SKB CPNS Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum

Soal 1

Dalam teori demokrasi perwakilan, pemilihan umum dianggap sebagai instrumen utama untuk menerjemahkan kedaulatan rakyat. Menurut teori ini, fungsi utama dari pemilihan umum adalah...

A Membatasi hak asasi manusia melalui regulasi negara B Menghapus perbedaan kelas sosial dalam masyarakat C Menjamin pertumbuhan ekonomi secara langsung D Memberikan legitimasi kekuasaan kepada perwakilan yang dipilih oleh rakyat E Membentuk kelompok oligarki baru dalam pemerintahan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Teori kedaulatan rakyat dan demokrasi perwakilan menyatakan bahwa rakyat tidak dapat memimpin secara langsung, sehingga pemilu berfungsi sebagai mekanisme pemberian legitimasi kekuasaan dari rakyat kepada para perwakilan yang akan mengurus pemerintahan.

Materi Terkait: Teori Pemilihan Umum

Soal 2

Salah satu asas penting dalam teori pemilihan umum di Indonesia adalah asas 'Bebas'. Makna dari asas bebas dalam konteks pelaksanaan pemilihan umum adalah...

A Setiap orang bebas mendirikan partai politik tanpa syarat B Warga negara asing bebas turut serta dalam memberikan suara C Penyelenggara bebas menentukan hasil akhir pemilihan D Peserta pemilu bebas melakukan kampanye tanpa batas waktu E Pemilih dijamin keamanannya untuk menentukan pilihan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, asas LUBER JURDIL mencakup asas Bebas, yang berarti setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun.

Materi Terkait: Teori Pemilihan Umum

Soal 3

Terdapat konsep keadilan pemilu (electoral justice) yang harus ditegakkan. Berikut ini yang merupakan elemen dasar dari keadilan pemilu adalah...

A Pengabaian prosedur administrasi demi mempercepat hasil suara B Kekuasaan penuh pada presiden untuk membatalkan hasil pemilu C Mekanisme pencegahan dan penyelesaian sengketa yang memastikan tindakan hukum secara cepat dan imparsial D Kewajiban partai politik membiayai seluruh pelaksanaan pemilu E Pembebasan pelaku pelanggaran pidana pemilu setelah pemungutan suara

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Keadilan pemilu (electoral justice) bertumpu pada adanya mekanisme hukum yang menjamin seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai aturan, termasuk pencegahan pelanggaran serta penyelesaian sengketa secara cepat, imparsial, dan adil.

Materi Terkait: Teori Pemilihan Umum

Soal 4

Sistem pemilihan umum yang menetapkan bahwa calon terpilih ditentukan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh secara individu di dalam sebuah daerah pemilihan dinamakan...

A Sistem campuran (mixed-member proportional) B Sistem proporsional daftar tertutup C Sistem suara tunggal yang dapat dipindahkan (STV) D Sistem perwakilan berimbang E Sistem distrik (plurality/majority system)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Dalam sistem distrik (plurality/majority), kandidat yang memperoleh suara terbanyak di suatu distrik/daerah pemilihan akan menjadi pemenang dan mewakili distrik tersebut, berbeda dengan sistem proporsional yang membagi kursi berdasarkan persentase suara partai.

Materi Terkait: Sistem-sistem Pemilihan Umum

Soal 5

Indonesia menerapkan sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD. Karakteristik utama dari sistem proporsional daftar terbuka adalah...

A Ketua partai secara otomatis menjadi anggota dewan terpilih B Pemilih hanya mencoblos logo partai, dan partai yang menentukan caleg yang duduk di parlemen C Daerah pemilihan dibentuk sangat kecil hingga setingkat kecamatan D Pemilih dapat langsung memilih nama calon legislatif, dan penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak dari calon tersebut E Hanya ada satu wakil terpilih dari setiap daerah pemilihan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Menurut UU No. 7 Tahun 2017, pemilu anggota DPR dan DPRD dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, yang berarti pemilih mencoblos calon/partai dan calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh oleh masing-masing calon.

Materi Terkait: Sistem-sistem Pemilihan Umum

Soal 6

Dalam sistem proporsional di Indonesia dikenal istilah ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Tujuan utama penerapan kebijakan ini adalah...

A Menyederhanakan sistem kepartaian dengan mencegah partai yang tidak mendapat dukungan signifikan masuk ke parlemen B Membatasi hak suara warga negara di daerah tertentu C Meningkatkan biaya pelaksanaan kampanye politik D Memperluas jumlah fraksi di lembaga perwakilan E Mempermudah masuknya partai-partai baru ke parlemen

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) adalah syarat minimal persentase perolehan suara sah nasional yang harus dipenuhi partai politik untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR, yang bertujuan untuk penyederhanaan sistem kepartaian di parlemen.

Materi Terkait: Sistem-sistem Pemilihan Umum

Soal 7

Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang termasuk dalam satu kesatuan lembaga Penyelenggara Pemilu di Indonesia adalah...

A KPU, Kemendagri, dan Bawaslu B KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi C Bawaslu, DKPP, dan Kepolisian RI D Bawaslu, PTUN, dan Mahkamah Agung E KPU, Bawaslu, dan DKPP

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 7 Tahun 2017, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi.

Materi Terkait: Peran dan Fungsi Bawaslu, KPU, dan DKPP

Soal 8

Tugas utama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam struktur penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia adalah...

A Membuat regulasi teknis pelaksanaan tahapan kampanye B Menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu C Mengadili dan memutus sengketa hasil pemilihan umum D Menerima laporan pelanggaran pidana pemilu dari kepolisian E Melaksanakan tahapan pemungutan suara di luar negeri

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Sesuai Pasal 155 UU Nomor 7 Tahun 2017, DKPP dibentuk untuk bertugas menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu (KPU beserta jajarannya dan Bawaslu beserta jajarannya).

Materi Terkait: Peran dan Fungsi Bawaslu, KPU, dan DKPP

Soal 9

Sejarah kelembagaan pengawas pemilu mengalami perkembangan. Lembaga pengawas pemilu tingkat Kabupaten/Kota baru diubah sifatnya dari ad hoc (sementara) menjadi lembaga permanen sejak diundangkannya...

A UU Nomor 7 Tahun 2017 B UU Nomor 15 Tahun 2011 C UU Nomor 22 Tahun 2007 D UU Nomor 32 Tahun 2004 E UU Nomor 12 Tahun 2003

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Perkembangan kelembagaan Bawaslu mengalami titik penting melalui UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di mana kelembagaan pengawas pemilu di tingkat Kabupaten/Kota (Bawaslu Kabupaten/Kota) diubah sifatnya menjadi permanen dengan masa jabatan 5 tahun, yang sebelumnya bersifat ad hoc (Panwaslu).

Materi Terkait: Perkembangan Kelembagaan Pengawasan Pemilihan Umum

Soal 10

Pada era Orde Baru (Pemilu 1982), pertama kali dibentuk badan khusus pengawas pemilu yang menjadi cikal bakal Bawaslu saat ini. Lembaga tersebut dikenal dengan nama...

A Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) B Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak) C Lembaga Pengawal Demokrasi Nasional D Badan Pengawas Pemilu Pusat E Panitia Pemilihan Indonesia (PPI)

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Dalam sejarah kelembagaan pengawasan, embrio pengawas pemilu muncul pada Pemilu 1982 dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak) Pemilu yang dibentuk sebagai respon atas ketidakpuasan pelaksanaan pemilu sebelumnya.

Materi Terkait: Perkembangan Kelembagaan Pengawasan Pemilihan Umum

Soal 11

Dalam tugas pencegahan pelanggaran Pemilu, hal yang menjadi strategi Bawaslu untuk memetakan potensi pelanggaran dan sengketa pada setiap tahapan adalah melalui...

A Penunjukan pejabat sementara KPU dari unsur TNI B Pemberian sanksi diskualifikasi di awal sebelum pendaftaran C Penghentian sementara tahapan pemilu D Pembekuan partai politik yang pernah melanggar E Penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Sebagai strategi pencegahan, Bawaslu menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang berfungsi sebagai alat untuk memetakan potensi kerawanan, pelanggaran, dan sengketa di setiap wilayah serta tahapan pemilu guna merancang langkah mitigasi yang tepat.

Materi Terkait: Pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu

Soal 12

Surat imbauan dari Bawaslu kepada partai politik peserta pemilu agar tidak melakukan kampanye di luar jadwal merupakan bentuk pengejawantahan dari fungsi Bawaslu di bidang...

A Penyelesaian sengketa B Penindakan pelanggaran C Klarifikasi hukum D Pencegahan pelanggaran E Investigasi pidana

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Mengeluarkan surat imbauan, melakukan sosialisasi, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan sebelum terjadinya pelanggaran adalah bentuk konkret dari tugas pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu sesuai UU 7/2017.

Materi Terkait: Pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu

Soal 13

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) memiliki beberapa dimensi pokok. Salah satu dimensi IKP yang mengukur tentang kualitas pelaksana pemilu, profesionalitas, dan integritas lembaga adalah dimensi...

A Partisipasi Politik B Kontestasi C Keamanan Daerah D Konteks Sosial Politik E Penyelenggaraan Pemilu

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Dalam pedoman penyusunan IKP Bawaslu, dimensi Penyelenggaraan Pemilu berkaitan erat dengan profesionalitas penyelenggara (KPU, Bawaslu), pemenuhan hak pilih, serta proses kampanye dan pungut hitung.

Materi Terkait: Penyusunan pedoman penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu

Soal 14

Dalam penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), data kerawanan yang dikumpulkan oleh Bawaslu didasarkan pada prinsip...

A Opini masyarakat di media sosial semata B Kekuatan militer di daerah pemilihan C Asumsi pengawas pemilu secara sepihak D Objektivitas, validitas, dan reliabilitas data historis serta prediksi E Hanya berdasarkan jumlah penduduk suatu daerah

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Penyusunan IKP harus metodologis dan dapat dipertanggungjawabkan (ilmiah), bersandar pada prinsip objektivitas, validitas, dan reliabilitas data historis tentang kejadian pelanggaran pemilu sebelumnya beserta faktor pendorong lainnya.

Materi Terkait: Penyusunan pedoman penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu

Soal 15

Salah satu fokus pengawasan Bawaslu pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih adalah memastikan...

A Seluruh peserta pemilu menyampaikan Laporan Dana Kampanye B Setiap WNI yang memenuhi syarat tercatat dalam daftar pemilih, dan yang tidak memenuhi syarat dicoret C Partai politik mendaftarkan visi dan misinya D Terpenuhinya kuota calon anggota legislatif perempuan E Distribusi logistik surat suara ke TPS tepat waktu

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Tugas pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih adalah menjaga hak pilih warga negara dengan memastikan asas akurat, mutakhir, dan komprehensif, yakni WNI yang memenuhi syarat didata, dan yang tidak memenuhi syarat (meninggal, TNI/Polri aktif, dll) dicoret.

Materi Terkait: Pengawasan Pemilu

Soal 16

Pengawasan Pemilu yang melibatkan masyarakat sipil secara aktif, bukan sekadar datang ke TPS untuk memilih, melainkan juga melaporkan kecurangan disebut sebagai...

A Pengawasan eksekutorial B Pengawasan administratif C Pengawasan partisipatif D Pengawasan represif E Pengawasan internal

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pengawasan partisipatif adalah pelibatan aktif warga masyarakat dan elemen masyarakat sipil dalam memantau setiap tahapan pemilu, melakukan pencegahan, dan melaporkan dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu resmi.

Materi Terkait: Pengawasan partisipatif

Soal 17

Berdasarkan Peraturan Bawaslu, pihak yang memiliki *legal standing* (hak kedudukan hukum) untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu adalah...

A WNI yang memiliki hak pilih, Pemantau Pemilu Terakreditasi, dan/atau Peserta Pemilu B Seluruh masyarakat tanpa memandang status hak pilih C Hakim yang bertugas pada pengadilan setempat D PNS dari instansi terkait pemilu E Warga Negara Asing yang menetap minimal 5 tahun

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Menurut UU 7/2017 dan Perbawaslu tentang Temuan dan Laporan, pihak yang berhak melapor dugaan pelanggaran pemilu (syarat formil pelapor) adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang punya hak pilih, Pemantau Pemilu terakreditasi, dan Peserta Pemilu.

Materi Terkait: Pelaporan dan registrasi dugaan pelanggaran Pemilu

Soal 18

Batas waktu maksimal bagi pelapor untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran Pemilu ke Bawaslu sejak diketahui dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran tersebut adalah...

A 14 (empat belas) hari kerja B 3 (tiga) hari kerja C Tidak ada batas waktu selama sebelum penetapan hasil D 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui/ditemukan E 30 (tiga puluh) hari kalender

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 454 ayat (6) UU Nomor 7 Tahun 2017, laporan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu.

Materi Terkait: Pelaporan dan registrasi dugaan pelanggaran Pemilu

Soal 19

Apabila pelapor mendatangi kantor Bawaslu dan laporannya dinyatakan belum memenuhi syarat materiel, maka langkah yang diambil oleh Bawaslu adalah...

A Meminta pelapor untuk melengkapi laporannya paling lama 2 (dua) hari kerja sejak pemberitahuan B Langsung memproses hukum pelapor C Menolak laporan tersebut selamanya D Mengubah laporan menjadi temuan tanpa proses lanjutan E Melimpahkan laporan ke Mahkamah Konstitusi

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Sesuai Perbawaslu tentang Penanganan Temuan dan Laporan, jika syarat formal dan/atau materiel belum lengkap, pengawas pemilu memberitahukan kepada pelapor untuk memperbaiki atau melengkapi laporannya dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak diberitahukan.

Materi Terkait: Pelaporan dan registrasi dugaan pelanggaran Pemilu

Soal 20

Untuk memproses laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Bawaslu memprosesnya melalui...

A Mahkamah Konstitusi B Sidang pemeriksaan terbuka (Persidangan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM) C Sentra Gakkumdu D Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu E Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Menurut UU 7/2017, Bawaslu menerima, memeriksa, dan memutus dugaan pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) melalui mekanisme persidangan secara terbuka dan transparan.

Materi Terkait: Persidangan pelanggaran Pemilu

Soal 21

PRO

Penanganan dugaan pelanggaran pidana Pemilu dilakukan Bawaslu melalui koordinasi bersama Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam suatu wadah bernama...

A Komite Bersama Pemilu B Biro Investigasi Nasional C Satgas Anti Money Politic D Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) E Pengadilan Khusus Pemilu

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 486 UU No. 7 Tahun 2017, untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

Materi Terkait: Persidangan pelanggaran Pemilu

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 22

PRO

Putusan sengketa proses pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu pada dasarnya bersifat...

A Menunggu persetujuan KPU B Mengikat dan final, kecuali untuk hal terkait verifikasi parpol peserta pemilu, penetapan DCT, dan penetapan paslon C Rekomendasi kepada presiden D Saran perbaikan saja yang boleh diabaikan E Banding wajib di PTUN untuk semua kasus

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 469 UU No. 7 Tahun 2017, Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu bersifat final dan mengikat, KECUALI putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Parpol Peserta Pemilu, penetapan DCT Anggota DPR/DPD/DPRD, dan penetapan Pasangan Calon.

Materi Terkait: Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 23

PRO

Sengketa proses Pemilu terjadi akibat dikeluarkannya Keputusan (SK) KPU atau Berita Acara (BA) KPU yang merugikan hak peserta Pemilu. Batas waktu bagi peserta pemilu untuk mengajukan permohonan sengketa tersebut ke Bawaslu adalah...

A Paling lambat 1 bulan sejak peristiwa kerugian B Kapan saja sebelum hari pemungutan suara C Paling lama 7 (tujuh) hari sejak pendaftaran partai politik D Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan/BA KPU E Paling lama 14 (empat belas) hari kalender

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Menurut Perbawaslu tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (dan Pasal 467 UU 7/2017), permohonan sengketa proses pemilu disampaikan kepada Bawaslu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU atau Berita Acara KPU.

Materi Terkait: Permohonan sengketa proses Pemilu

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 24

PRO

Tahapan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu dilakukan melalui dua cara secara berurutan, yaitu...

A Klarifikasi lapangan lalu Pemungutan suara ulang B Negosiasi rahasia lalu Putusan inkracht C Pelaporan ke polisi lalu Sidang MK D Investigasi dini lalu Eksekusi perdata E Mediasi/musyawarah untuk mencapai mufakat, kemudian apabila tidak mufakat dilanjutkan dengan ajudikasi

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Sesuai Pasal 468 UU No. 7 Tahun 2017, Bawaslu menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui tahapan mediasi (mempertemukan pihak bersengketa untuk musyawarah mufakat). Jika mediasi tidak tercapai, dilanjutkan dengan proses ajudikasi (sidang terbuka).

Materi Terkait: Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 25

PRO

Bawaslu memiliki kewenangan menyidangkan pelanggaran administratif Pemilu. Apa yang membedakan temuan dengan laporan dalam penanganan dugaan pelanggaran Pemilu?

A Laporan tidak memerlukan bukti, temuan butuh bukti B Temuan adalah hasil pengawasan aktif pengawas pemilu, sedangkan laporan berasal dari masyarakat/peserta pemilu/pemantau pemilu C Temuan diajukan oleh masyarakat, laporan oleh KPU D Temuan hanya terkait pelanggaran pidana, laporan terkait administrasi E Temuan diproses oleh DKPP, Laporan oleh Bawaslu

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Perbawaslu, 'Temuan' adalah hasil pengawasan aktif dari jajaran Pengawas Pemilu itu sendiri yang menemukan indikasi pelanggaran, sedangkan 'Laporan' adalah pengaduan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh pihak luar yang memiliki legal standing (pemilih, pemantau, peserta).

Materi Terkait: Pelaporan dan registrasi dugaan pelanggaran Pemilu

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 26

PRO

Sebagai bagian dari strategi pengawasan partisipatif, Bawaslu sering membentuk desa binaan yang menolak praktik suap suara. Program ini dikenal dengan nama...

A Desa Sukses Pemilu B Desa Anti Politik Uang (APU) C Desa Pengawas Independen D Desa Tertib Hukum E Desa Bebas Kampanye

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Desa Anti Politik Uang (APU) merupakan salah satu inovasi program Bawaslu untuk membumikan pengawasan partisipatif di tingkat akar rumput, menolak praktik transaksional atau politik uang selama pemilu/pilkada.

Materi Terkait: Pengawasan partisipatif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 27

PRO

Jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang kepada Bawaslu dalam memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu sejak permohonan diregistrasi adalah...

A 12 hari kerja B 7 hari kerja C 60 hari kalender D 30 hari kerja E 14 hari kalender

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 468 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan (diregistrasi).

Materi Terkait: Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 28

PRO

Setelah Bawaslu mengeluarkan putusan terkait pelanggaran administratif Pemilu, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib menindaklanjuti putusan tersebut paling lama...

A 1 (satu) bulan B 7 (tujuh) hari kerja C 1 (satu) hari kerja D 14 (empat belas) hari kalender E 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pasal 462 UU No. 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.

Materi Terkait: Tindak lanjut dan pemantauan putusan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 29

PRO

Apabila KPU mengabaikan dan tidak menindaklanjuti putusan sengketa Bawaslu yang mengikat, Bawaslu dapat melakukan langkah lanjutan berupa pelaporan pelanggaran kode etik kepada...

A Mahkamah Konstitusi B Presiden C Kepolisian Republik Indonesia D Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) E DPR RI Komisi II

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Tindakan KPU yang tidak mematuhi atau tidak melaksanakan putusan Bawaslu/Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan pelanggaran berat kode etik penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, Bawaslu dapat mengadukannya ke DKPP.

Materi Terkait: Tindak lanjut dan pemantauan putusan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 30

PRO

Dimensi yang menilai mengenai ada tidaknya gangguan keamanan, intimidasi, kekerasan, dan relasi sosial antarkelompok masyarakat dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) termasuk pada dimensi...

A Integritas Penyelenggara B Sistem Hukum C Ekonomi Politik Daerah D Konteks Sosial Politik E Partisipasi Politik

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Dalam IKP, dimensi Konteks Sosial Politik menitikberatkan pada faktor-faktor lingkungan eksternal pemilu seperti keamanan (konflik fisik/kekerasan), ancaman intimidasi, relasi sosial, serta netralitas aparatur sipil negara.

Materi Terkait: Penyusunan pedoman penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 31

PRO

Pengawasan masa kampanye sangat krusial, salah satunya adalah pengawasan terhadap pelarangan pemberian uang atau materi lainnya kepada pemilih. Pelarangan ini bertujuan untuk...

A Mencegah praktik politik uang (money politic) yang mencederai kebebasan pemilih B Meningkatkan daya beli ekonomi nasional C Membatasi ruang gerak pemantau internasional D Menekan biaya pajak atribut kampanye E Mengarahkan sumbangan dana kampanye langsung ke KPU

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Larangan memberikan uang/materi lainnya ditujukan untuk mencegah politik uang (money politic), guna memastikan pemilih memilih berdasarkan rekam jejak, visi, dan misi kandidat, bukan karena imbalan materi, sehingga kebebasan dan independensi pemilih terjaga.

Materi Terkait: Pengawasan Pemilu

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 32

PRO

Sebuah dokumen yang diisi oleh Pengawas Pemilu (Formulir Model A) untuk mencatat semua hasil pengawasan secara kronologis setiap harinya disebut...

A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemilu B Buku Register Pelanggaran C Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus D Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara E Lembar Investigasi Tertutup

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Dalam sistem pelaporan dan registrasi pengawasan, setiap jajaran pengawas pemilu wajib menuangkan hasil kerja pengawasan lapangannya ke dalam Formulir Model A, yang lebih dikenal sebagai Laporan Hasil Pengawasan (LHP).

Materi Terkait: Pelaporan dan registrasi dugaan pelanggaran Pemilu

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 33

PRO

Sengketa proses pemilu memiliki subjek yang bersengketa. Sengketa ini dapat terjadi antara sesama Peserta Pemilu, atau terjadi antara...

A Penyelenggara Pemilu dengan Lembaga Survei B KPU dengan Presiden C Bawaslu dengan Mahkamah Konstitusi D Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu (KPU) E Peserta Pemilu dengan Pemilih Independen

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 466 UU Nomor 7 Tahun 2017, Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu (KPU) sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU.

Materi Terkait: Permohonan sengketa proses Pemilu

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 34

PRO

Putusan ajudikasi penyelesaian sengketa proses di Bawaslu tidak bersifat final untuk objek sengketa tertentu (seperti penetapan daftar calon tetap). Terhadap putusan tersebut, peserta pemilu yang tidak puas dapat mengajukan upaya hukum ke...

A Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) B Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) C Ombudsman RI D Mahkamah Konstitusi (MK) E Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Sesuai Pasal 469 dan 470 UU No. 7 Tahun 2017, untuk sengketa yang dikecualikan dari putusan final Bawaslu (seperti pembatalan peserta pemilu atau penetapan daftar calon), pihak yang dirugikan atas putusan ajudikasi Bawaslu dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Materi Terkait: Tindak lanjut dan pemantauan putusan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 35

PRO

Lembaga pemantau pemilu merupakan aktor penting dalam pengawasan partisipatif. Agar pemantau pemilu mendapatkan legalitas dan akses ke TPS, mereka harus terdaftar dan diakreditasi oleh...

A Badan Intelijen Negara B Mahkamah Agung C Kepolisian Republik Indonesia D Kementerian Hukum dan HAM E Bawaslu

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Sesuai dengan UU 7/2017, Bawaslu berwenang mengeluarkan akreditasi bagi lembaga pemantau pemilu, baik dalam negeri maupun asing, sebagai syarat legalitas mereka memantau seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu.

Materi Terkait: Pengawasan partisipatif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 36

PRO

Dalam hukum acara persidangan pelanggaran administratif Pemilu, pihak yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran administratif secara resmi disebut dengan kedudukan...

A Termohon B Pemohon C Terlapor D Saksi Ahli E Pelapor

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Dalam terminologi Perbawaslu tentang penanganan pelanggaran, pihak yang menyampaikan dugaan pelanggaran administratif disebut Pelapor, sedangkan pihak yang diduga melanggar disebut Terlapor. Istilah Pemohon dan Termohon digunakan untuk penyelesaian sengketa.

Materi Terkait: Persidangan pelanggaran Pemilu

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 37

PRO

Jika dalam mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa, maka Majelis Bawaslu akan menuangkan kesepakatan tersebut ke dalam...

A Sanksi Pidana B Nota Pembelaan C Putusan Kesepakatan Mediasi D Berita Acara Gagal Mediasi E Surat Peringatan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Sesuai Peraturan Bawaslu, jika proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon (misal peserta pemilu dan KPU), maka Bawaslu memutus dengan membuat Putusan Kesepakatan yang mengikat untuk dilaksanakan.

Materi Terkait: Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 38

PRO

Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) merupakan ujung tombak pengawasan. Petugas yang dibentuk Bawaslu khusus mengawasi satu TPS disebut...

A Pengawas TPS (PTPS) B Pemantau Luar Negeri C Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) D Panitia Pemungutan Suara (PPS) E Pengawas Kelurahan/Desa (PKD)

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017, Panwaslu Kecamatan membentuk Pengawas TPS (PTPS) yang ditugaskan khusus mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Materi Terkait: Pengawasan Pemilu

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 39

PRO

Ketika menemukan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan (PPK), pelapor dapat meneruskan laporannya agar diproses sidang etik ke lembaga...

A Gakkumdu B Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) C Bawaslu Provinsi D Mahkamah Konstitusi E KPU RI

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Segala bentuk pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu (baik jajaran KPU maupun Bawaslu) menjadi kewenangan absolut dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menerima, memeriksa, dan memutus sanksi.

Materi Terkait: Peran dan Fungsi Bawaslu, KPU, dan DKPP

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 40

PRO

Bentuk dukungan aktif masyarakat dalam pengawasan partisipatif dapat difasilitasi oleh Bawaslu melalui sarana edukasi literasi demokrasi, salah satunya melalui program...

A Bantuan Operasional Sekolah B Pembuatan Paspor Cepat C Sekolah Kedinasan ASN D Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) E Program Keluarga Harapan (PKH)

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) adalah program unggulan Bawaslu untuk mendidik dan mencetak kader-kader muda dari unsur masyarakat sipil agar menjadi mata dan telinga pengawasan pemilu di daerahnya secara sukarela.

Materi Terkait: Pengawasan partisipatif

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 41

PRO

Pencegahan pelanggaran pemilu memerlukan identifikasi titik kerawanan secara matang. Di antara tahapan pemilu di bawah ini, yang dinilai sangat rawan terjadinya mobilisasi dana tidak sah atau _vote buying_ secara masif adalah tahapan...

A Masa Tenang dan Hari Pemungutan Suara B Pemutakhiran Data Pemilih C Sengketa hasil pemilu di MK D Pelantikan anggota legislatif E Pendaftaran Pemantau Pemilu

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Dalam Indeks Kerawanan Pemilu, Masa Tenang dan Hari Pemungutan Suara merupakan masa sangat kritis di mana potensi praktik politik uang (vote buying/serangan fajar) dan mobilisasi pemilih terjadi secara intens, sehingga pengawasan difokuskan di sana.

Materi Terkait: Pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Laporan pelanggaran pemilu yang teregistrasi wajib memenuhi syarat formal dan syarat materiel. Manakah di bawah ini yang merupakan syarat materiel suatu laporan?

A Sertifikat pendaftaran partai ke Kemenkumham B Kewajiban pelapor memiliki surat kuasa dari presiden C Uraian waktu, tempat, dan kejadian pelanggaran yang jelas D Identitas pelapor harus merupakan anggota KPU aktif E Fotokopi KTP dan domisili WNA

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Perbawaslu tentang Temuan dan Laporan, Syarat Materiel meliputi: waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran Pemilu; uraian kejadian; dan adanya bukti yang mendasari laporan tersebut.

Materi Terkait: Pelaporan dan registrasi dugaan pelanggaran Pemilu

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Pemantauan terhadap tindak lanjut putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada anggota KPU daerah merupakan bagian dari kerja kelembagaan. Pihak yang berwenang menindaklanjuti (mengeksekusi) putusan DKPP terhadap KPU Kabupaten/Kota adalah...

A Kepolisian Resor B KPU RI C Bupati/Wali Kota setempat D Gubernur E Menteri Dalam Negeri

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan undang-undang pemilu, Putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Putusan DKPP untuk penyelenggara tingkat provinsi dan kabupaten/kota wajib dieksekusi (ditindaklanjuti) oleh lembaga di atasnya atau KPU/Bawaslu RI sesuai hierarkinya paling lambat 7 hari sejak dibacakan.

Materi Terkait: Tindak lanjut dan pemantauan putusan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Syarat untuk mengajukan permohonan sengketa proses pemilu ke Bawaslu mengharuskan objek sengketa yang riil. Jika objek sengketanya bukan Berita Acara atau Keputusan KPU, melainkan selisih perolehan suara hasil pemilu nasional, maka lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa ini adalah...

A Bawaslu RI B Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara C Mahkamah Konstitusi (MK) D Mahkamah Agung (MA) E DKPP

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Sengketa Proses Pemilu (objek SK/BA KPU terkait tahapan) menjadi kewenangan Bawaslu dan PTUN. Namun, jika objeknya adalah penetapan hasil akhir perhitungan suara secara nasional (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum / PHPU), kewenangan mutlak ada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Materi Terkait: Permohonan sengketa proses Pemilu

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Majelis Sidang dalam persidangan pelanggaran administratif Pemilu dan sengketa proses di tingkat Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, maupun Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri dari unsur...

A Pakar Hukum Independen dari Universitas B Hakim MK dan Hakim Agung C Ketua dan Anggota Bawaslu bersangkutan dibantu Sekretaris Sidang D Polisi, Jaksa, dan Pengacara E Komisioner KPU dan DKPP

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Mekanisme persidangan pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu di Bawaslu (pusat maupun daerah) dipimpin langsung oleh Ketua dan para Anggota Bawaslu (komisioner) yang bertindak sebagai Majelis Pemeriksa/Ajudikasi, dibantu oleh unit sekretariat.

Materi Terkait: Persidangan pelanggaran Pemilu

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Penanganan pelanggaran terhadap aturan dana kampanye menjadi titik berat pengawasan karena memiliki implikasi hukum berat. Jika peserta pemilu terbukti menerima dana kampanye dari sumber terlarang (seperti pihak asing) dan tidak melaporkannya, sanksi administrasi terberat yang dapat direkomendasikan adalah...

A Pembatalan/Diskualifikasi sebagai Peserta Pemilu B Teguran lisan dari camat C Pencabutan kewarganegaraan D Pemotongan masa kampanye 1 hari E Penutupan sementara kantor partai oleh polisi

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Dalam UU Pemilu, sumbangan dana kampanye dari pihak asing, pemerintah, BUMN/BUMD bersifat mutlak dilarang. Pelanggaran berat dalam penerimaan dan pelaporan dana kampanye dapat berakibat sanksi pembatalan atau diskualifikasi dari penetapan calon/peserta pemilu.

Materi Terkait: Pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Penyelesaian sengketa proses pemilu memiliki azas cepat. Mediasi antara peserta pemilu dan KPU wajib dilaksanakan paling lama...

A Tidak dibatasi waktu B 1 minggu tanpa henti C 12 hari jika digabung proses ajudikasi D 30 hari kerja E 2 hari berturut-turut

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Dalam regulasi Perbawaslu tentang Penyelesaian Sengketa, proses mediasi dilaksanakan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari berturut-turut. Apabila gagal, baru berlanjut ke sidang adjudikasi untuk mengejar batas penyelesaian utuh 12 hari kerja.

Materi Terkait: Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Koreksi terhadap Putusan Bawaslu Provinsi atau Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai sengketa proses pemilu dapat dilakukan apabila putusan tersebut dinilai keliru. Pihak yang memiliki wewenang hukum melakukan koreksi atas putusan sengketa di daerah tersebut adalah...

A Mahkamah Konstitusi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah C Bawaslu Republik Indonesia D Presiden Republik Indonesia E Kementerian Dalam Negeri

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, Bawaslu RI memiliki kewenangan untuk melakukan koreksi terhadap putusan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu guna menjamin kepastian hukum dan kesatuan tafsir pengawas pemilu.

Materi Terkait: Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

Terkait Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), sub-dimensi yang memetakan ketaatan penyelenggara pemilu terhadap regulasi teknis kampanye dan masa tenang adalah...

A Netralitas Birokrasi B Otoritas Penyelenggara Pemilu C Konflik Horisontal D Kejahatan Siber E Pelaksanaan Kampanye

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Dalam turunan dimensi Kontestasi atau Penyelenggaraan Pemilu pada IKP Bawaslu, aspek yang khusus menyoroti potensi kerawanan saat sosialisasi, iklan, rapat umum, dan ketertiban masa tenang dinilai pada sub-dimensi Pelaksanaan Kampanye.

Materi Terkait: Penyusunan pedoman penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Ketika Bawaslu menemukan adanya indikasi pelanggaran administratif terkait penempatan Alat Peraga Kampanye (APK) di tempat ibadah atau sekolah, tindakan rekomendasi perbaikan awal yang dilakukan adalah...

A Melakukan penangkapan calon legislatif oleh PTPS B Memberikan saran perbaikan secara lisan maupun tertulis kepada KPU, peserta pemilu, atau Satpol PP untuk penertiban C Meminta partai dibubarkan oleh MK D Menahan seluruh dana operasional KPU E Membatalkan seluruh perolehan suara partai tersebut

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Dalam proses pengawasan, langkah preventif/korektif pertama atas pelanggaran tata cara atau administratif ringan (seperti zona pemasangan APK) adalah memberikan saran perbaikan atau rekomendasi penertiban kepada pihak terkait (KPU, Satpol PP, atau peserta pemilu) sebelum dijatuhi putusan administrasi berat.

Materi Terkait: Pengawasan Pemilu

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh