Kisi-Kisi Resmi PermenPAN-RB 2026

SKB CPNS Penata Kehakiman

Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Penata Kehakiman. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.

Instansi Pembina
K/L Terkait
Silabus Materi
1 Jenjang / Sub-bidang
Durasi Ujian
90 Menit CAT BKN
Bank Soal
295+ Soal Latihan

Materi Pokok SKB CPNS Penata Kehakiman

Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Penata Kehakiman berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.

Penata Kehakiman Ahli Pertama

Ahli Pertama

Kemampuan Umum

1 Indikator
Pengetahuan Dasar Hukum dan Peran Fungsi Komisi Yudisial

Kemampuan Khusus

7 Indikator
Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc
Peningkatan Kapasitas Hakim
Investigasi Pendalaman Kasus terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
Pemetaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
Penelusuran Rekam Jejak Hakim, Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc
Analisis Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
Penyelenggaraan Persidangan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Simulasi Tryout SKB CAT Penata Kehakiman

Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Kehakiman, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.

Katalog Semua Tryout
Sedang Disusun Tim Ahli

Tryout CAT SKB Penata Kehakiman Sedang Disiapkan

Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Penata Kehakiman berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.

Sistem CAT BKN
Durasi 90 menit & skema CAT resmi
Kisi-Kisi Terbaru
Sesuai materi pokok & tupoksi jabatan
Pembahasan Lengkap
Analisis jawaban & referensi regulasi
Ranking Nasional
Bandingkan skor se-Indonesia
Bank Soal Drill SKB 2026

Akses 295 Soal SKB Penata Kehakiman Lengkap

Drill ratusan soal kompetensi bidang teknis lengkap dengan analisis pembahasan komprehensif untuk memaksimalkan peluang lulus ranking 1 di formasi Anda.

✓ Sesuai Kisi-kisi CAT BKN ✓ Pembahasan Analisis Mendalam ✓ Update Soal Rutin ✓ Akses Aktif 1 Tahun
Harga Spesial
Rp25.000
Sekali bayar • Akses 365 hari
Lihat Bank Soal

Contoh Soal SKB Penata Kehakiman & Pembahasan

Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.

50 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/50
0%
Soal 1
Berdasarkan Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka...
Kunci Jawaban: D
Pasal 24B UUD 1945 menyatakan wewenang KY adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Materi Terkait: Pengetahuan Dasar Hukum dan Peran Fungsi Komisi Yudisial
Soal 2
Sesuai UU No. 18 Tahun 2011, keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas 7 orang yang berasal dari unsur-unsur berikut, kecuali...
Kunci Jawaban: D
Pasal 6 UU No. 18 Tahun 2011 menyebutkan unsur anggota KY terdiri dari mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Jaksa aktif tidak termasuk dalam unsur tersebut.
Materi Terkait: Pengetahuan Dasar Hukum dan Peran Fungsi Komisi Yudisial
Soal 3
Dalam pelaksanaan seleksi Calon Hakim Agung (CHA), tahapan yang dilakukan setelah seleksi administrasi menurut Peraturan KY terbaru adalah...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan tata cara seleksi CHA, setelah dinyatakan lulus administrasi, calon akan mengikuti seleksi kualitas yang mencakup tes tertulis, penulisan karya ilmiah, dan/atau studi kasus hukum.
Materi Terkait: Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc
Soal 4
Salah satu prinsip dasar dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang mengharuskan hakim melaksanakan tugas peradilan tanpa membeda-bedakan orang adalah prinsip...
Kunci Jawaban: A
Prinsip 'Berperilaku Adil' dalam KEPPH bermakna hakim harus memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang dan tidak memihak dalam menjalankan tugasnya.
Materi Terkait: Analisis Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH
Soal 5
KY dapat melakukan peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan. Fokus utama materi yang dikerjasamakan dengan Mahkamah Agung adalah berkaitan dengan...
Kunci Jawaban: D
Meskipun teknis yudisial adalah ranah MA, KY berwenang melakukan peningkatan kapasitas yang menitikberatkan pada etika dan perilaku (KEPPH) serta pemahaman terhadap standar integritas.
Materi Terkait: Peningkatan Kapasitas Hakim
Soal 6
Dalam menganalisis laporan masyarakat, Penata Kehakiman harus memastikan laporan memenuhi syarat materiil, yaitu...
Kunci Jawaban: D
Syarat materiil laporan adalah substansi yang mencantumkan uraian dugaan pelanggaran KEPPH secara jelas, waktu kejadian, dan bukti pendukung awal.
Materi Terkait: Analisis Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH
Soal 7
Penelusuran rekam jejak CHA oleh KY dilakukan dengan melibatkan lembaga berikut untuk aspek keuangan, yaitu...
Kunci Jawaban: E
KY bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri arus dana dan profil keuangan calon guna menjamin integritas.
Materi Terkait: Penelusuran Rekam Jejak
Soal 8
Investigasi yang dilakukan KY terhadap dugaan pelanggaran KEPPH bersifat rahasia. Hal ini bertujuan untuk...
Kunci Jawaban: C
Kerahasiaan investigasi bertujuan melindungi kemandirian hakim dan martabat hakim dari publikasi sebelum ada pembuktian yang sah dalam sidang pleno atau MKH.
Materi Terkait: Investigasi Pendalaman Kasus terhadap Dugaan Pelanggaran KEPPH
Soal 9
Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2011, KY dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan...
Kunci Jawaban: D
Pasal 20 ayat (3) menyebutkan dalam rangka melakukan pengawasan, KY dapat meminta bantuan aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan atas seizin pengadilan.
Materi Terkait: Investigasi Pendalaman Kasus terhadap Dugaan Pelanggaran KEPPH
Soal 10
Penyelenggaraan sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dilakukan apabila hakim diusulkan sanksi...
Kunci Jawaban: B
MKH dibentuk jika KY mengusulkan sanksi berat berupa pemberhentian (dengan hormat atau tidak dengan hormat) terhadap hakim yang terbukti melanggar KEPPH.
Materi Terkait: Penyelenggaraan Persidangan Dugaan Pelanggaran KEPPH
Soal 11
Prinsip 'Mandiri' dalam KEPPH mengharuskan hakim untuk bebas dari segala campur tangan pihak luar. Siapa yang dimaksud dengan pihak luar tersebut?
Kunci Jawaban: D
Kemandirian hakim berarti bebas dari pengaruh eksekutif, legislatif, maupun tekanan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perkara.
Materi Terkait: Analisis Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH
Soal 12
Dalam pemetaan dugaan pelanggaran KEPPH, KY melakukan analisis terhadap pola pelanggaran. Pola pelanggaran yang paling sering ditemukan biasanya berkaitan dengan...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan data statistik KY, pelanggaran etika yang dominan seringkali berkaitan dengan integritas (pertemuan dengan pihak berperkara) dan profesionalitas (teknis yudisial yang melanggar etik).
Materi Terkait: Pemetaan Dugaan Pelanggaran KEPPH
Soal 13
Tahap terakhir seleksi CHA di tingkat Komisi Yudisial sebelum nama calon diserahkan ke DPR adalah...
Kunci Jawaban: B
Setelah serangkaian tes, KY melakukan Wawancara Terbuka sebagai tahap akhir untuk menguji visi, misi, dan integritas CHA secara publik.
Materi Terkait: Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc
Soal 14
Berdasarkan Peraturan KY, KY berwenang mengusulkan sanksi bagi hakim. Namun, yang memiliki wewenang untuk mengeksekusi sanksi administratif tersebut adalah...
Kunci Jawaban: D
KY memberikan rekomendasi sanksi, namun eksekusi administratifnya (seperti SK Mutasi atau Skorsing) dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Materi Terkait: Pengetahuan Dasar Hukum dan Peran Fungsi Komisi Yudisial
Soal 15
Seorang Penata Kehakiman dalam menganalisis laporan harus membedakan antara pelanggaran perilaku dan teknis yudisial. Manakah yang termasuk teknis yudisial murni?
Kunci Jawaban: C
Salah menerapkan pasal atau kesalahan menafsirkan bukti hukum adalah teknis yudisial (ranah banding/kasasi), bukan etika, kecuali dibarengi suap.
Materi Terkait: Analisis Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH
Soal 16
Seleksi Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung dilakukan oleh KY karena adanya amanat...
Kunci Jawaban: B
Seleksi Hakim Ad Hoc di MA menjadi wewenang KY berdasarkan UU No. 18 Tahun 2011 untuk menjamin standarisasi kualitas hakim di tingkat agung.
Materi Terkait: Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc
Soal 17
Dalam penelusuran rekam jejak, KY melakukan klarifikasi lapangan. Siapa saja yang biasanya dimintai keterangan?
Kunci Jawaban: D
Klarifikasi lapangan dilakukan terhadap lingkungan kerja, tetangga, rekan sejawat, hingga pihak-pihak yang pernah berperkara di bawah calon.
Materi Terkait: Penelusuran Rekam Jejak
Soal 18
Pemetaan dugaan pelanggaran KEPPH oleh KY berguna bagi masyarakat untuk...
Kunci Jawaban: E
Pemetaan ini memberikan transparansi publik mengenai kinerja pengawasan KY dan mendorong masyarakat ikut serta mengawasi perilaku hakim.
Materi Terkait: Pemetaan Dugaan Pelanggaran KEPPH
Soal 19
Investigasi pendalaman kasus dapat dilakukan melalui 'Pemantauan Persidangan'. Apa yang dipantau oleh petugas KY?
Kunci Jawaban: D
Petugas memantau perilaku hakim di persidangan, seperti sikap terhadap pihak, ketepatan waktu, dan kepatuhan pada prosedur formal.
Materi Terkait: Investigasi Pendalaman Kasus terhadap Dugaan Pelanggaran KEPPH
Soal 20
Majelis Kehormatan Hakim (MKH) terdiri atas 7 orang dengan komposisi...
Kunci Jawaban: A
Komposisi MKH terdiri dari 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial dan 3 (tiga) orang Hakim Agung.
Materi Terkait: Penyelenggaraan Persidangan Dugaan Pelanggaran KEPPH
Soal 21
PRO
Berdasarkan Peraturan Bersama MA dan KY No. 02/PB/P.KY/09/2012, jika KY dan MA memiliki perbedaan pendapat mengenai sanksi, maka dilakukan...
Kunci Jawaban: C
Dalam hal terdapat perbedaan pendapat, maka dilakukan pertemuan konsultasi atau koordinasi antara pimpinan KY dan pimpinan MA untuk menyepakati jenis sanksi.
Materi Terkait: Pengetahuan Dasar Hukum dan Peran Fungsi Komisi Yudisial

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 22
PRO
Dalam seleksi CHA jalur Non-Karier, syarat pengalaman di bidang hukum yang harus dimiliki calon sekurang-kurangnya adalah...
Kunci Jawaban: D
Pasal 7 UU No. 3 Tahun 2009 menyebutkan syarat CHA jalur non-karier berijazah doktor dan magister hukum dengan pengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya 20 tahun.
Materi Terkait: Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 23
PRO
Peningkatan kapasitas hakim oleh KY dilakukan dengan mempertimbangkan hasil Analisis Kebutuhan Pelatihan (Training Needs Analysis). Data utama TNA bersumber dari...
Kunci Jawaban: B
TNA disusun berdasarkan hasil pengawasan perilaku hakim, di mana kelemahan etika yang sering muncul dijadikan materi pelatihan utama.
Materi Terkait: Peningkatan Kapasitas Hakim

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 24
PRO
Pelaksanaan investigasi pendalaman kasus terhadap hakim yang diduga melanggar KEPPH dapat menggunakan metode penyamaran (Undercover). Syarat mutlak penggunaan metode ini adalah...
Kunci Jawaban: A
Metode ini harus dilakukan dengan perintah resmi dari pimpinan KY dan bertujuan mengumpulkan bukti awal yang sulit didapat secara konvensional.
Materi Terkait: Investigasi Pendalaman Kasus terhadap Dugaan Pelanggaran KEPPH

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 25
PRO
Dalam analisis laporan, KY sering menghadapi 'Laporan Prematur'. Apa yang dimaksud dengan laporan tersebut?
Kunci Jawaban: D
Laporan prematur adalah laporan mengenai perkara yang masih berjalan (belum diputus) sehingga KY tidak boleh masuk untuk menjaga independensi hakim.
Materi Terkait: Analisis Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 26
PRO
Pemetaan wilayah rawan pelanggaran KEPPH bertujuan untuk menentukan strategi 'Pre-emptive' KY. Contoh tindakan pre-emptive tersebut adalah...
Kunci Jawaban: C
Tindakan pre-emptive adalah langkah awal pencegahan sebelum terjadi pelanggaran, seperti melakukan edukasi dan sosialisasi KEPPH di daerah rawan.
Materi Terkait: Pemetaan Dugaan Pelanggaran KEPPH

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 27
PRO
Pada sidang MKH, hakim terlapor diberikan hak untuk melakukan pembelaan diri. Siapa yang berhak mendampingi hakim terlapor?
Kunci Jawaban: B
Hakim terlapor berhak didampingi oleh organisasi profesi hakim (IKAHI) atau penasihat hukum lainnya dalam sidang MKH.
Materi Terkait: Penyelenggaraan Persidangan Dugaan Pelanggaran KEPPH

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 28
PRO
KY memiliki wewenang untuk menganalisis putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Tujuan analisis ini dalam rangka pengawasan adalah...
Kunci Jawaban: B
Analisis dilakukan untuk melihat konsistensi penerapan etika dan integritas hakim dalam menuangkan pertimbangan hukumnya.
Materi Terkait: Analisis Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 29
PRO
Penelusuran rekam jejak CHA dilakukan secara transparan namun terbatas. 'Terbatas' dalam hal ini bermakna...
Kunci Jawaban: D
Informasi privasi calon yang tidak relevan dengan jabatan tidak dipublikasikan ke umum untuk menjaga hak privasi individu.
Materi Terkait: Penelusuran Rekam Jejak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 30
PRO
Sesuai regulasi terbaru, KY wajib menindaklanjuti laporan masyarakat dalam jangka waktu paling lambat... sejak laporan dinyatakan lengkap (Lulus Administrasi).
Kunci Jawaban: A
KY memiliki SOP ketat dalam penanganan laporan. Berdasarkan regulasi, tindak lanjut laporan yang telah lengkap administrasi dilakukan dalam jangka waktu 60 hari kerja.
Materi Terkait: Analisis Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 31
PRO
Dalam investigasi, KY dapat melakukan 'Klarifikasi' kepada hakim terlapor. Apa fungsi dari tahap klarifikasi ini?
Kunci Jawaban: E
Klarifikasi memberikan kesempatan bagi hakim terlapor untuk memberikan keterangan atau bukti tandingan atas tuduhan pelapor (Asas Audi Et Alteram Partem).
Materi Terkait: Investigasi Pendalaman Kasus terhadap Dugaan Pelanggaran KEPPH

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 32
PRO
Peningkatan kapasitas hakim melalui program 'Klinik Etik' yang digagas KY bertujuan untuk...
Kunci Jawaban: A
Klinik Etik berfokus pada pencegahan sejak dini dengan memberikan bimbingan bagi calon hakim dan hakim mengenai dilema etika.
Materi Terkait: Peningkatan Kapasitas Hakim

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 33
PRO
Salah satu syarat Calon Hakim Agung (CHA) jalur karier adalah telah berpengalaman paling sedikit... tahun sebagai Hakim Tinggi.
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2009, syarat CHA jalur karier adalah berpengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 tahun menjadi hakim tinggi.
Materi Terkait: Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 34
PRO
Dalam pemetaan, KY mengkategorikan jenis pengadilan. Manakah pengadilan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap etika berdasarkan data KY?
Kunci Jawaban: C
Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Niaga seringkali dianggap memiliki kerawanan tinggi karena objek perkaranya yang bernilai ekonomi besar.
Materi Terkait: Pemetaan Dugaan Pelanggaran KEPPH

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 35
PRO
Apa konsekuensi hukum jika seorang hakim menolak panggilan KY untuk memberikan klarifikasi sebanyak 3 kali berturut-turut?
Kunci Jawaban: D
KY dapat menganggap hakim tersebut melepaskan haknya untuk membela diri dan proses pemeriksaan tetap berlanjut ke tahap rekomendasi sanksi berdasarkan bukti yang ada.
Materi Terkait: Investigasi Pendalaman Kasus terhadap Dugaan Pelanggaran KEPPH

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 36
PRO
Penata Kehakiman harus memahami prinsip 'Arif dan Bijaksana'. Contoh penerapan prinsip ini dalam kehidupan sosial hakim adalah...
Kunci Jawaban: A
Hakim harus menjaga jarak sosial yang wajar agar tidak menimbulkan kecurigaan publik, namun tetap berinteraksi secara sopan dan bermartabat.
Materi Terkait: Analisis Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 37
PRO
Siapakah yang berhak mengajukan permohonan seleksi Calon Hakim Agung (CHA) kepada Komisi Yudisial?
Kunci Jawaban: E
Seleksi dilakukan berdasarkan pengumuman resmi KY, di mana Mahkamah Agung, instansi pemerintah/lembaga negara, dan masyarakat dapat mengusulkan calon.
Materi Terkait: Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 38
PRO
Sidang MKH bersifat terbuka untuk umum, kecuali dalam kasus...
Kunci Jawaban: A
Sidang MKH umumnya terbuka, namun untuk menjaga privasi korban atau martabat tertentu (seperti kasus asusila), sidang dapat dinyatakan tertutup.
Materi Terkait: Penyelenggaraan Persidangan Dugaan Pelanggaran KEPPH

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 39
PRO
Penetapan status 'Terbukti Melanggar' atau 'Tidak Terbukti Melanggar' bagi seorang hakim dilakukan dalam rapat...
Kunci Jawaban: B
Keputusan akhir mengenai hasil pemeriksaan dan rekomendasi sanksi diambil dalam Sidang Pleno Anggota Komisi Yudisial.
Materi Terkait: Investigasi Pendalaman Kasus terhadap Dugaan Pelanggaran KEPPH

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 40
PRO
Dalam penelusuran rekam jejak, KY melakukan pengunduhan data 'LHKPN'. LHKPN adalah akronim dari...
Kunci Jawaban: D
LHKPN adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dikelola oleh KPK dan digunakan KY untuk melihat integritas keuangan calon.
Materi Terkait: Penelusuran Rekam Jejak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 41
PRO
Peningkatan kapasitas hakim melalui program 'Sertifikasi Hakim Lingkungan' merupakan contoh kerja sama KY dalam aspek...
Kunci Jawaban: E
Ini adalah peningkatan kompetensi spesifik yang dibarengi dengan penekanan pada aspek etika dalam memutus perkara lingkungan hidup.
Materi Terkait: Peningkatan Kapasitas Hakim

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 42
PRO
Salah satu bentuk pelanggaran KEPPH 'Berdisiplin Tinggi' adalah...
Kunci Jawaban: A
Pelanggaran disiplin mencakup kelalaian dalam tugas pokok seperti menunda-nunda pembacaan putusan tanpa alasan yang sah.
Materi Terkait: Analisis Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 43
PRO
Berdasarkan Peraturan KY, KY berwenang melakukan pemeriksaan terhadap 'Dugaan Pelanggaran Etik'. Jika laporan tersebut mengandung 'Dugaan Tindak Pidana', maka KY harus...
Kunci Jawaban: D
Jika ditemukan indikasi pidana (seperti suap), KY tetap menjalankan proses etik dan berkoordinasi atau menyerahkan temuan pidananya kepada KPK atau Kepolisian.
Materi Terkait: Investigasi Pendalaman Kasus terhadap Dugaan Pelanggaran KEPPH

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 44
PRO
Dalam seleksi Calon Hakim Ad Hoc, calon yang berasal dari unsur masyarakat harus mendapatkan rekomendasi dari...
Kunci Jawaban: D
Calon dari jalur non-karier/masyarakat biasanya membutuhkan rekomendasi kredibilitas dari tokoh, organisasi profesi, atau lembaga tempat mereka mengabdi sebelumnya.
Materi Terkait: Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 45
PRO
Apa tujuan utama diadakannya 'Uji Publik' dalam seleksi CHA?
Kunci Jawaban: B
Uji publik memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau melaporkan rekam jejak calon sebelum tahap akhir seleksi.
Materi Terkait: Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 46
PRO
Dalam pemetaan dugaan pelanggaran, KY juga melihat frekuensi laporan per wilayah. Wilayah dengan laporan tertinggi umumnya adalah...
Kunci Jawaban: E
Daerah dengan aktivitas ekonomi tinggi dan jumlah perkara banyak (seperti Jakarta/DKI) biasanya memiliki jumlah laporan tertinggi ke KY.
Materi Terkait: Pemetaan Dugaan Pelanggaran KEPPH

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 47
PRO
Penata Kehakiman dalam menganalisis laporan harus teliti terhadap identitas pelapor. Mengapa KY tidak menerima laporan tanpa identitas (Anonim)?
Kunci Jawaban: B
Identitas pelapor diperlukan untuk memudahkan klarifikasi dan menjamin akuntabilitas laporan agar tidak menjadi fitnah.
Materi Terkait: Analisis Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 48
PRO
Siapa yang memimpin jalannya persidangan Majelis Kehormatan Hakim (MKH)?
Kunci Jawaban: D
Ketua Majelis MKH biasanya dipilih dari unsur Komisi Yudisial berdasarkan kesepakatan anggota majelis (biasanya pimpinan KY).
Materi Terkait: Penyelenggaraan Persidangan Dugaan Pelanggaran KEPPH

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 49
PRO
Investigasi KY dapat menggunakan bantuan teknologi informasi. Hal ini diatur untuk mendukung prinsip...
Kunci Jawaban: E
Penggunaan TI dalam investigasi mendukung profesionalisme dan keakuratan bukti dalam mengungkap pelanggaran etika yang tersembunyi.
Materi Terkait: Investigasi Pendalaman Kasus terhadap Dugaan Pelanggaran KEPPH

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh
Soal 50
PRO
Dalam penelusuran rekam jejak, KY melakukan penelusuran 'Karya Ilmiah'. Tujuannya adalah untuk mengukur...
Kunci Jawaban: C
Penelusuran karya ilmiah bertujuan mengukur kualitas intelektual, konsistensi pemikiran hukum, dan integritas akademik calon.
Materi Terkait: Penelusuran Rekam Jejak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Dasar Hukum & Regulasi Jabatan

Informasi mengenai jabatan Penata Kehakiman pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.

PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Dasar Acuan Sah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman
Dasar Acuan Sah
Surat Menteri PANRB Nomor B/5457/M.SM.01.00/2024
Dasar Acuan Sah

Tips & Strategi Lolos SKB Penata Kehakiman

Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Penata Kehakiman semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.

1

Kuasai Regulasi Pokok

Minimal 20-30% soal SKB menguji pemahaman peraturan perundangan dan tusi instansi pembina.

2

Simulasi Berbasis Studi Kasus

Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.

3

Manajemen Waktu CAT

Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.

4

Evaluasi Melalui Tryout Rutin

Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.

Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Kehakiman, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.

Pertanyaan Seputar SKB Penata Kehakiman

Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.

Materi SKB CPNS Penata Kehakiman menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.

Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait

Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.