SKB CPNS Mediator Hubungan Industrial

Soal 1

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai ASN terdiri atas...

A Pegawai Negeri Sipil, PPPK, dan Pegawai Kontrak B Pegawai Tetap dan Pegawai Honorer C Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Outsourcing D Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja E Pegawai Pusat dan Pegawai Daerah

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai ASN terdiri atas PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Soal 2

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Cuti di Luar Tanggungan Negara dapat diberikan kepada PNS yang telah bekerja secara terus-menerus paling singkat selama...

A 5 tahun B 3 tahun C 2 tahun D 10 tahun E 1 tahun

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 316, PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara.

Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Soal 3

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2020, Kementerian Ketenagakerjaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada...

A Menteri Koordinator Bidang Perekonomian B Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan C Dewan Perwakilan Rakyat D Presiden E Mahkamah Agung

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (2), Kementerian Ketenagakerjaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Materi Terkait: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan

Soal 4

Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021, Direktorat Jenderal yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja adalah...

A Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas B Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja C Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan D Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja E Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Sesuai Permenaker Nomor 1 Tahun 2021, Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan

Soal 5

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024, Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada...

A Direktur Jenderal atau Kepala Badan yang bersangkutan B Menteri Ketenagakerjaan melalui Sekretaris Jenderal C Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi D Gubernur setempat E Presiden melalui Menteri

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Permenaker Nomor 1 Tahun 2024 tentang SOTK UPT di Kemnaker, Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Jenderal atau Kepala Badan pembina teknisnya.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis di Kementerian Ketenagakerjaan

Soal 6

Dalam Permenaker Nomor 9 Tahun 2023, tujuan utama penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan adalah...

A Mengurangi hak-hak pekerja di sektor swasta B Menambah jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kemnaker C Meningkatkan anggaran tahunan kementerian D Mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang efektif, efisien, dan terpadu E Menghapuskan fungsi pengawasan ketenagakerjaan daerah

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Menurut Permenaker Nomor 9 Tahun 2023, penyusunan Peta Proses Bisnis bertujuan memberikan acuan bagi unit organisasi di lingkungan Kemnaker dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, dan terpadu guna mencapai visi dan misi.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan

Soal 7

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha pada dasarnya dilarang mempekerjakan anak. Usia anak menurut undang-undang ini adalah...

A Di bawah 18 tahun B Di bawah 17 tahun C Di bawah 16 tahun D Di bawah 21 tahun E Di bawah 15 tahun

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 UU Nomor 13 Tahun 2003, Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Soal 8

Unsur-unsur yang harus terpenuhi agar dapat disebut sebagai suatu hubungan kerja adalah adanya...

A Perintah, Waktu, dan Tempat B Perjanjian, Kesepakatan, dan Waktu C Kesepakatan, Saksi, dan Upah D Pekerjaan, Perintah, dan Upah E Surat Kontrak, Pekerjaan, dan Upah

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Materi Terkait: Hubungan Kerja

Soal 9

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat...

A Berhubungan dengan produk baru B Selesai dalam waktu tertentu C Musiman D Tetap dan terus-menerus E Kegiatan baru

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan Pasal 59, PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, dan tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Materi Terkait: Perjanjian Kerja

Soal 10

Pengusaha wajib membuat Peraturan Perusahaan (PP) apabila mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya...

A 50 orang B 5 orang C 10 orang D 100 orang E 25 orang

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 108 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003, Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Materi Terkait: Peraturan Perusahaan

Soal 11

Masa berlaku Perjanjian Kerja Bersama (PKB) paling lama adalah...

A 1 tahun B 2 tahun C 3 tahun D 5 tahun E 4 tahun

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 123 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003, masa berlaku Perjanjian Kerja Bersama (PKB) paling lama 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan kesepakatan tertulis.

Materi Terkait: Perjanjian Kerja Bersama

Soal 12

Asas 'No Work No Pay' dalam sistem pengupahan di Indonesia berarti...

A Pekerja yang cuti melahirkan tidak berhak atas upah B Pengusaha dapat memotong upah tanpa persetujuan pekerja C Upah hanya diberikan apabila perusahaan mendapatkan keuntungan D Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan E Pekerja yang sakit tidak dibayar upahnya

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sesuai Pasal 93 ayat (1) UU No. 13/2003, upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan (Asas no work no pay). Pengecualian berlaku untuk keadaan tertentu seperti sakit, cuti, dll yang diatur undang-undang.

Materi Terkait: Pengupahan

Soal 13

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOS) yang memberikan perlindungan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja adalah...

A Jaminan Pensiun B Jaminan Hari Tua C Jaminan Kehilangan Pekerjaan D Jaminan Kematian E Jaminan Kecelakaan Kerja

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan UU Cipta Kerja dan regulasi turunannya, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Materi Terkait: Program JAMSOS

Soal 14

Wadah atau organisasi yang mewakili pengusaha dalam forum tripartit di bidang ketenagakerjaan di Indonesia adalah...

A HIPMI B APINDO C SPSI D KADIN E IWAPI

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) adalah organisasi yang mewakili kepentingan pengusaha di Indonesia secara spesifik di bidang hubungan industrial dan ketenagakerjaan dalam kelembagaan tripartit.

Materi Terkait: Organisasi Pengusaha

Soal 15

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pembentukan sebuah serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan sekurang-kurangnya membutuhkan...

A 20 orang pekerja B 10 orang pekerja C 50 orang pekerja D 100 orang pekerja E 5 orang pekerja

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh.

Materi Terkait: Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Soal 16

Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja atau lebih wajib membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit. Anggota LKS Bipartit terdiri dari unsur...

A Pengusaha, Pekerja, dan Pemerintah B Serikat Pekerja dan Pemerintah C Pengusaha dan Pekerja D Pengusaha dan Serikat Pekerja Eksternal E Pekerja dan Pemerintah

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 106 UU Ketenagakerjaan, Lembaga Kerja Sama Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal ketenagakerjaan di perusahaan yang anggotanya terdiri dari unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh.

Materi Terkait: LKS Bipartit dan LKS Tripartit

Soal 17

Dewan Pengupahan di tingkat Nasional dibentuk oleh Presiden. Salah satu tugas utama Dewan Pengupahan Nasional adalah...

A Menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) B Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam perumusan kebijakan pengupahan nasional C Menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) D Menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja di tingkat nasional E Membayar sanksi denda bagi pengusaha yang melanggar ketentuan upah

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Menurut Keppres tentang Dewan Pengupahan, tugas Dewan Pengupahan Nasional adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan nasional dan pengembangan sistem pengupahan nasional.

Materi Terkait: Dewan Pengupahan

Soal 18

Kegiatan pemasyarakatan hubungan industrial bertujuan untuk...

A Mempublikasikan kerugian perusahaan agar pekerja maklum jika tidak ada kenaikan upah B Melakukan inspeksi mendadak ke perusahaan C Menekan pekerja agar tidak membentuk serikat pekerja D Mencari kesalahan pengusaha dalam penerapan aturan E Meningkatkan pemahaman para pelaku proses produksi tentang hak, kewajiban, serta sarana hubungan industrial

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pemasyarakatan Hubungan Industrial bertujuan untuk memberikan pemahaman, penyuluhan, dan edukasi bagi pengusaha dan pekerja mengenai hak, kewajiban, dan peraturan perundangan agar tercipta iklim kerja yang harmonis.

Materi Terkait: Pemasyarakatan Hubungan Industrial

Soal 19

Dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi kerawanan hubungan industrial, indikator awal yang sering diamati oleh Mediator Hubungan Industrial adalah...

A Perpindahan kantor pusat ke luar kota B Laba perusahaan yang meningkat pesat C Adanya keterlambatan pembayaran upah yang terus-menerus D Pergantian struktur komisaris perusahaan E Penghargaan keselamatan kerja dari kementerian

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Keterlambatan pembayaran upah merupakan salah satu indikator klasik yang berpotensi memicu ketidakpuasan pekerja yang berujung pada perselisihan atau mogok kerja, sehingga penting dalam deteksi dini.

Materi Terkait: Pemetaan dan Kerawanan Deteksi Dini

Soal 20

Mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai adalah hak dasar pekerja. Agar mogok kerja dianggap sah, sekurang-kurangnya berapa hari sebelumnya pekerja/serikat pekerja harus memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi ketenagakerjaan?

A 10 hari kerja B 30 hari kerja C 7 hari kerja D 14 hari kerja E 3 hari kerja

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 140 UU Ketenagakerjaan, sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.

Materi Terkait: Mogok dan Lock Out

Soal 21

PRO

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengatur tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Berikut ini adalah jenis-jenis perselisihan hubungan industrial, kecuali...

A Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan B Perselisihan Hak C Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja D Perselisihan Kepentingan E Perselisihan Kewenangan Mengadili

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2004, perselisihan hubungan industrial meliputi perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Perselisihan kewenangan mengadili bukan termasuk PPHI.

Materi Terkait: Perselisihan Industrial

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 22

PRO

Batas waktu maksimal bagi Mediator Hubungan Industrial untuk menyelesaikan tugas mediasi sejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan adalah...

A 45 hari kerja B 14 hari kerja C 60 hari kerja D 30 hari kerja E 90 hari kerja

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2004, Mediator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan.

Materi Terkait: Teknis Mediasi Perselisihan Industrial

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 23

PRO

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri bersifat final dan tetap, sehingga tidak dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk perkara perselisihan...

A Hak dan Pemutusan Hubungan Kerja B Kepentingan dan Antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan C Hak dan Antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan D Pemutusan Hubungan Kerja dan Perselisihan Kepentingan E Hak dan Kepentingan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 109 UU Nomor 2 Tahun 2004, putusan PHI mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan akhir dan bersifat tetap (tidak dapat dikasasi).

Materi Terkait: Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 24

PRO

Sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2023, ASN berfungsi sebagai berikut, kecuali...

A Pembuat Kebijakan Publik B Pelayan Publik C Pelaksana Kebijakan Publik D Pengelola Anggaran Negara E Perekat dan Pemersatu Bangsa

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Menurut UU No. 20 Tahun 2023 Pasal 10, Fungsi Pegawai ASN adalah sebagai: Pelaksana kebijakan publik, Pelayan publik, serta Perekat dan pemersatu bangsa. Jabatan pembuat kebijakan publik merupakan ranah pejabat politik, bukan merupakan fungsi dasar ASN.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 25

PRO

Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017, batas usia pensiun bagi Pejabat Fungsional Ahli Madya adalah...

A 58 tahun B 56 tahun C 65 tahun D 60 tahun E 62 tahun

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 239 PP No. 11 Tahun 2017, batas usia pensiun bagi Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional Ahli Muda, Fungsional Ahli Pertama, dan Pejabat Fungsional Keterampilan adalah 58 tahun. Sedangkan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Fungsional Ahli Madya adalah 60 tahun.

Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 26

PRO

Dalam UU Ketenagakerjaan, pengusaha wajib memberikan waktu istirahat mingguan bagi pekerja dengan sistem 5 hari kerja dalam 1 minggu, yaitu selama...

A 1 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu B 3 hari untuk 4 hari kerja dalam 1 minggu C 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu D 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu E 1,5 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Pasal 79 UU No. 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa istirahat mingguan diberikan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 27

PRO

Berdasarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan, tugas pokok Kemnaker adalah...

A Mengatur dan memungut pajak di sektor industri B Menyelenggarakan peradilan khusus perburuhan C Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan barang dan jasa D Menyusun undang-undang hukum pidana perburuhan E Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pasal 4 Perpres No. 95 Tahun 2020 menegaskan tugas Kemnaker adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Materi Terkait: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 28

PRO

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Mediasi bersifat...

A Tertutup untuk serikat pekerja B Mengikat (binding) jika salah satu pihak setuju C Mengikat secara hukum layaknya putusan pengadilan tinggi D Hanya opsi tambahan sebelum arbitrase E Wajib (mandatory) jika perundingan bipartit gagal, namun anjurannya tidak mengikat kecuali disepakati

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Dalam UU No. 2 Tahun 2004, mediasi wajib dilalui untuk perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan antar SP setelah bipartit gagal. Namun, produk mediasi berupa anjuran tertulis tidak bersifat memaksa (binding) kecuali kedua belah pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Bersama.

Materi Terkait: Teknis Mediasi Perselisihan Industrial

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 29

PRO

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama...

A 12 bulan B Tidak boleh ada masa percobaan C 6 bulan D 1 bulan E 3 bulan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 60 UU Nomor 13 Tahun 2003, Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan. Dalam masa percobaan, pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum.

Materi Terkait: Perjanjian Kerja

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 30

PRO

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata yang juga menjadi dasar syarat sahnya Perjanjian Kerja dalam Hubungan Industrial, syarat yang berkaitan dengan 'kecakapan untuk membuat suatu perikatan' adalah syarat...

A Objektif, yang jika dilanggar perjanjian dapat dibatalkan B Subjektif, yang jika dilanggar perjanjian menjadi batal demi hukum C Subjektif, yang jika dilanggar perjanjian dapat dibatalkan D Objektif, yang jika dilanggar perjanjian menjadi batal demi hukum E Tambahan, yang tidak mempengaruhi keabsahan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Kecakapan dan Kesepakatan merupakan syarat subjektif. Jika dilanggar, perjanjian kerja dapat dimintakan pembatalannya (dapat dibatalkan) ke pengadilan. Sedangkan Hal tertentu dan Sebab yang halal adalah syarat objektif (jika dilanggar batal demi hukum).

Materi Terkait: Perjanjian Kerja

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 31

PRO

Siapakah yang berwenang mengesahkan Peraturan Perusahaan jika perusahaan memiliki cabang di lebih dari 1 (satu) provinsi?

A Mahkamah Agung B Presiden C Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota D Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker E Gubernur domisili kantor pusat

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan Permenaker tentang Tata Cara Pengesahan PP dan Pendaftaran PKB, untuk perusahaan yang lintas provinsi, pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dilakukan oleh Direktur Jenderal PHI dan Jamsos di Kementerian Ketenagakerjaan.

Materi Terkait: Peraturan Perusahaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 32

PRO

Di sebuah perusahaan terdapat 3 Serikat Pekerja. Berdasarkan ketentuan, Serikat Pekerja berhak mewakili pekerja dalam perundingan PKB apabila...

A Ditunjuk secara langsung oleh disnaker setempat B Didukung oleh pengusaha secara tertulis C Menjadi anggota afiliasi serikat pekerja internasional D Memiliki masa bakti lebih dari 5 tahun E Anggotanya berjumlah lebih dari 50% dari jumlah seluruh pekerja di perusahaan tersebut

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan regulasi Ketenagakerjaan mengenai PKB, SP/SB dapat mewakili dalam perundingan PKB apabila anggotanya lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan.

Materi Terkait: Perjanjian Kerja Bersama

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 33

PRO

Penetapan Upah Minimum berdasarkan peraturan terbaru ditetapkan berdasarkan kondisi...

A Inflasi dan kemampuan finansial perusahaan B Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Indeks Tertentu C Kesepakatan Bipartit antara SP dan Perusahaan D Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) oleh dewan pengupahan kota tanpa indikator lain E Ketetapan dari Mahkamah Agung

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Sesuai dengan turunan UU Cipta Kerja terkait Pengupahan (PP No. 36/2021 jo. PP No. 51/2023), upah minimum dihitung dengan menggunakan formula yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu (alfa).

Materi Terkait: Pengupahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 34

PRO

Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan berupa...

A Uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja B Pekerjaan pengganti di BUMN terdekat C Sertifikat kompetensi tanpa ujian dan pinjaman lunak D Beasiswa penuh untuk anak pekerja hingga sarjana E Pemberian modal usaha 100 juta rupiah

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan PP tentang Penyelenggaraan JKP, pekerja yang terkena PHK dan memenuhi syarat berhak menerima manfaat JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Materi Terkait: Program JAMSOS

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 35

PRO

Apabila sebuah perusahaan melakukan Lock Out (penutupan perusahaan), tindakan ini dilarang dilakukan sebagai balasan atas...

A Demonstrasi buruh di depan gedung DPR B Krisis keuangan global C Penurunan kinerja secara masif tanpa alasan yang jelas D Mogok kerja yang dilakukan secara sah dan normatif oleh pekerja/buruh E Kekerasan yang dilakukan pekerja pada fasilitas perusahaan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 144 UU No. 13/2003, Penutupan perusahaan (lock out) dilarang dilakukan sebagai balasan (tindakan balasan) sehubungan dengan adanya tuntutan normatif dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh yang melakukan mogok kerja yang sah.

Materi Terkait: Mogok dan Lock Out

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 36

PRO

Pemberitahuan pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang baru dibentuk harus disampaikan kepada...

A Kantor Pengadilan Hubungan Industrial setempat B Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia C Kementerian Ketenagakerjaan Pusat D Instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat (Kab/Kota) E Notaris terdekat

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2000, serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat (sehingga mendapat nomor bukti pencatatan).

Materi Terkait: Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 37

PRO

LKS Tripartit Nasional keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur...

A Gubernur, Walikota, dan Perwakilan Serikat Buruh B Pemerintah Pusat, Organisasi Pengusaha, dan Serikat Pekerja/Buruh C Hakim Ad Hoc, Mediator, dan Arbiter D Pemerintah Daerah, Pengusaha, dan Akademisi E Kementerian Ketenagakerjaan, BAPPENAS, dan Kementerian Keuangan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah terkait kebijakan ketenagakerjaan, dan anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Materi Terkait: LKS Bipartit dan LKS Tripartit

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 38

PRO

Terkait Pemetaan dan Kerawanan Deteksi Dini, manakah di bawah ini yang merupakan tindakan proaktif dari Mediator Hubungan Industrial?

A Melakukan pembinaan, penyuluhan, dan memantau kondisi ketenagakerjaan secara berkala di wilayah kerjanya B Memanggil polisi untuk menjaga gerbang perusahaan setiap hari C Menunggu laporan tertulis perselisihan dari pihak perusahaan D Mengeluarkan anjuran tertulis tanpa mediasi E Mengharuskan setiap pekerja melaporkan upahnya kepada dinas secara pribadi

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Deteksi dini bersifat proaktif, yaitu mencegah terjadinya perselisihan. Tindakan proaktif mediator adalah memantau dan membina kondisi hubungan industrial secara berkala sebelum perselisihan mencuat.

Materi Terkait: Pemetaan dan Kerawanan Deteksi Dini

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 39

PRO

Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama disebut...

A Perselisihan Kewajiban B Perselisihan Hak C Perselisihan Kepentingan D Perselisihan PHK E Perselisihan Wanprestasi

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan UU No 2 Tahun 2004, perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan/atau perubahan syarat-syarat kerja.

Materi Terkait: Perselisihan Industrial

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 40

PRO

Jika para pihak yang berkonflik tidak mencapai kesepakatan dalam sidang mediasi, maka Mediator Hubungan Industrial diwajibkan untuk mengeluarkan...

A Risalah Mediasi B Putusan Denda C Surat Peringatan D Surat Perintah Penyitaan E Anjuran Tertulis

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) UU No 2 Tahun 2004, apabila tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan melalui mediasi, maka Mediator wajib mengeluarkan anjuran tertulis.

Materi Terkait: Teknis Mediasi Perselisihan Industrial

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 41

PRO

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbitrase hubungan industrial hanya dapat dilakukan untuk...

A Perselisihan Hak dan Perselisihan PHK B Semua jenis perselisihan hubungan industrial C Perselisihan Kepentingan dan Perselisihan antar serikat pekerja/buruh dalam satu perusahaan D Perselisihan Kepentingan dan Perselisihan PHK E Hanya perselisihan hak

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 29 UU No 2 Tahun 2004, penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbitrase meliputi perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

Materi Terkait: Perselisihan Industrial

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan dengan alasan pekerja melakukan kesalahan berat baru dapat diajukan apabila...

A Selalu bisa diajukan tanpa syarat B Pekerja menolak kompensasi pesangon C Ada putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) D Telah dilakukan mediasi namun gagal E Hakim pidana membebaskan pekerja

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-1/2003 atas UU No. 13 Tahun 2003, alasan PHK karena kesalahan berat harus diputus terlebih dahulu oleh hakim pidana dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebelum bisa dijadikan alasan PHK, atau pekerja secara sukarela mengakuinya.

Materi Terkait: Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Dalam Permenaker Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis, salah satu kelompok proses bisnis adalah Proses Bisnis Inti (Core). Proses ini berkaitan dengan...

A Penggajian pegawai Kemnaker B Pengadaan barang dan jasa internal C Pelaksanaan fungsi dan layanan utama kementerian yang menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan D Pemeliharaan gedung dan aset E Kehumasan dan dokumentasi pimpinan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Dalam peta proses bisnis instansi pemerintah (PermenPANRB dan Permenaker 9/2023), Proses Inti (Core Process) adalah proses-proses yang berkaitan langsung dengan pemberian nilai tambah dan pencapaian mandat utama kementerian kepada stakeholder/publik.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Undang-Undang ASN yang baru (UU 20 Tahun 2023) menyebutkan bahwa pegawai ASN diwajibkan untuk mempertahankan nilai dasar ASN. Nilai dasar tersebut dikenal dengan akronim...

A BerAKHLAK B Bhinneka Tunggal Ika C PANCASILA D SMART ASN E Cepat Tanggap

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2023, Nilai Dasar ASN diwujudkan dalam nilai dasar BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Berdasarkan Permenaker Nomor 1 Tahun 2021, Unit Eselon I yang bertugas melaksanakan pengawasan norma ketenagakerjaan adalah...

A Ditjen Binalavotas B Ditjen Binapenta & PKK C Ditjen Binwasnaker dan K3 D Ditjen PHI dan Jamsos E Badan Kebijakan Ketenagakerjaan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker & K3) bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan ketenagakerjaan dan K3.

Materi Terkait: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Permenaker Nomor 1 Tahun 2024 mengubah susunan dan tata kerja beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemnaker. UPT Pusat pada Kemnaker antara lain membidangi...

A Pemungutan retribusi tenaga kerja asing di daerah B Pengawasan jam malam pekerja di kabupaten/kota C Pendaftaran gugatan PHI secara elektronik D Pelatihan vokasi, perluasan kesempatan kerja, dan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja E Mediasi perburuhan di tingkat kelurahan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sesuai Permenaker 1/2024 jo Permenaker 1/2022, UPT Pusat di lingkungan Kemnaker berfokus pada pelatihan vokasi dan produktivitas (BBPVP/BPVP), perluasan kesempatan kerja, serta pengujian keselamatan dan kesehatan kerja (Balai K3).

Materi Terkait: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis di Kementerian Ketenagakerjaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, apabila salah satu pihak tidak memberikan jawaban atas anjuran tertulis mediator dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari kerja, maka pihak tersebut dianggap...

A Menyetujui anjuran tertulis B Minta perpanjangan waktu mediasi C Menolak anjuran tertulis D Mewakilkan pada mediator untuk memutuskan E Menggugurkan haknya untuk berperkara

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) huruf d UU No. 2 Tahun 2004, pihak yang tidak memberikan pendapatnya secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja, dianggap menolak anjuran tertulis mediator.

Materi Terkait: Teknis Mediasi Perselisihan Industrial

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Cuti haid merupakan salah satu perlindungan bagi pekerja perempuan. Sesuai UU No 13 Tahun 2003, pekerja perempuan tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid apabila...

A Hari haid tersebut jatuh pada akhir pekan B Merasa sakit dan memberitahukan kepada pengusaha C Disetujui oleh Serikat Pekerja di perusahaan D Telah bekerja minimal 1 tahun secara terus menerus E Mendapat surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Menurut Pasal 81 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.

Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

Dalam struktur Perjanjian Kerja Bersama (PKB), klausul normatif adalah klausul yang...

A Mengatur tentang serikat pekerja, seperti iuran dan perlindungan pengurus B Mengatur tentang syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban pengusaha dan pekerja C Hanya berlaku selama masa percobaan D Menyatakan bahwa perusahaan dapat dibubarkan sepihak E Berisi ancaman sanksi bagi pekerja yang mogok

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Dalam PKB, klausul normatif (normative clauses) adalah klausul-klausul yang mengatur syarat-syarat hubungan kerja, termasuk hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja secara individu (upah, cuti, tunjangan, dll).

Materi Terkait: Perjanjian Kerja Bersama

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Pemasyarakatan Hubungan Industrial memiliki fungsi strategis, salah satunya memperkuat sarana hubungan industrial. Yang bukan termasuk sarana hubungan industrial menurut UU Ketenagakerjaan adalah...

A Lembaga Kerja Sama Bipartit B Satuan Pengamanan (Satpam) Perusahaan C Perjanjian Kerja Bersama D Organisasi Pengusaha E Serikat Pekerja / Serikat Buruh

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Menurut Pasal 103 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sarana hubungan industrial meliputi: Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Organisasi Pengusaha, LKS Bipartit, LKS Tripartit, Peraturan Perusahaan, PKB, Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan, dan Lembaga Penyelesaian Perselisihan HI. Satpam bukan bagian dari sarana hubungan industrial.

Materi Terkait: Pemasyarakatan Hubungan Industrial

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh