Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Pengelola Layanan Pengadaan. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Pengelola Layanan Pengadaan berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Kompetensi Umum
6 Indikator
Manajemen ASN Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023
Prinsip Dasar Pelayanan Publik dan UU No. 25 Tahun 2009
Etika Birokrasi, Integritas, dan Nilai-Nilai Anti-Korupsi
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi LKPP
Wawasan Kebangsaan dan Integritas Nasional
Kompetensi Khusus
12 Indikator
Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Prinsip-Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Metode Pemilihan Penyedia: E-purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Tender Cepat, dan Tender/Seleksi
Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Pendukungnya (SiRUP, SIKaP)
Konsep E-Katalog (Nasional, Sektoral, Lokal) dan Toko Daring
Peraturan LKPP terkait Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Manajemen Kontrak dan Mitigasi Risiko dalam Proses Pengadaan
Pemberdayaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
Peningkatan Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi dalam Pengadaan
Konsep Pengadaan Berkelanjutan (Sustainable Procurement)
Audit dan Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Simulasi Tryout SKB CAT Pengelola Layanan Pengadaan
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengelola Layanan Pengadaan, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout CAT SKB Pengelola Layanan Pengadaan Sedang Disiapkan
Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Pengelola Layanan Pengadaan berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.
Sistem CAT BKN
Durasi 90 menit & skema CAT resmi
Kisi-Kisi Terbaru
Sesuai materi pokok & tupoksi jabatan
Pembahasan Lengkap
Analisis jawaban & referensi regulasi
Ranking Nasional
Bandingkan skor se-Indonesia
Latihan Soal Interaktif
Contoh Soal SKB Pengelola Layanan Pengadaan & Pembahasan
Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.
50 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/50
0%
Soal 1
Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, salah satu reformasi mendasar terkait kesejahteraan Pegawai ASN adalah...
Kunci Jawaban: D
UU No. 20 Tahun 2023 menghapus kesenjangan antara PNS dan PPPK. Keduanya diakui sebagai Pegawai ASN dengan hak penghargaan dan pengakuan yang setara, termasuk pemberian jaminan pensiun dan jaminan hari tua melalui skema iuran pasti (defined contribution).
Materi Terkait: Manajemen ASN Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023
Soal 2
Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan. Tujuan utama dari Standar Pelayanan ini adalah...
Kunci Jawaban: B
Menurut UU No. 25 Tahun 2009, Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat.
Materi Terkait: Prinsip Dasar Pelayanan Publik dan UU No. 25 Tahun 2009
Soal 3
Seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ditawari fasilitas liburan oleh pemenang tender setelah kontrak selesai diteken. Jika PPK tersebut menolak, nilai anti-korupsi utama yang ia tunjukkan adalah...
Kunci Jawaban: E
Menolak penerimaan gratifikasi atau fasilitas di luar haknya yang berkaitan dengan jabatannya adalah wujud nyata dari integritas, yang berarti kesesuaian antara perkataan, hati nurani, dan tindakan berdasarkan nilai dan etika.
Materi Terkait: Etika Birokrasi, Integritas, dan Nilai-Nilai Anti-Korupsi
Soal 4
Dalam proses evaluasi dokumen kualifikasi penyedia, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan bertindak obyektif, adil, dan tidak memihak. Tindakan ini merupakan implementasi dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas...
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014, asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan Keputusan/Tindakan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
Materi Terkait: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)
Soal 5
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK). Dalam struktur tata negara Indonesia, Kepala LKPP berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan Perpres No. 106 Tahun 2007 yang diubah dengan Perpres terakhir mengenai LKPP, LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Materi Terkait: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi LKPP
Soal 6
Implementasi Wawasan Kebangsaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah tercermin pada kebijakan...
Kunci Jawaban: A
Mewajibkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) adalah wujud nyata nasionalisme dan Wawasan Kebangsaan dalam ranah ekonomi, guna mendorong kemandirian bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai nilai-nilai Pancasila.
Materi Terkait: Wawasan Kebangsaan dan Integritas Nasional
Soal 7
Berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2021, kewajiban Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam mendukung Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi adalah dengan mengalokasikan nilai anggaran belanja barang/jasa minimal sebesar...
Kunci Jawaban: E
Pasal 65 Perpres No. 12 Tahun 2021 (Perubahan atas Perpres 16/2018) menegaskan bahwa K/L/PD wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa untuk produk usaha mikro, kecil, dan koperasi.
Materi Terkait: Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Soal 8
Sebuah proses pengadaan barang/jasa berhasil mendapatkan penyedia dengan harga terendah, kualitas sesuai spesifikasi, dan prosesnya dilakukan dengan sumber daya dan waktu yang sangat minim. Hal ini paling mencerminkan prinsip pengadaan...
Kunci Jawaban: C
Prinsip 'Efisien' berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
Materi Terkait: Prinsip-Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Soal 9
Seorang anggota Pokja Pemilihan memiliki hubungan sedarah/keluarga inti dengan Direktur perusahaan yang ikut dalam proses tender yang sedang dievaluasinya. Berdasarkan etika pengadaan, tindakan yang wajib dilakukan anggota Pokja tersebut adalah...
Kunci Jawaban: E
Sesuai dengan Etika PBJ pada Perpres 16/2018 jo Perpres 12/2021, pelaku pengadaan harus menghindari dan mencegah benturan kepentingan (conflict of interest). Jika terjadi benturan kepentingan, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari penugasan tersebut.
Materi Terkait: Prinsip-Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Soal 10
Tahapan penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan pemaketan barang/jasa merupakan bagian dari siklus pengadaan, khususnya pada tahap...
Kunci Jawaban: C
Tahap Perencanaan Pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara pengadaan, jadwal pengadaan, anggaran PBJ, serta penyusunan dan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP).
Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kapan HPS ditetapkan dan bagaimana perannya dalam metode E-Purchasing?
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, HPS dihitung secara keahlian dan digunakan paling lambat 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran (untuk tender). Namun, HPS dikecualikan (tidak diwajibkan) untuk pengadaan dengan Pagu paling banyak 10 Juta, E-purchasing, dan Tender pekerjaan terintegrasi.
Metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa berupa Tender Cepat dapat dilaksanakan dalam hal...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan Perpres 16/2018 jo Perpres 12/2021, Tender Cepat dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya di mana spesifikasi dan volume pekerjaan sudah dapat ditentukan secara rinci, dan pelaku usahanya telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).
Materi Terkait: Metode Pemilihan Penyedia: E-purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Tender Cepat, dan Tender/Seleksi
Soal 13
Metode Pengadaan Langsung dapat digunakan untuk pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya yang bernilai...
Kunci Jawaban: C
Menurut Perpres 16/2018 jo Perpres 12/2021, Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah). Untuk Jasa Konsultansi batasnya adalah Rp 100.000.000,00.
Materi Terkait: Metode Pemilihan Penyedia: E-purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Tender Cepat, dan Tender/Seleksi
Soal 14
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) wajib diisi dan diumumkan. Siapakah yang berwenang menetapkan dan mengumumkan RUP melalui aplikasi SiRUP?
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan Perpres 16/2018 jo Perpres 12/2021, Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas menetapkan dan mengumumkan RUP. Dalam pelaksanaannya, PA/KPA menggunakan sistem informasi yaitu SiRUP yang dikembangkan oleh LKPP.
Materi Terkait: Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Pendukungnya (SiRUP, SIKaP)
Soal 15
Salah satu komponen utama pendukung SPSE adalah SIKaP. Kepanjangan dari SIKaP adalah...
Kunci Jawaban: E
SIKaP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia) adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh LKPP untuk mengelola data kualifikasi dan kinerja pelaku usaha secara terpusat.
Materi Terkait: Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Pendukungnya (SiRUP, SIKaP)
Soal 16
Katalog Elektronik yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan cakupan komoditas spesifik untuk kebutuhan instansi tersebut disebut...
Kunci Jawaban: D
Katalog Elektronik terbagi menjadi tiga: Nasional (dikelola LKPP), Sektoral (dikelola Kementerian/Lembaga), dan Lokal (dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui UKPBJ Daerah).
Materi Terkait: Konsep E-Katalog (Nasional, Sektoral, Lokal) dan Toko Daring
Soal 17
Berdasarkan regulasi pengadaan barang/jasa, penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) diwajibkan apabila terdapat produk yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal sebesar...
Kunci Jawaban: B
Perpres 16/2018 jo Perpres 12/2021 Pasal 66 menyatakan bahwa Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN ditambah nilai BMP paling sedikit 40%.
Materi Terkait: Pemberdayaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
Soal 18
Batas nilai paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi menurut Perpres 12 Tahun 2021 adalah paling banyak...
Kunci Jawaban: D
Pasal 65 ayat (4) Perpres No. 12 Tahun 2021 mengubah batas nilai paket pengadaan untuk UMK-Koperasi dari maksimal Rp 2,5 Miliar menjadi paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
Materi Terkait: Peningkatan Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi dalam Pengadaan
Soal 19
Pengadaan Berkelanjutan (Sustainable Procurement) mencakup pengadaan barang/jasa yang memberikan nilai manfaat bagi instansi pemerintah dan masyarakat dengan mempertimbangkan 3 (tiga) aspek utama, yaitu...
Kunci Jawaban: B
Sesuai Perpres 16/2018 Pasal 68, Pengadaan Berkelanjutan dilaksanakan dengan mempertimbangkan tiga aspek pengadaan, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan hidup.
Materi Terkait: Konsep Pengadaan Berkelanjutan (Sustainable Procurement)
Soal 20
Bentuk audit yang dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah (APIP) selama proses pengadaan barang/jasa berlangsung (real-time) guna mencegah terjadinya kecurangan (fraud) dikenal dengan istilah...
Kunci Jawaban: D
Probity Audit adalah audit independen untuk memastikan bahwa proses pengadaan publik dilaksanakan secara konsisten sesuai prinsip pengadaan yang baik (integritas, kebenaran, kejujuran) dan dilakukan secara real-time pada tahapan pengadaan.
Materi Terkait: Audit dan Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Soal 21
PRO
Dalam rangka implementasi UU No. 20 Tahun 2023, sistem merit dalam manajemen ASN menekankan pada penempatan jabatan berdasarkan...
Kunci Jawaban: A
Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, dan lain-lain (Sesuai dengan UU ASN).
Materi Terkait: Manajemen ASN Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009, masyarakat yang merasa dirugikan akibat buruknya pelayanan publik dapat mengajukan pengaduan tertulis secara hierarkis. Lembaga negara independen yang bertugas menangani laporan maladministrasi pelayanan publik adalah...
Kunci Jawaban: D
Ombudsman RI adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan maupun badan swasta yang ditugaskan menyelenggarakan pelayanan publik (UU No 37/2008 & UU No 25/2009).
Materi Terkait: Prinsip Dasar Pelayanan Publik dan UU No. 25 Tahun 2009
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penyelenggara negara dilarang menerima gratifikasi yang dianggap suap. Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2001 (Perubahan atas UU 31/1999 tentang Tipikor), penerima gratifikasi harus melaporkan kepada KPK paling lambat...
Kunci Jawaban: D
Pasal 12C ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 menegaskan bahwa laporan penerimaan gratifikasi wajib disampaikan oleh penerima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
Materi Terkait: Etika Birokrasi, Integritas, dan Nilai-Nilai Anti-Korupsi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Apabila Pejabat Pemerintahan menerbitkan keputusan tender yang menimbulkan kerugian bagi salah satu peserta akibat penafsiran hukum yang berubah-ubah secara sepihak, hal tersebut melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas...
Kunci Jawaban: C
Asas Kepastian Hukum dalam AAUPB (UU 30/2014) merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
Materi Terkait: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Manakah di bawah ini yang BUKAN merupakan tugas dan fungsi dari LKPP?
Kunci Jawaban: B
Penuntutan perkara tindak pidana korupsi adalah kewenangan lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan dan KPK, bukan wewenang LKPP. LKPP bertugas pada ranah perumusan kebijakan, sistem informasi, penyelesaian sanggah banding tertentu, dan pengembangan SDM PBJ.
Materi Terkait: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi LKPP
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Di tengah ancaman siber terhadap platform SPSE, tim IT Pengadaan bekerja tanpa lelah menjaga keamanan data negara. Sikap ini merupakan bentuk dari perwujudan nilai...
Kunci Jawaban: D
Sikap bekerja keras menjaga aset, data, dan kedaulatan negara (termasuk kedaulatan digital dalam sistem SPSE) merupakan wujud aktualisasi bela negara non-fisik bagi aparatur sipil negara.
Materi Terkait: Wawasan Kebangsaan dan Integritas Nasional
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan Perpres 16/2018 jo 12/2021, siapa yang berwenang menetapkan sanksi Daftar Hitam bagi Penyedia/Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran?
Kunci Jawaban: B
Penetapan Sanksi Daftar Hitam merupakan kewenangan mutlak dari PA atau KPA atas usulan dari PPK atau Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan. (Perpres 16/2018 jo 12/2021 Pasal 9).
Materi Terkait: Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penyusunan Spesifikasi Teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam persiapan pengadaan barang/jasa merupakan tugas dan kewenangan dari...
Kunci Jawaban: A
Menurut Perpres 16/2018 jo 12/2021, menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) adalah tugas dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tahap persiapan pengadaan.
Materi Terkait: Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Salah satu prinsip pengadaan adalah 'Transparan'. Makna dari prinsip transparan ini adalah...
Kunci Jawaban: B
Prinsip Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai PBJ bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
Materi Terkait: Prinsip-Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Etika PBJ menuntut para pihak untuk menghindari tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Contoh perbuatan Kolusi dalam pengadaan adalah...
Kunci Jawaban: C
Kolusi adalah persekongkolan atau kerja sama secara rahasia dan melawan hukum antara peserta tender atau antara peserta tender dengan panitia untuk mengatur jalannya pemilihan sehingga menguntungkan pihak tertentu (misal: mengatur pemenang).
Materi Terkait: Prinsip-Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam metode pemilihan penyedia untuk Jasa Konsultansi, metode yang digunakan untuk memilih penyedia jasa konsultansi yang pekerjaannya dapat dirumuskan secara jelas dengan batasan nilai tertinggi penawaran adalah...
Kunci Jawaban: C
Untuk Jasa Konsultansi, metode pemilihannya menggunakan 'Seleksi' (jika nilai > 100 juta), sedangkan 'Tender' adalah metode untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
Materi Terkait: Metode Pemilihan Penyedia: E-purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Tender Cepat, dan Tender/Seleksi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam kondisi darurat akibat bencana alam yang mengharuskan perbaikan segera pada jembatan runtuh yang memutus akses vital, metode pemilihan penyedia yang paling tepat digunakan adalah...
Kunci Jawaban: C
Pasal 38 Perpres 16/2018 jo 12/2021 menyebutkan Penunjukan Langsung dilakukan untuk keadaan tertentu (seperti darurat, pertahanan negara, barang spesifik/paten tunggal). Perbaikan jembatan akibat bencana (penanganan darurat) sesuai kriteria ini.
Materi Terkait: Metode Pemilihan Penyedia: E-purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Tender Cepat, dan Tender/Seleksi
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Jenis kontrak untuk penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu yang mana volume/kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan dan pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama (opname) adalah...
Kunci Jawaban: B
Kontrak Harga Satuan adalah kontrak di mana volume pekerjaan masih berupa perkiraan awal, dan pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama (opname) atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia.
Materi Terkait: Manajemen Kontrak dan Mitigasi Risiko dalam Proses Pengadaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pada saat Pelaksanaan Kontrak, Penyedia diwajibkan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Berapakah besaran Jaminan Pelaksanaan untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% sampai dengan 100% dari nilai HPS?
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 33 Perpres 16/2018 jo 12/2021, jika nilai penawaran 80-100% dari HPS, besaran Jaminan Pelaksanaan adalah 5% (lima persen) dari nilai Kontrak. Jika penawaran di bawah 80% dari HPS, jaminan pelaksanaannya 5% dari nilai HPS.
Setelah pekerjaan selesai 100%, penyedia mengajukan permintaan serah terima kepada PPK. Langkah yang dilakukan PPK sebelum menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) adalah...
Kunci Jawaban: A
Sebelum menandatangani BAST, PPK wajib melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan. Pemeriksaan dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PPHP) jika diwajibkan sesuai kompleksitasnya untuk memastikan hasil sesuai dengan kontrak.
Peraturan LKPP yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia secara komprehensif adalah...
Kunci Jawaban: E
Peraturan LKPP No. 11 Tahun 2021 adalah pedoman turunan dari Perpres 12 Tahun 2021 yang mengatur rincian teknis mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
Materi Terkait: Peraturan LKPP terkait Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Salah satu bentuk mitigasi risiko dalam tahap Pemilihan Penyedia untuk mencegah kegagalan tender akibat penawaran penyedia yang sangat rendah sehingga diragukan kualitasnya adalah...
Kunci Jawaban: C
Apabila harga penawaran di bawah 80% dari HPS, Pokja Pemilihan wajib melakukan evaluasi/Klarifikasi Kewajaran Harga. Ini adalah bentuk mitigasi risiko untuk memastikan penyedia benar-benar mampu melaksanakan pekerjaan dengan harga tersebut tanpa mengurangi mutu.
Materi Terkait: Manajemen Kontrak dan Mitigasi Risiko dalam Proses Pengadaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pemberian Preferensi Harga dilakukan dalam tender/seleksi internasional dan tender barang/pekerjaan konstruksi di atas nilai Rp 1 Miliar. Berapakah batas maksimal Preferensi Harga untuk Produk Dalam Negeri (PDN)?
Kunci Jawaban: B
Berdasarkan Perpres 16/2018 jo 12/2021 Pasal 67, Preferensi harga diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) untuk Barang dan Pekerjaan Konstruksi (hanya terhadap komponen dalam negerinya).
Materi Terkait: Pemberdayaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Platform Toko Daring yang dikelola oleh LKPP bekerja sama dengan penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce) ditujukan khusus untuk...
Kunci Jawaban: E
Toko Daring dikembangkan oleh LKPP bekerja sama dengan PPMSE (seperti marketplace/e-commerce) untuk memfasilitasi transaksi belanja pemerintah B2G, khususnya untuk memberdayakan UMK, dengan transaksi umumnya setara limit pengadaan langsung/e-purchasing nilai kecil.
Materi Terkait: Konsep E-Katalog (Nasional, Sektoral, Lokal) dan Toko Daring
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pengadaan barang/jasa melalui E-Purchasing yang dilakukan dengan memanfaatkan Katalog Elektronik membebaskan PPK dari keharusan menyusun...
Kunci Jawaban: C
Sesuai dengan Pasal 26 Perpres 16/2018 jo Perpres 12/2021, kewajiban penyusunan HPS dikecualikan untuk pengadaan barang/jasa melalui E-Purchasing (menggunakan E-Katalog).
Dalam implementasi Sustainable Procurement (Pengadaan Berkelanjutan), penerapan aspek lingkungan hidup dapat dilihat dari spesifikasi pengadaan yang mensyaratkan...
Kunci Jawaban: D
Aspek lingkungan dalam Sustainable Procurement berkaitan dengan pelestarian alam, pengurangan jejak karbon, penghematan energi/air, penggunaan material daur ulang, dan menghindari bahan berbahaya (seperti syarat ecolabel).
Materi Terkait: Konsep Pengadaan Berkelanjutan (Sustainable Procurement)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pengawasan internal terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan kementerian atau pemerintah daerah dilakukan oleh...
Kunci Jawaban: B
APIP (Inspektorat Jenderal / Inspektorat Daerah) adalah lembaga pengawasan internal yang bertugas melaksanakan audit, reviu, pemantauan, dan evaluasi PBJ sejak proses perencanaan hingga serah terima di lingkungan instansinya masing-masing.
Materi Terkait: Audit dan Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penyedia Barang/Jasa wajib menandatangani dokumen yang berisi pernyataan tidak akan melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dokumen tersebut adalah...
Kunci Jawaban: C
Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan janji bersama atau komitmen untuk mencegah dan tidak melakukan praktik KKN, serta mematuhi peraturan perundang-undangan dalam pengadaan barang/jasa.
Materi Terkait: Wawasan Kebangsaan dan Integritas Nasional
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penyesuaian Harga (Price Adjustment) dalam manajemen kontrak pengadaan dapat dilakukan pada Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Waktu Penugasan, dengan syarat masa pelaksanaannya lebih dari...
Kunci Jawaban: D
Menurut Perpres 16/2018 jo 12/2021, penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak dengan masa pelaksanaan lebih dari 18 (delapan belas) bulan. Penyesuaian mulai berlaku bulan ke-13.
Materi Terkait: Manajemen Kontrak dan Mitigasi Risiko dalam Proses Pengadaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Apabila terjadi perselisihan kontrak antara PPK dan Penyedia di tengah masa pelaksanaan pekerjaan, langkah pertama yang diamanatkan regulasi untuk penyelesaian sengketa tersebut adalah...
Kunci Jawaban: A
Dalam Perpres Pengadaan (Pasal 85), penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia pada tahapan pertama harus diselesaikan melalui layanan penyelesaian sengketa, dimulai dari upaya musyawarah untuk mufakat. Jika gagal, baru ke mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau pengadilan.
Materi Terkait: Manajemen Kontrak dan Mitigasi Risiko dalam Proses Pengadaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Kapan perubahan kontrak (Addendum) diperbolehkan berdasarkan ketentuan regulasi pengadaan barang/jasa?
Kunci Jawaban: A
Sesuai Perpres 16/2018, perubahan kontrak dapat dilakukan untuk menambah/mengurangi volume, spesifikasi, atau jadwal. Syaratnya, jika berakibat penambahan nilai kontrak, tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga kontrak awal.
Materi Terkait: Manajemen Kontrak dan Mitigasi Risiko dalam Proses Pengadaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Manakah yang merupakan definisi dari Pengadaan Pengecualian menurut Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021?
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan Peraturan LKPP No 5/2021 dan Perpres 16/2018 Pasal 61, PBJ yang dikecualikan meliputi pengadaan di BLU/BLUD, PBJ yang tarifnya dipublikasikan luas, praktik bisnis yang sudah mapan, dan PBJ untuk operasional/regulasi khusus.
Materi Terkait: Peraturan LKPP terkait Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Salah satu bentuk pemberdayaan UMK adalah melalui Swakelola. Tipe Swakelola yang pelaksanaannya direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/PD dan dilaksanakan oleh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah...
Kunci Jawaban: B
Swakelola Tipe III adalah Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
Materi Terkait: Peningkatan Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi dalam Pengadaan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Peran SIKaP tidak hanya menampung data kualifikasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk efisiensi pemilihan. Efisiensi tersebut ditunjukkan pada saat proses evaluasi kualifikasi pada tender, yaitu dengan...
Kunci Jawaban: D
Pada Tender, apabila data penyedia sudah terintegrasi dan berstatus terverifikasi di SIKaP, maka Pokja Pemilihan tidak perlu lagi meminta pembuktian kualifikasi (fisik dokumen) karena sudah ada sistem yang menjamin legalitas dan pembaruannya.
Materi Terkait: Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Pendukungnya (SiRUP, SIKaP)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Apabila hasil audit BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran termin kontrak akibat kelebihan volume pada BAST dibandingkan volume nyata di lapangan, tindakan yang wajib dilakukan PPK adalah...
Kunci Jawaban: A
Dalam hal terdapat temuan audit terkait kerugian negara (seperti kelebihan bayar akibat kekurangan volume), tindak lanjut wajib yang dilakukan PPK dan KPA adalah memproses pemulihan kerugian negara dengan menagih penyedia untuk menyetor kembali kelebihan tersebut ke Kas Negara.
Materi Terkait: Audit dan Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Informasi mengenai jabatan Pengelola Layanan Pengadaan pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.
PermenPANRB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah
Dasar Acuan Sah
KepmenPANRB Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah
Dasar Acuan Sah
Tips & Strategi Lolos SKB Pengelola Layanan Pengadaan
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Pengelola Layanan Pengadaan semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.
3
Manajemen Waktu CAT
Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.
4
Evaluasi Melalui Tryout Rutin
Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengelola Layanan Pengadaan, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB Pengelola Layanan Pengadaan
Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.
Materi SKB CPNS Pengelola Layanan Pengadaan menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.
Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait
Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.