah Kerja/Instalasi Pelabuhan Pengumpul
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Satuan Pelayanan/Wilayah Kerja/Instalasi Pelabuhan Pengumpul berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Kompetensi Umum
6 Indikator
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan jo PP Nomor 64 Tahun 2015
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL)
Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) dan Hierarki Pelabuhan (Utama, Pengumpul, Pengumpan)
Etika ASN dan Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK
Kompetensi Khusus
12 Indikator
Manajemen Operasional Pelabuhan: Pengawasan kegiatan bongkar muat barang, embarkasi/debarkasi penumpang, dan pemanduan kapal
Kelaiklautan Kapal dan Keselamatan Pelayaran: Prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan pemeriksaan dokumen kapal
Pengawasan Instalasi dan Fasilitas Pelabuhan: Pemeliharaan dermaga, trestle, breakwater, gudang penumpukan, dan lapangan penumpukan (terminal)
Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Angkutan Laut: Pengawasan fasilitas terminal penumpang dan kemudahan aksesibilitas
Keamanan Pelabuhan (ISPS Code): Implementasi International Ship and Port Facility Security Code di wilayah kerja pelabuhan
Tata Kelola Wilayah Kerja (DLKr/DLKp): Pengawasan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan
Sistem Informasi Kepelabuhanan: Pengoperasian Inaportnet, Simlala, dan sistem pelaporan elektronik lainnya
Perlindungan Lingkungan Maritim: Prosedur penanggulangan pencemaran di pelabuhan dan pengelolaan limbah kapal (marpol)
Pemanduan dan Penundaan Kapal: Pengawasan terhadap keselamatan olah gerak kapal di alur pelayaran dan kolam pelabuhan
Kearsipan dan Administrasi Pelabuhan: Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan laporan berkala satuan pelayanan
Logistik dan Hinterland: Analisis keterhubungan pelabuhan dengan wilayah penyangga (hinterland) dan distribusi barang
Prosedur Keadaan Darurat di Pelabuhan: Manajemen evakuasi, penanggulangan kebakaran, dan Search and Rescue (SAR) terbatas
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Satuan Pelayanan/Wilayah Kerja/Instalasi Pelabuhan Pengumpul, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Pengawas Satuan Pelayanan/Wilayah Kerja/Instalasi Pelabuhan Pengumpul berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.
Drill ratusan soal kompetensi bidang teknis lengkap dengan analisis pembahasan komprehensif untuk memaksimalkan peluang lulus ranking 1 di formasi Anda.
✓ Sesuai Kisi-kisi CAT BKN✓ Pembahasan Analisis Mendalam✓ Update Soal Rutin✓ Akses Aktif 1 Tahun
Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.
50 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/50
0%
Soal 1
Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008, pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut regional, serta sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi disebut sebagai...
Kunci Jawaban: A
Menurut UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut regional dan angkutan penyeberangan antarprovinsi.
Materi Terkait: Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) dan Hierarki Pelabuhan
Soal 2
Dalam struktur organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, unit yang memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan laut adalah...
Kunci Jawaban: D
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Ditlala) di bawah DJPL bertanggung jawab atas kebijakan teknis di bidang lalu lintas maritim, termasuk trayek dan angkutan laut.
Materi Terkait: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL)
Soal 3
Nilai dasar ASN 'BerAKHLAK' yang menekankan pada kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi adalah...
Kunci Jawaban: B
Sesuai UU No. 20 Tahun 2023, Akuntabel berarti ASN bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dengan integritas tinggi.
Materi Terkait: Etika ASN dan Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK
Soal 4
Wilayah perairan di pelabuhan yang digunakan untuk operasional pemanduan, olah gerak, dan penempatan kapal disebut...
Kunci Jawaban: E
Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) mencakup wilayah daratan dan perairan yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan, termasuk operasional kapal.
Materi Terkait: Tata Kelola Wilayah Kerja (DLKr/DLKp)
Soal 5
Dokumen yang diterbitkan oleh Syahbandar untuk kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal adalah...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah dokumen negara yang membuktikan kapal telah memenuhi persyaratan kelaiklautan dan kewajiban lainnya.
Materi Terkait: Kelaiklautan Kapal dan Keselamatan Pelayaran
Soal 6
Fasilitas pelabuhan yang berfungsi untuk melindungi daerah perairan pelabuhan dari gelombang laut agar kapal dapat bertambat dengan aman disebut...
Kunci Jawaban: B
Breakwater atau pemecah gelombang adalah struktur bangunan pelabuhan yang berfungsi meredam energi gelombang untuk melindungi kolam pelabuhan.
Materi Terkait: Pengawasan Instalasi dan Fasilitas Pelabuhan
Soal 7
Berdasarkan PP No. 61 Tahun 2009, rencana lokasi pelabuhan dan hierarki pelabuhan secara nasional disusun dalam...
Kunci Jawaban: A
RIPN adalah pedoman nasional yang menetapkan lokasi, hierarki, dan fungsi pelabuhan di seluruh Indonesia sesuai PP No. 61 Tahun 2009.
Materi Terkait: Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) dan Hierarki Pelabuhan
Soal 8
Pengawasan kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan bertujuan untuk memastikan...
Kunci Jawaban: E
Pengawasan operasional ditekankan pada aspek keselamatan kerja (K3), keamanan barang, serta kelancaran arus logistik di terminal.
Materi Terkait: Manajemen Operasional Pelabuhan
Soal 9
Aplikasi berbasis internet yang digunakan untuk pelayanan kapal dan barang secara terpadu di pelabuhan secara elektronik disebut...
Kunci Jawaban: B
Inaportnet adalah sistem layanan tunggal secara elektronik berbasis internet untuk mengintegrasikan sistem informasi standar pelayanan kapal dan barang di pelabuhan.
Materi Terkait: Sistem Informasi Kepelabuhanan
Soal 10
Setiap kapal yang masuk ke pelabuhan wajib mematuhi aturan pencegahan pencemaran dari kapal sesuai konvensi internasional...
Kunci Jawaban: B
MARPOL (Marine Pollution) adalah regulasi internasional utama yang mengatur pencegahan pencemaran lingkungan laut oleh kapal.
Materi Terkait: Perlindungan Lingkungan Maritim
Soal 11
Fasilitas penunjang di terminal penumpang yang wajib tersedia bagi penyandang disabilitas menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah...
Kunci Jawaban: D
Sesuai prinsip aksesibilitas dalam SPM Angkutan Laut, fasilitas bagi disabilitas seperti ramp dan guiding block wajib tersedia untuk kemudahan mobilitas.
Materi Terkait: Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Angkutan Laut
Soal 12
Petugas yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran di pelabuhan adalah...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008, Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang memiliki otoritas tertinggi dalam pengawasan keselamatan pelayaran.
Materi Terkait: Kelaiklautan Kapal dan Keselamatan Pelayaran
Soal 13
Pemanduan kapal wajib dilakukan pada wilayah perairan yang ditetapkan sebagai...
Kunci Jawaban: B
Menteri menetapkan wilayah tertentu sebagai Perairan Wajib Pandu demi menjamin keselamatan olah gerak kapal di lokasi yang sulit atau padat.
Materi Terkait: Pemanduan dan Penundaan Kapal
Soal 14
Berikut ini yang termasuk dalam nilai dasar 'Harmonis' pada core values BerAKHLAK adalah...
Kunci Jawaban: A
Harmonis berarti menghargai perbedaan dan membangun lingkungan kerja yang kondusif tanpa memandang latar belakang.
Materi Terkait: Etika ASN dan Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK
Soal 15
Daerah perairan di luar Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan yang digunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran disebut...
Kunci Jawaban: D
Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di luar DLKr yang diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran dan kepentingan lainnya.
Materi Terkait: Tata Kelola Wilayah Kerja (DLKr/DLKp)
Soal 16
Laporan tertulis yang dibuat setelah melakukan pemeriksaan terhadap suatu kejadian atau kondisi fasilitas di lapangan disebut...
Kunci Jawaban: E
BAP merupakan dokumen administratif resmi yang mencatat proses dan hasil pemeriksaan di lapangan untuk keperluan pelaporan atau hukum.
Materi Terkait: Kearsipan dan Administrasi Pelabuhan
Soal 17
Salah satu upaya pencegahan kebakaran di area gudang penumpukan pelabuhan adalah...
Kunci Jawaban: A
Sesuai prosedur keadaan darurat, ketersediaan alat pemadam api ringan (APAR) dan hidran sangat krusial di area penumpukan.
Materi Terkait: Prosedur Keadaan Darurat di Pelabuhan
Soal 18
Wilayah daratan di belakang pelabuhan yang memiliki hubungan ekonomi dan menjadi pemasok komoditas serta tujuan distribusi barang disebut...
Kunci Jawaban: B
Hinterland (daerah penyangga/belakang) adalah area daratan yang dilayani oleh pelabuhan untuk kegiatan perdagangan dan distribusi.
Materi Terkait: Logistik dan Hinterland
Soal 19
Sertifikat yang menyatakan bahwa kapal telah memenuhi standar keamanan internasional sesuai ISPS Code disebut...
Kunci Jawaban: B
ISSC (International Ship Security Certificate) adalah bukti bahwa kapal telah mengimplementasikan prosedur keamanan sesuai ISPS Code.
Materi Terkait: Keamanan Pelabuhan (ISPS Code)
Soal 20
UU No. 20 Tahun 2023 mengatur bahwa salah satu hak ASN (baik PNS maupun PPPK) adalah pengembangan diri melalui...
Kunci Jawaban: A
UU ASN terbaru menekankan hak ASN untuk mendapatkan pengembangan kompetensi, talenta, dan kejelasan pola karier.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
Soal 21
PRO
Dalam implementasi ISPS Code, kondisi di mana terdapat risiko insiden keamanan yang lebih tinggi dan tindakan pengamanan tambahan harus dilakukan untuk jangka waktu tertentu disebut...
Kunci Jawaban: D
ISPS Code mengenal 3 level keamanan. Level 2 adalah level di mana terdapat peningkatan risiko serangan keamanan (Probable/Mungkin).
Materi Terkait: Keamanan Pelabuhan (ISPS Code)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Ketentuan mengenai jarak pandang minimum (visibility) dalam pelayaran sangat krusial. Jika kondisi cuaca buruk mengakibatkan jarak pandang sangat terbatas di alur pelayaran, tindakan pengawasan yang tepat adalah...
Kunci Jawaban: C
Demi keselamatan pelayaran sesuai UU 17/2008, dalam kondisi jarak pandang terbatas, kapal harus mengutamakan keselamatan dengan berlabuh jangkar (lego jangkar).
Materi Terkait: Pemanduan dan Penundaan Kapal
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pada Pelabuhan Pengumpul, pengawasan terhadap ketersediaan toilet yang bersih dan ruang menyusui (laktasi) merupakan bagian dari implementasi SPM sektor...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan standar pelayanan minimal angkutan laut, fasilitas kebersihan dan laktasi masuk dalam kategori dimensi Kenyamanan.
Materi Terkait: Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Angkutan Laut
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Suatu kapal tangki minyak dilarang membuang limbah minyak di perairan pelabuhan. Jika terjadi tumpahan minyak akibat kebocoran selang saat bunkering, dokumen yang harus diaktifkan adalah...
Kunci Jawaban: B
SOPEP adalah rencana darurat di atas kapal untuk menanggulangi pencemaran minyak sesuai regulasi Marpol Annex I.
Materi Terkait: Perlindungan Lingkungan Maritim
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pelaksanaan embarkasi dan debarkasi penumpang di Pelabuhan Pengumpul harus diawasi agar tidak terjadi 'Overcapacity'. Dokumen utama yang diperiksa untuk mencocokkan jumlah penumpang adalah...
Kunci Jawaban: E
Manifest penumpang berisi daftar nama dan jumlah orang di atas kapal, yang harus sesuai dengan kapasitas angkut yang diizinkan dalam sertifikat keselamatan.
Materi Terkait: Manajemen Operasional Pelabuhan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Kapal dengan panjang tertentu yang masuk ke Pelabuhan Pengumpul wajib dibantu oleh kapal lain untuk mendorong atau menarik agar aman saat sandar. Kapal pembantu tersebut adalah...
Kunci Jawaban: E
Kapal tunda (Tug Boat) digunakan untuk membantu olah gerak kapal (penundaan) saat bersandar atau lepas sandar demi keamanan fasilitas.
Materi Terkait: Pemanduan dan Penundaan Kapal
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Informasi mengenai jabatan Pengawas Satuan Pelayanan/Wilayah Kerja/Instalasi Pelabuhan Pengumpul pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.
PermenPANRB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah
Dasar Acuan Sah
KepmenPANRB Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Satuan Pelayanan/Wilayah Kerja/Instalasi Pelabuhan Pengumpul semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.
3
Manajemen Waktu CAT
Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.
4
Evaluasi Melalui Tryout Rutin
Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Satuan Pelayanan/Wilayah Kerja/Instalasi Pelabuhan Pengumpul, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.
Materi SKB CPNS Pengawas Satuan Pelayanan/Wilayah Kerja/Instalasi Pelabuhan Pengumpul menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.
Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait
Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.