Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Penata Kelola Pemilihan Umum. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.
Materi Pokok SKB CPNS Penata Kelola Pemilihan Umum
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Pemilihan Umum berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
Ahli Pertama
Materi Pokok
20 Indikator
Sejarah Pemilu di Indonesia
Sistem Pemilu dan Pilkada
Praktik Pemilu di Indonesia
Struktur Organisasi
Kewenangan
Etik
Policy maker dan implementator
Kewajiban KPU (komisioner)
Tugas dan Fungsi Kesekretariatan
Perencanaan keuangan dan anggaran
Tahapan pelaksanaan anggaran
Pencalonan
Data pemilih
Pemungutan dan penghitungan suara
Dasar hukum pemilu
Undang-Undang Pemilu
Peraturan KPU
Azas-azas Pemilu
Prinsip penyelenggaraan Pemilu
Kode Etik
Simulasi Tryout SKB CAT Penata Kelola Pemilihan Umum
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Pemilihan Umum, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout CAT SKB Penata Kelola Pemilihan Umum Sedang Disiapkan
Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Penata Kelola Pemilihan Umum berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.
Sistem CAT BKN
Durasi 90 menit & skema CAT resmi
Kisi-Kisi Terbaru
Sesuai materi pokok & tupoksi jabatan
Pembahasan Lengkap
Analisis jawaban & referensi regulasi
Ranking Nasional
Bandingkan skor se-Indonesia
Latihan Soal Interaktif
Contoh Soal SKB Penata Kelola Pemilihan Umum & Pembahasan
Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.
50 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/50
0%
Soal 1
Pemilihan Umum pertama di Indonesia diselenggarakan pada tahun 1955. Tujuan penyelenggaraan Pemilu 1955 adalah untuk memilih...
Kunci Jawaban: D
Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama di Indonesia yang dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante.
Materi Terkait: Sejarah Pemilu di Indonesia
Soal 2
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu adalah...
Kunci Jawaban: B
Pasal 1 angka 7 UU No. 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu dan terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.
Materi Terkait: Undang-Undang Pemilu
Soal 3
Sistem pemilu yang diterapkan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Indonesia dilaksanakan dengan...
Kunci Jawaban: B
Sesuai dengan Pasal 168 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017, Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.
Materi Terkait: Sistem Pemilu dan Pilkada
Soal 4
Prinsip penyelenggaraan pemilu yang mewajibkan penyelenggara memberikan perlakuan setara dan tidak memihak kepada seluruh peserta pemilu disebut prinsip...
Kunci Jawaban: A
Dalam Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2017, prinsip penyelenggaraan pemilu salah satunya adalah 'adil', yang berarti penyelenggara pemilu harus memberikan perlakuan yang sama dan bebas dari diskriminasi bagi setiap peserta pemilu.
Materi Terkait: Prinsip penyelenggaraan Pemilu
Soal 5
Berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, setiap Penyelenggara Pemilu wajib menjaga prinsip kemandirian. Tindakan berikut yang melanggar prinsip kemandirian adalah...
Kunci Jawaban: E
Menghadiri pertemuan tertutup dengan peserta pemilu tanpa alasan dinas yang dibenarkan dan tanpa pemberitahuan melanggar prinsip kemandirian dan netralitas penyelenggara pemilu, karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan intervensi.
Materi Terkait: Kode Etik
Soal 6
Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota. Jika pada hari pemungutan suara terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, namun memiliki KTP-el setempat, pemilih tersebut dapat dimasukkan ke dalam...
Kunci Jawaban: D
Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih dan memiliki KTP elektronik setempat dapat dilayani menggunakan hak pilihnya dengan dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada 1 jam terakhir pemungutan suara.
Materi Terkait: Data pemilih
Soal 7
Dalam struktur organisasi, Sekretariat Jenderal KPU RI dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Jenderal KPU bertanggung jawab kepada...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan Perpres No. 9 Tahun 2018 tentang Sekretariat Jenderal KPU, Sekretaris Jenderal KPU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KPU (yang secara hierarkis melalui Ketua KPU).
Materi Terkait: Struktur Organisasi
Soal 8
Penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ditangani oleh lembaga khusus. Lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan Bawaslu adalah...
Kunci Jawaban: E
Pasal 155 UU No. 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
Materi Terkait: Etik
Soal 9
Salah satu kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam tahapan pemungutan suara adalah mendistribusikan perlengkapan pemungutan suara. Perlengkapan tersebut harus sudah sampai di Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) paling lambat...
Kunci Jawaban: A
Menurut UU No. 7 Tahun 2017, perlengkapan pemungutan suara harus sudah diterima oleh KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
Materi Terkait: Pemungutan dan penghitungan suara
Soal 10
Asas pemilu di Indonesia dikenal dengan istilah LUBER JURDIL. Makna dari asas 'Bebas' dalam penyelenggaraan pemilu adalah...
Kunci Jawaban: D
Asas 'Bebas' bermakna bahwa setiap warga negara yang berhak memilih dapat menggunakan haknya secara bebas menentukan pilihan tanpa adanya tekanan, paksaan, dan intimidasi dari pihak manapun.
Materi Terkait: Azas-azas Pemilu
Soal 11
Tugas dan fungsi kesekretariatan KPU sangat penting untuk mendukung kerja komisioner. Berikut ini yang BUKAN merupakan tugas Sekretariat Jenderal KPU adalah...
Kunci Jawaban: B
Memutus sengketa hasil pemilu merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK), bukan tugas Sekretariat Jenderal KPU yang fungsinya hanya sebatas fasilitasi teknis dan administratif.
Materi Terkait: Tugas dan Fungsi Kesekretariatan
Soal 12
Dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengeluaran oleh KPU yang bersumber dari APBN disebut...
Kunci Jawaban: A
DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran (termasuk KPU) dan disahkan oleh Kementerian Keuangan, yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan pencairan dana bersumber APBN.
Materi Terkait: Perencanaan keuangan dan anggaran
Soal 13
Dalam tahapan pencalonan anggota DPR, partai politik peserta pemilu harus memenuhi syarat keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon. Persentase paling sedikit keterwakilan perempuan yang disyaratkan oleh undang-undang adalah...
Kunci Jawaban: C
Pasal 245 UU No. 7 Tahun 2017 menetapkan bahwa daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diajukan partai politik memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
Materi Terkait: Pencalonan
Soal 14
Di tingkat desa/kelurahan, tahapan pemungutan suara dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Jumlah anggota KPPS di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah...
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017, anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat.
Materi Terkait: Struktur Organisasi
Soal 15
Mekanisme pengawasan internal terhadap kinerja anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dilakukan oleh...
Kunci Jawaban: D
Pengawasan internal terhadap kinerja pelaksanaan anggaran dan kepatuhan prosedur di tubuh Sekretariat Jenderal KPU dilakukan oleh unit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yaitu Inspektorat Utama KPU.
Materi Terkait: Tahapan pelaksanaan anggaran
Soal 16
Terkait relasi pembuat kebijakan dan pelaksana, dalam konteks penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, KPU (Komisioner) bertindak sebagai *policy maker* teknis kepemiluan. Produk hukum yang dikeluarkan KPU untuk melaksanakan undang-undang adalah...
Kunci Jawaban: A
Sebagai pembuat kebijakan teknis penyelenggaraan pemilu, KPU menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) sebagai peraturan turunan untuk mengimplementasikan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu.
Materi Terkait: Policy maker dan implementator
Soal 17
Penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilu untuk anggota DPR menggunakan metode...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 415 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017, penghitungan perolehan kursi DPR dan DPRD dilakukan dengan menggunakan metode Sainte Lague, yaitu membagi suara sah partai dengan bilangan pembagi ganjil (1, 3, 5, 7, dst).
Materi Terkait: Praktik Pemilu di Indonesia
Soal 18
Pemutakhiran Data Pemilih (Mutarlih) dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dengan mendatangi pemilih secara langsung. Proses ini disebut dengan...
Kunci Jawaban: A
Kegiatan yang dilakukan oleh Pantarlih dalam memutakhirkan data pemilih dengan cara mendatangi pemilih secara langsung dari rumah ke rumah disebut Pencocokan dan Penelitian (Coklit).
Materi Terkait: Data pemilih
Soal 19
Lembaga yang berwenang memutus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden adalah...
Kunci Jawaban: C
Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 24C dan UU No. 7 Tahun 2017, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU).
Materi Terkait: Kewenangan
Soal 20
Dalam pelaksanaan tahapan pemilu, KPU memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip penyelenggaraan pemilu, yaitu...
Kunci Jawaban: A
Melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih, serta memberikan informasi penyelenggaraan pemilu seluas-luasnya merupakan manifestasi dari prinsip terbuka atau transparan yang diamanatkan dalam asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu.
Materi Terkait: Kewajiban KPU (komisioner)
Soal 21
PRO
Ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) yang ditetapkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 untuk partai politik agar dapat diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR adalah sebesar...
Kunci Jawaban: D
Pasal 414 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 menetapkan bahwa partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.
Materi Terkait: Undang-Undang Pemilu
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Sistem informasi yang memfasilitasi KPU dalam proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu adalah...
Kunci Jawaban: C
Sipol (Sistem Informasi Partai Politik) adalah aplikasi yang digunakan untuk membantu proses pendaftaran, verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta pemilu.
Materi Terkait: Praktik Pemilu di Indonesia
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pelaksanaan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) serentak nasional di seluruh wilayah Indonesia direncanakan dan diatur untuk diselenggarakan pada tahun...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016 (UU Pilkada), pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pada bulan November tahun 2024.
Materi Terkait: Sistem Pemilu dan Pilkada
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Jumlah keanggotaan KPU Provinsi ditentukan berdasarkan kategori jumlah penduduk dan luas wilayah, yaitu sebanyak...
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017, jumlah anggota KPU Provinsi adalah 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang yang disesuaikan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah daerah administratif.
Materi Terkait: Struktur Organisasi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Siapakah yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Jenderal KPU?
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 79 UU No. 7 Tahun 2017 dan peraturannya, Sekretaris Jenderal KPU diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul KPU.
Materi Terkait: Tugas dan Fungsi Kesekretariatan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Sebuah partai politik memecat salah satu anggotanya yang sedang menjabat sebagai anggota DPR. Anggota DPR tersebut kemudian digantikan oleh kader partai lain dari dapil yang sama melalui mekanisme...
Kunci Jawaban: A
Pergantian Antarwaktu (PAW) adalah mekanisme penggantian anggota DPR/DPRD yang berhenti antarwaktu (karena meninggal, mengundurkan diri, atau diberhentikan) digantikan oleh calon anggota legislatif dari dapil dan partai yang sama dengan suara terbanyak berikutnya.
Materi Terkait: Praktik Pemilu di Indonesia
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dokumen yang memuat daftar pemilih yang telah diperbaiki oleh PPS berdasarkan hasil Coklit dan masukan masyarakat disebut...
Kunci Jawaban: E
Setelah DPS diumumkan dan mendapat tanggapan/masukan dari masyarakat serta peserta pemilu, PPS melakukan perbaikan. Daftar yang sudah diperbaiki tersebut disebut Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sebelum ditetapkan menjadi DPT.
Materi Terkait: Data pemilih
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Apabila di suatu TPS terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan, maka mekanisme yang ditempuh adalah...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 372 UU No. 7 Tahun 2017, Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilakukan apabila terjadi hal-hal force majeure atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan tidak dapat digunakan.
Materi Terkait: Pemungutan dan penghitungan suara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Lembaga pemantau pemilu dari luar negeri yang ingin memantau jalannya pemilu di Indonesia wajib mendaftar dan memperoleh akreditasi dari...
Kunci Jawaban: A
Menurut UU No. 7 Tahun 2017 dan PKPU tentang Pemantau Pemilu, pemantau pemilu baik dari dalam negeri maupun luar negeri harus mendaftar dan mendapatkan akreditasi dari KPU.
Materi Terkait: Peraturan KPU
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Untuk menjamin prinsip tertib administrasi penyelenggara pemilu, salah satu kewajiban anggota KPU Kabupaten/Kota adalah...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan Pasal 18 huruf k UU No. 7 Tahun 2017, salah satu kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah memelihara arsip dan dokumen pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.
Materi Terkait: Kewajiban KPU (komisioner)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Sejarah pemilu pada masa Orde Baru ditandai dengan pelaksanaan pemilu secara periodik setiap 5 tahun sekali sejak tahun 1971 hingga 1997. Salah satu ciri utama pemilu pada masa ini adalah...
Kunci Jawaban: C
Pada masa Orde Baru, pemilu diselenggarakan oleh pemerintah melalui Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, sehingga tidak memiliki lembaga penyelenggara yang mandiri/independen seperti saat ini.
Materi Terkait: Sejarah Pemilu di Indonesia
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam proses penyusunan anggaran kepemiluan, terdapat tahapan penelaahan usulan anggaran. Siapakah yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada tingkat KPU Kabupaten/Kota?
Kunci Jawaban: D
Dalam struktur birokrasi dan administrasi keuangan KPU, Sekretaris KPU (baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota) bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertanggung jawab penuh secara administratif dan keuangan.
Materi Terkait: Perencanaan keuangan dan anggaran
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Tahapan pelaksanaan anggaran meliputi penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM). Pejabat yang berwenang menandatangani SPM untuk pencairan dana Pemilu adalah...
Kunci Jawaban: A
Sesuai regulasi keuangan negara, tahapan pelaksanaan anggaran mensyaratkan bahwa SPM diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) setelah menguji SPP yang diajukan oleh PPK.
Materi Terkait: Tahapan pelaksanaan anggaran
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam konteks policy maker dan implementator, peran KPU RI dan KPU Kabupaten/Kota dapat dibedakan. Pernyataan yang tepat menggambarkan peran tersebut adalah...
Kunci Jawaban: A
Sebagai penyelenggara berjenjang, KPU RI berkedudukan sebagai pembuat kebijakan (policy maker) teknis berupa PKPU, sedangkan KPU tingkat provinsi hingga KPPS berkedudukan sebagai eksekutor atau implementator dari regulasi tersebut.
Materi Terkait: Policy maker dan implementator
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik diatur secara khusus (Presidential Threshold). Syarat tersebut mengharuskan perolehan kursi DPR paling sedikit...
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017, Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.
Materi Terkait: Pencalonan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam memproses pencalonan anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah), seorang bakal calon diwajibkan menyerahkan dukungan berupa...
Kunci Jawaban: A
Calon anggota DPD adalah perseorangan/independen. Syarat utamanya adalah menyerahkan dokumen dukungan pemilih (berupa fotokopi KTP-el dan tanda tangan/cap jempol) yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah DPT provinsi dan tersebar di minimal 50% kabupaten/kota di provinsi tersebut (Pasal 182 & 183 UU Pemilu).
Materi Terkait: Pencalonan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dilakukan oleh...
Kunci Jawaban: D
Menurut tahapan rekapitulasi, setelah KPPS menghitung suara di TPS, hasilnya diserahkan ke PPS lalu dilanjutkan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan.
Materi Terkait: Pemungutan dan penghitungan suara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Aplikasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh KPU untuk merekapitulasi dan mempublikasikan hasil penghitungan suara di TPS kepada publik agar lebih transparan dan cepat adalah...
Kunci Jawaban: D
Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi) adalah aplikasi resmi yang digunakan KPU sejak Pilkada serentak 2020 dan Pemilu 2024 untuk memotret Formulir C-Hasil di TPS, mendigitalisasinya, serta mempublikasikannya secara real-time untuk memfasilitasi transparansi publik.
Materi Terkait: Peraturan KPU
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Prinsip 'Berkepastian Hukum' dalam penyelenggaraan pemilu mengandung makna...
Kunci Jawaban: A
Prinsip 'berkepastian hukum' bermakna bahwa setiap tindakan, kebijakan, dan keputusan yang diambil oleh penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP) harus selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan.
Materi Terkait: Prinsip penyelenggaraan Pemilu
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Anggota KPU yang terbukti menerima gratifikasi dari peserta pemilu dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik berat. Lembaga yang berwenang menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap adalah...
Kunci Jawaban: E
DKPP bertugas menyidangkan perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Jika terbukti melakukan pelanggaran etika berat, DKPP berwenang memutus sanksi berupa pemberhentian tetap.
Materi Terkait: Etik
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Salah satu bentuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah bertindak partisan. Makna bertindak partisan sesuai Peraturan DKPP adalah...
Kunci Jawaban: B
Sikap partisan adalah sikap yang menunjukkan keberpihakan kepada satu kelompok politik atau peserta pemilu tertentu, yang secara mutlak melanggar asas mandiri dan netral dalam Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
Materi Terkait: Kode Etik
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Secara normatif, dasar hukum penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) diatur secara eksplisit dalam konstitusi. Pasal berapakah dalam UUD 1945 (hasil amandemen) yang khusus mengatur tentang Pemilu?
Kunci Jawaban: B
Dasar Konstitusional Pemilu di Indonesia adalah Pasal 22E UUD 1945, yang menyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
Materi Terkait: Dasar hukum pemilu
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam hal terdapat anggota KPU yang diberhentikan sementara karena menjadi terdakwa, bagaimana mekanisme pengisian kekosongan jabatan tersebut untuk sementara?
Kunci Jawaban: E
Kekosongan anggota komisioner karena pemberhentian sementara ditutupi dengan penunjukan Plt atau pembagian tugas internal, dan jika diberhentikan tetap, maka diisi melalui mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW).
Materi Terkait: Kewajiban KPU (komisioner)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penetapan Peraturan KPU (PKPU) mengharuskan tahapan konsultasi. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu, sebelum menetapkan PKPU, KPU wajib berkonsultasi dengan...
Kunci Jawaban: D
Pasal 75 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017 mewajibkan KPU untuk melakukan konsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai rancangan Peraturan KPU sebelum ditetapkan.
Materi Terkait: Undang-Undang Pemilu
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Tahapan penyusunan daftar pemilih melibatkan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Fungsi krusial dari Sidalih dalam pemutakhiran data adalah...
Kunci Jawaban: D
Sidalih digunakan KPU untuk sinkronisasi data (DP4 dengan DPT pemilu terakhir), mendeteksi kegandaan data, memasukkan data pemilih baru, dan mencoret pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seperti meninggal dunia atau anggota TNI/Polri, demi mewujudkan DPT yang mutakhir dan akurat.
Materi Terkait: Data pemilih
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Proses pembentukan daerah pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan memperhatikan prinsip pokok. Salah satu prinsip dalam penataan dapil adalah kesetaraan nilai suara, yang artinya...
Kunci Jawaban: C
Prinsip kesetaraan nilai suara dalam penataan Dapil berarti mengupayakan harga kursi yang setara antara dapil yang satu dengan dapil yang lain (memiliki nilai proporsionalitas yang sama) atau dikenal dengan konsep 'one person, one vote, one value'.
Materi Terkait: Sistem Pemilu dan Pilkada
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
KPU dalam melaksanakan fungsinya memiliki kewenangan diskresi tertentu. Kewenangan tersebut dapat diwujudkan melalui penerbitan instrumen hukum berupa...
Kunci Jawaban: B
Diskresi administratif atau kewenangan pengaturan teknis operasional dalam keadaan tertentu (yang tidak rinci diatur di UU/PKPU) seringkali dituangkan oleh KPU dalam bentuk Keputusan KPU atau Surat Edaran sebagai pedoman bagi jajaran penyelenggara di bawahnya.
Materi Terkait: Kewenangan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Sejak penyelenggaraan pemilu tahun berapakah keanggotaan KPU diwajibkan bersifat non-partisan atau independen?
Kunci Jawaban: A
Menyusul amendemen UUD 1945 dan diundangkannya UU No. 12 Tahun 2003, penyelenggara pemilu (KPU) harus bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang diterapkan penuh mulai pada Pemilu 2004.
Materi Terkait: Sejarah Pemilu di Indonesia
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Informasi mengenai jabatan Penata Kelola Pemilihan Umum pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.
PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Dasar Acuan Sah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum
Dasar Acuan Sah
Surat Menteri PANRB Nomor B/5457/M.SM.01.00/2024
Dasar Acuan Sah
Tips & Strategi Lolos SKB Penata Kelola Pemilihan Umum
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Pemilihan Umum semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.
3
Manajemen Waktu CAT
Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.
4
Evaluasi Melalui Tryout Rutin
Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Pemilihan Umum, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB Penata Kelola Pemilihan Umum
Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.
Materi SKB CPNS Penata Kelola Pemilihan Umum menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.
Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait
Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.