SKB CPNS Pengelola Layanan Pengadaan 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Pengelola Layanan Pengadaan, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Pengelola Layanan Pengadaan, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Pengelola Layanan Pengadaan
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Pengelola Layanan Pengadaan berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Pengelola Layanan Pengadaan
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengelola Layanan Pengadaan, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Pengelola Layanan Pengadaan. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Pengelola Layanan Pengadaan
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Pengelola Layanan Pengadaan.
Soal 1
Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, salah satu reformasi mendasar terkait kesejahteraan Pegawai ASN adalah...
A. Pemisahan mutlak antara sistem merit PNS dan PPPK di instansi pusat maupun daerah
B. Penghapusan evaluasi kinerja untuk PNS yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun
C. Pengangkatan tenaga honorer secara langsung tanpa melalui tahapan seleksi kompetensi
D. Kesetaraan hak penghargaan dan pengakuan antara PNS dan PPPK, termasuk jaminan pensiun
E. Pemberian hak pensiun bagi seluruh instansi secara sepihak tanpa iuran
Jawaban: D
UU No. 20 Tahun 2023 menghapus kesenjangan antara PNS dan PPPK. Keduanya diakui sebagai Pegawai ASN dengan hak penghargaan dan pengakuan yang setara, termasuk pemberian jaminan pensiun dan jaminan hari tua melalui skema iuran pasti (defined contribution).
Soal 2
Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan. Tujuan utama dari Standar Pelayanan ini adalah...
A. Membatasi jumlah aduan masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah
B. Menjadi tolok ukur pedoman penyelenggaraan dan acuan penilaian kualitas pelayanan publik
C. Memberikan sanksi pidana kepada aparatur yang melakukan maladministrasi
D. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pungutan layanan
E. Menyeragamkan seluruh layanan pemerintah di tingkat pusat dan daerah tanpa melihat spesifikasi lokal
Jawaban: B
Menurut UU No. 25 Tahun 2009, Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat.
Soal 3
Seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ditawari fasilitas liburan oleh pemenang tender setelah kontrak selesai diteken. Jika PPK tersebut menolak, nilai anti-korupsi utama yang ia tunjukkan adalah...
A. Keadilan
B. Kedisiplinan
C. Kemandirian
D. Kerja Keras
E. Integritas
Jawaban: E
Menolak penerimaan gratifikasi atau fasilitas di luar haknya yang berkaitan dengan jabatannya adalah wujud nyata dari integritas, yang berarti kesesuaian antara perkataan, hati nurani, dan tindakan berdasarkan nilai dan etika.
Soal 4
Dalam proses evaluasi dokumen kualifikasi penyedia, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan bertindak obyektif, adil, dan tidak memihak. Tindakan ini merupakan implementasi dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas...
A. Tidak Menyalahgunakan Kewenangan
B. Ketidakberpihakan
C. Kepastian Hukum
D. Pelayanan yang Baik
E. Keterbukaan
Jawaban: B
Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014, asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan Keputusan/Tindakan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
Soal 5
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK). Dalam struktur tata negara Indonesia, Kepala LKPP berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada...
A. Presiden
B. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
E. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Jawaban: A
Berdasarkan Perpres No. 106 Tahun 2007 yang diubah dengan Perpres terakhir mengenai LKPP, LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Soal 6
Implementasi Wawasan Kebangsaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah tercermin pada kebijakan...
A. Mewajibkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) untuk meningkatkan perekonomian nasional
B. Memilih penyedia jasa dari daerah asal Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saja
C. Mengizinkan produk impor meskipun produk serupa sudah diproduksi di dalam negeri
D. Menetapkan standar kualitas yang hanya bisa dipenuhi oleh perusahaan multinasional
E. Membatasi peserta lelang hanya untuk BUMN dan BUMD untuk menjaga aset negara
Jawaban: A
Mewajibkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) adalah wujud nyata nasionalisme dan Wawasan Kebangsaan dalam ranah ekonomi, guna mendorong kemandirian bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai nilai-nilai Pancasila.
Soal 7
Berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2021, kewajiban Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam mendukung Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi adalah dengan mengalokasikan nilai anggaran belanja barang/jasa minimal sebesar...
A. 50% dari total belanja modal
B. 30% dari total anggaran
C. 25% dari nilai setiap paket pengadaan
D. 10% dari pagu DIPA/DPA
E. 40% dari total anggaran
Jawaban: E
Pasal 65 Perpres No. 12 Tahun 2021 (Perubahan atas Perpres 16/2018) menegaskan bahwa K/L/PD wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa untuk produk usaha mikro, kecil, dan koperasi.
Soal 8
Sebuah proses pengadaan barang/jasa berhasil mendapatkan penyedia dengan harga terendah, kualitas sesuai spesifikasi, dan prosesnya dilakukan dengan sumber daya dan waktu yang sangat minim. Hal ini paling mencerminkan prinsip pengadaan...
A. Transparan
B. Adil/Tidak diskriminatif
C. Efisien
D. Akuntabel
E. Terbuka
Jawaban: C
Prinsip 'Efisien' berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
Soal 9
Seorang anggota Pokja Pemilihan memiliki hubungan sedarah/keluarga inti dengan Direktur perusahaan yang ikut dalam proses tender yang sedang dievaluasinya. Berdasarkan etika pengadaan, tindakan yang wajib dilakukan anggota Pokja tersebut adalah...
A. Meminta izin tertulis dari KPK sebelum menetapkan pemenang
B. Meminta perusahaan tersebut untuk mundur dari proses tender
C. Memberikan nilai evaluasi terendah kepada perusahaan tersebut agar tidak menang
D. Melaporkan kepada PA/KPA dan tetap melanjutkan evaluasi secara objektif
E. Mengundurkan diri dari proses pemilihan/evaluasi paket tersebut
Jawaban: E
Sesuai dengan Etika PBJ pada Perpres 16/2018 jo Perpres 12/2021, pelaku pengadaan harus menghindari dan mencegah benturan kepentingan (conflict of interest). Jika terjadi benturan kepentingan, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari penugasan tersebut.
Soal 10
Tahapan penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan pemaketan barang/jasa merupakan bagian dari siklus pengadaan, khususnya pada tahap...
A. Persiapan Pemilihan
B. Persiapan Pengadaan
C. Perencanaan Pengadaan
D. Pelaksanaan Kontrak
E. Serah Terima
Jawaban: C
Tahap Perencanaan Pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara pengadaan, jadwal pengadaan, anggaran PBJ, serta penyusunan dan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP).
Soal 11
Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kapan HPS ditetapkan dan bagaimana perannya dalam metode E-Purchasing?
A. Ditetapkan saat Perencanaan; HPS tidak wajib dalam E-Purchasing
B. Ditetapkan oleh Pokja Pemilihan; HPS digunakan untuk menilai kewajaran harga katalog
C. Ditetapkan saat Pelaksanaan Kontrak; HPS sebagai dasar pembayaran termin
D. Ditetapkan saat Persiapan Pemilihan; HPS menjadi batas tertinggi penawaran pada E-Purchasing
E. Ditetapkan paling lambat 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran; HPS tidak diwajibkan untuk E-Purchasing
Jawaban: E
Berdasarkan Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, HPS dihitung secara keahlian dan digunakan paling lambat 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran (untuk tender). Namun, HPS dikecualikan (tidak diwajibkan) untuk pengadaan dengan Pagu paling banyak 10 Juta, E-purchasing, dan Tender pekerjaan terintegrasi.
Soal 12
Metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa berupa Tender Cepat dapat dilaksanakan dalam hal...
A. Spesifikasi dan kuantitas barang/jasa/pekerjaan sudah dapat ditentukan secara rinci serta pelaku usaha telah terkualifikasi di SIKaP
B. Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi yang spesifikasinya sulit dijabarkan
C. Nilai paket pengadaan di atas 100 Miliar dan memerlukan desain teknis yang kompleks
D. Peserta lelang belum terkualifikasi di SIKaP dan merupakan perusahaan asing
E. Terjadi keadaan darurat seperti bencana alam atau pandemi berskala nasional
Jawaban: A
Berdasarkan Perpres 16/2018 jo Perpres 12/2021, Tender Cepat dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya di mana spesifikasi dan volume pekerjaan sudah dapat ditentukan secara rinci, dan pelaku usahanya telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).
Soal 13
Metode Pengadaan Langsung dapat digunakan untuk pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya yang bernilai...
A. Lebih dari Rp 500.000.000,00
B. Paling banyak Rp 100.000.000,00
C. Paling banyak Rp 200.000.000,00
D. Lebih dari Rp 200.000.000,00
E. Paling banyak Rp 50.000.000,00
Jawaban: C
Menurut Perpres 16/2018 jo Perpres 12/2021, Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah). Untuk Jasa Konsultansi batasnya adalah Rp 100.000.000,00.
Soal 14
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) wajib diisi dan diumumkan. Siapakah yang berwenang menetapkan dan mengumumkan RUP melalui aplikasi SiRUP?
A. Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
B. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
C. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan
D. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
E. Pejabat Pengadaan (PP)
Jawaban: A
Berdasarkan Perpres 16/2018 jo Perpres 12/2021, Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas menetapkan dan mengumumkan RUP. Dalam pelaksanaannya, PA/KPA menggunakan sistem informasi yaitu SiRUP yang dikembangkan oleh LKPP.
Soal 15
Salah satu komponen utama pendukung SPSE adalah SIKaP. Kepanjangan dari SIKaP adalah...
A. Sistem Integrasi Kualitas Proyek
B. Sistem Informasi Keuangan Penyedia
C. Sistem Informasi Kepanitiaan Pengadaan
D. Sistem Integrasi Kontrak Pengadaan
E. Sistem Informasi Kinerja Penyedia
Jawaban: E
SIKaP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia) adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh LKPP untuk mengelola data kualifikasi dan kinerja pelaku usaha secara terpusat.
Soal 16
Katalog Elektronik yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan cakupan komoditas spesifik untuk kebutuhan instansi tersebut disebut...
A. Katalog Lokal
B. Katalog Nasional
C. Katalog Afirmasi
D. Katalog Sektoral
E. Katalog Terpadu
Jawaban: D
Katalog Elektronik terbagi menjadi tiga: Nasional (dikelola LKPP), Sektoral (dikelola Kementerian/Lembaga), dan Lokal (dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui UKPBJ Daerah).
Soal 17
Berdasarkan regulasi pengadaan barang/jasa, penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) diwajibkan apabila terdapat produk yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal sebesar...
A. 25%
B. 40%
C. 15%
D. 50%
E. 80%
Jawaban: B
Perpres 16/2018 jo Perpres 12/2021 Pasal 66 menyatakan bahwa Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN ditambah nilai BMP paling sedikit 40%.
Soal 18
Batas nilai paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi menurut Perpres 12 Tahun 2021 adalah paling banyak...
A. Rp 1 Miliar
B. Rp 10 Miliar
C. Rp 5 Miliar
D. Rp 15 Miliar
E. Rp 2,5 Miliar
Jawaban: D
Pasal 65 ayat (4) Perpres No. 12 Tahun 2021 mengubah batas nilai paket pengadaan untuk UMK-Koperasi dari maksimal Rp 2,5 Miliar menjadi paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
Soal 19
Pengadaan Berkelanjutan (Sustainable Procurement) mencakup pengadaan barang/jasa yang memberikan nilai manfaat bagi instansi pemerintah dan masyarakat dengan mempertimbangkan 3 (tiga) aspek utama, yaitu...
A. Hukum, Ekonomi, dan Keamanan
B. Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Hidup
C. Politik, Pertahanan, dan Sosial-Budaya
D. Anggaran, Kualitas, dan Efisiensi Waktu
E. Teknologi, Industri, dan Sumber Daya Manusia
Jawaban: B
Sesuai Perpres 16/2018 Pasal 68, Pengadaan Berkelanjutan dilaksanakan dengan mempertimbangkan tiga aspek pengadaan, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan hidup.
Soal 20
Bentuk audit yang dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah (APIP) selama proses pengadaan barang/jasa berlangsung (real-time) guna mencegah terjadinya kecurangan (fraud) dikenal dengan istilah...
A. Investigative Audit
B. Post-Audit
C. Financial Audit
D. Probity Audit
E. Compliance Audit
Jawaban: D
Probity Audit adalah audit independen untuk memastikan bahwa proses pengadaan publik dilaksanakan secara konsisten sesuai prinsip pengadaan yang baik (integritas, kebenaran, kejujuran) dan dilakukan secara real-time pada tahapan pengadaan.
Soal 21 Premium
Dalam rangka implementasi UU No. 20 Tahun 2023, sistem merit dalam manajemen ASN menekankan pada penempatan jabatan berdasarkan...
A. Kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar
B. Masa kerja dan golongan kepangkatan semata
C. Dukungan politik dari kepala daerah
D. Kedekatan hubungan keluarga dengan pejabat pembina kepegawaian
E. Loyalitas kepada pimpinan secara penuh
Soal 22 Premium
Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009, masyarakat yang merasa dirugikan akibat buruknya pelayanan publik dapat mengajukan pengaduan tertulis secara hierarkis. Lembaga negara independen yang bertugas menangani laporan maladministrasi pelayanan publik adalah...
A. Komisi Yudisial
B. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
C. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
D. Ombudsman Republik Indonesia
E. Mahkamah Konstitusi
Soal 23 Premium
Penyelenggara negara dilarang menerima gratifikasi yang dianggap suap. Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2001 (Perubahan atas UU 31/1999 tentang Tipikor), penerima gratifikasi harus melaporkan kepada KPK paling lambat...
A. 15 hari kerja sejak gratifikasi diterima
B. 10 hari kerja sejak gratifikasi diterima
C. 7 hari kalender sejak gratifikasi diterima
D. 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima
E. 60 hari kalender sejak gratifikasi diterima
Soal 24 Premium
Apabila Pejabat Pemerintahan menerbitkan keputusan tender yang menimbulkan kerugian bagi salah satu peserta akibat penafsiran hukum yang berubah-ubah secara sepihak, hal tersebut melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas...
A. Proporsionalitas
B. Keterbukaan
C. Kepastian Hukum
D. Kepentingan Umum
E. Kemanfaatan
Soal 25 Premium
Manakah di bawah ini yang BUKAN merupakan tugas dan fungsi dari LKPP?
A. Pembinaan dan pengembangan SPSE
B. Melakukan penuntutan pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan korupsi tender
C. Penyusunan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah
D. Pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan di bidang pengadaan
E. Pengembangan sistem informasi pengadaan barang/jasa
Soal 26 Premium
Di tengah ancaman siber terhadap platform SPSE, tim IT Pengadaan bekerja tanpa lelah menjaga keamanan data negara. Sikap ini merupakan bentuk dari perwujudan nilai...
A. Otonomi Daerah
B. Ekonomi Terpimpin
C. Birokrasi Tradisional
D. Bela Negara
E. Pasar Bebas
Soal 27 Premium
Berdasarkan Perpres 16/2018 jo 12/2021, siapa yang berwenang menetapkan sanksi Daftar Hitam bagi Penyedia/Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran?
A. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
B. Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
C. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
D. Pejabat Pengadaan
E. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan
Soal 28 Premium
Penyusunan Spesifikasi Teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam persiapan pengadaan barang/jasa merupakan tugas dan kewenangan dari...
A. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
B. Pokja Pemilihan
C. Penyedia Barang/Jasa
D. Kepala UKPBJ
E. Pengguna Anggaran (PA)
Soal 29 Premium
Salah satu prinsip pengadaan adalah 'Transparan'. Makna dari prinsip transparan ini adalah...
A. Pemilihan penyedia harus selalu melalui lelang internasional
B. Semua ketentuan, aturan, dan informasi pengadaan jelas dan dapat diketahui secara luas oleh pihak yang berkepentingan
C. Ketentuan dan informasi pengadaan dapat diakses oleh semua pihak namun hanya penyedia tertentu yang bisa mendaftar
D. Proses pengadaan terbuka bagi masyarakat luas tanpa memerlukan kualifikasi apa pun
E. Dana pengadaan diserahkan sepenuhnya kepada publik untuk dikelola secara swadaya
Soal 30 Premium
Etika PBJ menuntut para pihak untuk menghindari tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Contoh perbuatan Kolusi dalam pengadaan adalah...
A. Membuat spek teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat
B. Mengumumkan pemenang tender secara tepat waktu sesuai jadwal
C. Kerja sama diam-diam antara beberapa peserta tender untuk mengatur pemenang lelang
D. Menerima komisi dari pihak ketiga untuk kepentingan pribadi
E. Melakukan survei harga pasar secara independen
Soal 31 Premium
Dalam metode pemilihan penyedia untuk Jasa Konsultansi, metode yang digunakan untuk memilih penyedia jasa konsultansi yang pekerjaannya dapat dirumuskan secara jelas dengan batasan nilai tertinggi penawaran adalah...
A. Pengadaan Langsung
B. Tender
C. Seleksi
D. Kontes
E. Sayembara
Soal 32 Premium
Dalam kondisi darurat akibat bencana alam yang mengharuskan perbaikan segera pada jembatan runtuh yang memutus akses vital, metode pemilihan penyedia yang paling tepat digunakan adalah...
A. E-purchasing
B. Tender Cepat
C. Penunjukan Langsung
D. Tender Internasional
E. Pengadaan Langsung
Soal 33 Premium
Jenis kontrak untuk penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu yang mana volume/kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan dan pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama (opname) adalah...
A. Kontrak Lumsum
B. Kontrak Harga Satuan
C. Kontrak Terima Jadi (Turnkey)
D. Kontrak Payung
E. Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
Soal 34 Premium
Pada saat Pelaksanaan Kontrak, Penyedia diwajibkan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Berapakah besaran Jaminan Pelaksanaan untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% sampai dengan 100% dari nilai HPS?
A. 5% dari nilai HPS
B. 5% dari nilai kontrak
C. 5% dari nilai pagu
D. 10% dari nilai HPS
E. 10% dari nilai kontrak
Soal 35 Premium
Setelah pekerjaan selesai 100%, penyedia mengajukan permintaan serah terima kepada PPK. Langkah yang dilakukan PPK sebelum menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) adalah...
A. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak
B. Menerbitkan Jaminan Pemeliharaan bagi penyedia
C. Langsung membayar lunas tagihan tanpa pemeriksaan
D. Meminta KPA untuk menandatangani BAST
E. Menyerahkan pekerjaan kepada aparat penegak hukum untuk diaudit
Soal 36 Premium
Peraturan LKPP yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia secara komprehensif adalah...
A. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018
B. Peraturan LKPP Nomor 122 Tahun 2022
C. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021
D. Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021
E. Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021
Soal 37 Premium
Salah satu bentuk mitigasi risiko dalam tahap Pemilihan Penyedia untuk mencegah kegagalan tender akibat penawaran penyedia yang sangat rendah sehingga diragukan kualitasnya adalah...
A. Menaikkan nilai HPS di tengah masa pemilihan
B. Membatalkan seluruh proses pengadaan seketika
C. Melakukan evaluasi kewajaran harga (Klarifikasi Kewajaran Harga)
D. Menunjuk penyedia peringkat kedua tanpa verifikasi
E. Menghukum penyedia dengan denda 5% dari HPS
Soal 38 Premium
Pemberian Preferensi Harga dilakukan dalam tender/seleksi internasional dan tender barang/pekerjaan konstruksi di atas nilai Rp 1 Miliar. Berapakah batas maksimal Preferensi Harga untuk Produk Dalam Negeri (PDN)?
A. 15%
B. 25%
C. 40%
D. 30%
E. 20%
Soal 39 Premium
Platform Toko Daring yang dikelola oleh LKPP bekerja sama dengan penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce) ditujukan khusus untuk...
A. Pengadaan langsung proyek konstruksi gedung bertingkat
B. Seleksi jasa konsultan internasional
C. Tender cepat dengan metode harga terendah gugur
D. Pengadaan barang/jasa bernilai miliaran rupiah tanpa batas
E. Memfasilitasi E-purchasing untuk barang/jasa standar dengan nilai paling banyak Rp 200 juta (pengadaan langsung) bagi pelaku UMK
Soal 40 Premium
Pengadaan barang/jasa melalui E-Purchasing yang dilakukan dengan memanfaatkan Katalog Elektronik membebaskan PPK dari keharusan menyusun...
A. Kontrak Pengadaan
B. Spesifikasi Teknis
C. HPS (Harga Perkiraan Sendiri)
D. Rancangan Anggaran Biaya (RAB)
E. Berita Acara Serah Terima (BAST)
Soal 41 Premium
Dalam implementasi Sustainable Procurement (Pengadaan Berkelanjutan), penerapan aspek lingkungan hidup dapat dilihat dari spesifikasi pengadaan yang mensyaratkan...
A. Penyedia wajib melakukan CSR ke wilayah sekitar kantor K/L/PD
B. Penyedia memberikan jaminan pelaksanaan yang lebih tinggi
C. Penggunaan pekerja lokal sebanyak 50%
D. Produk memiliki label ecolabel, dapat didaur ulang, dan hemat energi
E. Biaya operasional yang rendah seumur hidup produk (Life Cycle Cost)
Soal 42 Premium
Pengawasan internal terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan kementerian atau pemerintah daerah dilakukan oleh...
A. Kejaksaan Negeri setempat
B. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) seperti Inspektorat
C. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
D. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
E. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Soal 43 Premium
Penyedia Barang/Jasa wajib menandatangani dokumen yang berisi pernyataan tidak akan melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dokumen tersebut adalah...
A. Surat Penunjukan Penyedia
B. Jaminan Penawaran
C. Pakta Integritas
D. Berita Acara Hasil Pemilihan
E. Surat Perjanjian Kerja
Soal 44 Premium
Penyesuaian Harga (Price Adjustment) dalam manajemen kontrak pengadaan dapat dilakukan pada Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Waktu Penugasan, dengan syarat masa pelaksanaannya lebih dari...
A. 6 bulan
B. 12 bulan
C. 36 bulan
D. 18 bulan
E. 24 bulan
Soal 45 Premium
Apabila terjadi perselisihan kontrak antara PPK dan Penyedia di tengah masa pelaksanaan pekerjaan, langkah pertama yang diamanatkan regulasi untuk penyelesaian sengketa tersebut adalah...
A. Musyawarah untuk mufakat
B. Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
C. Melaporkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara
D. Pemutusan kontrak secara sepihak oleh KPA
E. Arbitrase internasional
Soal 46 Premium
Kapan perubahan kontrak (Addendum) diperbolehkan berdasarkan ketentuan regulasi pengadaan barang/jasa?
A. Terdapat perbedaan antara kondisi lapangan dengan spesifikasi teknis dalam kontrak asalkan penambahan nilai tidak lebih dari 10% nilai kontrak awal
B. Apabila penyedia ingin menaikkan nilai kontrak melebihi 20% karena kesalahan penawaran awal
C. Apabila peserta tender yang kalah melakukan gugatan
D. Jika HPS direvisi di tengah jalan akibat inflasi ringan
E. Kapan saja disepakati oleh PPK dan Penyedia tanpa batasan nilai
Soal 47 Premium
Manakah yang merupakan definisi dari Pengadaan Pengecualian menurut Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021?
A. Pengadaan khusus alat utama sistem senjata (Alutsista) impor dari luar negeri
B. Pengadaan di bawah 50 juta rupiah
C. Pengadaan jasa perorangan yang diangkat sebagai ASN
D. Pengadaan yang pelaksanaannya tidak mungkin mengikuti ketentuan tender biasa, seperti layanan BLU, tarif publish, atau praktik bisnis mapan
E. Pengadaan yang seluruh dananya bersumber dari dana hibah swasta
Soal 48 Premium
Salah satu bentuk pemberdayaan UMK adalah melalui Swakelola. Tipe Swakelola yang pelaksanaannya direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/PD dan dilaksanakan oleh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah...
A. Swakelola Tipe V
B. Swakelola Tipe III
C. Swakelola Tipe IV
D. Swakelola Tipe II
E. Swakelola Tipe I
Soal 49 Premium
Peran SIKaP tidak hanya menampung data kualifikasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk efisiensi pemilihan. Efisiensi tersebut ditunjukkan pada saat proses evaluasi kualifikasi pada tender, yaitu dengan...
A. Pemilihan otomatis pemenang tanpa proses tender/seleksi
B. Pembatalan tender jika jumlah penyedia di SIKaP kurang dari 10
C. Pembebasan kewajiban perpajakan bagi penyedia di SIKaP
D. Tidak diperlukannya pembuktian kualifikasi fisik bagi penyedia yang data aslinya telah terverifikasi dalam SIKaP
E. Perubahan spesifikasi barang dapat dilakukan sepihak oleh penyedia di SIKaP
Soal 50 Premium
Apabila hasil audit BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran termin kontrak akibat kelebihan volume pada BAST dibandingkan volume nyata di lapangan, tindakan yang wajib dilakukan PPK adalah...
A. Melakukan penagihan ganti rugi (pengembalian kelebihan bayar) ke kas negara dari Penyedia
B. Membiarkan karena BAST sudah ditandatangani sehingga sah secara hukum
C. Membatalkan proyek dan membongkar pekerjaan yang telah selesai
D. Menuntut panitia penerima hasil pekerjaan ke pihak kepolisian secara langsung
E. Mengubah spesifikasi teknis dalam kontrak secara sepihak agar sesuai dengan yang dibayar
Tips Lulus SKB CPNS Pengelola Layanan Pengadaan
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Pengelola Layanan Pengadaan semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengelola Layanan Pengadaan, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Pengelola Layanan Pengadaan
SKB CPNS Pengelola Layanan Pengadaan adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Pengelola Layanan Pengadaan meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Pengelola Layanan Pengadaan, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Pengelola Layanan Pengadaan tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Pengelola Layanan Pengadaan tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.